Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006
- Nomor
- 8/22/PBI/2006
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. BAB II … BAB II ASPEK PERMODALAN
BAB II
BPRS wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.
Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
dan
BPRS dilarang melakukan distribusi modal atau laba apabila menyebabkan rasio permodalan BPRS tidak mencapai rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. BAB III … BAB III ASPEK RISIKO PENYEDIAAN DANA
BAB III
Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
BAB IV PELAPORAN
BAB IV
MH.Thamrin No.2 Jakarta 10110; atau
BAB V SANKSI
BAB V
BAB VI … KETENTUAN PENUTUP
BAB VI
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Oktober 2006 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 79 DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/22/PBI/2006 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH UMUM Permodalan merupakan salah satu indikator utama kemampuan BPRS dalam melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari maupun dalam rangka pengembangan usaha kedepan, sehingga berkenaan dengan hal itu diperlukan pengaturan tersendiri tentang permodalan minimum yang harus dipertahankan oleh BPRS sehingga dapat mengantisipasi risiko untuk kelangsungan usaha dan pengembangan usaha. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen