Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 66/POJK.03/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 30
OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
BAB I
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
BAB II KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
BAB II
BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020.
BPRS wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020.
a) ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama ”Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPRS)”, dan mencantumkan keterangan nama penyetor tambahan modal serta keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Bagi hasil yang diperoleh dari penempatan dana setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah menjadi pendapatan BPRS; b) ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPRS yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyetor)” dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; c) penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPRS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b) hanya berlaku bagi BPRS yang tidak dalam status pengawasan khusus dan penambahan modal disetor dilakukan oleh pemegang saham BPRS yang bersangkutan; d) telah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan; e) tidak diberikan bagi hasil dan/atau dividen atas dana setoran modal dimaksud; f) tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham.
dan
(2):
(2).
(1).
a) mencantumkan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil; b) tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil; c) pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; d) hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir; e) memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan