DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 Tahun 2016

Nomor: 66/POJK.03/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian struktur permodalan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil;
c.bahwa penguatan kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu didukung dengan permodalan yang kuat;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan jumlah modal dengan karakteristik yang kuat untuk mendukung penguatan kelembagaan maupun kemampuan untuk menyerap risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam bentuk modal inti minimum bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
e.bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf d di atas diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko yang wajib disediakan oleh BPRS.
3.Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disingkat ATMR adalah jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan.
4.Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli BPRS, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan dalam hal nasabah pembiayaan telah digolongkan macet, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6.Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang selanjutnya disingkat PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan Kualitas Aset Produktif.

BAB II

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Pasal 2

BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020.

Pasal 3

(1)Modal terdiri atas:
1. a.modal inti (tier 1) yang meliputi :
  1. 1.modal inti utama;
  2. 2.modal inti tambahan; dan
2. b.modal pelengkap (tier 2).
(2)Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.

Pasal 4

BPRS wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020.

Pasal 5

(1)Modal inti utama terdiri atas:
1. a.modal disetor; dan
2. b.cadangan tambahan modal, yang terdiri atas:
  1. 1.agio yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima BPRS sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya;
  2. 2.dana setoran modal yaitu dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan RUPS maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dengan memenuhi persyaratan: a) ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama ”Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPRS)”, dan mencantumkan keterangan nama penyetor tambahan modal serta keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Bagi hasil yang diperoleh dari penempatan dana setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah menjadi pendapatan BPRS; b) ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPRS yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyetor)” dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; c) penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPRS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b) hanya berlaku bagi BPRS yang tidak dalam status pengawasan khusus dan penambahan modal disetor dilakukan oleh pemegang saham BPRS yang bersangkutan; d) telah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan; e) tidak diberikan bagi hasil dan/atau dividen atas dana setoran modal dimaksud; f) tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham.
  3. 3.modal sumbangan yaitu sumbangan yang berasal dari pemilik BPRS dan/atau pihak luar dalam bentuk dana atau aset lainnya termasuk pengembalian saham pemilik;
  4. 4.cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba neto setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS;
  5. 5.cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba neto setelah dikurangi pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS;
  6. 6.laba tahun-tahun lalu yaitu laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS; dan
  7. 7.laba tahun berjalan yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah diperhitungkan dengan kekurangan pembentukan PPAP, yang diperhitungkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) setelah taksiran pajak, kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan.
(2)Komponen modal inti tambahan harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
2. b.mempunyai kedudukan yang sama dengan modal disetor dalam hal jumlah kerugian BPRS melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti utama, meskipun BPRS belum dilikuidasi;
3. c.sumber pendanaan tidak berasal dari BPRS yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. d.tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh BPRS di masa mendatang;
5. e.tidak memiliki hak menerima pembayaran dividen;
6. f.telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal;
7. g.dapat dikonversi menjadi saham biasa yang dinyatakan secara jelas dalam dokumen perjanjian dengan memenuhi persyaratan dan tata cara penambahan modal disetor sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS;
8. h.pembayaran kembali atau pelunasan harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan dengan pembayaran kembali atau pelunasan tersebut permodalan BPRS tetap sehat serta tidak mengakibatkan rasio modal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.
(3)Modal inti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2):
1. a.memperoleh tingkat imbal hasil paling tinggi sama dengan tingkat imbal hasil dana pihak ketiga terendah di BPRS tersebut;
2. b.tidak memperoleh imbal hasil apabila BPRS dalam keadaan rugi atau memiliki laba yang tidak mencukupi untuk membayar imbal hasil dan pembayaran tidak diakumulasikan pada tahun- tahun buku berikutnya.
(4)Modal inti utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:
1. a.perhitungan pajak tangguhan (deferred tax);
2. b.goodwill;
3. c.disagio;
4. d.AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPRS;
5. e.rugi tahun-tahun lalu; dan
6. f.rugi tahun berjalan.

Pasal 6

(1)BPRS wajib menyelesaikan kelengkapan administrasi dana setoran modal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)BPRS yang telah memiliki dana setoran modal pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dana setoran modal paling lambat 31 Desember 2020.
(3)Dana setoran modal dicatat sebagai modal disetor setelah BPRS memenuhi kelengkapan administrasi.

Pasal 7

(1)BPRS dapat menerima modal sumbangan dalam bentuk aset lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Modal sumbangan dalam bentuk aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPRS dan telah dibalik nama menjadi atas nama BPRS.
(3)Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS harus menggunakan aset berupa tanah dan bangunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan BPRS belum menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan aset berupa tanah dan bangunan untuk kegiatan operasional BPRS, aset dimaksud tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen modal sumbangan.
(5)Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperhitungkan sebagai modal sumbangan pada saat aset dimaksud dipergunakan dalam operasional BPRS.
(6)BPRS dalam status pengawasan khusus sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPRS dalam status pengawasan khusus tidak dapat menerima modal sumbangan dalam bentuk aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Pasal 8

(1)BPRS dapat melakukan tambahan setoran modal dalam bentuk aset tetap berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Aset tetap yang digunakan sebagai tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPRS dan telah dibalik nama menjadi atas nama BPRS.
(3)Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS harus menggunakan aset tetap untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)BPRS yang telah memiliki modal disetor berupa aset tetap dan belum digunakan dalam operasional BPRS pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus menggunakan aset dimaksud dalam operasional BPRS paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(5)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terlampaui dan BPRS belum menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan aset tetap untuk kegiatan operasional BPRS, aset tetap tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen modal disetor.
(6)Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperhitungkan sebagai tambahan setoran modal pada saat aset tetap dipergunakan dalam operasional BPRS.
(7)BPRS dalam status pengawasan khusus sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPRS dalam status pengawasan khusus tidak dapat menerima tambahan modal disetor dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Modal pelengkap terdiri atas:
1. a.komponen modal yang memenuhi persyaratan:
  1. 1.tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
  2. 2.mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPRS melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan- cadangan yang termasuk modal inti utama, meskipun BPRS belum dilikuidasi;
  3. 3.sumber pendanaan tidak berasal dari BPRS yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung;
  4. 4.terdapat perjanjian yang paling sedikit memuat klausul: a) mencantumkan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil; b) tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil; c) pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; d) hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir; e) memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
  5. 5.telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap;
  6. 6.pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan syarat setelah pelunasan tersebut permodalan BPRS tetap sehat;
2. b.surplus revaluasi aset tetap; dan
3. c.cadangan umum dari PPAP paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR.
(2)Komponen modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal inti.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian struktur permodalan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil;
c.bahwa penguatan kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu didukung dengan permodalan yang kuat;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan jumlah modal dengan karakteristik yang kuat untuk mendukung penguatan kelembagaan maupun kemampuan untuk menyerap risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam bentuk modal inti minimum bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
e.bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf d di atas diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko yang wajib disediakan oleh BPRS.
3.Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disingkat ATMR adalah jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan.
4.Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli BPRS, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan dalam hal nasabah pembiayaan telah digolongkan macet, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6.Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang selanjutnya disingkat PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan Kualitas Aset Produktif.

BAB II

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Pasal 2

BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020.

Pasal 3

(1)Modal terdiri atas:
1. a.modal inti (tier 1) yang meliputi :
  1. 1.modal inti utama;
  2. 2.modal inti tambahan; dan
2. b.modal pelengkap (tier 2).
(2)Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.

Pasal 4

BPRS wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020.

Pasal 5

(1)Modal inti utama terdiri atas:
1. a.modal disetor; dan
2. b.cadangan tambahan modal, yang terdiri atas:
  1. 1.agio yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima BPRS sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya;
  2. 2.dana setoran modal yaitu dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan RUPS maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dengan memenuhi persyaratan: a) ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama ”Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPRS)”, dan mencantumkan keterangan nama penyetor tambahan modal serta keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Bagi hasil yang diperoleh dari penempatan dana setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah menjadi pendapatan BPRS; b) ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPRS yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyetor)” dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; c) penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPRS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b) hanya berlaku bagi BPRS yang tidak dalam status pengawasan khusus dan penambahan modal disetor dilakukan oleh pemegang saham BPRS yang bersangkutan; d) telah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan; e) tidak diberikan bagi hasil dan/atau dividen atas dana setoran modal dimaksud; f) tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham.
  3. 3.modal sumbangan yaitu sumbangan yang berasal dari pemilik BPRS dan/atau pihak luar dalam bentuk dana atau aset lainnya termasuk pengembalian saham pemilik;
  4. 4.cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba neto setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS;
  5. 5.cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba neto setelah dikurangi pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS;
  6. 6.laba tahun-tahun lalu yaitu laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS; dan
  7. 7.laba tahun berjalan yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah diperhitungkan dengan kekurangan pembentukan PPAP, yang diperhitungkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) setelah taksiran pajak, kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan.
(2)Komponen modal inti tambahan harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
2. b.mempunyai kedudukan yang sama dengan modal disetor dalam hal jumlah kerugian BPRS melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti utama, meskipun BPRS belum dilikuidasi;
3. c.sumber pendanaan tidak berasal dari BPRS yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. d.tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh BPRS di masa mendatang;
5. e.tidak memiliki hak menerima pembayaran dividen;
6. f.telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal;
7. g.dapat dikonversi menjadi saham biasa yang dinyatakan secara jelas dalam dokumen perjanjian dengan memenuhi persyaratan dan tata cara penambahan modal disetor sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS;
8. h.pembayaran kembali atau pelunasan harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan dengan pembayaran kembali atau pelunasan tersebut permodalan BPRS tetap sehat serta tidak mengakibatkan rasio modal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.
(3)Modal inti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2):
1. a.memperoleh tingkat imbal hasil paling tinggi sama dengan tingkat imbal hasil dana pihak ketiga terendah di BPRS tersebut;
2. b.tidak memperoleh imbal hasil apabila BPRS dalam keadaan rugi atau memiliki laba yang tidak mencukupi untuk membayar imbal hasil dan pembayaran tidak diakumulasikan pada tahun- tahun buku berikutnya.
(4)Modal inti utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:
1. a.perhitungan pajak tangguhan (deferred tax);
2. b.goodwill;
3. c.disagio;
4. d.AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPRS;
5. e.rugi tahun-tahun lalu; dan
6. f.rugi tahun berjalan.

Pasal 6

(1)BPRS wajib menyelesaikan kelengkapan administrasi dana setoran modal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)BPRS yang telah memiliki dana setoran modal pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dana setoran modal paling lambat 31 Desember 2020.
(3)Dana setoran modal dicatat sebagai modal disetor setelah BPRS memenuhi kelengkapan administrasi.

Pasal 7

(1)BPRS dapat menerima modal sumbangan dalam bentuk aset lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Modal sumbangan dalam bentuk aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPRS dan telah dibalik nama menjadi atas nama BPRS.
(3)Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS harus menggunakan aset berupa tanah dan bangunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan BPRS belum menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan aset berupa tanah dan bangunan untuk kegiatan operasional BPRS, aset dimaksud tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen modal sumbangan.
(5)Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperhitungkan sebagai modal sumbangan pada saat aset dimaksud dipergunakan dalam operasional BPRS.
(6)BPRS dalam status pengawasan khusus sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPRS dalam status pengawasan khusus tidak dapat menerima modal sumbangan dalam bentuk aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Pasal 8

(1)BPRS dapat melakukan tambahan setoran modal dalam bentuk aset tetap berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Aset tetap yang digunakan sebagai tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPRS dan telah dibalik nama menjadi atas nama BPRS.
(3)Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS harus menggunakan aset tetap untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)BPRS yang telah memiliki modal disetor berupa aset tetap dan belum digunakan dalam operasional BPRS pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus menggunakan aset dimaksud dalam operasional BPRS paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(5)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terlampaui dan BPRS belum menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan aset tetap untuk kegiatan operasional BPRS, aset tetap tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen modal disetor.
(6)Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperhitungkan sebagai tambahan setoran modal pada saat aset tetap dipergunakan dalam operasional BPRS.
(7)BPRS dalam status pengawasan khusus sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPRS dalam status pengawasan khusus tidak dapat menerima tambahan modal disetor dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Modal pelengkap terdiri atas:
1. a.komponen modal yang memenuhi persyaratan:
  1. 1.tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
  2. 2.mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPRS melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan- cadangan yang termasuk modal inti utama, meskipun BPRS belum dilikuidasi;
  3. 3.sumber pendanaan tidak berasal dari BPRS yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung;
  4. 4.terdapat perjanjian yang paling sedikit memuat klausul: a) mencantumkan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil; b) tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil; c) pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; d) hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir; e) memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
  5. 5.telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap;
  6. 6.pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan syarat setelah pelunasan tersebut permodalan BPRS tetap sehat;
2. b.surplus revaluasi aset tetap; dan
3. c.cadangan umum dari PPAP paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR.
(2)Komponen modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal inti.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2020