DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007

Nomor: 9/11/PBI/2007
Tahun: 2007
Ditetapkan: 5 September 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaha yang berkesinambungan, pedagang valuta asing bukan bank dan pedagang valuta asing bank perlu melaksanakan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, termasuk penerapan prinsip mengenal nasabah serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
c.bahwa dalam upaya turut menanggulangi tindak pidana pencucian uang, pedagang valuta asing bukan bank dan pedagang valuta asing bank mempunyai peranan yang strategis dalam membantu instansi yang berwenang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu mengatur kembali ketentuan tentang pedagang valuta asing; Mengingat … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEDAGANG VALUTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Uang Kertas Asing (banknotes), yang selanjutnya disebut UKA, adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender).
2.Traveller’s Cheque, yang selanjutnya disebut TC, adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
3.Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Pedagang Valuta Asing (money changer), yang selanjutnya disebut PVA, adalah perusahaan yang melakukan jual beli UKA dan pembelian TC.
5.PVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
6.PVA Bank adalah bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, Bank … Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
7.Bank umum bukan bank devisa adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang belum memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.
8.Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
9.Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
10.Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) adalah prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;
11.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PVA;
12.Laporan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut LKU adalah laporan transaksi pembelian dan penjualan UKA serta pembelian dan pencairan TC.

BAB II

JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 2

PVA terdiri dari:

a.PVA Bukan Bank;
b.PVA Bank.

Pasal 3

(1)Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVA adalah jual beli UKA dan pembelian TC.
(2)PVA dilarang melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Kurs jual beli UKA dan kurs beli TC ditetapkan oleh PVA sesuai dengan mekanisme pasar.

BAB III

PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK

Pasal 5

PVA Bukan Bank melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.

Pasal 6

…

Pasal 6

Persyaratan izin usaha bagi PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:

a.perusahaan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dari instansi berwenang;
b.pemegang saham perusahaan adalah perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilik dan pengurusnya terdiri dari warga negara Indonesia;
c.modal disetor PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:
1. 1.paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
2. 2.khusus di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
d.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perusahaan yang bersangkutan; dan
e.memiliki tempat usaha dengan alamat yang jelas, sumber daya manusia dan sarana penunjang kegiatan yang memadai.

Pasal 7

Persyaratan pengurus PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:

a.perorangan warga negara Indonesia;
b.tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia; dan
c.tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 8

Persyaratan pemegang saham PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:

a.perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilik dan pengurusnya terdiri dari warga negara Indonesia;
b.tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia;
c.tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
d.pemegang saham yang berbentuk badan hukum selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c juga wajib menyampaikan fotokopi akta perusahaan dan izin di bidang usahanya.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaha yang berkesinambungan, pedagang valuta asing bukan bank dan pedagang valuta asing bank perlu melaksanakan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, termasuk penerapan prinsip mengenal nasabah serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
c.bahwa dalam upaya turut menanggulangi tindak pidana pencucian uang, pedagang valuta asing bukan bank dan pedagang valuta asing bank mempunyai peranan yang strategis dalam membantu instansi yang berwenang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu mengatur kembali ketentuan tentang pedagang valuta asing; Mengingat … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEDAGANG VALUTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Uang Kertas Asing (banknotes), yang selanjutnya disebut UKA, adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender).
2.Traveller’s Cheque, yang selanjutnya disebut TC, adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
3.Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Pedagang Valuta Asing (money changer), yang selanjutnya disebut PVA, adalah perusahaan yang melakukan jual beli UKA dan pembelian TC.
5.PVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
6.PVA Bank adalah bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, Bank … Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
7.Bank umum bukan bank devisa adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang belum memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.
8.Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
9.Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
10.Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) adalah prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;
11.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PVA;
12.Laporan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut LKU adalah laporan transaksi pembelian dan penjualan UKA serta pembelian dan pencairan TC.

BAB II

JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 2

PVA terdiri dari:

a.PVA Bukan Bank;
b.PVA Bank.

Pasal 3

(1)Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVA adalah jual beli UKA dan pembelian TC.
(2)PVA dilarang melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Kurs jual beli UKA dan kurs beli TC ditetapkan oleh PVA sesuai dengan mekanisme pasar.

BAB III

PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK

Pasal 5

PVA Bukan Bank melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.

Pasal 6

…

Pasal 6

Persyaratan izin usaha bagi PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:

a.perusahaan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dari instansi berwenang;
b.pemegang saham perusahaan adalah perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilik dan pengurusnya terdiri dari warga negara Indonesia;
c.modal disetor PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:
1. 1.paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
2. 2.khusus di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
d.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perusahaan yang bersangkutan; dan
e.memiliki tempat usaha dengan alamat yang jelas, sumber daya manusia dan sarana penunjang kegiatan yang memadai.

Pasal 7

Persyaratan pengurus PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:

a.perorangan warga negara Indonesia;
b.tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia; dan
c.tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 8

Persyaratan pemegang saham PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:

a.perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilik dan pengurusnya terdiri dari warga negara Indonesia;
b.tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia;
c.tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
d.pemegang saham yang berbentuk badan hukum selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c juga wajib menyampaikan fotokopi akta perusahaan dan izin di bidang usahanya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992