Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007
- Nomor
- 9/12/PBI/2007
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4507);
MEMUTUSKAN … M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643) diubah sebagai berikut:
dan atau
atau
atau
Pasal II Ketentuan Peralihan Bank yang sudah mengajukan rencana pemanfaatan insentif sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dapat mengajukan tambahan rencana pemanfaatan insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal III… Pasal III Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 September 2007 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 120 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/12/PBI/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN UMUM Dalam rangka mempercepat konsolidasi perbankan sebagai salah satu upaya memperkuat struktur dan permodalan bank, Bank Indonesia telah memberikan insentif bagi bank-bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi. Sebagai upaya dalam rangka lebih mendorong bank-bank untuk melakukan Merger atau Konsolidasi, khususnya dalam rangka memenuhi modal inti minimum, Bank Indonesia menganggap perlu memberikan tambahan insentif bagi bank-bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … Ayat (2) Cukup jelas. Angka 2 Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa, bank harus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, modal disetor, rasio modal (capital adequacy ratio/CAR) dan persiapan pelaksanaan kegiatan usaha dalam valuta asing untuk menjadi bank umum devisa. Peraturan Bank Indonesia No. 8/17/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia ini mengecualikan persyaratan modal disetor dan tingkat kesehatan, sementara persyaratan lain untuk mendapatkan izin menjadi bank umum devisa tetap harus dipenuhi. Persyaratan lain tersebut adalah persyaratan rasio modal (CAR) dan persiapan pelaksanaan kegiatan usaha dalam valuta asing sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 3 … Angka 3 Pasal 7A Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan hanya dapat diberikan kepada bank hasil Merger atau Konsolidasi yang hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen. Jabatan yang dapat dirangkap oleh Komisaris Independen tersebut adalah sebagai Ketua pada Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nomisasi. Huruf c Pihak Independen anggota komite yang karena proses Merger atau Konsolidasi menjadi tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang independen, diberikan kelonggaran penundaan pemenuhan kriteria tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 4 Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengajuan rencana pemanfaatan insentif yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum melakukan Merger atau Konsolidasi… Konsolidasi, dilakukan dengan mempertimbangkan kewajaran waktu. Angka 5 Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas Pasal III Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4766 DPNP
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan