DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007

Nomor: 9/12/PBI/2007
Tahun: 2007
Ditetapkan: 21 September 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang …
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507);
4.Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4640);
5.Peraturan Bank Indonesia No. 8/17/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Bank Indonesia memberikan insentif kepada Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi.
(2)Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
2. b.Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah;
3. c.Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi;
4. d.Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank;
5. e.Penggantian …
6. e.Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan due diligence; dan atau
7. f.Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
  1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kemudahan pemberian izin menjadi bank devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Bank hasil Merger atau Konsolidasi telah memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
2. b.Bank hasil Merger atau Konsolidasi memiliki peringkat komposit sekurang-kurangnya 2 (dua) dengan peringkat faktor manajemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) pada 2 (dua) posisi penilaian terakhir.
(2)Apabila Bank hasil Merger atau Konsolidasi tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi bank devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi, maka untuk menjadi Bank devisa Bank harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan Bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa.
(3)Persyaratan …
(3)Persyaratan lain untuk menjadi bank devisa tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa.
(4)Berlakunya izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yaitu sejak:
1. a.Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau
2. b.Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.
  1. 3.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f berupa:
1. a.Penundaan pemenuhan komposisi 50% (lima puluh perseratus) anggota Komisaris Independen, dengan syarat wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen.
2. b.Pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan bagi Komisaris Independen sebagai ketua pada 3 (tiga) Komite.
3. c.Penundaan pemenuhan Pihak Independen dalam keanggotaan komite audit dan komite pemantau risiko.
(2)Kelonggaran pemenuhan ketentuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak:
1. a.Tanggal …
2. a.Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau
3. b.Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.
  1. 4.Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Bank yang merencanakan Merger atau Konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu Bank peserta Merger atau Konsolidasi dan ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh Bank peserta Merger atau Konsolidasi.
(2)Rencana pemanfaatan insentif oleh Bank wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum Merger atau Konsolidasi dengan alamat :
1. a.Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
2. b.Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
  1. 5.Pasal 9 dihapus. Pasal II Ketentuan Peralihan Bank yang sudah mengajukan rencana pemanfaatan insentif sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dapat mengajukan tambahan rencana pemanfaatan insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal III… Pasal III Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 September 2007 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 120 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/12/PBI/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN UMUM Dalam rangka mempercepat konsolidasi perbankan sebagai salah satu upaya memperkuat struktur dan permodalan bank, Bank Indonesia telah memberikan insentif bagi bank-bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi. Sebagai upaya dalam rangka lebih mendorong bank-bank untuk melakukan Merger atau Konsolidasi, khususnya dalam rangka memenuhi modal inti minimum, Bank Indonesia menganggap perlu memberikan tambahan insentif bagi bank-bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … Ayat (2) Cukup jelas. Angka 2 Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa, bank harus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, modal disetor, rasio modal (capital adequacy ratio/CAR) dan persiapan pelaksanaan kegiatan usaha dalam valuta asing untuk menjadi bank umum devisa. Peraturan Bank Indonesia No. 8/17/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia ini mengecualikan persyaratan modal disetor dan tingkat kesehatan, sementara persyaratan lain untuk mendapatkan izin menjadi bank umum devisa tetap harus dipenuhi. Persyaratan lain tersebut adalah persyaratan rasio modal (CAR) dan persiapan pelaksanaan kegiatan usaha dalam valuta asing sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 3 … Angka 3 Pasal 7A Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan hanya dapat diberikan kepada bank hasil Merger atau Konsolidasi yang hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen. Jabatan yang dapat dirangkap oleh Komisaris Independen tersebut adalah sebagai Ketua pada Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nomisasi. Huruf c Pihak Independen anggota komite yang karena proses Merger atau Konsolidasi menjadi tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang independen, diberikan kelonggaran penundaan pemenuhan kriteria tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 4 Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengajuan rencana pemanfaatan insentif yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum melakukan Merger atau Konsolidasi… Konsolidasi, dilakukan dengan mempertimbangkan kewajaran waktu. Angka 5 Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas Pasal III Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4766 DPNP

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang …
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507);
4.Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4640);
5.Peraturan Bank Indonesia No. 8/17/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Bank Indonesia memberikan insentif kepada Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi.
(2)Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
2. b.Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah;
3. c.Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi;
4. d.Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank;
5. e.Penggantian …
6. e.Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan due diligence; dan atau
7. f.Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
  1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kemudahan pemberian izin menjadi bank devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Bank hasil Merger atau Konsolidasi telah memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
2. b.Bank hasil Merger atau Konsolidasi memiliki peringkat komposit sekurang-kurangnya 2 (dua) dengan peringkat faktor manajemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) pada 2 (dua) posisi penilaian terakhir.
(2)Apabila Bank hasil Merger atau Konsolidasi tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi bank devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi, maka untuk menjadi Bank devisa Bank harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan Bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa.
(3)Persyaratan …
(3)Persyaratan lain untuk menjadi bank devisa tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa.
(4)Berlakunya izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yaitu sejak:
1. a.Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau
2. b.Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.
  1. 3.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f berupa:
1. a.Penundaan pemenuhan komposisi 50% (lima puluh perseratus) anggota Komisaris Independen, dengan syarat wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen.
2. b.Pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan bagi Komisaris Independen sebagai ketua pada 3 (tiga) Komite.
3. c.Penundaan pemenuhan Pihak Independen dalam keanggotaan komite audit dan komite pemantau risiko.
(2)Kelonggaran pemenuhan ketentuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak:
1. a.Tanggal …
2. a.Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau
3. b.Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.
  1. 4.Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Bank yang merencanakan Merger atau Konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu Bank peserta Merger atau Konsolidasi dan ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh Bank peserta Merger atau Konsolidasi.
(2)Rencana pemanfaatan insentif oleh Bank wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum Merger atau Konsolidasi dengan alamat :
1. a.Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
2. b.Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
  1. 5.Pasal 9 dihapus. Pasal II Ketentuan Peralihan Bank yang sudah mengajukan rencana pemanfaatan insentif sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dapat mengajukan tambahan rencana pemanfaatan insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal III… Pasal III Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 September 2007 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 120 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/12/PBI/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN UMUM Dalam rangka mempercepat konsolidasi perbankan sebagai salah satu upaya memperkuat struktur dan permodalan bank, Bank Indonesia telah memberikan insentif bagi bank-bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi. Sebagai upaya dalam rangka lebih mendorong bank-bank untuk melakukan Merger atau Konsolidasi, khususnya dalam rangka memenuhi modal inti minimum, Bank Indonesia menganggap perlu memberikan tambahan insentif bagi bank-bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … Ayat (2) Cukup jelas. Angka 2 Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa, bank harus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, modal disetor, rasio modal (capital adequacy ratio/CAR) dan persiapan pelaksanaan kegiatan usaha dalam valuta asing untuk menjadi bank umum devisa. Peraturan Bank Indonesia No. 8/17/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia ini mengecualikan persyaratan modal disetor dan tingkat kesehatan, sementara persyaratan lain untuk mendapatkan izin menjadi bank umum devisa tetap harus dipenuhi. Persyaratan lain tersebut adalah persyaratan rasio modal (CAR) dan persiapan pelaksanaan kegiatan usaha dalam valuta asing sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 3 … Angka 3 Pasal 7A Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan hanya dapat diberikan kepada bank hasil Merger atau Konsolidasi yang hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen. Jabatan yang dapat dirangkap oleh Komisaris Independen tersebut adalah sebagai Ketua pada Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nomisasi. Huruf c Pihak Independen anggota komite yang karena proses Merger atau Konsolidasi menjadi tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang independen, diberikan kelonggaran penundaan pemenuhan kriteria tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 4 Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengajuan rencana pemanfaatan insentif yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum melakukan Merger atau Konsolidasi… Konsolidasi, dilakukan dengan mempertimbangkan kewajaran waktu. Angka 5 Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas Pasal III Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4766 DPNP

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7A

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7A

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004