DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 Tahun 2007

Nomor: 9/5/PBI/2007
Tahun: 2007
Ditetapkan: 30 Maret 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa instrumen pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang ada saat ini yang menggunakan akad mudharabah belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan likuiditas perbankan syariah;
c.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelolaan likuiditas perbankan syariah perlu dibuka kemungkinan untuk menggunakan instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah selain akad mudharabah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan … 2 ketentuan tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah:

a.unit kerja di kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah; atau
b.unit kerja di kantor cabang dari Bank Konvensional yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
1. 4.Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
2. 5.Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
3. 6.Prinsip … 4
4. 6.Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB II

PESERTA PUAS

Pasal 2

(1)Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah, UUS, dan Bank Konvensional.
(2)Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penempatan dana dan atau penerimaan dana dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)Bank Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan penempatan dana ke dalam instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB III

INSTRUMEN DAN TRANSAKSI PUAS

Pasal 3

Instrumen PUAS yang dapat digunakan oleh Peserta PUAS adalah instrumen yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagai Instrumen PUAS.

Pasal 4

… 5

Pasal 4

(1)Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS selain yang telah diatur dalam Pasal 3 wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.
(2)Bank Syariah atau UUS yang akan mengajukan permohonan penerbitan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah memperoleh fatwa mengenai kesesuaian Instrumen PUAS tersebut dengan prinsip syariah dari Dewan Syariah Nasional.
(3)Setelah Bank Indonesia menyetujui Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengatur Instrumen PUAS tersebut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(4)Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bank Syariah atau UUS lainnya hanya dapat menerbitkan Instrumen PUAS sejak Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Bank Syariah atau UUS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerbitkan Instrumen PUAS yang sudah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu.
(6)Tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

(1)Instrumen PUAS yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersendiri.
(2)Bank … 6
(2)Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Bank Indonesia mengatur jenis Instrumen PUAS yang dapat diperdagangkan sebelum jatuh waktu.
(2)Jenis dan tata cara perdagangan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Bank Syariah atau UUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa instrumen pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang ada saat ini yang menggunakan akad mudharabah belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan likuiditas perbankan syariah;
c.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelolaan likuiditas perbankan syariah perlu dibuka kemungkinan untuk menggunakan instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah selain akad mudharabah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan … 2 ketentuan tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah:

a.unit kerja di kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah; atau
b.unit kerja di kantor cabang dari Bank Konvensional yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
1. 4.Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
2. 5.Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
3. 6.Prinsip … 4
4. 6.Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB II

PESERTA PUAS

Pasal 2

(1)Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah, UUS, dan Bank Konvensional.
(2)Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penempatan dana dan atau penerimaan dana dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)Bank Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan penempatan dana ke dalam instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB III

INSTRUMEN DAN TRANSAKSI PUAS

Pasal 3

Instrumen PUAS yang dapat digunakan oleh Peserta PUAS adalah instrumen yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagai Instrumen PUAS.

Pasal 4

… 5

Pasal 4

(1)Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS selain yang telah diatur dalam Pasal 3 wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.
(2)Bank Syariah atau UUS yang akan mengajukan permohonan penerbitan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah memperoleh fatwa mengenai kesesuaian Instrumen PUAS tersebut dengan prinsip syariah dari Dewan Syariah Nasional.
(3)Setelah Bank Indonesia menyetujui Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengatur Instrumen PUAS tersebut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(4)Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bank Syariah atau UUS lainnya hanya dapat menerbitkan Instrumen PUAS sejak Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Bank Syariah atau UUS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerbitkan Instrumen PUAS yang sudah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu.
(6)Tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

(1)Instrumen PUAS yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersendiri.
(2)Bank … 6
(2)Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Bank Indonesia mengatur jenis Instrumen PUAS yang dapat diperdagangkan sebelum jatuh waktu.
(2)Jenis dan tata cara perdagangan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

BAB V

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004