(1)Majelis Kehormatan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari:
a.2 (dua) orang Anggota BPK;
b.2 (dua) orang dar1 unsur Akademisi; dan
c.1 (satu) orang dari unsur Prafesi.
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasall 8eberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50) diubah sebagai berikut: PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: 3 ¥ Nizam Burhanuddin Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pernbinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, AMIR SYAMSYUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 189 ttd Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 29 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA HADI POERNOMO ttd BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KETUA, Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 29 November 2013 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2)Anggota Tim Kode Etik yang berasal dari unsur Profesi dan Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
b.untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemeriksa BPK dengan jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda, serta Pelaksana BPK nonstruktural:
Ketua salah seorang Anggota BPK yang menjadi Anggota Majelis Kehormatan. Anggota 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pejabat Struktural Eselon II, 2 (dua) orang dari unsur Akademisi, dan 1 (satu) orang dari unsur Profesi.