Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2016
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 39
menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan; BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATANKODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Menimbang Pasall Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:
BAB I
BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAANMKKE DAN TIM KODE ETIK
04 2 144 LQ Pasa16
BAB II
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/ Anggota MKKE dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut." Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah" Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan "sernoga Tuhan menolong saya" Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "Om Attah Parama Wisesa" Untuk yang beragama Budha dimulai dengan "Namo Sakyamuni Buddhaya ...Demi Hyang Budha saya bersumpah" ....diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu" Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.
Pasa112
membawahi satuan kerja para pihak tersebut tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KodeEtik dimaksud. dugaan
(2), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPK. mengangkat Ketua MKKE sampai dengan sisa masa jabatan Ketua MKKEyang digantikannya berakhir.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), MKKEberwenang untuk:
BAB III FUNGSI, TUGAS, WEWENANG,SERTA KEWAJIBANMKKE DANTIM KODE ETIK
(7), bukan merupakan satuan kerja dimana dugaan pelanggaran Kode Etik terj adi.
BAB III
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota MKKEatau Tim KodeEtik berkewajiban untuk:
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan