Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016

1. (1)Berdasarkan Peraturan BPK ini dibentuk MKKE.
2. (2)MKKE menjalankan tugasnya secara independen.
3. (3)MKKE berkedudukan di Kantor Pusat BPK.

1. 15.Sidang MKKE adalah sidang yang dilaksanakan oleh MKKE untuk memeriksa dan/ atau memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran Kode Etik dengan menetapkan jenis sanksinya.
2. 16.Pelapor adalah setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Laporan.
3. 17.Pengadu adalah setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan.
4. 18.Terlapor adalah Anggota BPK darr/atau Pemeriksa yang dilaporkan oleh Pelapor.
5. 19.Teradu adalah Anggota BPK darr/atau Pemeriksa yang diadukan oleh Pengadu.
6. 20.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang MKKE tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
7. 21.Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan at au pengalamannya. 04 2 144 LQ Pasa16

1. (1)Sebelum memangku jabatannya, Anggota MKKE bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam Sidang BPK.
2. (2)Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

1. (1)Untuk dapat dipilih sebagai Anggota MKKE,calon yang berasal dari unsur profesi dan akademisi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   1. a.warga negara Indonesia;
   2. b.tidak menjadi anggota partai politik;
   3. c.memiliki reputasi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat;
   4. d.memiliki kompetensi di bidang profesi atau akademis;
   5. e.memiliki integritas dan independensi yang diperlukan untuk menegakkan Kode Etik;
   6. f.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih;
   7. g.sehat jasmani dan rohani;
   8. h.paling kurang berusia 50 (lima puluh) tahun; dan
      1. 1.tidak memiliki benturan kepentingan dengan BPK.
2. (2)Dalam rangka pengangkatan Anggota MKKE dari unsur profesi dan unsur akademisi, BPK dapat meminta pendapat dan informasi kepada asosiasi profesi atau perguruan tinggi tertentu.

1. (1)Anggota MKKEsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Sidang BPK.
2. (2)Masa jabatan AnggotaMKKEsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

1. (1)Anggota MKKE yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diberhentikan sementara oleh Sidang BPK.
2. (2)Sidang BPK menunjuk pengganti Anggota MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Sementara MKKE.
3. (3)Anggota Sementara MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas hingga ditetapkannya Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
4. (4)Anggota MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali oleh Sidang BPK untuk melanjutkan sisa masa jabatan dalam hal MKKE memutuskan bahwa Anggota MKKEbersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik. "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/ Anggota MKKE dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut." Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah" Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan "sernoga Tuhan menolong saya" Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "Om Attah Parama Wisesa" Untuk yang beragama Budha dimulai dengan "Namo Sakyamuni Buddhaya ...Demi Hyang Budha saya bersumpah" ....diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu" Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

1. (1)Dalam hal Anggota MKKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merangkap jabatan sebagai Ketua MKKE, maka penggantinya melaksanakan tugas hanya sebagai Anggota Sementara MKKEsampai dengan ditetapkannya Putusan.
2. (2)Anggota MKKE, termasuk Anggota Sementara MKKE, melakukan pemilihan Ketua Sementara MKKE secara musyawarah mufakat.
3. (3)Ketua Sementara MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas sebagai Ketua MKKE sampai dengan ditetapkannya Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. (4)Setelah MKKE memutuskan bahwa Anggota MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Sidang BPK segera Pasal 8
5. (1)Anggota MKKE diberhentikan dengan hormat dari jabatannya melalui Sidang BPKkarena:
   1. a.meninggal dunia;
   2. b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
   3. c.sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap; atau
   4. d.masa jabatannya berakhir.
6. (2)Anggota BPK yang menjabat sebagai Anggota MKKE diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Anggota MKKEapabila telah berakhir masa jabatannya sebagai Anggota BPK.
7. (3)Sidang BPKmemutuskan pengganti Anggota MKKEyang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan ayat (2).
8. (4)Pengganti Anggota MKKEsebagaimana dimaksud pada ayat (3) melanjutkan tugas sampai dengan sisa masa jabatan Anggota MKKEyang digantikan berakhir. Pasa112
9. (1)MKKEmembentuk Tim Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
10. (2)Susunan keanggotaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. a.Penanggung Jawab;
    2. b.Wakil Penanggung Jawab;
    3. c.Pengendali Teknis;
    4. d.Ketua Tim; dan
    5. e.Anggota Tim.
11. (3)Penanggung Jawab Tim Kode Etik adalah salah satu Anggota MKKEyang berasal dari Anggota BPK.
12. (4)Wakil Penanggung Jawab Tim Kode Etik secara ex officio adalah Inspektur Utama. membawahi satuan kerja para pihak tersebut tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KodeEtik dimaksud. dugaan

1. (1)MKKE melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:
   1. a.Ketua BPK;
   2. b.Wakil Ketua BPK;
   3. c.Anggota BPK;dan
   4. d.Pemeriksa.
2. (2)Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Anggota MKKE yang Pasall0 Hasil Sidang BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
3. (2), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPK. mengangkat Ketua MKKE sampai dengan sisa masa jabatan Ketua MKKEyang digantikannya berakhir.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), MKKEberwenang untuk:

1. a.membentuk Tim Kode Etik;
2. b.memanggil dan meminta keterangan danj atau data kepada:
   1. 1.PelaporjPengadu;
   2. 2.Terlapor jTeradu;
   3. 3.Saksi; dan
   4. 4.Ahli;
3. c.memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disahkan dalam Sidang BPK yang ditetapkan dengan Keputusan BPK; dan
4. d.menetapkan jenis sanksi Kode Etik.

1. (1)MKKE mempunyai fungsi menegakkan Kade Etik.
2. (2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKKE mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
3. (5)Susunan keanggotaan Tim Kade Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh MKKE melalui Keputusan Ketua MKKE.
4. (6)Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berasal dari satuan kerja Inspektorat Utama.
5. (7)Dalam hal dipandang perlu, selain satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Kode Etik dapat me libatkan satuan kerja lainnya.
6. (8)Satuan kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
7. (7), bukan merupakan satuan kerja dimana dugaan pelanggaran Kode Etik terj adi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota MKKEatau Tim KodeEtik berkewajiban untuk:

1. a.merahasiakan:
   1. 1.identitas Pelapor/ Pengadu, Terlapor/Teradu, dan Saksi kepada siapapun; dan Pasal 17 Pihak yang diminta keterangan dan/ atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan Pasal 16 ayat (1)wajib memberikan keterangan dan/ atau data yang diminta oleh MKKEdan/ atau Tim KodeEtik.

1. (1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Kode Etik berwenang untuk meminta keterangan dan/ atau data kepada:
   1. a.Pelapor/ Pengadu;
   2. b.Terlapor/Teradu; dan
   3. c.Saksi.
2. (2)Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim KodeEtik bertanggung jawab kepada MKKE.