adalah Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dan para pemangku kepentingan. Pasa15 5 c: :::::::::~ ~ Nizam Burhanuddin Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Salinan sesuai dengan aslinya BADANPEMERIKSAKEUANGAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015NOMOR 135 YASONNA H. LAOLY ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal12 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA HARRY AZHAR AZIS ttd. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KETUA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal12 Juni 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal 9 1 I. ANGGOTA I Tugas dan wewenang Anggota I:a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada: 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Luar Negeri; 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Kementerian Pertahanan; 5. Kementerian Perhubungan; 6. Kejaksaan 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. Badan Intelijen Negara; 9. Badan Narkotika Nasional;
10.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;11.
Lembaga Ketahanan Nasional; 12. Dewan Ketahanan Nasional;
13.Lembaga Sandi Negara;14. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;15. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
16.Komisi Pemilihan Umum (termasuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota);
17.Badan SAR Nasional;18. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
19.Badan Pengawas Pemilihan Umum,serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan b.
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN LAMPlRANPERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANGPEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2 II. ANGGOTA II Tugas dan wewenang Anggota II:a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Perdagangan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionaljBAPPENAS; 6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7. Badan Koordinasi Penanaman Modal; 8. Badan Pusat Statistik; 9. Bank Indonesia;
10.Otoritas Jasa Keuangan;
11.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
12.PT Perusahaan Pengelola Aset (terrnasuk pengelolaan aset-aset eks BPPN oleh Kementerian Keuangan);
13.Lembaga Penjamin Simpanan;
14.Badan Standardisasi Nasional;
15.Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah;
dan
16.Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan b.
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. 3 III. ANGGOTA III Tugas dan wewenang Anggota III:a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:1. Majelis Permusyawaratan Rakyat; 2. Dewan Perwakilan Rakyat; 3. Dewan Perwakilan Daerah; 4. Mahkamah Agung; 5. Badan Pemeriksa Keuangan; 6. Mahkamah Konstitusi; 7. Komisi Yudisial; 8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 9. Kementerian Sekretariat Negara; 10. Sekretariat Kabinet; 11. Kementerian Sosial; 12. Kementerian Pariwisata; 13. Kementerian Ketenagakerjaan; 14. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 15. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 17. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 18. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 20. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 21. Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 22. Badan Tenaga Nuklir Nasional; 23. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 24. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 25. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 26. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; 27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 28. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; 29. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 30. Badan Kepegawaian Negara; 4 31. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 32. Lembaga Administrasi Negara; 33. Arsip Nasional Republik Indonesia; 34. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta; 35. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; 36. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja; 37. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; 38. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; 39. Taman Mini Indonesia Indah; 40. Badan Informasi Geospasial; 41. Ombudsman 42. Badan Pertanahan Nasional; dan 43. Badan Ekonomi Kreatif, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
b.melaksanakan koordinasi pemeriksaan investigatif.
5 IV. ANGGOTA IVTugas dan wewenang Anggota IV:a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Badan Pengatur Hilir Migas; dan 8. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
b.memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.
6 V. ANGGOTA V Tugas dan wewenangAnggotaV:a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:1. KementerianDalam Negeri;2. KementerianAgama; 3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang; 4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam; 5. Badan PengembanganWilayahSurabaya-Madura; dan 6. Badan Nasional PengelolaPerbatasan, serta lembagayang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut diatas;
b.melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan UsahaMilikDaerah di WilayahI, yang terdiri atas:1.
ProvinsiAceh; 2. ProvinsiSumatera Utara; 3. ProvinsiSumatera Barat; 4. ProvinsiRiau; 5. ProvinsiKepulauan Riau; 6. ProvinsiJambi; 7. ProvinsiSumatera Selatan; 8. ProvinsiBengkulu; 9. ProvinsiKepulauan Bangka Belitung;
10.ProvinsiLampung;11. ProvinsiBanten;12. ProvinsiJawa Barat;13. ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta;14. ProvinsiJawa Tengah;15. ProvinsiDaerah IstimewaYogyakarta;dan16. ProvinsiJawa Timur,serta lembagayang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut diatas; dan c.
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. 7 VI. ANGGOTA VITugas dan wewenang Anggota VI:a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:1. Kementerian Kesehatan; 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: a) Badan Penyelenggara J aminan Sosial Kesehatan; danb) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut diatas; b. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II, yang terdiri atas:1. Provinsi Bali; 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat; 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur; 4. Provinsi Kalimantan Barat; 5. Provinsi Kalimantan Tengah; 6. Provinsi Kalimantan Selatan; 7. Provinsi Kalimantan Timur; 8. Provinsi Kalimantan Utara; 9. Provinsi Sulawesi Barat; 10. Provinsi Sulawesi Selatan; 11. Provinsi Sulawesi Tengah; 12. Provinsi Sulawesi Tenggara; 13. Provinsi Gorontalo; 14. Provinsi Sulawesi Utara; 15. Provinsi Maluku; 16. Provinsi Maluku Utara; 17. Provinsi Papua; dan 18. Provinsi Papua Barat, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan c. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. 8 c::: ;;;r'~ II 4l Nizam Burhanuddin Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA HARRY AZHAR AZIS ttd. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, VII. ANGGOTA VII Tugas dan wewenang Anggota VII:a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 2. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas); 3. Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan; dan 4. Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan b. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.