DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan BPK ini mengatur mengenai pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai 9 (sembilan) orang anggota. Susunan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut terdiri atas: 1) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan merangkap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 2) Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan merangkap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 3) Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan; 4) Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan; 5) Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan; 6) Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan; 7) Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan; 8) Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan; dan 9) Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dilakukan pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sesuai bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPK ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

2.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2/BPK); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal 1

(1)Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai 9 (sembilan) orang anggota.
(2)Susunan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan merangkap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
2. b.Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan merangkap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
3. c.Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. d.Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan;
5. e.Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan;
6. f.Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan;
7. g.Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan;
8. h.Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan; dan
9. i.Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 2

Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dilakukan pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3

Tugas dan wewenang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan:

a.pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum, bersama dengan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
b.tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan, bersama dengan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
c.hubungan antarlembaga di dalam negeri dan luar negeri, bersama dengan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
d.pembinaan dan pemeriksaan investigatif, bersama dengan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; dan
e.pembinaan tugas pada:
1. 1.Sekretariat Jenderal;
2. 2.Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
3. 3.Inspektorat Utama;
4. 4.Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara;
5. 5.Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
6. 6.Auditorat Utama Investigasi, bersama dengan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 4

Tugas dan wewenang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan:

a.pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum, bersama dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
b.tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan, bersama dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
c.hubungan antarlembaga di dalam negeri dan luar negeri, bersama dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
d.pembinaan dan pemeriksaan investigatif, bersama dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
e.proses tuntutan Majelis Tuntutan Perbendaharaan; dan
f.pembinaan tugas pada:
1. 1.Sekretariat Jenderal;
2. 2.Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
3. 3.Inspektorat Utama;
4. 4.Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara;
5. 5.Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
6. 6.Auditorat Utama Investigasi, bersama dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 5

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan merangkap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a bersama dengan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan merangkap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b melaksanakan:

a.pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
b.pengarahan pemeriksaan investigatif, sesuai dengan bidang pemeriksaan.

Pasal 6

Tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melaksanakan pemeriksaan di bidang lembaga perwakilan, pertahanan, sekretariat negara, lingkungan hidup, dan gizi nasional pada:

a.Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b.Dewan Perwakilan Rakyat;
c.Dewan Perwakilan Daerah;
d.Kementerian Pertahanan;
e.Lembaga Ketahanan Nasional;
f.Dewan Ketahanan Nasional;
g.Badan Intelijen Negara;
h.Kementerian Sekretariat Negara;
i.Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
j.Badan Gizi Nasional; dan
k.lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j.

Pasal 7

Tugas dan wewenang Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c melaksanakan:

a.pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang hukum, politik, perhubungan, dan keamanan pada:
1. 1.Mahkamah Agung;
2. 2.Mahkamah Konstitusi;
3. 3.Komisi Yudisial;
4. 4.Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
5. 5.Kementerian Hukum;
6. 6.Kementerian Hak Asasi Manusia;
7. 7.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
8. 8.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
9. 9.Kementerian Luar Negeri;
10. 10.Kejaksaan Republik Indonesia;
11. 11.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. 12.Komisi Pemberantasan Korupsi;
13. 13.Komisi Pemilihan Umum;
14. 14.Badan Pengawas Pemilihan Umum;
15. 15.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
16. 16.Kementerian Perhubungan;
17. 17.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
18. 18.Badan Keamanan Laut;
19. 19.Badan Siber dan Sandi Negara;
20. 20.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
21. 21.Badan Narkotika Nasional;
22. 22.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
23. 23.Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
24. 24.lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 23; dan
b.pengarahan pemeriksaan investigatif sesuai dengan bidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 8

Tugas dan wewenang Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d melaksanakan:

a.pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional pada:
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Keuangan;
3. 3.Kementerian Perdagangan;
4. 4.Kementerian Perindustrian;
5. 5.Kementerian Koperasi;
6. 6.Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. 7.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. 8.Bank Indonesia;
9. 9.Otoritas Jasa Keuangan;
10. 10.Lembaga Penjamin Simpanan;
11. 11.Lembaga Pengelola Investasi;
12. 12.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
13. 13.Badan Standardisasi Nasional;
14. 14.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. 15.Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
16. 16.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
17. 17.PT Sarana Multi Infrastruktur;
18. 18.PT Sarana Multigriya Finansial;
19. 19.PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia;
20. 20.PT Geo Dipa Energi;
21. 21.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
22. 22.Badan Pusat Statistik; dan
23. 23.lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 22; dan
b.pengarahan pemeriksaan investigatif sesuai dengan bidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 9

Tugas dan wewenang Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf e melaksanakan:

a.pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang pemeriksaan keuangan negara, kesejahteraan rakyat, agraria, aparatur negara, riset, dan teknologi pada:
1. 1.Badan Pemeriksa Keuangan;
2. 2.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. 3.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. 4.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. 5.Kementerian Ketenagakerjaan;
6. 6.Kementerian Sosial;
7. 7.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. 8.Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
9. 9.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
10. 10.Kementerian Transmigrasi;
11. 11.Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
12. 12.Kementerian Pariwisata;
13. 13.Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
14. 14.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
15. 15.Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;
16. 16.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
17. 17.Badan Bank Tanah;
18. 18.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
19. 19.Otorita Ibu Kota Nusantara;
20. 20.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
21. 21.Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
22. 22.Ombudsman Republik Indonesia;
23. 23.Badan Kepegawaian Negara;
24. 24.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
25. 25.Lembaga Administrasi Negara;
26. 26.Kementerian Komunikasi dan Digital;
27. 27.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
28. 28.Badan Informasi Geospasial;
29. 29.Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
30. 30.Perpustakaan Nasional;
31. 31.Arsip Nasional Republik Indonesia;
32. 32.Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
33. 33.Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
34. 34.Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Negara Antara; dan
35. 35.lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 34; dan
b.pengarahan pemeriksaan investigatif sesuai dengan bidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 10

Tugas dan wewenang Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf f melaksanakan:

a.pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang pangan, pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, dan karantina pada:
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
2. 2.Kementerian Pertanian;
3. 3.Badan Pangan Nasional;
4. 4.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. 5.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. 6.Kementerian Kehutanan;
7. 7.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
8. 8.Kementerian Pekerjaan Umum;
9. 9.Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. 10.Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
11. 11.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
12. 12.Badan Karantina Indonesia; dan
13. 13.lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 12; dan
b.pengarahan pemeriksaan investigatif sesuai dengan bidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…