Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007

Setiap Anggota BPK dan Pemeriksa wajib:

1. a.mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
2. b.mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
3. c.menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas.
4. d.menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK.

1. (1)Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:
   1. a.memegang sumpah dan janji jabatan.
   2. b.bersikap netral dan tidak berpihak.
   3. c.menghindari terjadinya benturan kepentingan.
   4. d.menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi obyektivitas. Ayat (2) ... .
2. (2)Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang:
   1. a.merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing.
   2. b.menjadi anggota partai politik.
   3. c.menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lain meragukan independensinya.

1. (1)Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:
   1. a.bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.
   2. b.bersikap tegas dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.
   3. c.bersikap jujur dengan tetap memegang rahasia pihak yang diperiksa.
2. (2)Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:

1. a.menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan.
2. b.menyimpan rahasia negara dan/ atau rahasia jabatan.
3. c.menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
4. d.menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.

1. (1)Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib:
   1. a.bersikap netral dan tidak memihak.
   2. b.menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya.
   3. c.menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi.
   4. d.mempertimbangkan informasi, pandangan dan tanggapan dari pihak yang diperiksa dalam menyusun opini atau laporan pemeriksaan.
   5. e.bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri.
2. (2)Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang:
   1. a.merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing.
   2. b.menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lain meragukan independensinya.
   3. c.tunduk pada intimidasi atau tekanan orang lain.
   4. d.membocorkan informasi yang diperolehnya dari auditee.
   5. e.dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi atau kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi Pemeriksa sendiri maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan hasil pemeriksaan.

1. (1)Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib:
   1. a.bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
   2. b.bersikap tegas untuk mengemukakan dan/ atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.
   3. c.bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia pihak yang diperiksa. Ayat (2) ...
2. (2)Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang:
   1. a.menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
   2. b.menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pemeriksa guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

1. (1)Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib:
   1. a.menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan.
   2. b.menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang.
   3. c.menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
   4. d.menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.
   5. e.mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
   6. f.memutakhirkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan.
   7. g.menghormati dan mempercayai serta saling membantu diantara Pemeriksa sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan tugas.
   8. h.saling berkomunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas pemeriksaan.
   9. i.menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan ekonomis.
2. (2)Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang:
   1. a.menerima tugas yang bukan merupakan kompetensinya.
   2. b.mengungkapkan informasi yang terdapat dalam proses pemeriksaan kepada pihak lain, baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   3. c.mengungkapkan ...
   4. c.mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa kecuali atas ijin atau perintah Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota BPK.
   5. d.mendiskusikan pekerjaannya dengan auditee diluar kantor BPK atau kantor auditee.

1. (1)Majelis Kehormatan merupakan alat kelengkapan BPK yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.
2. (2)Majelis Kehormatan berkedudukan di kantor Pusat BPK.

1. (1)Anggota Majelis Kehormatan berjumlah lima orang, yang terdiri dari tiga orang Anggota BPK, satu orang dari unsur profesi, dan satu orang dari unsur akademisi.
2. (2)Keanggotaan Majelis Kehormatan yang berasal dari Anggota BPK dapat dijabat secara bergantian dengan jangka waktu tertentu.
3. (3)Keanggotaan Majelis Kehormatan yang berasal dari unsur profesi dan akademisi dijabat selama tiga tahun.

1. (1)Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Majelis Kehormatan, calon yang berasal dari unsur profesi dan akademisi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   1. a.warga negara Indonesia.
   2. b.tidak menjadi anggota partai politik.
   3. c.memiliki reputasi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat.
   4. d.memiliki kompetensi di bidang profesi atau akademis.
   5. e.memiliki integritas dan independensi yang diperlukan untuk menegakkan kode etik BPK.
   6. f.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
   7. g.sehat jasmani dan rohani.
   8. h.sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun.
2. (2)Anggota Majelis Kehormatan yang berasal dari unsur profesi dan akademisi dicalonkan dan diangkat oleh BPK.
3. (3)Untuk mengangkat seseorang menjadi Anggota Majelis Kehormatan, BPK dapat meminta pendapat kepada asosiasi profesi atau perguruan tinggi tertentu sesuai dengan kebijakan BPK.