DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011

Nomor: 2
Tahun: 2011
Ditetapkan: 7 Oktober 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Indonesia, BPK RI

Ringkasan

Peraturan BPK ini mengatur mengenai kode etik BPK yang berlaku untuk Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya. Kode etik ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, dan profesional demi kepentingan negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana tersebut pada huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, perlu untuk melakukan penyempurnaan atas Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4564); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Anggota BPK adalah Pejabat Negara pada BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
3.Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
4.Pelaksana BPK Lainnya adalah pejabat struktural pada Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan dan BPK Perwakilan Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Pejabat dan/atau pegawai lainnya sesuai surat tugas yang sah untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara.
5.Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6.Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
7.Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan hukuman.
8.Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.
9.Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.
10.Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
11.Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.
12.Kode Etik BPK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, dan profesional demi kepentingan negara.

Pasal 3

Kode Etik ini berlaku bagi Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 4

(1)Nilai Dasar merupakan kristalisasi moral yang Primus Inter Pares dan melekat pada diri manusia serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-hari.
(2)Nilai Dasar Kode Etik BPK terdiri dari Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.

Pasal 5

Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara/Pejabat Negara dalam melaksanakan pemeriksaan dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku Individu dan Anggota Masyarakat, maupun selaku Warga Negara.

BAB IV

IMPLEMENTASI KODE ETIK

Pasal 6

(1)Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib:
1. a.mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia;
2. b.menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;
3. c.bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; dan
4. d.menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
(2)Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang:
1. a.menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis;
2. b.memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain dan/atau masyarakat;
3. c.melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan
4. d.melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7

(1)Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib:
1. a.mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan
2. b.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. c.menjaga nama baik, citra, dan kehormatan bangsa dan negara.
(2)Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang:
1. a.menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
2. b.menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah.

Pasal 8

(1)Anggota BPK selaku Pejabat Negara wajib:
1. a.melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatannya;
2. b.menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan;
3. c.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
4. d.menghindari terjadinya benturan kepentingan;
5. e.menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan;
6. f.bertanggung jawab, konsisten, dan bijak; dan
7. g.menerapkan secara maksimal prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
(2)Anggota BPK selaku Pejabat Negara dilarang:
1. a.memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
2. b.memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
3. c.memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
4. d.menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas, dan profesionalismenya selaku Anggota BPK;
5. e.mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian kepada pihak lain di luar BPK;
6. f.mempublikasikan hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada lembaga perwakilan;
7. g.memberikan asistensi dan jasa konsultasi terhadap kegiatan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan; dan
8. h.memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif.

Pasal 9

(1)Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara wajib:
1. a.bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, obyektif, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan;
2. b.menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan;
3. c.mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
4. d.menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, menghindari terjadinya benturan kepentingan;
5. e.menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan prosedur kepada Pimpinan BPK;
6. f.melaksanakan tugas pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan;
7. g.memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan kesimpulan pemeriksaan serta mencantumkannya dalam laporan hasil pemeriksaan;
8. h.meningkatkan pengetahuan dan keahliannya; dan
9. i.melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan.
(2)Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara dilarang:
1. a.meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan;
2. b.menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya;
3. c.menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
4. d.memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
5. e.memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
6. f.menjadi anggota/pengurus partai politik;
7. g.menjadi pengurus yayasan, dan/atau badan-badan usaha yang kegiatannya dibiayai anggaran negara;
8. h.memberikan asistensi atau jasa konsultasi atau menjadi narasumber dalam bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
9. i.mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar kantor atau area kegiatan obyek yang diperiksa;
10. j.melaksanakan pemeriksaan terhadap pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat ketiga;
11. k.melaksanakan pemeriksaan pada obyek dimana Pemeriksa pernah bekerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
12. l.merubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam program pemeriksaan tanpa persetujuan Penanggung Jawab Pemeriksaan;
13. m.mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari Anggota BPK;
14. n.mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif; dan
15. o.mengubah dan/atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan.

BAB V

HUKUMAN KODE ETIK

Pasal 10

(1)Jenis hukuman bagi Anggota BPK berupa:
1. a.peringatan tertulis; atau
2. b.pemberhentian dari keanggotaan BPK.
(2)Hukuman tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik yang disahkan melalui Sidang Pleno BPK.
(3)Tingkat dan jenis hukuman bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya berupa:
1. a.hukuman ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP);
2. b.hukuman sedang yang terdiri dari:
  1. 1.penangguhan kenaikan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
  2. 2.penurunan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; atau
  3. 3.diberhentikan sementara sebagai peran Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
3. c.hukuman berat yang terdiri dari:
  1. 1.diberhentikan sementara sebagai Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun; atau
  2. 2.diberhentikan sebagai Pemeriksa.
(4)Hukuman tambahan berupa pengembalian uang dan/atau barang dan fasilitas lainnya yang telah diperoleh secara tidak sah dan/atau pengurangan penghasilan yang diterima.
(5)Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007