Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016

Nilai Dasar Kode Etik BPK terdiri dari Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

1. (1)Kode Etik ini berlaku bagi Anggota BPK dan Pemeriksa.
2. (2)Pemeriksa yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   1. a.Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK;
   2. b.Pegawai Negeri Sipil dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
   3. c.Akuntan Publik.
   4. e.menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
   5. f.melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatannya;
   6. g.menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan;
   7. h.mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, seseorang, darr/ atau golongan;
      1. 1.menghindari terjadinya benturan kepentingan; J. menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan; dan
   8. k.bertanggung jawab, konsisten, dan bijak.
3. (2)Setiap Anggota BPK dilarang:
   1. a.menjadi anggota orgamsast yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat;
   2. b.memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang;
   3. c.mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana;
   4. d.secara langsung maupun tidak langsung meFnjadi pemilik seluruh, sebagian, atau penjamin badan usaha yang melakukan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan atas beban keuangan negara;
   5. e.menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis;
   6. f.meminta dan/ atau menenma uang, barang, dan / atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan; kepentingan pribadi, seseorang, darr/ atau golongan;
   7. k.menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas, dan profesionalismenya selaku Anggota BPK;
   8. l.mempublikasikan temuan dan/ atau hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada lembaga perwakilan;
   9. m.terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun darr/ atau me- review laporan keuangan objek pemeriksaan; dan
   10. n.memerintahkan darr/ atau mempengaruhi darr/ atau mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan Zatau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menj adi tidak 0bjektif. dan untuk memanfaatkan status, kedudukan, peranannya selaku pejabat negara J. barang
   11. g.melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;
   12. h.melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung; menjadi perantara dalam pengadaan dan/ atau jasa di lingkungan pemerintah; 1. rnengandung un sur pidana sesuai dengan prosedur kepada Anggota BPK yang rnernberi tugas;
       1. 1.rnenghindari terjadinya benturan kepentingan; J. rnelaksanakan tugas perneriksaan secara cerrnat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedornan yang telah ditetapkan;
   13. k.rnernberikan kesernpatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi ternuan dan kesirnpulan perneriksaan serta rnencanturnkannya dalarn laporan hasil perneriksaan;
       1. 1.rneningkatkan pengetahuan dan keahliannya; dan rn. rnelaksanakan perneriksaan sesuai dengan standar dan pedornan perneriksaan. yang undangan;
   14. c.rnenjaga rnartabat, kehorrnatan, citra dan kredibilitas BPK;
   15. d.bersikap JUJur, tegas, bertanggung jawab, objektif, dan konsisten dalarn rnengernukakan pendapat berdasarkan fakta perneriksaan;
   16. e.rnenjaga kerahasiaan hasil perneriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan;
   17. f.rnarnpu rnengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling rnernpercayai untuk rnewujudkan kerja sarna yang baik dalarn pelaksanaan tugas;
   18. g.rnenunjukkan sikap kernandirian dalarn rnelaksanakan tugas perneriksaan;
   19. h.rnenyarnpaikan ternuan perneriksaan perundang-peraturanketentuan Negara Kesatuan Republikmenjaga keutuhan Indonesia;
   20. b.rnernatuhi Pasa17
4. (1)Setiap Perneriksa wajib:
   1. a.rnernpertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta J. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun darr/ atau me- review laporan keuangan objek pemeriksaan;
   2. k.mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar kantor atau area kegiatan objek yang diperiksa;
      1. 1.melaksanakan pemeriksaan terhadap pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat kedua; pengurus yayasan, dany atau badan- usaha yang kegiatannya dibiayai anggaran menjadi badan 1.
5. (2)Setiap Pemeriksa dilarang:
   1. a.menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat;
   2. b.menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/ atau jasa di lingkungan pemerintah;
   3. c.meminta dan/ atau menenma uang, barang, dan Zatau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan;
   4. d.menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya;
   5. e.menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, darr/ atau golongan;
   6. f.memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, darr/ atau golongan;
   7. g.memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
   8. h.menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis; Pasa18
6. (1)Anggota BPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif terhadap Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan, dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis.
   1. m.melaksanakan pemeriksaan pada objek· dimana Pemeriksa pernah bekerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
   2. n.mengubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam program pemeriksaan tanpa persetujuan Penanggung Jawab Pemeriksaan;
   3. o.mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa dan / atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari Anggota BPK;
   4. p.mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan Zatau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak objektif; dan
   5. q.mengubah darr/ atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan.
7. (3)Kewajiban dan larangan bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang terkait dengan pemeriksaan meliputi seluruh rangkaian proses pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, termasuk pengelolaan dokumen pemeriksaan. Pasa19
8. (1)Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berdampak negatif terhadap Tim Pemeriksa, dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM);
9. (2)Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berdampak negatif terhadap Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan, dijatuhi sanksi berupa larangan memeriksa selama 2 (dua) tahun.
10. (3)Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berdampak negatif terhadap Negara dan/ atau BPK, dijatuhi sanksi berupa diberhentikan sebagai Pemeriksa.
11. (4)Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang melakukan pelanggaran Kode Etik berikutnya dijatuhi sanksi Kode Etik yang lebih berat.
12. (5)Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijatuhi sanksi Kode Etik berupa pemberhentian tetap sebagai Pemeriksa.
13. (2)Anggota BPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif pada Negara dan/ atau BPK, dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan BPK.
14. (3)Anggota BPK yang melakukan pelanggaran Kode Etik berikutnya dijatuhi sanksi Kode Etik yang lebih berat.

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. (1)Laporan atau Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan BPK ini ditetapkan dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan BPK ini.
2. (2)Laporan atau Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan BPK ini ditetapkan dan sedang dalam proses oleh Majelis Kehormatan Kode Etik, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tidak membebaskan dari hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. (6)Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijatuhi sanksi Kode Etik berupa pemberhentian tetap sebagai Pemeriksa;
2. (7)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada organisasi profesi pemeriksa yang bersangkutan. Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 143 YASONNA H. LAOLY ttd MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016 HARRY AZHAR AZIS ttd BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KETUA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 J uli 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. P; t;p44!1 P .. -"'Uf· .......-

1. 1.UMUM BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, undang-undang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada BPK. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk menyusun perencanaan dan kebebasan untuk melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan, sedangkan kemandirian mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK memerlukan nilai-nilai dasar yang meliputi Independensi, Integritas, dan Profesionalisme sebagai Kode Etik BPK yang berlaku bagi Anggota BPK dan Pemeriksa. Kode Etik sebagai nilai-nilai dasar merupakan pedoman untuk dipahami, diamalkan, dan diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan yang diarahkan kepada terwujudnya BPK dan Pemeriksa yang etis, bermoral, berdisiplin, profesional, produktif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang bermutu bagi penyempurnaan tata kelola keuangan negara yang lebih baik. PENJELASAN ATAS PERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK BADANPEMERIKSA KEUANGAN Cukup jelas. Pasa15 Cukup jelas. Pasa14 Cukup jelas. Pasa13 Cukup jelas. Pasa12 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.