Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2016
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ten tang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan; BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Menimbang
Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG KODE ETIK BADANPEMERIKSA KEUANGAN. MEMUTUSKAN: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4654); Menetapkan Mengingat Pasa12 Kode Etik bertujuan untuk mewujudkan Anggota BPK dan Pemeriksa yang independen, berintegritas, dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. BAB II TUJUAN DANRUANGLINGKUP
dancitra,kehormatan, undangan;
perundang-peraturanketentuanc. mematuhi Pasal 6
Bagian Kesatu Kewajiban dan Larangan bagi Anggota BPK BABIV PENERAPANKODE ETIK Pasal 5 Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK dan Pemeriksa dalam menjalankan tugasnya.
BAB II
Nilai Dasar Kode Etik BPK terdiri dari Independensi, Integritas, dan Profesionalisme. BAB III KODE ETIK Pasal 3
J. menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan; dan
kepentingan pribadi, seseorang, darr/ atau golongan;
dan untuk memanfaatkan status, kedudukan, peranannya selaku pejabat negara J. barang
menjadi perantara dalam pengadaan dan/ atau jasa di lingkungan pemerintah; 1. rnengandung un sur pidana sesuai dengan prosedur kepada Anggota BPK yang rnernberi tugas;
J. rnelaksanakan tugas perneriksaan secara cerrnat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedornan yang telah ditetapkan;
yang undangan;
J. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun darr/ atau me- review laporan keuangan objek pemeriksaan;
pengurus yayasan, dany atau badan- usaha yang kegiatannya dibiayai anggaran menjadi badan 1.
Pasa18
Bagian Kesatu Sanksi Kode Etik Bagi Anggota BPK BABV SANKSIKODE ETIK
Pasa19
Bagian Kedua Sanksi Kode Etik Bagi Pemeriksa
BAB III
Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VII KETENTUANPENUTUP
BAB VII
BAB VI KETENTUANPERALIHAN
BAB VI
Sanksi atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tidak membebaskan dari hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 143 YASONNA H. LAOLY ttd MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016 HARRY AZHAR AZIS ttd BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KETUA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 J uli 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. P; t;p44!1 P .. -"'Uf· .......-
Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk menyusun perencanaan dan kebebasan untuk melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan, sedangkan kemandirian mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK memerlukan nilai-nilai dasar yang meliputi Independensi, Integritas, dan Profesionalisme sebagai Kode Etik BPK yang berlaku bagi Anggota BPK dan Pemeriksa. Kode Etik sebagai nilai-nilai dasar merupakan pedoman untuk dipahami, diamalkan, dan diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan yang diarahkan kepada terwujudnya BPK dan Pemeriksa yang etis, bermoral, berdisiplin, profesional, produktif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang bermutu bagi penyempurnaan tata kelola keuangan negara yang lebih baik. PENJELASAN ATAS PERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK BADANPEMERIKSA KEUANGAN Cukup jelas. Pasa15 Cukup jelas. Pasa14 Cukup jelas. Pasa13 Cukup jelas. Pasa12 Cukup jelas.
II. PASALDEMI PASAL Kode Etik bukan bersifat normatif, tetapi merupakan nilai-nilai dasar. Dalam pelaksanaannya, tidak terbatas pada kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Peraturan BPK ini. Adapun yang menjadi sasaran dalam menerapkan nilai-nilai dasar:
· J t ,.& iF~ Pasal 6 Ayat (1) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruff Cukup jelas. Hurufg Cukup jelas. Hurufh Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan "benturan kepentingan" adalah konflik kepentingan dalam kedudukannya sebagai Anggota BPK dan hubungan mereka dengan hal-hal kepentingan atau keuntungan pribadi dalam situasi terkait tugas dan wewenangnya cenderung mengarah mengabaikan profesionalitas. Istilah kepentingan atau keuntungan pribadi berarti manfaat nyata yang diperoleh langsung ataupun tidak langsung dari konflik kepentingan terse but yang manfaatnya dapat termasuk misalnya imbalan finansiallangsung, posisi sosial, hubungan emosional, hubungan kekeluargaan, hubungan finan sial, publisitas, atau pengaruh politik. Huruf j Cukup jelas. Hurufk Cukup jelas. -,~', W.4:;S. ' " ,.' Huruff Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Hurufh Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
yangtindakandan /utaukeputusan Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "kegiatan politik praktis" adalah memberikan dukungan kepada calon Presiden /Wakil Presiden, DPR, DPD, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
Pasa18 Cukup jelas. Pasa19 Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan