DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai : Ketentuan umum ADK dan definisi (Pasal 1); Besaran dan pengalokasian ADK (Pasal 2); Penggunaan ADK untuk penghasilan tetap dan belanja lainnya (Pasal 3); Tata cara penyaluran ADK (Pasal 4); Penghasilan tetap aparatur kampung (Pasal 5); Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan Keuchik dan perangkat kampung (Pasal 6–7); Operasional pemerintah kampung dan BPKam (Pasal 8–9); Ketentuan penutup (Pasal 10).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
1. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); \
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengeloiaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6883);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noor 1037);
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengeloiaan keuangan daerah (Serita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. 12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Serita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. 13.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
15. 15.Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
16. 16.Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
17. 17.Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
18. 18.Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala kampung kabupaten Aceh Singki] (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 396);
19. 19.Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Ka bu paten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 44 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 763);
20. 20.Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2025 Nomor 778); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNC DI KABUPATEN ACEH SINCKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
6.Pemerintahan Kampung adalah Keuchik dan Badan Permusyawaratan Kampung yang memiliki tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
7.Pemerintah Kampung adalah Keuchik, Sekretaris Kampung beserta perangkat kampung yan merniliki tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
8.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Peraturan Kampung adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama BPKam.
10.Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11.Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung- jawaban dan pengawasan keuangan Kampung.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan BPKam, dan ditetapkan dengan peraturan Kampung.
13.Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

(1)ADK Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 49.830.811.100 (Empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus sebelas ribu seratus rupiah).
(2)ADK yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (Sepuluh persen) dari DAU dan DBH;
(3)ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada setiap Kampung dengan ketentuan sebagai berikut: a Alokasi Dasar dari anggaran ADK sebesar Rp. 28.327.566.960 (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dibagikan berdasar kebutuhan penghasila:n tetap Keuchik, perangkat kampung dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);
1. b.Alokasi Proporsional dari anggaran ADK sebesar Rp19.503.244.140,00 (Sembilan Belas miliar lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) dibagi berdasarkan bagi rata setiap kampung;
2. c.Alokasi Kinerja dari anggaran ADK sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah;
3. d.Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibagikan kepada setiap kampung berdasarkan kinerja yang dicapai.
4. e.Penetapan kampung dengan kinerja yang dicapai sebagaimana dimaksud pada huruf c dinilai berdasarkan:
  1. 1.Penyerapan Realisasi pada tahun anggaran 2024;
  2. 2.Penyampaian CALK Tahun 2023
  3. 3.Penyampaian Dokumen RKPKam Tahun 2024;
  4. 4.Penyampaian Dokumen APBKam Tahun 2024;
  5. 5.Penyampaian Foto Infografis Kampung Tahun 2024;
  6. 6.Kecepatan Pengajuan Tahun 2024
(4)Penghitungan Pembagian Besaran ADD menggunakan formulasi sebagai berikut; ADD = X1 + X2 + X3 Keterangan: ADD = Besaran ADD yang diterima oleh setiap Kampung X1 = Kebutuhan penghasilan tetap Keuchik, perangkat kampung dan Tunjangan BPG X2 = Kebutuhan Pembagian Secara Bagi Rata X3 = Kebutuhan Alokasi Kinerja
(5)Dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten, sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terealisasi, maka rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penyesuaian kembali.
(6)Rincian ADK untuk tiap-tiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)ADK digunakan untuk:
1. a.penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya; dan
2. b.belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADK yang diterima oleh desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
(2)Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
1. a.beban tetap yang terdiri atas : 1) tunjangan Keuchik, tunjangan perangkat kampung dan Anggota BPKam; 2) jaminan kesehatan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung; 3) jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung.
2. b.biaya operasional BPKam dan lembaga kemasyarakatan desa;
3. c.peningkatan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan operasional Kampung.
4. d.Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dan BPKam.
(3)Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundng-undangan yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.
(4)Dalam hal ADK tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Keuchik, Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBKam selain Dana Kampung.

Pasal 4

(1)Penyaluran ADK Setiap Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
(2)Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung untuk Dana Kampung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan Penerimaan Kas Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Perseratus) paling cepat bulan Maret paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
2. b.Tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Perseratus) paling cepat bulan Juli paling lambat minggu IV bulan Oktober; dan
3. c.Tahap III sebesar 20% (Dua Puluh Perseratus) paling cepat bulan Oktober paling lambat minggu ke II Bulan Desember.
(3)Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana diatur dalam ayat
(2)dapat dilakukan setelah adanya Penetapan pagu definitif yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(4)PenyaluraN ADK setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
1. a.Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan; dan
2. b.Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahun sebelumnya.

Pasal 5

(1)Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang dianggarkan dalam APBKam yang bersumber dari ADK.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
1. a.Keuchik dan/ atau Penjabat Keuchik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;dan
2. b.Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
(3)Bagi Perangkat Kampung yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Kampung dapat memilih salah satu penghasilan tetap.
(4)Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya masing-masing kampung ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 6

(1)Keuchik dan Perangkat Kampung memperoleh Jaminan Kesehatan.
(2)Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan dengan rincian pembebanan sebagai berikut: a 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADK;
1. b.1 % (satu persen) ditanggung oleh peserta.

Pasal 7

(1)Keuchik dan Perangkat Kampung memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
(2)Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan perlindungan kematian.
(3)Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
1. a.0,24% (no! koma dua puluh empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADK untuk iuran jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
2. b.0,30% (nol koma tiga puluh persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADK untuk iuran jaminan kematian.

Pasal 8

(1)Operasional pemerintah kampung dan Biaya operasional BPKam ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.
(2)Besaran alokasi anggaran kegiatan operasionaJ pemerintah kampung diatur oleh pemerintah Kampung.

Pasal 9

Dalam hal terjadi pergantian Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam, pembayaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut : a pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggaJ 1 (satu) sampai dengan 15 (Lima Belas) bulan berjaJan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam yang baru.

b.pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 16 (Enam Belas) sampai seterusnya bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam yang lama.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Ditetapkan di Singkil pada tanggal 0 mare 00)€ • >c Rao« rBU. ATJ ACEH SJNGKIL,t) Diundangkan di Singkil pada tanggal 2 mtet 20 < min i44@ H Pit. SE ET IS DAERAH KABUPAT' 'EH SINGKIL, EDY WIDODO BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 72 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASJ DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025 Alokasi Alokasi Pagu Dana No. Kecamatan Nama Kam pung Alokasi Dasar Proporsional Kinerja Kampung per- (Rp.) (Rp.) (Rp.) Kam pung (Rp.) (I/ ) () (4) (s) (6) (l/ I Pulau Banyak Pulau Balai 273.912.000,00 168.131.415 30.000.000 472.043.415 2 Pulau Banyak Pulau Baguk 273.919.680,00 168.131.415 25.000.000 467.051.095 3 Pulau Banyak Teluk Nibung 228.319.680,00 168.131.415 25.000.000 421.451.095 4 Simpang Kanan Lipat Kajang 253.519.680,00 168.131.415 5.000.000 426.651.095 5 Simpang Kanan Kain Golong 253.519.680,00 168.131.415 20.000.000 441.651.095 6 SImpang Kanan Kuta Kerangan 2225.919.680,00 168.131.415 5.000.0OU 399.051.095 7 Simpang Kanan Siatas 235.519.680,00 168.131.415 30.000.000 433.651.095 8 Simpang Kanan Pangi 208.200.000,00 168.131.415 10.000.000 386.331.415 9 Simpang Kanan Sukarejo 241.519.680,00 168.131.415 20.000.000 429.651.095 10 Simpang Kanan Ujung Limus 223.519.680,00 168.131.415 30.000.000 421.651.095 II Simpang Kanan Silatong 259.519.680,00 168.131.415 - 427.651.095 12 Simpang Kanan Pertabas 217.512.000,00 168.131.415 25.000.000 410.643.415 13 Simpang Kanan Lae Riman 223.519.680,00 168.131.415 30.000.000 421.651.095 14 Simpang Kanan Pakiriman 223.519.680,00 168.131.415 5.000.000 396.651.095 15 Simpang Kanan Kuta Batu 256.519.680,00 168.131.415 - 424.651.095 16 Simpang Kanan Lae Nipe 223.512.000,00 168.131.415 30.000.000 421.643.415 17 Simpang Kanan Kuta Tinggi 259.519.680,00 168.131.415 25.000.000 452.651.095 18 Simpang Kanan Tuh Tuhan 253.519.680,00 168.131.415 25.000.000 446.651.095 19 Simpang Kanan Lae Gecih 235.512.000,00 168.131.415 - 403.643.415 20 Simpang Kanan Guha 217.512.000,00 168.131.415 30.000.000 415.643.415 21 Simpang Kanan Lae Gambir 164.400.000,00 168.131.415 30.000.000 362.531.415 22 Simpang Kanan Cibubukan 211.512.000,00 168.131.415 - 379.643.415 23 Simpang Kanan Serasa 235.519.680,00 168.131.415 20.000.000 423.651.095 24 8impang Kanan Tugan 235.51 7.520,00 168.131.415 25.000.000 428.648.935 25 Simpang Kanan Tanjung Mas 235.519.680,00 168.131.415 25.000.000 428.651.095 26 Simpang Kanan Lipat Kajang Atas 274.519.680,00 168.131.415 5.000.000 447.651.095 27 Simpang Kanan Sidodadi 249.319.680,00 168.131.415 5.000.000 422.451.095 28 Simpang Kanan Pandan Sari 264.319.680,00 168.131.415 30.000.000 462.451.095 29 Singkil Pasar Singkil 235.519.680,00 168.131.415 10.000.000 413.651.095 30 Singkil Kampung Ujung 305.119.680,00 168.131.415 30.000.000 503.251.095 31 Singkil Pulo Sarok 300.319.680,00 168 131 415 30.000.000 498. 451 095 32 Singkil Kilangan 267.600.000,00 168.131.415 20.000.000 455.731.415 33 Singkil Kuta Simboling 235.519.680,00 168.131.415 25.000.000 428.651.095 # 34 singkil TelukAmbun 241.519.680,00 168.131.415 20.000.000 429.651.095 35 Singkil Rantau Gedang 241.519.680,00 168.131.415 30.000.000 439.651.095 36 Singkil Teluk Rumbia 270.919.680,00 168.131.415 30.000.000 469.051.095 37 Singkil Pea Bumbung 217.519.680,00 168.131.415 - 385.651.095 38 Singkil Pemuka 241.519.680,00 168.131.415 25.000.000 434.651.095 39 Singkil Takal Pasir 238.519.680,00 168.131.415 30.000.000 436.651.095 40 Singkil Selok Aceh 235.519.680,00 168.131.415 - 403.651.095 41 Singkil Suka Makmur 235.519.680,00 168.131.415 25.000.000 428.651.095 42 Singkil Ujung Bawang 270.919.680,00 168.131.415 - 439.051.095 43 Singkil Siti Ambia 267.919.680,00 168.131.415 - 436.051.095 44 Singkil Suka Damai 249.919.680,00 168.131.415 20.000.000 438.051.095 45 Gunung Meriah Tanjung Betik 235.519.680,00 168.131.415 30.000.000 433.651.095 46 Gunung Meriah Panjahitan 192.000.000,00 168.131.415 30.000.000 390.131.415 47 Gunung Meriah Bukit Harapan 282.319.680,00 168.131.415 30.000.000 480.451.095 48 Gunung Meriah Cingkam 235.519.680,00 168.131.415 5.000.000 408.651.095 49 Gunung Meriah Labuhan Kera 235.519.680,00 168.131.415 5.000.000 408.651.095 50 Gunung Meriah Tanah Bara 282.312.000,00 168.131.415 10.000.000 460.443.415 51 Gunung Meriah Rimo 276.3 19.680,00 168.131.415 25.000.000 469.451.095 52 Gunung Meriah Blok IV Baru 275.1 19.680,00 168.131.415 30.000.000 473.251.095 53 Gunung Meriah Blok 15 289.519.680,00 168.131.415 10.000.000 467.651.095 54 Gunung Meriah Blok 18 235.519.680,00 168.131.415 5.000.000 408.651.095 55 Gunung Meriah Blok 31 157.519.680,00 168.131.415 10.000.000 335.651.095 56 Gunung Meriah Sidorejo 260.519.680,00 168.131.415 30.000.000 476.651.0953 57 Gunung Meriah Suka Makmur 307.519.680,00 168.131.415 30.000.000 505.651.095 58 Gunung Meriah Gunung Lagan 275.119.680,00 168.131.415 15.000.000 458.251.095 59 Gunung Meriah Parangusan 222.319.680,00 168.131.415 5.000.000 395.451.095 60 Gunung Meriah Seping Baru 228.319.680,00 168.131.415 25.000.000 421.451.095 61 Gunung Meriah Sebatang 235.519.680,00 168.131.415 5.000.000 408.651.095 - - 62 Gunung Meriah Tanah Merah 235.519.680,00 168.131.415 5.000.000 408.651.095 63 Gunung Meriah Pertampakan 210.319.680,00 168.131.415 30.000.000 408.451.095 64 Gunung Meriah Pandan Sari 285.919.680,00 168.131.415 30.000.000 484.051.095 65 Gunung Meriah Sanggaberu 249.919.680,00 168.131.415 30.000.000 448.051.095 Silulusan 66 Gunung Meriah Tulaan 285.919.680,00 168.131.415 25.000.000 479.051.095 67 Gunung Meriah Tunas Harapan 249.919.680,00 168.131.415 15.000.000 433.051.095 68 Gunung Meriah Lae Butar 288.919.680,00 168.131.415 30.000.000 487.051.095 69 Gunung Meriah Sianjo - anjo Mariah 220.800.000,00 168.131.415 25.000.000 413.931.415 70 Kota Baharu Lentong 233.1 12.000,00 168.131.415 10.000.000 411.243.415 71 Kota Baharu Lapahan Buaya 235.512.000,00 168.131.415 30.000.000 433.643.415 72 Kota Baharu Butar 225.912.000,00 168.131.415 - 394.043.415 73 Kota Baharu Samar Dua 235.512.000,00 168.131.415 30.000.000 433.643.415 74 Kota Baharu Ladang Bisik 235.512.000,00 168.131.415 10.000.000 413.643.415 75 Kota Baharu Muara Pea 235.512.000,00 168.131.415 10.000.000 413.643.415 76 Kota Baharu Sumber Mukti 267.919.680,00 168.131.415 25.000.000 461.051.095 77 Kota Baharu M ukti Lincir 235.512.000,00 108.131.415 10.000.000 13.643.9415 78 Kota Baharu Danau Bungara 243.912.000,00 168.131.415 25.000.000 437.043.415 79 Singkil Utara Gosong Telaga 217.519.680,00 168.131.415 25.000.000 410.651.095 Utara 80 Singkil Utara Gosong Telaga 231.919.680,00 168.131.415 25.000.000 425.051.095Selatan 81 Singkil Utara Kampung Baru 254.719.680,00 168.131.415 5.000.000 427.851.095 82 Singkil Utara Ketapang Indah 254.400.000,00 168.131.415 25.000.000 447.531.415 83 Singkil Utara Gosong Telaga 242.712.000,00 168.131.415 15.000.000 425.843.415Timur 84 Singkil Utara Gosong Telaga 233.119.680,00 168.131.415 25.000.000 426.251.095Barat 85 Singkil Utara Telaga Bakti 304.800.000,00 168.131.415 25.000.000 497.931.415 86 Danau Paris Lae Balno 233.119.680,00 168.131.415 - 401.251.095 87 Danau Paris Napa Galuh 217.512.000,00 168.131.415 5.000.000 390.643.415 88 Danau Paris Sikoran 235.512.000,00 168.131.415 10.000.000 413.643.415 89 Danau Paris Situbuh - tubuh 253.519.680,00 168.131.415 - 421.651.095 90 Danau Paris Biskang 253.5 19.680,00 168.131.415 . 421.651.095 91 Danau Paris Sintuban Makmur 295.200.000,00 168.131.415 5.000.000 468.331.415 92 Suro Makmur Suro Baru 217.200.000,00 168.131.415 5.000.000 390.331.415 93 Suro Makmur Pangkalan Sulampi 233.119.680,00 168.131.415 25.000.000 426.251.095 94 Suro Makmur Bulu Serna 288.919.680,00 168.131.415 25.000.000 482.051.095 95 Suro Makmur Lae Bangun 193.519.680,00 168.131.415 10.000.000 371.651.095 96 Suro Makmur Alur Linci 232.519.680,00 168.131.415 25.000.000 425.651.095 97 Suro Makmur Siompin 231.919.680,00 168.131.415 5.000.000 405.051.095 98 Suro Makmur Ketangkuhan 217.519.680,00 168.131.415 - 385.651.095 99 Suro Makmur Keras 253.200.000,00 168.131.415 30.000.000 451.331.415 100 Suro Makmur Mandumpang 225.919.680,00 168.131.415 25.000.000 419.051.095 IOI Suro Makmur Sirimo Mungkur 177.319.680,00 168.131.415 5.000.000 350.451.095 102 Suro Makmur Bulu Ara 291.319.680,00 168.131.415 10.000.000 469.451.095 103 Singkohor Singkohor 291.900.000,00 168.131.415 25.000.000 485.031.415 104 Singkohor Lae Sipola 249.919.680,00 168.131.415 25.000.000 443.051.095 105 Singkohor Lae Pinang 235.519.680,00 168.131.415 5.000.000 408.651.095 106 Singkohor Mukti Jaya 211.519.680,00 168.131.415 30.000.000 409.651.095 107 Singkohor Srikayu 285.919.680,00 168.131.415 25.000.000 479.051.095 108 Singkohor PeaJambu 253.519.680,00 168.131.415 25.000.000 446.651.095 109 Kuala Baru Kuala Baru Laut 235.519.680,00 168.131.415 30.000.000 433.651.095 110 Kuala Baru Kuala Baru Sungai 253.519.680,00 168.131.415 30.000.000 451.651.095 111 Kuala Baru Suka Jaya 235.507.680,00 168.131.415 5.000.000 408.639.095 112 Kuala Baru Kayu Menang 211.507.680,00 168.131.415 - 379.639.095 113 Pulau Banyak Haloban 235.512.000,00 168.131.415 5.000.000 408.643.415Barat 114 Pulau Banyak santola 253.512.000,00 168.131.415 5.000.000 426.643.415Barat 115 Pulau Banyak Ujung Sialit 212.400.000,00 168.131.415 10.000.000 390.531.415Barat 116 Pulau Banyak Suka Makmur 235.519.680,00 168.131.415 5.000.000 408.651.095Barat Total 28.327.566.960 19.503.244.140 2.000.000.000 49.830.811.100 • TI ACEH SJNGKIL.� 1* » SA .$/

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…