Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memegang mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan dan pengelolaan sumber daya, serta menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat setempat. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penerbitan berbagai peraturan bupati, pelayanan publik dasar seperti kesehatan dan administrasi kependudukan, serta program pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Hal ini memastikan tata kelola yang efektif dan responsif terhadap dinamika lokal.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memegang mandat krusial dalam menyelenggarakan otonomi daerah, berfungsi sebagai representasi negara di tingkat lokal. Kehadirannya sangat signifikan untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Lembaga ini menjadi jembatan utama antara kebijakan nasional dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Melalui penerbitan berbagai peraturan bupati, pemerintah daerah mengatur pengelolaan keuangan, tata cara pemilihan badan permusyawaratan kampung, hingga pembentukan tim kerja. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pelayanan publik dasar seperti kesehatan dan administrasi kependudukan, serta merencanakan program pembangunan strategis daerah.
Beberapa program strategis yang diimplementasikan meliputi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, serta pengembangan sumber daya manusia lokal. Intervensi lainnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung dan pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Program-program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak dan mendorong kemajuan daerah.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui reformasi hukum, transparansi, dan sinergi antarlembaga. Pelaksanaan Rapat Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum menunjukkan komitmen terhadap perbaikan sistem hukum yang sejalan dengan agenda nasional. Pengembangan JDIH juga mendukung keterbukaan informasi publik, sementara penandatanganan kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memperkuat upaya penegakan hukum dan pencegahan korupsi.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk berbagai layanan esensial. Ini termasuk pemanfaatan fasilitas kesehatan, pengurusan dokumen kependudukan, dan pengajuan perizinan usaha. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam politik lokal, mengakses informasi hukum melalui JDIH, serta menyampaikan pengaduan dan aspirasi terkait kebijakan publik.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Melalui mandatnya dalam regulasi, pelayanan, dan program strategis, pemerintah daerah ini berupaya menciptakan tata kelola yang baik dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Peranannya dalam isu nasional juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip good governance dan pembangunan berkelanjutan.
DokumenLihat semua
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2025
Dalam Peraturan ini mengatur Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil. yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyesuaian Bentuk Hukum, Nama, Logo, Tempat Kedudukan dan Wilayah Pelayanan, BAB III Maksud dan Tujuan, BAB IV Anggaran Dasar, BAB V Kegiatan Usaha, BAB VI Jangka Waktu Berdiri, BAB VII Peralihan Aset, BAB VIII Permodalan, BAB IX Organ dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil, BAB X Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, BAB X Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, BAB XI Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, BAB XII Tarif, BAB XIII Ketentuan Peralihan, BAB XIV Ketentuan Lain-lain.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2025
Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai kriteria sebagai berikut: a. Harga Tertinggi/maksimum dan sudah termasuk perhitungan faktor inflasi, keuntungan dan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. b. Merupakan Pedoman dalam Penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2025. c. Bukan merupakan dasar dalam memperhitungkan kerugian Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. d. Bukan merupakan Harga Mutlak yang dijadikan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan daerah ini mengatur 72 Pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab XVIII
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2025
Pengaturan Fokus penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk memberikan acuan Pemerintah Kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kampung dalam kegiatan perencanaan kampung. Fokus penggunaan Dana Kampung diutamakan penggunaannya untuk mendukung: a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Kampung paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Kampung dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan; b. penguatan Kampung yang adaptif terhadap Peru bahan Iklim; c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Kampung termasuk stunting; d. dukungan program Ketahanan Pangan; e. pengembangan potensi dan keunggulan Kampung; f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Kampung digital; g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau h. program sektor prioritas lainnya di Kampung.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 49A, Pasal 49B, dan Pasal 49C.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai : Ketentuan umum ADK dan definisi (Pasal 1); Besaran dan pengalokasian ADK (Pasal 2); Penggunaan ADK untuk penghasilan tetap dan belanja lainnya (Pasal 3); Tata cara penyaluran ADK (Pasal 4); Penghasilan tetap aparatur kampung (Pasal 5); Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan Keuchik dan perangkat kampung (Pasal 6–7); Operasional pemerintah kampung dan BPKam (Pasal 8–9); Ketentuan penutup (Pasal 10).
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai Pedoman dalam menghitung besaran pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah setiap kampung secara merata. Pengalokasian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 bertujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan kewenangan kampung dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belanja tidak terduga.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2025
Pedoman penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2025, meliputi: a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kampung dan RKP Kampung; b. Prinsip Penyusunan APBKam; c. Kebijakan Penyusunan APBKam; d. Teknis Penyusunan APBKam; dan e. Hal-hal Khusus Lainnya.