DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengatur Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Etika dan Petertentangan Kepentingan, BAB III Kewajiban dan Larangan, BAB IV Majelis Pertimbangan Kode Etik, BAB V Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik, BAB VI Prosedur Penegakan Kode etik. BAB VII Sanksi, BAB VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa harus menjamin pelaksanaan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa;
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, menegaskan bahwa Kode Etik dan Prosedur Penegakan Kode Etik dibentuk, disusun dan ditetapkan oleh Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Dan Prosedur Penegakan Kode Etik Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singk:il (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); k - 2
3.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); - 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); 1 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
12.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
13.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5 1 1 ) ;
14.Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5)sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15.Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Serita Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 Nomor 598); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: I . Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
4.Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil. A - 4
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
9.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN / APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10.Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 1 1 . Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah majelis kode etik yang bersifat ad hoc sebagai majelis pengawas perilaku pejabat Administrasi, pejabat pelaksana pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah.
13.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat administrasi, pejabat pelaksana pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa berkedudukan di UKPBJ dan bertanggung jawab kepada BUPATI melalui Sekretaris Daerah.
14.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
15.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ETIKA DAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN

Pasal 2

(1)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi Etika Pengadaan Barang/ Jasa.
(2)Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat '(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 5

Pasal 3

(1)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak terkait dalam Pengadaan Barang/jasa yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
(2)Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

(1)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilarang meminta dan/ atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa.
(2)Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa.

Pasal 5

(1)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilarang memberikan fakta, data dan/atau informasi yang tidak benar.
(2)Selain dilarang memberikan fakta, data dan/atau informasi yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa dilarang memberikan informasi yang belum pasti atau ketentuan yang belum diputuskan.

Pasal 6

Pengelola Pengadaan Barang/ J asa fasilitas/sarana kantor untuk kelompok dan/ atau pihak lain. dilarang menggunakan kepentingan pribadi,

Pasal 7

(1)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilarang melakukan negosiasi, pembicaraan dan/atau pertemuan dengan penyedia barang/jasa di luar kantor.
(2)Termasuk penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa.
(3)Larangan negosiasi, pembicaraan dan/ atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan padajam kerja maupun di luar jam kerja.

Pasal 8

(1)Jika Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melakukan klarifikasi/verifikasi lapangan, maka Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
(2)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melakukan klarifikasi/verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Perintah Togas. - 6
(3)Klarifikasi/verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilarang diskriminatif/ pilih kasih terhadap Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 10

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilarang melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 1 1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib menjaga informasi atau dokumen yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…