DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Badung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati Badung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009); ff
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan u'mum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5.Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawatjalan, dan gawat darurat di Daerah.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya di Daerah. /,
7.Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit a tau Kepala UPTD Puskesmas, atau sebutan lainnya yang sah.
8.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
9.Kerja Sama adalah kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
10.Tim Koordinasi Kerja Sama adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melakukan perencanaan kebutuhan dan evaluasi Kerja Sama.
11.Tim Pemilihan Mitra adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaku~an pemilihan mitra Kerja Sama dalam jangka waktu tertentu.
12.Mitra Kerja Sama yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan pihak BLUD.
13.Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen Kerja Sama antara BLUD dengan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban.
14.Kerja Sama Dengan Pihak Lain adalah Kerja Sama BLUD dengan pihak lain yang meliputi Kerja Sama operasional dan pemanfaatan barang milik Daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
15.Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah Kerja Sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang niilik Daerah.
16.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan BLUD.
17.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18.Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD dan/ atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
19.Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pasal 2

Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi, BLUD dalam melaksanakan Kerja Sama Dengan Pihak Lain.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama. I,

Pasal 4

Pelaksanaan Kerja Sama BLUD dengan pihak lain didasarkan pada prinsip:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.ekonomi; dan
d.saling menguntungkan.

Pasal 5

(1)Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Kerja Sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
(2)Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu Kerja Sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
(3)Prinsip ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu perhitungan keuntungan yang dihasilkan atau mungkin dihasilkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang menguntungkan.
(4)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pelaksana Kerja Sama;
b.jenis Kerja Sama;
c.tata cara Kerja Sama;
d.naskah PKS;
e.hasil Kerja Sama; dan
f.monitoring dan evaluasi.

BAB II

PELAKSANA KERJA SAMA

Pasal 7

Pelaksana Kerja Sama Dengan Pihak Lain terdiri atas:

a.penanggungjawab Kerja Sama;
b.Tim Koordinasi Kerja Sama; dan
c.Tim Pemilihan Mitra.

Pasal 8

(1)Penanggung jawab Kerja Sama Dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu Pemimpin BLUD.
(2)Pemimpin BLUD dalam proses Kerja Sama memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. a.menganggarkan biaya pelaksanaan Kerja Sama;
2. b.menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama;
3. c.menetapkan Tim Pemilihan Mitra;
4. d.menerbitkan surat pernyataan kelayakan objek Kerja Sama berdasarkan hasil kajian atau analisis;
5. e.memberikan persetujuan dokumen pemilihan dan setiap perubahannya;
6. f.menetapkan Mitra;
7. g.menerbitkan surat penunjukan Mitra terpilih;
8. h.menandatangani PKS termasuk perpanjangan; dan
9. i.memutus atau membatalkan Kerja Sama secara sepihak.

Pasal 9

(1)Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. a.melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/ potensi yang akan dikerjasamakan;
2. b.menyusun kajian atau analisis prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
3. c.menilai kajian/analisis atau proposal dari pemrakarsa;
4. d.menyiapkan kerangka acuan dan/atau proposal objek Kerja Sama;
5. e.memberikan rekomendasi hasil penHaian kajian atau proposal Kerja Sama kepada Pemimpin BLUD;
6. f.mengoordinasikan dalam rangka persiapan pemilihan Mitra;
7. g.meneliti kuantitas dan kualitas pelaksanaan Kerja Sama; dan
8. h.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama.
(2)Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal atau eksternal BLUD dan berjumlah gasal yang beranggotakan:
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang sekretaris; dan
3. c.anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.
(3)Jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai kebutuhan sepanjang berjumlah gasal.
(4)Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari internal atau eksternal.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD. I,

Pasal 10

(1)Tim Pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yaitu tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. a.melakukan konfirmasi kesiapan objek Kerja Sama untuk dilanjutkan ke tahap pemilihan;
2. b.menyusun dokumen pemilihan dan perubahannya;
3. c.menetapkan dokumen pemilihan setelah mendapat persetujuan Pemimpin BLUD;
4. d.melaksanakan proses pemilihan Mitra mulai dari pengumuman awal sampai pengumuman Mitra terpilih; dan
5. e.menyiapkan rancangan naskah PKS.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal atau ekstemal BLUD dan berjumlah gasal yang beranggotakan:
1. a.1 (satu) orang ketua; dan
2. b.anggota paling sedikit 2 (dua) orang.
(3)Jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai kebutuhan sepanjang berjumlah gasal.
(4)Penambahan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal internal atau eksternal.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB III

JENIS KERJA SAMA

Pasal 11

(1)Jenis Kerja Sama Dengan Pihak Lain meliputi:
1. a.KSO; dan
2. b.Pemanfaatan BMD.
(2)KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra dengan tidak menggunakan BMD.
(3)Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/ atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…