Pemerintah Kabupaten Badung
Pemerintah Kabupaten Badung adalah lembaga esensial yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah di wilayah Kabupaten Badung, Bali. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat, yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah dan bupati, penyediaan beragam layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor seperti pariwisata dan lingkungan hidup.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung
Pemerintah Kabupaten Badung adalah lembaga negara tingkat daerah yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah di wilayah Kabupaten Badung, Bali. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat Badung, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Badung mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah ini menetapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup) yang mengatur berbagai sendi kehidupan. Sementara itu, pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perizinan menjadi prioritas, di samping perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan di berbagai sektor.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Badung mencakup penataan organisasi perangkat daerah untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan, sebagaimana terlihat dari Perda dan Perbup yang mengatur susunan perangkat daerah. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta perekrutan pegawai juga menjadi bagian dari intervensi pemerintah untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
Sebagai salah satu kabupaten di Bali yang merupakan destinasi pariwisata internasional, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki peran krusial dalam isu-isu nasional, terutama terkait kontribusi devisa negara melalui sektor pariwisata. Kabupaten ini juga berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pengembangan ekonomi kreatif, serta menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya yang sering dikunjungi wisatawan.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Badung untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP dan KK, hingga pengurusan perizinan usaha dan IMB. Selain itu, pembayaran pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan layanan kesehatan melalui fasilitas daerah, serta urusan pendidikan juga menjadi bagian dari interaksi masyarakat dengan pemerintah daerah ini.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Badung memegang peranan sentral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dan mendorong pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakatnya. Mandat yang luas ini menempatkan pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam menjawab kebutuhan dan tantangan di tingkat lokal.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 3 Tahun 2015
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. KERJA SAMA DAERAH; 4. TATA CARA KERJA SAMA DAERAH; 5. TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH; 6. PERSETUJUAN DPRD; 7. PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJA SAMA; 8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN; 9. PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH; 10. BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH; 11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 12. PELAPORAN; 13. KETENTUAN PERALIHAN; 14. KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 18 Tahun 2016
1. KETENTUAN UMUM 2. KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA 3. PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU 4. PRINSIP – PRINSIP PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU 5. KETENTUAN PERIZINAN 6. RETRIBUSI 7.PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 8. SANKSI ADMINISTRATIF 9. KETENTUAN PENYIDIKAN 10. KETENTUAN PIDANA 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 3 Tahun 2016
1. KETENTUAN UMUM 2. FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 3. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG 4. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 5. TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 6. PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 7. PEMBINAAN 8. SANKSI ADMINISTRATIF 9. KETENTUAN PENYIDIKAN 10. KETENTUAN PIDANA 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2022
Pasal 3 Ketentunn Fasal 3 ayat (1) diubah Pasal 8 Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dihapus Pasal II Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2020
mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah, kepegawaian dan jabatan, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 11 Tahun 2017
1. KETENTUAN UMUM 2. PENGELOMPOKAN GOLONGAN MINUMAM BERALKOHOL 3. PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 4. PERIZINAN 5. LARANGAN 6. PENGAWASAN 7. SANKSI ADMINISTRASI 8. KETENTUAN PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PIDANA 10. KETENTUAN PERALIHAN 11. KETENTUAN PENUTUP