DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penerima Penghargaan; Tata Cara Pemberian Dan Persyaratan Penghargaan; Monitoring Dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Atas Prestasi Melampaui Usia Harapan Hidup; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 687);. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887};. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6}; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT ATAS PRESTASI MELAMPAUI USIA HARAPAN HIDUP. BABI KETENTUAN UMUM Pasal si Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6.Penghargaan adalah bentuk apresiasi kepada masyarakat melampaui usia harapan hidup sebagai upaya prestasi dalam mempertahankan dan meningkatkan angka usia harapan hidup Daerah.
7.Usia Harapan Hidup adalah kemampuan masyarakat melampaui usia harapan hidup Provinsi Bali dan/atau usia harapan hidup nasional. Masyarakat adalah masyarakat Daerah. Kartu —Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan
10.Kartu Keluarga yang selanjuinya disingkat KK adaiah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identiias anggota keluarga. 11.Tanggal Ulang Tahun adalah tanggal lahir seseorang sebagaimana tercantum dalam KTP-el dan/atau KK yang sah. o& ~4- 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuinya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
13.Desa adalah desa di Daerah.
14.Kelurahan adalah kehirahan di Daerah.

Pasal 2

(1} Pengaturan Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kemanfaatan;
c.perlindungan; dan
d.akuntabel. {2} Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa mengamanatkan pemberian Penghargaan dilakukan secara adil dengan tidak membedakan asal usul, golongan, agama, dan ras.

(3)Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengamanatkan pemberian Penghargaan untuk menciptakan Masyarakat yang usianya melampaui Usia Harapan Flidup.
(4)Asas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengamanatkan pemberian Penghargaan untuk dapat membantu keberlanjutan hidup Masyarakat yang usianya melampaui Usia Harapan Hidup. {5} Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengamanatkan pemberian Penghargaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat penerima Penghargaan, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
1. a.Masyarakat mulai dari usia 75 (tujuh puluh lima) tahun dapat hidup sejahtera, dan bermartabat sebagai bagian dari budaya bangsa serta kearifan lokal masyarakat Bali; dan b.adanya landasan hukum dan pedoman dalam memberikan Penghargaan terhadap kemampuan Masyarakat menjaga kehidupannya sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan angka harapan hidup Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai motivasi Masyarakat menjaga dan meningkatkan kualitas hidup untuk tetap aktif menjalani kehidupan melampaui Usia Harapan Hidup.

BAB II

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

(1)Bupati memberikan Penghargaan kepada Masyarakat yang mampu mempertahankan hidupnya sehingga melampaui Usia Harapan Hidup.
(2)Angka Usia Harapan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan mulai dari Masyarakat memenuhi usia 75 (tujuh puluh lima) tahun.
(3)Pemberian Penghargaan atas Pemenuhan angka Usia Harapan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2)}, sebagai bentuk pengakuan Pemerintah Daerah atas presiasi dalam melampaui Usia Harapan Hidup.

Pasal 5

(1} Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada Masyarakat dengan kriteria:

a.Mampu mempertahankan hidupnya sehingga memenuhi Usia Harapan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);
b.telah bertempat tinggal menetap secara terus menerus di Daerah minimal selama 10 (Sepuluwh)tahun; dan
c.memenuhi tingkat kesadaran tertentu sesuai penilaian kesehatan.

(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(3)Besaran Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Penghargaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun pada Tanggal Ulang Tahun atau setelah Tanggal Ulang Tahun mulai dari Masyarakat berusia 75 {tujuh puluh lima tahun).
(5S)Dalam hal Masyarakat penerima Penghargaaan meninggal dunia sebelum Tanggal Ulang Tahun maka ahli waris atau pihak lain yang terkait dari Masyarakat penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berhak atas dana Penghargaan. BAB Hi TATA CARA PEMBERIAN DAN PERSYARATAN PENGHARGAAN

Pasal 6

(1)Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pendataan terhadap Masyarakat calon penerima.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan data dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
(3)Data dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data kependudukan yang telah dipilah untuk setiap Desa/Kelurahan.

Pasal 7

{1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disampaikan oleh Dinas kepada Desa/Kelurahan.

(2)Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi data dan memfasilitasi Masyarakat calon penerima dalam melengkapi dan mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan melalui sistem digital yang ditetapkan oleh Dinas.
(3)Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.fotokopi KTP-el Masyarakat calon penerima;
2. b.fotokopi KK Masyarakat calon penerima;
3. c.surat pernyataan masih hidup dan bertempat tinggal menetap secara terus menerus di Daerah minimal selama 10 (sepuluh) tahun yang diketahui kelihan banjar dinas/kepala lingkungan dan kepala Desa/lurah; dan
4. d.surat pernyataan rekening bank yang masih aktif pada Perseroan Terbatas Bark Pembangtiian Daéfah Bali atas nama Masyarakat penerima Penghargaan, disertai fotokopi lampiran buku rekening.
(4)Hasil penilaian tingkat kesadaran Masyarakat calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) oleh Dinas.

Pasal 8

{1} Bupati melalui Kepala Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2)Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan adminisirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibentuk tim verifikasi dan validasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara. Wha

Pasal 9

(1} Penghargaan kepada Masyarakat diberikan berdasarkan berita acara dokumen hasil verifikasi dan validasi yang menyatakan dokumen telah sah serta lengkap.

(2)Penghargaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
(3)Penghargaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

Pasal 10

(1)Pencairan Penghargaan kepada Masyarakat penerima dilakukan saat Tanggal Ulang Tahun atau setelah Tanggal Ulang Tahun.
(2)Pencairan Penghargaan setelah Tanggal Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat dilakukan secara berkelompok, sebagai berikut:
1. a.Masyarakatyangberulangtahunpadatanggal1 sampai dengan tanggal 15, pencairan Penghargaan paling lambat tanggal 31 bulan berkenaan; dan
2. b.Masyarakat yang berulang tahun pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 31, pencairan Penghargaan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
(3)Pencairan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, dilakukan secara non tunai ke rekening bank atas nama Masyarakat penerima Penghargaan.
(4)Pencairan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b pada setiap akhir tahun, dapat. dikecualikan sepanjang tidak melewati bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan tata cara pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dituangkan dalam petunjuk ieknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

(1)Bitpati melalui Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada Masyarakat, minimal 6 (enam) bulan sekali.
(2)Bupati dapat membentuk tim terpadu dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…