DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 55 Tahun 2025

Nomor: 55
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penganggaran; Pelaksanaan Dan Penatausahaan; Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011_ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-UndangNomor15Tahun2023tentangProvinsi Nomor62, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 6871); Undang-UndangNomor 72 Tahun2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor2036) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77 Tahun2020 tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABANDAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 4

BKU sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan | kepada pemerintah Desa bertujuanuntuk pemerataan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah Desa, dalamrangkamembiayaioperasionalpemerintahDesa. Peruntukan dan pengelolaan BKU sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)diserahkan kepada penerima bantuan.

Pasal 5

i BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi:pemberi dan/atau penerima BK. Peruntukan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada penerimabantuan. Pemerintah | Daerah dalam memberikan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengamanatkan penyediaan dana pendamping; dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa atau anggaranpendapatandan belanjaPemerintahDaerahLainnya. Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untukbiayaadministrasikegiatanseperti:

a.biaya makan minuman rapat pelaksanaan kegiatan;
b.biayaperencanaanseperti:biayapenyusunanfeasibilitystudy, rencana anggaran biaya/desain, dokumen lingkungan, appraisal untuk pengadaantanah; biaya pengawasan; biaya perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan; honor tim pelaksana kegiatan; biaya pembelian alat tulis kantor dan pelaporan; dan/atau biaya penunjang lainnya untuk mendukung capaian hasil kegiatan.- X y

Pasal 6

Penganggaran BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan berkenaan pada SKPKD. BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam klasifikasibelanja transfer,jenisbelanjaBK, objekBKdan rincian objek BKU dan/atau rincian objek BKK. BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan berdasarkan usulan yang dibuat oleh pemohon sesuai dengan format tata naskah BK.
(2)Format tata naskah BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal &
(1)BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk uang.
(2)BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui e-BK.
(3)Permohonan'!BK disampaikan melalui e-BK setelah pemohon BK memperoleh akun e-BK.
(4)Pemohon BK mengajukan permohonan akun e-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) denganmengunggahpersyaratanakun di e- BK dalam bentuk portable documentformat sebagai berikut:
1. a.fotokopi kartu. tanda penduduk elektronik perbekel bagi pemerintah Desa atau kepala daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
2. b.keputusan pengangkatan sebagai perbekel bagi pemerintah Desa atau sebagai kepala daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya; dan
3. c.penunjukan sekretaris Desa sebagai narahubung bagi pemerintah Desa, atau pejabat unsur perencana dan pejabat unsur pengelola keuangan bagi Pemerintah Daerah Lainnya.
(5)PemohonBK/harusmenggunakanemailresmipemerintahDesaatau BK sebagaimanadimaksudpadaayat (4) yangnantinyaakan digunakan sebagai media penyampaian informasi resmi.
(6)Permohonan Akun e-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses oleh SKPKD untuk pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Lainnya. ;
(7)Dalam hal terdapat pergantianperbekel atau kepala daerah pada Pemerintah Daerah Lainnya dilakukan permohonan ulang Akun e-BK sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 9

SKPKD menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis permohonan akun e-BK, Verifikasi, Evaluasi di Daerah yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)

Pasal 10

Pemerintah Desa mengajukan usulan BKU kepada Bupati c.q. SKPKD diketahui Camat melalui e-BK. Usulan BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat proposal dan kelengkapan persyaratan yang harus diunggah dalam bentuk portable document format. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a.kajian BKU;
b.rencana anggaran biaya;
c.berita acara persetujuan badan permusyawaratan Desa; dan
d.surat pernyataan kebenaran dokumen bermeterai cukup. Kajian BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terlebih dahulu mendapat fasilitasi dari Camat. Usulan BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah dibahas dan mendapat persetujuan badan permusyawaratan Desa. Usulan BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh sekretaris Desa. Usulan BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima lengkap paling lambat minggu terakhir di hari kerja pada bulan maret tahun sebelumnya untuk APBD induk dan pada minggu terakhir di hari kerja pada bulan Mei tahun anggaran berkenaan untuk perubahan APBD.

Pasal 11

Usulan BKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), di Verifikasi oleh SKPKD. Berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPKD melakukan rekapitulasi dan menyampaikan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan atas usulan BKU_ dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah paling lambat minggu pertama bulan April tahun sebelumnya untuk APBD induk dan paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berkenaan untuk Perubahan APBD. Berdasarkan persetujuan atas usulan BKU oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya SKPKD mendistribusikan usulan melalui e-BK kepada SKPD terkait untuk dilakukan Evaluasi. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk rekomendasi tertulis. SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan waktu penyelesaian Evaluasi, sehingga tidak melewati batas waktu tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)Dalam hal terjadi perbedaan antara usulan awal dengan proses Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disesuaikan sepanjang tidak mengubah total pagu usulan. Penyesuaian total pagu usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan jika terjadi kesalahan penjumlahan dari nilai total pagu usulan. Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus diunggah melalui e-BK, sebelum hasil Evaluasi SKPD dikeluarkan. Hasil Evaluasi dalam bentuk rekomendasi tertulis oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada TAPD dan diunggah melalui e-BK meliputi:
1. a.rekomendasi dinyatakan layak; atau
2. b.rekomendasi dinyatakan tidak layak. Dalam hal hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilakukan oleh pemohon dan melewati batas waktu tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, usulan dapat dinyatakan tidak layak.

Pasal 12

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9) huruf a yang dinyatakan layak sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah. Rekomendasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi BKU pada RKPD atau Perubahan RKPD. Alokasi BKU pada RKPD atau Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS atau Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Berdasarkan pagu alokasi KUA dan PPAS atau Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah menyampaikan daftar pagu sementara alokasi anggaran BKU tiap Desa dan menjadi dasar pemerintah Desa menganggarkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa atau rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Sekretaris Daerah menyampaikan pagu definitif alokasi anggaran BKU tiap Desa setelah APBD atau Perubahan APBD ditetapkan. Apabila pagu definitif alokasi anggaran BKU ke pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa ditetapkan, maka pemerintah Desa menyesuaikan dengan melakukan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk selanjutnya dicantumkan dalam peraturan Desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Pemerintah Desa harus mencantumkan sumber dana BKU dari Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)Pasal 13Usulan BKU yang sudah memperoleh Verifikasi, Evaluasi danRekomendasi TAPD wajib memperoleh validasi TAPD melalui e-BK,setelah tahapan RKPD ditetapkan.Validasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadidokumen final usulan BKU oleh pemerintah Desa. program,. kegiatan prioritas yang diusulkan merupakan pembangunan, pemeliharaan sarana dan/atau prasarana infrastruktur publik dan/atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan peruntukan ruang wilayah; pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur publik, dengan mempedomaniPeraturanPerundang-undanganpengadaantanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; operasionalTPS-3Rdapatdiberikanpalinglama2 (dua)tahun; kegiatanyangdiusulkantidaktumpangtindihpendanaannyadari anggaran, pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatandanbelanjadaerahprovinsiuntukusulanyang diajukan pada setiap kegiatan dalam satu tahun anggaran; usulan yang disampaikan telah dibahas dan mendapat persetujuan badan permusyawaratan Desa, yang dituangkan dalam berita acara serta diketahui Camat; dan semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari program Pemerintah Daerah yang bersumber dari BK telah dilaksanakan tahun sebelumnya, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan PeraturanPerundang-undangan,dibuktikan dengan laporan pertanggungjawabanpenggunaanbantuan 1 (satu) tahun sebelumnya.PemerintahDesamengajukanusulanBKKkepadaBupatic.q.SKPKDdiketahuiCamatmelaluie-BK.UsulanBKK;sebagaimanadimaksudpadaayat (2) palingsedikitmemuatproposaldankelengkapanpersyaratanyangharusdiunggahdalambentukportabledocumentformat.Kelengkapan‘persyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(3)palingsedikitterdiri,dari: a, rencana anggaran biaya tiap kegiatan secara rinci sesuai standar harga satuan; melampirkan dokumen tata ruang (untuk pembangunan dan pengadaan lahan); foto objek yang dimohonkan; (S)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. d.berita acara persetujuan badan permusyawaratan Desa; dan
2. e.surat pernyataan kebenaran dokumen bermeterai cukup. Usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dikoordinasikan oleh sekretaris Desa. Usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima lengkap paling lambat minggu terakhir di hari kerja pada bulan Maret tahun sebelumnya untuk APBD induk dan pada minggu terakhir di hari kerja pada bulan Mei tahun anggaran berkenaan untuk perubahan APBD.

Pasal 15

Usulan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), di Verifikasi oleh SKPKD. Berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPKD melakukan rekapitulasi dan menyampaikan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan atas usulan BKK dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah paling lambat minggu pertama bulan April tahun sebelumnya untuk APBD induk dan paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berkenaan untuk Perubahan APBD. Berdasarkan persetujuan atas usulan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya SKPKD mendistribusikan usulan melalui e-BK kepada SKPD terkait untuk dilakukan Evaluasi. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk rekomendasi tertulis. SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan waktu penyelesaian Evaluasi, sehingga tidak melewati batas waktu tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Dalam hal terjadi perbedaan antara usulan awal dengan proses Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disesuaikan sepanjang tidak merubah objek usulan, lokasi dan total pagu usulan. Penyesuaian total pagu usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan jika terjadi kesalahan uraian rencana anggaran biaya dan penjumlahan dari nilai total pagu usulan. Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus diunggah melalui e-BK, sebelum hasil Evaluasi SKPD dikeluarkan. Hasil Evaluasi dalam bentuk rekomendasi tertulis oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 disampaikan kepada TAPD dan diunggah melalui e-BK meliputi:

a.rekomendasi dinyatakan layak; atau
b.rekomendasi dinyatakan tidak layak. Dalam hal hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilakukan oleh pemohon dan melewati batas waktu tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, usulan dapat dinyatakan tidak layak.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(1)
(2)
(1)

Pasal 16

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9) huruf a yang dinyatakan layak sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada_ ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi BKK pada RKPD atau Perubahan RKPD. Alokasi BKK dalam RKPD atau Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS atau Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Berdasarkan pagu alokasi KUA dan PPAS atau Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah menyampaikan daftar pagu sementara alokasi anggaran BKK tiap Desa dan menjadi dasar pemerintah Desa menganggarkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa atau rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Sekretaris Daerah menyampaikan daftar pagu definitif, rincian kegiatan beserta alokasi anggaran BKK tiap Desa setelah APBD atau Perubahan APBD ditetapkan. Apabila daftar pagu definitif, rincian kegiatan beserta alokasi anggaran BKK ke Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa ditetapkan, maka pemerintah Desa menyesuaikan dengan melakukan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Pemerintah Desa harus mencantumkan sumber dana BKK dari Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Pasal 17

Usulan BKK yang sudah memperoleh Verifikasi, Evaluasi dan Rekomendasi TAPD pada e-BK, wajib memperoleh validasi TAPD setelah tahapan RKPD ditetapkan. Validasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen final usulan BKK oleh pemerintah Desa.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…