DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tan1bahan Lembaran Negara Republik 1naones1a 1~omor o~voJ;
3.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang · Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 7099); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam. Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Badung
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan Daerah.
6.Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam. pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
9.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS tahap pertam.a dan CPNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen).
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam. rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
11.Harl Raya adalah Harl Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada:
1. a.ASN terdiri atas:
2. l.PNS dan CPNS; dan
  1. 2.PPPK.
3. b.Pejabat Negara terdiri atas:
  1. 1.Bupati dan Waki1 Bupati; dan
  2. 2.Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan tunjangan Hari Raya bagi pegawai non pegawai ASN.
(3)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana.
(4)Tunjangan Harl Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS, dalam hal:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(2)Tunjangan Harl Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD, sebesar akumulasi darl uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
(3)Tunjangan Harl Raya bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 {satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemam.puan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sesuai pangkat, jabatan atau kelas jabatannya.
(4)Tunjangan Harl Raya bagi CPNS terdiri atas:
1. a.80 % (delapan puluh persen) darl gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan dengan masa kerja kurang darl 1 (satu} tahun diberikan tunjangan Harl Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima.
(6)Dalam hal penghasilan 1 {satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Harl Raya belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Harl Raya. PaSaI4
(1)Bagi pegawai non pegawai ASN pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh clan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja; -S-
3. c.pendanaan belanja pegawainya bersumber darl rencana bisnis anggaran BLUD; dan
4. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/ atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal pegawai non pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun tunjangan Harl Raya dapat diberikan apabila:
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Harl Raya; atau
2. b.telah ditetapkan menerima tunjangan Harl Raya oleh pejabat pembina kepegawaian dalam keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bagi pegawai non pegawai ASN pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan BLUD diberikan tunjangan Harl Raya sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 6

Besaran pemberian gaji ketiga belas berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran pemberian tunjangan Harl Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 7

(1)Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Harl Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Harl Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Harl Raya.
(3)Besaran tunjangan Harl Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan pada bulan Februarl Tahun 2025.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 8

(1)Tunjangan Harl Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Harl Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANMN

Pasal 10

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dad:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Tunjangan Harl Raya untuk PNS yang oensiun oada tanggal 1 Maret 2025 dibayarkan oleh Pemerintah Daerah paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Had Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Had Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Harl Raya.
(3)Besaran tunjangan Had Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februad Tahun 2025.
(4)Gaji ketiga belas untuk PNS yang pensiun pada tanggal

1.Juni 2025 dibayarkan oleh Pemerintah Daerah paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.

(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Diundangkan di Mangupura pada tanggal 19 Maret 2025 Ditetapkan di Mangupura pada:~~!:~T~ M t 2025 B I BUPATEN BADUNG, A ~ BUPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 8. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda. upaten Badung, - Anak Agung Gde Asteya Yudhya NIP. 19720510 199903 1 008

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…