DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Tertib Administrasi Pengurusan Akta Kematian

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peran aktif penduduk dalam membantu kebijakan pemerintah daerah meningkatkan tertib administrasi kependudukan melalui pengurusan akta kematian perlu diapresiasi dengan memberikan penghargaan atas ketertiban penduduk sesuai asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, efektivitas, dan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 201 7 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk K::1h1.1p::1ten B~dung, sudah tidak s:esuru. deng2.n perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Tertib Administrasi Pengurusan Akta Kematian;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Urtdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); '3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola.an Keua.ngan Da.erah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 9.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor-184); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembar.an Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daera.4 Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI TERTIB ADMINISTRASI PENGURUSAN AKTA KEMATIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerinta Kabupaten Badung.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5.Kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6.Akta Kematian adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa seseorang telah meninggal dunia yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
7.Pengurusan Akta Kematian adalah proses pemenuhan persyaratan secara lengkap dan sah yang diperlukan untuk penerbitan Akta Kematian. L
8.Penghargaan adalah pemberian uang oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris atau pengampu penduduk yang mengalami peristiwa kematian atas prestasinya dalam Pengurusan Akta Kematian.
9.Prestasi adalah partisipasi aktif ahli waris/pengampu dalam melaporkan peristiwa kematian paling lam.bat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
10.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 11.Ahli wans adalah orang yang memiliki hubungan keluarga dan berhak memperoleh Penghargaan atas Prestasi Pengurusan Akta Kematian.
12.Pengampu adalah orang yang bertanggung jawab dan berhak mewakili anggota keluarga untuk melaporkan peristiwa kematian/ pengurusan Ak:ta kematian dan berhak memperoleh Penghargaan atas Prestasi Pengurusan Akta Kematian. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
14.Desa adalah Desa di Daerah.
15.Kelurahan adalah Kelurahan di Daerah.

BAB II

PEMBERIANPENGHARGAAN

Pasal 2

(1)Bupati memberikan Penghargaan kepada Ahli Waris/Pengampu atas Prestasi tertib administrasi Pengurusan Akta Kematian penduduk di Daerah.
(2)Tertib Pengurusan Ak:ta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal.
(3)Penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau kartu identitas anak dan telah tinggal menetap di Daerah paling singkat selama 5 (lima) tahun serta terdaftar dalam KK.
(4)Ketentuan bertempat tinggal dan menetap paling singkat s~lama :' {lima) ~ahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penduduk di Daerah yang berusia dibawah 5 (lima) tahun.

Pasal 3

(1)Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterima oleh Ahli Waris/Pengampu dari penduduk di Daerah yang meninggal dunia.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diberikan paling banyak sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) Akta Kematian penduduk.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIANPENGHARGAAN

Pasal 4

(1)Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan apabila Ahli Waris/Pengampu telah melengkapi persyaratan dokumen administrasi yang ditentukan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.dokumen asli yang menerangkan kematian penduduk Daerah dari pejabat berwenang;
2. b.dokumen asli kartu identitas anak, atau kartu tanda penduduk elektronik, dan/ atau KK penduduk yang meninggal dunia;
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan KK Ahli Waris/Pengampu;
4. d.surat keterangan bertempat tinggal secara berturut- turut paling singkat 5 (lima) tahun dari kelian banjar dinas/kepala lingkungan dan diketahui oleh perbekel/lurah;
5. e.surat pernyataan bermeterai cukup sebagai Ahli Waris/Pengampu yang diketahui kelian banjar dinas/kepala lingkungan dan perbekel/Lurah;
6. f.fotokopi buku rekening bank pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (PT. BPD Bali) Ahli Waris/Pengampu; dan
7. g.surat pernyataan rekening bank pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (PT. BPD Bali) masih aktif dari Ahli Waris/Pengampu.
(3)Format surat keterangan bertempat tinggal secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan surat pernyataan rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Persyaratan sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 4 ayat
(2)diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas.
(2)Basil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(3)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatak.an dokumen lengkap atau belum lengkap.
(4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimak.sud pada ayat
(3)terdapat kesalahan dan dinyatak.an belum lengkap, mak.a Kepala Dinas mengembalikan dokumen bersangkutan kepada pemohon untuk •dilengkapi.

Pasal 6

(1)Penghargaan diberikan kepada Ahli Waris/ Pengampu atas dasar berita acara kelengkapan dokumen hasil verifikasi dan validasi yang menyatakan dokumen telah lengkap.
(2)Klasifikasi Penghargaan diberikan kepada Ahli Waris/Pengampu atas partisipasi aktifnya dalam mempercepat Pengurusan Akta Kematian dengan alokasi besaran uang penghargaan:
1. a.sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika persyaratan Pengurusan Akta Kematian dinyatak.an lengkap dalam waktu 1 (satu) sampai 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak. meninggal;
2. b.sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) jika persyaratan Pengurusan Akta Kematian dinyatak.an lengkap dalam wak.tu 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak. meninggal; dan
3. c.sebesar RpS.000.000,00 (lima juta rupiah) jika persyaratan Pengurusan Akta Kematian dinyatak.an lengkap dalam wak.tu 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak. meninggal.

Pasal 7

(1)Pencairan atas Penghargaan sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan setelah Akta Kematian diterbitkan.
(2)Penc~an Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) u.il<:l.ku~cl.u. ist;~ara non tuna.1 (cashless) ke rekening bank Ahli Wans/Pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g.

Pasal 8

Pemberian Penghargaan atas Prestasi Tertib administrasi Pengurusan Akta Kematian bersumber dari:

a.APBD; dan/atau
b.sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BABV

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 7);
b.Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 69);
c.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 13);
d.Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 79);
e.Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 35);
f.Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 57); dan
g.Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Keen~ Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembenan Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Diundangkan di Mangupura pada tanggal 19 Maret 2025 Ditetapkan di Mangupura /fl paaa__ al 1 9 Maret 202::) p Plh. S ~ ,_,..~ :-:~::...,.,.::~""' BUPATEN BADUNG, ' A . u BERIT · . UPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 9. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda. paten Badung, Anak Agung Gde Asteya Yudhya NIP. 19720510 199903 1 008 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI TERTIB ADMINISTRASI PENGURUSAN AKTA KEMATIAN FORMAT SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL SECARA BERTURUT-TURUT, SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS/PENGAMPU, SURAT PERNYATAAN REKENING BANK A. FORMAT SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL SECARA BERTURUT-TURUT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG KECAMATAN ... DESA/KELURAHAN ... ALAMAT ... SURAT KETERANGAN Nomor: ... Yang bertanda tangan di bawah ini Kellan Banjar Dinas /Kepala Lingkungan, Desa/Kelurahan ... , Kecamatan ... Kabupaten Badung Nama NIK . ........................................................................ Umur : ...................................................................... .. Pekerj aan : ......................................................................... . dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa : Nama lap (yang meninggal) ...................................................................... . NIK ...................................................................... ·· No. Kartu Keluarga (KK) : ...................................................................... . Tempat /Tanggal lahir . .. ................................................................... . Jenis Kelamin ...................................................................... . Alamat : Jl ................................................................... . Banjar Dinas/Lingkungan: .................................................................... . Desa/Kelurahan ..................................................................... . Kecamatan : .................................................................... . Agama ..................................................................... . Status Perkawinan : ...................................................................... . Pekerjaan ...................................................................... . Kewarganegaraan. : ......................................................................... Memang benar berdasarkan data dan kenyataan yang ada pada kami, yang bersangkutan telah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, sejak Tahun ........ . hingga saat ini, penduduk yang bersangkutan telah tinggal menetap secara berturut- turut tidak pernah berpindah selama ..... (..........) tahun. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ... , ..................... Mengetahui: Kelian Banjar Dinas/Kepala Lingkungan Perbekel/Lurah ... , _______) B. SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS/PENGAMPU I. SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS yang bertanda tangan di bawah ini : Nama · ........................................................ . NIK : · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Tempat /Tanggal lahir : ................................. •·· ...... ••· •••••••••••• Alamat : Jl ........ •· •· ••· ••· •••· ••· •·· ······· · · ··· ··· ········ · ·· Banjar Dinas/Lingkungan : ...................................................... .. Desa/ Kelurahan · : ................................... ••••••••••••••· •••· •• Kecamatan : ..................... •••••••••••••••••••••••••••••· ••· · · Agama : ..................... •· ••••••••••••••••••••••· •••••· •· · Pekerj aan : ....................... •. •••••••••••••••••••••••••••· · · Hubungan dengan almarhum/ ah : .................................... •·· ••••· ••·· •·· •· •• Menyatakan bahwa memang benar sebagai ahli waris yang memiliki hubungan keluarga dari almarhum/almarhumah*): Nama (yang meninggal} : .......................................... , . , ..... . NIK .•..............•........................................_ No. Kartu Keluarga (KK) . . ...................................................... . Tempat /Tanggal lahir : ....................................................... . J enis Kelamin . . ..................................................... . Alamat : JI................................................... . Banjar Dinas/Lingkungan : ...................................................... . Desa/ Kelurahan ....................................................... . Kecamatan ....................................................... . Agama ...................................................... . Status Perkawinan . . ..................................................... . Pekerjaan ....................................................... . Kewarganegaraan . . ..................................................... . yang telah meninggal dunia pada hari/tanggal ......... , .................... berdasarkan Surat Keterangan dari ........................ , tertanggal ... ... .. . ... ... ... .. Nomo:r: Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan pihak mana pun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan saya tidak menyampaikan data dan informasi yang sebenarnya, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku . ...., ......................... .. Yang membuat pernyataan, I meterei 10000 Mengetahui: Kellan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan Perbekel/Lurah ... , --------------------------------- ---------------------------- *} coret yang tidak sesuai - Lampirkan foto almarhum/almarhumah (uk. Minim SR-/ maxlOR)

2.SURAT PERNYATAAN SEBAGAI PENGAMPU SURAT PERNYATAAN SEBAGAI PENGAMPU Yang bertanda tangan di bawah ini : Nam.a : ........................................................ . NIK ........................................................ .. Tempat /Tanggal lahir : ........................................................ . Alaniat : JI. . .................................................. .. Banjar Dinas/Lingkungan ........................................................ . Desa/Kelurahan ........................................................ . Kecaniatan . . ...................................................... . Agania ........................................... · ··. · ....... · Pekerj aan : ...................................................... . Hubungan cl.engan almarhum / ah : •••...•.••......••..•...•••••...••••...••••••••.• Menyatakan bahwa memang benar selaku penganipu yang bertanggungjawab dan berhak mewakili anggota keluarga dari almarhum/ almarhumah*): Nania (yang meninggal) : .................................................. . NIK . .........................................................·- No. Kartu Keluarga (KK): .....................................,. ................ .. Ternpat /Tanggal lahir : ....................................................... . J enis Kelamin . . ..................................................... . Alaniat : Jl. ................................................... . Banjar Dinas/ Lingkungan : ...................................................... . Desa/Kelurahan ....................................................... . Kecaniatan . . ..................................................... . Agania ...................................................... . Status Perkawinan . . ..................................................... . Pekerjaan ....................................................... . Kewarganegaraan . ...................................................... . yang telah meninggal dunia pada hari/tanggal ......... , .................... berdasarkan Surat Keterangan dari ........................ , tertanggal .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. Nomor: Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan pihak mana pun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan saya tidak menyampaikan data dan informasi yang sebenarnya, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku . . ........ ...... .., .......................... . Yang membuat pernyataan, j meterei 10000 j Mengetahui: Kellan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan Perbekel/Lurah ... , ... ' *) coret yang tidak sesuai - Lanipirkan foto almarhum/ almarhumah (uk. Minim SR-/ maxlOR)

c.SURAT PERNYATAAN REKENING BANK SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIK Pekerjaan No. Rekening PT. BPD Bali Alamat . . ........................................................ . . ···· ·· ·················································· · . .......................... ............................... . ........................................ .... ............ . . ··························· ············· ·········· ········ MP.ny;:it;:ik;:in h;:ihw;:i mem;:ing henar memiliki rekening b;:ink yang masih aktif pada PT. BPD Bali sebagaimana nomor rekening serta nama di atas. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan pihak mana pun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan saya tidak menyampaikan data dan informasi yang sebenarnya, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku . . . .. . . . .. . . .. ' .. ................ . Yang membuat pernyataan, Mengetahui: Kelian Banjar Dinas/Kepala Lingkungan Perbekel/Lurah ... ' ... '

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…