DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Balangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi pelaksana Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas SALINAN 2 Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara emerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.
6.Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah adalah Pegawai negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dilingkungan pemerintah Kabupaten Balangan.
8.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan.
9.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Balangan.
10.Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, ASN, dan Non Pegawai Negeri Sipil baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
11.Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada dalam wilayah Kabupaten Balangan.
12.Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
13.Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
14.Uang Harian Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Harian adalah uang yang diberikan sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas. 4
15.Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
16.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
18.Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana Perjalanan Dinas berada.
19.Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya Perjalanan Dinas ketempat tujuan.
20.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
21.Uang Refresentatif adalah tambahan uang saku yang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.
22.Biaya Transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.
23.Biaya Penginapan adalah biaya yang diberikan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
24.Transportasi Umum adalah model transportasi yang digunakan oleh orang secara umum.
25.Terminal Umum adalah tempat bersinggahnya angkutan umum/transportasi umum untuk melakukan bongkar muat penumpang.
26.Ajudan adalah seseorang yang secara khusus diberi tugas untuk melakukan pengawalan.
27.Perorangan Berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten Balangan yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya dan telah diakui oleh lembaga penilai resmi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk keperluan antara lain:

a.mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya;
b.melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya;
c.mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya;
d.ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
e.diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f.untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan; 5
g.harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera pada waktu/karena melakukan tugas;
h.menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
i.keperluan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

Pasal 3

(1)Pelaksana Perjalanan Dinas yaitu :
1. a.Pejabat Negara (Bupati / Wakil Bupati);
2. b.ASN meliputi:
  1. 1.PNS;
  2. 2.Calon PNS; dan
  3. 3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/PPPK Paruh Waktu;
3. c.Non PNS;
4. d.Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;
5. e.anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya berdasarkan perintah perundang-undangan; dan
6. f.ASN diluar Pemerintah Daerah dalam rangka mendampingi/mengikuti kegiatan Bupati/Wakil Bupati/kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
(2)Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Pimpinan DPRD;
2. b.Anggota DPRD;
3. c.Pegawai Tidak Tetap/Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan surat keputusan atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
4. d.pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja oleh Kepala SKPD;
5. e.isteri Bupati atau isteri Wakil Bupati;
6. f.ajudan Bupati/ajudan Wakil Bupati/ajudan Pimpinan DPRD;
7. g.ajudan isteri Bupati/ajudan isteri Wakil Bupati;
8. h.sopir;
9. i.perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil Daerah;
10. j.organisasi semi Pemerintah terdiri dari:
  1. 1.Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
  2. 2.Gabungan Organisasi Wanita;
  3. 3.Dharma Wanita Persatuan;
  4. 4.Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
  5. 5.Perhimpunan Anggrek Indonesia; dan
  6. 6.Gabungan Istri Wakil Rakyat.
11. k.tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat. 6
(3)Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, huruf j dan huruf k dilaksanakan secara selektif dan terbatas.
(4)Perjalanan Dinas bagi non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dilakukan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Ketentuan mengenai biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

a.Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan golongan PNS yang melekat padanya;
b.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja disamakan dengan PNS sesuai dengan golongan yang melekat padanya;
c.tim yang berasal dari instansi vertikal sesuai dengan golongan yang melekat padanya;
d.isteri Bupati dan isteri Wakil Bupati disamakan dengan PNS Eselon II;
e.Pegawai Tidak Tetap disamakan dengan PNS Golongan II.
f.Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja disamakan dengan PNS Eselon IV.
g.anggota organisasi semi pemerintah disamakan dengan PNS Eselon IV dan Ketua, Wakil Ketua dan Penasehat disamakan dengan PNS Eselon II; (untuk tingkat kecamatan setara eselon IV)
h.ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan Pimpinan DPRD disamakan dengan PNS PNS Eselon IV;
i.Sopir non PNS disamakan dengan Perjalanan Dinas PNS Eselon IV;
j.perorangan/kelompok berprestasi disamakan dengan PNS Eselon IV;
k.tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati disamakan dengan Perjalanan Dinas PNS Eselon IV.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

a.Biaya Transport;
b.Uang Harian;
c.Biaya Penginapan; dan
d.Uang Refresentatif.

Pasal 6

(1)Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d mengacu pada standar satuan harga biaya Perjalanan Dinas. 7
(2)Standar harga biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Untuk Perjalanan Dinas Keluar Provinsi, pelaksana Perjalanan Dinas dapat mengajukan panjar terlebih dahulu kepada Bendahara Pengeluaran SKPD sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(2)Besarnya panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total Perjalanan Dinas.
(3)Pengajuan usulan panjar kepada Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
1. a.fotocopy surat tugas;
2. b.fotocopy rincian biaya; dan
3. c.persetujuan permohonan panjar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(4)Selisih biaya Perjalanan Dinas dengan panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan kembali setelah pelaksana Perjalanan Dinas selesai melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 8

Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas berupa :

a.Biaya Transport;
b.Uang Harian; dan
c.Uang Refresentatif;

Pasal 9

(1)Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibayar sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
(2)Bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran Biaya Rill transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran rill.
(3)Biaya tambahan untuk Biaya Transport sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan pada Perjalanan Dinas dalam Daerah yang jarak tempat tujuannya ternyata melewati pusat Kecamatan (ke Desa) dan diperhitungkan berdasarkan jarak dari pusat Kecamatan menuju Desa tempat tujuan.
(4)Daftar jarak Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari pusat Kecamatan ke Desa/Kelurahan/antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 8

Pasal 10

(1)Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan terhadap pelaksana Perjalanan Dinas yang menjalankan perintah Perjalanan Dinas 8 (delapan) jam atau lebih.
(2)Pelaksanaan Perjalanan Dinas kurang dari 8 (delapan) jam dalam sehari, hanya diberikan biaya transport.
(3)Pelaksanaan Tugas dalam Daerah yang tempat tujuannya berada pada Desa/Kelurahan yang sama dengan tempat kedudukan/Kantor, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi pelaksana Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas SALINAN 2 Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara emerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.
6.Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah adalah Pegawai negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dilingkungan pemerintah Kabupaten Balangan.
8.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan.
9.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Balangan.
10.Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, ASN, dan Non Pegawai Negeri Sipil baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
11.Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada dalam wilayah Kabupaten Balangan.
12.Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
13.Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
14.Uang Harian Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Harian adalah uang yang diberikan sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas. 4
15.Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
16.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
18.Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana Perjalanan Dinas berada.
19.Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya Perjalanan Dinas ketempat tujuan.
20.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
21.Uang Refresentatif adalah tambahan uang saku yang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.
22.Biaya Transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.
23.Biaya Penginapan adalah biaya yang diberikan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
24.Transportasi Umum adalah model transportasi yang digunakan oleh orang secara umum.
25.Terminal Umum adalah tempat bersinggahnya angkutan umum/transportasi umum untuk melakukan bongkar muat penumpang.
26.Ajudan adalah seseorang yang secara khusus diberi tugas untuk melakukan pengawalan.
27.Perorangan Berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten Balangan yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya dan telah diakui oleh lembaga penilai resmi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk keperluan antara lain:

a.mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya;
b.melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya;
c.mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya;
d.ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
e.diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f.untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan; 5
g.harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera pada waktu/karena melakukan tugas;
h.menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
i.keperluan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

Pasal 3

(1)Pelaksana Perjalanan Dinas yaitu :
1. a.Pejabat Negara (Bupati / Wakil Bupati);
2. b.ASN meliputi:
  1. 1.PNS;
  2. 2.Calon PNS; dan
  3. 3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/PPPK Paruh Waktu;
3. c.Non PNS;
4. d.Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;
5. e.anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya berdasarkan perintah perundang-undangan; dan
6. f.ASN diluar Pemerintah Daerah dalam rangka mendampingi/mengikuti kegiatan Bupati/Wakil Bupati/kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
(2)Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Pimpinan DPRD;
2. b.Anggota DPRD;
3. c.Pegawai Tidak Tetap/Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan surat keputusan atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
4. d.pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja oleh Kepala SKPD;
5. e.isteri Bupati atau isteri Wakil Bupati;
6. f.ajudan Bupati/ajudan Wakil Bupati/ajudan Pimpinan DPRD;
7. g.ajudan isteri Bupati/ajudan isteri Wakil Bupati;
8. h.sopir;
9. i.perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil Daerah;
10. j.organisasi semi Pemerintah terdiri dari:
  1. 1.Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
  2. 2.Gabungan Organisasi Wanita;
  3. 3.Dharma Wanita Persatuan;
  4. 4.Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
  5. 5.Perhimpunan Anggrek Indonesia; dan
  6. 6.Gabungan Istri Wakil Rakyat.
11. k.tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat. 6
(3)Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, huruf j dan huruf k dilaksanakan secara selektif dan terbatas.
(4)Perjalanan Dinas bagi non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dilakukan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Ketentuan mengenai biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

a.Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan golongan PNS yang melekat padanya;
b.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja disamakan dengan PNS sesuai dengan golongan yang melekat padanya;
c.tim yang berasal dari instansi vertikal sesuai dengan golongan yang melekat padanya;
d.isteri Bupati dan isteri Wakil Bupati disamakan dengan PNS Eselon II;
e.Pegawai Tidak Tetap disamakan dengan PNS Golongan II.
f.Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja disamakan dengan PNS Eselon IV.
g.anggota organisasi semi pemerintah disamakan dengan PNS Eselon IV dan Ketua, Wakil Ketua dan Penasehat disamakan dengan PNS Eselon II; (untuk tingkat kecamatan setara eselon IV)
h.ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan Pimpinan DPRD disamakan dengan PNS PNS Eselon IV;
i.Sopir non PNS disamakan dengan Perjalanan Dinas PNS Eselon IV;
j.perorangan/kelompok berprestasi disamakan dengan PNS Eselon IV;
k.tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati disamakan dengan Perjalanan Dinas PNS Eselon IV.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

a.Biaya Transport;
b.Uang Harian;
c.Biaya Penginapan; dan
d.Uang Refresentatif.

Pasal 6

(1)Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d mengacu pada standar satuan harga biaya Perjalanan Dinas. 7
(2)Standar harga biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Untuk Perjalanan Dinas Keluar Provinsi, pelaksana Perjalanan Dinas dapat mengajukan panjar terlebih dahulu kepada Bendahara Pengeluaran SKPD sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(2)Besarnya panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total Perjalanan Dinas.
(3)Pengajuan usulan panjar kepada Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
1. a.fotocopy surat tugas;
2. b.fotocopy rincian biaya; dan
3. c.persetujuan permohonan panjar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(4)Selisih biaya Perjalanan Dinas dengan panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan kembali setelah pelaksana Perjalanan Dinas selesai melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 8

Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas berupa :

a.Biaya Transport;
b.Uang Harian; dan
c.Uang Refresentatif;

Pasal 9

(1)Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibayar sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
(2)Bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran Biaya Rill transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran rill.
(3)Biaya tambahan untuk Biaya Transport sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan pada Perjalanan Dinas dalam Daerah yang jarak tempat tujuannya ternyata melewati pusat Kecamatan (ke Desa) dan diperhitungkan berdasarkan jarak dari pusat Kecamatan menuju Desa tempat tujuan.
(4)Daftar jarak Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari pusat Kecamatan ke Desa/Kelurahan/antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 8

Pasal 10

(1)Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan terhadap pelaksana Perjalanan Dinas yang menjalankan perintah Perjalanan Dinas 8 (delapan) jam atau lebih.
(2)Pelaksanaan Perjalanan Dinas kurang dari 8 (delapan) jam dalam sehari, hanya diberikan biaya transport.
(3)Pelaksanaan Tugas dalam Daerah yang tempat tujuannya berada pada Desa/Kelurahan yang sama dengan tempat kedudukan/Kantor, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2025