DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Balangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efiesiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas berdasarkan kebijakan standar harga satuan regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur Perjalanan Dinas;
c.bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 17), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pelaksana Perjalanan Dinas yaitu :
1. a.Pejabat Negara (Bupati / Wakil Bupati);
2. b.ASN meliputi:
  1. 1.PNS;
  2. 2.Calon PNS; dan
  3. 3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/PPPK Paruh Waktu;
3. c.Non PNS;
4. d.Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;
5. e.anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya berdasarkan perintah perundang-undangan; dan
6. f.ASN diluar Pemerintah Daerah dalam rangka mendampingi/mengikuti kegiatan Bupati/Wakil Bupati/kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
(2)Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Pimpinan DPRD;
2. b.Anggota DPRD;
3. c.Pegawai atau penyedia jasa yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja oleh Kepala Perangkat Daerah yang gaji/penghasilannya dibayarkan setiap bulan;
4. d.isteri Bupati atau isteri Wakil Bupati;
5. e.ajudan Bupati/ajudan Wakil Bupati/ajudan Pimpinan DPRD;
6. f.ajudan isteri Bupati/ajudan isteri Wakil Bupati;
7. g.sopir;
8. h.perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil Daerah;
9. i.organisasi semi Pemerintah terdiri dari:
  1. 1.Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
  2. 2.Gabungan Organisasi Wanita;
  3. 3.Dharma Wanita Persatuan;
  4. 4.Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
  5. 5.Perhimpunan Anggrek Indonesia; dan
  6. 6.Gabungan Istri Wakil Rakyat.
10. j.tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat. Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020
(3)Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf j dilaksanakan secara selektif dan terbatas.
(4)Perjalanan Dinas bagi non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dilakukan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten.

2.Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 17), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI BALANGAN, ttd H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 25 Juni 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. SUFRIANNOR BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 38 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS. F. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No. KABUPATEN/KOTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD (Rp) ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II (Rp) PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV (Rp) PEJABAT ESELON IV/, GOLONGAN III (Rp) GOLONGAN II/GOLONGAN I (Rp) 1 BANJARMASIN 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 2 BANJABARU 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 3 BANJAR 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 4 TANAH LAUT 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 5 BARITO KUALA 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 6 KOTA BARU 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 7 TANAH BUMBU 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 8 TAPIN 2.797.000,- 1.316.000,- 1.000.000,- 697.000,- 697.000,- 9 HULU SUNGAI SELATAN 2.797.000,- 1.316.000,- 1.000.000,- 697.000,- 697.000,- 10 HULU SUNGAI TENGAH 2.797.000,- 1.316.000,- 1.000.000,- 697.000,- 697.000,- 11 HULU SUNGAI UTARA 2.797.000,- 1.316.000,- 1.000.000,- 697.000,- 697.000,- 12 TABALONG 2.797.000,- 1.316.000,- 1.000.000,- 697.000,- 697.000,- G. STANDAR BIAYA UANG HARIAN LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No. Propinsi Tujuan SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp) UANG HARIAN DIKLAT (Rp) 1 ACEH Orang/Hari 360.000,- 110.000,- 2 SUMATERA UTARA Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 3 RIAU Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 4 KEPULAUAN RIAU Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 5 JAMBI Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 6 SUMATERA BARAT Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 7 SUMATERA SELATAN Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 8 LAMPUNG Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 9 BENGKULU Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 10 BANGKA BELITUNG Orang/Hari 410.000,- 120.000,- 11 BANTEN Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 12 JAWA BARAT Orang/Hari 430.000,- 130.000,- 13 D.K.I JAKARTA Orang/Hari 530.000,- 160.000,- 14 JAWA TENGAH Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 15 D.I YOGYAKARTA Orang/Hari 420.000,- 130.000,- 16 JAWA TIMUR Orang/Hari 410.000,- 120.000,- 17 BALI Orang/Hari 480.000,- 140.000,- 18 NUSA TENGGARA BARAT Orang/Hari 440.000,- 130.000,- 19 NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Hari 430.000,- 130.000,- 20 KALIMANTAN BARAT Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 21 KALIMANTAN TENGAH Orang/Hari 360.000,- 110.000,- 22 KALIMANTAN TIMUR Orang/Hari 430.000,- 130.000,- 23 KALIMANTAN UTARA Orang/Hari 430.000,- 130.000,- 24 SULAWESI UTARA Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 25 GORONTALO Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 26 SULAWESI BARAT Orang/Hari 410.000,- 120.000,- 27 SULAWESI SELATAN Orang/Hari 430.000,- 130.000,- 28 SULAWESI TENGAH Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 29 SULAWESI TENGGARA Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 30 MALUKU Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 31 MALUKU UTARA Orang/Hari 430.000,- 130.000,- 32 PAPUA Orang/Hari 580.000,- 170.000,- 33 PAPUA BARAT Orang/Hari 480.000,- 140.000,- 34 PAPUA BARAT DAYA Orang/Hari 480.000,- 140.000,- 35 PAPUA TENGAH Orang/Hari 580.000,- 170.000,- 36 PAPUA SELATAN Orang/Hari 580.000,- 170.000,- 37 PAPUA PEGUNUNGAN Orang/Hari 580.000,- 170.000,- H. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No. PROVINSI BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III GOLONGAN II/GOLONGAN I (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 4.420.000 3.526.000 1.533.000 770.000 770.000 2 SUMATERA UTARA 4.960.000 2.195.000 1.100.000 699.000 699.000 3 RIAU 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.000 4 KEPULAWAN RIAU 5.344.000 2.318.000 1.297.000 792.000 792.000 5 JAMBI 5.000.000 4.102.000 1.225.000 580.000 580.000 6 SUMATRA BARAT 5.236.000 3.332.000 1.353.000 701.000 701.000 7 SUMATRA SELATAN 5.850.000 3.083.000 1.955.000 861.000 861.000 8 LAMPUNG 4.491.000 2.488.000 1.425.000 580.000 580.000 9 BENGKULU 2.140.000 1.628.000 1.546.000 692.000 692.000 10 BANGKA BELITUNG 3.827.000 2.838.000 1.957.000 649.000 649.000 11 BANTEN 5.725.000 2.373.000 1.204.000 724.000 724.000 12 JAWA BARAT 5.381.000 2.755.000 1.201.000 686.000 686.000 13 D.K.I JAKARTA 8.720.000 2.063.000 992.000 730.000 730.000 14 JAWA TENGAH 5.303.000 1.850.000 1.201.000 750.000 750.000 15 D.I YOGYAKARTA 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 845.000 16 JAWA TIMUR 4.449.000 2.007.000 1.153.000 814.000 814.000 17 BALI 6.848.000 2.433.000 1.685.000 1.138.000 1.138.000 18 NUSA TENGGARA BARAT 4.375.000 2.648.000 1.418.000 907.000 907.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR 3.750.000 2.133.000 1.355.000 688.000 688.000 20 KALIMANTAN BARAT 2.654.000 1.923.000 1.125.000 538.000 538.000 21 KALIMANTAN TENGAH 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 659.000 22 KALIMANTAN TIMUR 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000 23 KALIMANTAN UTARA 4.000.000 2.735.000 1.507.000 904.000 904.000 24 SULAWESI UTARA 4.919.000 2.290.000 1.207.000 978.000 978.000 25 GORONTALO 4.168.000 3.107.000 1.606.000 955.000 955.000 26 SULAWESI BARAT 4.076.000 3.098.000 1.344.000 704.000 704.000 27 SULAWESI SELATAN 4.820.000 1.938.000 1.423.000 745.000 745.000 28 SULAWESI TENGAH 2.309.000 2.027.000 1.679.000 951.000 951.000 29 SULAWESI TENGGARA 3.088.000 2.574.000 1.297.000 786.000 786.000 30 MALUKU 3.467.000 3.240.000 1.059.000 667.000 667.000 31 MALUKU UTARA 4.611.000 3.843.000 1.160.000 605.000 605.000 32 PAPUA 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000 1.038.000 33 PAPUA BARAT 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000 967.000 34 PAPUA BARAT DAYA 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000 967.000 35 PAPUA TENGAH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000 1.038.000 36 PAPUA SELATAN 5.673.000 4.877.000 3.706.000 1.526.000 1.526.000 37 PAPUA PEGUNUNGAN 5.711.000 4.911.000 3.731.000 1.536.000 1.536.000 8 I. STANDAR BIAYA TAKSI BANDARA/STASIUN/PELABUHAN DAN BAGASI PESAWAT SERTA DARI HOTEL KE TEMPAT TUJUAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No. PROVINSI SATUAN BIAYA TAKSI DARI BANDARA KE HOTEL TEMPAT TUJUAN (Rp) BIAYA TAKSI DARI HOTEL KE TEMPAT KEGIATAN (Rp) BIAYA BAGASI PESAWAT (Rp) 1 ACEH Orang /Kali 127.000,- 127.000,- 500.000,- 2 SUMATERA UTARA Orang /Kali 308.000,- 308.000,- 500.000,- 3 RIAU Orang /Kali 101.000,- 101.000,- 500.000,- 4 KEPULAWAN RIAU Orang /Kali 165.000,- 165.000,- 500.000,- 5 JAMBI Orang /Kali 147.000,- 147.000,- 500.000,- 6 SUMATRA BARAT Orang /Kali 190.000,- 190.000,- 500.000,- 7 SUMATRA SELATAN Orang /Kali 179.000,- 179.000,- 500.000,- 8 LAMPUNG Orang /Kali 168.000,- 168.000,- 500.000,- 9 BENGKULU Orang /Kali 109.000,- 109.000,- 500.000,- 10 BANGKA BELITUNG Orang /Kali 97.000,- 97.000,- 500.000,- 11 BANTEN Orang /Kali 536.000,- 536.000,- 500.000,- 12 JAWA BARAT Orang /Kali 200.000,- 200.000,- 500.000,- 13 D.K.I. JAKARTA Orang /Kali 256.000,- 256.000,- 500.000,- 14 JAWA TENGAH Orang /Kali 108.000,- 108.000,- 500.000,- 15 D.I. YOGYAKARTA Orang /Kali 267.000,- 267.000,- 500.000,- 16 JAWA TIMUR Orang /Kali 233.000,- 233.000,- 500.000,- 17 BALI Orang /Kali 227.000,- 227.000,- 500.000,- 18 NUSA TENGGARA BARAT Orang /Kali 231.000,- 231.000,- 500.000,- 19 NUSA TENGGARA TIMUR Orang /Kali 116.000,- 116.000,- 500.000,- 20 KALIMANTAN BARAT Orang /Kali 171.000,- 171.000,- 500.000,- 21 KALIMANTAN TENGAH Orang /Kali 134.000,- 134.000,- 500.000,- 22 KALIMANTAN TIMUR Orang /Kali 533.000,- 533.000,- 500.000,- 23 KALIMANTAN UTARA Orang /Kali 218.000,- 218.000,- 500.000,- 24 SULAWESI UTARA Orang /Kali 138.000,- 138.000,- 500.000,- 25 GORONTALO Orang /Kali 265.000,- 265.000,- 500.000,- 26 SULAWESI BARAT Orang /Kali 313.000,- 313.000,- 500.000,- 27 SULAWESI SELATAN Orang /Kali 187.000,- 187.000,- 500.000,- 28 SULAWESI TENGAH Orang /Kali 165.000,- 165.000,- 500.000,- 29 SULAWESI TENGGARA Orang /Kali 171.000,- 171.000,- 500.000,- 30 MALUKU Orang /Kali 288.000,- 288.000,- 500.000,- 31 MALUKU UTARA Orang /Kali 215.000,- 215.000,- 500.000,- 32 PAPUA Orang /Kali 513.000,- 513.000,- 500.000,- 33 PAPUA BARAT Orang /Kali 236.000,- 236.000,- 500.000,- 34 PAPUA BARAT DAYA Orang/Kali 236.000,- 236.000,- 500.000,- 35 PAPUA TENGAH Orang/Kali 513.000,- 513.000,- 500.000,- 36 PAPUA SELATAN Orang/Kali 513.000,- 513.000,- 500.000,- 37 PAPUA PEGUNUNGAN Orang/Kali 513.000,- 513.000,- 500.000,- 9 J. SATUAN BIAYA TI KET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) NO. KOTA SATUAN BIAYA TIKET (PP) ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 JAKARTA AMBON 13.285.000,00 7.081.000,00 2 JAKARTA BALIKPAPAN 7.412.000,00 3.797.000,00 3 JAKARTA BANDA ACEH 7.519.000,00 4.492.000,00 4 JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.407.000,00 1.583.000,00 5 JAKARTA BANJARMASIN 5.252.000,00 2.995.000,00 6 JAKARTA BATAM 4.867.000,00 2.888.000,00 7 JAKARTA BENGKULU 4.364.000,00 2.621.000,00 8 JAKARTA BIAK 14.065.000,00 7. 519.000,00 9 JAKARTA DENPASAR 5.305.000,00 3.262.000,00 10 JAKARTA GORONTALO 7.231.000,00 4.824.000,00 11 JAKARTA JAMBI 4.065.000,00 2.460.000,00 12 JAKARTA JAYAPURA 14.568.000,00 8. 193.000,00 13 JAKARTA YOGYAKARTA 4.107.000,00 2.268.000,00 14 JAKARTA KENDARI 7.658.000,00 4.182.000,00 15 JAKARTA KUPANG 9.413.000,00 5.081.000,00 16 JAKARTA MAKASSAR 7.444.000,00 3.829.000,00 17 JAKARTA MALANG 4.599.000,00 2.695.000,00 18 JAKARTA MAMUJU 7.295.000,00 4.867.000,00 19 JAKARTA MANADO 10.824.000,00 5.102.000,00 20 JAKARTA MANOKWARI 16.226.000,00 10.824.000,00 21 JAKARTA MATARAM 5.316.000,00 3.230.000,00 22 JAKARTA MEDAN 7.252.000,00 3.808.000,00 23 JAKARTA PADANG 5.530.000,00 2.952.000,00 24 JAKARTA PALANGKARAYA 4.984.000,00 2.984.000,00 25 JAKARTA PALEMBANG 3.861.000,00 2.268.000,00 26 JAKARTA PALU 9.348.000,00 5.113.000,00 27 JAKARTA PANGKAL PINANG 3.412.000,00 2.139.000,00 28 JAKARTA PEKANBARU 5.583.000,00 3.016.000,00 29 JAKARTA PONTIANAK 4.353.000,00 2.781.000,00 30 JAKARTA SEMARANG 3.861.000,00 2.182.000,00 31 JAKARTA SOLO 3.861.000,00 2.342.000,00 32 JAKARTA SURABAYA 5.466.000,00 2.674.000,00 33 JAKARTA TERNATE 10.001.000,00 6.664.000,00 34 JAKARTA TIMIKA 13.830.000,00 7.487.000,00 10 35 JAKARTA TANJUNG SELOR 7.424.000 4.057.000 36 AMBON JAYAPURA 7.434.000,00 4.161.000,00 37 AMBON KENDARI 4.824.000,00 2.856.000,00 38 AMBON MAKASSAR 6.022.000,00 3.455.000,00 39 AMBON MANO KWARI 5.177.000,00 3.027.000,00 40 AMBON PALU 6.140.000,00 3.508.000,00 41 AMBON SORONG 3.637.000,00 2.257.000,00 42 AMBON SURABAYA 8.803.000,00 4.845.000,00 43 AMBON TERNATE 4.022.000,00 2.449.000,00 44 BALIKPAPAN BANDA ACEH 12.739.000,00 6.749.000,00 45 BALIKPAPAN BATAM 10.354.000,00 5.305.000,00 46 BALIKPAPAN DENPASAR 1O.739.000,00 5. 648.000,00 47 BALIKPAPAN JAYAPURA 19. 07I. 000,00 10.086.000,00 48 BALIKPAPAN YOGYAKARTA 9.669.000,00 4.749.000,00 49 BALIKPAPAN MAKASSAR 12.664.000,00 6.150.000,00 50 BALIKPAPAN MANADO 15.702.000,00 7.295.000,00 51 BALIKPAPAN MEDAN 12.493.000,00 6.140.000,00 52 BALIKPAPAN PADANG 10.942.000,00 5.369.000,00 53 BALIKPAPAN PALEMBANG 9.445.000,00 4.749.000,00 54 BALIKPAPAN PEKANBARU 10.996.000,00 5.423.000,00 55 BALIKPAPAN SEMARANG 9.445.000,00 4.674.000,00 56 BALIKPAPAN SOLO 9.445.000,00 4.813.000,00 57 BALIKPAPAN SURABAYA 10.889.000,00 5. 113.000,OO 58 BALIKPAPAN TIMIKA 18.408.000,00 9.445.000,00 59 BANDA ACEH DENPASAR 10.835.000,00 6.279.000,00 60 BANDA ACEH JAYAPURA 19.167.000,00 10.717.000,00 61 BANDA ACEH YOGYAKARTA 9.765.000,00 5.380.000,00 62 BANDA ACEH MAKASSAR 12.760.000,00 6.781.000,00 63 BANDA ACEH MANADO 15.798.000,00 7.926.000,00 64 BANDA ACEH PONTIANAK 9.990.000,00 5.840.000,00 65 BANDA ACEH SEMARANG 9.530.OO0,OO 5.305.00O,00 66 BANDA ACEH SOLO 9.530.000,00 5.444.000,00 67 BANDA ACEH SURABAYA 10.985.000,00 5.744.000,00 68 BANDA ACEH TIMIKA 18.504.000,00 10.076.000,00 69 BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN 8.129.000,00 4.129.000,00 70 BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH 8.225.000,00 4.760.000,00 71 BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN 6.193.000,00 3.412.000,00 72 BANDAR LAMPUNG BATAM 5.840.000,00 3.316.000,00 11 73 BANDAR LAMPUNG BIAK 14.119.000,00 7.487.000,00 74 BANDAR LAMPUNG DENPASAR 6.236.000,00 3.647.000,00 75 BANDAR LAMPUNG JAYAPURA 14.568.000,00 8.097.000,00 76 BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA 5.155.000,00 2. 760.000,00 77 BANDAR LAMPUNG KENDARI 8.354.000,00 4.482.000,00 78 BANDAR LAMPUNG MAKASSAR 8.161.000,00 4.161.000,00 79 BANDAR LAMPUNG MALANG 5.594.000,00 3.134.000,00 80 BANDAR LAMPUNG MANADO 11. 199.000,00 5.305.000,00 81 BANDAR LAMPUNG MATARAM 6.246.000,00 3.626.000,00 82 BANDAR LAMPUNG MEDAN 7.979.000,00 4.150.000,00 83 BANDAR LAMPUNG PADANG 6.439.000, 00 3.380.000,00 84 BANDAR LAMPUNG PALANGKARAYA 5.947.000,00 3.401 .000,00 85 BANDAR LAMPUNG PALEMBANG 4.931.000,00 2.760.000,00 86 BANDAR LAMPUNG PEKANBARU 6.482.000,00 3.433.000,00 87 BANDAR LAMPUNG PONTIANAK 5.380.000,00 3. 220. 000, 00 88 BANDAR LAMPUNG SEMARANG 4.931.000,00 2.685.000, 00 89 BANDAR LAMPUNG SOLO 4.931.000,00 2.824.000,00 90 BANDAR LAMPUNG SURABAYA 6.386.000,00 3. 123.000,00 91 BANDAR LAMPUNG TIMIKA 13.905.000,00 7.455.000,00 92 BANDUNG BATAM 6.289.000,00 3.583.000,00 93 BANDUNG DENPASAR 5.626.000,00 3.252.000, 00 94 BANDUNG Jakarta 2.064.000,00 1.476.000,00 95 BANDUNG JAMBI 5.006. 000,00 2.94 1.000,00 96 BANDUNG YOGYAKARTA 3.369.000,00 2. 129.000,00 97 BANDUNG PADANG 6. 129.000,00 3.508.000,00 98 BANDUNG PALEMBANG 4.385.000,00 2.631.000,00 99 BANDUNG PANGKAL PINANG 4.599.000,00 2.738.000,00 100 BANDUNG PEKANBARU 6.525.000,00 3.70 1.000,00 101 BANDUN G SEMARANG 3.027. 000,00 1.957.000,00 102 BANDUNG SOLO 3.647. 000,00 2.268.000,00 103 BANDUNG SURABAYA 4.824.000,00 2.856.000,00 104 BANDUNG TANJUNG PANDAN 4.439.000,00 2.663.000,00 105 BANJARMASIN BANDA ACEH 10.792.000,00 6.02 2.000,00 106 BANJARMASIN BATAM 8.407.000,00 4.578.000, 00 107 BANJARMASIN BIAK 16.686.000,00 8. 749.000,00 108 BANJARMASIN DENPASAR 8.792.000, 00 4.920.000,00 109 BANJARMASIN JAYAPURA 17.135.000,00 9.359.000,00 110 BANJARMASIN YOGYAKARTA 7.723.000,OO 4.0'22.000,00 111 BANJARMASIN MEDAN 10.546.000,00 5.4 12.000,00 12 112 BANJARMASIN PADANG 9.006.000,00 4.642.000,00 113 BANJARMASIN PALEMBANG 7.498.000,00 4.022.000,00 114 BANJARMASIN PEKANBARU 9.049.000, 00 4.696.000,00 115 BANJARMASIN SEMARANG 7.498.000, 00 3.958.000,00 116 BANJARMASIN SOLO 7.498.000,00 4.097.000,00 117 BANJARMASIN SURABAYA 8.942. 000,00 4.385.000,00 118 BANJARMASIN TIMIKA 16.472.000,00 8.717.000,00 119 BATAM BANDA ACEH 10.439.000,00 5.936.000,00 120 BATAM DENPASAR 8.450.000,00 4.824.000,00 121 BATAM JAYAPURA 16.782.000,00 9.263.000,00 122 BATAM YOGYAKARTA 7.370.000,00 3.936.000,00 123 BATAM MAKASSAR 10.375.000,00 5.337.000,00 124 BATAM MANADO 13.413.000,00 6.482.000,00 125 BATAM MEDAN 10. t93.000,00 5.316.000,00 126 BATAM PADANG 8.653.000,00 4.546.000,00 127 BATAM PALEMBANG 7.145.000,00 3.936.000,00 128 BATAM PEKANBARU 8.707.000,00 4.599.000,00 129 BATAM PONTIANAK 7.594.000,00 4.396.000,00 130 BATAM SEMARANG 7.145.000,00 3.861.000,00 131 BATAM SOLO 7. 145.000,00 4.000.000,00 132 BATAM SURABAYA 8.600.000,00 4.300.000,00 133 BATAM TIMIKA 16.119.000,00 8.621.000,00 I34 BENGKULU PALEMBANG 2.899.000,00 1.893.000,00 135 BIAK BALIKPAPAN 18.622.000,00 9.477.000,00 136 BIAK BANDA ACEH 18.718.000,00 10.108.000,00 137 BIAK BATAM 16.333.000,00 8.664.000,00 138 BIAK DENPASAR 16.729.000,00 8.995.000,00 139 BIAK JAYAPURA 3.615.000,00 2.321.000,00 140 BIAK YOGYAKARTA 15.648.000,00 8.1O8.000,00 141 BIAK MANADO 11.734.000,00 6.353.000,00 142 BIAK MEDAN 18.472.000,00 9.498.000,00 143 BIAK PADANG 16.932.000,00 8.728.000,00 144 BIAK PALEMBANG 15. 424.000,00 8.108.000,00 145 BIAK PEKANBARU 16. 985.000,00 8.781.000,OO 146 BIAK PONTIANAK 15.873.000,00 8.568.000,00 147 BIAK SURABAYA 12.782.000,00 7.081.000,00 148 BIAK TIMIKA 5.808.000,00 3.444.000,00 149 DENPASAR JAYAPURA 11.680.000,00 6.845.000,00 13 150 DENPASAR KUPANG 5.091.000,00 2.952.000,00 151 DENPASAR MAKASSAR 4.182.000,00 2.631.000,00 152 DENPASAR MANADO 7.851.000,00 4.278.000,00 153 DENPASAR MATARAM 1.840.000,00 1.390.000,00 154 DENPASAR MEDAN 10.589.000,00 5.658.000,00 155 DENPASAR PADANG 9.049.000,00 4.888.000,00 156 DENPASAR PALANGKARAYA 8.557.000,00 4.909.000,00 157 DENPASAR PALEMBANG 7.541.000,00 4. 278.000,00 158 DENPASAR PEKANBARU 9.092.000,00 4.942.000,00 159 DENPASAR PONTIANAK 7.990.000,00 4.738.000,00 160 DENPASAR TIMIKA 10.140.000,00 6. 129.000,00 161 JAMBI BALIKPAPAN 7.733.000,00 4.407.000,00 162 JAMBI BANJARMASIN 7.690.000,00 4. 193.000,00 163 JAMBI DENPASAR 7.733.000,00 4.439.000,00 164 JAMBI YOGYAKARTA 6.653.000,00 3.551.000,00 165 JAMBI KUPANG 11. 434.000,00 6.075.000,00 166 JAMBI MAKASSAR 9.659.000,00 4.952.000,00 167 JAMBI MALANG 7.091.000,00 3.925.000,00 168 JAMBI MANADO 12. 707.000,00 6.097.000,00 169 JAMBI PALANGKARAYA 7.444.000,00 4. 193.000, 00 170 JAMBI PONTIANAK 6.878.000,00 4.011.000,00 171 JAMBI SEMARANG 6.428.000, 00 3.476. 000,00 172 JAMBI SOLO 6.428.000,00 3.615.000,00 173 JAMBI SURABAYA 7.883.000,00 3.915.000,00 174 JAYAPURA YOGYAKARTA 13.274. 000,00 7.690. 000,00 175 JAYAPURA MANADO 22.109.000,00 11. 263.000,00 176 JAYAPURA MEDAN 18.932.000,00 10.097.000,00 177 JAYAPURA PADANG 17.381.000,00 9. 327.000,00 178 JAYAPURA PALEMBANG 15.873.000,00 8.717.000,00 179 JAYAPURA PEKANBARU 17.435.000,00 9.380.000,00 180 JAYAPURA PONTIANAK 16.322.000,00 9.177.000,00 181 JAYAPURA TIMIKA 3.615.000,00 2.289.000,00 182 YOGYAKARTA DENPASAR 3.861.000,00 2.481.000,00 183 YOGYAKARTA MAKASSAR 6.525.000,00 3.893.000,00 184 YOGYAKARTA MANADO 10.536.000,00 5.722.000,00 185 YOGYAKARTA MEDAN 9.519.000,00 4.770.000, 00 186 YOGYAKARTA PADANG 7.969.000,00 4.000.000,00 187 YOGYAKARTA PALEMBANG 6.460.000,00 3.380.000,00 14 188 YOGYAKARTA PEKANBARU 8.022.000,00 4.054.000,00 189 YOGYAKARTA PONTIANAK 6.910.000,00 3.840.000,00 190 YOGYAKARTA TIMIKA 11.894.000,00 7.038.000,00 191 KENDARI BANDA ACEH 12.953.000,00 7.102.000,00 192 KENDARI BATAM 10.568.000,00 5.658.000, 00 193 KENDARI DENPASAR 5.455. 000,00 3.273.000,00 194 KENDARI YOGYAKARTA 8.129.000,00 4.706.000,00 195 KENDARI PADANG 11.167.000,00 5.722.000,00 196 KENDARI PALEMBANG 9.659.000, 00 5.102.000,00 197 KENDARI PEKANBARU 11.220.000,00 5.776.000,00 198 KENDARI SEMARANG 9.659.000,00 5.027.000,00 199 KENDARI SOLO 9.659.000,00 5.166.000,00 200 KENDARI SURABAYA 11.103.000,00 5.466.000,00 201 KENDARI TIMIKA 18.633.000,00 9.798.000,00 202 KUPANG JAYAPURA 14.386.000,00 8. 108.000,00 203 KUPANG YOGYAKARTA 7.348.000,00 4.182.000,00 204 KUPANG MAKASSAR 7.637.000,00 4.311.000,00 205 KUPANG MANADO 11.648.000,00 6.140.000,00 2O6 KUPANG SURABAYA 6.749.000,00 3.722.000,00 207 MAKASSAR BIAK 8.493.000,00 4.931.000,00 208 MAKASSAR JAYAPURA 10.193.000,00 5.787.000,00 209 MAKASSAR KENDARI 2.663.000,00 1.786.000,00 210 MAKASSAR MANADO 5.327.000, 00 2.909.000,00 211 MAKASSAR TIMIKA 11.723.000,00 6.567.000,00 212 MALANG BALIKPAPAN 10.108.000,00 5.134.000,00 213 MALANG BANDA ACEH 10.204.000,00 5.765.000,00 214 MALANG BANJARMASIN 8.161.000,00 4.407.000,00 215 MALANG BATAM 7.819.000,00 4.311.000,00 216 MALANG BIAK 16.087.000,00 8.482.000,00 217 MALANG JAYAPURA 16.536.000,00 9.092.000,00 218 MALANG KENDARI 10.322.000,00 5.487.000,00 219 MALANG MAKASSAR 10.129.000,00 5.166.000,00 220 MALANG MANADO 13. 167.000,00 6.311.000,00 221 MALANG MEDAN 9.958.000,00 5.145.000,00 222 MALANG PADANG 8.418.000,00 4.385.000,00 223 MALANG PALANGKARAYA 7.915.000,00 4.407.000,00 224 MALANG PALEMBANG 6.899.000,00 3.765.000,00 225 MALANG PEKANBARU 8.461.000,00 4.439.000,00 15 226 MALANG TIMIKA 15.873.000,00 8.461.000,00 227 MANADO MEDAN 15.552.000,00 7.316.000,00 228 MANADO PADANG 14.012.000,00 6.546.000,00 229 MANADO PALEMBANG 12.504.000,00 5. 926.000,00 230 MANADO PEKANBARU 14.055000,00 6.599.000,00 231 MANADO PONTIANAK 12.953.000,00 6.396.000,00 232 MANADO SEMARANG 12.504.000,00 5.851.000,00 233 MANADO SOLO 12.504.000,00 5.990.000,00 234 MANADO SURABAYA 9.937.000,00 5.262.000,00 235 MANADO TIMIKA 16.183.000,00 8.995.000,00 236 MATARAM BALIKPAPAN 10.750.000,00 5.6 15.000,00 237 MATARAM BANDA ACEH 10.846.000,00 6.246.000,00 238 MATARAM BANJARMASIN 8.803. 000,00 4.888.000,OO 239 MATARAM BATAM 8.46 1.000,00 4.803.000,00 240 MATARAM BIAK 11.552.000,00 6.546.000,00 241 MATARAM JAYAPURA 13.092.000,00 7.327.000,00 242 MATARAM YOGYAKARTA 4.417.000,00 2.781.000,00 243 MATARAM MAKASSAR 4.717.000,00 2.909.000,00 244 MATARAM MANADO 8.717.000,00 4.738.000, 00 245 MATARAM MEDAN 10.600.000,00 5.637.000,00 246 MATARAM PADANG 9.060.000,00 4.867.000,00 247 MATARAM PALEMBANG 7.551.000,00 4.246.000,00 248 MATARAM PEKANBARU 9.102.000,00 4.909.000,00 249 MATARAM PONTIANAK 8.001.000,00 4.706.000,00 250 MATARAM SURABAYA 3.829.000,00 2.321.000,00 251 MEDAN BANDA ACEH 3.466. 000,00 2. 193.000,00 252 MEDAN MAKASSAR 12.514.000,00 6. 172.000,00 253 MEDAN PONTIANAK 9.733.000,00 5. 230.000,00 254 MEDAN SEMARANG 9.284.000,00 4.696.000,00 255 MEDAN SOLO 9.284.000, 00 4.835.000,00 256 MEDAN SURABAYA 10.739.000,00 5.134.000,00 257 MEDAN TIMIKA 18. 258.000,00 9.455.000,00 258 PADANG MAKASSAR 10.974.000,00 5.402.000,00 259 PADANG PONTIANAK 8.193.000,00 4.460.000,00 260 PADANG SEMARANG 7.744.000,00 3.925.000,00 261 PADANG SOLO 7.744.000,00 4. 065 . 000, 00 262 PADANG SURABAYA 9.199.000,00 4. 364. 000, 00 263 PADANG TIMIKA 16.718.000,00 8.685.000,00 16 264 PALANGKARAYA BANDA ACEH 10.546.000,00 6.022.000,00 265 PALANGKARAYA BATAM 8.161.000,00 4.578.000,00 266 PALANGKARAYA YOGYAKARTA 7.477.000,00 4.022.000,00 267 PALANGKARAYA MATARAM 8.557.000,00 4.888.000,00 268 PALANGKARAYA MEDAN 10.300.000,00 5.412.000,00 269 PALANGKARAYA PADANG 8.760.000,00 4.642.000,00 270 PALANGKARAYA PALEMBANG 7.252.000,00 4.022.000,00 271 PALANGKARAYA PEKANBARU 8.803.000,00 4.696.000,00 272 PALANGKARAYA SEMARANG 7.252.000, 00 3.947.000,00 273 PALANGKARAYA SOLO 7.252.000,00 4.086.000,00 274 PALANGKARAYA SURABAYA 8.696.000,00 4.385.000,00 275 PALEMBANG BALIKPAPAN 9.894.000,00 5. 220.000,00 276 PALEMBANG MAKASSAR 9.466.000,00 4.781.000,00 277 PALEMBANG PONTIANAK 6. 685. 000, 00 3.840.000, 00 278 PALEMBANG SEMARANG 6.236.000,00 3.305.000,00 279 PALEMBANG SOLO 6.236.000,00 3.444.000,00 280 PALEMBANG SURABAYA 7.690.000,00 3.744.000,00 281 PALEMBANG TIMIKA 15.210.000,00 8.076.000,00 282 PALU MAKASSAR 4.268.000,00 2.578.000,00 283 PALU POSO 1.957.000,00 1.423.000,00 284 PALU SORONG 6.878.000,00 3.883.000,00 285 PALU SURABAYA 6.878.000,00 3.883.000,00 286 PALU TOLI-TOLI 2.941.000,00 1.915.000,00 287 PANGKAL PINANG BALIKPAPAN 9.038.000,00 4.631.000,00 288 PANGKAL PINANG BANJARMASIN 7.091.000,00 3.915.000,00 289 PANGKAL PINANG BATAM 6.739.000,00 3.818.000,00 290 PANGKAL PINANG YOGYAKARTA 6.065.000,00 3.262.000,00 291 PANGKAL PINANG MAKASSAR 9.060.000,00 4.663.000,00 292 PANGKAL PINANG MANADO 12.097.000,00 5.808.000,00 293 PANGKAL PINANG MEDAN 8. 888. 000,00 4 .653. 000, 00 294 PANGKAL PINANG PADANG 7.337.000,00 3.883.000,00 295 PANGKAL PINANG PALEMBANG 5.829.000,00 3.262.000,00 296 PANGKAL PINANG PEKANBARU 7.391.000,00 3.936.000,00 297 PANGKAL PINANG PONTIANAK 6.279.000,00 3.733.000,00 298 PANGKAL PINANG SEMARANG 5.829.000,00 3.187.000,00 299 PANGKAL PINANG SOLO 5.829.000,00 3.326.000,00 300 PANGKAL PINANG SURABAYA 7.284.000,00 3.626.000,00 301 PEKANBARU PONTIANAK 8.247.000,00 4.514.000,00 17 Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020 302 PEKANBARU SEMARANG 7.797.000,00 3.979.000,00 303 PEKANBARU SOLO 7.797.000,00 4.118.000,00 ✓ Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). ✓ Dalam rangka melaksanakan tugas mendampingi Bupati, Ajudan Bupati dapat menggunakan kelas yang sama dengan Bupati (bisnis), apabila kursi ekonomi sudah tidak tersedia, dibuktikan dengan surat keterangan dari agen tiket resmi. BUPATI BALANGAN, ttd H. ABDUL HADI 304 PEKANBARU SURABAYA 9. 241.000,00 4.407.000,00 305 PEKANBARU TIMIKA 16.771.000,00 8.739.000,00 306 PONTIANAK MAKASSAR 9.915.000,00 5.241.000,00 307 PONTIANAK SEMARANG 6.685.000,00 3.765.000,00 308 PONTIANAK SOLO 6.685.000,00 3.904.000,00 309 PONTIANAK SURABAYA 8.140.000,00 4.204.000,00 3 10 PONTIANAK TIMIKA 15.659.000,00 8.535.000,00 311 SEMARANG MAKASSAR 9.466.000,00 4.706.000,00 312 SOLO MAKASSAR 9.466.000,00 4.845.000,00 313 SURABAYA DENPASAR 3.198.000,00 1.979.000,00 314 SURABAYA JAYAPURA 12.675.000,00 7.231.000,00 315 SURABAYA MAKASSAR 5.936.000,00 3.433.000,00 316 SURABAYA TIMIKA 11.295.000,00 6.589.000,00 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS. I. SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RILL KOP PERANGKAT DAERAH SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RILL Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ....................... NIP : ....................... Jabatan : ....................... Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor .......... tanggal ......., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1.Biaya transport dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi : No. Uraian Jumlah Total
2.Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui / Menyetujui Paringin, ................................ PA/KPA/PPTK, Pelaksana Perjalanan Dinas, .................................. ...................................... NIP. ......................... NIP. .............................. Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020 J. SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RILL KOP PERANGKAT DAERAH SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAFTAR PENGELUARAN RILL Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ....................... NIP : ....................... Jabatan : ....................... Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor .......... tanggal ......., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1.Biaya transport dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi : No. Uraian Jumlah Total
2.Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui / Menyetujui Paringin, ................................ PA/KPA/PPTK, Pelaksana Perjalanan Dinas, .................................. ...................................... NIP. ......................... NIP. .............................. BUPATI BALANGAN, ttd H. ABDUL HADI

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efiesiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas berdasarkan kebijakan standar harga satuan regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur Perjalanan Dinas;
c.bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 17), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pelaksana Perjalanan Dinas yaitu :
1. a.Pejabat Negara (Bupati / Wakil Bupati);
2. b.ASN meliputi:
  1. 1.PNS;
  2. 2.Calon PNS; dan
  3. 3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/PPPK Paruh Waktu;
3. c.Non PNS;
4. d.Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;
5. e.anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya berdasarkan perintah perundang-undangan; dan
6. f.ASN diluar Pemerintah Daerah dalam rangka mendampingi/mengikuti kegiatan Bupati/Wakil Bupati/kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
(2)Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Pimpinan DPRD;
2. b.Anggota DPRD;
3. c.Pegawai atau penyedia jasa yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja oleh Kepala Perangkat Daerah yang gaji/penghasilannya dibayarkan setiap bulan;
4. d.isteri Bupati atau isteri Wakil Bupati;
5. e.ajudan Bupati/ajudan Wakil Bupati/ajudan Pimpinan DPRD;
6. f.ajudan isteri Bupati/ajudan isteri Wakil Bupati;
7. g.sopir;
8. h.perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil Daerah;
9. i.organisasi semi Pemerintah terdiri dari:
  1. 1.Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
  2. 2.Gabungan Organisasi Wanita;
  3. 3.Dharma Wanita Persatuan;
  4. 4.Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
  5. 5.Perhimpunan Anggrek Indonesia; dan
  6. 6.Gabungan Istri Wakil Rakyat.
10. j.tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat. Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020
(3)Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf j dilaksanakan secara selektif dan terbatas.
(4)Perjalanan Dinas bagi non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dilakukan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten.

2.Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 17), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI BALANGAN, ttd H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 25 Juni 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. SUFRIANNOR BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 38 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS. F. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No. KABUPATEN/KOTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD (Rp) ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II (Rp) PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV (Rp) PEJABAT ESELON IV/, GOLONGAN III (Rp) GOLONGAN II/GOLONGAN I (Rp) 1 BANJARMASIN 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 2 BANJABARU 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 3 BANJAR 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 4 TANAH LAUT 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 5 BARITO KUALA 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 6 KOTA BARU 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 7 TANAH BUMBU 4.797.000,- 3.316.000,- 1.500.000,- 697.000,- 697.000,- 8 TAPIN 2.797.000,- 1.316.000,- 1.000.000,- 697.000,- 697.000,- 9 HULU SUNGAI SELATAN 2.797.000,- 1.316.000,- 1.000.000,- 697.000,- 697.000,- 10 HULU SUNGAI TENGAH 2.797.000,- 1.316.000,- 1.000.000,- 697.000,- 697.000,- 11 HULU SUNGAI UTARA 2.797.000,- 1.316.000,- 1.000.000,- 697.000,- 697.000,- 12 TABALONG 2.797.000,- 1.316.000,- 1.000.000,- 697.000,- 697.000,- G. STANDAR BIAYA UANG HARIAN LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No. Propinsi Tujuan SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp) UANG HARIAN DIKLAT (Rp) 1 ACEH Orang/Hari 360.000,- 110.000,- 2 SUMATERA UTARA Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 3 RIAU Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 4 KEPULAUAN RIAU Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 5 JAMBI Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 6 SUMATERA BARAT Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 7 SUMATERA SELATAN Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 8 LAMPUNG Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 9 BENGKULU Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 10 BANGKA BELITUNG Orang/Hari 410.000,- 120.000,- 11 BANTEN Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 12 JAWA BARAT Orang/Hari 430.000,- 130.000,- 13 D.K.I JAKARTA Orang/Hari 530.000,- 160.000,- 14 JAWA TENGAH Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 15 D.I YOGYAKARTA Orang/Hari 420.000,- 130.000,- 16 JAWA TIMUR Orang/Hari 410.000,- 120.000,- 17 BALI Orang/Hari 480.000,- 140.000,- 18 NUSA TENGGARA BARAT Orang/Hari 440.000,- 130.000,- 19 NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Hari 430.000,- 130.000,- 20 KALIMANTAN BARAT Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 21 KALIMANTAN TENGAH Orang/Hari 360.000,- 110.000,- 22 KALIMANTAN TIMUR Orang/Hari 430.000,- 130.000,- 23 KALIMANTAN UTARA Orang/Hari 430.000,- 130.000,- 24 SULAWESI UTARA Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 25 GORONTALO Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 26 SULAWESI BARAT Orang/Hari 410.000,- 120.000,- 27 SULAWESI SELATAN Orang/Hari 430.000,- 130.000,- 28 SULAWESI TENGAH Orang/Hari 370.000,- 110.000,- 29 SULAWESI TENGGARA Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 30 MALUKU Orang/Hari 380.000,- 110.000,- 31 MALUKU UTARA Orang/Hari 430.000,- 130.000,- 32 PAPUA Orang/Hari 580.000,- 170.000,- 33 PAPUA BARAT Orang/Hari 480.000,- 140.000,- 34 PAPUA BARAT DAYA Orang/Hari 480.000,- 140.000,- 35 PAPUA TENGAH Orang/Hari 580.000,- 170.000,- 36 PAPUA SELATAN Orang/Hari 580.000,- 170.000,- 37 PAPUA PEGUNUNGAN Orang/Hari 580.000,- 170.000,- H. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No. PROVINSI BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III GOLONGAN II/GOLONGAN I (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 4.420.000 3.526.000 1.533.000 770.000 770.000 2 SUMATERA UTARA 4.960.000 2.195.000 1.100.000 699.000 699.000 3 RIAU 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.000 4 KEPULAWAN RIAU 5.344.000 2.318.000 1.297.000 792.000 792.000 5 JAMBI 5.000.000 4.102.000 1.225.000 580.000 580.000 6 SUMATRA BARAT 5.236.000 3.332.000 1.353.000 701.000 701.000 7 SUMATRA SELATAN 5.850.000 3.083.000 1.955.000 861.000 861.000 8 LAMPUNG 4.491.000 2.488.000 1.425.000 580.000 580.000 9 BENGKULU 2.140.000 1.628.000 1.546.000 692.000 692.000 10 BANGKA BELITUNG 3.827.000 2.838.000 1.957.000 649.000 649.000 11 BANTEN 5.725.000 2.373.000 1.204.000 724.000 724.000 12 JAWA BARAT 5.381.000 2.755.000 1.201.000 686.000 686.000 13 D.K.I JAKARTA 8.720.000 2.063.000 992.000 730.000 730.000 14 JAWA TENGAH 5.303.000 1.850.000 1.201.000 750.000 750.000 15 D.I YOGYAKARTA 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 845.000 16 JAWA TIMUR 4.449.000 2.007.000 1.153.000 814.000 814.000 17 BALI 6.848.000 2.433.000 1.685.000 1.138.000 1.138.000 18 NUSA TENGGARA BARAT 4.375.000 2.648.000 1.418.000 907.000 907.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR 3.750.000 2.133.000 1.355.000 688.000 688.000 20 KALIMANTAN BARAT 2.654.000 1.923.000 1.125.000 538.000 538.000 21 KALIMANTAN TENGAH 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 659.000 22 KALIMANTAN TIMUR 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000 23 KALIMANTAN UTARA 4.000.000 2.735.000 1.507.000 904.000 904.000 24 SULAWESI UTARA 4.919.000 2.290.000 1.207.000 978.000 978.000 25 GORONTALO 4.168.000 3.107.000 1.606.000 955.000 955.000 26 SULAWESI BARAT 4.076.000 3.098.000 1.344.000 704.000 704.000 27 SULAWESI SELATAN 4.820.000 1.938.000 1.423.000 745.000 745.000 28 SULAWESI TENGAH 2.309.000 2.027.000 1.679.000 951.000 951.000 29 SULAWESI TENGGARA 3.088.000 2.574.000 1.297.000 786.000 786.000 30 MALUKU 3.467.000 3.240.000 1.059.000 667.000 667.000 31 MALUKU UTARA 4.611.000 3.843.000 1.160.000 605.000 605.000 32 PAPUA 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000 1.038.000 33 PAPUA BARAT 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000 967.000 34 PAPUA BARAT DAYA 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000 967.000 35 PAPUA TENGAH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000 1.038.000 36 PAPUA SELATAN 5.673.000 4.877.000 3.706.000 1.526.000 1.526.000 37 PAPUA PEGUNUNGAN 5.711.000 4.911.000 3.731.000 1.536.000 1.536.000 8 I. STANDAR BIAYA TAKSI BANDARA/STASIUN/PELABUHAN DAN BAGASI PESAWAT SERTA DARI HOTEL KE TEMPAT TUJUAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No. PROVINSI SATUAN BIAYA TAKSI DARI BANDARA KE HOTEL TEMPAT TUJUAN (Rp) BIAYA TAKSI DARI HOTEL KE TEMPAT KEGIATAN (Rp) BIAYA BAGASI PESAWAT (Rp) 1 ACEH Orang /Kali 127.000,- 127.000,- 500.000,- 2 SUMATERA UTARA Orang /Kali 308.000,- 308.000,- 500.000,- 3 RIAU Orang /Kali 101.000,- 101.000,- 500.000,- 4 KEPULAWAN RIAU Orang /Kali 165.000,- 165.000,- 500.000,- 5 JAMBI Orang /Kali 147.000,- 147.000,- 500.000,- 6 SUMATRA BARAT Orang /Kali 190.000,- 190.000,- 500.000,- 7 SUMATRA SELATAN Orang /Kali 179.000,- 179.000,- 500.000,- 8 LAMPUNG Orang /Kali 168.000,- 168.000,- 500.000,- 9 BENGKULU Orang /Kali 109.000,- 109.000,- 500.000,- 10 BANGKA BELITUNG Orang /Kali 97.000,- 97.000,- 500.000,- 11 BANTEN Orang /Kali 536.000,- 536.000,- 500.000,- 12 JAWA BARAT Orang /Kali 200.000,- 200.000,- 500.000,- 13 D.K.I. JAKARTA Orang /Kali 256.000,- 256.000,- 500.000,- 14 JAWA TENGAH Orang /Kali 108.000,- 108.000,- 500.000,- 15 D.I. YOGYAKARTA Orang /Kali 267.000,- 267.000,- 500.000,- 16 JAWA TIMUR Orang /Kali 233.000,- 233.000,- 500.000,- 17 BALI Orang /Kali 227.000,- 227.000,- 500.000,- 18 NUSA TENGGARA BARAT Orang /Kali 231.000,- 231.000,- 500.000,- 19 NUSA TENGGARA TIMUR Orang /Kali 116.000,- 116.000,- 500.000,- 20 KALIMANTAN BARAT Orang /Kali 171.000,- 171.000,- 500.000,- 21 KALIMANTAN TENGAH Orang /Kali 134.000,- 134.000,- 500.000,- 22 KALIMANTAN TIMUR Orang /Kali 533.000,- 533.000,- 500.000,- 23 KALIMANTAN UTARA Orang /Kali 218.000,- 218.000,- 500.000,- 24 SULAWESI UTARA Orang /Kali 138.000,- 138.000,- 500.000,- 25 GORONTALO Orang /Kali 265.000,- 265.000,- 500.000,- 26 SULAWESI BARAT Orang /Kali 313.000,- 313.000,- 500.000,- 27 SULAWESI SELATAN Orang /Kali 187.000,- 187.000,- 500.000,- 28 SULAWESI TENGAH Orang /Kali 165.000,- 165.000,- 500.000,- 29 SULAWESI TENGGARA Orang /Kali 171.000,- 171.000,- 500.000,- 30 MALUKU Orang /Kali 288.000,- 288.000,- 500.000,- 31 MALUKU UTARA Orang /Kali 215.000,- 215.000,- 500.000,- 32 PAPUA Orang /Kali 513.000,- 513.000,- 500.000,- 33 PAPUA BARAT Orang /Kali 236.000,- 236.000,- 500.000,- 34 PAPUA BARAT DAYA Orang/Kali 236.000,- 236.000,- 500.000,- 35 PAPUA TENGAH Orang/Kali 513.000,- 513.000,- 500.000,- 36 PAPUA SELATAN Orang/Kali 513.000,- 513.000,- 500.000,- 37 PAPUA PEGUNUNGAN Orang/Kali 513.000,- 513.000,- 500.000,- 9 J. SATUAN BIAYA TI KET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) NO. KOTA SATUAN BIAYA TIKET (PP) ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 JAKARTA AMBON 13.285.000,00 7.081.000,00 2 JAKARTA BALIKPAPAN 7.412.000,00 3.797.000,00 3 JAKARTA BANDA ACEH 7.519.000,00 4.492.000,00 4 JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.407.000,00 1.583.000,00 5 JAKARTA BANJARMASIN 5.252.000,00 2.995.000,00 6 JAKARTA BATAM 4.867.000,00 2.888.000,00 7 JAKARTA BENGKULU 4.364.000,00 2.621.000,00 8 JAKARTA BIAK 14.065.000,00 7. 519.000,00 9 JAKARTA DENPASAR 5.305.000,00 3.262.000,00 10 JAKARTA GORONTALO 7.231.000,00 4.824.000,00 11 JAKARTA JAMBI 4.065.000,00 2.460.000,00 12 JAKARTA JAYAPURA 14.568.000,00 8. 193.000,00 13 JAKARTA YOGYAKARTA 4.107.000,00 2.268.000,00 14 JAKARTA KENDARI 7.658.000,00 4.182.000,00 15 JAKARTA KUPANG 9.413.000,00 5.081.000,00 16 JAKARTA MAKASSAR 7.444.000,00 3.829.000,00 17 JAKARTA MALANG 4.599.000,00 2.695.000,00 18 JAKARTA MAMUJU 7.295.000,00 4.867.000,00 19 JAKARTA MANADO 10.824.000,00 5.102.000,00 20 JAKARTA MANOKWARI 16.226.000,00 10.824.000,00 21 JAKARTA MATARAM 5.316.000,00 3.230.000,00 22 JAKARTA MEDAN 7.252.000,00 3.808.000,00 23 JAKARTA PADANG 5.530.000,00 2.952.000,00 24 JAKARTA PALANGKARAYA 4.984.000,00 2.984.000,00 25 JAKARTA PALEMBANG 3.861.000,00 2.268.000,00 26 JAKARTA PALU 9.348.000,00 5.113.000,00 27 JAKARTA PANGKAL PINANG 3.412.000,00 2.139.000,00 28 JAKARTA PEKANBARU 5.583.000,00 3.016.000,00 29 JAKARTA PONTIANAK 4.353.000,00 2.781.000,00 30 JAKARTA SEMARANG 3.861.000,00 2.182.000,00 31 JAKARTA SOLO 3.861.000,00 2.342.000,00 32 JAKARTA SURABAYA 5.466.000,00 2.674.000,00 33 JAKARTA TERNATE 10.001.000,00 6.664.000,00 34 JAKARTA TIMIKA 13.830.000,00 7.487.000,00 10 35 JAKARTA TANJUNG SELOR 7.424.000 4.057.000 36 AMBON JAYAPURA 7.434.000,00 4.161.000,00 37 AMBON KENDARI 4.824.000,00 2.856.000,00 38 AMBON MAKASSAR 6.022.000,00 3.455.000,00 39 AMBON MANO KWARI 5.177.000,00 3.027.000,00 40 AMBON PALU 6.140.000,00 3.508.000,00 41 AMBON SORONG 3.637.000,00 2.257.000,00 42 AMBON SURABAYA 8.803.000,00 4.845.000,00 43 AMBON TERNATE 4.022.000,00 2.449.000,00 44 BALIKPAPAN BANDA ACEH 12.739.000,00 6.749.000,00 45 BALIKPAPAN BATAM 10.354.000,00 5.305.000,00 46 BALIKPAPAN DENPASAR 1O.739.000,00 5. 648.000,00 47 BALIKPAPAN JAYAPURA 19. 07I. 000,00 10.086.000,00 48 BALIKPAPAN YOGYAKARTA 9.669.000,00 4.749.000,00 49 BALIKPAPAN MAKASSAR 12.664.000,00 6.150.000,00 50 BALIKPAPAN MANADO 15.702.000,00 7.295.000,00 51 BALIKPAPAN MEDAN 12.493.000,00 6.140.000,00 52 BALIKPAPAN PADANG 10.942.000,00 5.369.000,00 53 BALIKPAPAN PALEMBANG 9.445.000,00 4.749.000,00 54 BALIKPAPAN PEKANBARU 10.996.000,00 5.423.000,00 55 BALIKPAPAN SEMARANG 9.445.000,00 4.674.000,00 56 BALIKPAPAN SOLO 9.445.000,00 4.813.000,00 57 BALIKPAPAN SURABAYA 10.889.000,00 5. 113.000,OO 58 BALIKPAPAN TIMIKA 18.408.000,00 9.445.000,00 59 BANDA ACEH DENPASAR 10.835.000,00 6.279.000,00 60 BANDA ACEH JAYAPURA 19.167.000,00 10.717.000,00 61 BANDA ACEH YOGYAKARTA 9.765.000,00 5.380.000,00 62 BANDA ACEH MAKASSAR 12.760.000,00 6.781.000,00 63 BANDA ACEH MANADO 15.798.000,00 7.926.000,00 64 BANDA ACEH PONTIANAK 9.990.000,00 5.840.000,00 65 BANDA ACEH SEMARANG 9.530.OO0,OO 5.305.00O,00 66 BANDA ACEH SOLO 9.530.000,00 5.444.000,00 67 BANDA ACEH SURABAYA 10.985.000,00 5.744.000,00 68 BANDA ACEH TIMIKA 18.504.000,00 10.076.000,00 69 BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN 8.129.000,00 4.129.000,00 70 BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH 8.225.000,00 4.760.000,00 71 BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN 6.193.000,00 3.412.000,00 72 BANDAR LAMPUNG BATAM 5.840.000,00 3.316.000,00 11 73 BANDAR LAMPUNG BIAK 14.119.000,00 7.487.000,00 74 BANDAR LAMPUNG DENPASAR 6.236.000,00 3.647.000,00 75 BANDAR LAMPUNG JAYAPURA 14.568.000,00 8.097.000,00 76 BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA 5.155.000,00 2. 760.000,00 77 BANDAR LAMPUNG KENDARI 8.354.000,00 4.482.000,00 78 BANDAR LAMPUNG MAKASSAR 8.161.000,00 4.161.000,00 79 BANDAR LAMPUNG MALANG 5.594.000,00 3.134.000,00 80 BANDAR LAMPUNG MANADO 11. 199.000,00 5.305.000,00 81 BANDAR LAMPUNG MATARAM 6.246.000,00 3.626.000,00 82 BANDAR LAMPUNG MEDAN 7.979.000,00 4.150.000,00 83 BANDAR LAMPUNG PADANG 6.439.000, 00 3.380.000,00 84 BANDAR LAMPUNG PALANGKARAYA 5.947.000,00 3.401 .000,00 85 BANDAR LAMPUNG PALEMBANG 4.931.000,00 2.760.000,00 86 BANDAR LAMPUNG PEKANBARU 6.482.000,00 3.433.000,00 87 BANDAR LAMPUNG PONTIANAK 5.380.000,00 3. 220. 000, 00 88 BANDAR LAMPUNG SEMARANG 4.931.000,00 2.685.000, 00 89 BANDAR LAMPUNG SOLO 4.931.000,00 2.824.000,00 90 BANDAR LAMPUNG SURABAYA 6.386.000,00 3. 123.000,00 91 BANDAR LAMPUNG TIMIKA 13.905.000,00 7.455.000,00 92 BANDUNG BATAM 6.289.000,00 3.583.000,00 93 BANDUNG DENPASAR 5.626.000,00 3.252.000, 00 94 BANDUNG Jakarta 2.064.000,00 1.476.000,00 95 BANDUNG JAMBI 5.006. 000,00 2.94 1.000,00 96 BANDUNG YOGYAKARTA 3.369.000,00 2. 129.000,00 97 BANDUNG PADANG 6. 129.000,00 3.508.000,00 98 BANDUNG PALEMBANG 4.385.000,00 2.631.000,00 99 BANDUNG PANGKAL PINANG 4.599.000,00 2.738.000,00 100 BANDUNG PEKANBARU 6.525.000,00 3.70 1.000,00 101 BANDUN G SEMARANG 3.027. 000,00 1.957.000,00 102 BANDUNG SOLO 3.647. 000,00 2.268.000,00 103 BANDUNG SURABAYA 4.824.000,00 2.856.000,00 104 BANDUNG TANJUNG PANDAN 4.439.000,00 2.663.000,00 105 BANJARMASIN BANDA ACEH 10.792.000,00 6.02 2.000,00 106 BANJARMASIN BATAM 8.407.000,00 4.578.000, 00 107 BANJARMASIN BIAK 16.686.000,00 8. 749.000,00 108 BANJARMASIN DENPASAR 8.792.000, 00 4.920.000,00 109 BANJARMASIN JAYAPURA 17.135.000,00 9.359.000,00 110 BANJARMASIN YOGYAKARTA 7.723.000,OO 4.0'22.000,00 111 BANJARMASIN MEDAN 10.546.000,00 5.4 12.000,00 12 112 BANJARMASIN PADANG 9.006.000,00 4.642.000,00 113 BANJARMASIN PALEMBANG 7.498.000,00 4.022.000,00 114 BANJARMASIN PEKANBARU 9.049.000, 00 4.696.000,00 115 BANJARMASIN SEMARANG 7.498.000, 00 3.958.000,00 116 BANJARMASIN SOLO 7.498.000,00 4.097.000,00 117 BANJARMASIN SURABAYA 8.942. 000,00 4.385.000,00 118 BANJARMASIN TIMIKA 16.472.000,00 8.717.000,00 119 BATAM BANDA ACEH 10.439.000,00 5.936.000,00 120 BATAM DENPASAR 8.450.000,00 4.824.000,00 121 BATAM JAYAPURA 16.782.000,00 9.263.000,00 122 BATAM YOGYAKARTA 7.370.000,00 3.936.000,00 123 BATAM MAKASSAR 10.375.000,00 5.337.000,00 124 BATAM MANADO 13.413.000,00 6.482.000,00 125 BATAM MEDAN 10. t93.000,00 5.316.000,00 126 BATAM PADANG 8.653.000,00 4.546.000,00 127 BATAM PALEMBANG 7.145.000,00 3.936.000,00 128 BATAM PEKANBARU 8.707.000,00 4.599.000,00 129 BATAM PONTIANAK 7.594.000,00 4.396.000,00 130 BATAM SEMARANG 7.145.000,00 3.861.000,00 131 BATAM SOLO 7. 145.000,00 4.000.000,00 132 BATAM SURABAYA 8.600.000,00 4.300.000,00 133 BATAM TIMIKA 16.119.000,00 8.621.000,00 I34 BENGKULU PALEMBANG 2.899.000,00 1.893.000,00 135 BIAK BALIKPAPAN 18.622.000,00 9.477.000,00 136 BIAK BANDA ACEH 18.718.000,00 10.108.000,00 137 BIAK BATAM 16.333.000,00 8.664.000,00 138 BIAK DENPASAR 16.729.000,00 8.995.000,00 139 BIAK JAYAPURA 3.615.000,00 2.321.000,00 140 BIAK YOGYAKARTA 15.648.000,00 8.1O8.000,00 141 BIAK MANADO 11.734.000,00 6.353.000,00 142 BIAK MEDAN 18.472.000,00 9.498.000,00 143 BIAK PADANG 16.932.000,00 8.728.000,00 144 BIAK PALEMBANG 15. 424.000,00 8.108.000,00 145 BIAK PEKANBARU 16. 985.000,00 8.781.000,OO 146 BIAK PONTIANAK 15.873.000,00 8.568.000,00 147 BIAK SURABAYA 12.782.000,00 7.081.000,00 148 BIAK TIMIKA 5.808.000,00 3.444.000,00 149 DENPASAR JAYAPURA 11.680.000,00 6.845.000,00 13 150 DENPASAR KUPANG 5.091.000,00 2.952.000,00 151 DENPASAR MAKASSAR 4.182.000,00 2.631.000,00 152 DENPASAR MANADO 7.851.000,00 4.278.000,00 153 DENPASAR MATARAM 1.840.000,00 1.390.000,00 154 DENPASAR MEDAN 10.589.000,00 5.658.000,00 155 DENPASAR PADANG 9.049.000,00 4.888.000,00 156 DENPASAR PALANGKARAYA 8.557.000,00 4.909.000,00 157 DENPASAR PALEMBANG 7.541.000,00 4. 278.000,00 158 DENPASAR PEKANBARU 9.092.000,00 4.942.000,00 159 DENPASAR PONTIANAK 7.990.000,00 4.738.000,00 160 DENPASAR TIMIKA 10.140.000,00 6. 129.000,00 161 JAMBI BALIKPAPAN 7.733.000,00 4.407.000,00 162 JAMBI BANJARMASIN 7.690.000,00 4. 193.000,00 163 JAMBI DENPASAR 7.733.000,00 4.439.000,00 164 JAMBI YOGYAKARTA 6.653.000,00 3.551.000,00 165 JAMBI KUPANG 11. 434.000,00 6.075.000,00 166 JAMBI MAKASSAR 9.659.000,00 4.952.000,00 167 JAMBI MALANG 7.091.000,00 3.925.000,00 168 JAMBI MANADO 12. 707.000,00 6.097.000,00 169 JAMBI PALANGKARAYA 7.444.000,00 4. 193.000, 00 170 JAMBI PONTIANAK 6.878.000,00 4.011.000,00 171 JAMBI SEMARANG 6.428.000, 00 3.476. 000,00 172 JAMBI SOLO 6.428.000,00 3.615.000,00 173 JAMBI SURABAYA 7.883.000,00 3.915.000,00 174 JAYAPURA YOGYAKARTA 13.274. 000,00 7.690. 000,00 175 JAYAPURA MANADO 22.109.000,00 11. 263.000,00 176 JAYAPURA MEDAN 18.932.000,00 10.097.000,00 177 JAYAPURA PADANG 17.381.000,00 9. 327.000,00 178 JAYAPURA PALEMBANG 15.873.000,00 8.717.000,00 179 JAYAPURA PEKANBARU 17.435.000,00 9.380.000,00 180 JAYAPURA PONTIANAK 16.322.000,00 9.177.000,00 181 JAYAPURA TIMIKA 3.615.000,00 2.289.000,00 182 YOGYAKARTA DENPASAR 3.861.000,00 2.481.000,00 183 YOGYAKARTA MAKASSAR 6.525.000,00 3.893.000,00 184 YOGYAKARTA MANADO 10.536.000,00 5.722.000,00 185 YOGYAKARTA MEDAN 9.519.000,00 4.770.000, 00 186 YOGYAKARTA PADANG 7.969.000,00 4.000.000,00 187 YOGYAKARTA PALEMBANG 6.460.000,00 3.380.000,00 14 188 YOGYAKARTA PEKANBARU 8.022.000,00 4.054.000,00 189 YOGYAKARTA PONTIANAK 6.910.000,00 3.840.000,00 190 YOGYAKARTA TIMIKA 11.894.000,00 7.038.000,00 191 KENDARI BANDA ACEH 12.953.000,00 7.102.000,00 192 KENDARI BATAM 10.568.000,00 5.658.000, 00 193 KENDARI DENPASAR 5.455. 000,00 3.273.000,00 194 KENDARI YOGYAKARTA 8.129.000,00 4.706.000,00 195 KENDARI PADANG 11.167.000,00 5.722.000,00 196 KENDARI PALEMBANG 9.659.000, 00 5.102.000,00 197 KENDARI PEKANBARU 11.220.000,00 5.776.000,00 198 KENDARI SEMARANG 9.659.000,00 5.027.000,00 199 KENDARI SOLO 9.659.000,00 5.166.000,00 200 KENDARI SURABAYA 11.103.000,00 5.466.000,00 201 KENDARI TIMIKA 18.633.000,00 9.798.000,00 202 KUPANG JAYAPURA 14.386.000,00 8. 108.000,00 203 KUPANG YOGYAKARTA 7.348.000,00 4.182.000,00 204 KUPANG MAKASSAR 7.637.000,00 4.311.000,00 205 KUPANG MANADO 11.648.000,00 6.140.000,00 2O6 KUPANG SURABAYA 6.749.000,00 3.722.000,00 207 MAKASSAR BIAK 8.493.000,00 4.931.000,00 208 MAKASSAR JAYAPURA 10.193.000,00 5.787.000,00 209 MAKASSAR KENDARI 2.663.000,00 1.786.000,00 210 MAKASSAR MANADO 5.327.000, 00 2.909.000,00 211 MAKASSAR TIMIKA 11.723.000,00 6.567.000,00 212 MALANG BALIKPAPAN 10.108.000,00 5.134.000,00 213 MALANG BANDA ACEH 10.204.000,00 5.765.000,00 214 MALANG BANJARMASIN 8.161.000,00 4.407.000,00 215 MALANG BATAM 7.819.000,00 4.311.000,00 216 MALANG BIAK 16.087.000,00 8.482.000,00 217 MALANG JAYAPURA 16.536.000,00 9.092.000,00 218 MALANG KENDARI 10.322.000,00 5.487.000,00 219 MALANG MAKASSAR 10.129.000,00 5.166.000,00 220 MALANG MANADO 13. 167.000,00 6.311.000,00 221 MALANG MEDAN 9.958.000,00 5.145.000,00 222 MALANG PADANG 8.418.000,00 4.385.000,00 223 MALANG PALANGKARAYA 7.915.000,00 4.407.000,00 224 MALANG PALEMBANG 6.899.000,00 3.765.000,00 225 MALANG PEKANBARU 8.461.000,00 4.439.000,00 15 226 MALANG TIMIKA 15.873.000,00 8.461.000,00 227 MANADO MEDAN 15.552.000,00 7.316.000,00 228 MANADO PADANG 14.012.000,00 6.546.000,00 229 MANADO PALEMBANG 12.504.000,00 5. 926.000,00 230 MANADO PEKANBARU 14.055000,00 6.599.000,00 231 MANADO PONTIANAK 12.953.000,00 6.396.000,00 232 MANADO SEMARANG 12.504.000,00 5.851.000,00 233 MANADO SOLO 12.504.000,00 5.990.000,00 234 MANADO SURABAYA 9.937.000,00 5.262.000,00 235 MANADO TIMIKA 16.183.000,00 8.995.000,00 236 MATARAM BALIKPAPAN 10.750.000,00 5.6 15.000,00 237 MATARAM BANDA ACEH 10.846.000,00 6.246.000,00 238 MATARAM BANJARMASIN 8.803. 000,00 4.888.000,OO 239 MATARAM BATAM 8.46 1.000,00 4.803.000,00 240 MATARAM BIAK 11.552.000,00 6.546.000,00 241 MATARAM JAYAPURA 13.092.000,00 7.327.000,00 242 MATARAM YOGYAKARTA 4.417.000,00 2.781.000,00 243 MATARAM MAKASSAR 4.717.000,00 2.909.000,00 244 MATARAM MANADO 8.717.000,00 4.738.000, 00 245 MATARAM MEDAN 10.600.000,00 5.637.000,00 246 MATARAM PADANG 9.060.000,00 4.867.000,00 247 MATARAM PALEMBANG 7.551.000,00 4.246.000,00 248 MATARAM PEKANBARU 9.102.000,00 4.909.000,00 249 MATARAM PONTIANAK 8.001.000,00 4.706.000,00 250 MATARAM SURABAYA 3.829.000,00 2.321.000,00 251 MEDAN BANDA ACEH 3.466. 000,00 2. 193.000,00 252 MEDAN MAKASSAR 12.514.000,00 6. 172.000,00 253 MEDAN PONTIANAK 9.733.000,00 5. 230.000,00 254 MEDAN SEMARANG 9.284.000,00 4.696.000,00 255 MEDAN SOLO 9.284.000, 00 4.835.000,00 256 MEDAN SURABAYA 10.739.000,00 5.134.000,00 257 MEDAN TIMIKA 18. 258.000,00 9.455.000,00 258 PADANG MAKASSAR 10.974.000,00 5.402.000,00 259 PADANG PONTIANAK 8.193.000,00 4.460.000,00 260 PADANG SEMARANG 7.744.000,00 3.925.000,00 261 PADANG SOLO 7.744.000,00 4. 065 . 000, 00 262 PADANG SURABAYA 9.199.000,00 4. 364. 000, 00 263 PADANG TIMIKA 16.718.000,00 8.685.000,00 16 264 PALANGKARAYA BANDA ACEH 10.546.000,00 6.022.000,00 265 PALANGKARAYA BATAM 8.161.000,00 4.578.000,00 266 PALANGKARAYA YOGYAKARTA 7.477.000,00 4.022.000,00 267 PALANGKARAYA MATARAM 8.557.000,00 4.888.000,00 268 PALANGKARAYA MEDAN 10.300.000,00 5.412.000,00 269 PALANGKARAYA PADANG 8.760.000,00 4.642.000,00 270 PALANGKARAYA PALEMBANG 7.252.000,00 4.022.000,00 271 PALANGKARAYA PEKANBARU 8.803.000,00 4.696.000,00 272 PALANGKARAYA SEMARANG 7.252.000, 00 3.947.000,00 273 PALANGKARAYA SOLO 7.252.000,00 4.086.000,00 274 PALANGKARAYA SURABAYA 8.696.000,00 4.385.000,00 275 PALEMBANG BALIKPAPAN 9.894.000,00 5. 220.000,00 276 PALEMBANG MAKASSAR 9.466.000,00 4.781.000,00 277 PALEMBANG PONTIANAK 6. 685. 000, 00 3.840.000, 00 278 PALEMBANG SEMARANG 6.236.000,00 3.305.000,00 279 PALEMBANG SOLO 6.236.000,00 3.444.000,00 280 PALEMBANG SURABAYA 7.690.000,00 3.744.000,00 281 PALEMBANG TIMIKA 15.210.000,00 8.076.000,00 282 PALU MAKASSAR 4.268.000,00 2.578.000,00 283 PALU POSO 1.957.000,00 1.423.000,00 284 PALU SORONG 6.878.000,00 3.883.000,00 285 PALU SURABAYA 6.878.000,00 3.883.000,00 286 PALU TOLI-TOLI 2.941.000,00 1.915.000,00 287 PANGKAL PINANG BALIKPAPAN 9.038.000,00 4.631.000,00 288 PANGKAL PINANG BANJARMASIN 7.091.000,00 3.915.000,00 289 PANGKAL PINANG BATAM 6.739.000,00 3.818.000,00 290 PANGKAL PINANG YOGYAKARTA 6.065.000,00 3.262.000,00 291 PANGKAL PINANG MAKASSAR 9.060.000,00 4.663.000,00 292 PANGKAL PINANG MANADO 12.097.000,00 5.808.000,00 293 PANGKAL PINANG MEDAN 8. 888. 000,00 4 .653. 000, 00 294 PANGKAL PINANG PADANG 7.337.000,00 3.883.000,00 295 PANGKAL PINANG PALEMBANG 5.829.000,00 3.262.000,00 296 PANGKAL PINANG PEKANBARU 7.391.000,00 3.936.000,00 297 PANGKAL PINANG PONTIANAK 6.279.000,00 3.733.000,00 298 PANGKAL PINANG SEMARANG 5.829.000,00 3.187.000,00 299 PANGKAL PINANG SOLO 5.829.000,00 3.326.000,00 300 PANGKAL PINANG SURABAYA 7.284.000,00 3.626.000,00 301 PEKANBARU PONTIANAK 8.247.000,00 4.514.000,00 17 Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020 302 PEKANBARU SEMARANG 7.797.000,00 3.979.000,00 303 PEKANBARU SOLO 7.797.000,00 4.118.000,00 ✓ Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). ✓ Dalam rangka melaksanakan tugas mendampingi Bupati, Ajudan Bupati dapat menggunakan kelas yang sama dengan Bupati (bisnis), apabila kursi ekonomi sudah tidak tersedia, dibuktikan dengan surat keterangan dari agen tiket resmi. BUPATI BALANGAN, ttd H. ABDUL HADI 304 PEKANBARU SURABAYA 9. 241.000,00 4.407.000,00 305 PEKANBARU TIMIKA 16.771.000,00 8.739.000,00 306 PONTIANAK MAKASSAR 9.915.000,00 5.241.000,00 307 PONTIANAK SEMARANG 6.685.000,00 3.765.000,00 308 PONTIANAK SOLO 6.685.000,00 3.904.000,00 309 PONTIANAK SURABAYA 8.140.000,00 4.204.000,00 3 10 PONTIANAK TIMIKA 15.659.000,00 8.535.000,00 311 SEMARANG MAKASSAR 9.466.000,00 4.706.000,00 312 SOLO MAKASSAR 9.466.000,00 4.845.000,00 313 SURABAYA DENPASAR 3.198.000,00 1.979.000,00 314 SURABAYA JAYAPURA 12.675.000,00 7.231.000,00 315 SURABAYA MAKASSAR 5.936.000,00 3.433.000,00 316 SURABAYA TIMIKA 11.295.000,00 6.589.000,00 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS. I. SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RILL KOP PERANGKAT DAERAH SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RILL Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ....................... NIP : ....................... Jabatan : ....................... Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor .......... tanggal ......., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1.Biaya transport dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi : No. Uraian Jumlah Total
2.Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui / Menyetujui Paringin, ................................ PA/KPA/PPTK, Pelaksana Perjalanan Dinas, .................................. ...................................... NIP. ......................... NIP. .............................. Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020 J. SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RILL KOP PERANGKAT DAERAH SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAFTAR PENGELUARAN RILL Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ....................... NIP : ....................... Jabatan : ....................... Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor .......... tanggal ......., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1.Biaya transport dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi : No. Uraian Jumlah Total
2.Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui / Menyetujui Paringin, ................................ PA/KPA/PPTK, Pelaksana Perjalanan Dinas, .................................. ...................................... NIP. ......................... NIP. .............................. BUPATI BALANGAN, ttd H. ABDUL HADI

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2025

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2025