DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 103 Tahun 2025

Nomor: 103
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 22);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

Pendahuluan BAB ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dilakukan evaluasi untuk setiap dokumen perencanaan yang sudah berjalan. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka penilaian terhadap pelaksanaan perencanaan, serta menetapkan target dan capaian kinerja untuk tahun selanjutnya dengan harapan adanya peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses perencanaan, apabila hasil kinerja suatu perangkat daerah dalam pelaksanaanya tidak/kurang baik, maka akan berdampak pada penurunan target dan capaian kinerja tahun selanjutnya begitu pula sebaliknya. Hasil evaluasi sangat penting sebagai bahan masukan suatu perangkat daerah untuk menentukan strategi dan kebijakan-kebijakan yang lebih baik kedepannya.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tujuan dan sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Bandung didasari oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi fondasi yang dibentuk demi mewujudkan visi presiden terpilih, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mencapai target dari agenda pembangunan nasional tersebut, ditetapkan 8 (delapan) skala prioritas nasional yang dikenal dengan Asta Cita, antara lain:

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah disusun setiap 1 (satu) tahun sekali dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan capaian kinerja sasaran RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bandung. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat daerah yang menjadi prioritas daerah harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Badan Pendapatan Daerah sebagai Badan yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik kepada masyarakat maupun Instansi terkait. Dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang berisi rencana dan target pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2025 diarahkan kepada pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021- 2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 103 PERATURAN B U P A T I B A N D U N G P e m e r i n t a h K a b u p a t e n B a n d u n g P E R U B A H A N R E N C A N A K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H T A H U N 2 0 2 5 B A D A N P E N D A P A T A N D A E R A H K A B U P A T E N B A N D U N G B A D A N P E N D A P A T A N D A E R A H K A B U P A T E N B A N D U N G PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN.RAYA SOREANG KM. 17 TELP. (022) 5891191-5891192-5891143-5891144 SOREANG KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR LAMPIRAN : : 188.4/Kep.95-sekret/2025 2 (DUA) TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat

(1)menyatakan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah ;
1. b.bahwa dalam penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah yang merupakan implementasi dari rencana strategis Badan Pendapatan Daerah dibutuhkan suatu Tim yang mengkoordinasikan, menyusun, dan mengkaji Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
  2. 3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  3. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  5. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 17);
  6. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
  7. 8.Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 56);
  8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 98);
  9. 10.Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1); M E M U T U S K A N : Menetapkan, KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 16 Juni 2025 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si Pembina Utama Muda NIP.196509241987021002 TEMBUSAN, disampaikan Kepada :
  10. 1.Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai Laporan);
  11. 2.Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung (Sebagai Laporan);
  12. 3.Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Bandung. LAMPIRAN I PENDAPATAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 188.4/Kep.95-sekret/2025 TANGGAL : 16 Juni 2025 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 I. II. III. IV. V. Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota : : : : : Kepala Badan Pendapatan Daerah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Perencana pada Sekretariat Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sekretariat
  13. 1.Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional
  14. 2.Kepala Bidang Pajak I
  15. 3.Kepala Bidang Pajak II
  16. 4.Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan
  17. 5.Kasubag Umum dan Kepegawaian VI. Kesekretariatan : JFU pada Sekretariat KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si Pembina Utama Muda NIP.196509241987021002 LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 188.4/Kep.95-sekret/2025 TANGGAL : 16 Juni 2025 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 TUGAS POKOK TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 I. PENGARAH Memberikan arahan kepada tim dalam melaksanakan penyusunan RENJA. II. PENANGGUNG JAWAB Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Penyusunan RENJA. III. KETUA
  18. 1.Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan RENJA.
  19. 2.Mengendalikan seluruh kegiatan penyusunan RENJA.
  20. 3.Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BAPENDA. IV. SEKRETARIS
  21. 1.Membantu ketua mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan RENJA.
  22. 2.Membantu ketua mengendalikan seluruh kegiatan penyusunan RENJA.
  23. 3.Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan RENJA kepada ketua. V. ANGGOTA
  24. 1.Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam penyusunan RENJA.
  25. 2.Memberikan arahan teknis dalam penanganan dan pengendalian dalam penyusunan RENJA.
  26. 3.Mengkaji data-data yang terkumpul sebagai bahan penyusunan PRENJA. VI. KESEKRETARIATAN
  27. 1.Menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan pelaksanaan tugas.
  28. 2.Memberikan pelayanan teknis administrasi.
  29. 3.Menyelenggarakan rapat-rapat pelaksanaan kebijkan berdasarkan petunjuk Sekretaris.
  30. 4.Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si Pembina Utama Muda NIP.196509241987021002 Ada Tidak Ada 1 2 3 4 5 6 1 Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja. ✓ 2 Pengolahan data dan informasi. ✓ 3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerahkabupaten/kota. ✓ 4 Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota. ✓ 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. ✓ 6 Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota. ✓ 7 Perumusan tujuan dan sasaran. ✓ 8 Penelaahan usulan masyarakat. ✓ 9 Perumusan kegiatan prioritas. 10 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. ✓ 10.a Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. ✓ Tidak ada Musrenbang 10.b Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. ✓ 10.c Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. ✓ 10.d Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota. ✓ 11 Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. ✓ 12 Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. ✓ 13 Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. ✓ 14 Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan. ✓ Soreang, 16 Juni 2025 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M. Si. NIP. 196509241987021002 Formulir E.70 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Hasil Pengendalian dan Evaluasi No. Jenis Kegiatan i KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung telah menyusun perubahan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 ini adalah bahan acuan/dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Hal ini merupakan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, pun bertujuan agar pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu. Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua dalam rangka pelaksanaan tugas dan amanah. Soreang, 16 Juni 2025 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si. Pembina Utama Muda/ IV c NIP. 196509241987021002 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................... …i DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ..ii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. ..3 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................... ..….3 1.2 Landasan Hukum .................................................................................................................6 1.3 Maksud dan Tujuan ...........................................................................................................12 1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................................13 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU… ......... 15 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..............................................................................................................15 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .............................................................26 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....................................................................34 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ..................................................................44 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .............................. ……...58 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat .............................58 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .............................................................59 3.3 Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan ...................................................................66 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ................. 82 BAB V PENUTUP ............................................................................................................ 92 3 Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :
  31. 1.Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
  32. 2.Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R- APBD);
  33. 3.Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
  34. 4.Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua 4 sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa BAPPERIDA menyiapkan RKPD Perubahan sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa BAPPERIDA menyusun RKPD Perubahan, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kab. Bandung Tahun 2005 - 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 merujuk pada rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2021- 2026 Kabupaten Bandung. BAPPERIDA bertugas mengkoordinasikan penyusunan RKPD Perubahan dan selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir RKPD di dalam Musrenbang RKPD. Lebih lanjut RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025. Penyusunan RKPD Perubahan tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati Bandung Nomor DL.03.01/ 4382 / BAPPERIDA tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah dan RKPD. 5 Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Musrenbang kecamatan Musrenbang Desa Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj- SKPD oleh Kepala SKPD Renja SKPD · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa Perumusan kegiatan prioritas Penelaahan usulan kegiatan masyarakat Penelaahan Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda Pengolahan data dan informasi penentuan isu-Isu penting penyelengga- raan tugas dan fungsi SKPD Analisis Gambaran pelayanan SKPD Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD Perumusan Tujuan dan sasaran Penyempurnaan Rancangan Renja Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD Penyusunan Rancangan RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD Perumusan Rancangan Akhir RKPD PerKDH RKPD Kab./Kota PENYUSUNAN RKPD Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota Verifikasi Rancangan Renja SKPD sesuai Tidaksesuai KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD Penyusunan KUA dan PPAS Persiapan Penyusunan Renja-SKPD Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah, ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah 2021 – 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya, dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Tahun 2025. Penjabaran yang dimaksud, menitik beratkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas lingkup Perangkat Daerah yang menunjang pembangunan tahunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah, RPJP serta RPJMD, begitupun dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan Tahun 2025 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan pencapaian target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021- 2026. Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagaimana tercantum dalam gambar berikut ini : Gambar I.1 Gambar Alur Renja 6 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah :
  35. 1.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  36. 2.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6 berbunyi bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
  37. 3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  38. 4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  39. 5.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  40. 6.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  41. 7.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  42. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7
  43. 9.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  44. 10.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  45. 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  46. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  47. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  48. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  49. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  50. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  51. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  52. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 8 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  53. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  54. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
  55. 21.Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  56. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
  57. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
  58. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025;
  59. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung nomor 15 tahun 2018);
  60. 26.Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026;
  61. 27.Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 75);
  62. 28.Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung.
  63. 29.Surat Edaran Bupati Bandung Nomor DL.03.01/ 4382 / BAPPERIDA tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025; 9 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah. Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati Bandung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Tahun 2021 merupakan tahun ke-1 (satu) dari pelaksanaan Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Peraturan Bupati Bandung Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
  64. 1.Kepala Badan
  65. 2.Sekretaris membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah; 3) Perencana Ahli Muda ‘3. Bidang sebanyak 4 Bidang yaitu :
  66. 1.Bidang P2O : 1). Sub Bidang Perencanaan Pendapatan; 2). Sub Bidang Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; 3). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
  67. 2.Bidang Penagihan, membawahkan : 1). Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; 2). Sub Bidang Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; 3). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
  68. 3.Bidang Pajak I, membawahkan : 1). Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak I; 2). Sub Bidang Penetapan Pajak I; 3). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
  69. 4.Bidang Pajak II, membawahkan : 1). Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak II; 2). Sub Bidang Penetapan Pajak II; 3). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
  70. 5.UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Soreang, membawahkan : 1). Sub Bagian Tata Usaha. 10
  71. 6.UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II Dayeuhkolot, membawahkan : 1). Sub Bagian Tata Usaha.
  72. 7.UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay, membawahkan : 1). Sub Bagian Tata Usaha.
  73. 8.UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya, membawahkan : 1). Sub Bagian Tata Usaha.
  74. 9.UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek, membawahkan : 1). Sub Bagian Tata Usaha. Adapun kewenangan urusan Badan Pendapatan Daerah di Tahun 2025, meliputi: Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, urusan SKPD Badan Pendapatan Daerah (URUSAN RUTIN) terdiri dari 1 (satu) program yaitu Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari beberapa Kegiatan yaitu : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :
3. a.Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
4. b.Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
5. c.Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD
6. d.Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
7. e.Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD
8. f.Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD
9. g.Evaluasi kinerja perangkat daerah
10. h.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
11. i.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :
12. a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13. b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
14. c.Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
15. d.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :
16. a.Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
17. b.Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada 11 SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :
18. a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
19. b.Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
20. c.Pemulangan Pegawai yang Pensiun
21. d.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
22. e.Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya:
23. a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
24. b.Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25. c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
26. d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27. e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28. f.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
29. g.Penyediaan Bahan/Material
30. h.Fasilitasi Kunjungan Tamu
31. i.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
32. j.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :
33. a.Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
34. b.Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan
35. c.Pengadaan Mebel
36. d.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :
37. a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
38. b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39. c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :
40. a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
41. b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
42. c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
43. d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
44. e.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :
45. a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Urusan Wajib terdiri dari 1 (Satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki 1 (Satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :
46. a.Perencanaan pengelolaan pajak daerah
47. b.Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
48. c.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang
49. d.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot
50. e.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay
51. f.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya
52. g.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek
53. h.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
54. i.Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
55. j.Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
56. k.Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
57. l.Penetapan Wajib Pajak Daerah
58. m.Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
59. n.Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
60. o.Penagihan Pajak Daerah
61. p.Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
62. q.Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
63. r.Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.3 Maksud dan Tujuan Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang mana dimaksudkan untuk : 13
64. a.Memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
65. b.Memberikan acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
66. c.Memberikan acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam mengevaluasi pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan;
67. d.Memberikan acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam menetapkan asumsi ketercapaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung sampai dengan akhir tahun anggaran 2024; Renja Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan tujuan untuk menghitung proyeksi kebutuhan, besaran target pada tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun rencana, sesuai dengan tugas fungsi dan tata kerja serta kewenangan Perangkat Daerah pada Tahun 2025. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini sebagai berikut : 1.1 Latar Belakang Memuat pengertian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Visi, Misi Perangkat Daerah sesuai Renstra serta proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK baru, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 14 BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu BAB ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan, meliputi : 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD; 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah BAB ini berisi Program dan Kegiatan Tahun 2025 serta Permasalahan dan Upaya Penanganan, meliputi : 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah; 3.3 Program dan Kegiatan. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 berpedoman pada hasil pencapaian kinerja badan selama 3 tahun kebelakang sampai dengan tahun n-1, dimulai dari tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah periode 2021-2026. Berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah (PD) selama 3 tahun kebelakang (Tahun 2022 s/d Tahun 2024), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung memiliki tingkat capaian realisasi sebesar 62,03% untuk Capaian Nilai SAKIP BAPENDA, Capaian Persentase Aset Dalam Kondisi Baik sebesar 64,37%, Capaian Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 60,86% dan Capaian Nilai IKM sebesar 61,55% sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 di Kabupaten Bandung. 16 Tabel II.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung Badan Pendapatan Daerah Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 5 2 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai SAKIP - Aset dalam Kondisi Baik - 401,50 -435 Poin % - 81,66 -100 Poin % - 81,66 - 85,00 Poin % - 83,40 -94 Poin % -102.13% -109,30% -84 -86 Poin % - 249,06 -280 Poin % -62,03% -64,37% 5 2 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 300 % 60% 5 2 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 12 Dokumen 60% 5 2 1 2,01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 5 2 1 2,01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 5 2 1 2,01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 5 2 1 2,01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 5 2 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 12 Laporan 60% 5 2 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 5 2 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah 500 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 300 % 60% 5 2 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 512 Orang/Bulan 104 Orang/Bulan 104 Orang/Bulan 104 Orang/Bulan 100% 104 Orang/Bulan 312 Orang/Bulan 61% 5 2 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 5 2 1 2,02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 33% 5 2 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 9 Dokumen 60% 5 2 1 2,02 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 300 % 0 % 0 % 0 % 100% 100 % 100 % 33% 5 2 1 2,03 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 33% 18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 5 2 1 2,03 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 33% 5 2 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah 500 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 300 % 60% 5 2 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 6 Paket 60% 5 2 1 2,05 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 33% 5 2 1 2,05 6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 2 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 1 Orang 1 Orang 50% 5 2 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 900 Orang 180 Orang 180 Orang 180 Orang 100% 180 Orang 540 Orang 60% 5 2 1 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 900 Orang 180 Orang 180 Orang 180 Orang 100% 180 Orang 540 Orang 60% 5 2 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 500 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 300 % 60% 5 2 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 60% 5 2 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 100% 5 Paket 15 Paket 60% 5 2 1 2,06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 100% 3 Paket 9 Paket 60% 19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 5 2 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 60% 5 2 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 60% 5 2 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 12 Dokumen 60% 5 2 1 2,06 7 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0% 1 Paket 1 Paket 33% 5 2 1 2,06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60% 5 2 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60% 5 2 1 2,06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 100% 5 2 1 2,08 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 300 % 0 % 0 % 0 % 100% 100 % 100 % 33% 5 2 1 2,08 1 Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 Unit 33% 5 2 1 2,08 2 Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 Unit 33% 5 2 1 2,08 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0% 1 Paket 1 Paket 33% 5 2 1 2,08 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 Unit 33% 5 2 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 500 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 300 % 60% 20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 5 2 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60% 5 2 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60% 5 2 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60% 5 2 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 500 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 300 % 60% 5 2 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 3 Unit 60% 5 2 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 630 Unit 126 Unit 126 Unit 126 Unit 100% 126 Unit 378 Unit 60% 5 2 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 330 Unit 66 Unit 66 Unit 66 Unit 100% 66 Unit 198 Unit 60% 5 2 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 3 Unit 60% 5 2 1 2,09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 3 Unit 60% 21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 5 2 4 0 0 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM 254,25 417,5 % Poin - 55,01 - 83,49 % Poin - 50,27 - 83,00 % Poin - 49,43 - 89,49 % Poin 100% - 50,30 -84 % Poin - 154,74 - 256,98 % Poin 60,86% 61,55% 5 2 4 2,01 0 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Prosentase Target Pajak Daerah 500 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 300 % 60% 5 2 4 2,01 1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 60% 5 2 4 2,01 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 15 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 9 Dokumen 60% 5 2 4 2,01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60% 5 2 4 2,01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60% 5 2 4 2,01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60% 5 2 4 2,01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60% 5 2 4 2,01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60% 5 2 4 2,01 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 45 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 100% 9 Unit 27 Unit 60% 22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 5 2 4 2,01 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 40 Jenis Pajak 8 Jenis Pajak 8 Jenis Pajak 8 Jenis Pajak 100% 8 Jenis Pajak 24 Jenis Pajak 60% 5 2 4 2,01 6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 5 2 4 2,01 7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 10 Jenis Pajak 2 Jenis Pajak 2 Jenis Pajak 2 Jenis Pajak 100% 2 Jenis Pajak 6 Jenis Pajak 60% 5 2 4 2,01 8 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 5 2 4 2,01 9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 70 Layanan 14 Layanan 14 Layanan 14 Layanan 100% 14 Layanan 42 Layanan 60% 5 2 4 2,01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 60% 5 2 4 2,01 11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 50 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 100% 10 Dokumen 30 Dokumen 60% 5 2 4 2,01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 60% 5 2 4 2,01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 5 2 4 2,01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 23 Berdasarkan tabel T-C.29 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah selama 3 tahun kebelakang sampai dengan Tahun 2024 mempunyai 2 Program yang terdiri dari :
  1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 kegiatan dengan tingkat capaian realisasi untuk Nilai SAKIP Bapenda sebesar 62,03% dan untuk Persentase Aset dalam Kondisi Baik sebesar 64,37% dengan rincian kegiatan yang terdiri dari :
68. a.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 7 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
69. b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki 4 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
70. c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki 2 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 33%.
71. d.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki 5 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
72. e.Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki 10 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
73. f.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 4 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 33%.
74. g.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 3 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
75. h.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 5 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
  1. 2.Program Pendapatan Daerah dengan jumlah 1 kegiatan dengan tingkat capaian untuk Indikator Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah realisasi sebesar 60,86% dan Nilai IKM realisasi capaian sebesar 61,55%, yang terdiri dari 14 Sub Kegiatan yaitu :
76. a.Perencanaan pengelolaan pajak daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
77. b.Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
78. c.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
79. d.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
80. e.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
81. f.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%. 24
82. g.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
83. h.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
84. i.Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
85. j.Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
86. k.Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
87. l.Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
88. m.Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
89. n.Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
90. o.Penagihan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
91. p.Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
92. q.Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
93. r.Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%. Untuk mengetahui strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maka dilakukan analisis kemampuan organisasi dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats), baik terhadap kondisi organisasi institusi maupun terhadap program dan kegiatan yang dilakukan. A. Kekuatan (Strength):
  1. 1.Memiliki legalitas organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung nomor 15 tahun 2018), dan diantaranya membentuk Badan Pendapatan Daerah;
  2. 2.Memiliki alokasi anggaran belanja langsung berdasarkan DPA untuk tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp77.985.946.227,00 dan untuk tahun 2024 sebesar Rp87.069.234.473,00 (APBD) yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah terdiri dari Belanja 25 Program/Kegiatan Rutin Perangkat Daerah sebesar Rp66.014.853.013,00 dan Belanja Program/Kegiatan Urusan sebesar Rp21.054.381.460,00 Selanjutnya untuk anggaran Tahun 2025 memiliki Perubahan Rencana Kerja sebesar Rp. 95.563.926.661,00 pada RKPD Perubahan Tahun 2025.
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah memiliki struktur organisasi terdiri dari : 1 Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang, 8 (Delapan) Kasubbid, 1 (satu) Kasubag, 1 (satu) Perencana Ahli Muda, 5 (lima) Analis Keuangan Pusat dan Daerah 5 (lima) Kepala UPTD dan 5 (lima) Kasubag Tata Usaha UPTD dan total sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Staf/JFU dengan total karyawan Badan Pendapatan Daerah Desember Tahun 2023 adalah PNS sebanyak 105 orang. Sedangkan untuk Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 93 orang dan 12 orang Tenaga Ahli;
  4. 4.Badan Pendapan Daerah latar belakang pendidikan SDM yang bervariasi, terdiri dari 12 orang dengan jenjang pendidikan S2, 53 orang dengan jenjang pendidikan S1, 8 orang dengan jenjang pendidikan D3, 31 orang dengan jenjang pendidikan SMU/SMK dan 1 orang dengan jenjang pendidikan SLTP/SMP;
  5. 5.Badan Pendapatan Daerah berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung;
  6. 6.Memiliki 9 unit mobil Mobil Layanan Pajak Daerah, Mobil Mini Bus Satgas Penagihan (Hiace) 1 Unit, 1 unit pick up, 4 unit Mobil (Grandmax) untuk Penagihan oleh Satgas Penagihan sehingga jumlah kendaraan dinas operasional Pajak Daerah sebanyak 15 unit;
  7. 7.Memiliki Kepala Dusun (Kadus) sebanyak 1.095 Orang, Kolektor Pajak sebanyak 280 Orang dan 4.235 Orang Kader Pendapatan Daerah sebagai Penyampaian SPPT Pajak II (PBB dan BPHTB) di Desa dan Kecamatan;
  8. 8.Memiliki dokumen RENSTRA 2021 - 2026 dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman sinergitas program pendanaan lima tahunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung;
  9. 9.Memiliki beberpa aplikasi yang akan menunjang terhadap Optimalisasi Pendapatan Daerah yaitu : A. Asiknya BEDAS (Aplikasi Sistem Insentif dan Kehadiran Yang BErbasis hasil Dan Kinerja non ASn); B. SIP PAD (Sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah); C. E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah); D. E-PBB; E. SIM BPHTB/Si BEDAS TANGGUH; F. Payment Channel; G. PAT Online. 26 Kelemahan (Weaknessess):
  10. 1.Tidak optimalnya kinerja yang dilakukan karena terjadinya ketimpangan, tumpang tindih, dan masih kurang jelasnya Tupoksi perbidang;
  11. 2.Kecenderungan menurunnya kualitas sumber daya manusia dengan kualifikasi teknis, karena para tenaga teknis yang berpengalaman sudah mulai banyak yang memasuki usia pensiun dan tidak segera tergantikan;
  12. 3.Ruang kerja para karyawan relatif sempit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  13. 4.Belum optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Pajak Daerah;
  14. 5.Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. B. Peluang (Opportunities)
  15. 1.Dengan luas wilayah 176.238,67 Ha, Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten dengan wilayah yang sangat luas di Jawa Barat. Hal ini menyebabkan Kabupaten Bandung mempunyai potensi fleksibilitas pengembangan wilayah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
  16. 2.Letak Kabupaten Bandung berbatasan dengan ibukota Propinsi Jawa Barat. Hal ini berarti jarak ke pusat perniagaan dan pusat pertumbuhan provinsi cukup dekat. C. Ancaman (Threats)
  17. 1.Terlambatnya rekruitmen tenaga akhli teknis/lapangan dapat berpotensi pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan;
  18. 2.Minimnya diklat teknis dapat memperparah kesenjangan alih pengetahuan dan peningkatan kapasitas karyawan;
  19. 3.Sumber pendapatan yang merupakan faktor kunci dalam peningkatan pembangunan di kabupaten Bandung;
  20. 4.Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  21. 5.Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban;
  22. 6.Resiko Kebocoran dalam Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, sebagai Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi Urusan Penunjang Keuangan. Berdasarkan Renstra periode 2025-2029, sasaran Badan Pendapatan 27 Daerah Kabupaten Bandung adalah meningkatnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung adalah salah satu badan yang melakukan pelayanan kepada Perangkat Daerah maupun langsung kepada masyarakat, yaitu memungut dan menerima pembayaran Pajak Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa BAPENDA mempunyai peran strategis sebagai Perangkat Daerah (PD) juga sebagai Koordinator yang melaksanakan penyusunan rancangan akhir peraturan daerah tentang APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hasil analisa pelayanan di Badan Pendapatan Daerah terdapat indikator kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut : INDIKATOR KEGIATAN & SUB KEGIATAN TAHUN 2024 dan 2025 :
  23. 1.Prosentase Permenuhan Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  24. 2.Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  25. 3.Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  26. 4.Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  27. 5.Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  28. 6.Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
  29. 7.Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  30. 8.Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  31. 9.Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
  32. 10.Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa oleh lingkup Perangkat Daerah
  33. 11.Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah
  34. 12.Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
  35. 13.Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  36. 14.Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 28
  37. 15.Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  38. 16.Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  39. 17.Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  40. 18.Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  41. 19.Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
  42. 20.Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
  43. 21.Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  44. 22.Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan
  45. 23.Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
  46. 24.Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  47. 25.Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  48. 26.Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
  49. 27.Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
  50. 28.Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
  51. 29.Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
  52. 30.Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
  53. 31.Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
  54. 32.Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan
  55. 33.Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  56. 34.Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  57. 35.Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  58. 36.Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  59. 37.Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
  60. 38.Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan
  61. 39.Jumlah Paket Mebel yang disediakan
  62. 40.Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
  63. 41.Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  64. 42.Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  65. 43.Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
  66. 44.Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 29
  67. 45.Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
  68. 46.Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
  69. 47.Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
  70. 48.Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
  71. 49.Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
  72. 50.Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
  73. 51.Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  74. 52.Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  75. 53.Jumlah Target Pajak Daerah
  76. 54.Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I
  77. 55.Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II
  78. 56.Jumlah Penerimaan Piutang Pajak Daerah
  79. 57.Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
  80. 58.Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
  81. 59.Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang
  82. 60.Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot
  83. 61.Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay
  84. 62.Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya
  85. 63.Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek
  86. 64.Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
  87. 65.Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
  88. 66.Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
  89. 67.Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya
  90. 68.Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
  91. 69.Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
  92. 70.Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi
  93. 71.Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 30
  94. 72.Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
  95. 73.Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
  96. 74.Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Keberhasilan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 ditentukan dari hasil Analisis Kinerja Pelayanan pada BAPENDA yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan, dapat dilihat pada tabel II.2 (T-C.30). Pada tabel T-C.30 dapat digambarkan bahwa Proyeksi Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu indikator Nilai SAKIP BAPENDA dan Presentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tidak hanya itu, Proyeksi Capaian Kinerja untuk indikator Persentase Aset dalam Kondisi Baik dan Nilai IKM juga mengalami peningkatan dari Tahun 2023 s/d Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja dan target proyeksi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 diukur dari hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 s.d 2024 sesuai dengan tabel II.2 (T-C.30), sebagai bahan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah. 31 TABEL T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung NO Indikator SPM/Standar Nasional IKK Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Nilai SAKIP BAPENDA Poin 81,66 83,40 84,00 84,50 83,40 85,20 81,86 81,96 2 Persentase Aset dalam Kondisi Baik Persen (%) 86,00 87,00 88,00 89,00 94,00 96,83 88,00 89,00 3 Nilai IKM Poin 83,00 83,50 84,00 84,50 89,49 89,80 84,00 84,50 4 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Persen (%) 50,27 50,30 50,35 50,40 50,20 50,48 51,43 51,94 IKU Bapenda 5 Persentase Pemuktahiran Potensi Pajak Daerah Persen (%) 2,20 2,30 2,40 2,50 2,44 2,47 2,40 2,50 6 Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap PDB menurut sumbernya Pendapatan Pemerintah Daerah Sebagai Proporsi Terhapdap PDB Persen (%) 0,84 0,85 0,86 0,87 0,84 0,90 0,86 0,87 SDG's 7 Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDB Pendapatan Pajak Pemerintah Daerah Sebagai Proporsi Terhapdap PDB Persen (%) 0,41 0,42 0,43 0,44 0,41 0,45 0,43 0,44 SDG's 32 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pendapatan Daerah menghadapi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, antara lain :
  97. 1.Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai standar kebutuhan unit kerja dan belum optimalnya penempatan Sumber Daya Aparatur pada masing- masing unit kerja BAPENDA yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi;
  98. 2.Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi elektronik pelayanan secara online;
  99. 3.Belum optimalnya kualitas pelayanan pajak daerah;
  100. 4.Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak;
  101. 5.Belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pajak daerah;
  102. 6.Belum optimalnya penyelesaian piutang pemerintah daerah. Selanjutnya selain isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah menghadapi hambatan-hambatan yang cukup berarti yaitu :
  103. 1.Terbatasnya jumlah tenaga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk pendataan sumber pendapatan pajak daerah;
  104. 2.Belum optimalnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya;
  105. 3.Belum optimalnya penerapan sanksi bagi WP maupun bagi karyawan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
  106. 4.Belum optimalnya pendataan potensi objek pajak daerah;
  107. 5.Terbatasnya SDM yang memenuhi kualifikasi ahli dalam mengelola BPHTB dan PBB-P2;
  108. 6.Terbatasnya lembaga yang menyelenggarakan Diklat/Bimtek PBB. Dalam meningkatkan pelayanan, Badan Pendapatan Daerah menghadapi berbagai tantangan seperti :
  109. 1.Belum optimalnya kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja dan belum optimalnya penempatan SDM pada masing-masing unit kerja BAPENDA sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi;
  110. 2.Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
  111. 3.Belum optimalnya kualitas pelayanan pajak daerah dan pelayanan administrasi perbendaharaan;
  112. 4.Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, dan operasional pajak daerah;
  113. 5.Belum optimalnya sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan daerah; 33
  114. 6.Belum adanya Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan (Akuntan, Penilai PBB P2, Juru Sita Pajak);
  115. 7.Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
  116. 8.Belum optimalnya penerimaan pajak daerah. Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :
  117. 1.Adanya potensi pendapatan yang cukup besar di Kabupaten Bandung;
  118. 2.Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan, pelaporan dan informasi keuangan daerah;
  119. 3.Adanya reformasi birokrasi disegala bidang, termasuk pengelolaan keuangan;
  120. 4.Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  121. 5.Adanya perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung. Berdasarkan analisis dari tantangan dan peluang dalam pelayanan SKPD, maka ditindaklanjuti dengan perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2025 yang direncanakan, yaitu :
  122. 1.Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal yang ada di Lingkungan Pemda Kabupaten Bandung maupun di luar Pemda Kabupaten Bandung;
  123. 2.Peningkatan sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas dan kualitas bagi pegawai BAPENDA;
  124. 3.Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak dan pelayanan administrasi pelayanan perbendaharaan;
  125. 4.Peningkatan pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional pajak daerah dengan memanfaatkan potensi pendapatan antara lain dari sektor pajak yang cukup besar di Kabupaten Bandung;
  126. 5.Pengangkatan pegawai dari BAPENDA untuk memegang Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan (Akuntan, Penilai PBB P2 dan Juru Sita) dengan SK Bupati;
  127. 6.Pengoptimalisasian pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
  128. 7.Pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah. 34 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Pada sub bagian ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) awal dibandingkan dengan RKPD hasil analisis kebutuhan perangkat daerah. Hal ini harus dilaksanakan karena terdapat perbedaan pada angka pagu indikatif/dana kebutuhan yang terjadi dengan adanya beberapa kegiatan yang memerlukan dana lebih, sehingga anggaran pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 110.190.975.907,00 sementara hasil analisis yang dibutuhkan pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar Rp. 95.563.926.661,00. Selain itu, ada beberapa anggaran yang juga disesuaikan dengan kebutuhan belanja untuk penyesuaian anggaran belanja SKPD Tahun 2025. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan dengan dana yang sesuai kebutuhan di Badan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
  129. 1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah membutuhkan pagu sebesar Rp. 1.096.633.812,00.
  130. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah membutuhkan pagu sebesar Rp. 54.328.870.787,00.
  131. 3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah membutuhkan pagu sebesar Rp. 7.806.450,00.
  132. 4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah membutuhkan pagu sebesar Rp. 362.998.800,00.
  133. 5.Administrasi Umum Perangkat Daerah membutuhkan pagu sebesar Rp.3.577.175.701,00.
  134. 6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah membutuhkan pagu sebesar Rp. 1.448.048.976,00.
  135. 7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah membutuhkan pagu sebesar Rp. 8.411.830.819,00.
  136. 8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah membutuhkan pagu sebesar Rp 2.664.839.860,00.
  137. 9.Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membutuhkan pagu sebesar Rp. 1.092.634.683,00.
  138. 1.Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah membutuhkan pagu sebesar Rp. 22.573.086.773,00. Untuk lebih jelasnya, review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan dana yang sesuai dengan kebutuhan dapat dilihat pada Tabel II.3 (T-C.31) berikut ini : 35 Tabel TC.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung Badan Pendapatan Daerah No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Setelah Pemetaan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab.Bandung - Nilai SAKIP - Aset dalam Kondisi Baik - 85,6 poin - 88,00 81.102.582.489,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab.Bandung - Nilai SAKIP - Aset dalam Kondisi Baik - 85,6 poin - 88,00 72.990.839.888,00 2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 1.190.484.937,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 1.096.633.812,00 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 835.936.397,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 777.361.397,00 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 6.990.000,00 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 12.975.625,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 7.720.000,00 6 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 6.840.000,00 36 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Setelah Pemetaan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 7.140.000,00 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Bulan 230.634.790,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 228.146.790,00 9 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 25.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 15.760.000,00 10 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 27.962.500,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 27.962.500,00 11 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab.Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 44 Data 27.975.625,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab.Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 44 Data 18.713.125,00 12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah 100% 61.537.258.647,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah 100% 54.328.870.787,00 13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab.Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 105 Orang 61.383.378.022,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab.Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 104 Orang/bulan 54.203.988.287,00 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Dokumen 31.275.625,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 18.926.000,00 37 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Setelah Pemetaan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kab.Bandung Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.500.000,00 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kab.Bandung Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.500.000,00 16 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 3 Dokumen 120.105.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 18 Laporan 103.456.500,00 17 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 140.525.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 7.806.450,00 18 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab.Bandung Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab.Bandung Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.678.750,00 19 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 40.525.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2.127.700,00 20 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah 100% 729.998.800,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah 100% 362.998.800,00 21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab.Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 264.950.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab.Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 264.950.000,00 22 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab.Bandung Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 168.015.300,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab.Bandung Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 68.015.300,00 38 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Setelah Pemetaan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Kab.Bandung Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang 95.000.000,00 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Kab.Bandung Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang 0,00 24 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab.Bandung Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 180 Orang 172.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab.Bandung Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 180 Orang 0,00 25 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab.Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 180 Orang 30.033.500,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab.Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 180 Orang 30.033.500,00 26 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 3.665.838.301,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 3.577.175.701,00 27 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 206.909.800,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 206.909.800,00 28 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab.Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 288.020.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab.Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 288.020.000,00 29 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab.Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 736.804.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab.Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 736.804.500,00 30 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.284.119.700,50 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.430.245.900,50 31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab.Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 405.029.950,50 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab.Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 405.029.950,50 32 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab.Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 57.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab.Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 57.000.000,00 33 Penyediaan Bahan/Material Kab.Bandung Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 263.093.100,00 Penyediaan Bahan/Material Kab.Bandung Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 224.933.100,00 39 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Setelah Pemetaan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab.Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 25.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab.Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 25.000.000,00 35 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 394.861.250,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 199.517.450,00 36 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 3.715.000,00 37 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 1.467.321.376,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20% 1.448.048.976,00 38 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab.Bandung Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 5.000,00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab.Bandung Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 5.000,00 39 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab.Bandung Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 5.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab.Bandung Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 5.000,00 40 Pengadaan Mebel Kab.Bandung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 109.523.000,00 Pengadaan Mebel Kab.Bandung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 109.523.000,00 41 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab.Bandung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.357.788.376,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab.Bandung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.338.515.976,00 42 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 8.176.550.845,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 8.411.830.819,00 43 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 37.520.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 28.000.000,00 40 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Setelah Pemetaan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 44 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab.Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan 670.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab.Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 669.999.974,00 45 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab.Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 bulan 7.469.030.845,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab.Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 7.713.830.845,00 46 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 3.101.969.900,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 2.664.839.860,00 47 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab.Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 26.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab.Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 26.000.000,00 48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab.Bandung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 126 Unit 248.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab.Bandung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 126 Unit 153.900.000,00 49 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab.Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 66 Unit 520.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab.Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 66 Unit 437.670.000,00 50 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.539.969.900,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.184.997.460,00 51 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab.Bandung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 768.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab.Bandung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 862.272.400,00 41 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Setelah Pemetaan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 52 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100% 1.092.634.683,00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100% 1.092.634.683,00 53 Penyediaan Gaji dan Tunjangan kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kab.Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 1.092.634.683,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kab.Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 1.092.634.683,00 54 Jumlah 1 81.102.582.489,00 Jumlah 1 72.990.839.888 55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kab.Bandung -Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah -Nilai IKM 50,35% 84% 29.088.393.418,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kab.Bandung -Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah -Nilai IKM 50,35% 84% 22.573.086.773,00 56 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Kab.Bandung Prosentase Target Pajak Daerah 100% 29.088.393.418,00 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Kab.Bandung Jumlah Target Pajak Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah penerimaan piutang pajak daerah 740.425.300.000,00 295.855.700.000,00 328.091.200.000,00 26.320.000.000,00 22.573.086.773,00 57 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 955.328.933,00 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 4 Dokumen 650.638.033,00 58 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 3 Aplikasi 693.779.713,00 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 3 Dokumen 451.472.413,00 59 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang 12 bulan 833.029.070,00 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang 12 Laporan 690.321.945,00 42 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Setelah Pemetaan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 60 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot 12 bulan 583.567.470,00 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot 12 Laporan 350.719.945,00 61 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay 12 bulan 583.430.070,00 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay 12 Laporan 312.700.945,00 62 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya 12 bulan 643.466.670,00 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya 12 Laporan 282.697.945,00 63 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek 12 bulan 553.427.070,00 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek 12 Laporan 282.697.945,00 64 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 9 unit 1.131.006.800,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 9 Unit 139.896.780,00 65 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 8 Jenis Pajak 1.812.884.400,00 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 8 Laporan 1.086.566.400,00 66 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Dokumen 799.666.301,00 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 412.950.151,00 43 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Setelah Pemetaan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 67 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kab.Bandung Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 2 Jenis Pajak 15.894.729.750,00 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kab.Bandung Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 2 Obyek Pajak 15.298.654.750,0 0 68 Penetapan Wajib Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 1.100.764.101,00 Penetapan Wajib Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 672.648.001,00 69 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1 Dokumen 100.000.000,00 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 14 Layanan 75.950.000,00 70 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 2 Dokumen 150.000.000,00 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 2 Dokumen 143.550.000,00 71 Penagihan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 1.695.129.100,00 Penagihan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 984.241.600,00 72 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 2 Dokumen 408.566.870,00 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen 222.701.870,00 73 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 1.139.617.100,00 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 504.678.050,00 74 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 10.000.000,00 Jumlah 2 29.088.393.418,00 Jumlah 2 22.573.086.773,00 J U M L A H T O T A L 110.190.975.907,00 J U M L A H T O T A L 95.563.926.661,00 44 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Renja BAPENDA dapat ditelaah bahwa setiap program dan kegiatan dapat terakomodir secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2025. Untuk lebih jelasnya, berikut rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2025 hasil review Rancangan Akhir RKPD Perubahan pada tabel II.4 (T-C.32) : Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung Badan Pendapatan Daerah No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Voume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab.Bandung - Nilai SAKIP - Aset dalam Kondisi Baik - 85,6 poin - 88,00 2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah 100% 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Bulan 9 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 10 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 11 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab.Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 44 Data 12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah 100% 45 No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Voume Catatan 1 2 3 4 5 6 13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab.Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 105 Orang 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Dokumen 15 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kab.Bandung Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 16 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Dokumen 17 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 18 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab.Bandung Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 19 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 20 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah 100% 21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab.Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 22 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab.Bandung Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 23 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Kab.Bandung Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang 24 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab.Bandung Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 180 Orang 25 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kab.Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 180 Orang 26 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 27 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 28 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab.Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 29 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab.Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 30 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 46 No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Voume Catatan 1 2 3 4 5 6 31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab.Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 32 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab.Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 33 Penyediaan Bahan/Material Kab.Bandung Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 34 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab.Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 35 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab.Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 36 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab.Bandung Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 37 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20% 38 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab.Bandung Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 39 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab.Bandung Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 40 Pengadaan Mebel Kab.Bandung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 41 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab.Bandung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 42 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 43 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 44 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab.Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan 45 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab.Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 bulan 46 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 47 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab.Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab.Bandung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 126 Unit 47 No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Voume Catatan 1 2 3 4 5 6 49 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab.Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 66 Unit 50 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 51 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab.Bandung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 52 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Bandung Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100% 53 Penyediaan Gaji dan Tunjangan kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kab.Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 54 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kab.Bandung - Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM -50,35% -84 55 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Kab.Bandung Jumlah Target Pajak Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah penerimaan piutang pajak daerah 740.425.300.000,00 295.855.700.000,00 328.091.200.000,00 26.320.000.000,00 56 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 4 Dokumen 57 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 3 Dokumen 58 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 59 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 9 Unit 60 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 8 Laporan 61 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 62 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kab.Bandung Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 2 Obyek Pajak 63 Penetapan Wajib Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 64 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 14 Layanan 65 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 2 Dokumen 48 No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Voume Catatan 1 2 3 4 5 6 66 Penagihan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 67 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen 68 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kab.Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 69 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Kab.Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan Rencana Kinerja Tahunan SKPD/PD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Berdasarkan hasil kajian evaluasi internal kami, maka ada perubahan/perbaikan untuk tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan Badan, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah ditunjang dengan efektivitas penggunaan berbagai sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang meliputi dana, SDM, peralatan dan waktu pelaksanaannya. Anggaran Badan Anggaran Program yang menunjang terhadap indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 95.563.926.661,00. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2023 sebanyak 105 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan serta pendidikan sebagai berikut : 49 Berdasarkan Golongan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a Golongan I/d 1 orang 0 orang 5 orang 16 orang 17 orang 16 orang 36 orang 14 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang J u m l a h 105 orang Berdasarkan Jenis Jabatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kepala Badan (Eselonering II c) Sekretaris (Eselonering III a) Kepala Bidang (Eselonering III b) Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a) Kepala Seksi (Eselonering IV a) Kepala UPTD (Eselonering IV a) Kepala Sub Bagian pada UPTD (Eselonering IV b) Kelompok Jabatan Fungsional Umum Tertentu Pelaksana (Staf) / JFU 1 orang 1 orang 4 orang 3 orang 12 orang 5 orang 5 orang - orang 74 orang J u m l a h 105 orang 50 Berdasarkan Jenis Pendidikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Pasca Sarjana Sarjana Diploma IV Diploma III Diploma II Diploma I SLTA Kejuruan SLTA UMUM SLTP SD 12 orang 53 orang - orang 8 orang - orang - orang - orang 31 orang 1 orang - orang J u m l a h 105 orang Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung
94. a.Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang terdapat di BAPENDA terdiri dari PNS dan Non PNS yang dirinci berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis pendidikan yang diikuti, baik pendidikan formal maupun non formal sebagaimana grafik-grafik di bawah ini: Gambar 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah berdasarkan golongan terbagi menjadi tiga, yaitu golongan II, III dan IV. Untuk PNS pada golongan II berjumlah 14 orang, PNS pada golongan III berjumlah 85 orang dan PNS pada golongan IV berjumlah 6 orang. 6 85 14 Jumlah 105 orang IV III II 51 Gambar 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Pendapatan Daerah diperkuat dengan keragaman tingkat pendidikan yang dimiliki setiap pegawai, berdasarkan gambar di atas dapat dilihat jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 12 orang, S1 sebanyak 53 orang, D3 sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 31 orang dan SLTP sebanyak 1 orang. Gambar 1.4 Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Dalam jenjang jabatan struktural tertentu untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan diperlukan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang diperoleh melalui Diklat Kepemimpinan. Dapat dilihat pada gambar 1.4 bahwa jumlah PNS Badan Pendapatan Daerah yang telah mengikuti Diklat Struktural sebanyak 22 orang, dengan rincian 2 orang telah mengikuti Diklatpim III dan 20 orang telah mengikuti Diklatpim IV. S2 S1 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD Series 1 12 53 8 0 0 31 1 0 12 53 8 0 0 31 1 0 0 10 20 30 40 50 60 Diklatpim II Diklatpim III Diklatpim IV Jumlah 22 0 2 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 52 Gambar 1.5 Jumlah PNS Yang Menduduki Eselon Sebanyak 30 PNS pada Badan Pendapatan Daerah yang menduduki Eselon terdiri dari Eselon III a (1 orang), Eselon III b (4 orang), Eselon IV a (20 orang) dan Eselon IV b (5 orang). Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Selain daripada PNS yang menjadi sumber daya utama pada Badan Pendapatan Daerah, tenaga Non PNS juga menjadi unsur yang sangat berperan penting terhadap kelancaran operasional Badan Pendapatan Daerah. Tenaga Non PNS berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana terdapat pada gambar 1.6 terdiri dari Non PNS dengan pendidikan Sarjana berjumlah 53 orang, D III berjumlah 7 orang, SLTA berjumlah 21 orang dan untuk jenjang pendidikan SMP berjumlah 2 orang. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan. Sarana Penunjang (Peralatan) Sarana penunjang/peralatan (Aset) yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil rekonsiliasi aset sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari : Eselon II b Eselon III a Eselon III b Eselon IV a Eselon IV b Jumlah 30 0 1 4 20 5 0 5 10 15 20 25 Sarjana D III SLTA SMP Jumlah 83 53 7 21 2 0 10 20 30 40 50 60 53 ASET TETAP TAHUN 2024 Aset Tetap dalam Kondisi Baik Rp. 35.350.400.345,00 Jumlah Rp. 35.350.400.345,00 ASET LAINNYA TAHUN 2024 Aset Kondisi Rusak Berat Rp. 1.155.232.176,00 Jumlah Rp. 1.155.232.176,00 Analisis Program/Kegiatan Analisis program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis selama tahun 2023 s/d tahun 2025 Triwulan I dapat dilihat berdasarkan hasil rekapitulasi pagu anggaran dan realisasi anggaran program kegiatan berdasarkan indikator kinerja. Terdapat 2 program di Bapenda Kabupaten Bandung, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta 4 indikator kinerja antara lain Nilai SAKIP, Persentase Aset dalam Kondisi Baik, Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pengdapatan Asli Daerah, dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan tabel di bawah ini, secara umum selama tahun 2023 s/d tahun 2024 pencapaian target indikator kinerja yang ada di Bapenda Kabupaten Bandung cenderung fluktuatif dengan Nilai SAKIP Bapenda yang belum optimal di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, sementara 3 indikator lainnya yang mengalami peningkatan. Akan tetapi, apabila dilihat dari realisasi anggaran program dan kegiatan pendukung baik di tahun 2023 dan tahun 2024 sama-sama tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Begitu pula dengan persentase realisasi anggaran tahun 2025 Triwulan I yang baru mencapai 23,15% dari target yang telah ditetapkan. Terdapat perbedaan signifikan antara target dan realisasi anggaran, mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program maupun kegiatan yang mendukung. Hasil Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 s/d Tahun 2025 Triwulan I dapat dilihat di Tabel II.5 s/d II.7 : 54 Tabel II.5 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pendukung Anggaran Target Realisasi % Nilai SAKIP Bapenda Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 60.300.600.963,00 56.672.343.908,00 93,98% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 684.222.220,00 677.751.223,00 99,05% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.941.006.624 41.748.006.737 92,90% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 582.000.000 563.547.300 96,83% Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.428.693.119 5.372.289.847 98,96% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.542.829.000 6.233.826.059 95,28% Persentase Aset dalam Kondisi Baik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.121.850.000 2.076.922.742 97,88% -Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 15.394.072.396,00 14.650.761.262,00 95,17% Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 15.394.072.396 14.650.761.262 95,17% JUMLAH 75.694.673.359,00 71.323.105.170,00 94,22% Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023, dapat diketahui bahwa pagu untuk tahun 2023 sampai dengan akhir parsial nilainya sebesar Rp.75.694.673.359,00 yang terdiri dari 2 program dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.71.323.105.170,00 atau persentase realisasi sebesar 94,22%. 55 Tabel II.6 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pendukung Anggaran Target Realisasi % Nilai SAKIP Bapenda Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 65.438.737.143,00 61.244.933.833,00 93,59% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.348.991.800.00 1.312.121.262,00 97.27% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 46.204.670.485.00 43.095.603.412,00 93.27% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 559.748.000.00 521.158.600.00 93.11% Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.626.617.125.00 3.401.505.340.00 93.79% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.960.599.775.00 7.547.581.054,00 94.81% Persentase Aset dalam Kondisi Baik Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 155.228.000.00 147.169.500,00 94.81% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.821.427.275.00 1.803.382.655,00 99.01% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.668.820.000.00 2.640.636.506,00 98.94% -Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli DaerahAset dalam Kondisi Baik - Nilai IKM Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 26.454.381.460.00 25.429.411.303,00 96.13% Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 26.454.381.460.00 25.429.411.303,00 96.13% JUMLAH 91.893.118.603,00 86.674.345.136.00 94.32% 56 Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024, dapat diketahui bahwa pagu untuk tahun 2024 sampai dengan akhir parsial nilainya sebesar Rp. 91.893.118.603,00 yang terdiri dari 2 program dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.86.674.345.136,00 atau persentase realisasi sebesar 94,32%. Tabel II.7 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Triwulan I) Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pendukung Anggaran Target Realisasi % Nilai SAKIP Bapenda Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 80.796.508.788,00 13.018.257.352,00 16,11% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.146.633.812,00 39.139.200,00 3.41% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 61.537.258.647,00 8.815.287.516,00 14.33% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 729.998.800,00 0 0% Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.714.550.000,00 1.466.307.690,00 54,02% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.176.550.845,00 1.072.250.748,00 13,12% Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.092.634.683,00 143.779.494,00 13,16% Persentase Aset dalam Kondisi Baik Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 140.525.000,00 0 0% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.467.321.376,00 713.290.400,00 48.61% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.101.969.900,00 768.202.304,00 24.76% -Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli DaerahAset Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 28.122.980.973,00 12.200.665.044,00 43,38% 57 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pendukung Anggaran Target Realisasi % dalam Kondisi Baik - Nilai IKM Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 28.122.980.973,00 12.200.665.044,00 43,38% JUMLAH 108.919.489.761,00 25.218.922.396,00 23.15% Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025, dapat diketahui bahwa pagu untuk Triwulan I tahun 2025 sampai dengan akhir parsial nilainya sebesar Rp.108.919.489.761,00 yang terdiri dari 2 program dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.25.218.922.396,00 atau persentase realisasi sebesar 23,15%. 58
  1. 1.Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
  2. 2.Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional;
  3. 3.Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan;
  4. 4.Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender;
  5. 5.Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi;
  6. 6.Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi;
  7. 7.Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba;
  8. 8.Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama; dan
  9. 9.Implementasi Asta Cita dalam Berbagai Sektor. Adapun fokus utama dari RPJMN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: · Penurunan Kemiskinan: Mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. · Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan. · Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, termasuk melalui penguatan UMKM dan pemerataan ekonomi. · Infrastruktur: Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta pembangunan kota-kota inovatif. · Reformasi Birokrasi: Reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik. · Pemberantasan Korupsi: Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. · Kesehatan: Peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat-obatan. · Pendidikan: Penguatan sektor pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi. · Lingkungan Hidup: Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. 59 · Ketahanan Pangan, Energi, dan Air: Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kabupaten Bandung berfungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, berfokus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, dengan tujuan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Bapenda, serta program lintas Perangkat Daerah yang terkait dengan pendapatan daerah. Terdapat poin-poin penting dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat dalam lingkup ekonomi, yaitu pencapaian target pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, pengembangan potensi pendapatan daerah, serta pengendalian dan evaluasi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Selain itu, dalam rangka pencapaian sasaran Badan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah, ditetapkan kebijakan- kebijakan dan program-program yang dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 s/d 2029 berdasarkan pada misi ketiga RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kab. Bandung untuk menetapkan tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Pendapatan Daerah. Adapun visi kepala daerah terpilih di Kab. Bandung, misi ketiga RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kab. Bandung serta tujuan, dan sasaran Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: Visi Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas Misi Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel Tujuan Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 60 Table III.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai SAKIP - Persentase Aset dalam Kondisi Baik -85,60 Poin -88,00% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah 100% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 44 Data Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah 100% 61 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 105 Orang/bulan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah 100% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 180 Orang 62 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 180 Orang Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 63 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 126 Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 66 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 64 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM - 50,35% - 84 Poin Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  10. 1.Tersusunnya Perencanaan target pajak daerah
  11. 2.Tercapainya penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I
  12. 3.Tercapainya penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II
  13. 4.Tertagihnya Piutang Pajak Daerah Jumlah Target Pajak Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah penerimaan piutang pajak daerah 740.425.300.000,00 295.855.700.000,00 328.091.200.000,00 26.320.000.000,00 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 4 Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 3 Dokumen Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 65 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 9 Unit Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 8 Laporan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 2 Obyek Pajak Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 14 Layanan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 2 Dokumen Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 66 3.3 Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan prioritas yang disusun dan diajukan untuk ditempuh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 adalah program gabungan untuk mendukung program urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan urusan wajib yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel III.2. Selain itu, untuk tahun selanjutnya yaitu Tahun Anggaran 2026, telah dirumuskan perkiraan maju atas rencana masing masing Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif yang bisa dilihat pada Tabel T-C.33 sebagai berikut : 67 Table III.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 NO SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH NO URAIAN TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN URAIAN SASARAN STRATEGIS SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARKAN MANDAT UNIT KERJA URAIAN SASARAN OPD SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARKAN TUGAS DAN FUNGSI NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien Y Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Y 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan - Nilai SAKIP - Persentase Aset dalam Kondisi Baik -85,60 Poin -88,00% 72.990.839.888,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah 100% 1.096.633.812,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Rencana Kerja) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 777.361.397,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersusunnya Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 6.990.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 7.720.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Tersusunnya Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 6.840.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tersusunnya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 7.140.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Ikhtisar Realisasi Kinerja-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 228.146.790,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 15.760.000,00 68 NO SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH NO URAIAN TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN URAIAN SASARAN STRATEGIS SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARKAN MANDAT UNIT KERJA URAIAN SASARAN OPD SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARKAN TUGAS DAN FUNGSI NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 27.962.500,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 44 Data 18.713.125,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah 100% 54.328.870.787,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 105 Orang/bulan 54.203.988.287,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun-SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 18.926.000,00 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tersusunya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusunnya Bulanan Triwulanan Semesteran-SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 103.456.500,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 7.806.450,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersusunya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.678.750,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2.127.700,00 69 NO SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH NO URAIAN TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN URAIAN SASARAN STRATEGIS SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARKAN MANDAT UNIT KERJA URAIAN SASARAN OPD SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARKAN TUGAS DAN FUNGSI NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah 100% 362.998.800,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 264.950.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 68.015.300,00 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Terlaksananya Pegawai Pensiun yang Dipulangkan Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terpenuhinya Perdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 180 Orang 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 180 Orang 30.033.500,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 3.577.175.701,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 206.909.800,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 288.020.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya paket Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 736.804.500,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.430.245.900,50 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 405.029.950,50 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 57.000.000,00 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Paket Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 224.933.100,00 70 NO SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH NO URAIAN TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN URAIAN SASARAN STRATEGIS SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARKAN MANDAT UNIT KERJA URAIAN SASARAN OPD SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARKAN TUGAS DAN FUNGSI NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 25.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 199.517.450,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 3.715.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 1.448.048.976,00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 5.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 5.000,00 Pengadaan Mebel Tersedianya Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 109.523.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.338.515.976,00 Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20% 8.411.830.819,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 28.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 669.999.974,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 7.713.830.845,00 71 NO SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH NO URAIAN TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN URAIAN SASARAN STRATEGIS SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARKAN MANDAT UNIT KERJA URAIAN SASARAN OPD SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARKAN TUGAS DAN FUNGSI NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 2.664.839.860,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpenuhinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 26.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 126 Unit 153.900.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 66 Unit 437.670.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.184.997.460,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 862.272.400,00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100% 1.092.634.683,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpenuhinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 1.092.634.683,00 72 NO SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH NO URAIAN TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN URAIAN SASARAN STRATEGIS SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARKAN MANDAT UNIT KERJA URAIAN SASARAN OPD SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARKAN TUGAS DAN FUNGSI NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Meningkatnya Potensi Pajak Daerah - Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM - 50,35% - 84,00 Poin 22.573.086.773,00 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Tersusunnya Perencanaan target pajak daerah Tercapainya penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Tercapainya penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Tertagihnya Piutang Pajak Daerah Jumlah Target Pajak Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah penerimaan piutang pajak daerah 740.425.300.000,00 295.855.700.000,00 328.091.200.000,00 26.320.000.000,00 22.573.086.773,00 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Tersusunnya Dokumen Pencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 4 Dokumen 650.638.033,00 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Tersusunnya Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 3 Dokumen 451.472.413,00 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 690.321.945,00 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 350.719.945,00 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 312.700.945,00 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 282.697.945,00 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 282.697.945,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 9 Unit 139.896.780,00 73 NO SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH NO URAIAN TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN URAIAN SASARAN STRATEGIS SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARKAN MANDAT UNIT KERJA URAIAN SASARAN OPD SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARKAN TUGAS DAN FUNGSI NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 8 Laporan 1.086.566.400,00 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 412.950.151,00 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terpenuhinya Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 2 Obyek Pajak 15.298.654.750,00 Penetapan Wajib Pajak Daerah Tersusunnya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 672.648.001,00 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Terpenuhinya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 14 Layanan 75.950.000,00 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Tersusunnya Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 2 Dokumen 143.550.000,00 Penagihan Pajak Daerah Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 984.241.600,00 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen 222.701.870,00 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Tersusunnya Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 504.678.050,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 10.000.000,00 74 Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai SAKIP - Aset dalam Kondisi Baik Kab. Bandung - 85,60 poin - 88,00 72.990.839.888,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PD - 85,70 poin - 89,00 80.289.923.876,80 5 2 1 2.01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah Kab. Bandung 100% 1.096.633.812,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PD 100% 1.206.297.193,20 5 2 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung 4 Dokumen 777.361.397,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 4 Dokumen 855.097.536,70 5 2 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 6.990.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Dokumen 7.689.000,00 5 2 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 7.720.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Dokumen 8.492.000,00 5 2 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 6.840.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Dokumen 7.524.000,00 5 2 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 7.140.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Dokumen 7.854.000,00 5 2 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung 12 Laporan 228.146.790,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 12 Laporan 250.961.469,00 75 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung 1 Laporan 15.760.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Laporan 17.336.000,00 5 2 1 2.01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab.Bandung 1 Dokumen 27.962.500,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Dokumen 30.758.750,00 5 2 1 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab.Bandung 44 Data 18.713.125,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 44 Data 20.584.437,50 5 2 1 2.02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah Kab. Bandung 100% 54.328.870.787,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PD 100% 59.761.757.865,70 5 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung 104 Orang/bulan 54.203.988.287,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PAD PD 96 Orang/bulan 59.624.387.115,70 5 2 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 18.926.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Laporan 20.818.600,00 5 2 1 2.02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kab. Bandung 1 Dokumen 2.500.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Dokumen 2.750.000,00 5 2 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Bandung 18 Laporan 103.456.500,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 18 Laporan 113.802.150,00 5 2 1 2.03 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bandung 100% 7.806.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PD 100% 8.587.095,00 5 2 1 2.03 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 5.678.750,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Dokumen 6.246.625,00 76 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 1 2.03 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 2.127.700,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Laporan 2.340.470,00 5 2 1 2.05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah Kab. Bandung 100% 362.998.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PD 100% 399.298.680,00 5 2 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung 2 Paket 264.950.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 2 Paket 291.445.000,00 5 2 1 2.05 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Bandung 1 Dokumen 68.015.300,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Dokumen 74.816.830,00 5 2 1 2.05 6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan Kab. Bandung 1 Orang 0,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Orang 0,00 5 2 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bandung 180 Orang 0,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 180 Orang 0,00 5 2 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung 180 Orang 30.033.500,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 180 Orang 33.036.850,00 5 2 1 2.06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung 100% 3.577.175.701,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PD 100% 3.934.893.271,10 5 2 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 206.909.800,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Paket 227.600.780,00 5 2 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 5 Paket 288.020.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 5 Paket 316.822.000,00 5 2 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Bandung 3 Paket 736.804.500,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 3 Paket 810.484.950,00 77 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 1.430.245.900,50 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Paket 1.573.270.490,55 5 2 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 405.029.950,50 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Paket 445.532.945,55 5 2 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Bandung 4 Dokumen 57.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 4 Dokumen 62.700.000,00 5 2 1 2.06 7 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 224.933.100,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Paket 247.426.410,00 5 2 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung 12 Laporan 25.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 12 Laporan 27.500.000,00 5 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung 12 Laporan 199.517.450,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 12 Laporan 219.469.195,00 5 2 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 3.715.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Dokumen 4.086.500,00 5 2 1 2.07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung 20% 1.448.048.976,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PD 100% 1.592.853.873,60 5 2 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kab. Bandung 1 Unit 5.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Unit 5.500,00 5 2 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kab. Bandung 1 Unit 5.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Unit 5.500,00 5 2 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 109.523.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Unit 120.475.300,00 78 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bandung 1 Unit 1.338.515.976,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Unit 1.472.367.573,60 5 2 1 2.08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung 100% 8.411.830.819,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PD 100% 9.253.013.900,90 5 2 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung 12 Laporan 28.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 12 Laporan 30.800.000,00 5 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bandung 12 Laporan 669.999.974,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 12 Laporan 736.999.971,40 5 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 12 Laporan 7.713.830.845,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PAD PD 12 Laporan 8.485.213.929,50 5 2 1 2.09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kab. Bandung 100% 2.664.839.860,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PD 100% 2.931.323.846,00 5 2 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Bandung 1 Unit 26.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Unit 28.600.000,00 5 2 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Bandung 126 Unit 153.900.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 126 Unit 169.290.000,00 5 2 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Bandung 66 Unit 437.670.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 66 Unit 481.437.000,00 5 2 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bandung 1 Unit 1.184.997.460,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Unit 1.303.497.206,00 79 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bandung 1 Unit 862.272.400,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Unit 948.499.640,00 5 2 1 2.11 0 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung 100% 1.092.634.683,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 100% 1.201.898.151,30 5 2 1 2.11 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung 2 Orang 1.092.634.683,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 2 Orang 1.201.898.151,30 5 2 4 0 0 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM Kab. Bandung 50,35% 84 Poin 22.573.086.773,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PD -50,40% -84,5 Poin 24.830.395.450,30 5 2 4 2.01 0 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Jumlah Target Pajak Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah penerimaan piutang pajak daerah Kab. Bandung 740.425.300.000,00 295.855.700.000,00 328.091.200.000,00 26.320.000.000,00 22.573.086.773,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PD 777.446.600.000,00 304.731.400.000,00 337.933.900.000,00 25.760.000.000,00 24.830.395.450,30 5 2 4 2.01 1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Kab. Bandung 4 Dokumen 650.638.033,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 4 Dokumen 715.701.836,30 5 2 4 2.01 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Kab. Bandung 3 Dokumen 451.472.413,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 3 Dokumen 496.619.654,30 5 2 4 2.01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang Kab. Bandung 12 Laporan 690.321.945,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 12 Laporan 759.354.139,50 5 2 4 2.01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot Kab. Bandung 12 Laporan 350.719.945,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 12 Laporan 385.791.939,50 5 2 4 2.01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay Kab. Bandung 12 Laporan 312.700.945,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 12 Laporan 343.971.039,50 80 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 4 2.01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya Kab. Bandung 12 Laporan 282.697.945,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 12 Laporan 310.967.739,50 5 2 4 2.01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek Kab. Bandung 12 Laporan 282.697.945,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 12 Laporan 310.967.739,50 5 2 4 2.01 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kab. Bandung 9 Unit 139.896.780,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 9 Unit 153.886.458,00 5 2 4 2.01 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Kab. Bandung 8 Laporan 1.086.566.400,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 8 Laporan 1.195.223.040,00 5 2 4 2.01 6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Kab. Bandung 1 Laporan 412.950.151,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Laporan 454.245.166,10 5 2 4 2.01 7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Kab. Bandung 2 Obyek Pajak 15.298.654.750,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 2 Obyek Pajak 16.828.520.225,00 5 2 4 2.01 8 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Kab. Bandung 1 Dokumen 672.648.001,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Dokumen 739.912.801,10 5 2 4 2.01 9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kab. Bandung 14 Layanan 75.950.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 14 Layanan 83.545.000,00 5 2 4 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Kab. Bandung 2 Dokumen 143.550.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 2 Dokumen 157.905.000,00 5 2 4 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Kab. Bandung 1 Dokumen 984.241.600,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Dokumen 1.082.665.760,00 5 2 4 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Kab. Bandung 1 Dokumen 222.701.870,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Dokumen 244.972.057,00 81 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 4 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Kab. Bandung 1 Dokumen 504.678.050,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Dokumen 555.145.855,00 5 2 4 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Kab. Bandung 1 Laporan 10.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 1 Laporan 11.000.000,00 TOTAL 95.563.926.661,00 105.120.319.327,10 82 Perubahan Rencana kerja dan Pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut ini : 83 Tabel IV.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada RKPD Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Me ningkatnya P e ngelolaan P e ndapatan A sli D a erah 5 2 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai SAKIP - Aset dalam Kondisi Baik Kab. Bandung - 85,60 poin - 88,00% 72.990.839.888,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 2 5 2 1 2.01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah Kab. Bandung 100% 1.096.633.812,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 3 5 2 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung 4 Dokumen 777.361.397,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 4 5 2 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 6.990.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 5 5 2 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 7.720.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 6 5 2 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 6.840.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 7 5 2 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 7.140.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 8 5 2 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung 12 Laporan 228.146.790,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 84 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 5 2 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung 1 Laporan 15.760.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 10 5 2 1 2.01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung 1 Dokumen 27.962.500,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 11 5 2 1 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Bandung 44 Data 18.713.125,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 12 5 2 1 2.02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah Kab. Bandung 100% 54.328.870.787,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 13 5 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung 105 Orang/bulan 54.203.988.287,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PAD PD 14 5 2 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 18.926.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 15 5 2 1 2.02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kab. Bandung 1 Dokumen 2.500.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 16 5 2 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Bandung 18 Laporan 103.456.500,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 17 5 2 1 2.03 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bandung 100% 7.806.450,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 85 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 5 2 1 2.03 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 5.678.750,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 19 5 2 1 2.03 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 2.127.700,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 20 5 2 1 2.05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah Kab. Bandung 100% 362.998.800,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 21 5 2 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung 2 Paket 264.950.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 22 5 2 1 2.05 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Bandung 1 Dokumen 68.015.300,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 23 5 2 1 2.05 6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan Kab. Bandung 1 Orang 0,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 24 5 2 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bandung 180 Orang 0,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 25 5 2 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung 180 Orang 30.033.500,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 26 5 2 1 2.06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung 100% 3.577.175.701,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 27 5 2 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 206.909.800,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 86 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 5 2 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 5 Paket 288.020.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 29 5 2 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Bandung 3 Paket 736.804.500,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 30 5 2 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 1.430.245.900,50 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 31 5 2 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 405.029.950,50 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 32 5 2 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Bandung 4 Dokumen 57.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 33 5 2 1 2.06 7 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 224.933.100,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 34 5 2 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung 12 Laporan 25.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 35 5 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung 12 Laporan 199.517.450,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 36 5 2 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 3.715.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 37 5 2 1 2.07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung 20% 1.448.048.976,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 87 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 5 2 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kab. Bandung 1 Unit 5.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 39 5 2 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kab. Bandung 1 Unit 5.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 40 5 2 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Bandung 1 Unit 109.523.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 41 5 2 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bandung 1 Unit 1.338.515.976,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 42 5 2 1 2.08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung 100% 8.411.830.819,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 43 5 2 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung 12 Laporan 28.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 44 5 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bandung 12 Laporan 669.999.974,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 45 5 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 12 Laporan 7.713.830.845,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PAD PD 46 5 2 1 2.09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kab. Bandung 100% 2.664.839.860,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 88 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 5 2 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Bandung 1 Unit 26.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 48 5 2 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Bandung 126 Unit 153.900.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 49 5 2 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Bandung 66 Unit 437.670.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 50 5 2 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bandung 1 Unit 1.184.997.460,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 51 5 2 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bandung 1 Unit 862.272.400,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 52 5 2 1 2.11 0 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung 100% 1.092.634.683,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 53 5 2 1 2.11 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung 2 Orang 1.092.634.683,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 89 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 54 5 2 4 0 0 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM Kab. Bandung -50,35% 84,00 poin 22.573.086.773,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 55 5 2 4 2.01 0 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Jumlah Target Pajak Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah penerimaan piutang pajak daerah Kab. Bandung 740.425.300.000,00 295.855.700.000,00 328.091.200.000,00 26.320.000.000,00 22.573.086.773,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 56 5 2 4 2.01 1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Kab. Bandung 4 Dokumen 650.638.033,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 57 5 2 4 2.01 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Kab. Bandung 3 Dokumen 451.472.413,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 58 5 2 4 2.01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang Kab. Bandung 12 Laporan 690.321.945,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 59 5 2 4 2.01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot Kab. Bandung 12 Laporan 350.719.945,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 60 5 2 4 2.01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay Kab. Bandung 12 Laporan 312.700.945,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 90 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61 5 2 4 2.01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya Kab. Bandung 12 Laporan 282.697.945,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 62 5 2 4 2.01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek Kab. Bandung 12 Laporan 282.697.945,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 63 5 2 4 2.01 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kab. Bandung 9 Unit 139.896.780,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 64 5 2 4 2.01 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Kab. Bandung 8 Laporan 1.086.566.400,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 65 5 2 4 2.01 6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Kab. Bandung 1 Laporan 412.950.151,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 66 5 2 4 2.01 7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Kab. Bandung 2 Obyek Pajak 15.298.654.750,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 67 5 2 4 2.01 8 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Kab. Bandung 1 Dokumen 672.648.001,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 68 5 2 4 2.01 9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kab. Bandung 14 Layanan 75.950.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 69 5 2 4 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Kab. Bandung 2 Dokumen 143.550.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 91 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 5 2 4 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Kab. Bandung 1 Dokumen 984.241.600,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 71 5 2 4 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Kab. Bandung 1 Dokumen 222.701.870,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 72 5 2 4 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Kab. Bandung 1 Dokumen 504.678.050,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD 73 5 2 4 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Kab. Bandung 1 Laporan 10.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PD TOTAL 95.563.926.661,00 Perlu kami jelaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan yang ada, dan merupakan hasil analisis penyesuaian kebutuhan Badan Pendapatan Daerah pada tahun tersebut. Sejalan dengan ketentuan yang dimaksud dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 95.563.926.661,00 terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan. 92 Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun untuk dapat direalisasikan dan dicapai semaksimal mungkin sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur pada Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara konsekuen dan konsisten dengan dilandasi tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi harus terus ditingkatkan. Demikian pula perlu adanya dukungan dari pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga Renja ini secara sinergi dapat mendukung pada pencapaian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2025. Akhir kata kami berharap, Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan dalam rangka pencapaian Visi Misi Badan Pendapatan Daerah. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Ttd AKHMAD DJOHARA BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA ttd

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…