Pemerintah Kabupaten Bandung
Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan lembaga pemerintahan daerah yang memiliki sejarah panjang sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan di Jawa Barat, bahkan menjadi "induk" bagi pembentukan wilayah Bandung Raya. Dengan populasi yang padat, lembaga ini memegang peran krusial dalam mengatur dan melayani kebutuhan masyarakat, serta menjadi penyangga strategis bagi wilayah metropolitan Jabodetabek. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Bandung mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang luas, mulai dari penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, hingga implementasi inisiatif pembangunan di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung
Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kabupaten yang dibentuk oleh Kesultanan Mataram, dengan sistem pemerintahan yang mencerminkan kekuasaan besar bupati di masa lalu. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena merupakan "induk" dari wilayah Bandung Raya yang kemudian dimekarkan, serta memegang peran krusial dalam mengatur dan melayani kebutuhan masyarakatnya sebagai salah satu kabupaten terpadat di Jawa Barat.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Bandung mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah dan perizinan, pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, serta program pembangunan di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Soreang, yang telah difungsikan sebagai pusat pemerintahan sejak tahun 2000 dengan kompleks perkantoran yang modern.
Beberapa program strategis yang diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung meliputi pembangunan infrastruktur seperti Stadion Si Jalak Harupat dan jalan tol Soreang–Pasirkoja, serta upaya penanggulangan banjir Sungai Citarum melalui pembangunan kolam retensi dan program Citarum Harum. Pemerintah daerah juga berupaya mengendalikan alih fungsi lahan dan mendukung proyek strategis nasional seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Pemerintah Kabupaten Bandung berkontribusi dalam isu-isu nasional, terutama terkait ketahanan pangan sebagai daerah persawahan yang luas, penanggulangan stunting yang menjadi masalah kesehatan nasional, serta pengelolaan lingkungan hidup melalui program Citarum Harum. Kontribusi ini juga meluas pada pembangunan ekonomi regional melalui industri tekstil dan garmen yang tersebar di wilayahnya.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk berbagai layanan dasar, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha dan bangunan, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Lembaga ini juga menjadi tempat pengurusan terkait infrastruktur, pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta masalah tata ruang dan penggunaan lahan.
Sebagai lembaga negara dengan sejarah panjang dan peran fundamental, Pemerintah Kabupaten Bandung menghadapi tantangan kompleks seperti penanggulangan banjir, alih fungsi lahan, dan masalah stunting, namun terus berupaya mewujudkan visi "Répéh Rapih Kerta Raharja". Keberhasilan pemerintah daerah ini dalam mengatasi isu-isu lokal akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan regional dan kontribusinya terhadap isu-isu nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah 3. Pembentukan 4. Perda 5. Peraturan Bupati dan PBKDH 6. Peraturan DPRD 7. Keputusan Bupati 8. Keputusan DPRD 9. Keputusan Pimpinan DPRD 10. Keputusan Badan Kehormatan DPRD 11. Partisipasi Masyarakat 12. Tata Naskah 13. Ketentuan Lain-Lain 14. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Penanaman Modal.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2017
peraturan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bandung nomor 12 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2015
peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan, tata kelola dan niaga, perizinan, hak,kewajiban,dan larangan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2021
Terdiri dari 20 pasal
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 166 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 90 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; tugas pokok, fungsi dan sub tugas; hubungan kerja; tata kerja; pembiayaan; ketentuan penutup;