DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 104 Tahun 2025

Nomor: 104
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja PD juga merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Bandung.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 SAMPAI TW-I Dalam keberjalanan implementasi perencanaan pembangunan Koperasi dan UMKM di tahun 2025, berbagai macam perubahan dan dinamika kebijakan baik dari internal maupun eksternal memberikan dampak pada perubahan kebijakan, khususnya dalam perwujudan program, kegiatan, dan subkegiatan.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 3.1.1. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029 Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Koperasi dan UMKM masuk dalam bagian Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 1.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Adapun rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu, Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 104 PERATURAN B U P A T I B A N D U N G P e m e r i n t a h K a b u p a t e n B a n d u n g P E R U B A H A N R E N C A N A K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H T A H U N 2 0 2 5 D I N A S K O P E R A S I D A N U S A H A K E C I L D A N M E N E N G A H i KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum wr.wb. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjunan kita, Nabiyullah Rosululloh Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Diskop UKM Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan rangkaian perencanaan program dalam pembangunan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung dalam jangka satu tahun, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumber-sumber lainnya. Penyusunan Perubahan Renja mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja Diskop UKM tahun 2025 disusun dengan melakukan evaluasi kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan ke-1 tahun 2025 dan evaluasi terhadap pencapaian Renstra Diskop UKM tahun 2021-2026 . Tersusunnya Perubahan Renja Diskop UKM tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan dan rencana kegiatan prioritas Diskop UKM sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Diskop UKM. Wassalamu’alaikum wr wb. Soreang, Juni 2025 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG H. DINDIN SYAHIDIN. S.IP, M.Si Pembina Utama Muda/IV-c NIP.19720308 199101 1 001 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK i ii iii iv v BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. LATAR BELAKANG 1 1.2. LANDASAN HUKUM 4 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 7 1.4. SISTEMATIKA 7 BAB II HASIL EVALUASI RENJA S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 9 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 SAMPAI TW-I 9 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD 19 2.3. ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 26 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 31 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 40 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 75 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 75 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISKOP UKM 81 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 94 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 92 4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 92 4.2. INOVASI TAHUN 2025 97 BAB V PENUTUP 101 iii DAFTAR TABEL Nomor Halaman

1.Tabel 2.1 (T-C.29) : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskop UKM dan Pencapaian Renstra Diskop UKM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 10
2.Tabel 2.2 (T-C.30) : Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskop UKM 25
3.Tabel 2.3 : Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Koperasi dan UMKM 26
4.Tabel 2.4 : Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM ditinjau dari Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026 29
5.Tabel 2.5 (T-C.31) : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 32
6.Tabel 2.6 : Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat Kab. Bandung Tahun 2025 41
7.Tabel 2.9 : Usulan Program dan Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025 62
8.Tabel 3.1 : Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3 76
9.Tabel 3.2 : Tujuan dan Sasaran Diskop UKM Kabupaten Bandung 81
10.Tabel 3.3 (T-C.33) : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 84
11.Tabel 4.1 : Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 92 iv DAFTAR GAMBAR Nomor Halaman
1.Gambar 1.1 : Gambaran Struktur Organisasi Diskop-UKM 4
2.Gambar 2.1 : Sebaran Status Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2024 20
3.Gambar 2.2 : Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2024 24
4.Gambar 2.3 : Alur Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 40
5.Gambar 2.4 : Alur Usulan Pokir DPRD 61
6.Gambar 3.1 : Isu Sasaran 3 RPJMN 2025-2029 75
7.Gambar 4.1 : Tampilan aplikasi Sibangkit UKM Bedas 99
8.Gambar 4.2 : Tampilan aplikasi Simanjur Bedas 99
9.Gambar 4.3 : Dokumentasi Kegiatan Sikopi Bedas 100 v DAFTAR GRAFIK Nomor Halaman
1.Grafik 2.1 : Perkembangan jumlah Koperasi Tahun 2021 – 2024 19
2.Grafik 2.2 : Perkembangan Volume Usaha dan SHU Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2021– 2024 20
3.Grafik 2.3 : Pertumbuhan Anggota Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2021–2024 21
4.Grafik 2.4 : Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Tahun 2022-2024 23 1 Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2024 ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung yang dituangkan kedalam kebijakan Koperasi dan UKM melalui peningkatan kompetensi serta daya saing usaha mikro dan koperasi. 1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1.Persiapan Penyusunan Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan 2 (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2.Penyusunan Rancangan Awal Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3.Penyusunan Rancangan Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.
4.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Bandung dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5.Perumusan Rancangan Akhir Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6.Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung menyampaikan seluruh Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 3 Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. 1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dari rancangan awal renja sampai Rancangan Awal Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu :
1.Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
2.Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan. Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan awal renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Bandung untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan awal Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Awal Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. 4 1.2 LANDASAN HUKUM 1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Daerah Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 104 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
1.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; Berikut gambaran struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung sesuai gambar 1.1 : Gambar 1.1. Gambaran struktur organisasi Diskop-UKM 1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Adapun peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan adalah:
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 5 Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8.Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan keuangan daerah; 6
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan pelaksaan peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro:
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Kabupaten Bandung;
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
19.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025. Adapun peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan penganggaran adalah:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung selama Tahun 2025. Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah :
1.Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung;
2.Menjabarkan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2025. Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas;
3.Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2025;
4.Menjadi acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025;
5.Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja. 1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN BAB I : PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8 BAB ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BAB ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, jumlah anggaran dan indikator kinerja BAB V : PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 9 Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a.hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan triwulan I tahun berjalan;
b.tindaklanjut dan Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
c.memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Diskop UKM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 10 Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskop UKM dan Pencapaian Renstra Diskop UKM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (intermediate outcome) / Sub Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai AKIP 82,60 Point 81,10 Point 81,50 Point 84,50 Point 104% 82,10 Point Point 84,50 Point 102% Nilai IKM 85,75 Point 85,89 Point 85,90 Point 86,34 Point 101% 85,25 Point Point 86,34 Point 101% Persentase Aset dalam Kondisi Baik 98,18 % 95,00 % 95,00 % 99,92 % 105% 97,88 % % 99,92 % 102% 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 40 % 100 % 103,57 % 104% 100,00 % % 60,71 % 61% 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25 Dokumen 12 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 5 Dokumen 1 Dokumen 18,00 Dokumen 72% 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1 Dokumen Dokumen 4,00 Dokumen 80% 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 Dokumen 9,00 Dokumen 100% 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen Dokumen 3,00 Dokumen 60% 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 7 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 Dokumen 9,00 Dokumen 129% 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29 Laporan 11 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 100% 6 Laporan 4 Laporan 22,00 Laporan 76% 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 8 Laporan 114% 7 Laporan 2 Laporan 17,00 Laporan 61% 2.17.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 1,00 Dokumen 50% 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (intermediate outcome) / Sub Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 2.17.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 67 Data 0 Data 0 Data 0 Data 0% 67 Data Data 0,00 Data 0% 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas 100 % 40,5 % 100 % 100 % 100% 100 % % 60,50 % 61% 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang / Bulan 35 Orang / Bulan 36 Orang / Bulan 35 Orang / Bulan 97% 39 Orang / Bulan 35 Orang / Bulan 35,00 Orang / Bulan 97% 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 9 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen Dokumen 4,00 Dokumen 44% 2.17.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen Dokumen 0,00 Dokumen 0% 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan Laporan 6,00 Laporan 60% 2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen Dokumen 4,00 Dokumen 80% 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 22 Laporan 7 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 100% 5 Laporan 1 Laporan 13,00 Laporan 59% 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD 100 % 40 % 100 % 100 % 100% 100 % % 60,00 % 60% 2.17.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen Dokumen 1,00 Dokumen 20% 2.17.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Laporan 8 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 1 Laporan 13,00 Laporan 65% 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10 Laporan 5 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan Laporan 7,00 Laporan 70% 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian 100 % 40 % 100 % 100 % 100% 100 % % 60,00 % 60% 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 6 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0% 0 Paket Paket 0,00 Paket 0% 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17 Dokumen 7 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen Dokumen 11,00 Dokumen 65% 2.17.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen Dokumen 3,00 Dokumen 60% 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (intermediate outcome) / Sub Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 2.17.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen Dokumen 3,00 Dokumen 60% 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 50 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang Orang 50,00 Orang 100% 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 0 Orang 50 Orang 50 Orang 100% 50 Orang 55 Orang 105,00 Orang 210% 2.17.01.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran 100 % 37,14 % 60 % 100 % 167% 80 % % 57,14 % 57% 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 4,00 Paket 80% 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 33 Paket 19 Paket 8 Paket 8 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 30,00 Paket 91% 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 4,00 Paket 80% 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 41 Paket 17 Paket 11 Paket 11 Paket 100% 9 Paket 2 Paket 30,00 Paket 73% 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan 9 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen Dokumen 5,00 Dokumen 56% 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan 1 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0% 0 Paket Paket 0,00 Paket 0% 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 60 Laporan 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 3 Laporan 39,00 Laporan 65% 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 3 Laporan 39,00 Laporan 65% 2.17.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 Dokumen Dokumen 6,00 Dokumen 100% 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Aset dalam Kondisi Baik 98,18 % 95,00 % 95 % 99,92 % 105% 97,88 % % 99,92 % 102% 2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit Unit 0,00 Unit 0% 2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit Unit 0,00 Unit 0% 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (intermediate outcome) / Sub Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 116 Unit 6 Unit 50 Unit 50 Unit 100% 5 Unit Unit 56,00 Unit 48% 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 27 Unit 0 Unit 34 Unit 34 Unit 100% 9 Unit 2 Unit 36,00 Unit 133% 2.17.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit Unit 0,00 Unit 0% 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit Unit 0,00 Unit 0% 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit Unit 0,00 Unit 0% 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhaan Jasa Penunjang Perkantoran 100 % 40 % 60 % 100 % 167% 100 % % 60,00 % 60% 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 3 Laporan 39,00 Laporan 65% 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 60 Laporan 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 3 Laporan 39,00 Laporan 65% 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Aset dalam Kondisi Baik 98,18 % 95,00 % 95 % 99,92 % 105% 97,88 % % 99,92 % 102% 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit Unit 1,00 Unit 100% 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 17 Unit 17 Unit 100% 14 Unit 1 Unit 1,00 Unit 6% 2.17.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit Unit 0,00 Unit 0% 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 104 Unit 45 Unit 22 Unit 22 Unit 100% 19 Unit 2 Unit 69,00 Unit 66% 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 2 Unit Unit 1,00 Unit 50% 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase Koperasi yang berizin 7,03 % 4,29 % 0 % 0 % 0% 6,38 % % 4,29 % 61% 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 35 % 15,56 % 0 % 0 % 0% 7 % % 15,56 % 44% 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (intermediate outcome) / Sub Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota 744 Unit Usaha 28 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0% 652 Unit Usaha Unit Usaha 28,00 Unit Usaha 4% 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 8 % 8,82 % 0 % 0 % 0% 0 % % 8,82 % 110% 2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 16 Unit Usaha 34 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0% 0 Unit Usaha Unit Usaha 34,00 Unit Usaha 213% 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Patuh 28,99 % 28,57 % 28,57 % 37,40 % 131% 28,52 % % 37,40 % 129% 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi 28,99 % 48,98 % 28,57 % 66,93 % 234% 28,52 % % 66,93 % 231% 2.17.03.2.01.0001 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Unit Usaha 170 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0% 0 Unit Usaha Unit Usaha 170,00 Unit Usaha 142% 2.17.03.2.01.0002 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Unit Usaha 110 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0% 0 Unit Usaha Unit Usaha 110,00 Unit Usaha 92% Jumlah koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai kepatuhannya 60 Koperasi 160 Koperasi 0 Koperasi 0 Koperasi 0% 0 Koperasi Koperasi 160,00 Koperasi 267% Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi 3 Koperasi 3 Koperasi 0 Koperasi 0 Koperasi 0% 0 Koperasi Koperasi 3,00 Koperasi 100% 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan 180 Unit Usaha 0 Unit Usaha 130 Unit Usaha 134 Unit Usaha 103% 200 Unit Usaha 36 Unit Usaha 170,00 Unit Usaha 94% 15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (intermediate outcome) / Sub Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 180 Unit Usaha 0 Unit Usaha 160 Unit Usaha 186 Unit Usaha 116% 172 Unit Usaha 21 Unit Usaha 207,00 Unit Usaha 115% 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi Sehat 32,61 % 35,918 % 28,57 % 37,40 % 131% 32,32 % % 37,40 % 115% 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya 100 % 36,73 % 35,85 % 45,67 % 127% 20 % % 82,40 % 82% 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan 120 Unit Usaha 167 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0% 0 Unit Usaha Unit Usaha 167,00 Unit Usaha 139% 2.17.04.2.01.0002 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Kesehatan 6 Unit Usaha 6 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0% 0 Unit Usaha Unit Usaha 6,00 Unit Usaha 100% 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 300 Unit Usaha 0 Unit Usaha 90 Unit Usaha 116 Unit Usaha 129% 135 Unit Usaha 51 Unit Usaha 167,00 Unit Usaha 56% 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM Koperasi yang kompeten 20,6 % 19,588 % 14,14 % 20,8 % 147% 20,32 % % 20,80 % 101% 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi 20 % 12,86 % 8 % 12,45 % 156% 4 % % 12,45 % 62% 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 1672 Orang 602 Orang 93 Orang 96 Orang 103% 80 Orang Orang 698,00 Orang 42% 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi 5 % 2,70 % 0,5 % 2,42 % 483% 4,5 % % 2,42 % 48% 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi 100 % 40 % 100 % 100 % 100% 100 % % 60,00 % 60% 2.17.06.2.01.0001 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, AksesPembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 327 Unit Usaha 372 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0% 0 Unit Usaha Unit Usaha 372,00 Unit Usaha 114% 16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (intermediate outcome) / Sub Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 50 Keluarga 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 0 Keluarga Keluarga 50,00 Keluarga 100% 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 30 Kelompok Masyarakat 0 Kelompok Masyarakat 39 Kelompok Masyarakat 39 Kelompok Masyarakat 100% 49 Kelompok Masyarakat 10 Kelompok Masyarakat 49,00 Kelompok Masyarakat 163% 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 75 Unit Usaha 0 Unit Usaha 25 Unit Usaha 25 Unit Usaha 100% 25 Unit Usaha Unit Usaha 25,00 Unit Usaha 33% 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya 75 Unit Usaha 0 Unit Usaha 11 Unit Usaha 11 Unit Usaha 100% 25 Unit Usaha 5 Unit Usaha 16,00 Unit Usaha 21% 2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya 75 Unit Usaha 0 Unit Usaha 3 Unit Usaha 3 Unit Usaha 100% 25 Unit Usaha 25 Unit Usaha 28,00 Unit Usaha 37% 2.17.06.2.01.0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya 250 Unit Usaha 0 Unit Usaha 251 Unit Usaha 254 Unit Usaha 101% 260 Unit Usaha Unit Usaha 254,00 Unit Usaha 102% 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 150 Unit Usaha 0 Unit Usaha 13 Unit Usaha 13 Unit Usaha 100% 35 Unit Usaha Unit Usaha 13,00 Unit Usaha 9% 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Kapasitas Usaha Mikro 7,59 % 6,03 % 3,35 % 7,06 % 211% 7,07 % % 7,06 % 93% 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan 7,59 % 6,03 % 3,35 % 7,06 % 211% 7,07 % % 7,06 % 93% 2.17.07.2.01.0001 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah usaha mikro yang didata potensi dan pengembangannya 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen Dokumen 1,00 Dokumen 100% Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2610 Unit Usaha 3452 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0% 0 Unit Usaha Unit Usaha 3452,00 Unit Usaha 132% 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 960 Unit Usaha 420 Unit Usaha 292 Unit Usaha 292 Unit Usaha 100% 668 Unit Usaha 172 Unit Usaha 884,00 Unit Usaha 92% 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 950 Unit Usaha 661 Unit Usaha 150 Unit Usaha 150 Unit Usaha 100% 300 Unit Usaha Unit Usaha 811,00 Unit Usaha 85% 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 9230 Unit Usaha 1822 Unit Usaha 775 Unit Usaha 775 Unit Usaha 100% 628 Unit Usaha 105 Unit Usaha 2702,00 Unit Usaha 29% 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi 220 Orang 237 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 90 Orang Orang 237,00 Orang 108% 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (intermediate outcome) / Sub Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan bagi UMKM 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 0 Kegiatan Kegiatan 4,00 Kegiatan 100% 2.17.07.2.01.0006 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 1705 Orang 1705 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang Orang 1705,00 Orang 100% 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 200 Unit Usaha 0 Unit Usaha 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 100% 150 Unit Usaha Unit Usaha 50,00 Unit Usaha 25% 2.17.07.2.01.0008 Pemulihan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 60 Unit Usaha 0 Unit Usaha 20 Unit Usaha 20 Unit Usaha 100% 20 Unit Usaha Unit Usaha 20,00 Unit Usaha 33% 2.17.07.2.01.0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi 200 Unit Usaha 0 Unit Usaha 200 Unit Usaha 200 Unit Usaha 100% 200 Unit Usaha Unit Usaha 200,00 Unit Usaha 100% 2.17.07.2.01.0010 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 150 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0% 50 Unit Usaha Unit Usaha 0,00 Unit Usaha 0% 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 150 Unit Usaha 0 Unit Usaha 100 Unit Usaha 91 Unit Usaha 91% 200 Unit Usaha 38 Unit Usaha 129,00 Unit Usaha 86% 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 150 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0% 50 Unit Usaha Unit Usaha 0,00 Unit Usaha 0% 2.17.07.2.01.0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 180 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0% 0 Unit Usaha Unit Usaha 0,00 Unit Usaha 0% 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 16500 Unit Usaha 0 Unit Usaha 993 Unit Usaha 993 Unit Usaha 100% 620 Unit Usaha Unit Usaha 993,00 Unit Usaha 6% 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 910 Unit Usaha 0 Unit Usaha 483 Unit Usaha 546 Unit Usaha 113% 595 Unit Usaha Unit Usaha 546,00 Unit Usaha 60% 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Kualitas Usaha Mikro 5,65 % 8,03 % 2,85 % 3,36 % 118% 5,26 % % 3,36 % 59% 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan Usaha 5,65 % 8,03 % 2,85 % 3,36 % 118% 5,26 % % 3,36 % 59% 2.17.08.2.01.0001 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 4531 Unit Usaha 2000 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0% 0 Unit Usaha Unit Usaha 2000,00 Unit Usaha 44% 18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (intermediate outcome) / Sub Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 1500 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0% 0 Unit Usaha Unit Usaha 0,00 Unit Usaha 0% 2.17.08.2.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi 4 Lembaga 0 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 100% 1 Lembaga Lembaga 1,00 Lembaga 25% 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 160 Unit Usaha 0 Unit Usaha 80 Unit Usaha 80 Unit Usaha 100% 100 Unit Usaha Unit Usaha 80,00 Unit Usaha 50% 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 500 Unit Usaha 0 Unit Usaha 1140 Unit Usaha 1367 Unit Usaha 120% 1437 Unit Usaha 222 Unit Usaha 1589,00 Unit Usaha 318% Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2025 19 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISKOP UKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung tidak memiliki indikator kinerja yang ditentukan dalam SPM, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung menetapkan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil-hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 akan dijelaskan secara rinci. Pencapaian ini memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan sebagai landasan untuk penyusunan kebijakan baru dalam memfasilitasi Koperasi dan UKM untuk semakin berdaya saing.

1.Perkembangan Koperasi Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik dan gambar peta sebaran sebagai berikut : Grafik 2.1 Perkembangan jumlah Koperasi Tahun 2021 – 2024 Pada grafik Perkembangan jumlah Koperasi diatas, garis biru menunjukkan tren peningkatan jumlah total koperasi dari tahun 2021

(1746)hingga 2024 (1890). Jumlah koperasi aktif menunjukkan kenaikan dari 2021 (919) ke 2022 (946), kenaikan di 2023 (970), kemudian kenaikan lagi di 2024 (1.000). Secara keseluruhan, ada peningkatan jumlah koperasi aktif dari awal hingga akhir periode. Di setiap tahun, jumlah koperasi aktif selalu lebih banyak daripada jumlah koperasi yang tidak aktif. Ini adalah indikasi positif bahwa sebagian besar koperasi di Kabupaten Bandung berfungsi sebagaimana mestinya. 827 848 866 890919 946 970 1000 1746 1794 1836 1890 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2021 2022 2023 2024 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2021 - Tahun 2024 Tidak Aktif Aktif Jumlah Koperasi 20 Gambar 2.1 Sebaran Status Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2024 Pada peta sebaran koperasi diatas, Kecamatan dengan jumlah koperasi terbanyak (rentang 78-154, warna hijau tua) terkonsentrasi di bagian selatan Kabupaten Bandung, terutama di Pangalengan dan Soreang. Baleendah juga termasuk dalam kategori ini. Wilayah dengan jumlah koperasi sedang (rentang 59-78, warna hijau agak tua) tersebar di beberapa titik, termasuk Ciparay, Banjaran, dan Pacet. Sebagian besar wilayah di bagian utara dan timur menunjukkan jumlah koperasi yang lebih sedikit (rentang 22-59, warna hijau muda hingga sedang). Beberapa kecamatan dengan jumlah koperasi paling sedikit (22-40, hijau sangat muda) antara lain Cimenyan, Cilengkrang, Nagreg, dan Ibun. Grafik 2.2 Perkembangan Volume Usaha dan SHU Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2021–2024 Selama periode 2021 hingga 2024, dinamika kinerja usaha koperasi di Kabupaten Bandung menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan respons koperasi terhadap dinamika ekonomi. Volume Usaha koperasi menunjukkan tren naik pada dua tahun awal, yakni dari Rp463,87 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp493,76 miliar di tahun 2022 (naik 6,4%), dan mencapai puncaknya di tahun 2023 sebesar Rp463.868.026.95 3 Rp493.760.982.19 5 Rp632.557.505.16 3 Rp519.324.370.01 3 Rp33.040.288.904 Rp33.140.179.233 Rp36.096.532.802Rp40.361.966.369 Rp- Rp100.000.000.000 Rp200.000.000.000 Rp300.000.000.000 Rp400.000.000.000 Rp500.000.000.000 Rp600.000.000.000 Rp700.000.000.000 2021 2022 2023 2024 Volume Usaha Sisa Hasil Usaha 21 Rp632,56 miliar (lonjakan 28,1%). Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 17,9% menjadi Rp519,32 miliar. Berbeda dengan fluktuasi Volume Usaha, tren Sisa Hasil Usaha (SHU) cenderung meningkat secara konsisten setiap tahun, dari Rp33,04 miliar (2021) menjadi Rp40,36 miliar (2024), atau tumbuh rata-rata 6,9% per tahun. Peningkatan SHU meskipun Volume Usaha menurun pada 2024 menjadi indikator membaiknya efisiensi manajerial dan tata kelola koperasi, termasuk kemungkinan adanya efisiensi biaya atau penguatan lini usaha yang memberikan margin lebih tinggi. Grafik 2.3 Pertumbuhan Anggota Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2021–2024 Selama periode tahun 2021 hingga 2024, jumlah anggota koperasi di Kabupaten Bandung menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2021, jumlah total anggota koperasi tercatat sebanyak 71.604 orang. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 68.317 orang, kemudian naik kembali pada tahun 2023 menjadi 70.977 orang, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 68.736 orang. Fluktuasi ini mencerminkan adanya tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi keanggotaan koperasi secara berkelanjutan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, anggota laki-laki masih mendominasi jumlah keanggotaan koperasi, meskipun tren keanggotaannya mengalami penurunan secara bertahap dari 38.307 orang pada tahun 2021 menjadi 35.579 orang pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah anggota perempuan menunjukkan kecenderungan yang lebih stabil dan bahkan mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, dari 33.297 orang pada tahun 2021 menjadi 34.109 orang pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 33.157 orang di tahun 2024. 71.604 68.317 70.977 68.736 38.307 33.288 34.109 33.157 33.297 35.029 36.868 35.579 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan Anggota Koperasi Total Anggota Anggota Laki-Laki Anggota Perempuan 22 Data ini menunjukkan bahwa walaupun secara total jumlah anggota koperasi belum mengalami pertumbuhan yang konsisten, partisipasi perempuan dalam koperasi terus menunjukkan potensi positif. Hal ini menjadi sinyal penting bagi arah kebijakan pemberdayaan koperasi ke depan, terutama dalam mendorong inklusivitas dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi berbasis koperasi. Secara umum, dinamika pertumbuhan keanggotaan ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih adaptif dan partisipatif untuk memperluas basis anggota koperasi, memperkuat peran gender dalam koperasi, serta membangun model koperasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha mikro.

2.Perkembangan UMKM UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Bandung sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, UMKM juga menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan UMKM di Kabupaten Bandung menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha, diversifikasi produk, serta meluasnya akses ke pasar, baik lokal, maupun nasional. Sektor-sektor unggulan seperti industri kreatif, makanan dan minuman olahan, kerajinan tangan, serta fashion berbasis budaya lokal menjadi andalan yang terus berkembang dan berinovasi. Dukungan Pemerintah Daerah melalui program pemberdayaan, fasilitasi perizinan, pelatihan kewirausahaan, hingga akses pembiayaan turut mendorong daya saing UMKM di Kabupaten Bandung. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku industri, semakin memperkuat ekosistem UMKM agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Namun demikian, tantangan dalam hal kualitas produk, manajemen usaha, dan keterbatasan akses pasar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya strategis dalam peningkatan kapasitas dan pendampingan UMKM menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung. 23 Perkembangan UMKM di Kabupaten Bandung tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik dan gambar peta sebaran sebagai berikut : Grafik 2.4 Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Tahun 2022-2024 Berdasarkan grafik perkembangan usaha mikro tahun 2022-2024, garis hijau menunjukkan tren peningkatan jumlah total usaha mikro dari tahun 2022 (36.739) ke 2024 (41.377). Ini menunjukkan pertumbuhan positif dalam jumlah total usaha mikro di Kabupaten Bandung. Jenis usaha Kuliner dan Fashion merupakan 2 kategori yang secara konsisten menunjukkan jumlah usaha yang paling tinggi dibandingkan kategori lainnya di setiap tahun. Ini menandakan bahwa sektor Kuliner dan Fashion merupakan kontributor utama dalam ekosistem usaha mikro di Kabupaten Bandung. Jenis usaha Agrobisnis dan Kerajinan juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke 2024.
3.Capaian Program Prioritas Bupati – Pinjaman Modal Bergulir bagi UMKM

a.Input Pemerintah Kabupaten Bandung menyediakan anggaran sebesar 70 Milyar Rupiah pada periode tahun 2022-2024
b.Kegiatan/ Proses Kegiatan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui Lembaga Keuangan Bank, yang mana proses pemberian bantuan didasarkan kelayakan usaha sesuai dengan parameter Bank Pengelola Dana Bergulir. Adapun bank yang ditunjuk adalah PT. BPR Kerta Raharja.
c.Output 24 Dengan adanya bantuan dana bergulir diharapkan berdampak pada penguatan ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung, serta menjadi salah satu faktor pendorong penciptaan lapangan kerja, serta mengurangi laju pertambahan penduduk miskin di Kabupaten Bandung
d.Realisasi • Realisasi Anggaran: Rp 88.703.447.045,00 atau sebesar 126,72 % • Realisasi Subsidi Bunga: Rp 2.047.249.348,00 atau sebesar 98,04% • Penyaluran Pinjaman: 40.775 Pelaku Usaha Adapun data realisasi dana bergulir dapat dilihat pada tabel berikut: Gambar 2.2 Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2024 Selanjutnya Capaian kinerja kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM beberapa tahun terakhir, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 2 5 T a b e l 2 . 2 . ( T - C . 3 0 ) P e n c a p a i a n K i n e r j a P e l a y a n a n D i s k o p U K M No Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 P e r s e n t a s e J u m l a h w i r a u s a h a b a r u y a n g t u m b u h - M e n i n g k a t n y a U s a h a M i k r o y a n g m e n j a d i w i r a s a u s a h a - 3 , 0 3 % 3 , 1 4 % 3 , 3 5 % 3 , 1 1 % 3 , 1 9 % 6 , 0 3 % 7 , 0 6 % - 1 0 5 , 2 8 % 1 9 2 , 0 4 % 2 1 0 , 7 5 % 2 P e r s e n t a s e u s a h a m i k r o y a n g m e n i n g k a t k u a l i t a s n y a - - 7 , 9 2 % 7 , 9 2 % 7 , 9 2 % 7 , 9 7 % 8 , 0 5 % 8 , 0 3 % 3 , 3 6 % - 1 0 1 , 6 4 % 1 0 1 , 3 9 % 1 1 7 , 8 9 % 3 P e r s e n t a s e K o p e r a s i P a t u h - M e n i n g k a t n y a K o p e r a s i y a n g b e r k u a l i t a s - 2 8 , 5 7 % 2 8 , 5 7 % 2 8 , 5 7 % 2 4 , 8 8 % 2 8 , 5 7 % 2 8 , 5 7 % 3 7 , 4 0 % - 1 0 0 , 0 0 % 1 0 0 , 0 0 % 1 3 0 , 9 1 % 4 P e r s e n t a s e K o p e r a s i S e h a t - - 2 8 , 5 7 % 2 8 , 5 7 % 2 8 , 5 7 % 2 3 , 8 8 % 3 2 , 8 6 % 3 5 , 9 2 % 3 7 , 4 0 % - 1 1 5 , 0 2 % 1 2 5 , 7 3 % 1 3 0 , 9 1 % 5 P e r s e n t a s e K o p e r a s i A k t i f - - 5 2 , 5 % 5 2 , 7 % 5 2 , 8 % 5 2 , 6 % 5 2 , 7 3 % 5 2 , 8 3 % 5 2 , 9 1 % - 1 0 0 , 4 4 % 1 0 0 , 2 5 % 1 0 0 , 2 1 % Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2025 26 2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 2.3.1. Tingkat Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung pada tahun 2025, dapat diambil kesimpulan kinerja Perangkat Daerah sangat baik. Perumusan kegiatan telah mengacu kepada RKPD dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu aspek dalam menunjang pencapaian yang tinggi pada kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sifatnya penting antara lain aktivitas pengendalian atau monitoring yang termasuk dalam tahapan proses penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output kegiatan serta ketepatan jenis output yang dihasilkan. 2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain: Tabel 2.3 Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang KUMKM No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. 1.Kurang Optimalnya Kelembagaan Koperasi
a.Sistem Pengawasan Kelembagaan Koperasi belum efektif 1) Tidak adanya sanksi yang dijatuhkan terhadap koperasi yang tidak patuh /tidak melaksanakan RAT 2) Belum seluruh Koperasi dilakukan Pemeriksaan / Pengawasan 3) Belum Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pengawasan 4) Regulasi Perizinan terlalu rumit 27 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 5) Belum adanya strategi dan rencana pengawasan Koperasi bermasalah 6) Kurangnya jumlah SDM Aparatur pengawas koperasi 7) Kurangnya SDM Aparatur pengawas koperasi yang kompeten
b.Pengurus dan Pengawas tidak memiliki kapasitas yang cukup 1) Pengurus dan Pengawas tidak pada usia Produktif 2) Kurangnya regenerasi SDM Koperasi 3) Kurangnya Minat SDM Koperasi dalam mengikuti pelatihan
c.Banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan dan melaporkan RAT 1) Kurangnya Pemahaman Koperasi tentang Tata cara Pelaksanaan RAT 2) Kurangnya Minat SDM Koperasi dalam mengikuti pelatihan 3) Kurangnya SDM Pendamping Koperasi 4) Tidak Adanya Reward bagi Koperasi yang Melaporkan RAT
d.Efektivitas dan relevansi pelatihan koperasi belum Optimal 1) Metode Pelatihan yang belum efektif 2) Klasifikasi koperasi belum berdasarkan kebutuhan dan karakternya 3) Pelatihan yang dilaksanakan belum menyeluruh 4) Pelatihan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berbasis uji kompetensi
1. 2.Kurang Optimalnya Pengembangan Usaha Koperasi
a.Koperasi masih menggunakan metode bisnis yang Konservatif /mempertahankan kebiasaan 1) Masih terbatasnya Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi 2) Masih terbatasnya permodalan dan akses pembiayaan bagi koperasi 3) Kurangnya keterampilan dan wawasan Koperasi dalam inovasi bisnis
b.Pemanfaatan teknologi di koperasi masih rendah 1) Kurangnya akses atau pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk dan layanan 2) Persaingan dengan Badan Usaha lain 28 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
c.Kurangnya Manfaat Koperasi bagi Anggota dan Masyarakat 1) Kurangnya edukasi dan pemahaman anggota dan masyarakat tentang koperasi 2) Minimnya layanan dan produk koperasi yang menarik 3) Kurangnya riset pasar dan pemahaman terhadap kebutuhan anggota
d.Sistem Pengawasan Usaha Koperasi belum efektif 1) Regulasi Perizinan terlalu rumit 2) Kurangnya jumlah SDM Aparatur pengawas koperasi 3) Kurangnya SDM Aparatur pengawas koperasi yang kompeten 4) Kurangnya SDM Pendamping Koperasi
1. 3.Keterbatasan Akses Sumber Daya dan Kapasitas Usaha Mikro Usaha Mikro kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan Kurangnya agunan, literasi keuangan rendah, prosedur pengajuan rumit Banyak Usaha Mikro tidak memiliki izin usaha Proses legalisasi dianggap rumit dan mahal, Kurangnya sosialisasi perizinan online (OSS) Keterbatasan data Usaha Mikro yang akurat dan terintegrasi Belum ada sistem basis data terpadu dan pemutakhiran rutin Pelaku Usaha Mikro kurang pengetahuan manajerial dan kewirausahaan Minimnya pelatihan yang tepat guna dan berkelanjutan Kurangnya kesadaran akan pentingnya peningkatan kapasitas diri Fokus pada kegiatan operasional harian tanpa pengembangan diri
2. 4.Belum Optimalnya Daya Saing dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Produk Usaha Mikro kalah bersaing dari sisi kualitas dan desain Kurangnya pelatihan teknis Minimnya inovasi dalam proses dan teknologi produksi Terbatasnya akses terhadap teknologi baru dan pendampingan inovasi Produk Usaha Mikro kurang dikenal di pasar lokal maupun luar daerah Kurangnya Pelatihan strategi branding 29 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Rendahnya pemanfaatan digital marketing dan e- commerce Kurangnya pelatihan pemasaran online Sumber : Ranwal Renstra Diskop UKM, 2025-2029 2.3.3. Dampak Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap capaian Program Sesuai dengan visi Kabupaten Bandung “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” dan misi ke-2 yaitu ”Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan”. Maka untuk tujuan dan sasaran Diskop UKM ditetapkan sebagai berikut : Gambar 2.2 Tujuan dan Sasaran Diskop UKM Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Rasio Kewirausahaan Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Proporsi Jumlah Usaha Mikro Persentase Koperasi Sehat TUJUAN RPJMD TUJUAN RENSTRA INDIKATOR TUJUAN SASARAN PD INDIKATOR SASARAN Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka terdapat 11 (sebelas) strategi utama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun strateginya sebagai berikut : Tabel 2.4 Strategi Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tujuan Sasaran Strategi Meningkatnya kontribusi UMKM dalam Perekonomian Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro
3. 1.Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha mikro
4. 2.Meningkatkan akses permodalan usaha mikro
5. 3.Meningkatkan kualitas, daya saing, inovasi, dan standar produk usaha mikro
6. 4.Memperluas akses pemasaran produk usaha mikro Meningkatkan kontribusi Koperasi terhadap Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
7. 5.Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi 30 Tujuan Sasaran Strategi Perekonomian Daerah
8. 6.Meningkatkan peran pengawasan dan pembinaan koperasi
9. 7.Mendorong pengembangan usaha koperasi yang inovatif dan kolaboratif
10. 8.Meningkatkan akses koperasi terhadap pembiayaan produktif dan jejaring kemitraan usaha Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah
11. 9.Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Berbasis Kinerja
12. 10.Peningkatan Kapabilitas Aparatur dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
13. 11.Memperkuat pelayanan publik Sumber : Ranwal Renstra Diskop UKM, 2025-2029 2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah Jika dibandingkan dengan periode Renstra sebelumnya (2021– 2026), terjadi peningkatan kuantitatif dalam jumlah pelaku usaha dan koperasi, namun kualitas kelembagaan, daya saing, dan akses terhadap pasar masih menjadi tantangan utama. Banyak koperasi belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good cooperative governance), dan sebagian besar UMKM belum terdigitalisasi atau belum memiliki akses pembiayaan formal. Berbagai tantangan strategis juga perlu dicermati, di antaranya:
14. 1.Kelembagaan koperasi yang belum efisien dan profesional, ditunjukkan oleh rendahnya jumlah koperasi aktif;
15. 2.Rendahnya pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku UMKM dalam proses produksi, pemasaran, dan manajemen usaha;
16. 3.Kurangnya sinergi antar stakeholder dalam membina koperasi dan UMKM, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga keuangan;
17. 4.Belum optimalnya peran koperasi dalam membangun ekonomi lokal, terutama di tingkat desa dan kelurahan. 2.3.5. Isu – isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah Penyusunan isu strategis dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dilakukan dengan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi pembangunan 31 daerah. Proses ini mencakup analisis mendalam terhadap faktor internal dan eksternal yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan dan program pembangunan. Faktor internal meliputi potensi dan permasalahan koperasi dan UMKM sedangkan faktor eksternal mencakup kebijakan nasional, dinamika global, serta perkembangan ekonomi di tingkat regional. Isu strategis Perangkat Daerah yang akan menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan di Kabupaten Bandung urusan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :
18. 1.Optimalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi;
19. 2.Optimalisasi Skala dan Inovasi Usaha Koperasi;
20. 3.Optimalisasi Daya Saing Produk dan Akses Pasar Pelaku Usaha Mikro;
21. 4.Peningkatan Akses Sumber Daya dan Kompetensi Usaha Mikro. 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Pada bagian review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah sudah sesuai antara RKPD dengan kebutuhan yang ada. Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 3 2 T a b e l 2 . 5 . ( T - C . 3 1 ) R e v i e w T e r h a d a p R a n c a n g a n A w a l R K P D Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Uraian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranwal Tahun 2025 Hasil Analisa Kebutuhan Target Setelah Pemetaan Pagu Indikatif Lokasi Lokasi Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Kapasitas Usaha Mikro 7,07% 980.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 7,07% 5.121.200.000 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan 7,07% 980.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 7,07% 5.121.200.000 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 100 Unit Usaha 100.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 668 Unit Usaha 958.350.000 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 100 Unit Usaha 50.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 300 Unit Usaha 187.200.000 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 200 Unit Usaha 150.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 625 Unit Usaha 1.750.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 30 Orang 40.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 90 Orang 50.000.000 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 25 Unit Usaha 50.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 150 Unit Usaha 175.550.000 Pemulihan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 20 Unit Usaha 100.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 20 Unit Usaha 100.000.000 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi 25 Unit Usaha 50.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 200 Unit Usaha 290.500.000 3 3 Uraian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranwal Tahun 2025 Hasil Analisa Kebutuhan Target Setelah Pemetaan Pagu Indikatif Lokasi Lokasi Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 50 Unit Usaha 50.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 50 Unit Usaha 50.000.000 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 25 Unit Usaha 50.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 200 Unit Usaha 755.200.000 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 50 Unit Usaha 50.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 50 Unit Usaha 50.000.000 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 40 Unit Usaha 150.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung - 0 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 7000 Unit Usaha 40.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 620 Unit Usaha 100.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 105 Orang 100.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 595 Orang 654.400.000 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Kualitas Usaha Mikro 5,26% 1.350.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 5,26% 1.906.900.000 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan Usaha 5,26% 1.350.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 5,26% 1.906.900.000 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi 4 Lembaga 50.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Lembaga 50.000.000 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 40 Unit Usaha 100.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 100 Unit Usaha 800.000.000 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 150 Unit Usaha 1.200.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 1.437 Unit Usaha 1.056.900.000 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Patuh 28,52% 600.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 28,52% 762.300.000 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi 28,52% 600.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 28,52% 762.300.000 3 4 Uraian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranwal Tahun 2025 Hasil Analisa Kebutuhan Target Setelah Pemetaan Pagu Indikatif Lokasi Lokasi Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 60 Koperasi 300.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 200 Koperasi 412.300.000 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 60 Koperasi 300.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 175 Koperasi 350.000.000 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi Sehat 32,32% 300.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 32,32% 443.900.918 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya 20% 300.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 20% 443.900.918 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 100 Unit Usaha 300.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 135 Unit Usaha 443.900.918 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase Koperasi yang berizin 6,38% 50.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 6,38% 50.000.000 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 7% 50.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 7% 50.000.000 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasidengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota 652 Unit Usaha 50.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 652 Unit Usaha 50.000.000 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM koperasi yang kompeten 20,32% 700.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 20,32% 250.0000.000 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi 4% 700.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 4% 250.0000.000 3 5 Uraian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranwal Tahun 2025 Hasil Analisa Kebutuhan Target Setelah Pemetaan Pagu Indikatif Lokasi Lokasi Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 50 Orang 700.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 80 Orang 250.0000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi 4,50% 750.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 4,50% 1.228.000.000 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi 100% 750.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 100% 1.228.000.000 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 10 Kelompok Masyarakat 100.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 49 Kelompok Masyarakat 328.000.000 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 25 Unit Usaha 100.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 25 Unit Usaha 100.000.000 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya 25 Unit Usaha 100.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 25 Unit Usaha 100.000.000 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya 25 Unit Usaha 100.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 25 Unit Usaha 100.000.000 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya 240 Unit Usaha 100.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 260 Unit Usaha 200.000.000 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 50 Unit Usaha 250.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 35 Unit Usaha 400.000.000 Jumlah 1 4.730.000.000,00 9.762.300.918 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai AKIP - Nilai IKM - Persentase Aset dalam Kondisi Baik 82.10 Point 85.25 Point 97.88 % 12.258.794.610,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 82.10 Point 85.25 Point 97.88 % 13.347.643.986 3 6 Uraian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranwal Tahun 2025 Hasil Analisa Kebutuhan Target Setelah Pemetaan Pagu Indikatif Lokasi Lokasi Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 269.358.200,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 100% 454.500.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 140.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 5 Dokumen 315.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dokumen 18.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2 Dokumen 15.158.200,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dokumen 20.000.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dokumen 1.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 2 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dokumen 2.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 9.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 6 Laporan 13.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 90.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 7 Laporan 5.000.000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - - Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dokumen 5.000.000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah - - Kab. Bandung Kab. Bandung 67 Data 75.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas 100% 9.005.573.692,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 100% 9.460.323.986 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang / Bulan 8.934.073.692,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 39 Orang / Bulan 9.436.823.986 3 7 Uraian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranwal Tahun 2025 Hasil Analisa Kebutuhan Target Setelah Pemetaan Pagu Indikatif Lokasi Lokasi Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dokumen 3.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 7.500.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Laporan 7.500.000 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dokumen 1.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5 Laporan 17.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 5 Laporan 11.550.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD 100% 47.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 100% 4.300.000 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 500.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung - - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 1.500.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 4 Laporan 1.500.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 45.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Laporan 2.800.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian 100% 315.360.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 100% 269.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 88.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 49.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 4 Dokumen 75.000.000 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dokumen 1.000.000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 500.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dokumen 500.000 3 8 Uraian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranwal Tahun 2025 Hasil Analisa Kebutuhan Target Setelah Pemetaan Pagu Indikatif Lokasi Lokasi Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 175.860.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 50 Orang 192.500.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran 80% 420.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 80% 488.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Paket 5.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 65.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Paket 153.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Paket 10.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 9 Paket 40.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 9 Paket 40.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dokumen 10.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 20.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 12 Laporan 20.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 180.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 12 Laporan 250.000.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 90.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Aset dalam Kondisi Baik 97,88% 95.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 97,88% 200.000.000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 5 Unit 50.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 5 Unit 100.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 45.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 9 Unit 100.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhaan Jasa Penunjang Perkantoran 100% 1.670.200.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 100% 2.070.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 196.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 12 Laporan 170.000.000 3 9 Uraian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranwal Tahun 2025 Hasil Analisa Kebutuhan Target Setelah Pemetaan Pagu Indikatif Lokasi Lokasi Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.474.200.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 12 Laporan 1.900.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Aset dalam Kondisi Baik 97,88% 436.302.718,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 97,88% 401.520.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 182.000.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 14 Unit 76.020.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 13.500.000,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 19 Unit 25.500.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 240.802.718,00 Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Unit 300.000.000 Jumlah 2 12.258.794.610,00 13.347.643.986 Jumlah Total 16.988.794.610,00 21.153.044.904 40 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 2.5.1.Telaahan Terhadap Usulan Musrenbang Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat langsung, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Berikut alur usulan musrenbang kecamatan : Gambar 2.3 Alur Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Dari hasil pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan, terdapat usulan program/ kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kriteria teknis yang telah ditetapkan. Adapun daftar usulan musrenbang untuk kegiatan tahun 2025 sebagai berikut : 4 1 T a b e l 2 . 6 . U s u l a n P r o g r a m d a n K e g i a t a n D a r i M a s y a r a k a t K a b . B a n d u n g T a h u n 2 0 2 5 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22. 1.PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi #MS Sosialisasi Tata Kelola Koperasi BIHM Hijrotuna, Kab. Bandung Pinggirsari Arjasari 10 Orang Musrenbang Reguler Koperasi Mitra Usaha Mandiri Kp. Biru RW. 019, Kab. Bandung Pangguh Ibun 10 Orang Musrenbang Reguler RW 15, Kab. Bandung Sukamanah Paseh 2 Orang Musrenbang Reguler rw 03, Kab. Bandung Sukamanah Paseh 2 Orang Musrenbang Reguler RW.02.12.15, Kab. Bandung Sindangpanon Banjaran 5 Orang Musrenbang Reguler kp cibadak rw 005, Kab. Bandung Andir Baleendah 5 Orang Musrenbang Reguler Desa Solokanjeruk, Kab. Bandung Solokanjeruk Solokanjeruk 5 Orang Musrenbang Reguler desa sukapura, Kab. Bandung Sukapura Dayeuhkolot 2 Orang Musrenbang Reguler KP LENGKONG RW 1, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 5 Orang Musrenbang Reguler KP LENGKONG RW2, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 5 Orang Musrenbang Reguler Desa Sukapura, Kab. Bandung Sukapura Dayeuhkolot 3 Orang Musrenbang Reguler Koperasi Kosumen Pilardua Berkah Mandiri, Kab. Bandung Tarumajaya Kertasari 5 Orang Musrenbang Reguler Koperasi yang ada di Desa Sayati, Kab. Bandung Sayati Margahayu 10 Orang Musrenbang Reguler RW 02 DESA RANCAEKEK WETAN, Kab. Bandung Rancaekek Wetan Rancaekek 10 Orang Musrenbang Reguler 4 2 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23. 2.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi #MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian UP2K Majakerta Jl. Raya Paseh No 37, Kab. Bandung Majakerta Majalaya 10 Orang Musrenbang Reguler DESA DUKUH, Kab. Bandung Dukuh Ibun 10 Orang Musrenbang Reguler Wilayah Desa Cilame , Kab. Bandung Cilame Kutawaringin 10 Orang Musrenbang Reguler Kp. Salamanjah RW 01, Kp. Nagrak RW 02, Kp. Cisalak RW 03, Kp. Legok Harendong RW 04, Kp. Cirangan RW 05, Kp.Singkur RW 06, Kp. Nagrak RW 07, Kp. Wangun RW 08, Kab. Bandung Jatisari Cangkuang 3 Orang Musrenbang Reguler Wilayah Desa Cilengkrang, Kab. Bandung Cilengkrang Cilengkrang 10 Orang Musrenbang Reguler Pkk Desa Bojongemas, Kab. Bandung Bojongemas Solokanjeruk 10 Orang Musrenbang Reguler Cicukang, Kab. Bandung Mekarrahayu Margaasih 12 Orang Musrenbang Reguler kp pasar kaler rt 01 rw 09, Kab. Bandung Majalaya Majalaya 7 Orang Musrenbang Reguler BUMDES DESA SUKAPURA, Kab. Bandung Sukapura Kertasari 5 Orang Musrenbang Reguler kampung lengkong RW 02, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 5 Orang Musrenbang Reguler KP LENGKONG RW14, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 5 Orang Musrenbang Reguler Koperasi yang ada di Desa Sayati, Kab. Bandung Sayati Margahayu 15 Orang Musrenbang Reguler rw o3 desa cipujeuh, Kab. Bandung Cipeujeuh Pacet 3 Orang Musrenbang Reguler 4 3 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro #MS Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM 3 DUSUN, Kab. Bandung Girimulya Pacet 3 Orang Musrenbang Reguler Aula Desa Serangmekar, Kab. Bandung Serangmekar Ciparay 4 Orang Musrenbang Reguler Desa Karangtunggal , Kab. Bandung Karangtunggal Paseh 5 Orang Musrenbang Reguler Desa Patengan, Kab. Bandung Patengan Rancabali 10 Orang Musrenbang Reguler Kp Ciwaru Rw 08, Kab. Bandung Ciporeat Cilengkrang 10 Orang Musrenbang Reguler KP.BABAKAN KIARA RT 002 RW 003, Kab. Bandung Margamekar Pangalengan 2 Orang Musrenbang Reguler Kp. Simpang Rw 003, Kab. Bandung Cipelah Rancabali 7 Orang Musrenbang Reguler BIHM Hijrotuna, Kab. Bandung Pinggirsari Arjasari 6 Orang Musrenbang Reguler Desa Bojongloa, Kab. Bandung Bojongloa Rancaekek 5 Orang Musrenbang Reguler Wilayah Desa Cilame, Kab. Bandung Cilame Kutawaringin 2 Orang Musrenbang Reguler Kelurahan Rancaekek Kencana, Kab. Bandung Rancaekek Kencana Rancaekek 5 Orang Musrenbang Reguler Jl.Raya Pangalengan 446Kiangroke Banjaran, Kab. Bandung Kiangroke Banjaran 3 Orang Musrenbang Reguler Rw.12, Kab. Bandung Cipaku Paseh 2 Orang Musrenbang Reguler TP-PKK DESA PANGALENGAN, Kab. Bandung Pangalengan Pangalengan 3 Orang Musrenbang Reguler Kp. Panyandaan RW 07, Kab. Bandung Mandalamekar Cimenyan 3 Orang Musrenbang Reguler 4 4 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kp Cihampelas RT 001 RW 005, Kab. Bandung Sindangsari Paseh 2 Orang Musrenbang Reguler Kp. tenjonagara lebak rw 01 dan kp. sukalilah rw 03, Kab. Bandung Mekarjaya Pacet 4 Orang Musrenbang Reguler Desa Kopo, Kab. Bandung Kopo Kutawaringin 2 Orang Musrenbang Reguler kp jambatan rw 009, Kab. Bandung Andir Baleendah 2 Orang Musrenbang Reguler UMKM Desa Langonsari, Kab. Bandung Langonsari Pameungpeuk 10 Orang Musrenbang Reguler Kp. Bojong Asih RT 04 RW 08, Kab. Bandung Cicalengka Wetan Cicalengka 13 Orang Musrenbang Reguler Kp.Wdat RT 03 RW 06, Kab. Bandung Cikawao Pacet 1 Orang Musrenbang Reguler Desa Warjabakti, Kab. Bandung Warjabakti Cimaung 5 Orang Musrenbang Reguler KP. PANUNDAAN , Kab. Bandung Panundaan Ciwidey 5 Orang Musrenbang Reguler KAMPUNG LENGKONG RW 5, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 1 Orang Musrenbang Reguler KAMPUNG LENGKONG RW 6, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 1 Orang Musrenbang Reguler kampung lengkong rw 14, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 1 Orang Musrenbang Reguler kampung lengkong rw 15, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 1 Orang Musrenbang Reguler Jl Raya Dayeuhkolot Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Kab. Bandung Citeureup Dayeuhkolot 3 Orang Musrenbang Reguler 4 5 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rw 06 Batukarut, Kab. Bandung Cikoneng Pasirjambu 3 Orang Musrenbang Reguler Kp.Citeureup Rw-002 Desa Dayeuhkolot, Kab. Bandung Dayeuhkolot Dayeuhkolot 2 Orang Musrenbang Reguler Kp.Cilisung Rw-03 Desa Dayeuhkolot, Kab. Bandung Dayeuhkolot Dayeuhkolot 2 Orang Musrenbang Reguler Kp.Babakan Sangkuriang Rw-001 Desa Dayeuhkolot, Kab. Bandung Dayeuhkolot Dayeuhkolot 2 Orang Musrenbang Reguler Kp.Bojong Asih Rw- 005 Desa Dayeuhkolot, Kab. Bandung Dayeuhkolot Dayeuhkolot 2 Orang Musrenbang Reguler Koperasi Konsumsi Cimenyan Karya Sejahtera Kp. Ciparungpung Gunung RT 002 RW 002, Kab. Bandung Cimenyan Cimenyan 3 Orang Musrenbang Reguler Desa Bandasari, Kab. Bandung Bandasari Cangkuang 4 Orang Musrenbang Reguler Kp.Cikembang RW.02 dan RW.17, Kab. Bandung Cikembang Kertasari 3 Orang Musrenbang Reguler RT 002 RW 001, Kab. Bandung Pangauban Pacet 2 Orang Musrenbang Reguler RW 01 - RW 26, Kab. Bandung Cileunyi Kulon Cileunyi 1 Orang Musrenbang Reguler #MS Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp.Wargiluyu RW.05, Kab. Bandung Ancolmekar Arjasari 10 Orang Musrenbang Reguler Desa Mekarjaya, Kab. Bandung Mekarjaya Arjasari 10 Orang Musrenbang Reguler 4 6 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jl Rancajigang No 71 40382, Kab. Bandung Padamulya Majalaya 10 Orang Musrenbang Reguler RW 09, Kab. Bandung Sukamanah Paseh 2 Orang Musrenbang Reguler rw 06, Kab. Bandung Sukamanah Paseh 2 Orang Musrenbang Reguler kp. paledang rw 06, Kab. Bandung Cileunyi Wetan Cileunyi 1 Orang Musrenbang Reguler Kp. Rancatungku RT. 01 RW. 01, Kab. Bandung Rancatungku Pameungpeuk 10 Orang Musrenbang Reguler RW07, Kab. Bandung Lagadar Margaasih 2 Orang Musrenbang Reguler Kp. Ciluncat RW 001- 014 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Ciluncat Cangkuang 10 Orang Musrenbang Reguler Desa Gandasari, Kab. Bandung Gandasari Katapang 50 Orang Musrenbang Reguler Kp. Pangkalan RT. 02 RW. 07, Kab. Bandung Wangisagara Majalaya 10 Orang Musrenbang Reguler Desa Tenjolaya, Kab. Bandung Tenjolaya Pasirjambu 10 Orang Musrenbang Reguler Kp.Ciputat RW 006, Kab. Bandung Andir Baleendah 5 Orang Musrenbang Reguler Desa Cimekar, Kab. Bandung Cimekar Cileunyi 1 Orang Musrenbang Reguler Desa Solokanjeruk, Kab. Bandung Solokanjeruk Solokanjeruk 5 Orang Musrenbang Reguler JL Raya Dayeuhkolot Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Kab. Bandung Citeureup Dayeuhkolot 3 Orang Musrenbang Reguler 4 7 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KP. PEURIS GIRANG RW.011, Kab. Bandung Jagabaya Cimaung 15 Orang Musrenbang Reguler DESA CIKONENG, Kab. Bandung Cikoneng Pasirjambu 9 Orang Musrenbang Reguler Kp. Gambung RT 02 RW 03, Kab. Bandung Mekarsari Pasirjambu 9 Orang Musrenbang Reguler KP LENGKONG RW 16, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 5 Orang Musrenbang Reguler Desa Cikembang, Kab. Bandung Cikembang Kertasari 3 Orang Musrenbang Reguler KP. SAPAN RW.002,RW.006,RW.0 08,RW.009 , Kab. Bandung Tegalluar Bojongsoang 5 Orang Musrenbang Reguler kp cangkuang rw 004, rw 003 rw 006, Kab. Bandung Cangkuang Cangkuang 8 Orang Musrenbang Reguler AULA DESA, Kab. Bandung Resmi Tingal Kertasari 3 Orang Musrenbang Reguler kelolpok umkm pupja desa maruyung, Kab. Bandung Maruyung Pacet 4 Orang Musrenbang Reguler #MS Penyelenggaraan Gelar Produk UMKM Lapangan Sepak bola Kp. Haminteu RT 001 RW 008 Desa Panyirapan, Kab. Bandung Panyirapan Soreang 1 Kegiatan Musrenbang Reguler RW 01 - RW 26, Kab. Bandung Cileunyi Kulon Cileunyi 1 Kegiatan Musrenbang Reguler
25. 4.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro #MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM KP.MEKARBAKTI RW 01 DAN RW 02, Kab. Bandung Margamekar Pangalengan 2 Orang Musrenbang Reguler KP ELOS RW 01 KP LEGOK MUNCANG RW 03, Kab. Bandung Cijagra Paseh 2 Orang Musrenbang Reguler Desa Rahayu, Kab. Bandung Rahayu Margaasih 2 Orang Musrenbang Reguler 4 8 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RW 04 Desa Bumiwangi, Kab. Bandung Bumiwangi Ciparay 6 Orang Musrenbang Reguler Desa Padasuka, Kab. Bandung Padasuka Kutawaringin 10 Orang Musrenbang Reguler Desa Sindangpanon, Kab. Bandung Sindangpanon Banjaran 2 Orang Musrenbang Reguler RW 1 sd RW 23, Kab. Bandung Rancamanyar Baleendah 5 Orang Musrenbang Reguler KANTOR DESA SUDI, Kab. Bandung Sudi Ibun 5 Orang Musrenbang Reguler Desa Cikadut, Kab. Bandung Cikadut Cimenyan 6 Orang Musrenbang Reguler DS JELEGONG , Kab. Bandung Jelegong Kutawaringin 7 Orang Musrenbang Reguler UMKM Desa Jatisari, Kab. Bandung Jatisari Kutawaringin 6 Orang Musrenbang Reguler kp. paledang rw 06, Kab. Bandung Cileunyi Wetan Cileunyi 1 Orang Musrenbang Reguler PUSKESOS, Kab. Bandung Margamukti Pangalengan 1 Orang Musrenbang Reguler kp cibadak rw 005, Kab. Bandung Andir Baleendah 5 Orang Musrenbang Reguler cangkuang rw 001 sampai rw 012, Kab. Bandung Cangkuang Cangkuang 8 Orang Musrenbang Reguler Desa Cimekar, Kab. Bandung Cimekar Cileunyi 1 Orang Musrenbang Reguler Margahayu Tengah, Kab. Bandung Margahayu Tengah Margahayu 10 Orang Musrenbang Reguler Desa Jelegong KP. Talun RT 004 RW 011, Kab. Bandung Jelegong Rancaekek 10 Orang Musrenbang Reguler Desa Patengan, Kab. Bandung Patengan Rancabali 10 Orang Musrenbang Reguler 4 9 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kp.Kebontiwu RW.16 Desa Padaulun Kec. Majalaya Kab.Bandung, Kab. Bandung Padaulun Majalaya 5 Orang Musrenbang Reguler Desa Karangtunggal, Kab. Bandung Karangtunggal Paseh 6 Orang Musrenbang Reguler DESA SUKAPURA PPK, Kab. Bandung Sukapura Kertasari 5 Orang Musrenbang Reguler Pelaku Usaha di Desa Rancakasumba, Kab. Bandung Rancakasumba Solokanjeruk 10 Orang Musrenbang Reguler Ds. Pasirhuni RW. 06 RT. 03, Kab. Bandung Pasirhuni Cimaung 8 Orang Musrenbang Reguler kampung lengkong rw 13, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 5 Orang Musrenbang Reguler RW 01 s/d 10 Desa santosa kecamatan kertasari, Kab. Bandung Santosa Kertasari 5 Orang Musrenbang Reguler
26. 5.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatata n Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil #MS Pelatihan Akuntansi Dasar dan Pengelolaan Keuangan bagi UMKM Desa Nanjung, Kab. Bandung Nanjung Margaasih 4 Orang Musrenbang Reguler RT 04 RW 02, Kab. Bandung Mekarlaksana Cikancung 10 Orang Musrenbang Reguler kp.pasanggrahan rt 02 rw 02, Kab. Bandung Girimulya Pacet 3 Orang Musrenbang Reguler KP.MWKARBAKTI RW 01 DAN RW 02, Kab. Bandung Margamekar Pangalengan 2 Orang Musrenbang Reguler Desa Rahayu, Kab. Bandung Rahayu Margaasih 4 Orang Musrenbang Reguler Kp. Sinar Sari RT. 003 RW. 003 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung (Kantor Desa Majasetra), Kab. Bandung Majasetra Majalaya 10 Orang Musrenbang Reguler 5 0 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RW 12, Kab. Bandung Sukamanah Paseh 5 Orang Musrenbang Reguler Desa Mekarpawitan, Kab. Bandung Mekarpawitan Paseh 2 Orang Musrenbang Reguler Tanjungwangi, Kab. Bandung Tanjungwangi Pacet 4 Orang Musrenbang Reguler Kp. Cipapakem RW 03, Kab. Bandung Patrolsari Arjasari 7 Orang Musrenbang Reguler Desa Bojongemas, Kab. Bandung Bojongemas Solokanjeruk 2 Orang Musrenbang Reguler Pengusaha UMKM RW 01 sampai dengan RW 13, Kab. Bandung Sindanglaya Cimenyan 10 Orang Musrenbang Reguler Kp.Nunuk Wetan RW.03 (Kelompok Usaha Gordeng), Kab. Bandung Mekarsari Pacet 1 Orang Musrenbang Reguler Desa Tarjusari, Kab. Bandung Tarajusari Banjaran 3 Orang Musrenbang Reguler Kampung lengkong RW 01, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 2 Orang Musrenbang Reguler kampung lengkong rw 12, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 2 Orang Musrenbang Reguler Jl bongkor rt 03 rw 06, Kab. Bandung Melatiwangi Cilengkrang 10 Orang Musrenbang Reguler
27. 6.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil #MS Fasilitasi HaKI bagi UMKM Desa Rahayu, Kab. Bandung Rahayu Margaasih 4 Orang Musrenbang Reguler Kp. Cikalage Hilir RW 001, Kab. Bandung Hegarmanah Cikancung 10 Orang Musrenbang Reguler Desa Kopo, Kab. Bandung Kopo Kutawaringin 2 Orang Musrenbang Reguler Desa Tenjolaya, Kab. Bandung Tenjolaya Pasirjambu 4 Orang Musrenbang Reguler DESA MANDALAWANGI, Kab. Bandung Mandalawangi Nagreg 7 Orang Musrenbang Reguler kampung lengkong RW 08, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 1 Orang Musrenbang Reguler 5 1 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kampung lengkong rw 12, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 1 Orang Musrenbang Reguler RW 01 - RW 26, Kab. Bandung Cileunyi Kulon Cileunyi 1 Orang Musrenbang Reguler
28. 7.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro #MS Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM Kp. Miji Rt.002 Rw.004 an. Agus Ishak Rosyadi ( Makanan Khas Sunda ), Kab. Bandung Tanjunglaya Cikancung 5 Orang Musrenbang Reguler Dusun I s/d Dusun VI, Kab. Bandung Lebakmuncang Ciwidey 3 Orang Musrenbang Reguler Desa Cijagra, Kab. Bandung Cijagra Paseh 1 Orang Musrenbang Reguler Desa Rahayu, Kab. Bandung Rahayu Margaasih 3 Orang Musrenbang Reguler Rw. 02 Kp. Cihanyir Galunggung, Cihanyir, Kec. Cikancung , Kab. Bandung Cihanyir Cikancung 4 Orang Musrenbang Reguler Kp. Paseh RW. 002, Kab. Bandung Ibun Ibun 5 Orang Musrenbang Reguler Desa Margaasih, Kab. Bandung Margaasih Cicalengka 8 Orang Musrenbang Reguler Desa Mekarjaya, Kab. Bandung Mekarjaya Banjaran 1 Orang Musrenbang Reguler 23 RW di Desa Lamajang, Kab. Bandung Lamajang Pangalengan 2 Orang Musrenbang Reguler wilayah desa margamulya (tiga dusun ), Kab. Bandung Margamulya Pangalengan 2 Orang Musrenbang Reguler Pkk Desa Margamukti, Kab. Bandung Margamukti Pangalengan 1 Orang Musrenbang Reguler Desa Pulosari, Kab. Bandung Pulosari Pangalengan 2 Orang Musrenbang Reguler 5 2 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 LPM, PKK KELURAHAN CIBEUNYING, Kab. Bandung Cibeunying Cimenyan 2 Orang Musrenbang Reguler Desa Rancaekek Kulon, Kab. Bandung Rancaekek Kulon Rancaekek 2 Orang Musrenbang Reguler KANTOR DESA SUDI , Kab. Bandung Sudi Ibun 2 Orang Musrenbang Reguler KP PASIR PARI RT 003 RW 004, Kab. Bandung Pangauban Pacet 2 Orang Musrenbang Reguler Desa Cibiru Wetan, Kab. Bandung Cibiru Wetan Cileunyi 1 Orang Musrenbang Reguler Desa Tenjolaya, Kab. Bandung Tenjolaya Pasirjambu 1 Orang Musrenbang Reguler Kp. Salamanjah RW 01, Kp. Nagrak RW 02, Kp. Cisalak RW 03, Kp. Legok Harendong RW 04, Kp. Cirangan RW 05, Kp.Singkur RW 06, Kp. Nagrak RW 07, Kp. Wangun RW 08, Kab. Bandung Jatisari Cangkuang 2 Orang Musrenbang Reguler KARANG TARUNA KELURAHAN JELEKONG (GEMA SEJAHTERA), Kab. Bandung Jelekong Baleendah 5 Orang Musrenbang Reguler Kantor Desa Cimenyan Kp. Cimenyan RT 001 RW 007, Kab. Bandung Cimenyan Cimenyan 3 Orang Musrenbang Reguler Desa Cisondari, Kab. Bandung Cisondari Pasirjambu 1 Orang Musrenbang Reguler 5 3 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Desa Jelegong KP. Talun RT 004 RW 011, Kab. Bandung Jelegong Rancaekek 2 Orang Musrenbang Reguler DESA MANGGUNGHARJA, Kab. Bandung Mangunharja Ciparay 9 Orang Musrenbang Reguler Pelaku Usaha di Desa Rancakasumba, Kab. Bandung Rancakasumba Solokanjeruk 4 Orang Musrenbang Reguler Ds. Pasirhuni RW. 06 RT. 03, Kab. Bandung Pasirhuni Cimaung 2 Orang Musrenbang Reguler Jl Raya Dayeuhkolot Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Kab. Bandung Citeureup Dayeuhkolot 3 Orang Musrenbang Reguler DESA PANUNDAAN , Kab. Bandung Panundaan Ciwidey 3 Orang Musrenbang Reguler kampung lengkong rw 06, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 1 Orang Musrenbang Reguler DESA TANJUNGSARI, Kab. Bandung Tanjungsari Cangkuang 3 Orang Musrenbang Reguler RW 01 - RW 26, Kab. Bandung Cileunyi Kulon Cileunyi 1 Orang Musrenbang Reguler . PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan #MS Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Desa Nanjung, Kab. Bandung Nanjung Margaasih 4 Orang Musrenbang Reguler Kp. Sukamanah RW 06, Kab. Bandung Majakerta Majalaya 2 Orang Musrenbang Reguler RW 010 sampai dengan RW 12 di Wilayah Desa Cangkuang Wetan, Kab. Bandung Cangkuang Wetan Dayeuhkolot 4 Orang Musrenbang Reguler Bojong badak endah RT.001 RW.009, Kab. Bandung Cikasungka Cikancung 10 Orang Musrenbang Reguler 5 4 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KP.PAMOYANAN RT 01 RW 11 ( KEL TANI PAMOYANAN LESTARI ), Kab. Bandung Margamekar Pangalengan 1 Orang Musrenbang Reguler KELOMPOK HEGAR MANAH, Kab. Bandung Margamekar Pangalengan 1 Orang Musrenbang Reguler KP.MEKARBAKTI RW 01 DAN RW 02, Kab. Bandung Margamekar Pangalengan 1 Orang Musrenbang Reguler Kp Kanayakan rw 07 Kp Sindangsari Rw 11, Kab. Bandung Cijagra Paseh 2 Orang Musrenbang Reguler Kp Tarigu RT 01 RW 01, Kab. Bandung Margahurip Banjaran 4 Orang Musrenbang Reguler Kp.Pengkolan RW 03, Kab. Bandung Banjaran Wetan Banjaran 2 Orang Musrenbang Reguler desa rancaekek kulon, Kab. Bandung Rancaekek Kulon Rancaekek 5 Orang Musrenbang Reguler Desa Rahayu, Kab. Bandung Rahayu Margaasih 4 Orang Musrenbang Reguler Kp. Ciaro atau Ranca Rw. 05, Kab. Bandung Ciaro Nagreg 10 Orang Musrenbang Reguler UMKM DESA ALAMENDAH, Kab. Bandung Alamendah Rancabali 11 Orang Musrenbang Reguler Rancalame Rw.08, Kab. Bandung Nagrak Cangkuang 5 Orang Musrenbang Reguler Jl Kiartsan No 127 RW 002, Kab. Bandung Banjaran Kulon Banjaran 2 Orang Musrenbang Reguler Desa Gajahmekar, Kab. Bandung Gajah Mekar Kutawaringin 7 Orang Musrenbang Reguler Kp. Pasirpariuk RW. 010, Kab. Bandung Pasirmulya Banjaran 4 Orang Musrenbang Reguler RW 15, Kab. Bandung Sukamanah Paseh 2 Orang Musrenbang Reguler 5 5 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 rw 03, Kab. Bandung Sukamanah Paseh 2 Orang Musrenbang Reguler Desa Mekarjaya, Kab. Bandung Mekarjaya Banjaran 2 Orang Musrenbang Reguler 23 RW di Desa Lamajang, Kab. Bandung Lamajang Pangalengan 3 Orang Musrenbang Reguler DESA CIBODAS, Kab. Bandung Cibodas Pasirjambu 5 Orang Musrenbang Reguler desa cileunyi wetan, Kab. Bandung Cileunyi Wetan Cileunyi 1 Orang Musrenbang Reguler RT 01 s/d 08 RW. 13, Kab. Bandung Bojongmalaka Baleendah 5 Orang Musrenbang Reguler Desa Bojongkunci, Kab. Bandung Bojongkunci Pameungpeuk 5 Orang Musrenbang Reguler Kampung Bugel Rt.03 Rw.06, Kab. Bandung Neglasari Banjaran 3 Orang Musrenbang Reguler kp.bangsoreang rw 11, Kab. Bandung Mangunjaya Arjasari 10 Orang Musrenbang Reguler Desa Lagadar, Kab. Bandung Lagadar Margaasih 4 Orang Musrenbang Reguler Desa Lagadar, Kab. Bandung Lagadar Margaasih 4 Orang Musrenbang Reguler Kp Pasirpondok RW 08, Kab. Bandung Cikitu Pacet 2 Orang Musrenbang Reguler RW 04, RW 12, MUI, Kab. Bandung Nagreg Nagreg 10 Orang Musrenbang Reguler Jalan Cagak Rw 4, Kab. Bandung Ciherang Nagreg 7 Orang Musrenbang Reguler Desa Kopo, Kab. Bandung Kopo Kutawaringin 5 Orang Musrenbang Reguler kp jambatan rw 009, Kab. Bandung Andir Baleendah 5 Orang Musrenbang Reguler DS JELEGONG, Kab. Bandung Jelegong Kutawaringin 5 Orang Musrenbang Reguler Cicukang, Kab. Bandung Mekarrahayu Margaasih 2 Orang Musrenbang Reguler Cicukang, Kab. Bandung Mekarrahayu Margaasih 2 Orang Musrenbang Reguler 5 6 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Desa Lampegan, Kab. Bandung Lampegan Ibun 10 Orang Musrenbang Reguler KP. SENTAKDULANG RW 12, Kab. Bandung Mekarmanik Cimenyan 3 Orang Musrenbang Reguler Kp.Sukalilah RW.14 Desa Padaulun Kec.Majalaya Kab.Bandung, Kab. Bandung Padaulun Majalaya 5 Orang Musrenbang Reguler Desa Tarajusari, Kab. Bandung Tarajusari Banjaran 2 Orang Musrenbang Reguler Desa Solokanjeruk, Kab. Bandung Solokanjeruk Solokanjeruk 5 Orang Musrenbang Reguler Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung, Kab. Bandung Mekarsari Cimaung 10 Orang Musrenbang Reguler Desa Sukapura (PKK), Kab. Bandung Sukapura Kertasari 5 Orang Musrenbang Reguler kampung lengkong RW 02, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 3 Orang Musrenbang Reguler kp lengkong rw 12, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 2 Orang Musrenbang Reguler kp lengkong rw 13, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 2 Orang Musrenbang Reguler Kelompok Gallery UMKM Desa Tarumajaya, Kab. Bandung Tarumajaya Kertasari 5 Orang Musrenbang Reguler Jl. Cangkuang No. 2, Kab. Bandung Biru Majalaya 3 Orang Musrenbang Reguler Desa Cinunuk, Kab. Bandung Cinunuk Cileunyi 1 Orang Musrenbang Reguler AULA DESA, Kab. Bandung Resmi Tingal Kertasari 4 Orang Musrenbang Reguler Desa Sukapura, Kab. Bandung Sukapura Dayeuhkolot 3 Orang Musrenbang Reguler Jl.Neglasar No.193, Kab. Bandung Mekarsari Pacet 2 Orang Musrenbang Reguler 5 7 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kelompok umkm pupja desa maruyung, Kab. Bandung Maruyung Pacet 3 Orang Musrenbang Reguler
29. 9.PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Karang Taruna Desa Pangalengan, Kab. Bandung Pangalengan Pangalengan 2 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Kp.Nangkerok Rt 02 Rw 01 Desa Panyocokan, Kab. Bandung Panyocokan Ciwidey 12 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Kp.Sudi RW.002 Kelompok UMKM Berkah (Adi Haryanto, jajang Ruhiat, siti fuadah, julaeha, oha, rijal vahlevi, yahya supardi, wijana, ema, yuli adi yana, ilit tatang, epon, tedi mulyadi), Kab. Bandung Mekarsari Pacet 3 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Aula Kantor Desa Margahayu Selatan, Kab. Bandung Magahayu Selatan Margahayu 15 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Desa Rahayu, Kab. Bandung Rahayu Margaasih 4 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Kp.Cileutik RW 07, Kab. Bandung Banjaran Wetan Banjaran 3 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM 23 RW di Desa Lamajang, Kab. Bandung Lamajang Pangalengan 2 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM rw 07, Kab. Bandung Sukamanah Paseh 5 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Aula Desa Banjaran, Kab. Bandung Banjaran Kulon Banjaran 2 Orang Musrenbang Reguler 5 8 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM JL. Bojong Parigi No. 111, Kab. Bandung Ciparay Ciparay 6 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM PKK DESA MARGAMUKTI, Kab. Bandung Margamukti Pangalengan 1 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Kampung Citeureup Rt.01 Rw.14, Kab. Bandung Neglasari Banjaran 2 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM RW01, Kab. Bandung Lagadar Margaasih 4 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Jl.Padamukti No. 02 Rt. 01 Rw. 07, Kab. Bandung Padamukti Solokanjeruk 10 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM JL SALAMANJAH NO 35, Kab. Bandung Mekarmaju Pasirjambu 5 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM RT 05/RW 04, Kab. Bandung Bojongmalaka Baleendah 5 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Kp. Salamanjah RW 01, Kp. Nagrak RW 02, Kp. Cisalak RW 03, Kp. Legok Harendong RW 04, Kp. Cirangan RW 05, Kp.Singkur RW 06, Kp. Nagrak RW 07, Kp. Wangun RW 08, Kab. Bandung Jatisari Cangkuang 2 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Ciharalang RT 01 RW 01 , Kab. Bandung Mekarsaluyu Cimenyan 3 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM TP PKK Desa Babakan, Kab. Bandung Babakan Ciparay 4 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM UMKM Desa Langonsari, Kab. Bandung Langonsari Pameungpeuk 15 Orang Musrenbang Reguler 5 9 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM RW 001 s/d RW 022, Kab. Bandung Girimekar Cilengkrang 10 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Desa Bojongmanggu, Kab. Bandung Bojongmanggu Pameungpeuk 5 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Aula Kelurahan Sulaiman Jl Hercules IV No21 Lanud Sulaiman, Kab. Bandung Sulaiman Margahayu 15 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM (DUSUN 3, RW 07, RW 09, 05 Ds. Nengkelan, Kec. Ciwidey) , Kab. Bandung Nengkelan Ciwidey 10 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Desa Nagreg Kendan, Kab. Bandung Nagreg Kendan Nagreg 8 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Kp. Margamulya RT 002 RW 009, Kab. Bandung Margamulya Pasirjambu 5 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Jl Raya Dayeuhkolot Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Kab. Bandung Citeureup Dayeuhkolot 3 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM kp.sukasari rw 013, Kab. Bandung Cibeureum Kertasari 5 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM KP LENGKONG RW 16, Kab. Bandung Lengkong Bojongsoang 3 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Kp. Ciseupan RT 001 RW 004 Kantor Desa Malasari, Kab. Bandung Malasari Cimaung 8 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Desa Bandasari, Kab. Bandung Bandasari Cangkuang 3 Orang Musrenbang Reguler 6 0 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Usulan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Volume Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM RW. 01 - 10, Kab. Bandung Neglawangi Kertasari 5 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM AULA DESA, Kab. Bandung Resmi Tingal Kertasari 1 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM RW 01 - RW 26, Kab. Bandung Cileunyi Kulon Cileunyi 1 Orang Musrenbang Reguler #MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Desa Sukapura, Kab. Bandung Sukapura Dayeuhkolot 4 Orang Musrenbang Reguler #MUSTI Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Desa Ganjar Sabar , Kab. Bandung Ganjar Sabar Nagreg 25 Orang Musrenbang Kompetitif #MUSTI Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Padamukti, Kab. Bandung Padamukti Solokanjeruk 25 Orang Musrenbang Kompetitif Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2024 61 2.5.2.Telahaan Terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD DPRD memberikan saran dan masukan terhadap perumusan Renja 2025 berdasarkan hasil reses dan aspirasi dari masyarakat. Masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan dan dicantumkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Adapun alur usulan Pokir DPRD sebagai berikut : Gambar 2.4 Alur Usulan Pokir DPRD Rincian saran dan masukan usulan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 sebagai berikut : 6 2 T a b e l 2 . 7 . U s u l a n P r o g r a m d a n K e g i a t a n P o k o k - p o k o k P i k i r a n D P R D T a h u n 2 0 2 5 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengusul Usulan Alamat Lokasi Volume Satuan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30. 1.PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Hen Hen Asep Suhendar #PK Sosialisasi Tata Kelola Koperasi Kp Neglasari Rt 3 Rw 4 Desa Ciwdiey Kec Ciwidey, Kab. Bandung 10 Orang Pokir
31. 2.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Erwin Gunawan #PK Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Kp. Bojongpulus, Desa Sukasari, Kec. Pameungpeuk, Kab. Bandung 10 Orang Pokir H. Agung Yansusan, S.T., Mud #PK Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Komplek BSPI Rt 01 Rw 12 Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran, Kab. Bandung 4 Orang Pokir H. Tedi Supriadi, S.Pd.I, M.Si #PK Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Kp. Bojong Asih RW 04 Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung 11 Orang Pokir
32. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Erwin Gunawan #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Pasirjati, RT 1/ RW 10 Desa Lebakwangi, Kec. Arjasari, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Ciwidey Kulon RT 01 RW 13 Desa Ciwidey Kec Ciwidey, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Jalupang Rw 2 Desa Bandasari Kec Cangkuang, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Tanjung Rt 2 Rw 6 Desa Tanjungsari 2 Orang Pokir 6 3 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengusul Usulan Alamat Lokasi Volume Satuan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kec Cangkuang, Kab. Bandung Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Cirengit Rt 4 Rw1 Desa Tanjungsari Kec Cangkuang, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Tanjung Rt 1 Rw 5 Desa Tanjungsari Kec Cangkuang, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Griya Sukasari rw 18 Desa Ciwidey Kec Ciwidey, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Legok Harendong Rt 2 Rw 4 Desa Jatisari Kec CAngkuang, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM kp Ciseupan rt 2 rw 4 Desa Panyocokan Kec Ciwidey, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Tonggoh Gudang Rt 3 Rw 7 Desa Margamulya Kec Pasirjambu, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp lio Rw 12 Desa Margamulya Kec Pasirjambu, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Purnamasari Rt 1 Rw 20 Desa Ciwidey Kec Ciwidey, Kab. Bandung 1 Orang Pokir 6 4 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengusul Usulan Alamat Lokasi Volume Satuan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Ciseupan Rt 3 Rw 18 Desa Panyocokan Kec Ciwidey, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Mumunggang Rt 3 Rw 14 Desa Ciwidey Kec Ciwidey, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Tonjong Rt 1 Rw 30 Desa Ciwdiey Kec Ciwidey, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Sukamanah Rt 1 Rw 14 Desa Lebak Muncang Desa Ciwidey, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Babakan Jampang Rt 3 Rw 17 Desa Alamendah Kec Rancabali, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Arca RW 27 Desa Alamendah Kec Rancabali, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Salam Rw 3 Desa panundaan Kec Ciwidey, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Hen Hen Asep Suhendar #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Kp Sinapeul Rt 1 Rw 11 Desa Alamendah Kec Rancabali, Kab. Bandung 1 Orang Pokir 6 5 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengusul Usulan Alamat Lokasi Volume Satuan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Riki Ganesa , S.Hut #PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM pelaku umkm desa cinunuk, desa cibiru hilir, desa cimekar, desa cileunyi wetan kecamatan cileunyi, Kab. Bandung 3 Orang Pokir Dasep Kurnia Gunarudin, S.H., M.M. #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Babakan Desa Rt01/Rw14 No.21 Desa Pamekaran Kec.Soreang, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Dasep Kurnia Gunarudin, S.H., M.M. #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp.Babakan Neglasari Rt03/Rw03 Desa Sadu Kec.Soreang , Kab. Bandung 1 Orang Pokir Dasep Kurnia Gunarudin, S.H., M.M. #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp.Lewiliang Rt02/Rw01 Desa Mekarsari Kec.Pasirjambu , Kab. Bandung 2 Orang Pokir Dasep Kurnia Gunarudin, S.H., M.M. #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp.Ngamprah Rt04/Rw08 Desa Nengkelan Kec.Ciwidey, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Dasep Kurnia Gunarudin, S.H., M.M. #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp.Mumunggang Rt01/Rw14 Desa Ciwidey Kec.Ciwidey, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Pangauban RW 15, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung 5 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Babakan Pereng RW 13, Desa Pangauban, 1 Orang Pokir 6 6 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengusul Usulan Alamat Lokasi Volume Satuan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kecamatan Pacet, Kab. Bandung Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Bojong Picung RW 04, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung 5 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Papakserang RT 02 RW 01, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Papakserang RT 01 RW 07, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Jongor RT 02 RW 12, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Cipongporang RT 03 RW 19, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Sarimekar RT 02 RW 14, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Sarimekar RT 01 RW 14, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Sarimekar RT 03 RW 15, Desa 1 Orang Pokir 6 7 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengusul Usulan Alamat Lokasi Volume Satuan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Babakan Tanjung RT 02 RW 13, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung 10 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Ciburial RT 05 RW 07, Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Babakan RT 02 RW 03, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung 3 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Bojong Panggang RT 03 RW 08, Kab. Bandung 3 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Wadat RT 01 RW 06, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Cikawao RT 01 RW 01, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung 3 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Tanjunglaya RT 06 RW 08, Desa Sarimahi, Kecamatan , Kab. Bandung 3 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Tanjunglaya RT 02 RW 05, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung 2 Orang Pokir 6 8 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengusul Usulan Alamat Lokasi Volume Satuan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Stasion RT 03 RW 04, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung 3 Orang Pokir Elin Wati #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Tanjunglaya RT 02 RW 08, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung 2 Orang Pokir H. Tedi Supriadi, S.Pd.I, M.Si #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM Kp. Ciborerang RW 18 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang, Kab. Bandung 10 Orang Pokir Maulana Fahmi, S.Si. #PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM RT 04 RW 11 desa Hegarmanah kec Cikancung , Kab. Bandung 22 Orang Pokir
33. 4.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro H. Wawan Ruswandi, S.Sos.I #PK Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM Anggota Koperasi Konsumen Berkah Sadaya Kab. Bandung. Jl. Kiastramanggala no 9B RT 05 RW 12 kel Baleendah Kec. Baleendah, Kab. Bandung 20 Orang Pokir Hj. N. ELA NURLAELA, S.TP. #PK Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM se kec pangalengan, Kab. Bandung 6 Orang Pokir Maulana Fahmi, S.Si. #PK Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM Cikopo,RT 01 RW 04 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka, Kab. Bandung 23 Orang Pokir Riki Ganesa , S.Hut #PK Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM Kecamatan Cileunyi, Kab. Bandung 4 Orang Pokir 6 9 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengusul Usulan Alamat Lokasi Volume Satuan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34. 5.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Ahmad Zaenal Sabarudin #PK Pelatihan Akuntansi Dasar dan Pengelolaan Keuangan bagi UMKM Kp. Tarigu Rt. 04 RW. 02 Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran , Kabupaten Bandung, Kab. Bandung 3 Orang Pokir H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I #PK Pelatihan Akuntansi Dasar dan Pengelolaan Keuangan bagi UMKM KP BATU GAJAH JELEKONG RT 003 / RW 004 , KELURAHAN JELEKONG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung 2 Orang Pokir Sandi Sudrajat #PK Pelatihan Akuntansi Dasar dan Pengelolaan Keuangan bagi UMKM DESA TANGGULUN KECAMATAN IBUN, Kab. Bandung 7 Orang Pokir
35. 6.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Erwin Gunawan #KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM kp. Sukamenak RT 04/Rw 18 Pangalengan, Kab. Bandung 2 Orang Pokir H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I #KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM KP CIKONENG RT 001 / RW 005 , DESA CIKONENG , KECAMATAN CIPARAY , Kab. Bandung 1 Orang Pokir H. Wawan Ruswandi, S.Sos.I #KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM Anggota Koperasi Konsumen Berkah Sadaya Kab. Bandung. Jl. Kiastramanggala no 9B RT 05 RW 12 kel Baleendah Kec. Baleendah, Kab. Bandung 1 Orang Pokir 7 0 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengusul Usulan Alamat Lokasi Volume Satuan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hj. N. ELA NURLAELA, S.TP. #KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM se kecamatan pangalengan, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Hj. N. ELA NURLAELA, S.TP. #KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM se kecamatan cimaung, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Hj. N. ELA NURLAELA, S.TP. #KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM se kecamatan banjaran, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Hj. N. ELA NURLAELA, S.TP. #KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM se kec pameungpeuk, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Hj. N. ELA NURLAELA, S.TP. #KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM se kec arjasari, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Yayat Sumirat, S.H. #KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM Kp Budiasih Rt 2 Rw 7 Desa Gunungleutik, Kab. Bandung 1 Orang Pokir
36. 7.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan Ahmad Zaenal Sabarudin #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Ibu Ani Meyani R

(083116581544)Puri Banjaran Asri,Desa Jagabaya , Kecamatan Cimaung, Kab. Bandung 3 Orang Pokir Ahmad Zaenal Sabarudin #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, Kab. Bandung 3 Orang Pokir Dasep Kurnia Gunarudin, S.H., M.M. #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Kp.Ngamprah Rt04/Rw08 Desa Nengkelan Kec.Ciwidey, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Dilar Rinaldi, S.Psi #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM KP. RANCAPANJANG RT 01 RW 23 DESA SUKAMULYA KEC. RANCAEKEK, Kab. Bandung 2 Orang Pokir 7 1 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengusul Usulan Alamat Lokasi Volume Satuan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dilar Rinaldi, S.Psi #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Kp Babakan Barat RT 01 RW 05 Desa Nagreg Kec.Nagreg, Kab. Bandung 3 Orang Pokir Dilar Rinaldi, S.Psi #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM KP LEUWI RANDU RT 04 RW 10 DESA SANGIANG KEC. RANCAEKEK, Kab. Bandung 3 Orang Pokir Dilar Rinaldi, S.Psi #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM KP. SAWAH BERA RT 03-04 RW 02 DESA SRIRAHAYU KEC. CIKANCUNG, Kab. Bandung 3 Orang Pokir Elin Wati #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Kp. Bojongsari RT 04 RW 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung 1 Orang Pokir Elin Wati #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Kp. Cikopo RT 02 RW 07, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Elin Wati #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Kp. Baru Kaso RT 01 RW 10, Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Erwin Gunawan #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Kp. Babakan Sirna Rt 04 Rw 15 Banjarsari Pnagalengan, Kab. Bandung 2 Orang Pokir H. Dadan Konjala, S.H. #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM RT 003 RW 002 Desa Gandasari Kec Katapang atas nama Paguyuban SAE Kabupaten Bandung, Kab. Bandung 8 Orang Pokir 7 2 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengusul Usulan Alamat Lokasi Volume Satuan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H. Firman B. Sumantri, Mba #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM RW 01 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah , Kab. Bandung 7 Orang Pokir H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM KP PASAR KEMIS RW 14 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung 2 Orang Pokir H. Uya Mulyana, S.H.I #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Desa Sayati Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Hilman Faroq, S.Pd.I #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Kp. Pasir Kawung RW. 06 Desa Cimekar Kec. Cileunyi, Kab. Bandung 7 Orang Pokir Obi Kristian #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Kp. Leuwinanggung, RW 07, Desa Talun Kec. Ibun, Kab. Bandung 5 Orang Pokir Obi Kristian #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Desa Lampegan, Kec. Ibun, Kab. Bandung 3 Orang Pokir Obi Kristian #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Desa Cibeet, Kec. Ibun, Kab. Bandung 3 Orang Pokir Obi Kristian #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Desa Tanggulun, Kec. Ibun, Kab. Bandung 3 Orang Pokir Obi Kristian #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Desa Mekarwangi, Kec. Ibun, Kab. Bandung 3 Orang Pokir 7 3 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengusul Usulan Alamat Lokasi Volume Satuan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kewirausahaan bagi UMKM Praniko Imam Sagita #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Komp. GBA I RT 002 RW 015 Ds. Cipagalo Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung 11 Orang Pokir Riki Ganesa , S.Hut #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Desa Cibiruhilir, Desa Cileunyi Wetan, Desa Cinunuk dan Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi, Kab. Bandung 4 Orang Pokir Sandi Sudrajat #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM DESA RANCAKENDAL KECAMATAN MAJLAYA, Kab. Bandung 6 Orang Pokir Tedi Surahman, S.E. #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Kp. Citepus Wetan RW.01 Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung 5 Orang Pokir Yayat Hidayat, S.E., M.M. #PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM Rw 01 RT 01 kp.Srikandi Desa Wanasuka Kec Pangalengan, Kab. Bandung 70 Orang Pokir

8.PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Aep Dedi Ds #PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Komunitas UMKM Kecil Desa Katapang Kec.Katapang, Kab. Bandung 4 Orang Pokir Erwin Gunawan #PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Kp. Sindangpanon, Desa Kamasan, Kec. Banjaran, Kab. Bandung 2 Orang Pokir Erwin Gunawan #PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM kp. Sukamenak RT 04/Rw 18 2 Orang Pokir 7 4 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengusul Usulan Alamat Lokasi Volume Satuan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pangalengan, Kab. Bandung H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I #PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM KP PASAR KEMIS RT 006 / RW 014 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung 3 Orang Pokir H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I #PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM KP PASAR KEMIS RT 006 / 014 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung 2 Orang Pokir H. Wawan Ruswandi, S.Sos.I #PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM Anggota Koperasi Konsumen Berkah Sadaya Kab. Bandung. Jl. Kiastramanggala no 9B RT 05 RW 12 kel Baleendah Kec. Baleendah, Kab. Bandung 21 Orang Pokir Riki Ganesa , S.Hut #PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM umkm kecamatan cileunyi, Kab. Bandung 4 Orang Pokir Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2024 75 Gambar 3.1. Isu Sasaran 3 RPJMN 2025-2029 Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital ditujukan guna pemenuhan pelayanan dasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk penyediaan pekerjaan yang layak. Hal ini memerlukan penguatan konektivitas, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan industri. Selain itu, perlu mendorong generasi muda agar masuk dunia kewirausahaan, menghadirkan inovasi, dan memberikan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang. Inovasi juga diperlukan dalam pengembangan industri kreatif nasional. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, pengembangan industri kreatif melalui pembangunan pariwisata dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur yang terencana, bukan hanya memperkuat jaringan dan mobilitas, tetapi juga 76 menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan sektor- sektor lain, dan memastikan kesempatan yang adil bagi setiap warga. Melalui strategi terintegrasi ini, kita bergerak menuju sebuah masa depan yang lebih memberikan manfaat bagi semua elemen masyarakat. Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Keseluruhan upaya tersebut dapat didukung oleh peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan. Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 dan tahun 2029 sebagai berikut : Tabel 3.1. Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3 No Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas 1 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) 1,1 (2021) 1,1 1,2 2 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%) 1,3 (2019) 1,4 1,6 3 Rasio Kewirausahaan (%) 3,0 (2023) 3,1 3,6 Sumber : Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029 3.1.2.Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 Untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mendukung pencapaian misi ke- 2 Gubernur Jawa Barat yaitu : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif, melalui tujuan : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi berbasis sumber 77 daya lokal dan teknologi. Adapun sasaran yang akan dicapai diantaranya yaitu :
1.Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang ramah lingkungan dan Inklusif
2.Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang ramah lingkungan dan Inklusif
3.Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah
4.Meningkatnya penerapan ekonomi hijau dan biru
5.Mewujudkan transformasi digital
6.Meningkatnya ketahanan pangan Isu produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian, mencakup: Kawasan Pantura sebagai basis industri hijau, perikanan dan ketahanan pangan; optimalisasi pengembangan ekowisata terintegrasi; pengembangan IKM dan UKM; optimalisasi kinerja sektor-sektor ekonomi pariwisata dan ekraf; peningkatan investasi dan promosi investasi industri; peningkatan produktivitas tenaga kerja industri; pengembangan pariwisata kelas dunia; kerjasama perdagangan dalam penguatan rantai pasok pangan berkualitas; Jawa Barat sebagai bagian dari rantai pasok pangan berkualitas; link an match antara industri dan sektor hulu; dan mengembangkan rantai nilai regional pada produk-produk yang berdaya saing di pasar internasional. Adapun isu UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, mencakup: peran pemuda dalam kewirausahaan; peningkatan produktivitas dan partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; optimalisasi pertumbuhan startup; pemberdayaan UMKM dan startup; penguatan IKM dan UMKM; pemberdayaan UMKM dan koperasi; peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi spesifik wilayah (pariwisata, UMKM dan Industri); pelatihan dan pemasaran digital produk UMKM; integrasi pengembangan ekraf; pemberdayaan UMKM dan koperasi wilayah perbatasan; kewirausahaan yang berkelanjutan melalui UKM; dan komoditas pertanian sebagai komoditas wirausaha/bisnis. 3.1.3.Telaahan Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 Visi Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan 78 Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :
1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
2.Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3.Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;
4.Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5.Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum. Berdasarkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung diatas, misi yang secara langsung berkaitan dengan Dinas Koperasi dan UKM adalah misi 2 misi 3. Secara jelas maka penjabaran misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan Membangun ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat dukungan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini berarti mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan bahwa produksi pangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam konteks Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, terutama di sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Bupati Bandung 79 dapat mengambil langkah-langkah spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kontribusi ekonomi dari sektor ini. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan:
1.Penguatan Koperasi: • Mendorong pembentukan koperasi di berbagai sektor, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk meningkatkan daya tawar dan keberlanjutan ekonomi. • Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anggota koperasi untuk meningkatkan manajemen, produksi, dan pemasaran.
2.Akses ke Finansial: • Memfasilitasi akses Koperasi dan UKM ke sumber pembiayaan, baik melalui program perbankan, bantuan pemerintah, atau skema kredit mikro. • Mendorong perkembangan lembaga keuangan inklusif dan layanan keuangan berbasis teknologi untuk mendukung UKM yang memiliki akses terbatas ke perbankan tradisional.
3.Pelatihan dan Pendidikan: • Menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan manajemen, pemasaran, dan produksi bagi pemilik UKM dan anggota koperasi. • Mendukung kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan program yang sesuai dengan kebutuhan sektor Koperasi dan UKM.
4.Pemasaran dan Promosi: • Membantu UKM dan koperasi dalam pengembangan strategi pemasaran yang efektif dan memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan visibilitas produk dan layanan. • Mengorganisir pameran, pasar, atau festival untuk mempromosikan produk lokal dan mendukung pertumbuhan bisnis.
5.Infrastruktur Dukungan: • Memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan akses transportasi yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional UKM dan koperasi. • Meningkatkan konektivitas dan fasilitas distribusi untuk memudahkan distribusi produk lokal ke pasar yang lebih luas. 80
6.Inovasi dan Digitalisasi: • Mendorong adopsi teknologi dan digitalisasi di kalangan UKM dan koperasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. • Memberikan dukungan teknis dan pelatihan untuk mengimplementasikan solusi digital dalam manajemen bisnis dan pemasaran.
7.Kemitraan dengan Sektor Swasta: • Membangun kemitraan strategis antara Koperasi dan UKM dengan perusahaan swasta untuk mengakses pasar yang lebih besar. • Memfasilitasi kerjasama dalam rantai pasok untuk memastikan keberlanjutan pasokan dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
8.Pengembangan Produk Berbasis Lokal: • Mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan berbasis lokal yang dapat membedakan UKM dan koperasi di pasar. • Memberikan dukungan untuk sertifikasi dan standarisasi produk agar dapat memenuhi persyaratan pasar yang lebih tinggi.
9.Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Lokal: • Memfokuskan program pemberdayaan pada perempuan dan komunitas lokal untuk meningkatkan inklusi dan distribusi manfaat secara merata. • Mendorong kehadiran perempuan dalam kegiatan ekonomi dan kepemimpinan di sektor Koperasi dan UKM.
10.Monitoring dan Evaluasi: • Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur dampak dari berbagai inisiatif yang diimplementasikan. • Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi untuk mendapatkan umpan balik yang berharga. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Bupati Bandung berharap dapat memberdayakan sektor Koperasi dan UKM, meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerahnya. 81 Misi 3 : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses dan keputusan yang diambil dapat dipahami dengan baik. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit, serta pemerintah siap memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan pada akhirnya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISKOP UKM Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan Diskop UKM Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Diskop UKM Kabupaten Bandung Tujuan Indikator Tujuan PD (IKU) Target 2025 Sasaran Indikator Sasaran PD Target 2025 1 Meningkatkan kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap Perekonomian Daerah 1 Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 3.75- 3.84 1 Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Proporsi Usaha Mikro 38.83% 2 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) 0.26- 0.35 2 Meningkatnya koperasi yang berkualitas Persentase Koperasi Sehat 14.45% Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2025 82 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

a.Faktor-faktor yang menjadi bahan perumusan Program dan Kegiatan Sesuai dengan kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh perekonomian yang kompetitif melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur penunjang dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri unggul dalam kontek sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan internasional. Masyarakat Kabupaten Bandung memiliki potensi untuk dikembangkan dalam peningkatan perekonomian masyarakat, diantaranya : 1) Banyaknya kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian,peternakan maupun olahan makanan sehingga dapat diarahkan untuk membentuk koperasi; 2) Lembaga Koperasi yang cukup banyak untuk dikembangkan; 3) Pelaku Usaha Mikro yang makin bertambah dari tahun ketahun; 4) Produk-produk koperasi dan pelaku usaha yang dapat bersaing dipasaran; Diharapkan dengan pengembangan dan perberdayaan koperasi serta pelaku usaha Mikro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran sehingga mengurangi angka kemiskinan. Perumusan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung tahun 2025 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2024 2) Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2024 3) Prioritas pengembangan Perkoperasian dan Usaha Mikro yang diwujudkan dalam Program/kegiatan 83 4) Kebijakan Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs dan TPB)
b.Rekapitulasi program dan kegiatan. Pada perubahan rencana kerja tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung melaksanakan 7 (tujuh) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan yang terbagi pada : 1) Urusan Rutin terdiri dari 1 (satu) program, 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan; 2) Urusan Koperasi dan UKM terdiri dari 6 (enam) program, 6 (enam) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Kegiatan urusan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam penyebarannya hampir seluruh wilayah Kabupatan Bandung karena dalam pelaksanannya merupakan program usulan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) ditingkat kecamatan dan ditindaklanjuti dalam Forum Perangkat Daerah.
c.Rumusan Program dan Kegiatan. Rumusan program dan kegiatan Perubahan tahun 2025 tersebut telah sesuai dengan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 84 Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 PerangkatDaerah : Dinas Koperasi danUsahaKecil danMenengah Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan IndikatorKinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan RencanaTahun 2025 (tahun berjalan) PrakiraanMaju (RenjaTahun 2026) KelompokSasaran Lokasi Target CapaianKinerja Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubahan Sebelumperubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan DINASKOPERASI DANUSAHAKECIL DANMENENGAH 21.153.044.904,00 20.040.275.131,25 (1.112.769.772,75) 15.731.766.410,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANGTIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR 21.153.044.904,00 20.040.275.131,25 (1.112.769.772,75) 15.731.766.410,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKOPERASI, USAHAKECIL, DAN MENENGAH 21.153.044.904,00 20.040.275.131,25 (1.112.769.772,75) 15.731.766.410,00 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai AKIP - IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) - PersentaseAset DalamKondisi Baik - Nilai AKIP - IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) - PersentaseAset DalamKondisi Baik 81,50 Poin 85,25 Poin 97,88% 81,50Poin 85,25Poin 97,88% 13.347.643.986,00 12.925.722.385,25 (421.921.600,75) 82,60 Poin 85,75 Poin 98,18% 12.714.766.410,00 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan dokumen ketercapaian kinerja hasil perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan dokumen ketercapaian kinerja hasil perencanaan 100% 100% 454.500.000,00 339.383.421,00 (115.116.579,00) 100% 346.000.000,00 2.17.01.2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 5 Dokumen 5 Dokumen 315.000.000,00 224.484.125,00 (90.515.875,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 5 Dokumen 140.000.000,00 2.17.01.2.01.0 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 1 Dokumen 2 Dokumen 18.000.000,00 6.748.000,00 (11.252.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 1 Dokumen 10.000.000,00 2.17.01.2.01.0 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 2 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 3.208.000,00 (16.792.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 2 Dokumen 20.000.000,00 2.17.01.2.01.0 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.401.000,00 (99.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 1 Dokumen 1.400.000,00 2.17.01.2.01.0 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 2 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000,00 1.685.100,00 (314.900,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 2 Dokumen 1.600.000,00 2.17.01.2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 6 Laporan 7 Laporan 13.000.000,00 3.819.200,00 (9.180.800,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 7 Laporan 12.000.000,00 85 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan IndikatorKinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan RencanaTahun 2025 (tahun berjalan) PrakiraanMaju (RenjaTahun 2026) KelompokSasaran Lokasi Target CapaianKinerja Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubahan Sebelumperubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD 2.17.01.2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 7 Laporan 10 Laporan 5.000.000,00 21.248.800,00 16.248.800,00 Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 11 Laporan 81.000.000,00 2.17.01.2.01.0 008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.369.596,00 (3.630.404,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 1 Dokumen 5.000.000,00 2.17.01.2.01.0 009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 67 Data 57 Data 75.000.000,00 75.419.600,00 419.600,00 Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 67 Data 75.000.000,00 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen KeuanganDinas Persentase Ketersediaan Dokumen KeuanganDinas 100% 100% 9.460.323.986,00 9.403.983.748,00 (56.340.238,00) 100% 8.951.273.692,00 2.17.01.2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 39 Orang/bul an 38 Orang/bulan 9.436.823.986,00 9.397.611.548,00 (39.212.438,00) Dana Alokasi Umum (DAU); PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU); PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 38 Orang/bul an 8.934.073.692,00 2.17.01.2.02.0 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 2 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 1.225.600,00 (1.774.400,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 1 Dokumen 1.200.000,00 2.17.01.2.02.0 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 2 Laporan 2 Laporan 7.500.000,00 1.006.800,00 (6.493.200,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 2 Laporan 5.000.000,00 2.17.01.2.02.0 006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 459.900,00 (1.040.100,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 1 Dokumen 1.000.000,00 2.17.01.2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 5 Laporan 5 Laporan 11.500.000,00 3.679.900,00 (7.820.100,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 5 Laporan 10.000.000,00 2.17.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD 100% 100% 4.300.000,00 39.336.915,00 35.036.915,00 41.000.000,00 2.17.01.2.03.0 001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 0 Dokumen 0 Dokumen - - - Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 1 Dokumen 500.000,00 2.17.01.2.03.0 005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 4 Laporan 4 Laporan 1.500.000,00 459.900,00 (1.040.100,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 4 Laporan 500.000,00 86 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan IndikatorKinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan RencanaTahun 2025 (tahun berjalan) PrakiraanMaju (RenjaTahun 2026) KelompokSasaran Lokasi Target CapaianKinerja Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubahan Sebelumperubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan 2.17.01.2.03.0 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 2 Laporan 2 Laporan 2.800.000,00 38.877.015,00 36.077.015,00 Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 2 Laporan 40.000.000,00 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian 100% 100% 269.000.000,00 332.663.700,00 63.663.700,00 100% 336.000.000,00 2.17.01.2.05.0 002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 0 Paket 2 Paket - 65.000.000,00 65.000.000,00 Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 2 Paket 65.000.000,00 2.17.01.2.05.0 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 4 Dokumen 3 Dokumen 75.000.000,00 74.178.200,00 (821.800,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 3 Dokumen 75.000.000,00 2.17.01.2.05.0 004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 525.600,00 (474.400,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 1 Dokumen 500.000,00 2.17.01.2.05.0 005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 459.900,00 (40.100,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 1 Dokumen 500.000,00 2.17.01.2.05.0 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 50 Orang 55 Orang 192.500.000,00 192.500.000,00 - Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 55 Orang 195.000.000,00 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran 80% 80% 488.000.000,00 203.330.413,29 (284.669.586,71) 100% 322.800.000,00 2.17.01.2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 1 Paket 10.000.000,00 2.17.01.2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 1 Paket 5 Paket 153.000.000,00 75.768.800,00 (77.231.200,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 5 Paket 80.000.000,00 2.17.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 1 Paket 4 Paket 10.000.000,00 10.041.400,00 41.400,00 Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 4 Paket 10.000.000,00 2.17.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 9 Paket 9 Paket 40.000.000,00 25.060.400,00 (14.939.600,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 9 Paket 25.000.000,00 2.17.01.2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 2 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 7.800.000,00 (2.200.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 1 Dokumen 7.800.000,00 2.17.01.2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 9.550.000,00 (10.450.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 12 Laporan 10.000.000,00 2.17.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 12 Laporan 12 Laporan 250.000.000,00 61.134.513,29 (188.865.486,71) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 12 Laporan 180.000.000,00 2.17.01.2.06.0 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 0 Dokumen 1 Dokumen - 3.975.300,00 3.975.300,00 Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja - - 87 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan IndikatorKinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan RencanaTahun 2025 (tahun berjalan) PrakiraanMaju (RenjaTahun 2026) KelompokSasaran Lokasi Target CapaianKinerja Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubahan Sebelumperubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahDaerah PersentaseAset dalamKondisi Baik PersentaseAset dalamKondisi Baik 97,88% 97,88% 200.000.000,00 31.982.000,00 (168.018.000,00) 98,18% 150.000.000,00 2.17.01.2.07.0 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 5 Unit 0 Unit 100.000.000,00 - (100.000.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 10 Unit 50.000.000,00 2.17.01.2.07.0 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 9 Unit 7 Unit 100.000.000,00 31.982.000,00 (68.018.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 9 Unit 100.000.000,00 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhaan jasa penunjang perkantoran Persentase pemenuhaan jasa penunjang perkantoran 100% 100% 2.070.000.000,00 2.202.175.835,00 132.175.835,00 100% 2.200.000.000,00 2.17.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 12 Laporan 12 Laporan 170.000.000,00 124.585.805,00 (45.414.195,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 12 Laporan 160.000.000,00 2.17.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 12 Laporan 12 Laporan 1.900.000.000,00 2.077.590.030,00 177.590.030,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 2.040.000.000,00 2.17.01.2.09 Pemeliharaan BarangMilikDaerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah PersentaseAset dalamKondisi Baik PersentaseAset dalamKondisi Baik 97,88% 97,88% 401.520.000,00 372.866.352,96 (28.653.647,04) 98,18% 367.692.718,00 2.17.01.2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 14 Unit 17 Unit 76.020.000,00 82.650.000,00 6.630.000,00 Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 17 Unit 96.890.000,00 2.17.01.2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 19 Unit 26 Unit 25.500.000,00 27.900.000,00 2.400.000,00 Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 26 Unit 30.000.000,00 2.17.01.2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi Diskop UKM Diskop UKM Kab. Bandun g Kab. Bandun g 2 Unit 2 Unit 300.000.000,00 262.316.352,96 (37.683.647,04) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 2 Unit 240.802.718,00 2.17.03 PROGRAM PENGAWASANDAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Patuh Persentase Koperasi Patuh 28.52% 29,66% 762.300.000,00 364.154.019,00 (398.145.981,00) 28.99% 600.000.000,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalamDaerah Kabupaten/ Kota Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi 28.52% 28.52% 762.300.000,00 364.154.019,00 (398.145.981,00) 28.99% 600.000.000,00 2.17.03.2.01.0 003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Koperasi di Kabupat en Bandun g Koperasi di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 200 Unit Usaha 75 Unit Usaha 412.300.000,00 229.438.054,00 (182.861.946,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 175 Unit Usaha 300.000.000,00 2.17.03.2.01.0 004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi di Kabupat en Bandun g Koperasi di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 175 Unit Usaha 63 Unit Usaha 350.000.000,00 134.715.965,00 (215.284.035,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 140 Unit Usaha 300.000.000,00 88 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan IndikatorKinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan RencanaTahun 2025 (tahun berjalan) PrakiraanMaju (RenjaTahun 2026) KelompokSasaran Lokasi Target CapaianKinerja Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubahan Sebelumperubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI Persentase Koperasi sehat Persentase Koperasi sehat 32.32% 29,66% 443.900.918,00 183.609.145,00 (260.291.773,00) 32.61% 300.000.000,00 2.17.04.2.01 PenilaianKesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase KSP/USPyang dinilai Kesehatannya Persentase KSP/USPyang dinilai Kesehatannya 20% 20% 443.900.918,00 183.609.145,00 (260.291.773,00) 20% 300.000.000,00 2.17.04.2.01.0 003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan Koperasi di Kabupat en Bandun g Koperasi di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 135 Unit Usaha 78 Unit Usaha 443.900.918,00 183.609.145,00 (260.291.773,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 135 Unit Usaha 300.000.000,00 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKANDAN LATIHAN PERKOPERASIAN PersentaseSDM koperasi yang kompeten PersentaseSDM koperasi yang kompeten 20.32% 20.32% 250.000.000,00 106.289.000,00 (143.711.000,00) 20.60% 300.000.000,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota PersentaseSDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan PelatihanKoperasi PersentaseSDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan PelatihanKoperasi 4% 3,5% 250.000.000,00 106.289.000,00 (143.711.000,00) 4% 300.000.000,00 2.17.05.2.01.0 001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Koperasi di Kabupat en Bandun g Koperasi di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 80 Orang 25 Orang 250.000.000,00 106.289.000,00 (143.711.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 50 Orang 300.000.000,00 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase pertumbuhan volumeusaha koperasi Persentase pertumbuhan volumeusaha koperasi 4.5% 1,93% 1.228.000.000,00 2.038.279.522,00 810.279.522,00 5% 800.000.000,00 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalamDaerah Kabupaten/Kota Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi 100% 100% 1.228.000.000,00 2.038.279.522,00 810.279.522,00 100% 800.000.000,00 2.17.06.2.01.0 003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan Koperasi di Kabupat en Bandun g Koperasi di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 49 Kelompok Masyarak at 26 Kelompok Masyarakat 328.000.000,00 266.666.500,00 (61.333.500,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 35 Kelompok Masyarak at 200.000.000,00 2.17.06.2.01.0 004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya Koperasi di Kabupat en Bandun g Koperasi di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 25 Unit Usaha 7 Unit Usaha 100.000.000,00 5.740.000,00 (94.260.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 25 Unit Usaha 50.000.000,00 2.17.06.2.01.0 006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya Koperasi di Kabupat en Bandun g Koperasi di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 25 Unit Usaha 10 Unit Usaha 100.000.000,00 26.982.722,00 (73.017.278,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 25 Unit Usaha 50.000.000,00 2.17.06.2.01.0 007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya Koperasi di Kabupat en Bandun g Koperasi di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 25 Unit Usaha 25 Unit Usaha 100.000.000,00 34.026.300,00 (65.973.700,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 25 Unit Usaha 50.000.000,00 89 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan IndikatorKinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan RencanaTahun 2025 (tahun berjalan) PrakiraanMaju (RenjaTahun 2026) KelompokSasaran Lokasi Target CapaianKinerja Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubahan Sebelumperubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan 2.17.06.2.01.0 008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya Koperasi di Kabupat en Bandun g Koperasi di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 260 Unit Usaha 110 Unit Usaha 200.000.000,00 76.041.100,00 (123.958.900,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 150 Unit Usaha 150.000.000,00 2.17.06.2.01.0 009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi di Kabupat en Bandun g Koperasi di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 35 Unit Usaha 280 Unit Usaha 400.000.000,00 1.628.822.900,00 1.228.822.900,00 Penghemat an Belanja Dana Alokasi Umum (DAU); Penghemat an Belanja 23 Unit Usaha 300.000.000,00 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHAMENENGAH, USAHAKECIL, DAN USAHAMIKRO (UMKM) Persentase Kapasitas Usaha Mikro Persentase Kapasitas Usaha Mikro 7,07% 5,57% 5.121.200.000,00 4.422.221.060,00 (698.978.940,00) 7,59% 1.017.000.000,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan UsahaMikro yang DilakukanMelalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan ParaPemangku Kepentingan PersentaseUsaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan PersentaseUsaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan 7,07% 5,57% 5.121.200.000,00 4.422.221.060,00 (698.978.940,00) 7,59% 1.017.000.000,00 2.17.07.2.01.0 002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 668 Unit Usaha 608 Unit Usaha 958.350.000,00 715.448.210,00 (242.901.790,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 100 Unit Usaha 200.000.000,00 2.17.07.2.01.0 003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 300 Unit Usaha 250 Unit Usaha 187.200.000,00 142.719.500,00 (44.480.500,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 100 Unit Usaha 55.000.000,00 2.17.07.2.01.0 004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 625 Unit Usaha 7075 Unit Usaha 1.750.000.000,00 2.023.929.200,00 273.929.200,00 Penghemat an Belanja Dana Alokasi Umum (DAU); Penghemat an Belanja 775 Unit Usaha 150.000.000,00 2.17.07.2.01.0 005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 90 Orang 50 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 - Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 50 Orang 40.000.000,00 2.17.07.2.01.0 007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencata tan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 150 Unit Usaha 150 Unit Usaha 175.550.000,00 170.291.700,00 (5.258.300,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 50 Unit Usaha 55.000.000,00 2.17.07.2.01.0 008 Pemulihan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 20 Unit Usaha 1 Unit Usaha 100.000.000,00 17.922.250,00 (82.077.750,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 6300 Unit Usaha 50.000.000,00 2.17.07.2.01.0 009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Pelaku UMKM di Kabupat en Pelaku UMKM di Kabupat en Kab. Bandun g Kab. Bandun g 200 Unit Usaha 50 Unit Usaha 290.500.000,00 60.663.900,00 (229.836.100,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 50 Unit Usaha 60.000.000,00 90 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan IndikatorKinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan RencanaTahun 2025 (tahun berjalan) PrakiraanMaju (RenjaTahun 2026) KelompokSasaran Lokasi Target CapaianKinerja Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubahan Sebelumperubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan Bandun g Bandun g 2.17.07.2.01.0 010 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 50 Unit Usaha 0 Unit Usaha 50.000.000,00 - (50.000.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 50 Unit Usaha 30.000.000,00 2.17.07.2.01.0 011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 200 Unit Usaha 188 Unit Usaha 755.200.000,00 694.685.000,00 (60.515.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 50 Unit Usaha 185.000.000,00 2.17.07.2.01.0 012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 50 Unit Usaha 0 Unit Usaha 50.000.000,00 - (50.000.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 50 Unit Usaha 30.000.000,00 2.17.07.2.01.0 014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 620 Unit Usaha 50 Unit Usaha 100.000.000,00 3.510.000,00 (96.490.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 1000 Unit Usaha 77.000.000,00 2.17.07.2.01.0 015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 595 Orang 420 Orang 654.400.000,00 543.051.300,00 (111.348.700,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 105 Orang 85.000.000,00 UPTDPLUTKUMKM 1.956.900.000,00 1.550.015.815,00 (406.884.185,00) 1.257.028.200,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANGTIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR 1.956.900.000,00 1.550.015.815,00 (406.884.185,00) 1.257.028.200,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKOPERASI, USAHAKECIL, DAN MENENGAH 1.956.900.000,00 1.550.015.815,00 (406.884.185,00) 1.257.028.200,00 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHASIMPAN PINJAM Persentase Koperasi yang berizin Persentase Koperasi yang berizin 6.38% 0,00% 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 7.03% 35.000.000,00 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin UsahaSimpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 7,00% 0,00% 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 7% 35.000.000,00 2.17.02.2.01.0 001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Koperasi di Kabupat en Bandun g Koperasi di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 652 Unit Usaha 0 Unit Usaha 50.000.000,00 - (50.000.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 50 Unit Usaha 35.000.000,00 91 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan IndikatorKinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan RencanaTahun 2025 (tahun berjalan) PrakiraanMaju (RenjaTahun 2026) KelompokSasaran Lokasi Target CapaianKinerja Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubahan Sebelumperubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Kualitas Usaha Mikro Persentase Kualitas Usaha Mikro 5,26% 5,26% 1.906.900.000,00 1.550.015.815,00 (356.884.185,00) 5,65% 1.222.028.200,00 2.17.08.2.01 Pengembangan UsahaMikro dengan Orientasi Peningkatan Skala UsahaMenjadi UsahaKecil PersentaseUsaha Mikro yang difasilitasi menjadi UsahaKecil PersentaseUsaha Mikro yang difasilitasi menjadi UsahaKecil 5,26% 5,26% 1.906.900.000,00 1.550.015.815,00 (356.884.185,00) 5,65% 1.222.028.200,00 2.17.08.2.01.0 004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 4 Lembaga 1 Lembaga 50.000.000,00 3.274.000,00 (46.726.000,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 1 Lembaga 35.000.000,00 2.17.08.2.01.0 005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 100 Unit Usaha 60 Unit Usaha 800.000.000,00 249.213.520,00 (550.786.480,00) Penghemat an Belanja Penghemat an Belanja 25 Unit Usaha 150.000.000,00 2.17.08.2.01.0 006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Pelaku UMKM di Kabupat en Bandun g Kab. Bandun g Kab. Bandun g 1437 Unit Usaha 2166 Unit Usaha 1.056.900.000,00 1.297.528.295,00 240.628.295,00 Penghemat an Belanja Dana Alokasi Umum (DAU); Penghemat an Belanja 2600 Unit Usaha 1.037.028.200,00 23.109.944.904,00 21.590.290.946,25 (1.519.653.957,75) 16.988.794.610,00 Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2025 92 Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Target Tahun 2025 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 21.153.044.904,00 20.040.275.131,25 (1.112.769.772,75) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.153.044.904,00 20.040.275.131,25 (1.112.769.772,75) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 21.153.044.904,00 20.040.275.131,25 (1.112.769.772,75) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai AKIP - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase Aset Dalam Kondisi Baik 81,50 Poin 85,25 Poin 97,88% 81,50 Poin 85,25 Poin 97,88% 13.347.643.986,00 12.925.722.385,25 (421.921.600,75) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan dokumen ketercapaian kinerja hasil perencanaan 100% 100% 454.500.000,00 339.383.421,00 (115.116.579,00) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 315.000.000,00 224.484.125,00 (90.515.875,00) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2 Dokumen 18.000.000,00 6.748.000,00 (11.252.000,00) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 3.208.000,00 (16.792.000,00) Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.401.000,00 (99.000,00) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000,00 1.685.100,00 (314.900,00) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 7 Laporan 13.000.000,00 3.819.200,00 (9.180.800,00) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 10 Laporan 5.000.000,00 21.248.800,00 16.248.800,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.369.596,00 (3.630.404,00) 93 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Target Tahun 2025 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 67 Data 57 Data 75.000.000,00 75.419.600,00 419.600,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas 100% 100% 9.460.323.986,00 9.403.983.748,00 (56.340.238,00) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bulan 38 Orang/bulan 9.436.823.986,00 9.397.611.548,00 (39.212.438,00) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 1.225.600,00 (1.774.400,00) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 7.500.000,00 1.006.800,00 (6.493.200,00) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 459.900,00 (1.040.100,00) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 5 Laporan 5 Laporan 11.500.000,00 3.679.900,00 (7.820.100,00) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD 100% 100% 4.300.000,00 39.336.915,00 35.036.915,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen - - - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.500.000,00 459.900,00 (1.040.100,00) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.800.000,00 38.877.015,00 36.077.015,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian 100% 100% 269.000.000,00 332.663.700,00 63.663.700,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 2 Paket - 65.000.000,00 65.000.000,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 3 Dokumen 75.000.000,00 74.178.200,00 (821.800,00) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 525.600,00 (474.400,00) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 459.900,00 (40.100,00) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 55 Orang 192.500.000,00 192.500.000,00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran 80% 80% 488.000.000,00 203.330.413,29 (284.669.586,71) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5 Paket 153.000.000,00 75.768.800,00 (77.231.200,00) 94 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Target Tahun 2025 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 10.000.000,00 10.041.400,00 41.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 40.000.000,00 25.060.400,00 (14.939.600,00) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 7.800.000,00 (2.200.000,00) Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 9.550.000,00 (10.450.000,00) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 250.000.000,00 61.134.513,29 (188.865.486,71) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 1 Dokumen - 3.975.300,00 3.975.300,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Aset dalam Kondisi Baik 97,88% 97,88% 200.000.000,00 31.982.000,00 (168.018.000,00) Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0 Unit 100.000.000,00 - (100.000.000,00) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 7 Unit 100.000.000,00 31.982.000,00 (68.018.000,00) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhaan jasa penunjang perkantoran 100% 100% 2.070.000.000,00 2.202.175.835,00 132.175.835,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 170.000.000,00 124.585.805,00 (45.414.195,00) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.900.000.000,00 2.077.590.030,00 177.590.030,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Aset dalam Kondisi Baik 97,88% 97,88% 401.520.000,00 372.866.352,96 (28.653.647,04) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 17 Unit 76.020.000,00 82.650.000,00 6.630.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 26 Unit 25.500.000,00 27.900.000,00 2.400.000,00 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 300.000.000,00 262.316.352,96 (37.683.647,04) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Patuh 28.52 % 29,66% 762.300.000,00 364.154.019,00 (398.145.981,00) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi 28.52 % 28.52 % 762.300.000,00 364.154.019,00 (398.145.981,00) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 200 Unit Usaha 75 Unit Usaha 412.300.000,00 229.438.054,00 (182.861.946,00) Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 175 Unit Usaha 63 Unit Usaha 350.000.000,00 134.715.965,00 (215.284.035,00) 95 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Target Tahun 2025 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi sehat 32.32 % 29,66% 443.900.918,00 183.609.145,00 (260.291.773,00) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya 20% 20% 443.900.918,00 183.609.145,00 (260.291.773,00) Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 135 Unit Usaha 78 Unit Usaha 443.900.918,00 183.609.145,00 (260.291.773,00) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM koperasi yang kompeten 20.32 % 20.32 % 250.000.000,00 106.289.000,00 (143.711.000,00) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi 4% 3,5% 250.000.000,00 106.289.000,00 (143.711.000,00) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 80 Orang 25 Orang 250.000.000,00 106.289.000,00 (143.711.000,00) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi 4.5 % 1,93% 1.228.000.000,00 2.038.279.522,00 810.279.522,00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi 100% 100% 1.228.000.000,00 2.038.279.522,00 810.279.522,00 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 49 Kelompok Masyarakat 26 Kelompok Masyarakat 328.000.000,00 266.666.500,00 (61.333.500,00) Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 25 Unit Usaha 7 Unit Usaha 100.000.000,00 5.740.000,00 (94.260.000,00) Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya 25 Unit Usaha 10 Unit Usaha 100.000.000,00 26.982.722,00 (73.017.278,00) Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya 25 Unit Usaha 25 Unit Usaha 100.000.000,00 34.026.300,00 (65.973.700,00) Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya 260 Unit Usaha 110 Unit Usaha 200.000.000,00 76.041.100,00 (123.958.900,00) Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 35 Unit Usaha 280 Unit Usaha 400.000.000,00 1.628.822.900,00 1.228.822.900,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Kapasitas Usaha Mikro 7,07% 5,57% 5.121.200.000,00 4.422.221.060,00 (698.978.940,00) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan 7,07% 5,57% 5.121.200.000,00 4.422.221.060,00 (698.978.940,00) 96 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Target Tahun 2025 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 668 Unit Usaha 608 Unit Usaha 958.350.000,00 715.448.210,00 (242.901.790,00) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 300 Unit Usaha 250 Unit Usaha 187.200.000,00 142.719.500,00 (44.480.500,00) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 625 Unit Usaha 7075 Unit Usaha 1.750.000.000,00 2.023.929.200,00 273.929.200,00 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 90 Orang 50 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatata n Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 150 Unit Usaha 150 Unit Usaha 175.550.000,00 170.291.700,00 (5.258.300,00) Pemulihan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 20 Unit Usaha 1 Unit Usaha 100.000.000,00 17.922.250,00 (82.077.750,00) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi 200 Unit Usaha 50 Unit Usaha 290.500.000,00 60.663.900,00 (229.836.100,00) Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 50 Unit Usaha 0 Unit Usaha 50.000.000,00 - (50.000.000,00) Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 200 Unit Usaha 188 Unit Usaha 755.200.000,00 694.685.000,00 (60.515.000,00) Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 50 Unit Usaha 0 Unit Usaha 50.000.000,00 - (50.000.000,00) Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 620 Unit Usaha 50 Unit Usaha 100.000.000,00 3.510.000,00 (96.490.000,00) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 595 Orang 420 Orang 654.400.000,00 543.051.300,00 (111.348.700,00) UPTD PLUT KUMKM 1.956.900.000,00 1.550.015.815,00 (406.884.185,00) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.956.900.000,00 1.550.015.815,00 (406.884.185,00) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.956.900.000,00 1.550.015.815,00 (406.884.185,00) PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase Koperasi yang berizin 6.38 % 5,02% 50.000.000,00 - (50.000.000,00) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 7,00% 0,00% 50.000.000,00 - (50.000.000,00) Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 652 Unit Usaha 0 Unit Usaha 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 97 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Target Tahun 2025 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Kualitas Usaha Mikro 5,26% 5,26% 1.906.900.000,00 1.550.015.815,00 (356.884.185,00) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi Usaha Kecil 5,26% 5,26% 1.906.900.000,00 1.550.015.815,00 (356.884.185,00) Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi 4 Lembaga 1 Lembaga 50.000.000,00 3.274.000,00 (46.726.000,00) Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 100 Unit Usaha 60 Unit Usaha 800.000.000,00 249.213.520,00 (550.786.480,00) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 1437 Unit Usaha 2166 Unit Usaha 1.056.900.000,00 1.297.528.295,00 240.628.295,00 23.109.944.904,00 21.590.290.946,25 (1.519.653.957,75) Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2025 4.2. INOVASI TAHUN 2025 Adanya program Inovasi pada Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan masyarakat guna merespon terhadap tantangan pembangunan yang ada. Program inovasi ini merupakan sebuah bentuk komitmen Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan pelaku koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Bandung. Diharapkan dengan adanya program inovasi ini akan membantu masyarakat atau pelaku usaha dalam meningkatkan potensi diri. Program inovasi tersebut yaitu: 4.2.1.SIBANGKIT UKM BEDAS SIBANGKIT UKM BEDAS merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan database UMKM, Promosi, dan Pemasaran Usaha Mikro di Kabupaten Bandung. Melihat kondisi eksisting di Kabupaten Bandung, permasalahan Usaha Mikro yang terjadi adalah:
1. 1.Belum adanya regulasi yang jelas terkait pengembangan usaha mikro
2. 2.Belum tersedianya sarana dan prasarana pengemvangan usaha mikro baik sarana media teknologi informasi maupun outlet pemasaran untuk usaha mikro
3. 3.Belum meningkatnya promosi dan pemasaran usaha mikro
4. 4.Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan media teknologi informasi 98
5. 5.Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki perijinan dan sertifikasi produk Dinas Koperasi dan UKM membuat sebuah gagasan yang berguna untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro terutama untuk meningkatkan promosi dan pemasaran usaha mikro dan pemenuhan pelayanan UMKM dengan membuat Sistem Informasi Bangkit UKM (SIBANGKIT UKM) Bedas Kabupaten Bandung. Dengan adanya SIBANGKIT UKM ini terdapat manfaat yang ingin dicapai baik untuk internal maupun eksternal Dinas Koperasi dan UKM, yaitu:
6. 1.Internal. Yaitu bagi individu (petugas Pelayanan promosi dan pemasaran), dengan adanya aplikasi ini akan meningkatkan kompetensi, semangat dan tanggung jawab kerja bagi para ASN yang bertugas dalam pelayanan fasilitasi promosi dan Pemasaran Usaha mikro. Dan organisasi yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang akan memudahkan informasi usaha mikro dan menampilkan data yang ter-update terkait promosi dan pemasaran usaha mikro sebagai bahan evaluasi dan monitoring kinerja organisasi.
7. 2.Eksternal. Yaitu bagi stakeholder (masyarakat, Pelaku Usaha Mikro, Komunitas UMKM, KADIN, HIPPMI, Pemerintah Daerah. Kinerja pengembangan promosi dan pemasaran produk usaha mikro menjadi lebih baik dengan memberikan pelayanan dan fasilitasi pengembangan dan pemasaran usaha mikro. Selain itu, dengan adanya SIBANGKIT UKM BEDAS diharapkan akan tersedianya:
8. 1.Layanan fasilitas promosi dan pameran
9. 2.Layanan perijinan OSS (NIB)
10. 3.Layanan HKI
11. 4.Layanan UMKM lainnya (pelatihan kewirausahaan, kemitraan, intermediasi, sosialiasi, inkubasi bisnis, rekomendasi dan pendampingan)
12. 5.Database UMKM Kabupaten Bandung. 99 Gambar 4.1 Tampilan aplikasi Sibangkit UKM Bedas 4.2.2.SIMANJUR BEDAS Sistem Informasi Monitoring Pinjaman Dana Bergulir (SIMANJUR) Bedas yaitu layanan informasi dan monitoring Program Prioritas Bupati Bandung yaitu Pemberian Pinjaman Dana Bergulir berbasis aplikasi untuk memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk memantau perkembangan dana bergulir yang telah disalurkan oleh perbankan, serta dapat melihat pinjaman macet sampai ke tingkat RW. Gambar 4.2 Tampilan aplikasi Simanjur Bedas 4.2.3. SIKOPI BEDAS (INKUBASI KOPERASI BERDAYA SAING) SIKOPI BEDAS adalah suatu program pembinaan, pendampingan, dan pengembangan intensif yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung melalui Inkubator terpilih kepada koperasi- koperasi potensial di wilayah kabupaten Bandung sebagai suatu wahana transformasi pembentukan koperasi yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif serta memiliki visi dan misi kedepan yang jelas. Inkubasi Koperasi terdiri dari 3 tahapan, diantaranya : 100
13. 1.Pra Inkubasi
a.penawaran program Inkubasi;
b.seleksi peserta Inkubasi (tenant); dan
c.kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (tenant)
1. 2.Inkubasi
a.perumusan ide usaha;
b.pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
c.pemberian bimbingan dan konsultasi perrgembangan usaha;
d.pendampingan; dan
e.pertemuan mitra usaha (business matching)
1. 3.Pacsa Inkubasi
a.menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (tenant);
b.memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (tenant);
c.melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (tenant) paling singkat 2 (dua) tahun;
d.memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
e.mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha. Gambar 4.3 Dokumentasi Kegiatan SIKOPI BEDAS 101 Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan didalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Tahun 2025, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a.Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang;
b.Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa 102 memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;
c.Rencana Kerja Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Perangkat Daerah); 5.3 Rencana Tindak Lanjut Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
a.Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan;
b.Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawas koperasi dan pengembang kewirausahaan untuk melaksanakan tugas yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur pengawas koperasi dan pengembang kewirausahaan;
c.Aparatur pengawas koperasi maupun pengembang kewirausahaan saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang. Sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang;
d.Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja; 103
e.Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud;
f.Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dokumen ini kami susun, kami berharap dokumen perubahan renja pada Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG Ttd DINDIN SYAHIDIN BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA ttd Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025 No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Ketidaksesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila TidakAda Tidak

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1. Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Agenda Kerja √

2.Pengolahan data dan informasi √ 3. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah √ 4. Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah √ 5. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah √
6.Penelaahan rancangan awal RKPD √
7.Perumusan tujuan dan sasaran √
8.Penelaahan usulan masyarakat √
9.Perumusan kegiatan masyarakat √
10.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah √ 10.a Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasi Musrenbang Kecamatan √ 10.b Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah √ 10.c Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan √ 10.d Menyesuaiakan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati √ 11. Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu √ 12. Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah √ 13. Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah telah Menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju √ 14. Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan √ Soreang, 02 Juni 2025 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG H. DINDIN SYAHIDIN. S.IP, M.Si Pembina Utama Muda/IV-c NIP.19720308 199101 1 001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…