DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 107 Tahun 2025

Nomor: 107
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 65);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN Pada bab ini memuat informasi tentang garis besar tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin dan kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025) sampai dengan triwulan I dan capaian Renstra Perangkat Daerah serta kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Pada bab ini menjelaskan telaahan kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutawaringin, perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kutawaringin dan rancangan rencana program dan kegiatan berdasarkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Pada bagian ini dikemukakan rumusan rencana tindak lanjut atas capaian kinerja tahun 2025 yang dituangkan dalam perubahan rencana kerja beserta rancangan pendanaan Perangkat Daerah.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP 23

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 107 10 10 11 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, atas Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari proses penyusunan perubahan perencanaan kinerja dengan berdasar kepada Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan juga bagian dari tahapan penyusunan perencanaan kinerja yang merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Kecamatan Kutawaringin, kami membuka diri terhadap masukan, kritik dan sasaran demi tercapainya kinerja yang lebih baik. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu kelancanran pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025. Kutawaringin, 23 Juni 2025 Camat Kutawaringin ttd ASEP RUSWANDI 12 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................ 11 DAFTAR ISI ....................................................................................... 12 DAFTAR TABEL ................................................................................. 13 DAFTAR GAMBAR ............................................................................. 14 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 15 1.1 Latar Belakang.............................................................................. 15 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ........................................................... 16 1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 21 1.3.1 Maksud .................................................................................. 21 1.3.2 Tujuan .................................................................................... 21 1.4 Sistematika Penulisan................................................................... 21 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025 ........... 23 2.1 Hasil Evaluasi Renja Kec. Kutawaringin Triwulan I Tahun 2025 ... 23 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................... 39 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ................ 42 2.3.1 Masalah Pokok Kecamatan Kutawaringin ................................ 43 2.3.2 Analisis Lingkungan Strategis ................................................. 45 2.4 Reviu terhadap RKPD Tahun 2025................................................ 46 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ....................... 57 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kab. Bandung Tahun 2025 .......... 57 3.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ............. 57 3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ............................ 61 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 ......... 62 3.2.1 Keterikatan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 terhadap Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutawaringin........................................................................... 62 3.2.2 Tujuan Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 ........................ 66 3.2 Sasaran Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 ............................ 66 3.3 Indikator Kinerja Turunan Tujuan dan Sasaran PD ...................... 67 3.4 Program dan Kegiatan ................................................................... 79 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. 100 4.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ....................................... 100 4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah ...................................... 101 BAB V PENUTUP .............................................................................. 105 5.1 Catatan Penting .......................................................................... 105 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ....................................................... 105 5.3 Rencana Tindak Lanjut ............................................................... 106 13 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Ringkasan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 ......... 23 Tabel 2.2 – T-C.29 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD .......................... 24 Tabel 2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat .. 40 Tabel 2.4 – T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung .......................................... 41 Tabel 2.5 Hubungan Potensi Daerah, Isu Dinamis dan Isu Strategis PD .. 44 Tabel 2.6 Identifikasi Lingkungan Strategis Kecamatan Kutawaringin ...... 45 Tabel 2.7 – T.C-31 Reviu Terhadap RKPD Tahun 2025 .............................. 47 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Bandung Tahun 2025 61 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kec. Kutawaringin ....... 67 Tabel 3.3 Indikator Kinerja Turunan Tujuan dan Sasaran ........................ 68 Tabel 3.4 – T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Kutawaringin – Kabupaten Bandung.......................................................... 80 Tabel 4.1 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 ............................. 102 14 DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Keterikatan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan Fungsi Kecamatan Kutawaringin ....... 63 15

1.BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan perubahan rencana jangka pendek untuk periode satu tahun yang dituangkan ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2025 melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025. Berpedoman pada peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Selain itu, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutawaringin merupakan penjabaran terhadap perubahan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 93 tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bandung tahun
2025.Perubahan Renja disusun sebagai acuan Kecamatan Kutawaringin dalam rangka melaksanakan tugasnya yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kutawaringin. Perubahan Renja berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 merupakan perubahan perencanaan atas hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD. Penyusunan Perubahan Renja diawali oleh penyusunan Rancangan Perubahan Renja yang berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan bulan berjalan pada tahun 2025. Perumusan Perubahan Renja dilakukan untuk menelaah kembali sandingan antara perencanaan 16 program, kegiatan dan pagu indikatif dengan realisasi kinerja dan anggarannya. Selain itu, perubahan renja yang disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Perubahan Renja Kecamatan Kutawaringin tahun 2025 memuat analisa perencanaan dan realisasi program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 18 Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 19
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 12); 20
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
28.Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 65);
29.Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39);
30.Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57);
31.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);
32.Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862- TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 21 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan perencanaan kinerja dengan perkembangan keadaan meliputi asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bandung Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin. 1.3.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 bertujuan untuk:
1.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I (satu) tahun 2025 sebagai bahan analisis perubahan perencanaan kinerja tahun 2025.
2.Merumuskan perubahan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kutawaringin yang dilaksanakan pada tahun 2025 sesuai dengan hasil analisis yang dilaksanakan.
3.Sebagai bahan acuan perubahan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Camat Kutawaringin dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Perangkat Daerah dan penyusunan perencanaan dan penganggaran. 1.3. Maksud dan Tujuan Menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. 22 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
2.BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutawaringin Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Kutawaringin dalam rangka mencapai target kinerjanya pada tahun 2025 merencanakan anggaran pada Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar Rp. 6.247.117.675,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.156.462.354,00 dengan capaian persentase realisasi anggaran triwulan I sebesar 18,51%. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk merealisasikan perencanaan kinerja semester pertama yang terdiri dari 6 (enam) program yang telah dilaksanakan. Tabel 2.1 Ringkasan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kutawaringin – Triwulan I Tahun 2025 Program Indikator Kinerja Kinerja 2025 Anggaran 2025 Target Realisasi S/D Tw 1 % Target Realisasi S/D Tw 1 % PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 81,00 Poin 80,95 Poin 99,94% 5.364.117.675 1.093.324.554 20,38% Persentase BMD dalam Kondisi Baik 76,75% 86,53% 112,74% PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 88 Poin 87,35 Poin 99,26% 330.000.000 - 0,00% PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 12,50% 12,50% 60.000.000 960.000 1,60% PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 12,50% 12,50% 95.000.000 23.577.900 24,82% PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 100% 2,22% 2,22% 283.000.000 3.250.000 1,15% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 12,00% 12,00% 115.000.000 35.349.900 30,74% RATA - RATA PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TW. 1 13,84% JUMLAH 6.247.117.675 1.156.462.354 18,51% Sumber: Kecamatan Kutawaringin, diolah Dari Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kutawaringin belum optimal dalam pencapaian kinerja pada tahun
2025.Hal itu terlihat dari persentase rata-rata capaian kinerja program pada periode triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 13,84% dan pada capaian realisasi keuangan triwulan I, Kecamatan Kutawaringin menyerap anggaran kurang dari capaian ideal (25%) yaitu sebesar 18,51%. Data realisasi pelaksanaan Renja tahun 2025 tersaji pada Tabel 2.2. 24 Tabel 2.2 – T-C.29 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Periode Pelaksanaan: Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.01.0.0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 74,25 Poin 73,55 Poin 73,75 Poin 80,95 Poin 109,76% 81 Poin 80,95 Poin 80,95 Poin 109,02% Persentase BMD dalam Kondisi Baik 67 Persen 76,48% 76,00% 86,53% 113,86% 76,75 persen 86,53% 86,53% 129,15% 7.01.01.2.01.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 78,95% 92,98% 92,98% 7.01.01.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen #N/A #N/A #N/A 0,00% 5 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00% 7.01.01.2.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6 Dokumen #N/A #N/A #N/A 0,00% 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 16,67% 7.01.01.2.01.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 6 Dokumen #N/A #N/A #N/A 0,00% 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 16,67% 7.01.01.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30 Laporan 11 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 100,00% 7 Laporan 0 Laporan 19 Laporan 63,33% 25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.01.2.01.8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Laporan #N/A #N/A #N/A 0,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 7.01.01.2.01.9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 114 Data #N/A #N/A #N/A 0,00% 57 Data 57 Data 57 Data 50,00% 7.01.01.2.02.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 33,33% 77,78% 77,78% 7.01.01.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 74 Orang/bulan 82 Orang/bulan 17 Orang/bulan 17 Orang/bulan 100,00% 18 Orang/bul an 17 Orang/bu lan 116 Orang/bulan 156,76% 7.01.01.2.02.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Laporan 6 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100,00% 2 Laporan 1 Laporan 9 Laporan 112,50% 7.01.01.2.02.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 16 Laporan 8 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100,00% 0 Dokumen 1 Laporan 13 Laporan 81,25% 7.01.01.2.02.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 4 Dokumen #N/A #N/A #N/A 0,00% #N/A 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00% 7.01.01.2.02.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 4 Dokumen 0 Dokumen #N/A #N/A 0,00% #N/A 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00% 26 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Prognosis Realisasi Anggaran 7.01.01.2.05.0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 2,63% 67,54% 67,54% 7.01.01.2.05.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 34 Paket 57 Paket #N/A #N/A 0,00% 17 Paket 0 Paket 57 Paket 167,65% 7.01.01.2.05.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 24 Dokumen 12 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 4 Dokumen 1 Dokumen 15 Dokumen 62,50% 7.01.01.2.05.1 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 51 Orang 0 Orang 17 Orang 34 Orang 200,00% 17 Orang 0 Orang 34 Orang 66,67% 7.01.01.2.06.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 20,93% 73,64% 73,64% 7.01.01.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00% 1 Paket 0 Paket 7 Paket 87,50% 7.01.01.2.06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 39 Paket 33 Paket 6 Paket 6 Paket 100,00% 2 Paket 0 Paket 39 Paket 100,00% 7.01.01.2.06.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 22 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00% 2 Paket 0 Paket 23 Paket 230,00% 7.01.01.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 842 Paket 1362 Paket 45 Paket 45 Paket 100,00% 45 Paket 14 Paket 1421 Paket 168,76% 27 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.01.2.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 61 Paket 8 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00% 3 Paket 1 Paket 10 Paket 16,39% 7.01.01.2.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 48 Dokumen 117 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% 12 Dokumen 0 Dokumen 129 Dokumen 268,75% 7.01.01.2.06.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 8 Laporan #N/A #N/A #N/A 0,00% 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0,00% 7.01.01.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 286 Laporan 118 Laporan 50 Laporan 50 Laporan 100,00% 60 Laporan 12 Laporan 180 Laporan 62,94% 7.01.01.2.06.1 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8 Dokumen #N/A #N/A #N/A 0,00% 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00% 7.01.01.2.08.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan 100 Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100 Persen 25,00% 75,00% 75,00% 7.01.01.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 3 Laporan 39 Laporan 81,25% 7.01.01.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 26 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 3 Laporan 41 Laporan 85,42% 7.01.01.2.03.0 Administrasi Barang Milik Daerah Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan 100 Persen 100% #N/A #N/A 0,00% 100 Persen 0,00% 33,33% 33,33% 28 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.01.2.03.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 1 Laporan #N/A #N/A 0,00% 8 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 33,33% 7.01.01.2.07.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 0,00% 66,67% 66,67% 7.01.01.2.07.5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 22 Unit 6 Unit 14 Unit 14 Unit 100,00% 43 Unit 0 Unit 20 Unit 90,91% 7.01.01.2.07.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0 Unit 4 Unit 4 Unit 100,00% 4 Unit 0 Unit 4 Unit 50,00% 7.01.01.2.07.1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit #N/A #N/A #N/A 0,00% 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0,00% 7.01.01.2.09.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 67 Persen 76,48% 76,00% 86,53% 113,86% 76,75 persen 86,53% 83,18% 124,15% 7.01.01.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 Unit 14 Unit #N/A #N/A 0,00% 0 Unit 0 Unit 14 Unit 58,33% 7.01.01.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 0 14 Unit 14 Unit 100,00% 11 Unit 2 Unit 16 Unit 44,44% 7.01.01.2.09.5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit #N/A #N/A #N/A 0,00% 0 Unit 0 Unit 0 Unit 29 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.01.2.09.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 55 Unit 10 Unit 18 Unit 18 Unit 100,00% 16 Unit 0 Unit 28 Unit 50,91% 7.01.01.2.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 4 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00% 1 Unit 0 Unit 4 Unit 100,00% 7.01.02.0.0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 89 Poin 86,35 Poin 87 Poin 87,35 Poin 100,40% 88 Poin 87,35 Poin 87,35 Poin 101,16% 7.1.2.2,01.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0,00% #N/A #N/A 0,00% - 0,0000% 0,00% 7.1.2.2,01.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait 0 Laporan 0 #N/A #N/A 0,00% #N/A 0 0 7.1.2.2,01.2 Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0 #N/A #N/A 0,00% 0 Dokumen 0 0 7.01.02.2.02.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 0,00% 66,67% 66,67% 30 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.02.2.02.2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 4 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 8,33% 7.01.02.2.02.3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 4 Laporan 0 Laporan 24 Laporan 100,00% 7.01.02.2.03.0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% - 0,00% 33,33% 33,33% 7.01.02.2.03.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 14 Dokumen 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen 50,00% 7.01.02.2.04.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 0,00% 66,67% 66,67% 7.1.2.2,04.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 4 Dokumen #N/A #N/A 0,00% 0 Dokumen 0 4 Dokumen 7.01.02.2.04.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8 Laporan 203 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 100,00% 1 Laporan 0 Laporan 209 Laporan 2612,50% 31 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.04.0.0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum terhadap target pelaksanaan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 % 12,50% 70,83% 70,83% 7.01.04.2.01.0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum terhadap target pelaksanaan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 0,00% 66,67% 66,67% 7.01.04.2.01.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100,00% 4 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 42,86% 7.01.04.2.01.2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 4 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 7.01.04.2.02.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 25,00% 75,00% 75,00% 32 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.04.2.02.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 23 Laporan 112 Laporan 11 Laporan 11 Laporan 100,00% 4 Laporan 1 Laporan 124 Laporan 539,13% 7.01.05.0.0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Target Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% #N/A 12,50% 70,83% 70,83% 7.01.05.2.01.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap target pelaksanaan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 12,50% 70,83% 70,83% 7.01.05.2.01.2 Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional 66 orang 0 Orang #N/A #N/A 0,00% 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0,00% 7.01.05.2.01.3 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 Orang #N/A #N/A #N/A 0,00% #N/A 0 0 33 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.05.2.01.4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional 63 Orang 33 Orang 33 Orang 33 Orang 100,00% #N/A 0 Orang 66 Orang 104,76% 7.01.05.2.01.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Laporan Konflik Sosial yang Ditangani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 0 Laporan 0 Laporan #N/A #N/A 0,00% #N/A 0 0 7.01.05.2.01.7 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 8 Dokumen #N/A #N/A #N/A 0,00% 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12,50% 7.01.05.2.01.8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 24 Dokuimen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% 4 Dokumen 0 Dokumen 24 Dokumen 100,00% 7.01.03.0.0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina terhadap target pelaksanaan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 2,22% 67,41% 67,41% 7.01.03.2.01.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 6,67% 68,89% 68,89% 34 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.03.2.01.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 33 Lembaga Kemasyarakat an 186 Lembaga Kemasyarakata n #N/A #N/A 0,00% 11 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyar akatan 186 Lembaga Kemasyaraka tan 563,64% 7.01.03.2.01.3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 133,33% 4 Lembaga Kemasyara katan 1 Laporan 8 Laporan 53,33% 7.01.03.2.03.0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 0% 66,67% 66,67% 7.01.03.2.03.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarakat an #N/A #N/A #N/A 0,00% 2 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyar akatan 0 Lembaga Kemasyaraka tan 0,00% 7.01.03.2.03.2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya 5 Lembaga Kemasyarakat an 22 Lembaga Kemasyarakata n 1 Lembaga Kemasyarakata n 2 Lembaga Kemasyarakata n 200,00% 2 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyar akatan 24 Lembaga Kemasyaraka tan 480,00% 7.01.03.2.03.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit #N/A #N/A 0,00% #N/A 0 0 7.01.03.2.03.4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 13 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100,00% 4 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 23,08% 7.01.03.2.03.5 Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 12 Laporan 0 0 Laporan 0 Laporan #DIV/0! 4 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0,00% 35 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.03.2.06.0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen #N/A #N/A #N/A 0,00% 100 Persen 0 0,00% 0,00% 7.01.03.2.06.1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasiila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasiila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 170 Keluarga #N/A #N/A #N/A 0,00% 85 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7.01.03.2.06.2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat 0 Keluarga #N/A #N/A #N/A 0,00% #N/A 0 0 7.01.03.2.06.3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 170 Keluarga #N/A #N/A #N/A 0,00% 85 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7.01.03.2.06.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 0 Keluarga #N/A #N/A #N/A 0,00% #N/A 0 0 36 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.03.2.06.5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 170 Keluarga #N/A #N/A #N/A 0,00% 85 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7.01.03.2.06.6 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 170 Keluarga #N/A #N/A #N/A 0,00% 85 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7.01.03.2.06.7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 170 Keluarga #N/A #N/A #N/A 0,00% 85 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7.01.03.2.06.8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 170 Keluarga #N/A #N/A #N/A 0,00% 85 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7.01.03.2.06.9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0 Keluarga #N/A #N/A #N/A 0,00% #N/A 0 0 37 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.03.2.06.1 0 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 170 Keluarga #N/A #N/A #N/A 0,00% 85 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7.01.03.2.06.1 1 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana RumahTangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 170 Keluarga #N/A #N/A #N/A 0,00% 85 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7.01.03.2.06.1 2 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 170 Keluarga #N/A #N/A #N/A 0,00% 85 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7.01.06.0.0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi terhadap target pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 12,00% 70,67% 70,67% 7.01.06.2.01.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 100% 100% 100% 100,00% 100 Persen 12,00% 70,67% 70,67% 7.01.06.2.01.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa 44 Dokumen 11 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 11 Dokumen 2 Dokumen 14 Dokumen 31,82% 7.01.06.2.01.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 44 Dokumen 111 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 150,00% 11 Dokumen 0 Dokumen 114 Dokumen 259,09% 39 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kutawaringin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Kutawaringin yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kutawaringin. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Kutawaringin dituntut untuk melaksanakan fungsi yang sekaligus menjadi pelayanan perangkat daerah kewilayahan yaitu:
1. a.perumusan, pengaturan, pengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
2. b.penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan. Selain 4 (empat) fungsi tersebut, Kecamatan Kutawaringin melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Bupati Bandung untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Kutawaringin. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862- TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian 40 Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Tabel 2.3 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat No Urusan Pemerintahan Kewenangan yang Dilimpahkan
  1. 1.PENDIDIKAN
  2. 1.Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan
  3. 2.Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan
  4. 2.KESEHATAN
  5. 3.Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan
  6. 4.Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan 3. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
  7. 5.Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  8. 4.SOSIAL
  9. 6.Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  10. 7.Penyelenggaraan pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan
  11. 8.Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
  12. 6.PERTANAHAN
  13. 9.Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
  14. 7.LINGKUNGAN HIDUP
  15. 10.Pengelolaan sampah skala kecamatan
  16. 11.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
  17. 12.Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
  18. 13.Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 8. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  19. 14.Monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana prasana yang digunakan dalam pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil 9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  20. 15.Peresemian anggota Badan Permusywaratan Desa 15a. Peresemian pemberhentian anggota Badan permusyawaratan Desa 15b . Memandu pengucapan serta penandatanganan Berita Acara sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa 15c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 15d . Klarifikasi Peraturan Desa 10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  21. 16.Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan 11. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
  22. 17.Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
  23. 18.Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan
  24. 12.PENANAMAN MODAL
  25. 19.Fasilitasi dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
  26. 20.Monitoring kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan 13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
  27. 21.Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
  28. 22.Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan 41 No Urusan Pemerintahan Kewenangan yang Dilimpahkan
  29. 14.KEBUDAYAAN
  30. 23.Pemajuan seni dan budaya tingkat Kecamatan
  31. 24.Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
  32. 15.PARIWISATA
  33. 25.Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
  34. 26.Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata
  35. 27.Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
  36. 16.PERTANIAN
  37. 28.Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 beserta perubahannya, diolah Selanjutnya sebagai perwujudan transparansi kinerja Kecamatan Kutawaringin telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan antara Camat Kutawaringin dengan Bupati Bandung. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kutawaringin tersaji dalam tabel 2.4. Tabel 2.4 – T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung No Indikator SPM / Standar Nasion al IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 1 Nilai AKIP 66,0 0 Poin 67,00 Poin 74,00 Poin 74,25 Poin 73,55 Poin 80,95 Poin 81,00 Poin 81,10 Poin Kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik yang diukur dengan nilai AKIP tahun 2024 dipengaruhi faktor meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kutawaringin. Faktor pendorong tersebut didukung oleh kinerja-kinerja taktikal antara lain:
5. a.Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan.
6. b.Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan.
7. c.Terlaksananya kegiatan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan.
8. d.Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah sesuai ketentuan.
9. e.Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan Atas kinerja-kinerja tersebut, Kecamatan Kutawaringin pada penghargaan sebagai peringkat 1 dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 kategori Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan. Faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan kinerja operasional yang mendukung terhadap program- progam yang dilaksanakan 2 Persentase BMD dalam kondisi baik 65,0 0% 65,00 % 66,00 % 67,00 % 76,48 % 86,53 % 76,75 % 77,00 % Kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik yang diukur dengan persentase BMD dalam kondisi baik tahun 2024 dipengaruhi faktor meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kutawaringin. Faktor pendorong tersebut didukung oleh kinerja-kinerja taktikal yaitu dengan terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang sesuai kebutuhan dan ketentuan serta dengan terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan. 42 No Indikator SPM / Standar Nasion al IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 3 Indeks Kepuasan Masyaraka t 86,0 0 Poin 87,00 Poin 88,00 Poin 89,00 Poin 86,35 Poin 87,35 Poin 87,40 Poin 87,50 Poin meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Kutawaringin Tahun 2024 yang diukur melalui capaian nilai IKM dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu
10. a.Faktor pertama, yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Kutawaringin dipengaruhi oleh terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang ada di Kecamatan, terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta terlaksananya optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
11. b.Faktor kedua, yaitu terciptanya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakkan peraturan perundang- undangan tidak terlepas dari pengaruh sinergitas dan harmonisasi yang baik antara Kecamatan Kutawaringin dengan pihak- pihak yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum dan dengan pihak- pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan
12. c.Faktor ketiga, yaitu terciptanya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam menjaga 4 (empat) pilar negara dipengaruhi oleh terlaksananya urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah kepada Kecamatan Kutawaringin. 4 Jumlah Desa Cepat Berkemban g 8 Desa 8 Desa 9 Desa 11 Desa 8 Desa 9 Desa 9 Desa 11 Desa Meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, kewilayahan, dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kutawaringin Tahun 2024 yang diukur melalui realisasi dan capaian jumlah desa cepat berkembang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu
13. a.Faktor pertama, yaitu meningkatnya kualitas pemberdayaan kelembagaan desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.
14. b.Faktor kedua, yaitu meningkatnya perkembangan desa untuk peningkatan pengelolaan administrasi desa dan pengembangan kapasitas aparatur desa tidak terlepas dari pengaruh terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Identifikasi terhadap isu-isu penting penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kutawaringin didasarkan pada 2 (dua) tugas mendasar yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Permasalahan yang diidentifikasi merupakan penyelerasan antara tujuan dan kewenangan Kecamatan Kutawaringin terhadap upaya kontribusi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan yang terdapat pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025. 43 2.3.1 Masalah Pokok Kecamatan Kutawaringin Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029, dapat diidentifikasi bahwa permaslahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin yaitu kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Kutawaringin. Terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan telaaahan terhadap RPJMN Tahun 2025-2029. Terlihat bahwa permasalahan yang mendapatkan nilai rata-rata paling tinggi adalah permasalahan keterpaduan antar layanan publik belum optimal / belum optimalnya keterpaduan antara penyelenggaran pelayanan Kecamatan Kutawaringin dengan pelayanan yang diselenggarakan desa dan PD/dinas/badan teknis. Selain itu, berdasarkan pada telaahaan RTRW dan KLHS dapat iidentifikasi 5 permasalahan. Berdasarkan telaahan tersebut, permasalahan yang mendapatkan nilai rata-rata paling tinggi adalah belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang merata: Kebutuhan peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur dasar (air bersih, pengelolaan limbah, persampahan) serta pemerataan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen perencanaan strategis, yaitu RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029, serta RTRW dan KLHS dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Kutawaringin adalah belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik lintas sektor. Permasalahan ini mencerminkan lemahnya peran Kecamatan sebagai simpul fasilitator antara masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah teknis dalam mengoordinasikan layanan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesenjangan dalam penyediaan akses terhadap infrastruktur dasar serta layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup memperkuat urgensi untuk memperbaiki mekanisme koordinasi kelembagaan. Dengan demikian, isu strategis Kecamatan Kutawaringin berujung pada kurang 44 optimalnya peran Kecamatan Kutawaringin sebagai fasilitator antara masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah teknis, yang berdampak pada belum terwujudnya pelayanan publik kewilayahan yang terintegrasi dan responsif. Untuk menguji hubungan dan relevansi isu strategis tersebut terhadap isu-isu dinamis yang terjadi, dilakukan pengujian hubungan isu strategis terhadap potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan, isu-isu pada KLHS, serta isu global, isu nasional, dan isu Kabupaten Bandung. Pengujian dimaksud tersaji pada tabel 2.5. Tabel 2.5 Hubungan Potensi Daerah, Isu Dinamis dan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS Yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional Kabupaten Bandung telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan. Belum terwujudnya pelayanan publik kewilayahan yang terintegrasi dan responsif Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang merata: Kebutuhan peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur dasar (air bersih, pengelolaan limbah, persampahan) serta pemerataan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik antara wilayah perkotaan dan perdesaan. - Keterpaduan antar layanan publik belum optimal Implementasi digitalisasi pelayanan masih menghadapi kendala dalam infrastruktur dan kesiapan SDM Kurang optimalnya peran Kecamatan Kutawaringin sebagai fasilitator antara masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah teknis Peningkatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban; Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) pada Kecamatan merupakan unit adhoc dari Satpol PP Kab. Bandung yang dikepalai oleh Kepala Seksi Trantibum Kecamatan Pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum masih memerlukan penguatan Program penguatan keamanan dan ketertiban terus dilakukan untuk menekan angka kriminalitas; Kecamatan berwenang untuk melaksanakan program koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya Meningkatnya potensi konflik sosial, terutama terkait izin pendirian rumah ibadah Sumber daya pertanian dan perkebunan cukup besar, mendukung ketahanan pangan lokal; 81,82% wilayah Kecamatan Kutawaringin berdasarkan luas tanam merupakan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi permukiman dan industri Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin 45 2.3.2 Analisis Lingkungan Strategis Untuk merumuskan suatu strategi dan arah kebijakan dibutuhkan suatu instrumen yang dapat memberikan cara untuk memperkirakan metode terbaik dalam menentukan suatu strategi berdasarkan faktor-faktor penentu kesuksesan. Kecamatan Kutawaringin dalam menentukan strategi menggunakan metode analisis Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats (SWOT). Analisis SWOT merupakan identifikasi terhadap berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dalam proses perencanaan dibutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan terlebih dahulu untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan. Dengan analisis SWOT dapat diketahui karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama dan kelemahan tambahan. Tabel 2.6 adalah tabel identifikasi SWOT terhadap lingkungan strategis Kecamatan Kutawaringin. Tabel 2.6 Identifikasi Lingkungan Strategis Kecamatan Kutawaringin Faktor Internal No Strengths / Kekuatan [S] No Weaknesses / Kelemahan [W] 1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang terarah dan selaras mulai dari kebijakan pusat s/d dengan kebijakan daerah 1 Pengetahuan dan wawasan SDM kurang memadai 2 Inovasi - inovasi mulai berjalan dan berdampak positif bagi pemangku kepentingan 2 Etos Kerja kurang maksimal 3 Kepatuhan terhadap prosedur kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3 Kinerja yang dihasilkan kurang berdampak terhadap penyelesaian isu yang ada 4 Perencanaan kinerja dan anggaran telah selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah 4 Sarana dan prasarana kantor belum memadai 5 Komitmen yang tinggi dari Camat Kutawaringin dalam melaksanakan tugas utama Kecamatan 5 Terjadi ketidaksesuaian antara tupoksi pegawai dengan kinerja yang dihasilkan oleh pegawai 6 Belum optimalnya koordinasi internal antar sektor 7 Monitoring dan evaluasi dari pimpinan terhadap kinerja staff belum optimal 46 Faktor Eksternal No Opportunities / Peluang [O] No Threats / Ancaman [T] 1 Arah kebijakan Pemda yang selaras dengan kebutuhan penyelesaian isu kewilayahan 1 Kolaborasi antara Kecamatan Kutawaringin dengan PD Mitra kurang optimal 2 Dukungan anggaran yang memadai 2 Adanya perubahan anggaran parsial yang terjadi sewaktu-waktu 3 Take Home Pay PNS lebih dari standar 3 Rasionalisasi anggaran 4 Adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai instrumen penilaian akuntabilitas kinerja Kecamatan Kutawaringin 4 Jumlah SDM yang kurang dari kebutuhan 5 Komitmen yang tinggi dari Bupati sebagai Kepala Daerah dalam peningkatan kinerja kewilayahan 5 Honorarium Non PNS terlalu rendah 6 SDM berkesempatan meningkatan komptensinya melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 6 Perubahan regulasi yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin 2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 / Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 Berdasarkan analisis ketercapaian dan kebutuhan terhadap kinerja dan anggaran dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian tolok ukur kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2025. Reviu lengkap terhadap Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.7. 47 Tabel 2.7 – T.C-31 Reviu Terhadap RKPD Tahun 2025 Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA Kec. Kutawaringin Nilai AKIP 81,00 Poin 4.765.067.675,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA Kec. Kutawaringin Nilai AKIP 81,00 Poin 5.633.781.193,00Persentase BMD dalam Kondisi Baik 76,75 Persen Persentase BMD dalam Kondisi Baik 76,75 Persen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kutawaringin Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen 22.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kutawaringin Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen 24.113.600,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 2.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Dokumen 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Dokumen 2.510.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 3 Dokumen 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 3 Dokumen 1.489.600,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 10.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 17.264.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 3.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 Dokumen 0,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Kutawaringin Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 57 Data 3.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Kutawaringin Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 57 Data 850.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Kutawaringin Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 4.590.267.675,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Kutawaringin Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 4.745.127.281,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kutawaringin Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 4.583.767.675,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kutawaringin Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 4.740.697.681,00 48 RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 850.000,00 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 3.579.600,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Kutawaringin Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan 100 Persen 2.550.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Kutawaringin Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan 100 Persen 1.175.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Laporan 2.550.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Laporan 1.175.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Kutawaringin Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan 100 Persen 40.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Kutawaringin Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan 100 Persen 31.750.600,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 17 Paket 20.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20.000.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 10.000.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 6.200.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Kutawaringin Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 17 Orang 10.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Kutawaringin Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 20 Orang 5.550.600,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Kutawaringin Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan 100 Persen 141.800.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Kutawaringin Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan 100 Persen 205.003.714,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.986.739,00 49 RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 40.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 120.071.400,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 4.999.125,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 45 Paket 30.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 36 Paket 25.750.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 9.694.200,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.794.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 30.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 27.898.250,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 5.000.000,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 4.810.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Kutawaringin Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 100 Persen 272.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Kutawaringin Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 100 Persen 259.889.948,00 Pengadaan Mebel Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 43 Unit 75.000.000,00 Pengadaan Mebel Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 21 Unit 58.512.948,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 2.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 16 Unit 6.377.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 195.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 195.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kutawaringin Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan 100 Persen 234.500.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kutawaringin Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan 100 Persen 243.048.350,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 42.556.350,00 50 RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 174.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 200.492.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kutawaringin Persentase BMD dalam Kondisi Baik 76,75 Persen 61.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kutawaringin Persentase BMD dalam Kondisi Baik 76,75 Persen 123.672.700,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Kutawaringin Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Kutawaringin Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Kutawaringin Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 28.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Kutawaringin Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 28.000.000,00 Pemeliharaan Mebel Kec. Kutawaringin Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Pemeliharaan Mebel Kec. Kutawaringin Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 3.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 8.520.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 87.152.700,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Kutawaringin INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 88 Poin 330.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Kutawaringin INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 88 Poin 246.886.800,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Kutawaringin Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Kutawaringin Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 0 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 Laporan 0 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 Laporan 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0 51 RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Kutawaringin Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 25.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Kutawaringin Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 58.825.000,00 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 15.000.000,00 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 2.910.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 10.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 55.915.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Kutawaringin - - 10.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Kutawaringin - - 19.050.600,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 10.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 19.050.600,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Kutawaringin Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan 100 Persen 295.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Kutawaringin Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan 100 Persen 169.011.200,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 295.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 169.011.200,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Kutawaringin Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina terhadap target pelaksanaan 100 Persen 283.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Kutawaringin Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina terhadap target pelaksanaan 100 Persen 165.191.100,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Kutawaringin Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan 100 Persen 40.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Kutawaringin Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan 100 Persen 31.315.300,00 52 RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyarakatan 5.400.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 30.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 25.915.300,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec. Kutawaringin Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 63.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec. Kutawaringin Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 56.893.100,00 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kutawaringin Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000,00 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kutawaringin Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyarakatan 16.208.900,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kutawaringin Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarakatan 25.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kutawaringin Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarakatan 25.477.600,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 7.500.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 7.461.300,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Laporan 10.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Laporan 7.745.300,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Kutawaringin Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 180.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Kutawaringin Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 76.982.700,00 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 85 Keluarga 20.000.000,00 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 85 Keluarga 8.100.300,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 85 Keluarga 20.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 85 Keluarga 8.780.300,00 53 RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 85 Keluarga 20.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 85 Keluarga 8.780.300,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 85 Keluarga 20.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 85 Keluarga 8.100.300,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 85 Keluarga 20.000.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 85 Keluarga 8.780.300,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 85 Keluarga 20.000.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 85 Keluarga 8.780.300,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 85 Keluarga 20.000.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 85 Keluarga 8.780.300,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 85 Keluarga 20.000.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 85 Keluarga 8.100.300,00 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 85 Keluarga 20.000.000,00 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 85 Keluarga 8.780.300,00 54 RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Kutawaringin Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum terhadap target pelaksanaan 100 % 60.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Kutawaringin Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum terhadap target pelaksanaan 100 % 71.557.200,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Kutawaringin Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum terhadap target pelaksanaan 100 Persen 40.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Kutawaringin Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum terhadap target pelaksanaan 100 Persen 39.877.200,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 20.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 19.978.600,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 20.000.000,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 19.898.600,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Kutawaringin Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 20.000.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Kutawaringin Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 31.680.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 20.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 31.680.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Kutawaringin Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Target Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 95.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Kutawaringin Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Target Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 82.801.200,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Kutawaringin Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap target pelaksanaan 100 Persen 95.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Kutawaringin Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap target pelaksanaan 100 Persen 82.801.200,00 55 RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Kutawaringin Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 Orang 0 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Kutawaringin Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 Orang 0 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 4 Dokumen 50.000.000,00 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 4 Dokumen 37.431.200,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 45.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 45.370.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Kutawaringin Persentase desa yang dibina dan diawasi terhadap target pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa 100 Persen 115.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Kutawaringin Persentase desa yang dibina dan diawasi terhadap target pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa 100 Persen 72.078.400,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Kutawaringin Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 115.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Kutawaringin Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 72.078.400,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11 Dokumen 20.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11 Dokumen 13.650.900,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 50.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 21.507.900,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 40.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 36.919.600,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 2.500.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 Dokumen 0,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 2.500.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 Dokumen 0,00 JUMLAH 6.247.117.675,00 JUMLAH 6.272.295.893,00 Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin 56 Reviu terhadap RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan proses untuk membandingkan antara program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 dengan kebutuhan sumber daya pada rencana kerja perubahan Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 untuk mengakomodasi upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Proses ini merupakan metode untuk mengidentifikasi perbedaan antara RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dan menganalisis alasan-alasan perbedaan yang ditemukan. 57 3.BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025 3.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencerminkan arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun pada periode 2025-2029. Visi ini menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi yang diemban. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung tahun 2025- 2029 adalah: VISI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029 “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut: Lebih BEDAS: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa. Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator- indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan 58 pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 20252029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak. Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, baik secara kompetitif maupun religius. Selain itu, misi ini juga berkomitmen untuk menguatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, yang bertujuan agar perempuan memiliki peran yang setara dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu misi ini mendorong perlindungan bagi anakanak, memastikan mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Upaya ini dilakukan melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang menyeluruh, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dapat bersaing di tingkat lokal maupun global. Dalam mencapai tujuan ini, penguatan nilai-nilai religius juga ditekankan untuk membentuk individu yang memiliki integritas, etika, dan moral yang tinggi. Selain itu, misi ini juga menitikberatkan pada penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, memberikan mereka kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini diwujudkan melalui program-program yang mendukung perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kepemimpinan. Selain itu, misi ini juga mendorong perlindungan bagi anak-anak, memastikan mereka mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 59 Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan. Misi ini bertujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat dukungan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini berarti mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan bahwa produksi pangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem. Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel. Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses dan keputusan yang diambil dapat dipahami dengan baik. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit, serta pemerintah 60 siap memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan pada akhirnya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi. Misi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian alam dan kemajuan dalam pembangunan fisik wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi dasar penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan udara bersih, air layak konsumsi, lahan subur, serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Langkah ini tidak hanya menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang, tetapi juga mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur berarti setiap pembangunan dilakukan secara terpadu, memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kombinasi antara lingkungan hidup yang terjaga dan infrastruktur yang terencana dengan baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara seimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Misi 5: Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum. Misi ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa ketertiban umum selalu 61 terjaga. Program-program keamanan berbasis masyarakat seperti patroli lingkungan dan pengawasan warga, melalui upaya ini diharapkan membantu meminimalkan potensi konflik dan kriminalitas di Kabupaten Bandung. Selain itu, pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya ketertiban umum harus terus ditingkatkan. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran mereka dalam menjaga ketentraman, kita dapat membangun rasa tanggung jawab kolektif. Partisipasi aktif dari warga dalam melaporkan tindakan mencurigakan dan mendukung kebijakan keamanan akan menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adalah pondasi untuk mencapai ketentraman yang diinginkan. 3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah ditentukan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025. Tujuan dan sasaran tersebut merupakan hasil penyelarasan terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan tersebut terjadi pada tabel 3.1. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Tujuan Pembangunan Sasaran Pembangunan Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga serta Pengembangan Potensi Pemuda dan Keolahragaan Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan Terwujudnya perekonomian yang inklusif Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah Menurunnya Tingkat Pengangguran Meningkatnya ketahanan pangan lokal yang berkelanjutan 62 Tujuan Pembangunan Sasaran Pembangunan Misi 3: Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik yang baik Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah berbasis infrastruktur yang terintegrasi, berketahanan dan berkelanjutan Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar serta Inklusif Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang berkelanjutan Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana dan Kebakaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Wilayah Perdesaan Misi 5: Menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum Terwujudnya stabilitas ketentraman dan ketertiban umum Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 3.2.1 Keterikatan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 terhadap Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutawaringin Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan logical framework Kabupaten Bandung. Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan acuan terhadap arsitektur kinerja yang menggambarkan alur keterkaitan visi dan misi dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gambar 2.12 merupakan gambar keterikatan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin. 63 Sumber: UU Nomor 23 2014; Perbup Bandung 120 2023; Bapperida Kab. Bandung, diolah Gambar 3.1 Keterikatan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan Fungsi Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung menetapkan 5 (lima) misi dan tujuan pembangunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada periode 2025-2029. Kecamatan Kutawaringin sebagai unit pemerintahan administratif di tingkat bawah, memiliki peran sentral dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut melalui pelaksanaan fungsi-fungsi utamanya. Memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin serta mempertimbangkan potensi permasalahan pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, Kecamatan Kutawaringin 64 menetapkan acuan utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan strategis Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029 yaitu dengan mengacu kepada misi ke 3, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel. Tujuan Pembangunan ke 3 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan sasaran utama meningkatkan kualitas birokrasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sebagai penyelenggara koordinasi pemerintahan dan pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan bupati, kecamatan bertanggung jawab memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik di wilayahnya. Fungsi koordinasi pemerintahan memungkinkan kecamatan mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan dari pemerintah kabupaten dan desa, sehingga pelayanan publik dapat terlaksana secara sinergis dan responsif. Melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel, kecamatan menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan administratif yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Selain penetapan acuan utama, tujuan dan sasaran pembangunan lainnya menjadi acuan pendukung. Tujuan dan sasaran lainnya didukung melalui fungsi-fungsi kecamatan sebagai fasilitator penghubung antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Pada tujuan ke-1 yaitu “Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing”, sasaran seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan keluarga, pengembangan potensi pemuda, kesejahteraan sosial, dan ketahanan budaya Sunda, dapat diwujudkan melalui fungsi kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan publik. Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan program-program pendidikan dan kesehatan yang dijalankan oleh desa dan dinas terkait, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya. Dengan koordinasi yang baik, kecamatan memastikan program peningkatan kualitas SDM menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Pada tujuan ke-2 yaitu “Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan”, sasaran pembangunan yang meliputi pertumbuhan sektor unggulan, peningkatan investasi 65 daerah, penurunan pengangguran, dan ketahanan pangan lokal, dapat didukung oleh kecamatan melalui perannya sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kecamatan mengkoordinasikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM serta mendukung program ketahanan pangan yang dilaksanakan di tingkat desa. Dengan demikian, kecamatan menjadi unit pemerintahan yang turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berlandaskan potensi lokal. Pada tujuan ke-4 yaitu “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan”, kecamatan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, air bersih, dan sanitasi di wilayahnya. Melalui fungsi koordinasi, kecamatan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan, serta mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Hal ini sejalan dengan sasaran peningkatan ketersediaan infrastruktur inklusif, pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan wilayah rentan bencana, dan pemerataan pembangunan di perdesaan. Pada tujuan ke-5 yaitu “Terselenggaranya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum”, dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM, kecamatan menjalankan fungsi koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Kecamatan juga memfasilitasi penyelesaian konflik sosial dan pelaksanaan program-program yang mendukung ketertiban umum. Fungsi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi Kecamatan Kutawaringin sebagai penyelenggara koordinasi pemerintahan, penyelenggara pelayanan publik, fasilitator pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara tugas pemerintahan umum, dan pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan bupati sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung 2025-2029. Dengan menjadikan misi dan tujuan Pembangunan ke-3 sebagai acuan utama dan tujuan lainnya sebagai acuan pendukung, Kecamatan Kutawaringin dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengintegrasikan 66 kebijakan, memfasilitasi pelayanan, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan 3.2.2 Tujuan Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029 disusun dengan misi ke-3 Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 sebagai acuan utama, yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien”. Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi, telahaan terhadap dokumen perencanaan nasional, kementerian dan daerah serta mempertimbangkan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis, serta dalam rangka menyelesaikan isu strategis maka Kecamatan Kutawaringin menentukan tujuan jangka menengah tahun 2025-2029 yaitu: TUJUAN KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2025-2029 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” Tujuan ini mencerminkan arah jangka menengah pembangunan wilayah Kecamatan Kutawaringin sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara substansi, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan integrasi dari tiga peran utama kecamatan, yaitu sebagai simpul koordinasi pemerintahan wilayah, sebagai penyelenggara layanan publik yang dekat dengan masyarakat, serta sebagai katalisator pemberdayaan masyarakat desa agar lebih mandiri dan partisipatif. Tujuan ini menjadi pijakan dalam menyusun sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta program dan kegiatan kecamatan secara sistematis dan terukur. 3.2 Sasaran Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh 67 dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran strategis merupakan hasil penerjemahan strategi ke dalam sasaran- sasaran yang hendak dicapai oleh perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah. Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, Kecamatan Kutawaringin menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerjanya sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.3 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutawaringin NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Baseline Tahun 2024 Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pubik Laju Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin (Persen) 1,16% 0,06 % 0,07 % 0,08 % 0,09 % 0,10 % 0,11 % Laju IKM= IKM(t)- IKM(t- 1)/IKM (t- 1)x100% Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Kutawaringin Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin (Poin) 87,35 87,40 87,46 87,53 87,61 87,70 87,80 PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin 3.3 Indikator Kinerja Turunan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.3 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya. 68 Tabel 3.3 Indikator Kinerja Turunan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Ultimate Outcome Intermediate Outcome Immediate Outcome Output Proses 1 Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Kutawaringin Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggarea Pelayanan Publik Kecamatan Kutawaringin PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin Persentase BMD dalam Kondisi Baik 1.1 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin
  1. 1.Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja
  2. 2.Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja
  3. 1.Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar yang berlaku
  4. 2.Jumlah Penggunaan Perencanaan Kinerja sebagai Acuan dalam Proses Penganggaran
  5. 3.Persentase dokumen pelaporan kinerja. yang disusun sesuai ketentuan
  6. 4.Persentase Perencanaan Kinerja Periode Selanjutnya berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 1.1.1 Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai ketentuan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2 Melaksanakan penyusunan RKA- SKPD dan Koordinasi penyusunan RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.1.3 Melaksanakan penyusunan DPA- SKPD dan Koordinasi penyusunan DPA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.1.4 Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai ketentuan Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai ketentuan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.1.5 Melaksanakan walidata pendukung statistik sektoral daerah Terlaksananya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.1.6 Melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral daerah Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1.2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Persentase dokumen administrasi 69 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Ultimate Outcome Intermediate Outcome Immediate Outcome Output Proses 1.2.1 Memenuhi pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin Pengukuran Kinerja Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan keuangan yang disusun sesuai ketentuan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2 Menyusun laporan keuangan akhir tahun SKPD secara tepat waktu Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD secara tepat waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.3 Menyusun laporan keuangan periodik SKPD Terlaksananya koordinasi dan penyuaunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.2.4 Menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Tersusunnya laporan analisis prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.2.5 Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.3 Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan 1.3.1 Menyediakan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1,3,2 Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian tersusunnya dokumen koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian sesuai ketentuan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.3.2 Meningkatkan tingkat pengetahuan ASN tentang peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan dan ketentuan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 1.4 Melaksanakan pemenuhan kebutuhan umum perangkat daerah Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan umum sesuai ketentuan Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
  7. 1.Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan1.4.1 Memenuhi Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya penyediaan paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 70 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Ultimate Outcome Intermediate Outcome Immediate Outcome Output Proses 1.4.2 Memenuhi Kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  8. 2.Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan
  9. 3.Jumlah Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP sesuai ketentuan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1.4.3 Memenuhi Kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan paket Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1.4.4 Memenuhi Kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor sesuai kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.4.5 Memenuhi Kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.4.6 Memenuhi Kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1.4.7 Memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.4.8 Menyelenggarakan Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.5 Melaksanakan pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Teredianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan 1.5.1 Memenuhi kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan ketentuan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.5.2 Memenuhi kebutuhan jasa pelayanan umum kantor Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan dan ketentuan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.6 Meningkatkan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Administrasi Barang Milik Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan 71 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Ultimate Outcome Intermediate Outcome Immediate Outcome Output Proses 1.6.1 Menyediakan dokumen-dokumen administrasi barang milik daerah Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (AKIP) Kec. Kutawaringin sesuai kebutuhan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.7 Melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 1.7.1 Memenuhi kebutuhan mebel Terlaksananya pengadaan mebel sesuai kebutuhan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1.7.2 Memenuhi kebutuhan peraltan dan mesin lainnya Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1.7.3 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai kebutuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1.8 Meningkatnya kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya pemenuhuan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja
  10. 1.Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan
  11. 2.Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan 1. Persentase BMD dalam Kondisi Baik 1.8.1 Memenuhi kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan dan ketentuan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 72 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Ultimate Outcome Intermediate Outcome Immediate Outcome Output Proses 1.8.2 Memenuhi kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional sesuai kebutuhan dan ketentuan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1.8.3 Memenuhi kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1.8.4 Memenuhi kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutawaringin Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin 2.1 Meningkatkan sinergitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan Persentase kootdinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 2.1.1 Meningkatkan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD terkait Terlaksana dan terlaporkannya koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan instansi pemerintahan terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait 2.1.2 Meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 73 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Ultimate Outcome Intermediate Outcome Immediate Outcome Output Proses 2.2 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sesuai ketentuan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 2.2.1 Melaksanakan percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Terfasilitasi dan terlaporkannya percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.2.2 Meniingkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan 2.3 Menciptakan sinergitas dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2.3.1 Menciptakan sinergitas dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Terlaksananya koordinasi sinergi dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2.4 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 2.4.1 Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzianan non usaha Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzianan non usaha sesuai ketentuan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 2.4.2 Menyelenggarakan pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 74 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Ultimate Outcome Intermediate Outcome Immediate Outcome Output Proses 3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutawaringin Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin 3.1 Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Tercipatanya sinergitas dan harmonisasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang Berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum 3.1.1 Menciptakan sinergitas dengan pihak terkait dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang mendukung sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.1.2 Menciptakan harmonisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat 3.2 Menegakkan Perda dan Perkada di lingkungan Kecamatan Tercipatanya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang- undangan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang Berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.2.1 Menciptakan sinergitas dalam Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Terlaksana dan Terlaporkannya Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutawaringin Meningkatnya Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin 4.1 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 75 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Ultimate Outcome Intermediate Outcome Immediate Outcome Output Proses 4.1.1 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Nasional masyarakat Kecamatan Kutawaringin Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah terhadap Jumlah Penugasan Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Jumlah Penugasan Penugasan Kepala Daerah Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional 4.1.2 Menciptakan Kerukunan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional di Lingkungan Kecamatan Kutawaringin Terbinanya masyarakat dalam menciptakan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 4.1.3 Menurunkan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Tertangani dan terlaporkannya penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4.1.4 Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 4.1.5 Menyelenggarakan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Desa dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kewilayahan, dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang 5.1 Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 5.1.1 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 76 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Ultimate Outcome Intermediate Outcome Immediate Outcome Output Proses 5.1.2 Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.2 Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa 5.2.1 Menyelenggarakan Lembaga Kemasyarakatan Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5.2.2 Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya 5.2.3 Menyediakan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 5.2.4 Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Terlaksana dan terlaporaknnya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.2.5 Mengembangkan Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5.3 Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan 5.3.1 Membentuk kesadaran masyarakat terhadap penghayatan dan pengalaman Pancasila Meningkatnya kesadaran masyarakat akan penghayatan dan pengalaman Pancasila Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasiila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasiila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 5.3.2 Meningkatkan kerjasama masyarakat Meningkatnya kerjasama antar masyarakat dan kelompok masyarakat Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 77 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Ultimate Outcome Intermediate Outcome Immediate Outcome Output Proses 5.3.3 Meningkatkan ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 5.3.4 Meningkatkan peran masyarakat dalam pemanfaatan sandang produksi dalam negeri Meningkatnya pemanfaatan sandang produksi dalam negeri Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 5.3.5 Mendorong perwujudan rumah sehat dan layak luni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah Meningkatnya kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak luni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 5.3.6 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan dan keterampilan Meningkatnya kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 5.3.7 Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan Meningkatnya derajat kesehatan keluarga dan lingkungan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5.3.8 Meningkatkan taraf hidup keluarga Meningkatnya taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 5.3.9 Meningkatkan kualitas kelestarian lingkungan hidup Meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 5.3.10 Meningkatkan ketanggapan keluarga dalam bencana alam Meningkatnya ketanggapan keluarga dalam bencana alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 5.3.11 Meningkatkan ketanggapan keluarga dalam bencana rumah tangga Meningkatnya ketanggapan keluarga dalam bencana rumah tangga Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana RumahTangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 5.3.12 Meningkatkan kualitas keluarga Meningkatnya keterlibatan keluarga dalam perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 78 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Ultimate Outcome Intermediate Outcome Immediate Outcome Output Proses 6 Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang 6.1 Memfasilitasi Desa dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan 6.1.1 Meningkatkan kualitas administrasi Tata Pemerintahan Desa Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan pengendalian Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa 6.1.2 Meningkatkan kualtias pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terfasilitasi dan terlaporkarnnya kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.1.3 Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Terfasilitasi dan terlaporkannya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6.1.4 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.1.5 Terwujudnya Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin 79 3.4 Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, Kecamatan Kutawaringin pada perubahan rencana kerja tahun 2025 menetapkan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 6 program, 18 kegiatan, dan 55 sub kegiatan dengan total rencana pagu anggaran sebesar Rp. 6.272.295.893,00 dengan sumber dana berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DTU-DAU), dan Dana Transfer Umum Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kutawaringin pada perubahan rencana kerja tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.4. 80 Tabel 3.4 – T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Kutawaringin – Kabupaten Bandung Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KECAMATAN KUTAWARINGIN 6.272.295.893,00 5.608.738.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.272.295.893,00 5.608.738.000,00 7 0 1 KECAMATAN 6.272.295.893,00 5.608.738.000,00 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Kutawaringi n Nilai AKIP 81,00 Poin 5.633.781.193,00 81,00 Poin 5.236.165.400,00 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 76,75 Persen 86,65 Persen 7 0 1 0 1 2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kutawaringi n Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen 24.113.600,00 100 Persen 15.000.000,00 7 0 1 0 1 2. 01 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 2.000.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 8 Dokumen 4.000.000,00 7 0 1 0 1 2. 01 00 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 2.510.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Dokumen - 81 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 1 2. 01 00 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 1.489.600,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Dokumen - 7 0 1 0 1 2. 01 00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 17.264.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 8 Laporan 10.000.000,00 7 0 1 0 1 2. 01 00 08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 Dokumen 0,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Dokumen - 7 0 1 0 1 2. 01 00 09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Kutawaringin Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 57 Data 850.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 57 Data 1.000.000,00 82 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Kutawaringi n Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 4.745.127.281,00 100 Persen 4.701.013.000,00 7 0 1 0 1 2. 02 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kutawaringin Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bul an 4.740.697.681,00 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHA N DUKUNG AN PENDANA AN ATAS KEBIJAK AN PENGGAJ IAN PEGAWAI PEMERIN TAH DENGAN PERJANJI AN KERJA 20 Orang/bul an 4.694.488.000,00 83 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 1 2. 02 00 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 850.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 2 Laporan 2.525.000,00 7 0 1 0 1 2. 02 00 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Dokumen - 7 0 1 0 1 2. 02 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 4 Laporan 3.579.600,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 4 Laporan 4.000.000,00 7 0 1 0 1 2. 02 00 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Dokumen 0,00 84 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 1 2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Kutawaringi n Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan 100 Persen 1.175.000,00 100 Persen 2.525.000,00 7 0 1 0 1 2. 03 00 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Laporan 1.175.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Laporan 2.525.000,00 7 0 1 0 1 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Kutawaringi n Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan 100 Persen 31.750.600,00 100 Persen 9.000.000,00 7 0 1 0 1 2. 05 00 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20.000.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Paket 7 0 1 0 1 2. 05 00 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 6.200.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 2 Dokumen 4.000.000,00 85 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 1 2. 05 00 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Kutawaringin Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 20 Orang 5.550.600,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 20 Orang 5.000.000,00 7 0 1 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Kutawaringi n Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan 100 Persen 205.003.714,00 100 Persen 61.979.576,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.986.739,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Paket 10.500.000,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 120.071.400,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 6 Paket 12.203.276,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 4.999.125,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Paket 5.000.000,00 86 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 1 2. 06 00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 36 Paket 25.750.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 45 Paket 8.500.000,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 9.694.200,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Paket 9.000.000,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.794.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 12 Dokumen 1.800.000,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Laporan - 7 0 1 0 1 2. 06 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 27.898.250,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 50 Laporan 10.000.000,00 87 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 1 2. 06 00 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 4.810.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Dokumen 4.976.300,00 7 0 1 0 1 2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Kutawaringi n Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 100 Persen 259.889.948,00 100 Persen 11.000.000,00 7 0 1 0 1 2. 07 00 05 Pengadaan Mebel Kec. Kutawaringin Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 21 Unit 58.512.948,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 14 Unit 9.000.000,00 7 0 1 0 1 2. 07 00 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 16 Unit 6.377.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Unit 2.000.000,00 7 0 1 0 1 2. 07 00 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 195.000.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Unit - 88 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kutawaringi n Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan 100 Persen 243.048.350,00 100 Persen 381.707.824,00 7 0 1 0 1 2. 08 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 42.556.350,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 12 Laporan 60.000.000,00 7 0 1 0 1 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 200.492.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 12 Laporan 321.707.824,00 7 0 1 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kutawaringi n Persentase BMD dalam Kondisi Baik 76,8 Persen 123.672.700,00 86,65 Persen 53.940.000,00 7 0 1 0 1 2. 09 00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Kutawaringin Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Unit 89 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 1 2. 09 00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Kutawaringin Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 28.000.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 14 Unit 10.000.000,00 7 0 1 0 1 2. 09 00 05 Pemeliharaan Mebel Kec. Kutawaringin Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Unit 24.950.000,00 7 0 1 0 1 2. 09 00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 8.520.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Unit 8.990.000,00 7 0 1 0 1 2. 09 00 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 1 Unit 87.152.700,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Unit 10.000.000,00 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Kutawaringi n INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87,4 Poin 246.886.800,00 88 Poin 88.952.600,00 90 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 2 2. 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Kec. Kutawaringi n Persentase keberhasilan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan 0 Persen 0,00 100 Persen 10.000.000,00 7 0 1 0 2 2. 02 00 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait Kec. Kutawaringin Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait 0 Laporan 0,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Laporan 10.000.000,00 7 0 1 0 2 2. 02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Kutawaringi n Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 58.825.000,00 100 Persen 17.500.000,00 91 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 2 2. 02 00 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 2.910.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Laporan 10.000.000,00 7 0 1 0 2 2. 02 00 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 55.915.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 4 Laporan 7.500.000,00 7 0 1 0 2 2. 03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Kutawaringi n - - 0 19.050.600,00 100 Persen 9.952.600,00 7 0 1 0 2 2. 03 00 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 19.050.600,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Dokumen 9.952.600,00 7 0 1 0 2 2. 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Kutawaringi n Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan 100 Persen 169.011.200,00 100 Persen 51.500.000,00 92 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 2 2. 04 00 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Dokumen 0,00 7 0 1 0 2 2. 04 00 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 169.011.200,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Laporan 51.500.000,00 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Kutawaringi n Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina terhadap target pelaksanaan 100 Persen 165.191.100,00 100 Persen 141.000.000,00 7 0 1 0 3 2. 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Kutawaringi n Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan 100 Persen 31.315.300,00 100 Persen 51.000.000,00 7 0 1 0 3 2. 01 00 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyara katan 5.400.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 11 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 93 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 3 2. 01 00 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 25.915.300,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 4 Lembaga Kemasyara katan 46.000.000,00 7 0 1 0 3 2. 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec. Kutawaringi n Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 56.893.100,00 100 Persen 45.000.000,00 7 0 1 0 3 2. 03 00 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kutawaringin Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyara katan 16.208.900,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 2 Lembaga Kemasyara katan 20.000.000,00 7 0 1 0 3 2. 03 00 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kutawaringin Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyara katan 25.477.600,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 2 Lembaga Kemasyara katan 15.000.000,00 7 0 1 0 3 2. 03 00 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 7.461.300,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 2 Laporan 5.000.000,00 94 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 3 2. 03 00 05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Laporan 7.745.300,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Laporan 5.000.000,00 7 0 1 0 3 2. 06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Kutawaringi n Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 76.982.700,00 100 Persen 45.000.000,00 7 0 1 0 3 2. 06 00 01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 85 Keluarga 8.100.300,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 85 Keluarga 10.000.000,00 7 0 1 0 3 2. 06 00 03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 85 Keluarga 8.780.300,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Keluarga 95 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 3 2. 06 00 05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 85 Keluarga 8.780.300,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 85 Keluarga 10.000.000,00 7 0 1 0 3 2. 06 00 06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 85 Keluarga 8.100.300,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 85 Keluarga 10.000.000,00 7 0 1 0 3 2. 06 00 07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 85 Keluarga 8.780.300,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Keluarga 7 0 1 0 3 2. 06 00 08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 85 Keluarga 8.780.300,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Keluarga 96 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 3 2. 06 00 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 85 Keluarga 8.780.300,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Keluarga 7 0 1 0 3 2. 06 00 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 85 Keluarga 8.100.300,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 85 Keluarga 7.500.000,00 7 0 1 0 3 2. 06 00 12 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kec. Kutawaringin Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 85 Keluarga 8.780.300,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 85 Keluarga 7.500.000,00 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Kutawaringi n Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum terhadap target pelaksanaan 100 % 71.557.200,00 100 % 27.500.000,00 7 0 1 0 4 2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Kutawaringi n Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum terhadap target pelaksanaan 100 Persen 39.877.200,00 100 Persen 17.500.000,00 97 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 4 2. 01 00 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 19.978.600,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 4 Laporan 10.000.000,00 7 0 1 0 4 2. 01 00 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 19.898.600,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Laporan 7.500.000,00 7 0 1 0 4 2. 02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Kutawaringi n Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 31.680.000,00 100 Persen 10.000.000,00 7 0 1 0 4 2. 02 00 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Kutawaringin Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 4 Laporan 31.680.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 4 Laporan 10.000.000,00 98 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Kutawaringi n Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Target Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 82.801.200,00 100 Persen 52.000.000,00 7 0 1 0 5 2. 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Kutawaringi n Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap target pelaksanaan 100 Persen 82.801.200,00 100 Persen 52.000.000,00 7 0 1 0 5 2. 01 00 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Kutawaringin Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 Orang 0 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 0 Orang - 7 0 1 0 5 2. 01 00 07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 4 Dokumen 37.431.200,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 2 Dokumen 12.000.000,00 7 0 1 0 5 2. 01 00 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 45.370.000,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 4 Dokumen 40.000.000,00 7 0 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Kutawaringi n Persentase desa yang dibina dan diawasi terhadap target pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa 100 Persen 72.078.400,00 100 Persen 63.120.000,00 99 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 0 1 0 6 2. 01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Kutawaringi n Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 72.078.400,00 100 Persen 63.120.000,00 7 0 1 0 6 2. 01 00 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11 Dokumen 13.650.900,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Dokumen 8.160.000,00 7 0 1 0 6 2. 01 00 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 21.507.900,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 2 Dokumen 10.200.000,00 7 0 1 0 6 2. 01 00 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 36.919.600,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Dokumen 40.000.000,00 7 0 1 0 6 2. 01 00 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 Dokumen 0,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Dokumen 2.380.000,00 7 0 1 0 6 2. 01 00 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Kutawaringin Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 Dokumen 0,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH 1 Dokumen 2.380.000,00 J U M L A H 6.247.117.675,00 5.608.738.000,00 Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin 100 4.BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 mencerminkan respons strategis terhadap dinamika kebijakan nasional, khususnya instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas dan operasional. Salah satu implikasi langsung dari kebijakan tersebut adalah dilakukannya rasionalisasi signifikan pada beberapa program yang memiliki potensi keberlanjutan meskipun dengan anggaran minimal. Dalam implementasi kebijakan tersebut, Kecamatan Kutawaringin melakukan pengurangan alokasi pada kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan, serta fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Meskipun kedua program tersebut secara substansial mendukung pembangunan sosial dan tata kelola desa, namun secara operasional dinilai masih dapat dilaksanakan secara efektif melalui metode efisiensi kegiatan, seperti digitalisasi pelaporan, pengurangan intensitas pertemuan tatap muka, atau integrasi agenda dengan kegiatan lintas bidang. Rasionalisasi ini memungkinkan optimalisasi pencapaian indikator kinerja tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. Lebih lanjut, realokasi anggaran juga terjadi pada kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Selain dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi yang sama, kegiatan ini menghadapi hambatan berupa belum tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang menjadi rujukan teknis pelaksanaan. Tidak adanya NSPK menimbulkan potensi risiko kesalahan prosedural dalam perencanaan capaian kinerja, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu, alokasi anggaran hanya diberikan pada unit kegiatan yang telah memiliki dasar regulatif yang jelas untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pada pelaksanaannya. Dalam konteks tersebut, upaya pergeseran anggaran diarahkan pada penguatan kegiatan fasilitatif, seperti penyediaan sarana prasarana kantor, pelaksanaan administrasi keuangan, penyusunan dokumen perencanaan, dan pelaporan kinerja. Pendekatan ini dipilih agar perangkat kecamatan tetap dapat melaksanakan fungsi-fungsi 101 dasar pemerintahan secara optimal meskipun secara anggaran mengalami tekanan. Total anggaran renja mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.178.218,00. Dari sebelum perubahan sebesar Rp. 6.247.117.675,00 menjadi Rp 6,272,295.893,00 atau naik sebesar 0,40% dengan karakteristik sebagai berikut:
  12. 1.Kenaikan anggaran terdapat pada kegiatan:
15. a.Administrasi umum perangkat daerah, bertambah sebesar Rp. 63.203.714,00 atau meningkat sebesar 44,57%.
16. b.Pemeliharaan barang milik daerah, bertambah sebesar Rp. 62.672.700,00 atau meningkat sebesar 102,74%
  1. 2.Penurunan anggaran terdapat pada kegiatan
17. a.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan, berkurang sebesar Rp. 103.017.300,00 atau berkurang sebesar 57,23%.
18. b.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, berkurang sebesar Rp. 125.988.800,00 atau berkurang sebesar 42,71%
19. c.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, berkurang sebesar Rp. 42.921.600,00 atau berkurang sebesar 37,32%. Secara umum, kebijakan perubahan ini menunjukkan kemampuan adaptasi instansi kecamatan dalam merespons dinamika kebijakan pusat tanpa mengabaikan esensi pelayanan publik. Pilihan rasionalisasi dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan efektivitas pelaksanaan dan urgensi penyusunan regulasi teknis, sementara realokasi diarahkan untuk menjaga kesinambungan fungsi birokrasi pada tataran operasional. 4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah Setelah menentukan rumusan analisis perubahan terhadap kinerja dan anggaran program yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan isu strategis, maka dirumuskan perencanaan pendanaan untuk melaksanakan program-program yang dipilih. Total program, kegiatan, subkegiatan beserta besaran anggaran yang diusulkan dapat dilihat pada tabel 4.1. 102 Tabel 4.1 Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kutawaringin Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 No Program / Kegiatan Pagu Usulan [1] [2] [3] 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA 5.633.781.193,00 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.113.600,00 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.510.000,00 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.489.600,00 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.264.000,00 1.1.5 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 850.000,00 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.745.127.281,00 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.740.697.681,00 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 850.000,00 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.579.600,00 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.175.000,00 1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.175.000,00 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.750.600,00 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000,00 1.4.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 6.200.000,00 1.4.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5.550.600,00 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 205.003.714,00 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.986.739,00 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.071.400,00 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.999.125,00 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.750.000,00 1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.694.200,00 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.794.000,00 1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27.898.250,00 1.5.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.810.000,00 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 259.889.948,00 1.6.1 Pengadaan Mebel 58.512.948,00 1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.377.000,00 1.6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 195.000.000,00 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 243.048.350,00 1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.556.350,00 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 200.492.000,00 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.672.700,00 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.000.000,00 1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.520.000,00 1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 87.152.700,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 246.886.800,00 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 58.825.000,00 2.1.1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.910.000,00 2.1.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 55.915.000,00 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 19.050.600,00 103 No Program / Kegiatan Pagu Usulan [1] [2] [3] 2.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 19.050.600,00 2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 169.011.200,00 2.3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 169.011.200,00 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 165.191.100,00 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.315.300,00 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.400.000,00 3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.915.300,00 3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 56.893.100,00 3.2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 16.208.900,00 3.2.2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 25.477.600,00 3.3.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 7.461.300,00 3.3.4 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 7.745.300,00 3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 76.982.700,00 3.3.1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 8.100.300,00 3.3.2 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 8.780.300,00 3.3.3 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 8.780.300,00 3.3.4 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 8.100.300,00 3.3.5 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 8.780.300,00 3.3.6 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 8.780.300,00 3.3.7 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 8.780.300,00 3.3.8 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 8.100.300,00 3.3.9 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 8.780.300,00 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 71.557.200,00 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 39.877.200,00 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 19.978.600,00 4.1.2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 19.898.600,00 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 31.680.000,00 4.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 31.680.000,00 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 82.801.200,00 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 82.801.200,00 5.1.1 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 37.431.200,00 5.1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 45.370.000,00 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 72.078.400,00 104 No Program / Kegiatan Pagu Usulan [1] [2] [3] 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 72.078.400,00 6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 13.650.900,00 6.1.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 21.507.900,00 6.1.3 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 36.919.600,00 Jumlah 6.272.295.893,00 Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin 105
  1. 5.BAB V PENUTUP 5.1 Catatan Penting Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari upaya optimalisasi pencapaian target kinerja tahunan yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, penyusunan dokumen ini juga merupakan langkah sistematis dalam menyesuaikan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan guna memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan secara relevan dan adaptif terhadap dinamika yang terjadi pada tahun berjalan. Perubahan Renja ini tidak hanya menjadi instrumen administratif semata, tetapi juga berperan sebagai alat manajerial yang penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan Kutawaringin. Dengan demikian, seluruh perubahan diarahkan untuk menjaga kohesivitas antara perencanaan strategis dan operasional, serta memastikan efektivitas kinerja organisasi secara menyeluruh. 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 bertujuan untuk mengoptimalkan dalam pelaksanaan amanat dari tujuan pembentukan kecamatan yaitu peningkatan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayahnya. Kecamatan Kutawaringin berkomitmen dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip efektivitas dalam pencapaian kinerja dengan penggunaan sumber daya yang efisien, dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan perubahan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu, penyusunan perubahan renja mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 106 Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029; Secara spesifik, penyusunan Perubahan Renja ini juga merupakan bagian dari proses penyelarasan terhadap perubahan- perubahan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, sehingga dokumen ini dapat berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan yang selaras dengan arah pembangunan daerah secara keseluruhan. 5.3 Rencana Tindak Lanjut Perubahan Renja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 merupakan pedoman untuk proses penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025. CAMAT KUTAWARINGIN ttd ASEP RUSWANDI BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA ttd PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN KUTAWARINGIN Jl.Raya Soreang-Cipatik KM. 5,8 Desa Jatisari Telp. (022) 85873789 . Email : kec_kutawaringin@bandungkab.go.id Website : www.kecamatankutawaringin.bandungkab.go.id SURAT PERINTAH NOMOR 100.3.5./009/662/Sekret Nama : Drs H. ASEP RUSWANDI M.Si Jabatan : Camat Kutawaringin MEMERINTAHKAN Kepada :
20. a.Nama : Terlampir
21. b.Jabatan : Terlampir Hari,Tanggal : Selasa - Senin, 13 Mei 2025 s/d 30 Juni 2025 Tempat : Kecamatan Kutawaringin Untuk : Melaksanakan tugas sebagai penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 sebagaimana Keputusan terlampir Ditetapkan di Kutawaringin Pada Tanggal 13 Mei 2025 CAMAT KUTAWARINGIN Drs H. ASEP RUSWANDI M.Si Pembina Tingkat I NIP. 196802091989031003 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan yang diterbitkan . UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Sertifikat Elektronik BSrE-BSSN "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lampiran 1 Nomor : 100.3.5./009/662/Sekret Tanggal : 13 Mei 2025 Hal : Surat Perintah - Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 DAFTAR TERLAMPIR No Daftar Telampir 1 DEDE RISNANDAR SULAEMAN S.Sos 197403222010011002 Penata Tingkat I - III/d Sekretaris Kecamatan Kutawaringin Sekretariat Kecamatan 2 USEP SUPRIADI S.Sos. 197807272008011006 Penata - III/c Kepala Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan 3 DRAJAT GANI S.Sos 197704182007011004 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat 4 ASEP SAEPUL ANWAR 197604272002121002 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Sosial Budaya Seksi Sosial dan Budaya 5 DEDE RISNANDAR SULAEMAN S.Sos 197403222010011002 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6 MAMAT RUHIMAT 197002212008011003 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan 7 SYARIF HIDAYAT 197408141998031005 Penata Muda Tingkat I - III/b Pengolah Data Dan Informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 DIDA DARMAWAN 197612262008011004 Penata Muda - III/a Pengolah Data Dan Informasi Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan 9 INDRA IRAWAN S.Sos. 197805312007011006 Penata - III/c Pengolah Data Dan Informasi Seksi Sosial Budaya Seksi Sosial dan Budaya 10 CECENG RUSLAN 197605192008011003 Penata Muda - III/a Operator Layanan Operasional Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11 NANI SUPARTINI 197606202014102001 Penata Muda - III/a Pengolah Data Dan Informasi Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 12 DADAN INDERA MAULANA 197706282014101001 Pengatur - II/c Pengolah Data Dan Informasi Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 13 MUHAMAD SARIFUDIN S.Sos. 197209062009061002 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Program Dan Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan 14 SATRYADI BURNAMA A.Md. 199110282020121001 Pengatur Tingkat I - II/d Pengolah Data Dan Informasi Sub Bagian Program Dan Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan Verifikator Nomor : 100.3.5./009/662/Sekret Tanggal : 13 Mei 2025 Hal : Surat Perintah - Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 DAFTAR VERIFIKATOR No. Tanggal Verifikasi Verifikator Status DEDE RISNANDAR SULAEMAN S.Sos 1 2025-05-13 12:30:04 PLT SEKRETARIS - KECAMATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN KUTAWARINGIN Jl.Raya Soreang – Cipatik Km. 8,5 Desa Jatisari Telp/Fax. (022) 85873789 Bandung 40951 KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG Nomor : 100.3.3.2/Kep.036-Kec.Kutawaringin/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 BUPATI BANDUNG Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2025 serta efektivitas dalam upaya pencapaian kinerja perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah dan terukur;
22. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. 6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
  6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. 14.Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  14. 15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  15. 16.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  16. 17.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
  17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. 23.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
  23. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
  24. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
  25. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 12);
  26. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
  27. 28.Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 65);
  28. 29.Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39);
  29. 30.Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57);
  30. 31.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);
  31. 32.Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769- TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769- TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. MEMUTUSKAN Menetapkan : Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
23. a.menyusun agenda kerja penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
24. b.mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
25. c.menyiapkan, menyusun, dan menyajikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
26. d.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat Kutawaringin Kabupaten Bandung. Ketiga : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…