DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 110 Tahun 2025

Nomor: 110
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pacet Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 144 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 42);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah pada paragraf 2 yang mengatur tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disebutkan pada pasal 126 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember, sehingga Renja merupakan bagian yang harus dilaksanakan dari proses perencanaan kerja perangkat Daerah termasuk Kecamatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah perencanaan kerja di tingkat perangkat daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PACET 2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Pacet Tahun Lalu dan Capaian renstra Kecamatan Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pacet telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2025 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan ( tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2025 – 2029 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renja tahun 2025, dan realisasi renstra OPD Kecamatan Pacet yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel 2.1 (Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan).

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standart penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen awal tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kecamatan Pacet maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Pacet dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 110 1 1 KATA PENGANTAR Guna memenuhi ketentuan sebagaima diatur dalam permendagri no 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah, Perubahan Renja ini disusun berdasarkan kebutuhan yang disusun meskipun belum dilakukan analisis real kebutuhan untuk tahun 2025 namun demikian ini merupakan sebuah proses menuju perencanaan kerja yang konfrehensif guna menjalakan program dan kegiatan di Kecamatan Pacet Bahwa Perencananan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Pacet sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029. Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasahan yang ada, dan dalam rangka penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan ,kritik dan saran serta masukan sangat kami butuhkan mengingat dalam penyusunan Kami sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Pacet, 9 Juli 2024 Camat Pacet ASEP SUSANTO,S.STP.,MM NIP. 19800207 200003 1 002 2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................…. 1 DAFTAR ISI .......................................................................................... 2 BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 3 1.1 Latar Belakan....................................................………………. 3 1.2 Landasan Hukum .......................................................… …… 4 1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................. 5 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................... 5 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU .....................……….. 6 1.1 Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..........................……………………. 8 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah ........................ 26 1.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..........................................…………………. 28 1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................………. 31 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ...…………………… 40 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ...............……….. 56 1.5 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..............................… 56 1.5 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .........................… …. 60 1.5 Program Kegiatan ..............................…………………………….. 61 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH … … 66 BAB IV PENUTUP ...............................................................................… 76 LAMPIRAN :

1.Formulir Pengendalian
2.SK- Renja Tahun 2025
3.SK- Tim Penyusun
4.TC. 29
5.TC. 30
6.TC. 31
7.TC. 33 3 Penyusunan Perubahan renja Kecamatan Pacet tentunya dengan Pagu Teknoratik yang belum dilakukan analisis terhadap kebutuhan nyata di Kecamatan Pacet namun demikian Renja ini merupakan bagian dari proses yang harus dilaksanakan agar tingkat kesesuai anggaran yang tersedia dapat sesuai dengan kebutuhan pada rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai PD yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 4 perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.580- Adpem/2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Pacet, terdiri dari 29 bidang kewenangan dan 24 Sub bidang Kewenangan serta 320 Rincian Pelimpahan kewenangan, dengan jenis pelimpahan antara lain: Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan. Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025. Peyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacet Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pacet Tahun 2025 – 2029 dan juga menyelerasakan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 1.2 Dasar Hukum
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3.PP No.12/2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang system Pemerintahan berbasis Elektronik; 5
5.Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 86/2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana pembangunan jangka panjang Daerah , Rencana pembangunan jangka menengah Daserah , dan rencana kerja pemerintah Daerah.
6.Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 90/2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Momen Klatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7.Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 70/2019 tentang system Informasi Pemerintah Daerah.
8.Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 050-5889/2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan momenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah.
9.Perda No. 8/2021 tentang perubahan RPJMD Propinsi Jawa barat tahun 2018-2023.
10.Peraturan Daerah Nomor 7/2011 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung tahun 2005-2025.
11.Perda No.9/2021 tentang RPJMD kabupaten Bandung tahun 2021- 2026
12.Peraturan Bupati Bandung No. dung Nomor : 137.1/Kep.465- Tapem/2022 Tentang : Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah daerah dari Bupati Kepada Camat;
13.Surat Edaran Bupati Bandung Nomor DL.03.01/4382/ BAPELITBANGDA tanggal 9 Desember 2024 tentang Agenda penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2024;
14.Keputusan Bupati Bandung No.137.1/Kep.615 KASOTDA /2019 Tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat. 1.3 Maksud dan Tujuan Disusunnya Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk :
1.Menyusun Dokumen Perencanaan Tahun 2025 6
2.Sebagai pedoman dan arah melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Prioritas Kabupaten Bandung
3.Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Pacet 1.4 Mekanisme Penyusunan BAB I PENDAHULUAN Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Pacet, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapt dipahami dengan baik. Latar Berakang Memuat tentang Renja Kecamatan Pacet, proses penyusunan Renja Kecamatan Pacet, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Pacet Tahun 2025 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pacet. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Pacet serta susunan garis besar isi dokumen. 3.3 Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. 8 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun berjalan (2025) didasarkan pada DPA Kecamatan Pacet TA 2024 dengan memperhatikan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dan evaluasi Tahun 2024 disesuaikan dengan hasil infut data e-monev pada e-monev BAPPEDA kabupaten Bandung yang dimaksudkan agar data yang tersaji menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan obyektif. Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2024 No Indikator Satuan Target Realisasi Capaian (%) 1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Poin 83,66 87,06 104,06 Poin
2.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) poin 72,64 80,10 110,20 Poin
3.Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik % 83,30 90,95 109,53%
4.Persentase Desa Ceopat Berkembang Desa 1 1 100% 2.12.1 9 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran :
1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah ada pada Nomor Rekening yang lain.
2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Secara Keseluruhan Target Kegiatan ses`uai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat kegiatan yang penyerapannya hanya 32% persen namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100% , hal tersebut dikarenakan pada anggaran tersebut ada alokasi lain yang sudah menutupi kinerja, walaupun demikian guna menunjang IKU tetap kegiatannya dilaksanakan.
3.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada capaian Program dan Kegiatan terdapat capaian yang melebihi dari target, yaitu pada pelaksanaan kegiatan Hari – hari bersejarah, dimana kegiatan melampaui target, hal tersebut diakibatkan adanya koordinasi yang baik antar instansi di Kecamatan sehingga kegiatan melampaui target Kegiatan yang dilaksanakan.
4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait., kendala tersebut adalah adanya pada pelayanan KTP dan KK dimana Blanko sering tidak mencukupi dan Jaringan yang terkadang lambat. 10
5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Capaian Kinerja di Kecamatan Pacet yang hampir secara keseluruhan mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatip terhadap Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat seslisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kinerja.
6.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut. Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

a.Paktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
b.SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
c.Perubahan Kebijakan/Aturan Data Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu (2023) sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini 11 Tabel 2.2 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung Nama PD : Kecamatan Pacet Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwula n I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/6 ) -9 (10) (11)=(5+7+ 10)
(12)=(11/ 4) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 76,20 80,10 105 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 77,06 Poin 75,90 Poin 76,20 Poin 80,10 Poin 105 80,5 0 80,10 103,94 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 66,67 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokum en 2 Dok 1 Dok 2 Dok 200 1 0 4,00 80,00 12 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 5 Dokum en 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100 1 0 3,00 60,00 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5 Dokum en 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100 1 0 3,00 60,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 5 Dokum en 3 Dok 1 Dok 1 Dok 100 1 0 4,00 80,00 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 5 Dokum en 3 Dok 1 Dok 1 Dok 100 1 0 4,00 80,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Lapora n 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100 2 0 6,00 54,55 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Lapora n 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100 2 0 6,00 60,00 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokum en 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen - 1 0 - - 13 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 0 Data 0 Data 0 Data - 1 0 - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 20 73,33 73,33 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1320 Orang/ Bulan 518 Orang/Bu lan 238 Orang/Bula n 235 Orang/Bulan 99 252, Orang / Bulan 64 817,00 61,89 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Lapora n 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100 2 0 6,00 60,00 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 10 Dokum en 4 Dok 2 Dok 2 Dok 100 2 0 6,00 60,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD 28 Lapora n 8 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 100 4 0 14,00 50,00 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 10 Dokum en 4 Dok 1 Dok 1 Dok 100 2 0 5,00 50,00 14 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 66,67 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokum en 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 0 2,00 50,00 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 10 Lapora n 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100 2 0 6,00 60,00 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lapora n 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 0 2,00 50,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 100 100 100 100 0 33,33 33,33 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 80 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 100 20 0 40,00 50,00 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 80 Orang 0 Orang 20 Orang 20 Orang 100 20 0 20,00 25,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 66,67 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 100 2 0 6,00 60,00 15 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 3 Paket 2 Paket 2 Paket 100 2 0 5,00 50,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 0 3,00 60,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis - 0 - - 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 0 3,00 60,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Lapora n 8 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 4 0 12,00 60,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Lapora n 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100 2 0 6,00 60,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 66,67 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 unit 0 unit 0 unit - 1 0 - - 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 0 3,00 60,00 7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 - - 16 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0 unit 0 unit 0 unit - 1 0 - - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 66,666 67 88,89 88,89 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Lapora n 2 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 200 1 0 4,00 80,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Lapora n 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100 12 3 39,00 65,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Lapora n 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100 12 4 40,00 66,67 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 100 % 83,34 % 90,95 % 109 84 0 63,65 63,65 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 4 unit 0 unit 0 unit - 0 4,00 40,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 6 unit 6 unit 6 unit 100 4 0 12,00 80,00 17 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 7 unit 5 unit 5 unit 100 5 0 12,00 54,55 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 2 unit 1 unit 1 unit 100 1 0 3,00 60,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86,70 Poin 80,37 Poin 83,34 Poin 87,06 Poin 104 83,59 0 87,06 100,42 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 66,67 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Lapora n 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 0 2,00 50,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokum en 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 0 2,00 50,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 80 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 83,33 18 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Lapora n 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 0 2,00 50,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Lapora n 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 0 2,00 50,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 66,67 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 Dokum en 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 0 3,00 60,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 50 83,33 83,33 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 Lapora n 4 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 133 2 1 9,00 90,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 66,67 19 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 80 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 83,33 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lemba ga Kemasy arakata n 1 Lembaga Kemasyar akatan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyaraka tan 100 1 0 2,00 50,00 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 4 Dokum en 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 0 2,00 50,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Lapora n 1 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 300 1 0 4,00 100,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 50 83,33 83,33 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lemba ga 2 Lembaga 1 Lembaga 2 Lembaga 200 1 1 5,00 100,00 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 4 Unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 - - 20 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Lapora n 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 1 4,00 80,00 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Lapora n 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 0 2,00 50,00 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 0 % 0 % 0 % - 100 0 - - 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 100 Keluarg a 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga - 50 0 - - 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 100 Keluarg a 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga - 50 0 - - 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 100 Keluarg a 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga - 50 0 - - 21 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 100 Keluarg a 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga - 50 0 - - 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 100 Keluarg a 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga - 50 0 - - 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 100 Keluarg a 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga - 50 0 - - 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 66,67 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 80 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 83,33 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Lapora n 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 200 1 0 3,00 75,00 22 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Lapora n 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 0 2,00 50,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 66,67 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 10 Lapora n 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100 2 0 6,00 60,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 66,67 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 25 75,00 75,00 23 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Dokum en 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen - 0 1,00 100,00 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 80 Orang 110 Orang 400 Orang 400 Orang 100 20 0 510,00 637,50 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 995 Orang 460 Orang 500 Orang 500 Orang 100 150 75 1.035,00 104,02 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 4 Lapora n 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 0 2,00 50,00 24 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokum en 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 0 2,00 50,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 0 66,67 66,67 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 37,5 79,17 79,17 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokum en 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 200 1 0 4,00 80,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 49 Dokum en 26 Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen 100 12 3 42,00 85,71 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokum en 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen - 1 0 1,00 100,00 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6 Dokum en 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 1 5,00 83,33 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokum en 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen - 0 0 1,00 100,00 25 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 4 Dokum en 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 0 2,00 50,00 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 4 Dokum en 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 1 3,00 75,00 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4 Lapora n 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 0 2,00 50,00 26 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama dari Tabel TC.29 di atas memberikan gambaran :

1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada Realisasi Program Kegiatan Tahun 2024 tdak terdapat Program Kegiatan yang tidak memenuhi target, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan kinerja aparatur terhadap capaian target Kinerja, Program dan Kegiatan. Baik dari dari sisi kinerja maupun penyerapan Anggarannya. Yang paling menonjol terhadap capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan Anggaran akibat dari adanya perubahan APBD TA 2024 yang berakibat terhadap keterlambatan openyerapan, namun demikian meskipun berpengaruh terhadap capaian pelaksanaan program namun secara umum capaian Kinerja masih tetap tercapai meskipun ada kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan.
2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dari sisi penyerapan anggaran Secara keseluruha Program Kegiatan/Sub Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan dan telah sesuai target program dan Kegaiatan (Outcome) maupun Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat kegiatan yang penyerapannya hanya 50 persen namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100%. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacet Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), 2.22.2 27 keluaran (outputs), hasil (outcomes), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Kecamatan Pacet sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksankan. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaan Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan. Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja., sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perenccanaan Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya. Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pacet merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel TC.30 mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Pac 28 Tabel 2.3 (T-C. 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Pacet Kabupaten Bandung No Indikator SPM/Stand ar Nasional IKK Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 Nilai AKIP 68,47 70,52 72,64 74,82 75,70 75,80 80,10 76,50 Dengan adanya Monev Internal pelaksanaan Program kegiatan dan rencana aksi yang dilakukan tiap Triwulan, Capaian Nilai AKIP Tahun 2022 telah melampaui target. Untuk Realisasi Tahun 2023 HASIL Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten bandung ada kenaikan sebesar 0,10 dari tahun sebelumbya. 2 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 80,10 81,70 83,34 85,00 80,64 80,37 87,06 82 83 Pada TahunTahun 2021 dan 2022 terjadi Capaian Realisasi yang melebihi target sejalan dengan optimalisasi pelayanan melalui Inovasi-Inovasi , sehingga target untuk tahun 2023 sudah tidak relevan namun demikian target masih tetap dikarenakan belumdilakukan perubahan kedua pada Renstra Tahun 2021-2026 , dan untuk target tahun 2023 Tidak tercapai. 3 Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik 81,41 82,01 83,66 85,33 95,34 89,49 90,95 92 95 Dengan adanya pendataan dan penertiban aset serta pengadaan pada Tahun 2022 Target Aset dalam keadaan baik realisasi tercapai sesuai target. 4 Persentase Desa yang beradministrasi Baik 60 62 64 66 62 69,23 - - - Capaian Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi bantuan keuangan Desa serta pembinaan administrasi Desa, telah berkontribusi terhadap tercapainya realisasi target Desa beradministrasi Baik Desa Cepat Berkembang - - - - - - 1 1 1 Capaian Desa yang berubah Status dari Desa Maju kle Desa Mandiri hasil dari Tertib administrasi yang di bina. 29 2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
1.Kinerja Kecamatan Pacet Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pacet telah berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik. Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan ;

a.Melaksanakan pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Pacet berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung No. 137.1/Kep.580.adpem/2018 yang terdiri dari 29 Kewenangan dan 320 Rincian Pelimpahan, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mandatory dan program Prioritas Bupati Bandung.
b.Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain :
1. 1.Perizinan
2. 2.Non Perizinan (Penerbitan KK, KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya)
3. 3.Melaksanakan Program Kewilayan
4. 4.Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan
5. 5.Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna menghetahui tingkat Kepuasan Masyarakat nelalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. 2.Permasalahan dan Hambatan Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang 2.3 30 perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya. Permasalahan :
a.Belum optimalnya pelayanan Publik.
b.Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat (Delegatif);
c.Belum optimalnya Pelaksanaan Tugas Atributif yang melekat pada Kecamatan Hambatan :
1. 1.Belum optimalnya Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
2. 2.Belum optimalnya dukungan anggaran terhadap kebutuhan pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kecamatan.
3. 3.Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh, meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan .
4. 4.Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada 31 A. Kekuatan 1) Adanya dukungan anggaran 2) SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapat melayani dengan baik 3) Sarana dan Parasarana pendukung pelayanan 4) sinergitas dan soliditas aparatur B. Kelemahan 1) Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana baru 2) Kapasitas SDM Aparatur 3) Belum optimalnya pembangunan sarana publik yang memadai (RTH) 4) Belum adanya penunjang sarana pelayanan publik yaitu Sarana bermain anak yang merupakan saran penunjang pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 5) Pemanfaatan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan pembangunan belum optimal; 6) Pengumpulan data pembangunan dari unit kerja belum optimal. C. Tantangan 1) Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat 2) Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahu tentang SOP pelayanan 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih 4) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang) 5) Jauhnya jarak pelayanan Pacet – Soreang lhusunya dalam pelayanan Akte Kelahiran dan perizinan yang bukan kewenangan Kecamatan. 32 D. Peluang 1) Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan 2) ketentuan yang berlaku 3) Antusiame masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak) 4) Kordinasi dengan pemerintah Desa masih terjalin dengan baik.
5. 5.Formulasi isu – isu penting Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catata strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain : 1) Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemkab. 2) Melaksanakan Pembinanan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Perundang – undangan kaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur. 3) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan. 4) Penysusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan sub bidang. 5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan. 6) Meningkatkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan. 7) Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani Pembuatan KTP, KK, Perizinan, Perpustakaan dan pelayan terpadu tersebut Dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani di Kecamatan. 33 2.3 Review terhadap Renja RKPD
6. 1.Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan. Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan, terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. 2.42.4 34 Tabel 2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 Kode Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Hasil Analisis Kebutuhan selisih Program/Kegiatan/Sub .Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub.Kegi atan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kinerja Pagu Indikatif

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 7 1 0 0 0 KECAMATAN 6.248.806.075 ,00 KECAMATAN 6.331.770.186 ,56 7 1 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Pacet Nilai AKIP 80,5 Poin 5.037.806.075 ,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Pacet Nilai AKIP 80,5 Poin 5.389.574.095 ,56 351.768.020 ,56 7 1 1 2 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Pacet Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 25.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Pacet Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 23.565.600,00 - 1.434.400,0 0 7 1 1 2 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Pacet Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Doku men 1.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Pacet Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Doku men 850.000,00 -150.000,00 7 1 1 2 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Pacet Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Pacet Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 850.000,00 -150.000,00 7 1 1 2 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Pacet Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kec. Pacet Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 1.870.000,00 -130.000,00 35 7 1 1 2 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kec. Pacet Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Pacet Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 850.000,00 -150.000,00 7 1 1 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec. Pacet Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec. Pacet Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 1.870.000,00 -130.000,00 7 1 1 2 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Pacet Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapor an 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Pacet Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapor an 850.000,00 -150.000,00 7 1 1 2 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Pacet Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Lapor an 1.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Pacet Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Lapor an 850.000,00 -150.000,00 7 1 1 2 8 penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah Kec. Pacet Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Doku men 1.000.000,00 penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah Kec. Pacet Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Doku men 680.000,00 -320.000,00 7 1 1 2 9 pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah Kec. Pacet Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 15.000.000,00 pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah Kec. Pacet Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 14.895.600,00 -104.400,00 7 1 1 2 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Pacet Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 4.253.806.075 ,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Pacet Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 4.577.421.967 ,56 323.615.892 ,56 7 1 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Pacet Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Orang / Bulan 4.247.806.075 ,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Pacet Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Orang/ Bulan 4.573.551.967 ,56 325.745.892 ,56 7 1 1 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Pacet Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Lapor an 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Pacet Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Lapor an 1.660.000,00 -340.000,00 36 7 1 1 2 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kec. Pacet Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Doku men 1.000.000,00 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kec. Pacet Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Doku men 510.000,00 -490.000,00 7 1 1 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Kec. Pacet Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 4 Lapor an 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Kec. Pacet Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 4 Lapor an 1.360.000,00 -640.000,00 7 1 1 2 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Pacet Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Doku men 1.000.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Pacet Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Doku men 340.000,00 -660.000,00 7 1 1 2 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Pacet Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 3.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Pacet Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 2.210.000,00 -790.000,00 7 1 1 2 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kec. Pacet Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Doku men 1.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kec. Pacet Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Doku men 510.000,00 -490.000,00 7 1 1 2 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Pacet Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lapor an 1.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Pacet Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lapor an 850.000,00 -150.000,00 7 1 1 2 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Pacet Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapor an 1.000.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Pacet Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapor an 850.000,00 -150.000,00 7 1 1 2 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Pacet Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 4.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Pacet Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3.846.600,00 -153.400,00 7 1 1 2 1 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Pacet Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 20 Orang 2.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Pacet Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 20 Orang 1.923.300,00 -76.700,00 37 7 1 1 2 1 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Pacet Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 2.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Pacet Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20 Orang 1.923.300,00 -76.700,00 7 1 1 2 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Pacet Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 140.500.000,0 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Pacet Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 124.749.450,0 0 - 15.750.550, 00 7 1 1 2 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Pacet Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Pacet Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 0,00 7 1 1 2 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Pacet Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Pacet Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 20.000.000,00 0,00 7 1 1 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Pacet Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Pacet Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 0,00 7 1 1 2 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Pacet Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Pacet Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 0,00 7 1 1 2 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Pacet Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lapor an 7.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Pacet Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lapor an 7.000.000,00 0,00 7 1 1 2 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Pacet Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapor an 86.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Pacet Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapor an 70.249.450,00 - 15.750.550, 00 7 1 1 2 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Pacet Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 88.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Pacet Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 90.421.900,00 2.421.900,0 0 7 1 1 2 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Pacet Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 36.855.900,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Pacet Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 27.417.000,00 - 9.438.900,0 0 7 1 1 2 5 Pengadaan Mebel Kec. Pacet Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Pengadaan Mebel Kec. Pacet Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 21.860.800,00 11.860.800, 00 38 7 1 1 2 1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Pacet Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 41.144.100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Pacet Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 41.144.100,00 0,00 7 1 1 2 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Pacet Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 293.500.000,0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Pacet Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 337.500.000,0 0 44.000.000, 00 7 1 1 2 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Pacet Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapor an 2.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Pacet Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapor an 2.500.000,00 0,00 7 1 1 2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Pacet Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapor an 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Pacet Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapor an 35.000.000,00 0,00 7 1 1 2 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Pacet Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 256.000.000,0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Pacet Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 300.000.000,0 0 44.000.000, 00 7 1 1 2 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Pacet Persentase BMD dalam Kondisi Baik 84 % 230.000.000,0 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Pacet Persentase BMD dalam Kondisi Baik 84 % 229.858.578,0 0 -141.422,00 7 1 1 2 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Pacet Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 58.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Pacet Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 58.000.000,00 0,00 7 1 1 2 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Pacet Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Pacet Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 4.858.578,00 -141.422,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Pacet Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 167.000.000,0 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Pacet Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 167.000.000,0 0 0,00 Jumlah 1 Kec. Pacet 5.037.806.075 ,00 Jumlah 1 Kec. Pacet 5.389.574.095 ,56 351.768.020 ,56 39 7 1 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Pacet Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83,59 Poin 520.000.000,0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Pacet Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83,5 9 Poin 362.655.400,0 0 - 157.344.600 ,00 7 1 2 2 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Pacet Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 50.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Pacet Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 20.182.900,00 - 29.817.100, 00 7 1 2 2 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kec. Pacet Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapor an 25.000.000,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kec. Pacet Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapor an 7.816.300,00 - 17.183.700, 00 7 1 2 2 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Doku men 25.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Doku men 12.366.600,00 - 12.633.400, 00 7 1 2 2 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Pacet Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 55.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Pacet Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 77.289.200,00 22.289.200, 00 7 1 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Lapor an 25.000.000,00 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Lapor an 12.366.600,00 - 12.633.400, 00 7 1 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Lapor an 30.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Lapor an 64.922.600,00 34.922.600, 00 40 7 1 2 2 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Pacet Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 100 % 25.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Pacet Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 100 % 20.892.900,00 - 4.107.100,0 0 7 1 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Pacet Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Doku men 25.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Pacet Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Doku men 20.892.900,00 - 4.107.100,0 0 7 1 2 2 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Pacet Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 390.000.000,0 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Pacet Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 244.290.400,0 0 - 145.709.600 ,00 7 1 2 2 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Pacet Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Lapor an 390.000.000,0 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Pacet Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Lapor an 244.290.400,0 0 - 145.709.600 ,00 7 1 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Pacet Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 290.000.000,0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Pacet Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 232.699.791,0 0 - 57.300.209, 00 7 1 3 2 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Pacet Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 80.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Pacet Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 57.371.200,00 - 22.628.800, 00 7 1 3 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Pacet Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lemb aga Kema syara katan 25.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Pacet Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lemba ga Kema syarak atan 12.366.600,00 - 12.633.400, 00 41 7 1 3 2 2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Doku men 20.000.000,00 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Doku men 10.051.700,00 - 9.948.300,0 0 7 1 3 2 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapor an 35.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapor an 34.952.900,00 -47.100,00 7 1 3 2 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Kec. Pacet Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 80.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Kec. Pacet Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 66.265.700,00 - 13.734.300, 00 7 1 3 2 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Pacet Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lemb aga Kema syara katan 25.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Pacet Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lemba ga Kema syarak atan 24.721.200,00 -278.800,00 7 1 3 2 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Pacet Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Lapor an 30.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Pacet Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Lapor an 24.913.900,00 - 5.086.100,0 0 7 1 3 2 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Pacet Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Lapor an 25.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Pacet Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Lapor an 16.630.600,00 - 8.369.400,0 0 7 1 3 2 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Pacet Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 ##### ### 130.000.000,0 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Pacet Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 100,00 % 109.062.891,0 0 - 20.937.109, 00 42 7 1 3 2 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Pacet Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Kelua rga 20.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Pacet Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluar ga 9.952.600,00 - 10.047.400, 00 7 1 3 2 5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec. Pacet Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Kelua rga 20.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec. Pacet Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluar ga 19.905.200,00 -94.800,00 7 1 3 2 8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku bersih dan sehat Kec. Pacet Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Kelua rga 20.000.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku bersih dan sehat Kec. Pacet Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluar ga 19.263.291,00 -736.709,00 7 1 3 2 9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kec. Pacet Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 50 Kelua rga 20.000.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kec. Pacet Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 50 Keluar ga 9.952.600,00 - 10.047.400, 00 7 1 3 2 1 0 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Pacet Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Kelua rga 25.000.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Pacet Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluar ga 24.994.600,00 -5.400,00 7 1 3 2 1 1 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Pacet Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Kelua rga 25.000.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Pacet Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluar ga 24.994.600,00 -5.400,00 7 1 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Pacet Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 120.000.000,0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Pacet Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 108.467.200,0 0 - 11.532.800, 00 43 7 1 4 2 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Pacet Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 80.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Pacet Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 70.677.200,00 - 9.322.800,0 0 7 1 4 2 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapor an 40.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapor an 30.677.200,00 - 9.322.800,0 0 7 1 4 2 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Pacet Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapor an 40.000.000,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Pacet Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapor an 40.000.000,00 0,00 7 1 4 2 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Pacet Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 40.000.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Pacet Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 37.790.000,00 - 2.210.000,0 0 7 1 4 2 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Pacet Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Lapor an 40.000.000,00 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kec. Pacet Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Lapor an 37.790.000,00 - 2.210.000,0 0 7 1 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Pacet Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 135.000.000,0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Pacet Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 131.653.800,0 0 - 3.346.200,0 0 44 7 1 5 2 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Pacet Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 135.000.000,0 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Pacet Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 131.653.800,0 0 - 3.346.200,0 0 7 1 5 2 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Pacet Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 20 Orang 45.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Pacet Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 20 Orang 47.700.000,00 2.700.000,0 0 7 1 5 2 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Pacet Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 55.000.000,00 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Pacet Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 49.928.500,00 - 5.071.500,0 0 7 1 5 2 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Kec. Pacet Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 1 Lapor an 10.000.000,00 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Kec. Pacet Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Lapor an 9.025.300,00 -974.700,00 7 1 5 2 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Doku men 25.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Doku men 25.000.000,00 0,00 7 1 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Pacet Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 146.000.000,0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Pacet Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 106.719.900,0 0 - 39.280.100, 00 7 1 6 2 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Pacet Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 146.000.000,0 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Pacet Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 106.719.900,0 0 - 39.280.100, 00 45 7 1 6 2 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Pacet Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Doku men 15.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Pacet Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Doku men 7.463.300,00 - 7.536.700,0 0 7 1 6 2 3 Fasailitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa Kec. Pacet Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Doku men 36.000.000,00 Fasailitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa Kec. Pacet Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Doku men 17.908.600,00 - 18.091.400, 00 7 1 6 2 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Pacet Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Doku men 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Pacet Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Doku men 0,00 0,00 7 1 6 2 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Pacet Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Doku men 35.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Pacet Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Doku men 34.900.500,00 -99.500,00 7 1 6 2 1 4 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Kec. Pacet Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Doku men 20.000.000,00 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Kec. Pacet Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Doku men 9.948.300,00 - 10.051.700, 00 7 1 6 2 1 5 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kec. Pacet Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Doku men 20.000.000,00 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kec. Pacet Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Doku men 16.602.600,00 - 3.397.400,0 0 7 1 6 2 1 8 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Lapor an 20.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kec. Pacet Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Lapor an 19.896.600,00 -103.400,00 Jumlah 2 1.211.000.000 ,00 Jumlah 2 942.196.091,0 0 - 268.803.909 ,00 Jumlah Total 6.248.806.075 ,00 Jumlah Total 6.331.770.186 ,56 82.964.111, 56 46 47

2.Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Soial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur. Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulakan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbangbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan. 2.52.5 48 Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait. Adapaun usulan Musrenbang Tahun 2025 sampai saat ini masih dalam proses penginputan di tingkat Desa dan menunggu kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan/Kabupaten.
1.Usulan dalam Daftar Skala Prioritas berjumlah : - Usulan
2.Usulan Yang telah disetujui dalam forum PD : - Usulan Usulan tersebut dipilah tidak masuk pada Renstra dan Renja tetapi usulan dari Desa di olah melalui Musyawarah Pembangunan di Kecamatan dan disulkan melalui Dinas dan Badan untuk disetujui masuk dalam Renja Dinas/Badan atau tidak dibiayai dari DPA Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja Dinas/badan untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, dan usulan tersebut berdasarkan masalah Daerah Kabupaten yang ada di Desa desa di Kecamatan Pacet. Tabel 2.5 (T-C.32) DAFTAR SKALA PRIORITAS ( DSP ) KECAMATAN PACET UNTUK USULAN DESA REGULER DAN KOMPETITIP TAHUN 2025 No Usulan Permasalahan Alamat Kelur ahan Status 49 Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :
1.Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
2.Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan; 3.1 50 Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi Kabupaten Bandung : Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas Misi ke 3 Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Kelembagaan Dalam Pelayanan Publik yang Baik
1.Meningkatnya Kualitas SDM Pemerintah.
2.Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3.Terwujudnya SistemBirokra si yang Transparan dan Dapat Dipertanggun gjawabkan
1.Penguatan Meritokrasi ASN.
1.Pengembanga n karier ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan punishment, serta melalui peningkatan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
2.Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM ASN
3.Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik
1.Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan tata kelola satu data melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintahan (TIK) di sektor pemerintahan 51 .
2.Peningkatan infrastruktur IT untuk layanan pemerintahan dengan skema pembiayaan yanginovatif.
3.Peningkatan infrastruktur IT untuk layanan pemerintahan dengan skema pembiayaan yanginovatif.
4.Penguatan kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah.
5.Pemantapan Reformasi Birokrasi
1.Peningkatan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan Manajemen Risiko, Efektivitas pengendalian korupsi dan peningkatan kapabilitas APIP.
2.Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi 52 Dengan Visi “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (Bedas) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas“. Kecamatan Pacet harus berkontribusi terhadap tercapainya Visi tersebut dengan mengemban Tugas Misi No 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Tranparan dan Akuntabel. Kecamatan Pacet sebagai bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten bandung dalam melaksanakan kebijakannya tidak terlepas dari Renstra dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Sasaran RPJMD Kabupatenm Bandung Tahun 2025 – 2029 Meningkatnya kualitas e- goverment melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah Kebijakan Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik. Guna mensukseskan kebijakan sebagaimana dalam RPJMD, selain melaksanakan Kegiatan yang bersipat Atributif dan Delegatif sebagai pemegang mandatori Kewenangan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, selain membawa Misi No 3. Kecamatan Pacet harus memberikan kontribusi terhadap capaian misi lainnya dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat mendorong atau memfasilitasi, mengkoordinasikan aspek kewilayahan untuk mendukung Dinas/Instansi lain dalam menjalan Program Kegiatan di wsilayah Kecamatan Pacet. Fasilitasi dan Koordinasi terutama terhadap bidang Pendidikan, Kesehatan dan Program Pembangunan lainnya dengan tuijuan mendorong terhadap capaian IPM Kecamatan Pacet guna berkontribusi capaian IPM Kabupaten Bandung Untuk menmendukung terhadap Kinerja pelayanam Publ;ik, Kecamatan dituntut untuk melakukan Inovasi diberbagai bidang terutama sesuai dengan tugas dan fungsinya agar layanan publik dapat berjalan secara efektif dan epesien. 53 .Tujuan dan Sasaran Renja Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga Tujuan merupakan hal yang sangat Penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah. Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi, OPD Kecamatan secara bersama melaksanakan Misi dari Kabupaten Bandung dan kaitan dengan misi tersebut Kecamatan Pacet melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran yang berkorelasi dan berorioentasi pada Visi dan Misi Kabupaten bandung sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang pada ketentuan perundang – undangan sebagai Pelaksanaan tugas Atributif dan Delegatif sebagai kewenangan mandatori dari Bupati Kepada Camat. sebagaimana Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep. 615 -KASOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, dengan jenis Pelimpahan antara lain : Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan A. Tujuan Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Pacet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah :
1.Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dengan Tujuan tersebut Kecamatan Pacet sebagai bagian dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya dituntut harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan roda p[emerintahan di tingkat Kecamatan diwujudkan dengan Akuntabilitas melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang diwujudkan adanya komitmen seluruh jajaran di Kecamatan untuk berkinerja dengan baik dengan Perjanjian Kinerja, 3.23.2 3.23.3 54 dan untuk m,engevaluasi terhadap kinerja aparatur tersebut perlu dilakuan pengukuran Kinerja dengan acuan target capaian Kinerja sebagaimana Perencanaan dalam Renstra dan Renja. Tata kelola pemerintahan sebagaimana Tujuannya harus dapat dilaporkan Kinerjanya melalui LKIP yang harus sisusun setiap tahun dengan data yang bersumber dari hasil kinerja masing – masing unit kerja yang ada di kecamatan.
2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan layanan Publik di Kecamatan adalah merupakan hal harus disikapi dan dilaksanbakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Selain Layanan Publik berupa Kegiatan Pelayanan Publik Paten guna pelayanan Administrasi yang dibutuhkan Masyarakat, Kecamatan harus melaksanakan Program dan Kegiatan guna peninmgkatan melalui Peningkatan pelaksaan Program dan Kegiatan serta melakukan P[embinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa agar Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pembangunan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Guna terwujudnya pelayanan yang baik, Kecamatan Pacet dengan Visi Pelayanan : Terwujudnya Pelayanan yang Cepat, Efektif, Responsif, Dinamis, Akurat, dan Santun, ditunjang dengan Misi Pelayanan .
1.Mewudkan Pelayanan Cepat (sesuai dengan SOP)
2.Meningkatkan Pelayanan yang efektif (Selesai sesuai Ketentuan)
3.Meningkatkan Pelayanan yang Responsif
4.Meningkatkan Pel;ayanan yang Dinamis (Tanggap dan cepat terhadap kondisi yang ada)
5.Meningkatnya Pelayanan yang Akurat
6.Mewujudkan Aparatur yang santun dalam melayani 55 B. Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melaui Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis. Adapun Sasaran Renja Kecamatan Pacet :
1.Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik
2.Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan
3.Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Untuk mencapai Sasaran tersebut Camat Pacet telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi dan Monitoring evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dengan Monitooring dan Evaluasi internal tersebut diharapkan Kinerja Kecamatan Pacet dapat terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan perencanaan guna pencapaian Target Kinerja dan Pengelolaan Keuangan yang dalam Penyerapannya dapat secara maksimal dan optimal dalam pelaksanaan Program dan Kegiatannya. Selain Monitoring dan Evaluasi Internal, Camat Pacet telah melakukan upaya penegakan Disiplin aparatur dan terus meningkatkan koordinasi guna membangunan soliditas Kinerja Pembangunan di kecamatan Pacet. 56 Tabel 3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PACET TAHUN 2025 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang trasparan dan akuntabel Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.1.4 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 57 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.1.5 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.1.6 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.1.7 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnta Tata Kelola Adnistrasi Keuangan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 1.2.1 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.1 2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.1 3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.2.1 4 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 58 1.2.1 5 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Daerah 1.2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.2.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanaya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatkan tata kelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 1.3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah meningkatnya Kapasitas SDM dan Disiplin Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.4 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah meningkatnya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 1.4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 59 1.4.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.4.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.4.4 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.4.5 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakanjumlah surat kabar dan tabloit 1.4.6 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.4.7 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.5.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.5.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlasananya Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel 60 1.5.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.6 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.6.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.6.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DisediakanJumlah Orang bekerja/Bulan 1.6.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.7 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 1.7.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 61 1.7.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya asa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.7.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.7.4 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 62 2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 2.2.5 0 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Menungkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang DilimpahkanJumlah Jenis Urusan 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina 3.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 3.2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3.2.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Trantiibum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan 63 ketentraman dan ketertiban umum 4.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksanya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Terlaksanya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian Keberhasilan Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 5.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 64 5.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksanya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 5.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksanya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 6.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 65 6.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksanya Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksanya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 6.1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksanya dan meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.1.5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksanya Fasiliasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasiliasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Fasiliasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 66 Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Indilator Kinerja Utama Kecamatan Pacet Tahun 2025 No Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran Indikator Target Tahun 2025 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik
1.Nilai AKIP 80,40
2.BMD dalam Keadaan baik 90,95 % 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1.Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tatakelola pemerintahan Nilai IKM 87,06 2.Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Desa Cepat berkembang 1 Desa 3.1 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi dan visi Kabupaten Bandung dengan ke 3, yaitu: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas. dengan gerakan Sabilulungan sebagai semangat bergotong royong menguatkan sinergitas instansi Pemerintahan di Kabupaten Bandung. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pacet dalam Perubahan Tahun 2025. Tabel 3.4 Program dan Kegiatan Tahun 2025 PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 67 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah padaDaerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Inplementasi Peraturan Perundang-undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu 68 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 69 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 70 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan 71 Batas Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kesesuaian Rencana Awal dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat penyesuaian mengingat pada saat penyusunan Ranwal belum dilakukan analisis kebutuhan, namun secara umum telah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2026 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Pacet dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Pacet pada Tahun 2026 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Stap harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar. 72 Tabel 3.5 (T-C.33) Rumusan Rencana Ahir Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung OPD : Kecamatan Pacet Kode URAIAN Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Ahir Tahun Prakiraan Maju Rencan Tahun 2026 Sebelum Perubahan Lokasi Target capaian Kinerja Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif Kebutuha n Dana Pagu Indikatif

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 7 1 0 0 0 KECAMATAN 6.331.770.186,56 Apbd Kab 5.128.488.000 7 1 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Kec.Pacet 80,5 Poin 5.389.574.095,56 Apbd Kab 80.40 4.712.988.000 Kab. Bandung 7 1 1 2 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Kec.Pacet 100 % 23.565.600,00 Apbd Kab 100 24.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec.Pacet 1 Dokum en 850.000,00 Apbd Kab 5 1.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kec.Pacet 1 Dokum en 850.000,00 Apbd Kab 2 1.000.000,00 Kab. Bandung 73 7 1 1 2 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kec.Pacet 1 Dokum en 1.870.000,00 Apbd Kab 1 2.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Kec.Pacet 1 Dokum en 850.000,00 Apbd Kab 3 1.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Kec.Pacet 1 Dokum en 1.870.000,00 Apbd Kab 1 2.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec.Pacet 2 Lapora n 850.000,00 Apbd Kab 4 1.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec.Pacet 2 Lapora n 850.000,00 Apbd Kab 2 1.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 8 penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec.Pacet 1 Dokum en 680.000,00 Apbd Kab 1 5.000.000,00 Kab. Bandung 74 7 1 1 2 9 pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kec.Pacet 1 Data 14.895.600,00 Apbd Kab 1 10.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Kec.Pacet 100 % 4.577.421.967,56 Apbd Kab 100 4.012.825.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec.Pacet 252 Orang/ Bulan 4.573.551.967,56 Apbd Kab 252 4.006.825.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec.Pacet 2 Lapora n 1.660.000,00 Apbd Kab 2 2.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kec.Pacet 2 Dokum en 510.000,00 Apbd Kab 2 1.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Kec.Pacet 4 Lapora n 1.360.000,00 Apbd Kab 4 2.000.000,00 Kab. Bandung 75 7 1 1 2 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec.Pacet 2 Dokum en 340.000,00 Apbd Kab 200% 1.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Kec.Pacet 100 % 2.210.000,00 Apbd Kab 100 3.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kec.Pacet 1 Dokum en 510.000,00 Apbd Kab 1 1.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec.Pacet 2 Lapora n 850.000,00 Apbd Kab 2 1.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec.Pacet 1 Lapora n 850.000,00 Apbd Kab 1 1.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Kec.Pacet 100 % 3.846.600,00 Apbd Kab 100 5.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec.Pacet 20 Orang 1.923.300,00 Apbd Kab 20 2.500.000,00 Kab. Bandung 76 7 1 1 2 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec.Pacet 20 Orang 1.923.300,00 Apbd Kab 20 2.500.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Kec.Pacet 100 % 124.749.450,00 Apbd Kab 100 179.772.500,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec.Pacet 2 Paket 10.000.000,00 Apbd Kab 2 8.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec.Pacet 2 Paket 20.000.000,00 Apbd Kab 2 35.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec.Pacet 1 Paket 15.000.000,00 Apbd Kab 1 13.500.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec.Pacet 1 Paket 2.500.000,00 Apbd Kab 100% 2.500.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec.Pacet 4 Lapora n 7.000.000,00 Apbd Kab 4 20.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec.Pacet 2 Lapora n 70.249.450,00 Apbd Kab 2 100.772.500,00 Kab. Bandung 77 7 1 1 2 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec.Pacet 100 % 90.421.900,00 Apbd Kab 100 46.890.500,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kec.Pacet 1 Unit 27.417.000,00 Apbd Kab 1 30.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kec.Pacet 1 Unit 21.860.800,00 Apbd Kab 100% 16.890.500,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kec.Pacet 1 Unit 41.144.100,00 Apbd Kab 1 Kab. Bandung 7 1 1 2 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec.Pacet 100 % 337.500.000,00 Apbd Kab 100 368.500.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec.Pacet 1 Lapora n 2.500.000,00 Apbd Kab 1 2.500.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec.Pacet 12 Lapora n 35.000.000,00 Apbd Kab 12 45.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec.Pacet 12 Lapora n 300.000.000,00 Apbd Kab 1200% 321.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kec.Pacet 84 % 229.858.578,00 Apbd Kab 90.95 73.000.000,00 Kab. Bandung 78 7 1 1 2 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec.Pacet 4 Unit 58.000.000,00 Apbd Kab 4 58.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec.Pacet 5 Unit 4.858.578,00 Apbd Kab 5 5.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec.Pacet 1 Unit 167.000.000,00 Apbd Kab 1 10.000.000,00 Kab. Bandung Jumlah 1 Kec.Pacet 5.389.574.095,56 Apbd Kab 4.712.988.000 7 1 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec.Pacet 83,6 Poin 362.655.400,00 Apbd Kab 87.06 136.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 2 2 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec.Pacet 100 % 20.182.900,00 Apbd Kab 100 13.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 2 2 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kec.Pacet 1 Lapora n 7.816.300,00 Apbd Kab 1 6.500.000,00 Kab. Bandung 7 1 2 2 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec.Pacet 1 Dokum en 12.366.600,00 Apbd Kab 1 6.500.000,00 Kab. Bandung 79 7 1 2 2 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Kec.Pacet 100 % 77.289.200,00 Apbd Kab 100 13.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec.Pacet 1 Lapora n 12.366.600,00 Apbd Kab 1 6.500.000,00 Kab. Bandung 7 1 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec.Pacet 2 Lapora n 64.922.600,00 Apbd Kab 1 6.500.000,00 Kab. Bandung 7 1 2 2 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Kec.Pacet 100 % 20.892.900,00 Apbd Kab 100 10.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec.Pacet 1 Dokum en 20.892.900,00 Apbd Kab 1 10.000.000,00 Kab. Bandung 80 7 1 2 2 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec.Pacet 100 % 244.290.400,00 Apbd Kab 100 100.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 2 2 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec.Pacet 2 Lapora n 244.290.400,00 Apbd Kab 2 100.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec.Pacet 100 % 232.699.791,00 Apbd Kab 100% 93.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 3 2 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec.Pacet 100 % 57.371.200,00 Apbd Kab 100% 33.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 3 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec.Pacet 1 Lembag a Kemasy arakata n 12.366.600,00 Apbd Kab 1 6.500.000,00 Kab. Bandung 7 1 3 2 2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kec.Pacet 1 Dokum en 10.051.700,00 Apbd Kab 1 6.500.000,00 Kab. Bandung 81 7 1 3 2 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec.Pacet 1 Lapora n 34.952.900,00 Apbd Kab 1 20.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 3 2 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Kec.Pacet 100 % 66.265.700,00 Apbd Kab 100 30.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 3 2 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kec.Pacet 1 Lembag a Kemasy arakata n 24.721.200,00 Apbd Kab 1 10.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 3 2 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec.Pacet 1 Lapora n 24.913.900,00 Apbd Kab 1 10.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 3 2 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec.Pacet 1 Lapora n 16.630.600,00 Apbd Kab 1 10.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 3 2 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec.Pacet 100 % 109.062.891,00 Apbd Kab 100 30.000.000,00 Kab. Bandung 82 7 1 3 2 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec.Pacet 50 Keluarg a 9.952.600,00 Apbd Kab 5000% 5.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 3 2 5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec.Pacet 50 Keluarg a 19.905.200,00 Apbd Kab 50 5.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 3 2 8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku bersih dan sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec.Pacet 50 Keluarg a 19.263.291,00 Apbd Kab 50 5.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 3 2 9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kec.Pacet 50 Keluarg a 9.952.600,00 Apbd Kab 50 5.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 3 2 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec.Pacet 50 Keluarg a 24.994.600,00 Apbd Kab 50 5.000.000,00 Kab. Bandung 83 7 1 3 2 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec.Pacet 50 Keluarg a 24.994.600,00 Apbd Kab 50 5.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kec.Pacet 100 % 108.467.200,00 Apbd Kab 100 30.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 4 2 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec.Pacet 100 % 70.677.200,00 Apbd Kab 100 20.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 4 2 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec.Pacet 1 Lapora n 30.677.200,00 Apbd Kab 100% 10.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 4 2 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec.Pacet 1 Lapora n 40.000.000,00 Apbd Kab 1 10.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 4 2 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec.Pacet 100 % 37.790.000,00 Apbd Kab 100 10.000.000,00 Kab. Bandung 84 7 1 4 2 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kec.Pacet 2 Lapora n 37.790.000,00 Apbd Kab 2 10.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kec.Pacet 100 % 131.653.800,00 Apbd Kab 100 95.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 5 2 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec.Pacet 100 % 131.653.800,00 Apbd Kab 100 95.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 5 2 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec.Pacet 20 Orang 47.700.000,00 Apbd Kab 20 25.000.000,00 Kab. Bandung 85 7 1 5 2 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec.Pacet 150 Orang 49.928.500,00 Apbd Kab 200 40.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 5 2 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kec.Pacet 1 Lapora n 9.025.300,00 Apbd Kab 1 5.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 5 2 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec.Pacet 1 Dokum en 25.000.000,00 Apbd Kab 1 25.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec.Pacet 100 % 106.719.900,00 Apbd Kab 1 61.500.000,00 Kab. Bandung 7 1 6 2 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec.Pacet 100 % 106.719.900,00 Apbd Kab 100 61.500.000,00 Kab. Bandung 7 1 6 2 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec.Pacet 1 Dokum en 7.463.300,00 Apbd Kab 1 10.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 6 2 3 Fasailitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec.Pacet 12 Dokum en 17.908.600,00 Apbd Kab 13 10.000.000,00 Kab. Bandung 86 7 1 6 2 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec.Pacet 1 Dokum en 0,00 Apbd Kab 100% 5.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 6 2 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec.Pacet 1 Dokum en 34.900.500,00 Apbd Kab 1 20.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 6 2 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Kec.Pacet 1 Dokum en 9.948.300,00 Apbd Kab 1 6.500.000,00 Kab. Bandung 7 1 6 2 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kec.Pacet 1 Dokum en 16.602.600,00 Apbd Kab 100% 5.000.000,00 Kab. Bandung 7 1 6 2 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kec.Pacet 1 Lapora n 19.896.600,00 Apbd Kab 1 5.000.000,00 Kab. Bandung Jumlah 2 942.196.091,00 415.500.000 Jumlah Total 6.331.770.186,56 5.128.488.000 87 Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban. 88 Rencana program dan kegiatan Kecamatan Pacet Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya) Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan. 89 Tabel T-C.4.1 Rumusan Rancangan Ahir Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan pacet Kode URAIAN Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Penanggung JawabSebelum Perubahan Sesudah Perubahan Target capaian Kinerja Sebelum Perubahan Target capaian Kinerja Sesudah Perubahan Rancxangan Ahir Perubahan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7 1 0 0 0 KECAMATAN 6.331.770.186,56 Kec. Pacet 7 1 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai AKIP 80,5 Poin 80,5 Poin 5.389.574.095,56 Kec. Pacet 7 1 1 2 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 100 % 23.565.600,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 850.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 850.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.870.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 850.000,00 Kec. Pacet 90 7 1 1 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.870.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 850.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 850.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 8 penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 680.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 9 pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1 Data 14.895.600,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 100 % 4.577.421.967,56 Kec. Pacet 7 1 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Orang/ Bulan 252 Orang/ Bulan 4.573.551.967,56 Kec. Pacet 7 1 1 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.660.000,00 Kec. Pacet 91 Keuangan Akhir Tahun SKPD 7 1 1 2 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 510.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.360.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 340.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 100 % 2.210.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 510.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 850.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 850.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 100 % 3.846.600,00 Kec. Pacet 92 7 1 1 2 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 20 Orang 1.923.300,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 20 Orang 1.923.300,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 100 % 124.749.450,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 10.000.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.000.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 7.000.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 70.249.450,00 Kec. Pacet 93 SKPD 7 1 1 2 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 90.421.900,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 27.417.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 21.860.800,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 41.144.100,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 337.500.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 35.000.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000,00 Kec. Pacet 94 7 1 1 2 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Persentase BMD dalam Kondisi Baik 84 % 84 % 229.858.578,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 58.000.000,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 4.858.578,00 Kec. Pacet 7 1 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 167.000.000,00 Kec. Pacet Jumlah 1 5.389.574.095,56 Kec. Pacet 7 1 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83,59 Poin 83,59 Poin 362.655.400,00 Kec. Pacet 7 1 2 2 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 20.182.900,00 Kec. Pacet 7 1 2 2 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 7.816.300,00 Kec. Pacet 7 1 2 2 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.366.600,00 Kec. Pacet 95 7 1 2 2 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 100 % 77.289.200,00 Kec. Pacet 7 1 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 12.366.600,00 Kec. Pacet 7 1 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 64.922.600,00 Kec. Pacet 7 1 2 2 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 100 % 100 % 20.892.900,00 Kec. Pacet 7 1 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 20.892.900,00 Kec. Pacet 7 1 2 2 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 100 % 244.290.400,00 Kec. Pacet 96 7 1 2 2 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 244.290.400,00 Kec. Pacet 7 1 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 100 % 232.699.791,00 Kec. Pacet 7 1 3 2 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 57.371.200,00 Kec. Pacet 7 1 3 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 12.366.600,00 Kec. Pacet 7 1 3 2 2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.051.700,00 Kec. Pacet 7 1 3 2 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 34.952.900,00 Kec. Pacet 7 1 3 2 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 100 % 66.265.700,00 Kec. Pacet 97 7 1 3 2 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 24.721.200,00 Kec. Pacet 7 1 3 2 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 24.913.900,00 Kec. Pacet 7 1 3 2 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 16.630.600,00 Kec. Pacet 7 1 3 2 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 109.062.891,00 Kec. Pacet 7 1 3 2 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 50 Keluarga 9.952.600,00 Kec. Pacet 7 1 3 2 5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluarga 50 Keluarga 19.905.200,00 Kec. Pacet 7 1 3 2 8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku bersih dan sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 50 Keluarga 19.263.291,00 Kec. Pacet 98 7 1 3 2 9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 50 Keluarga 50 Keluarga 9.952.600,00 Kec. Pacet 7 1 3 2 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 50 Keluarga 24.994.600,00 Kec. Pacet 7 1 3 2 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 50 Keluarga 24.994.600,00 Kec. Pacet 7 1 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 108.467.200,00 Kec. Pacet 7 1 4 2 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 70.677.200,00 Kec. Pacet 7 1 4 2 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 30.677.200,00 Kec. Pacet 7 1 4 2 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 Kec. Pacet 99 7 1 4 2 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 100 % 37.790.000,00 Kec. Pacet 7 1 4 2 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Laporan 2 Laporan 37.790.000,00 Kec. Pacet 7 1 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 100 % 131.653.800,00 Kec. Pacet 7 1 5 2 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 131.653.800,00 Kec. Pacet 7 1 5 2 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 20 Orang 20 Orang 47.700.000,00 Kec. Pacet 7 1 5 2 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 150 Orang 49.928.500,00 Kec. Pacet 100 7 1 5 2 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 9.025.300,00 Kec. Pacet 7 1 5 2 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 Kec. Pacet 7 1 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100 % 106.719.900,00 Kec. Pacet 7 1 6 2 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100 % 106.719.900,00 Kec. Pacet 7 1 6 2 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.463.300,00 Kec. Pacet 7 1 6 2 3 Fasailitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 17.908.600,00 Kec. Pacet 7 1 6 2 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 Kec. Pacet 7 1 6 2 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 34.900.500,00 Kec. Pacet 101 7 1 6 2 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 1 Dokumen 9.948.300,00 Kec. Pacet 7 1 6 2 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 16.602.600,00 Kec. Pacet 7 1 6 2 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 19.896.600,00 Kec. Pacet Jumlah 2 942.196.091,00 Jumlah Total 6.331.770.186,56 102 Dengan disusunnya Rancangan Awal Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1.Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2.Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3.Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Pacet dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus dihapkan dapat meningkatkan kinerja yang 103 optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung. CAMAT PACET, Ttd ASEP SUSANTO BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…