DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 111 Tahun 2025

Nomor: 111
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja PD; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja PD; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 144 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 42);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Rancaekek Tahun Lalu OPD Kecamatan Rancaekek telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024, dan realisasi Renstra OPD Kecamatan Rancaekek yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel T.C-29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kecamatan Rancaekek maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Rancaekek dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub. kegiatan tahun 2024 berdasarkan permasalahan dan analisis Kebutuhan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 111 P e m e r i n t a h K a b u p a t e n B a n d u n g P E R A T U R A N B U P A T I B A N D U N G P E R U B A H A N P E R A N G K AT D A E R A H R E N C A N A K E R J A T A H U N 2 0 2 5 i KATA PENGANTAR Seiring dengan perkembangan, dinamika dan paradigma yang menuntut Institusi Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, Kecamatan sebagai salah satu institusi Pemerintah harus melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Sehingga perlu adanya perubahan perencanaan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek (Renja) Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Rancaekek Tahun 2021 – 2026 dan Rancangan Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029 harus bisa dilaksanakan secara efektif dan efesien yang berati bahwa setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan perencanaan, baik pelaksanaannya maupun terhadap kinerjanya yang menghasilkan output dan outcome yang mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Kecamatan. Perencananan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Rancaekek sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan dalam rangka mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 dan Tahun 2025-2029. Demikian Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada, dan dalam rangka penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan , kritik dan saran serta masukan sangat kami butuhkan mengingat dalam penyusunan Kami sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, semoga Allah Swt memberikan Ridho dan lindungan-Nya, Aamiin Ya Rabbal Alamiin. Rancaekek, Juni 2025 CAMAT RANCAEKEK Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR, M.Si NIP. 19671110 199402 1 003 ii DAFTAR ISI027 199008 1 001 KATA PENGANTAR ....................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN ........................................................... 1 1.1 Latar Belakang ........................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................ 4 1.4 Sistematika Penulisan ….......................................... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN RANCAEKEK TAHUN LALU .......................................... 7 2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Rancaekek Tahun Lalu ........................................................................ 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancaekek .. 18 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ........................................ 21 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................ 25 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………………………………………………. 40 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ............ 42 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................... 42 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ...................................... 42 3.3 Program dan Kegiatan ............................................. 65 Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Rancaekek sesuai dengan Tupoksinya berkinerja dan bekerja sesuai dengan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Rancaekek Tahun 2021 – 2026. Perencanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) sangat penting guna mendukung arah dan kepastian program kerja PD khususnya Kecamatan Rancaekek di Tahun 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 2 perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten. Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sehingga dalam penyusunannya sangat memperhatikan isu-isu strategis dan potensi yang ada. Peyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rancaekek Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan serta Target yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 guna memberikan gambaran yang utuh terhadap Rencana Kerja Tahun 2025 di Kecamatan Rancaekek. 1.2 Landasan Hukum

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaiomana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri 3 Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8.Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung nomor 15 tahun 2018);
11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
13.Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung;
14.Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
15.Peraturan Bupati Bandung Nomor 144 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026; 4
16.Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung tahun 2023 Nomor 120);
17.Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Disusunnya Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk:
1.Membuat perencanaan yang berkesinambungan,
2.Sebagai pedoman dan arah melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Prioritas Kabupaten Bandung,
3.Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan. Rencana Kerja Kecamatan ditetapkan dengan tujuan untuk menghitung proyeksi kebutuhan, besaran target pada tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program, kegiatan dan sub. kegiatan untuk 1 (satu) tahun rencana, sesuai dengan tugas fungsi dan tata kerja serta kewenangan Perangkat Daerah tahun 2025. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan Rancaekek, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Memuat tentang Pengertian, proses penyusunan, keterkaitan antara renja PD dengan dokumen RKPD, renstra PD, dengan renja K/L dan renja provinsi serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Menguraikan tentang Penjelasan UU, PP, perda, dan peraturan lain yang mengatur SOTK, kewenangan Kecamatan, serta pedoman yang dijadikan acuan. 5 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat Penjelasan maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kecamatan Rancaekek. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Rancaekek serta susunan garis besar isi dokumen. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Rancaekek, 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancaekek, 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rancaekek, 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rancaekek Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rancaekek yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Rancaekek. 3.3 Program dan Kegiatan

a.Berisikan penjelasan mengenai : Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (misal: pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian SDG-S, 6 pencapaian NSPK dan SPM, pengentasan kemiskinan, pengembangan daerah terisolir, dst.
b.Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi : • Jumlah program dan jumlah kegiatan, • Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), • Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. 7 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun berjalan 2025 didasarkan pada DPA Kecamatan Rancaekek TA 2025 dengan memperhatikan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dan evaluasi kinerja s.d. bulan Mei Tahun 2025 disesuaikan dengan hasil input data e-monev pada Aplikasi Sidalmonep Bapperida kabupaten Bandung yang dimaksudkan agar data yang tersaji menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan obyektif. Hasil Evaluasi yang tersaji memberikan gambaran :
1. 1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target
2. 2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan.
3. 3.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 8 Pada capaian Program dan Kegiatan tidak terdapat capaian yang melebihi dari target, hal tersebut diakibatkan adanya koordinasi yang baik antar pelaksana-pelaksana kegiatan di Kecamatan.
4. 4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait.
5. 5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Capaian Kinerja Program di Kecamatan Rancaekek yang secara keseluruhan mencapai 100%, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat selisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kinerja.
6. 6.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut. Meskipun pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :
a.Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan,
b.SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik secara kualitas dan kuantitas belum optimal,
c.Perubahan Kebijakan/Aturan. Data Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Rancaekek Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Rancaekek s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) Kabupaten Bandung sebagaimana pada tabel T.C- 29 di bawah ini. 9 Tabel T.C-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Rancaekek dan Pencapaian Renstra Kecamatan Rancaekek s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)* Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n – 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7 Unsur Kewilayahan 7.01 Kecamatan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 8 4 4 100 4 16 80% 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD 4 3 0 0 0 1 4 100% 10 7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 3 0 0 0 1 4 100% 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 3 0 0 0 1 4 100% 7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 3 0 0 0 1 4 100% 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 12 4 4 100 4 16 80% 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 3 0 0 0 1 1 100% 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 30 30 30 100 30 30 100% 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 4 2 2 100 2 8 80% 7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran 10 4 2 2 100 2 8 60% 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 11 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 0 0 0 100 1 1 100% 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 120 0 44 44 100 44 88 73% 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 3 1 1 100 1 4 80% 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 3 1 1 100 1 4 80% 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 3 1 1 100 1 4 80% 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 3 1 1 100 1 4 80% 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 4 2 2 100 2 8 80% 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 60 24 12 12 100 12 48 80% 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 24 12 12 100 12 48 80% 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 7 0 1 1 0 3 4 57% 12 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 4 2 2 100 2 8 80% 7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 15 6 3 3 100 3 12 80% 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 24 12 12 100 12 48 80% 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 24 12 12 100 12 48 80% 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 24 12 12 100 12 48 80% 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 4 4 3 100 4 12 80% 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 10 4 2 2 100 2 8 80% 13 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 4 2 2 100 2 8 80% 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 0 0 1 1 1 2 100% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 60 24 12 12 100 12 48 80% 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 18 4 5 5 100 5 14 78% 7.01.02.02.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 100% 0 0% 0% 0% 100% 100% 100% 7.01.02.02.01.01 Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan koordinasi/sinergi 14 Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait 4 0 0 0 0 1 1 25% 7.01.02.02.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 0 0 0 0 1 1 25% 7.01.02.02.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7.01.02.02.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.02.02.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.02.02.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 1 0 0 0 0 1 100% 15 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 30 12 6 6 100 6 24 80% 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 6 3 3 100 3 12 80% 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 80 32 16 16 100 16 60 75% 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 5 2 1 1 100 1 4 80% 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 5 2 1 1 100 1 4 80% 7.01.04.02.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16 7.01.04.02.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.04.02.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 600 200 150 150 100 150 450 83% 7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 280 0 280 280 100 0 280 100% 7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 140 56 28 28 100 28 56 80% 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 1 1 1 100 1 3 75% 17 7.01.03.02.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.03.02.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya 5 2 1 1 100 1 4 80% 7.01.03.02.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 1 1 1 100 1 4 80% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 70 28 14 14 100 14 42 77% 7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 11 0 3 3 100 8 11 100% 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 2 0 0 0 1 3 75% 7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 5 2 1 1 100 1 3 80% 18 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancaekek Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancaekek Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Kecamatan Rancaekek sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksankan. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaan Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan. Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja, sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perencanaan. Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya. Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rancaekek merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun 19 sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel T.C-30 mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Rancaekek. 20 Tabel T.C-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun n-2(2023) Tahun n-1(2024) Tahun n(2025) Tahun n+1(2026) Tahun n-2(2023) Tahun n-1(2024) Tahun n(2025) Tahun n+1(2026) 1 Indek Kepuasan Masyarakat 84% 86% 88% 90% 84,96% 84,96% 89% 90% Peningkatan 2 % tiap tahun 2 Nilai LKIP 69 point 75,50 point 77 point 78 point 75,30 point 77,80 point 80,00 point 82 point Kenaikan 2 poin tiap tahun 3 Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik 82% 83% 84% 85% 83% 84% 85% 86% Kenaikan 1% 4 Persentase Desa Yang Berdministrasi Baik 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% Perubahan IKU tahun 2025 dan 2026 (indikator susah diukur) 5 Jumlah Desa Cepat Berkembang 0 0 3 3 0 3 4 4 Perubahan IKU tahun 2025 dan tahun 2026(lebih mudah dan jelas pengukurannya) 21 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
1. 1.Kinerja Kecamatan Rancaekek Kinerja OPD Kecamatan Rancaekek dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Tugas Pokok Camat/ Kecamatan Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Fungsi Camat/Kecamatan
a.perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
b.penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rancaekek berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap bulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik. Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan : Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat, berdasarkan Keputusan Bupati nomor 137/Kep.769- 22 TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut bersifat mandat yang terdiri dari :
1. 1.Kewenangan Seragam untuk Seluruh Camat sebanyak 16 Urusan Pemerintahan;
2. 2.Kewenangan Tidak Seragam untuk Camat Tertentu sebanyak 5 Urusan Pemerintahan.
3. 2.Permasalahan dan Hambatan Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya. Permasalahan :
a.Kinerja SDM Aparatur belum optimal,
b.masih lemahnya Tingkat Pemahanan Tugas Fungsi Individu kaitan bidang tugasnya,
c.masih rendahnya Inisiatif dan Kreatifitas Aparatur
d.belum optimalnya Pelayanan kepada masyarakat yang selalu menginginkan kecepatan, ketepatan dan berkeadilan,
e.belum optimalnya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung,
f.belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat OPD, Khusunya Kecamatan (Kewilayahan), Terutama dalam Penentuan Indikator Kinerja yang sering berubah – ubah meskipun Tujuan dan Sasaran di Kecamatan relatif sama,
g.belum optimalnya pemahaman terhadap Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat sehingga Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan masih terdapat yang tidak sejalan dengan pelipahannya sehingga Program dan Kegiatan sebagiannya persis sama dengan yang dilaksanakan di tingkat Dinas 23 dan permasalahan tersebut sangat berakibat terhadap ketepatan dan kecepatan pelayanan,
h.kurang seimbangnya pelimpahan kewenangan dalam Peraturan Bupati yang baru dengan anggaran keuangan yang di berikan kepada kecamatan,
i.masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan atau prosedur pelayanan publik di Kecamatan,
j.belum optimalnya partisipasi lembaga/masyarakat tingkat kecamatan;
k.belum optimalnya koordinasi Dinas/Badan dengan Kecamatan,
l.belum adanya sarana dan prasarana umum untuk kegiatan aktivitas warga (Olah Raga, Refressing dan kegiatan lainya) berupa Taman Alun – Alun sebagai Ruang Terbuka Publik, Hambatan :
a.Sarana dan Prasarana belum lengkap,
b.Standar Operasioanl Prosedur (SOP) yang berlum tersusun secara benar dan belum teraplikasinya pada seluruh bidang kegiatan,
c.Belum optimalnya penerpan SPIP dalam Pelaksanaan Pelayanan,
1. 3.Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan masukan dan solusinya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya.
2. 4.Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak telepas dari adanya tantangan, baik tantangan dari internal maupun ekternal, baik tantangan yang sudah terprediksi maupun tantangan yang tidak terprediksi. Adapun tantangan tersebut adalah : 24 A. Tantangan 1) Internal
a.SDM Aparatur yang masih perlu adanya peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan pelayanan prima,
b.penunjang kerja yang perlu perbaikan dan penyesuaian,
c.sinergitas dan soliditas unit kerja belum optimal,
d.penunjang Operasional aparatur terutama untuk tingkat Staf/ Pengelola/ Pelaksana (Menunjang Operasional Dinas luar) menunjang mobilitas aparatur berupa kendaraan operasional yang perlu diperbaharui. 1) Ekternal
a.masih rendahnya tingkat pemahaman Masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan pelayanan yang ada di Kecamatan,
b.rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan,
c.Rendahnya masyarakat dalam menciptakan Lingkungan yang bersih dan Sehat,
d.Belum optimalnya dukungan Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan lingkungan,
e.Pelimpahan kewenangan urusan Pemerintahan dari Bupati ke kecamatan perlu diimbangi dengan anggaran untuk masing- masing Kecamatan,
f.Masih rendahnya pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Desa di Tingkat Desa. B. Peluang 1) Dukungan Jumlah Aparatur PNS dan Non PNS, 2) Sarana dan Prasarana Kecamatan (meskipun masih perlu peningkatan kapasitas Kwalitas dan kapasitasnya), 3) Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan, 4) Semangat dan Komitmen Aparatur Kecamatan sangat tingggi untuk mendukung Kecamatan Rancaekek yang lebih maju dan semakin baik, 5) Trend Positif Kinerja aparatur Kecamatan Rancaekek, 6) Respon masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan tinggi 25
1. 5.Formulasi isu – isu penting Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasalahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain : 1) Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikut sertakan atau memfasilitasi aparatur pada Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemkab atau mandiri. 2) Melaksanakan Pembinaan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Peraturan dan Perundang – undangan kaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur. 3) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan. 4) Penysusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan sub bidang. 5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan. 6) Meningkatkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2. 1.Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisi terdapat perbedaan sehingga perlu adanya review untuk menghasilkan perencanaan yang akurat dan konfrehensif terhadap kebutuhan di Kantor Kecamatan.(Lihat Tabel T.C-31)
3. 2.Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan. 26 Tabel T.C-31 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 7 KEWILAYAHAN Rancaekek Nilai AKIP 77 Point Nilai AKIP 78 Point 7.1 KECAMATAN Persentase BMD dalam kondisi baik 84% Persentase BMD dalam kondisi baik 84% 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rancaekek Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 6.983.113.446 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rancaekek Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 8.086.522.674 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rancaekek Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 132.101.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rancaekek Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 238.101.000 1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rancaekek Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rancaekek Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 19.000.000 1.2.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rancaekek Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 dokumen 3.250.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rancaekek Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 dokumen 3.250.000 1.2.01.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rancaekek Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 dokumen 3.250.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rancaekek Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 dokumen 3.250.000 27 Perubahan RKA- SKPD Perubahan RKA- SKPD 1.2.01.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rancaekek Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 dokumen 3.000.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rancaekek Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 dokumen 3.000.000 1.2.01.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rancaekek Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 dokumen 3.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rancaekek Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 dokumen 3.000.000 1.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rancaekek Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan 52.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rancaekek Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan 43.923.000 1.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rancaekek Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 laporan 500.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rancaekek Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 laporan 98.254.250 1.2.01.8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Rancaekek Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 48.500.000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Rancaekek Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 10.852.000 28 1.2.01.9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah Rancaekek Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 56 Data 14.601.000 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Rancaekek Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah 56 Data 12.391.000 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rancaekek Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 5.512.110.677 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rancaekek Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 6.610.187.998 1.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rancaekek Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/b ulan 5.508.110.677 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rancaekek Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/b ulan 6.606.187.998 1.2.02.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rancaekek Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rancaekek Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.000.000 1.2.02.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rancaekek Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2.000.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rancaekek Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2.000.000 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rancaekek Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100% 147.500.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rancaekek Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100% 36.164.235 1.2.05.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rancaekek Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 21.500.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rancaekek Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 21.500.000 1.2.05.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rancaekek Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 dokumen 0 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rancaekek Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 dokumen 0 29 1.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rancaekek Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 30 orang 126.000.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rancaekek Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 30 orang 14.664.235 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rancaekek Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 100% 153.996.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rancaekek Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 100% 179.696.500 1.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Rancaekek Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 10.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rancaekek Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Jenis 10.000.000 1.2.06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rancaekek Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 20.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rancaekek Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 50.290.400 1.2.06.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rancaekek Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 47.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rancaekek Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 27.000.000 1.2.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rancaekek Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 19.996.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rancaekek Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 16.705.600 1.2.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Rancaekek Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 dokumen 12.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Rancaekek Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 dokumen 12.000.000 1.2.06.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Rancaekek Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 15.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Rancaekek Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan 10.000.000 30 1.2.06.9 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Rancaekek Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 30.000.000 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Rancaekek Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 53.700.500 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rancaekek Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 157.400.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rancaekek Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 187.347.922 1.2.07.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rancaekek Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 unit 106.500.000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rancaekek Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 unit 82.251.000 1.2.07.5 Pengadaan Mebel Rancaekek Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 unit 20.900.000 Pengadaan Mebel Rancaekek Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 unit 78.210.922 1.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rancaekek Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 unit 30.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rancaekek Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 unit 26.886.000 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rancaekek Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan daerah 100% 612.505.769 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rancaekek Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan daerah 100% 658.705.769 1.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rancaekek Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6.003.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rancaekek Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 11.003.000 1.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rancaekek Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 61.500.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rancaekek Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 71.500.000 31 1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rancaekek Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 545.002.769 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rancaekek Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 576.202.769 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rancaekek Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah 100% 267.500.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rancaekek Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah 100% 217.500.000 1.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rancaekek Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 unit 60.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rancaekek Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 unit 70.000.000 1.2.09.6 Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Rancaekek Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 unit 17.500.000 Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Rancaekek Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 unit 17.500.000 1.2.09.9 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rancaekek Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 2 unit 190.000.000 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rancaekek Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 2 unit 130.000.000 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 88% INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 88% 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Rancaekek Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 300.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Rancaekek Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 602.800.000 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rancaekek Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100% 12.000.000 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rancaekek Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100% 2.895.000 32 2.2.01.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Rancaekek Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 12.000.000 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Rancaekek Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 2.895.000 2.2.01.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rancaekek Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rancaekek Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 0 2.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Rancaekek Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100% 12.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Rancaekek Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100% 59.390.000 2.2.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rancaekek Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 dokumen 0 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rancaekek Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 dokumen 0 2.2.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rancaekek Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 laporan 0 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rancaekek Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 laporan 0 2.2.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rancaekek Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12.000.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rancaekek Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 59.390.000 33 2.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Rancaekek Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 65.000.000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Rancaekek Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 51.945.000 2.2.03.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Rancaekek Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 dokumen 65.000.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Rancaekek Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 dokumen 51.945.000 2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Rancaekek Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100% 530.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Rancaekek Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100% 488.570.000 2.2.04.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rancaekek Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 17 Laporan 530.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rancaekek Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 17 Laporan 488.570.000 Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 4 Desa Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 4 Desa 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rancaekek Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 100% 2.804.500.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rancaekek Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 3 desa 2.681.044.240 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rancaekek Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100% 2.634.500.000 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rancaekek Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100% 2.591.766.940 34 3.2.02.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rancaekek Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyar akatan 75.000.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rancaekek Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyar akatan 45.000.000 3.2.02.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rancaekek Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 unit 784.500.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rancaekek Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 unit 1.284.500.000 3.2.02.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rancaekek Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas 1.760.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rancaekek Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas 1.252.674.940 3.2.02.4 Evaluasi Kelurahan Rancaekek Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 laporan 15.000.000 Evaluasi Kelurahan Rancaekek Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 laporan 9.592.000 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Rancaekek Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 100% 92.000.000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Rancaekek Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 100% 36.507.300 3.2.03.2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Rancaekek Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyar akatan 46.000.000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Rancaekek Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyar akatan 26.185.700 3.2.03.4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Rancaekek Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 46.000.000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Rancaekek Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 10.321.600 3.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Rancaekek Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 78.000.000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Rancaekek Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 52.770.000 35 3.2.06.3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga 1.000.000 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga 0 3.2.06.5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10 Keluarga 500.000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10 Keluarga 0 3.2.06.6 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10 Keluarga 500.000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10 Keluarga 0 3.2.06.7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga 25.000.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga 20.190.000 36 3.2.06.8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10 Keluarga 500.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10 Keluarga 0 3.2.06.9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga 500.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga 0 3.2.06. 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga 25.000.000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga 16.395.000 3.2.06. 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10 Keluarga 25.000.000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Rancaekek Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10 Keluarga 16.185.000 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Rancaekek Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 50.000.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Rancaekek Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 47.478.000 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rancaekek Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rancaekek Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 0 37 4.2.01.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rancaekek Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 laporan 0 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rancaekek Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 laporan 0 4.2.01.2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rancaekek Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 0 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rancaekek Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 0 4.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rancaekek Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkada 100% 50.000.000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rancaekek Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkada 100% 47.478.000 4.2.02.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rancaekek Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 laporan 50.000.000 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rancaekek Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 laporan 47.478.000 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rancaekek Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% 188.622.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rancaekek Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 88 poin 175.176.000 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Rancaekek Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100% 188.622.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Rancaekek Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100% 175.176.000 38 5.2.01.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Rancaekek Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 28 orang 75.000.000 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Rancaekek Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 28 orang 75.000.000 5.2.01.4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rancaekek Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 140 laporan 68.622.000 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rancaekek Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 140 laporan 60.504.000 5.2.01.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Ranacekek Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 12 Laporan 0 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Ranacekek Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 12 Laporan 0 5.2.01.8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ranacekek Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 45.000.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ranacekek Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 39.672.000 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Rancaekek Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 192.378.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Rancaekek Persentase desa yang dibina dan diawasi 3 desa 115.794.000 6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rancaekek Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 192.378.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rancaekek Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 115.794.000 39 6.2.01.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rancaekek Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 dokumen 67.378.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rancaekek Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 dokumen 28.013.100 6.2.01.6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rancaekek Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 8 dokumen 0 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rancaekek Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 8 dokumen 0 6.2.01.9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rancaekek Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 60.000.000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rancaekek Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 60.000.000 6.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rancaekek Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 dokumen 65.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rancaekek Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 dokumen 27.780.900 Jumlah 10.837.613.446 Jumlah 11.708.814.914 40 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa/Kelurahan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa/Kelurahan, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa/Kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakilan dari Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Soial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur. Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten. Tingkat kesesuaian usulan dari Desa/Kelurahan yang diusulakan melalui Musrenbang Kecamatan, sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Perangkat Daerah Sesuai Verifikasi Forum Perangkat Daerah sehingga banyak Usulan Kecamatan yang tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan. Disamping Usulan Musrenbang Reguler Tahun 2024 dan Tahun 2025 terdapat Reward Musrenbang Kompetitif (Musti) Bedas. Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan Tabel T-C.32 Usulan Musrenbang Reguler Tahun 2025 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan - - - N I H I L 41 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tidak masuk pada Renstra dan Renja Kecamatan tetapi usulan dari Desa diolah melalui Musyawarah Pembangunan baik Reguler dan Kompetitif Kecamatan yang diusulkan melalui Perangkat Daerah untuk disetujui masuk dalam Renja PD tidak dibiayai dari DPA Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja PD yang ada Kewilayahannya untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, dan usulan tersebut didasarkan pada permasalahan yang ada di Desa - desa se Kecamatan Rancaekek yang disinkronkan dengan program/kegiatan/sub.kegiatan yang ditawarkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki pagu kewilayahan. 42 Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :
4. 1.Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
5. 2.Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
6. 3.Dukungan terhadap Program-Program Strategis dan Prioritas baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga Tujuan 43 merupakan hal yang sangat Penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksankan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melaui Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis. Tujuan dan Sasaran Renja 2025 Kecamatan Rancaekek disajikan dalam Tabel 3.1 berikut : 44 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rancaekek No. Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
7. 1.MMeningkatnya pelaksanaan Penunjang Urusam Pemerintah Daerah Terlaksananya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 1.1 Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peresentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.1 Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 1.1.2 Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.1.3 Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1.1.4 Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen DPA- SKPD Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.1.5 Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1.1.6 Meningkatnya kualitas dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 45 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.1.7 Meningkatnya kualitas Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.8 Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.1.9 Meningkatnya kualitas Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1.2 Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.2.1 Meningkatnya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2 Meningkatnya kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 1.2.3 Meningkatnya kualitas Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.3 Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 1.3.1 Meningkatnya kualitas pengadaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Terlaksananya pengadaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1.3.2 Meningkatnya kualitas Koordinasi dan Pelaksanaaan Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan 46 Sistem Informasi Kepegawaian Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian 1.3.3 Meningkatnya kualitas Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 1.4 Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 14.1 Meningkatnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.4.2 Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.4.3 Meningkatnya Peralatan Rumah Tangga Tersdianya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.4.4. Meningkatnya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.4.5 Meningkatnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1.4.6 Meningkatnya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.4.7 Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5 Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.5.1 Meningkatnya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Laporan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.5.2. Meningkatnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 47 1.5.3. Meningkatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.6 Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Capian pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 1.6.1. Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah 1.7 Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7.1 Meningkatnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1.7.2 Meningkatnya Pengadaan Mebel Tersedianya jenis mebeuler yang di beli Pengadaan Mebel Jumlah jenis mebeuler yang di beli 1.7.3 Meningkatnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1.8 Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah 1.8.1 Meningkatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1.8.2 Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1.8.3 Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 48 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2.1 Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2.1.1 Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.2 Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksanannya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.2.1 Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terlaksananya penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 3.1 Meningkatnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkada 49 3.1.1 Meningkatnya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Meningkatnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tercapainya keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 4.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 4.1.1 Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 4.1.2 Meningkatnya Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 4.1.3 Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tersedianya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 50 5 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan 5.1 Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 5.1.1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.1.2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5.1.3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5.1.4 Meningkatnya Evaluasi Kelurahan Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 5.2 Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Terlaksanya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 5.2.1 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5.2.2 Berkembangya Usaha Ekonomi Masyarakat Tersedianya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 51 5.3 Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terlaksanya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 5.3.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan Keluarga Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 5.3.2 Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 5.3.3 Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 5.3.4 Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5.3.5 Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 52 5.3.6 Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 5.3.7 Meningkatnya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 5.3.8 Meningkatnya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 6 Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 6.1 Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tercapainya Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6.1.1 Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tersedianya aparatur pemerintah desa yang dibina Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina 6.1.2 Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6.1.3 Meningkatnya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.1.4 Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 53 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Program/kegiatan/subkegiatan Kecamatan Rancaekek (Rancangan Renstra 2025-2029) No. Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output I. Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah Terlaksananya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA • Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota I.1 Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peresentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah I.1. 1 Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat I.1. 2 Meningkatnya Kualitas Dokumen RKA-SKPD Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD I.1. 3 Meningkatnya Kualitas Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD I.1. 4 Meningkatnya Kualitas DPA SKPD Tersusunnya DPA SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD I.1. 5 Meningkatnya Kualitas Perubahan DPA SKPD Tersusunnya Perubahan DPA SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 54 I.1. 6 Meningkatnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD I.1. 7 Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah I.1. 8 Meningkatnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah I.1. 9 Meningkatnya Kualitas Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah I.b Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah I.b. 1 Meningkatnya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN I.b. 2 Meningkatnya kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD I.b. 3 Meningkatnya kualitas Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran I.c Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah I.c. 1 Meningkatnya kualitas pengadaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Terlaksananya pengadaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 55 I.c. 2 Meningkatnya kualitas Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian I.c. 3 Meningkatnya kualitas Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan I.d Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah I.d. 1 Meningkatnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan I.d. 2 Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor I.d. 3 Meningkatnya Peralatan Rumah Tangga Tersdianya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan I.d. 4 Meningkatnya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan I.d. 5 Meningkatnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan I.d. 6 Meningkatnya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu I.d. 7 Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD I.e Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah I.e. 1 Meningkatnya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Laporan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 56 I.e. 2 Meningkatnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan I.e. 3 Meningkatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan I.f Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Capian pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah I.f.1 Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah I.g Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah I.g. 1 Meningkatnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan I.g. 2 Meningkatnya Pengadaan Mebel Tersedianya jenis mebeuler yang di beli Pengadaan Mebel Jumlah jenis mebeuler yang di beli I.g. 3 Meningkatnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan I.h Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah I.h. 1 Meningkatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 57 I.h. 2 Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara I.h. 3 Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi II Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik II.1 Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan II.1. 1 Meningkatnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait II.1. 2 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan II.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain II.2. 1 Meningkatnya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan II.2. 2 Meningkatnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 58 II.2. 3 Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan II.3 Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum II.3. 1 Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Meningkatnya Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta II.4 Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksanannya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan II.4. 1 Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan II.4. 2 Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan II.4. 3 Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan III Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terlaksananya penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan 59 ketertiban umum III. 1 Meningkatnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum III.1 .1 Meningkatnya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia IV Meningkatnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tercapainya keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum IV. 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah IV.1 .1 Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional IV.1 .2 Meningkatnya Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 60 IV.1 .3 Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tersedianya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan V. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina V.1 Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa V.1. 1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa V.1. 2 Meningkatnya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan V.1. 3 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan V.2 Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan V.2. 1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan V.2. 2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun V.2. 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 61 V.2. 4 Meningkatnya Evaluasi Kelurahan Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan V.3 Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Terlaksanya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan V.3. 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan V.3. 2 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya V.3. 3 Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan V.3. 4 Berkembangya Usaha Ekonomi Masyarakat Tersedianya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat V.3. 5 Meningkatnya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna V.4 Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terlaksanya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan V.4. 1 Meningkatnya Ketahanan Pangan Keluarga Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga V.4. 2 Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 62 V.4. 3 Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing V.4. 4 Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat V.4. 5 Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya V.4. 6 Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup V.4. 7 Meningkatnya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam V.4. 8 Meningkatnya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga VI Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa 63 VI. 1 Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tercapainya Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi VI.1 .1 Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tersedianya aparatur pemerintah desa yang dibina Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina VI.1 .2 Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa VI.1 .3 Meningkatnya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa VI.1 .4 Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 64 Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, Kecamatan secara bersama melaksanakan Misi Nomor 4 yaitu Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, dan kaitan dengan hal tersebut Kecamatan Rancaekek melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran yang berkorelasi dan berorioentasi pada pada Misi No 4. Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Rancaekek dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah mendukung terhadap Visi dan Misi Kabupaten Bandung yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang “(BEDAS) Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera” .sesuai dengan Tugas dan fungsinya. Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan Sasaran – sasaran yang merupakan satu Kesatuan yang dapat mendorong terciptanya Pelayanan yang optimal di Kecamatan Rancaekek. Adapun Sasaran Renja Kecamatan Rancaekek :
8. 1.Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik,
9. 2.Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan,
10. 3.Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa. Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2025-2029 mendatang Visi Pembangunan Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” Berdasarkan hasil penelahaan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Rancangan RPJMD dia atas dan Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029 bahwa kecamatan akan menyelesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masuk misi ke-3, yaitu: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel. Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan 65 dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses dan keputusan yang diambil dapat dipahami dengan baik. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit, serta pemerintah siap memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan pada akhirnya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat 3.3 Program dan Kegiatan
a.Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung dengan 5 (lima) misi untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung Yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”. Untuk pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bandung merumuskan konsep Bandung Bedas Manunggal sebagai konsep kebijakan integrated planning atau perencanaan terpadu yang mengedepankan inovasi, integrasi, dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan berbasis tematik desa. Tahun 2025 menjadi tahun ke- 4 konsep kebijakan ini diimplementasi di Kabupaten Bandung. 66 Misi Nomor 4 yaitu Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan telah menjadi kewajiban bagi OPD khusus Kecamatan untuk melaksanakan Misi tersebut guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, maka Program dan Kegiatan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program dan kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Rancaekek. Jika Mengacu kepada Rancangan RPJMD dan Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029, maka dalam kurun waktu periode 2025-2029 mendatang Visi Pembangunan Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, dan Kecamatan akan mewujudkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada misi ke-3, yaitu: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.
b.Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub. kegiatan Adapun Program, kegiatan dan sub. kegiatan yang akan dilaksanakan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi No 4 Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan 6 Program, 17 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan antara lain :
1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4. 2.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5. 3.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6. 4.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7. 5.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
8. 6.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9. 7.Evaluasi Kinerja 67 Perangkat Daerah
10. 8.Penyelenggaraan Pendukung Statistik Sektoral Daerah
11. 9.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah
12. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13. 10.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14. 11.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
15. 12.Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
16. 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
17. 13.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
18. 14.Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
19. 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah
20. 15.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
21. 16.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22. 17.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23. 18.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24. 19.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25. 20.Fasilitasi Kunjungan Tamu
26. 21.Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
27. 5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
28. 22.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29. 23.Pengadaan Mebel
30. 24.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
31. 6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32. 25.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
33. 26.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34. 27.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35. 7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36. 28.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37. 29.Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
38. 30.Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan 68 Bangunan Lainnya
39. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
40. 8.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
41. 31.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
42. 9.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
43. 32.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
44. 10.Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
45. 33.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/Instansi vertical terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
46. 11.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
47. 34.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan
48. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
49. 12.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
50. 35.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
51. 36.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
52. 37.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
53. 38.Evaluasi Kelurahan
54. 13.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
55. 39.Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
56. 40.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
57. 14.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
58. 41.Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
59. 42.Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
60. 43.Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang 69 Berkualitas dan Berdaya Saing
61. 44.Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
62. 45.Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
63. 46.Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
64. 47.Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
65. 48.Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
66. 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
67. 15.Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
68. 49.Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
69. 5.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
70. 16.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
71. 50.Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan NasionalPembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional,
72. 51.Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional,
73. 52.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
74. 6.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
75. 17.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
76. 53.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
77. 54.Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
78. 55.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 70 Desa
79. 56.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
c.Rumusan Rencana Program, kegiatan dan sub. Kegiatan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran antara Rencana Awal dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat penyesuaian mengingat pada saat penyusunan Ranwal belum dilakukan analisis kebutuhan, namun secara umum telah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Rancaekek dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel T.C-33 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Rancaekek pada Tahun 2025 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub. Kegiatan, sehingga target kinerja yang sudah di rencanakan dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. 71 Tabel. T.C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung OPD : Kecamatan Rancaekek Kode Urusan/Bidang Urusan PD dan /Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Ranwal Teknokratik (Perda RPJMD) Perubahan Renja Nilai AKIP Kec. Rancaekek 76 77 Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kec. Rancaekek 85 86 7 KEWILAYAHAN Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Rancaekek 88 89 7. 1 Kecamatan Kec. Rancaekek x xx xx xx 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kec. Rancaekek 100% 6.741.159.285 8.086.522.674 APBD Kab. Bandung 100% 6.742.159.285 x xx xx xx 1 2.0 1 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Rancaekek 100% 6.000.000 196.920.250 APBD Kab. Bandung 100% 7.000.000 x xx xx xx 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Rancaekek 4 Dokumen 2.000.000 19.000.000 APBD Kab. Bandung 4 Dokumen 2.000.000 x xx xx xx 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Rancaekek 1 Dokumen 250.000 3.250.000 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 250.000 72 x xx xx xx 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Rancaekek 1 Dokumen 250.000 3.250.000 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 250.000 x xx xx xx 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kec. Rancaekek 1 Dokumen 250.000 3.000.000 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 250.000 x xx xx xx 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec. Rancaekek 1 Dokumen 250.000 3.000.000 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 250.000 x xx xx xx 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Rancaekek 4 Laporan 2.500.000 43.923.000 APBD Kab. Bandung 4 Laporan 2.500.000 x xx xx xx 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Rancaekek 1 Laporan 500.000 98.254.250 APBD Kab. Bandung 1 Laporan 500.000 x xx xx xx 1 2.01 8 Penyelenggaraan Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Rancaekek 1 Laporan 0 10.852.000 APBD Kab. Bandung 1 Laporan 500.000 x xx xx xx 1 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah Kec. Rancaekek 1 Laporan 0 12.391.000 APBD Kab. Bandung 1 Laporan 500.000 x xx xx xx 1 2.0 2 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Rancaekek 100% 6.079.057.516 6.610.187.998 APBD Kab. Bandung 100% 6.079.057.516 73 x xx xx xx 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Rancaekek 29 Orang/1 2 bulan 6.075.057.516 6.606.187.998 APBD Kab. Bandung 30 Orang/1 2 bulan 6.075.057.516 x xx xx xx 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Kec. Rancaekek 2 Laporan 2.000.000 2.000.000 APBD Kab. Bandung 2 Laporan 2.000.000 x xx xx xx 1 2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Rancaekek 1 Dokumen 2.000.000 2.000.000 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 2.000.000 x xx xx xx 1 2.0 5 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah Kec. Rancaekek 100% 2.000.000 36.164.235 APBD Kab. Bandung 100% 2.000.000,00 x xx xx xx 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kec. Rancaekek 1 paket 1.000.000 21.500.000 APBD Kab. Bandung 1 paket 1.000.000 x xx xx xx 1 2.05 4 Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian Kec. Rancaekek 1 dokumen 500.000 0 APBD Kab. Bandung 0 dokumen 500.000 x xx xx xx 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Rancaekek 30 orang 500.000 14.664.235 APBD Kab. Bandung 30 orang 500.000 x xx xx xx 1 2.0 6 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Kec. Rancaekek 100% 76.996.000 179.696.500 APBD Kab. Bandung 100% 76.996.000 x xx xx xx 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Rancaekek 1 Paket 10.000.000 10.000.000 APBD Kab. Bandung 1 Paket 10.000.000 74 x xx xx xx 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Rancaekek 1 Paket 20.000.000 50.290.400 APBD Kab. Bandung 1 Paket 20.000.000 x xx xx xx 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Rancaekek 1 Paket 8.000.000 27.000.000 APBD Kab. Bandung 1 Paket 8.000.000 x xx xx xx 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Rancaekek 1 Paket 0 APBD Kab. Bandung 1 Paket x xx xx xx 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Rancaekek 1 Paket 9.996.000 16.705.600 APBD Kab. Bandung 1 Paket 9.996.000 x xx xx xx 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kec. Rancaekek 2 Dokumen 6.000.000 12.000.000 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 6.000.000 x xx xx xx 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Rancaekek 12 Laporan 8.000.000 10.000.000 APBD Kab. Bandung 12 Laporan 8.000.000 x xx xx xx 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Rancaekek 12 Laporan 15.000.000 53.700.500 APBD Kab. Bandung 12 Laporan 15.000.000 x xx xx xx BMD dalam Kondisi baik/Laik Kec. Rancaekek 84% 86% x xx xx xx 1 2.0 7 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Rancaekek 100% 10.900.000 187.347.922 APBD Kab. Bandung 100% 10.900.000 x xx xx xx 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kec. Rancaekek 3 unit 1.000.000 78.210.922 APBD Kab. Bandung 5 unit 1.000.000 x xx xx xx 1 2.07 5 Pengadaan Mebel jumlah jenis mebeuler yang di beli Kec. Rancaekek 2 unit 5.900.000 78.210.922 APBD Kab. Bandung 2 unit 5.900.000 x xx xx xx 1 2.07 11 pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kec. Rancaekek 2 unit 4.000.000 26.886.000 APBD Kab. Bandung 2 unit 4.000.000 75 x xx xx xx 1 2.0 8 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Rancaekek 100% 526.205.769 658.705.769 APBD Kab. Bandung 100% 526.205.769 x xx xx xx 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Rancaekek 12 Laporan 6.003.000 11.003.000 APBD Kab. Bandung 12 Laporan 6.003.000 x xx xx xx 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Rancaekek 12 Laporan 55.500.000 71.500.000 APBD Kab. Bandung 12 Laporan 55.500.000 x xx xx xx 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan yang di service/diperbaiki Kec. Rancaekek 12 bulan 0 0 APBD Kab. Bandung 0 bulan 0 x xx xx xx 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Rancaekek 12 Laporan 464.702.769 576.202.769 APBD Kab. Bandung 12 Laporan 464.702.769 x xx xx xx 1 2.0 9 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah Kec. Rancaekek 100% 40.000.000 217.500.000 APBD Kab. Bandung 100 % 40.000.000 x xx xx xx 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kec. Rancaekek 3 unit 15.000.000 70.000.000 APBD Kab. Bandung 3 unit 15.000.000 x xx xx xx 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Rancaekek 2 unit 5.000.000 17.500.000 APBD Kab. Bandung 2 unit 10.000.000 x xx xx xx 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Kec. Rancaekek 2 unit 20.000.000 130.000.000 APBD Kab. Bandung 2 unit 15.000.000 Jumlah I 6.741.159.285 8.086.522.674 6.742.159.285 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 88% 89% x xx xx xx 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kec. Rancaekek 100% 300.000.000 602.800.000 APBD Kab. Bandung 100% 300.000.000 76 x xx xx xx 2 2.0 1 0 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Kec. Rancaekek 100% 4.000.000 2.895.000 APBD Kab. Bandung 100% 4.000.000 x xx xx xx 2 2.01 1 Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertical terkait Jumlah laporan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertical terkait Kec. Rancaekek 1 laporan 2.000.000 2.895.000 APBD Kab. Bandung 1 laporan 2.000.000 x xx xx xx 2 2.01 2 Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Kec. Rancaekek 1 dokumen 2.000.000 0 APBD Kab. Bandung 1 dokumen 2.000.000 x xx xx xx 2 2.0 2 0 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Kec. Rancaekek 100% 6.000.000 59.390.000 APBD Kab. Bandung 100% 6.000.000 x xx xx xx 2 2.02 1 Perencanaan Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Kec. Rancaekek 1 dokumen 2.000.000 0 APBD Kab. Bandung 1 dokumen 2.000.000 x xx xx xx 2 2.02 2 Fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan Jumlah laporan Fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan Kec. Rancaekek 1 laporan 2.000.000 0 APBD Kab. Bandung 1 laporan 2.000.000 x xx xx xx 2 2.02 3 Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Kec. Rancaekek 1 laporan 2.000.000 59.390.000 APBD Kab. Bandung 1 laporan 2.000.000 x xx xx xx 2 2.0 3 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Rancaekek 100% 40.000.000 51.945.000 APBD Kab. Bandung 100% 40.000.000 77 x xx xx xx 2 2.03 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kec. Rancaekek 12 Laporan 40.000.000 51.945.000 APBD Kab. Bandung 12 Laporan 40.000.000 x xx xx xx 2 2.0 4 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Rancaekek 100% 250.000.000 488.570.000 APBD Kab. Bandung 100% 250.000.000 x xx xx xx 2 2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Rancaekek 12 Laporan 250.000.000 488.570.000 APBD Kab. Bandung 12 Laporan 250.000.000 x xx xx xx Persentase Desa yang beradministrasi baik Kec. Rancaekek 100% APBD Kab. Bandung 100% x xx xx xx 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan Kec. Rancaekek 100% 2.750.000.000 2.681.044.240 APBD Kab. Bandung 100 % 2.750.000.000 x xx xx xx 3 2.0 1 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Rancaekek 100% 0 0 APBD Kab. Bandung 100 % 0 x xx xx xx 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Rancaekek 6 Lembaga Kemasyar akatan 0 0 APBD Kab. Bandung 6 Lembaga Kemasyar akatan 0 x xx xx xx 3 2.0 2 0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Rancaekek 100% 2.650.000.000 2.591.766.940 APBD Kab. Bandung 100% 2.650.000.000 x xx xx xx 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kec. Rancaekek 6 Lembaga Kemasyar akatan 20.000.000 45.000.000 APBD Kab. Bandung 6 Lembaga Kemasyar akatan 20.000.000 78 x xx xx xx 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kec. Rancaekek 3 Unit 784.500.000 1.284.500.000 APBD Kab. Bandung 3 Unit 784.500.000 x xx xx xx 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Rancaekek 16 Pokmas / Ormas 1.830.500.000 1.252.674.940 APBD Kab. Bandung 16 Pokmas / Ormas 1.830.500.000 x xx xx xx 3 2.02 4 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kec. Rancaekek 1 Laporan 15.000.000 9.592.000 APBD Kab. Bandung 1 Laporan 15.000.000 x xx xx xx 3 2.0 3 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kec. Rancaekek 100% 92.000.000 36.507.300 APBD Kab. Bandung 100 % 92.000.000 x xx xx xx 3 2.03 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kec. Rancaekek 1 Lembaga Kemasyar akatan 46.000.000 26.185.700 APBD Kab. Bandung 1 Lembaga Kemasyar akatan 46.000.000 x xx xx xx 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Rancaekek 1 Laporan 46.000.000 10.321.600 APBD Kab. Bandung 0 kegiatan 46.000.000 x xx xx xx 3 2.0 6 0 Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan Kec. Rancaekek 100% 8.000.000 52.770.000 100% 8.000.000 x xx xx xx 3 2.06 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Rancaekek 10 Keluarga 1.000.000 0 10 Keluarga 1.000.000 79 x xx xx xx 3 2.06 5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec. Rancaekek 10 Keluarga 1.000.000 0 10 Keluarga 1.000.000 x xx xx xx 3 2.06 6 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Rancaekek 10 Keluarga 1.000.000 0 10 Keluarga 1.000.000 x xx xx xx 3 2.06 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Rancaekek 10 Keluarga 1.000.000 20.190.000 10 Keluarga 1.000.000 x xx xx xx 3 2.06 8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec. Rancaekek 10 Keluarga 1.000.000 0 10 Keluarga 1.000.000 x xx xx xx 3 2.06 9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kec. Rancaekek 10 Keluarga 1.000.000 0 10 Keluarga 1.000.000 80 x xx xx xx 3 2.06 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Rancaekek 10 Keluarga 1.000.000 16.395.000 10 Keluarga 1.000.000 x xx xx xx 3 2.06 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Rancaekek 10 Keluarga 1.000.000 16.185.000 10 Keluarga 1.000.000 x xx xx xx Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Rancaekek 88% APBD Kab. Bandung 89% x xx xx xx 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kec. Rancaekek 100% 30.000.000 47.478.000 APBD Kab. Bandung 100% 30.000.000 x xx xx xx 4 2.0 1 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Rancaekek 100% 5.000.000 0 APBD Kab. Bandung 100% 5.000.000 x xx xx xx 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Rancaekek 1 laporan 2.500.000 0 APBD Kab. Bandung 0 laporan 2.500.000 x xx xx xx 4 2.01 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Rancaekek 1 laporan 2.500.000 0 APBD Kab. Bandung 0 laporan 2.500.000 x xx xx xx 4 2.0 2 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkada Kec. Rancaekek 100% 25.000.000 47.478.000 APBD Kab. Bandung 100% 25.000.000 81 x xx xx xx 4 2.02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Rancaekek 2 Laporan 25.000.000 47.478.000 APBD Kab. Bandung 2 laporan 25.000.000 x xx xx xx Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Rancaekek 88% 89% x xx xx xx 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kec. Rancaekek 100% 138.622.000 175.176.000 APBD Kab. Bandung 100% 140.000.000 x xx xx xx 5 2.0 1 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Kec. Rancaekek 100% 138.622.000 175.176.000 APBD Kab. Bandung 100 % 140.000.000 x xx xx xx 5 2.01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Rancaekek 50 Orang 38.622.000 75.000.000 APBD Kab. Bandung 140 Orang 40.000.000 x xx xx xx 5 2.01 3 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kec. Rancaekek 140 Orang 0 0 APBD Kab. Bandung 0 Orang 0 82 x xx xx xx 5 2.01 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Rancaekek 140 Orang 50.000.000 60.504.000 APBD Kab. Bandung 140 Orang 50.000.000 x xx xx xx 5 2.01 5 Penanganan Konplik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kec. Rancaekek 12 Laporan 5.000.000 0 0 laporan 5.000.000 x xx xx xx 5 2.01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Rancaekek 1 dokumen 45.000.000 39.672.000 APBD Kab. Bandung 1 dokumen 45.000.000 x xx xx xx 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec. Rancaekek 100% 131.378.000 115.794.000 APBD Kab. Bandung 100 % 131.378.000 x xx xx xx 6 2.0 1 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Rancaekek 100% 131.378.000 115.794.000 APBD Kab. Bandung 140 orang 131.378.000 x xx xx xx 6 2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina Kec. Rancaekek 1 Kegiatan 50.000.000 28.013.100 APBD Kab. Bandung 1 Kegiatan 50.000.000 x xx xx xx 6 2.01 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Rancaekek 1 Dokumen 5.000.000 0 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 0 83 x xx xx xx 6 2.01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Rancaekek 1 Dokumen 31.378.000 60.000.000 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 31.378.000 x xx xx xx 6 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Rancaekek 2 Dokumen 45.000.000 27.780.900 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 50.000.000 Jumlah 2 3.350.000.000 3.622.292.240 3.351.378.000 Jumlah Total (1+2) 10..091.159.285 11.708.814.914 10.093.537.285 Mengetahui/Menyetujui Camat Rancaekek Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR, M.Si NIP. 19671110 199402 1 003 84 Rencana program dan kegiatan Kecamatan Rancaekek Tahun 2025 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD). Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan target perencanaan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban. Rencana kerja dan pendanaan berupa Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Rancaekek sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut : 85 Tabel 4.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Perubahan Anggaran Kecamatan Rancaekek Tahun 2025 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025(Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 KEWILAYAHAN 7.1 Kecamatan 1 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik x xx xx xx 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kec. Rancaekek 100% 8.086.522.674 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.0 1 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Rancaekek 100% 238.101.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Rancaekek 4 Dokumen 19.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Rancaekek 1 Dokumen 3.250.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kec. Rancaekek 1 Dokumen 3.250.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kec. Rancaekek 1 Dokumen 3.000.000 APBD Kab. Bandung 86 x xx xx xx 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Kec. Rancaekek 1 Dokumen 3.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Rancaekek 4 Laporan 43.923.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Rancaekek 1 Laporan 98.254.250 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.01 8 Penyelenggaraan Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Rancaekek 1 Laporan 10.852.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah Kec. Rancaekek 1 Laporan 12.391.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.0 2 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Rancaekek 100% 5.512.110.677 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Rancaekek 29 Orang/12 bulan 5.508.110.677 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Kec. Rancaekek 2 Laporan 2.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Rancaekek 1 Dokumen 2.000.000 APBD Kab. Bandung 87 x xx xx xx 1 2.0 5 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah Kec. Rancaekek 100% 147.500.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kec. Rancaekek 1 paket 21.500.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.05 4 Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian Kec. Rancaekek 1 dokumen 0 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Rancaekek 30 orang 126.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.0 6 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Kec. Rancaekek 100% 153.996.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Rancaekek 1 Paket 10.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Rancaekek 1 Paket 20.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Rancaekek 1 Paket 47.000.000 APBD Kab. Bandung 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Rancaekek 1 Paket APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Rancaekek 1 Paket 19.996.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kec. Rancaekek 2 Dokumen 12.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Rancaekek 12 Laporan 15.000.000 APBD Kab. Bandung 88 x xx xx xx 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Rancaekek 12 Laporan 30.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.0 7 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Rancaekek 100% 157.400.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kec. Rancaekek 3 unit 106.500.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.07 5 Pengadaan Mebel jumlah jenis mebeuler yang di beli Kec. Rancaekek 2 unit 20.900.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.07 11 pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kec. Rancaekek 2 unit 30.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.0 8 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Rancaekek 100% 612.505.769 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Rancaekek 12 Laporan 6.003.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Rancaekek 12 Laporan 61.500.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Rancaekek 12 Laporan 545.002.769 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.0 9 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah Kec. Rancaekek 100% 267.500.000 APBD Kab. Bandung 89 x xx xx xx 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kec. Rancaekek 3 unit 60.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Rancaekek 2 unit 17.500.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Kec. Rancaekek 2 unit 190.000.000 APBD Kab. Bandung Jumlhah 1 6.983.113.446 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan x xx xx xx 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kec. Rancaekek 100% 619.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 2 2.0 1 0 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Kec. Rancaekek 100% 12.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 2 2.01 1 Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertical terkait Jumlah laporan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertical terkait Kec. Rancaekek 1 laporan 12.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 2 2.01 2 Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Kec. Rancaekek 1 dokumen 0 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 2 2.0 2 0 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Kec. Rancaekek 100% 12.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 2 2.02 1 Perencanaan Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Kec. Rancaekek 1 dokumen 0 APBD Kab. Bandung 90 x xx xx xx 2 2.02 2 Fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan Jumlah laporan Fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan Kec. Rancaekek 1 laporan 0 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 2 2.02 3 Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Kec. Rancaekek 1 laporan 12.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 2 2.0 3 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Rancaekek 100% 65.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 2 2.03 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kec. Rancaekek 12 Laporan 65.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 2 2.0 4 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Rancaekek 100% 530.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 2 2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Rancaekek 12 Laporan 530.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan Kec. Rancaekek 100% 2.804.500.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.0 1 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Rancaekek 100% 0 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Rancaekek 6 Lembaga Kemasyarakat an 0 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.0 2 0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Rancaekek 100% 2.634.500.000 APBD Kab. Bandung 91 x xx xx xx 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kec. Rancaekek 6 Lembaga Kemasyarakat an 75.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kec. Rancaekek 3 Unit 784.500.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Rancaekek 16 Pokmas / Ormas 1.760.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.02 4 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kec. Rancaekek 1 Laporan 15.000.000 APBD Kab. Bandung 3 Meningkatnya Kualitas Pemerintah Desa x xx xx xx 3 2.0 3 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kec. Rancaekek 100% 36.507.300 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.03 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kec. Rancaekek 1 Lembaga Kemasyarakat an 26.185.700 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Rancaekek 1 Laporan 10.321.600 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.0 6 0 Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan Kec. Rancaekek 100% 52.770.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.06 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Rancaekek 10 Keluarga 0 APBD Kab. Bandung 92 x xx xx xx 3 2.06 5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec. Rancaekek 10 Keluarga 0 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.06 6 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Rancaekek 10 Keluarga 0 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.06 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Rancaekek 10 Keluarga 20.190.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.06 8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec. Rancaekek 10 Keluarga 0 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.06 9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kec. Rancaekek 10 Keluarga 0 APBD Kab. Bandung 93 x xx xx xx 3 2.06 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Rancaekek 10 Keluarga 16.395.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 3 2.06 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Rancaekek 10 Keluarga 16.185.000 APBD Kab. Bandung 2 Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan x xx xx xx 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kec. Rancaekek 100% 47.478.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 4 2.0 1 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Rancaekek 100% 0 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Rancaekek 1 laporan 0 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 4 2.01 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Rancaekek 1 laporan 0 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 4 2.0 2 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkada Kec. Rancaekek 100% 47.478.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 4 2.02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Rancaekek 2 Laporan 47.478.000 APBD Kab. Bandung 94 2 Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan x xx xx xx 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kec. Rancaekek 100% 175.176.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 5 2.0 1 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Kec. Rancaekek 100% 175.176.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 5 2.01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Rancaekek 50 Orang 75.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 5 2.01 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Rancaekek 140 Orang 60.504.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 5 2.01 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kec. Rancaekek 12 Laporan 0 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 5 2.01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Rancaekek 1 dokumen 39.672.000 APBD Kab. Bandung 3 Meningkatnya kualitas pemerintahan desa x xx xx xx 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec. Rancaekek 100% 115.794.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 6 2.0 1 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Rancaekek 100% 115.794.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 6 2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina Kec. Rancaekek 1 Kegiatan 28.013.100 APBD Kab. Bandung 95 x xx xx xx 6 2.01 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Rancaekek 1 Dokumen 0 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 6 2.01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Rancaekek 1 Dokumen 60.000.000 APBD Kab. Bandung x xx xx xx 6 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Rancaekek 2 Dokumen 27.780.900 APBD Kab. Bandung Jumlah 2 3.622.292.240 Jumlah Total (1+2) 11.708.814.914 96 Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perangkat daerah antara lain :
1. 1.Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkan kinerja PD,
2. 2.Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparatur dan sumber daya yang ada,
3. 3.Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dalam meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis. 97 Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Rancaekek dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja yang optimal dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung. CAMAT RANCAEKEK, Ttd DIAR HADI GUSDINAR BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA TTD PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN RANCAEKEK Jl. Raya Rancaekek – Majalaya No. 89 Telepon. 7798016 Kode Pos 40394 SURAT PERINTAH CAMAT RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG Nomor : 050/SP.08.a/kec./V/2025 Lampiran : 1 (satu) lembar TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) didasarkan atas Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P- RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Surat Perintah Camat Rancaekek Kabupaten Bandung tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
1. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. 14.Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
14. 15.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
15. 16.Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
16. 17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
17. 20.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); M E M E R I N T A H K A N : Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum sebagai Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini; KEDUA : Tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek Tahun 2025 sesuai dengan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025; KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu. Ditetapkan di Pada Tanggal : Rancaekek : 26 Mei 2025 CAMAT RANCAEKEK, Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR, M.Si. NIP. 19671110 199402 1 003 LAMPIRAN SURAT PERINTAH CAMAT RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 050/SP. 08.a/kec/V/2024 TANGGAL : 26 Mei 2025 TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 Penanggungjawab : Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR, M.Si Camat Rancaekek Ketua Tim : Dra. NOOR SYAHADAH, M.Si Sekretaris Kecamatan Rancaekek Anggota : 1. SUSANTO SUDARSONO SINRING, SH Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
18. 2.ANA SUMARNA, S.Sos., M.AP Kepala Seksi Pemerintahan
19. 3.JAJANG WAHYUDIN , SE Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
20. 4.YULI HASTUTI, SH Kepala Seksi Sosial Budaya
21. 5.ANA SUMARNA, S.Sos., M.AP Kepala Seksi Pembangunan
22. 6.AL AZHAR, S.Sos Lurah Rancaekek Kencana
23. 7.TATA GUNIAWAN, S.Pd Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
24. 8.HAMID MUBAROK, S.SOS., M.Si Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian CAMAT RANCAEKEK Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR, M.Si. NIP. 19671110 199402 1 003 Ada Tidak Ada

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Pembentukan Tim penyusun Renja Perangkat Daerah Kabupaten dan Agenda Kerja Perangkat Daerah Kabupaten V 2 Pengolahan Data dan Informasi V 3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah V 4 Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tahun lalu berdasarkan Renstra- Perangkat Daerah Kabupaten V 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten V 6 Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten V 7 Perumusan tujuan dan sasaran V 8 Penelaahan usulan masyarakat V 9 Perumusan kegiatan prioritas V 10 Pelaksanaan forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten V 10.a Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang V 10.b Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah V 10.c Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi dalam Rangka optimalisasi pencapaian sassaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan V 10.d Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk msing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran V 11 Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu V 12 Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah V 13 Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan Perkiraan Maju V 14 Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah disyahkan V Rancaekek, 18 Juni 2025 Camat Rancaekek Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR,M.Si NIP. 19671110 199402 1 003 Tindak Lanjut Penyempurna an Apabila Tidak Formulir E.70 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENCANA KERJA KECAMATAN RANCAEKEK TAHUN 2024 KABUPATEN BANDUNG No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidaksesuai an Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 1 Pembentukan Tim Penyusun Renja 2 Penyusunan Dokumen Renja 9 Penyampaian Renja kepada Bapperida 10 Penetapan Renja Rancaekek, 26 Mei 2025 CAMAT RANCAEKEK NIP. 19671110 199402 1 003 Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR, M.Si MATRIKS KALENDER KEGIATAN RENCANA KERJA PENYUSUN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG NO TAHAPAN KEGIATAN BULAN KETERANGAN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…