DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 112 Tahun 2025

Nomor: 112
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 8);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA DISPAKAN, memuat:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah A. Urusan Pangan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISPAKAN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.197.104.078 dan terealisasi sebesar Rp. 27.056.393.832 atau 97,95%%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program yang terdiri dari 7 kegiatan, 18 subkegiatan, dengan sasaran yakni menurunnya masalah pangan daerah, berikut rinciannya:

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Perubahan RENJA 2025 merupakan transisi, disusun memuat pemutakhiran arah pembangunan, tujuan dan sasaran Dinas. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 36.434.273.192,00 35.730.816.659,92 41.166.939.208,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.799.007.092,00 27.485.244.309,92 30.949.805.658,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 27.799.007.092,00 27.485.244.309,92 30.949.805.658,00 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Nilai IKM 83.25 84.72 Poin Poin 83.25 84.72 Poin Poin 14.906.579.477,00 16.235.274.594,92 15.974.090.393,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persen 100 Persen 169.000.000,00 114.426.585,00 114.426.585,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 5 Dokumen 85.000.000,00 71.016.400,00 79.539.911,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 15.000.000,00 12.900.000,00 6.450.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 49.000.000,00 10.558.885,00 9.808.885,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 91 Data 91 Data 15.000.000,00 14.951.300,00 14.951.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persen 100 Persen 11.241.893.819,00 11.541.616.618,9 2 11.541.616.618,92 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bula n 48 Orang/bulan 11.222.753.819,00 11.509.061.318,9 2 11.427.773.090,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 17.140.000,00 30.555.300,00 26.785.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penunjang kerja aparatur 100 % 100 % 190.000.000,00 254.849.400,00 254.849.400,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 50.000.000,00 132.593.400,00 129.893.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 27 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 90.000.000,00 90.000.000,00 25.200.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 45 Orang 0 Orang 50.000.000,00 32.256.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran 100 % 100 % 727.500.000,00 748.501.418,00 748.501.418,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 300.000.000,00 374.688.500,00 389.688.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 60.000.000,00 42.871.118,00 42.871.118,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 28 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 110.000.000,00 95.858.800,00 111.358.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 30.000.000,00 11.840.000,00 11.840.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 5.855.000,00 5.855.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116 Laporan 116 Laporan 150.000.000,00 149.888.000,00 168.207.816,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 29 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur 100 % 100 % 384.080.000,00 388.258.800,00 388.258.800,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 36.538.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 134.080.000,00 138.258.800,00 138.258.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran 100 % 100 % 1.645.364.085,00 2.018.773.500,00 2.018.773.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 12 Laporan 250.000.000,00 250.000.000,00 260.000.000,00 - Penghematan Belanja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 204 Laporan 12 Laporan 1.395.364.085,00 1.768.773.500,00 1.809.723.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran 100 % 100 % 540.000.000,00 1.160.106.700,00 1.160.106.700,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 44 Unit 36 Unit 250.000.000,00 245.903.000,00 271.588.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3 Unit 250.000.000,00 874.203.700,00 624.517.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 8.741.573,00 8.741.573,00 8.741.573,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bula n 2 Orang/Bulan 8.741.573,00 8.741.573,00 8.741.573,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) 32 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan (%) 20 persen 20 persen 400.000.000,00 351.545.000,00 334.771.000,00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik 57 unit 57 unit 400.000.000,00 351.545.000,00 351.545.000,00 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 4 Laporan 4 Laporan 400.000.000,00 351.545.000,00 334.771.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 33 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) 100 persen 100 persen 10.370.750.615,00 8.869.129.215,00 12.984.203.615,00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase simpul pangan di desa yang aktif 91 % 91 % 1.086.545.400,00 950.425.400,00 950.425.400,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 12 Laporan 12 Laporan 71.744.000,00 56.094.000,00 24.653.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 34 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 100 Keluarga 980 Keluarga 67.500.000,00 67.500.000,00 348.570.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 12 laporan 35 laporan 90.000.000,00 140.000.000,00 809.404.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 6 Laporan 10 Laporan 441.301.400,00 428.101.400,00 345.098.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 10 Unit 10 Unit 121.000.000,00 121.000.000,00 426.420.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 12 Dokumen 12 Dokumen 170.000.000,00 74.800.000,00 32.360.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 35 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 125.000.000,00 62.930.000,00 25.279.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase penguatan cadangan pangan 25 % 25 % 7.352.977.915,00 6.508.464.715,00 6.508.464.715,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 80.000.000,00 76.760.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 369,2 Ton 512,797 Ton 7.272.977.915,00 6.428.464.715,00 10.051.270.715,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 0 Ton 0 Ton 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 36 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Cakupan Wilayah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan (%) 100 Persen 100 Persen 1.931.227.300,00 1.410.239.100,00 1.410.239.100,00 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 24.081.800,00 24.081.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 12 Laporan 12 Laporan 1.126.400.000,00 654.125.300,00 111.372.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 1 Laporan 1 Laporan 724.827.300,00 732.032.000,00 708.932.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase pelaksanaan penanganan desa rentan rawan pangan 100 persen 100 persen 650.000.000,00 674.650.000,00 445.481.650,00 37 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan 100 % 100 % 50.000.000,00 284.055.300,00 284.055.300,00 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 13 Dokumen 50.000.000,00 284.055.300,00 279.468.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase KK miskin yang tertangani 20 % 20 % 600.000.000,00 390.594.700,00 390.594.700,00 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 4 Dokumen 200.000.000,00 23.850.000,00 50.450.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 38 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 12 Laporan 1 Laporan 400.000.000,00 366.744.700,00 115.563.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 100 persen 100 persen 1.471.677.000,00 1.354.645.500,00 1.211.259.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelompok yang mendapatkan sertifikasi Prima dan Rekomendasi Registrasi PSAT dan Packing House (kumulatif) 31 rekomenda si 31 rekomendasi 1.471.677.000,00 1.354.645.500,00 1.354.645.500,00 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 83.107.500,00 21.772.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1.150.000.000,00 1.125.236.000,00 1.102.686.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 39 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 221.677.000,00 146.302.000,00 86.800.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.635.266.100,00 8.245.572.350,00 10.217.133.550,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.635.266.100,00 8.245.572.350,00 10.217.133.550,00 6 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase Capaian Produksi perikanan tangkap 100 Persen 100 Persen 175.000.000,00 237.720.000,00 237.720.000,00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase perairan umum yang ditebar ikan 11 % 11 % 175.000.000,00 237.720.000,00 237.720.000,00 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 40 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 1 Unit 1 Unit 175.000.000,00 237.720.000,00 237.720.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) 7 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase Capaian Produksi perikanan budidaya 100 persen 100 persen 6.783.856.000,00 6.456.366.000,00 8.506.684.500,00 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (kumulatif) 100 % 100 % 145.000.000,00 95.535.000,00 95.535.000,00 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 41 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan 20 Rekomend asi 20 Rekomendas i 145.000.000,00 95.535.000,00 72.911.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Cakupan bina kelompok perikanan 150 Kelompok 150 Kelompok 3.257.076.500,00 3.776.325.500,00 3.776.325.500,00 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 80 Kelompok 166 Kelompok 2.187.076.500,00 2.281.282.500,00 3.716.888.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 3 Kelompok 20 Kelompok 200.000.000,00 227.350.000,00 166.518.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 42 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 4 Kelompok 90 Kelompok 870.000.000,00 1.267.693.000,00 1.147.405.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan jumlah produksi ikan budidaya 17029 Ton 17029 Ton 3.381.779.500,00 2.584.505.500,00 2.584.505.500,00 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 126.327.000,00 126.327.000,00 131.727.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Unit 36 Unit 2.140.452.500,00 1.425.141.200,00 2.452.323.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 143.260.000,00 137.030.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 43 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 475.000.000,00 454.542.000,00 454.542.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 10 Unit 10 Unit 140.000.000,00 137.785.300,00 87.858.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan 150 Unit 150 Unit 350.000.000,00 297.450.000,00 139.479.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 8 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 107.135.000,00 129.018.700,00 44 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang dibina 13 Kelompok 13 Kelompok 100.000.000,00 107.135.000,00 107.135.000,00 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota 20 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 30.000.000,00 21.450.000,00 64.584.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha 30.000.000,00 20.590.000,00 15.430.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan 45 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk 14 Orang 14 Orang 40.000.000,00 65.095.000,00 49.004.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) 9 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase capaian produksi hasil olahan perikanan 100 Persen 100 Persen 1.576.410.100,00 1.444.351.350,00 1.343.710.350,00 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah NIB pengolahan hasil perikanan diterbitkan 5 NIB 5 NIB 75.000.000,00 57.840.000,00 57.840.000,00 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 57.840.000,00 82.330.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 46 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif) 25 Produk 25 Produk 185.000.000,00 161.793.200,00 161.793.200,00 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 20 Unit Usaha 20 Unit Usaha 185.000.000,00 161.793.200,00 81.855.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Produksi hasil olahan perikanan 21487 Ton 21487 Ton 1.316.410.100,00 1.224.718.150,00 1.224.718.150,00 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 47 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,5 Ton 1 Ton 584.893.000,00 626.730.750,00 610.036.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 5 Pelaku Usaha 23 Pelaku Usaha 731.517.100,00 597.987.400,00 569.487.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 36.434.273.192,00 35.730.816.659,9 2 41.166.939.208,00 48

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program- program pembangunan di daerah, jika dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun 2025 diperlukan perubahan, maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Perubahan RENJA tahun 2025 disusun melalui proses tahapan refocusing dan crosscutting dalam rangka memperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan direncanakan.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 112 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 1 2 K E P U T U S A N KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 100.3.3./090/Dispakan TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang Mempehatikan : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2025 maka perlu membentuk tim penyusun Rencana Kerja agar efektif, efisien dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jl. Raya Soreang Km.17 Telp / Fax (022) 5891695 Soreang 40911 3
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik 5 Indonesia Nomor 6323);
13. 14.Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. 15.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 6 M E M U T U S K A N Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Penyusun RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; KEDUA : Tim Penyusun RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku; KETIGA : Apabila ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Soreang pada tanggal : Januari 2024 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG Ir. INA DEWI KANIA, MP Pembina Tk. 1 NIP. 19690409 199403 2 007 7 LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung NOMOR : / / dispakan TANGGAL : TENTANG : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 Penanggungjawab Ketua : : Ir. Hj. INA DEWI KANIA, MP Akhmad Rifa’i S.Sos, MM Anggota : 1. Hj. Haslili Lindayani Lubis, SE., MM
19. 2.Leny Nurliani, S.Sos
20. 3.Syaeful Argandi, SP., MP
21. 4.Asep Sukandar, ST., M.Si 5. 6. Nurzanah, SPi., ME., MPP Gita Nadya Sani, SE Ditetapkan di : Soreang pada tanggal : Januari 2024 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG Ir. INA DEWI KANIA, MP Pembina Tk. 1 NIP. 19690409 199403 2 007 8 LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung NOMOR : / / dispakan TANGGAL : Januari 2024 TENTANG : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025
22. 1.PENANGGUNGJAWAB - Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun; - Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan; - Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
23. 2.KETUA - Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanan oleh tim penyusun; - Memeriksa dan mengoreksi hasil pekerjaan tim penyusun; - Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab; - Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
24. 3.ANGGOTA - Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun berjalan berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; - Melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan RENJA tahun 2025; - Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD PERUBAHAN 2024; - Merumuskan program kegiatan prioritas untuk RENJA tahun 2025 bersama dengan tim yang dipimpin oleh Ketua Tim dan dikoordinir oleh Perencana; - Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan. 9 KATA PENGANTAR Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2025 sejalan dengan penyusunan Rencana Strategis 2025-2029. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat perubahan target kinerja dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025. Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target kinerja yang telah ditentukan. Soreang, 28 Juni 2025 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG Ir. INA DEWI KANIA, MP Pembina Tk. 1 NIP. 19690409 199403 2 007 10 Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RENJA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah. Perubahan RENJA DISPAKAN tahun 2025 berpedoman pada RKPD-P tahun 2025, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Landasan Hukum Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
25. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 11 Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
26. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
27. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
28. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
29. 5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
30. 6.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;
31. 7.Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
32. 8.Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
33. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
34. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
35. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
36. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12
37. 13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
38. 14.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
39. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
40. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
41. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
42. 18.Permedagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
43. 19.Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. 20.Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
45. 21.Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 13
46. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
47. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 4 Tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
48. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016;
49. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
50. 26.Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;
51. 27.Peraturan Bupati Bandung Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026
52. 28.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan disusunnya Perubahan RENJA DISPAKAN Tahun 2025 sebagai berikut: a) Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; b) Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; 14 c) Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; d) Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang. Sistematika Penulisan Perubahan RENJA DISPAKAN Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 1.1. Latar Belakang Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja 1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah. 1.3. Maksud dan Tunjuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 15 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Tabel 2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pangan Tahun Anggaran 2024 Kode Reken ing Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan Keluaran (Output) Kinerja Keuangan % Target Realisasi Target Realisasi 2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 2.09 Pangan 28.197.104.078 27.056.393.832 97.95% 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan 20% 20% 268.833.400 268.001.226 99,69% 2.09.0 2.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik 52 66 268.833.400 268.001.226 99,69% 2.09.0 2.2.01. 06 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Jumlah lumbung pangan yang terfasilitasi 4 unit 8 unit 268.833.400 268.001.226 99,69% 2.09.0 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase ketersediaan pangan utama 100% AKE 99,0%; AKP 116,7 % 19.671.007.970 19.600.697.158 99,64% Persentase capaian angka kecukupan energi (AKE) 100% 99,0% 2.09.0 3.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase simpul pangan di desa yang aktif 81% 46% 770.822.400 768.925.158 99.75% 2.09.0 3.2.01. 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 12 Lap 12 Lap 59.004.000 58.992.800 99,98 % 2.09.0 3.2.01. 10 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan 5 unit 5 unit 245.277.400 244.203.000 99,56 % 17 Kode Reken ing Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan Keluaran (Output) Kinerja Keuangan % Target Realisasi Target Realisasi 2.09.0 3.2.01. 14 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 34 Lap 39 lap 466.541.000 465.729.358 99,83 % 2.09.0 3.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase penguatan cadangan pangan 25% 61,49% 17.724.375.280 17.657.934.550 99,63 % 2.09.0 3.2.02. 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 380 Ton 880 Ton 17.724.375.280 17.657.934.550 99,63 % Jumlah CPPD komoditas lain tersedia 60,06 Ton 189,2 Ton 2.09.0 3.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal (%) 1 Rasio beras 1,04 ; Rasio Sayur Buah 0,94 1.175.810.290 1.173.837.450 99,83% 2.09.0 3.2.04. 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 dok 1 dok 24.623.800 24.609.000 99,94% 2.09.0 3.2.04. 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 5 lap. 5 lap. 174.868.500 174.508.290 99,79 % 2.09.0 3.2.04. 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 5 lap. 5 lap. 976.317.990 974.720.160 99,84 % 2.09.0 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase desa rentan rawan pangan yang tertangani 20% 100% 542.803.600 541.735.310 99,80 % 2.09.0 4.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan 100% 100% 46.490.000 46.094.500 99,15 % 2.09.0 4.2.01. 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 dok. 1 dok. 46.490.000 46.094.500 99,15 % 2.09.0 4.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase KK miskin yang tertangani 20% 100% 496.313.600 495.640.810 99,86 % 2.09.0 4.2.02. 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah KK yang terintervensi 12.000 KK 12.396 KK 226.993.600 226.815.800 99,92% Jumlah Keluarga Beresiko stunting yang terintervensi 3.250 KRS 3.141 KRS 18 Kode Reken ing Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan Keluaran (Output) Kinerja Keuangan % Target Realisasi Target Realisasi Jumlah Rawan Pangan Transien tertangani - 786 KK Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 dok. 1 dok. 2.09.0 4.2.02. 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 5 lap 5 lap 269.320.000 268.825.010 99,82 % 2.09.0 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Tingkat keamanan pangan > 85% 98% 498.430.980 497.476.830 99.81 % 2.09.0 5.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelompok yang mendapatkan sertifikasi Prima dan Rekomendasi Registrasi PSAT dan Packing House (kumulatif) 31 kel. 7 unit. 498.430.980 497.476.830 99.81 % 2.09.0 5.2.01. 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 dok. 1 dok. 285.200.000 284.700.530 99.82 % 2.09.0 5.2.01. 09 Penguatan Kelembagaan Kemanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina 1 dok. 1 dok. 213.230.980 212.776.300 99.79 % Sumber : Dispakan Kab. Bandung, Tahun 2024 Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a.Berdasarkan hasil Analisis Situasi Konsumsi Pangan Kabupaten Bandung tahun 2024, diketahui bahwa konsumsi energi penduduk Kabupaten Bandung berkisar antara 1.957 - 2079 kkal/kapita/hari (93,2% - 99,0% AKE). Konsumsi energi tersebut tergolong normal (90-119%). Dilihat dari Angka Kecukupan Protein (AKP), diketahui rata-rata penduduk Kabupaten Bandung mengonsumsi protein 55,7 – 59,1 gram/kapita/hari (97,8 - 103,7 AKP). Artinya, konsumsi protein penduduk Kabupaten Bandung sesuai anjuran (57 gram/kapita/hari). Dibandingkan tahun 2023, capaian AKE dan AKP tahun 2024 meningkat, namun kelompok pangan yang jumlah konsumsinya berlebih dan yang kurang dari 19 standar ideal tetap/tidak berubah. Kelompok pangan yang dikonsumsi berlebih oleh mayoritas penduduk Kabupaten Bandung adalah padi-padian, minyak dan lemak. Penduduk Kabupaten Bandung rata- rata mengonsumsi padi-padian berlebih 7,3% dari anjuran. Namun dibandingkan tahun lalu, ada penurunan terhadap konsumsi beras. Sedangkan konsumsi kelompok pangan minyak dan lemak rata-rata berlebih 3,7% dari anjuran. Sementara itu, kelompok pangan yang konsumsinya masih dibawah standar ideal adalah umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah. Umbi-umbian, sebagai pangan sumber karbohidrat alternatif beras dan terigu nyatanya masih sedikit dikonsumsi penduduk. Konsumsinya baru 60,3% dari anjuran; angka konsumsi tersebut cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu. Kelompok pangan sumber protein hewani sudah hampir mendekati ideal sebesar 89,28% dari anjuran. Sebaliknya, kelompok pangan sumber protein nabati yakni kacang-kacangan baru dikonsumsi 71,42% dari anjuran. Protein hewani yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Kabupaten Bandung yaitu telur sebanyak 26.5 gr/kap/hari setara dengan (1/2 butir setara ½ porsi protein). Sedangkan untuk protein nabati yang paling banyak dikonsumsi yaitu tahu dan tempe sebanyak 21.5 gr/kap/hari. Sementara itu, konsumsi sayur dan buah walaupun belum memenuhi anjuran yakni rata-rata baru 73,49% - 82,70% meningkat sebesar 5,05% selama 6 tahun terakhir.
b.Dari aspek ketersediaan, produksi pangan mampu menyediakan energi sebesar 1.474 kkal/kapita/hari (61,4% AKE) dan protein sebesar 36,4 gram/kapita/hari (57,7% AKP). Kegiatan ekspor-impor pangan yang dilakukan Kabupaten Bandung diestimasikan lebih dominan impor dibandingkan ekspor. Sebanyak 20 jenis pangan diimpor dan komoditas yang paling besar jumlahnya adalah beras yaitu sebesar 668.117 ton. Sedangkan jenis pangan yang diekspor Kabupaten Bandung adalah singkong, ubi jalar, kentang, minyak kelapa, kacang tanah, dan sayur-sayuran. Secara keseluruhan, ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2024 tercatat dapat mencukupi kebutuhan penduduk dengan energi sebesar 2.375 kkal/kapita/hari (99,0 % AKE) dan protein 73,5 g/kapita/hari (116,7 % AKP). Skor PPH ketersediaan di Kabupaten Bandung tahun 2024 yaitu 89 dari skor ideal 100.
c.Untuk cadangan pangan, selain beras, tahun 2024 CPPD lainnya yang dikelola adalah ikan, daging ayam, minyak goreng dan daging sapi. Penyelenggaraan CPPD tersebut adalah salah satu upaya dalam memastikan ketersediaan dan 20 stabilisasi pasokan pangan dalam rangka pengendalian inflasi dan rawan gizi (stunting). Alokasi anggaran CPPD selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2024, Kabupaten Bandung kembali meraih penghargaan kategori terbaik pertama pengelolaan CPPD tingkat Provinsi Jawa Barat. Tabel 2.2. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 2022-2024 KOMODITAS 2022 2023 2024 Beras (Kg) 285.749 752.016 870.000 Beras Fortivit (Kg) 10.636 - 10.000 Daging Ayam (Kg) 7.612 - - Minyak Goreng (Liter) 46.364 36.360 185.181 Ikan (Kg) 18.401 10.201 4.000 Daging Sapi (Kg) - 13.500 - Anggaran (Rp) 6.650.376.800 13.502.636.700 17.158.183.800
d.DISPAKAN dalam upaya penurunan kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan dan gizi melakukan: - Pendistribusian CPPD, dengan sasaran penerima: 1) KPM rawan pangan kronis berjumlah 7.383; 2) KPM terdampak bencana/transien berjumlah 35.102; 3) KRS rawan gizi 7.786; 4) KPM terdampak inflasi 135.891. - Peningkatan kegiatan ekonomi melalui fasilitasi usaha budidaya ikan dan lumbung pangan di desa lokus potensi rentan rawan pangan. - Stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui Gerakan Pangan Mandiri (GPM) sebanyak 63 kali di seluruh kecamatan, 32 diantaranya dilaksanakan mandiri melalui pemberdayaan kios pangan.
e.Pada aspek pemanfaatan pangan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas konsumsi diantaranya: - Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui gerakan sadar konsumsi terutama ibu rumah tangga tentang arti penting pola konsumsi pangan B2SA bagi tubuh agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. 21 - Meningkatkan akses rumah tangga dan/atau perseorangan atas pangan B2SA secara fisik (pendapatan, stabilisasi harga) dan ekonomi (tersedianya pasar/toko pangan yang mudah dan dapat cepat dijangkau).
f.Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Bandung tahun 2024 berjalan sesuai dengan rencana. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan yaitu: - Pengawasan Pre Market, berupa rekomendasi PSAT PDUK, yaitu periizinan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengedarkan pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri dalam kemasan eceran. Jumlah nomor registrasi PSAT PDUK yang telah dikeluarkan dalam kurun waktu 4 tahun sebanyak 179, 54 nomor diantaranya sudah mendapatkan label hijau atau sudah memenuhi sanitasi higiene minimal level 3. - Pengawasan Post Market, atau pengawasan yang dilakukan terhadap produk setelah beredar di pasaran melalui rapid test kit pestisida dan uji laboratorium, dengan hasil terhadap 200 sampel uji, 97% memenuhi persyaratan terhadap batas maksimum residu pestisida. Adapun hasil uji lab terhadap 100 sampel uji, 100% memenuhi persyaratan terhadap batas maksimum residu pestisida dan logam berat (Pb). - Pengawasan label produk pangan segar di supermarket. - Sosialisasi dan promosi keamanan pangan yang berkesinambungan melibatkan instansi terkait.
g.Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam urusan pangan telah mendapatkan beberapa penghargaan pada tingkat nasional dan tingkat provinsi diantaranya:
1. 1.Dinas Terbaik Pelaksana Program GENIUS 2024 Kategori Kabupaten/Kota Tingkat Nasional oleh Badan Pangan Nasional
2. 2.Juara I Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Tingkat Provinsi oleh Provinsi Jawa Barat
3. 3.Juara I Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk Pengendalian Inflasi Tingkat Provinsi oleh Provinsi Jawa Barat 22
4. 4.Juara 3 Program Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Tingkat Provinsi oleh Provinsi Jawa Barat
5. 5.Sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan dengan Peringkat “BAIK” B. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan ini dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISPAKAN) dengan anggaran sebesar Rp.14.826.723.934,- dan terealisasi sebesar Rp.14.504.314.052,- atau 97.83% yang digunakan untuk melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 16 subkegiatan, dengan sasaran yaitu meningkatnya daya saing sektor perikanan, berikut rinciannya: Tabel 2.3 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keluaran (Output) Target Realisasi % K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Rp 14.826.723.934,00 Rp 14.504.314.052,00 97,83 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase peningkatan produksi ikan tangkap (Persentase) 3,00 Persen Rp 257.951.060,00 3,30 Persen Rp 256.405.300,00 99,40 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase perairan umum yang ditebar ikan (%) 11,00 Persen Rp 257.951.060,00 12,00 Persen Rp 256.405.300,00 99,40 3.25.03.2.01 .0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 1,00 Unit Rp 257.951.060,00 1,00 Unit Rp 256.405.300,00 99,40 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya (%) 2,76 Persen Rp 13.152.789.058,00 3,40 Persen Rp 12.835.115.857,00 97,58 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (kumulatif) (%) 100,00 Persen Rp 119.440.608,00 128,00 Persen Rp 117.426.450,00 98,31 23 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keluaran (Output) Target Realisasi % K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 3.25.04.2.01 .0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan 60,00 Rekomenda si Rp 119.440.608,00 77,00 Rekomend asi Rp 117.426.450,00 98,31 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Cakupan bina kelompok perikanan (Kelompok) 192,00 Kelompok Rp 2.881.318.000,00 231,00 Kelompok Rp 2.855.111.427,00 99,09 3.25.04.2.02 .0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 109,00 Kelompok Rp 2.675.930.000,00 164,00 Kelompok Rp 2.650.777.227,00 99,06 3.25.04.2.02 .0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 20,00 Kelompok Rp 71.395.000,00 34,00 Kelompok Rp 71.394.600,00 100,00 3.25.04.2.02 .0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 20,00 Kelompok Rp 36.116.000,00 20,00 Kelompok Rp 35.960.800,00 99,57 3.25.04.2.02 .0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 20,00 Kelompok Rp 97.877.000,00 20,00 Kelompok Rp 96.978.800,00 99,08 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan jumlah produksi ikan budidaya (Ton) 16.500,00 Ton Rp 10.152.030.450,00 17.201,00 Ton Rp 9.862.577.980,00 97,15 3.25.04.2.04 .0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2,00 Dokumen Rp 76.327.000,00 2,00 Dokumen Rp 75.836.500,00 99,36 3.25.04.2.04 .0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 84,00 Unit Rp 8.933.183.400,00 87,00 Unit Rp 8.662.215.090,00 96,97 3.25.04.2.04 .0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4,00 Unit Rp 957.550.000,00 4,00 Unit Rp 941.492.340,00 98,32 24 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keluaran (Output) Target Realisasi % K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 3.25.04.2.04 .0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1,00 Dokumen Rp 67.855.050,00 13,00 Dokumen Rp 67.845.500,00 99,99 3.25.04.2.04 .0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 10,00 Orang Rp 117.115.000,00 36,00 Orang Rp 115.188.550,00 98,36 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 100,00 Persen Rp 64.940.692,00 100,00 Persen Rp 64.494.100,00 99,31 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang dibina 13,00 POKMASW AS Rp 64.940.692,00 13,00 POKMAS WAS Rp 64.494.100,00 99,31 3.25.05.2.01 .0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 1,00 Dokumen Rp 64.940.692,00 1,00 Dokumen Rp 64.494.100,00 99,31 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan (%) 3,00 Persen Rp 1.351.043.124,00 3,00 Persen Rp 1.348.298.795,00 99,80 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah NIB pengolahan hasil perikanan diterbitkan (Buah) 5,00 Buah Rp 110.970.319,00 6,00 Buah Rp 110.115.865,00 99,23 3.25.06.2.01 .0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 2,00 Dokumen Rp 110.970.319,00 2,00 Dokumen Rp 110.115.865,00 99,23 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif) (Produk) 21,00 Produk Rp 20.383.575,00 34,00 Produk Rp 20.033.000,00 98,28 3.25.06.2.02 .0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan 20,00 Unit Usaha Rp 20.383.575,00 34,00 Unit Usaha Rp 20.033.000,00 98,28 25 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keluaran (Output) Target Realisasi % K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan (%) 21.274,00 Ton Rp 1.219.689.230,00 20.407,00 Ton Rp 1.218.149.930,00 99,87 3.25.06.2.03 .0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,40 Ton Rp 805.334.472,00 0,60 Ton Rp 804.235.900,00 99,86 3.25.06.2.03 .0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 33,00 Pelaku Usaha Rp 414.354.758,00 33,00 Pelaku Usaha Rp 413.914.030,00 99,89 Sumber : Dispakan Kab. Bandung, Tahun 2024 Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah sebagai berikut:
a.Capaian produksi benih ikan nila, mas, lele, dan ikan hias di UPTD BBI meningkat 1,4% dari 28.823.380 ekor pada tahun 2023 menjadi 29.209.360 ekor pada tahun
1. 2024.Produksi tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan seiring dengan rehabilitasi sarana prasarana pokok unit pembenihan ikan di UPTD pada tahun 2024 bersumber anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk rehabilitasi kolam ikan, saluran air dan pengadaan calon induk ikan nila, mas dan lele. Adapun capaian produksi benih ikan di masyarakat yang di tergetkan meningkat sebesar 3%, terrealisasi sebesar 4,50% yaitu 2.155,6 juta ekor pada tahun 2023 menjadi 2.252,6 juta ekor pada tahun 2024. Sedangkan produksi ikan konsumsi pada tahun 2024 meningkat sebesar 3,45% dari tahun 2023 yakni dari 16.627,49 ton menjadi 17.201,14 ton.
b.Capaian produksi benih dan ikan tersebut berbanding lurus dengan stimulant peningkatan kapasitas usaha perikanan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2023, total kelompok masyarakat yang mendapatkan hibah bantuan sarna produksi pembenihan dan pembesaran sebanyak 226 kelompok sedangkan tahun 2024 sebesar 231 kelompok. 26
c.Capaian produksi olahan ikan pada tahun 2024 sebesar 20.406 ton atau meningkat sebesar 3% dari tahun 2023 (19.812 ton). Permintaan terhadap produk olahan ikan cenderung meningkat akibat COVID 19 yang juga berdampak terhadap peningkatan kapasitas produksi olahan ikan.
d.Terfasilitasinya kegiatan pengendalian penyakit ikan dan lingkungan dan penebaran 97.175 ribu ekor benih ikan di perairan umum (restocking ikan) di 12 lokasi. Tabel 2.4 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi di Kabupaten BandungTahun 2020-2024 No Jenis Usaha Tahun 2020 (Ton) Tahun 2021 (Ton) Tahun 2022 (Ton) Tahun 2023 (ton) Tahun 2024 (ton) Pertum buhan (%) 1 Kolam Air Tenang 14.681,70 15.084,23 15.288,78 16.079 16.681 2 Sawah 510,12 554,69 607,58 548,49 520,35 3 Perairan Umum 237,81 249,20 256,70 264,45 273,18 Jumlah 15.429,63 15.888,12 16.153,06 16.891,94 17.474,53 3,45% Adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n- 2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang memuat seluruh urusan yaitu urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, urusan pangan dan urusan kelautan dan perikanan termuat dalam tabel TC-29 dibawah ini. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n- 2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang memuat seluruh urusan yaitu urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, urusan pangan dan urusan kelautan dan perikanan termuat dalam tabel TC-29 dibawah ini. 1 Tabel 2.5 TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1) Nilai SAKIP; 2) Nilai IKM 83.50; 84.82 82.85;84.66 83;84.67 82.90;83.57 94.91%;9 8.71% 83.25; 84.72 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Peoran Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 8 4 4 100% 4 1 13 65% 2 09 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah rapat/desk terkait perencanaan dan pelaporan 4 4 0 0 0% 0 0 4 100% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 8 4 4 100% 4 3 15 94% 2 09 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30 12 6 6 100% 6 1 19 63% 2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 30 12 6 6 100% 6 18 60% Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 30 12 6 6 100% 6 18 60% 2 09 01 2.01 08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 0 0 0 0% 1 1 1 50% 2 09 01 2.01 09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 182 0 0 0 0% 91 110 110 60% 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Peoran Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 213 24 41 43 105% 45 43 110 52% 2 09 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 2 1 1 100% 1 1 4 80% 2 09 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 60 24 12 12 100% 12 3 39 65% 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Persentase penunjang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Perangkat Daerah kerja aparatur 2 09 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan 4.00 1 1 100% 2 1 2 50% 2 09 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah rapat koordinasi bulanan 12 12 0 0 0% 0 0 12 100% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 48 12 12 12 100% 12 2 26 54% 2 09 01 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 48 12 12 12 100% 12 24 50% 2 09 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 90 0 0 0 0% 45 0 0 0% 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 2 1 1 100% 1 0 3 60% 2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 4 2 2 100% 2 0 6 60% 2 09 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 8 4 4 100% 2 0 12 60% 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 1 1 1 100% 1 0 2 40% 4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 4 2 2 100% 2 0 6 60% 2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 17000 6800 1 1 100% 1 0 6,801 40% 2 09 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 4 7 7 100% 2 0 11 110% 2 09 01 2.06 008 Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (oran) 10 4 7 7 100% 2 11 110% 2 09 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 0 0 0 0% 12 3 3 13% 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 580 232 219 219 100% 116 80 531 92% 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 09 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Peran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Peran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan #DIV/0! #DIV/0! 2 09 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Laapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan #DIV/0! #DIV/0! 2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 1 1 100% 1 1 3 2 09 01 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan #DIV/0! 0 #DIV/0! 2 09 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7.00 4 2 2 100% 1 0 6 86% 5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60.00 24 12 12 100% 12 3 39 65% 2 09 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki 20.00 #DIV/0! 0 0% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 . #DIV/0! 0 #VALUE! 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum kantor 12.00 12 12 12 100% 12 3 27 225% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 816.00 #DIV/0! 0% 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 09 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Peran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5.00 2 1 0 0% 0 0 2 40% 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 220.00 86 40 40 100% 44 11 137 62% 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 80.00 20 20 20 100% 20 9 49 61% 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5.00 2 3 3 100% 1 1 6 120% 6 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 2 09 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase pemenuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 09 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.00 2 2 100% 2 2 4 200% 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan 100% 40% 20% 20% 100% 20% 0% 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik 62.00 47 52 66 127% 57 0% 2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan/penyediaan infrastruktur cadangan pangan pemerintah kab/kota Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia () 15.00 #DIV/0! 0% 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur Jumlah lantai jemur yang tersedia 5.00 #DIV/0! 0% 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia Jumlah infratruktur pendukung kemandiarian pangan yang tersedia 15 #DIV/0! 0% 2 09 02 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (oran) 8 . #DIV/0! #VALUE! 2 09 02 2.01 0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 20 10 5 8 160% 4 0 18 90% 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase ketersediaan pangan utama 100% 100% 100% 89% 89% 100% 7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase simpul pangan di desa yang aktif 100% 72% 81% 46% 57% 91% 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah fasilitasi Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (oran) 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 2 09 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 60.00 24 12 12 100% 12 3 39 65% 2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 36.00 #DIV/0! 0 0% 2 09 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan () 50.00 #DIV/0! 0 0% 2 09 03 2.01 06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 75.00 30 0 0 0% 0 0 30 40% 2 09 03 2.01 0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (uarga) 200 uarga #DIV/0! #VALUE! 2 09 03 2.01 0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (oran) 24 . #DIV/0! #VALUE! 8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 2 09 03 2.01 0009 Pengembangan pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah oran pengembangan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (oran) 12 . #DIV/0! #VALUE! 2 09 03 2.01 07 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 200.00 0 0 0 0% 980 0 0 0% 2 09 03 2.01 08 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 24.00 0 0 0 0% 41 5 5 21% 2 09 03 2.01 09 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 12.00 0 0 0 0% 10 0 0 0% 2 09 03 2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 20.00 8 5 5 100% 13 0 13 65% 2 09 03 2.01 0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 24.00 24 34 39 115% 0 0 63 263% 2 09 03 2.01 0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan #DIV/0! #DIV/0! 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 2.00 #DIV/0! 0% 2 09 03 2.01 0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 24.00 0 0 0 0% 12 3 3 13% 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 2.00 0 0 0 0% 1 0 0 0% 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase penguatan cadangan pangan 107% 38% 25% 61.49% 246% 25% 2 09 03 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 60 . #DIV/0! #VALUE! 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) (oran) 2 09 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 5.00 1 0 0 0% 1 0 1 20% 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 369.20 369.2 135 880 652% 135 0 1,249 338% Jumlah CPPD komoditas lain tersedia () #DIV/0! 0 #DIV/0! 2 09 03 2.02 0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 0.00 0 0 0% 12 0 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Rasio konsumsi beras, sayuran dan terhadap total konsumsi ideal (%) 1.00 1 1 0.96 96% 1 Cakupan Wilayah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan (%) #DIV/0! #DIV/0! 2 09 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 5.00 2 1 1 100% 1 0 3 60% 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 84.00 40 5 5 100% 25 0 45 54% 2 09 03 2.04 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 15.00 6 5 5 100% 3 0 11 73% 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase desa rentan rawan pangan yang tertangani 100% 40% 20% 100% 500% 20% Persentase pelaksanaan penanganan desa rentan rawan pangan #DIV/0! 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan 100% 100% 100% 100 100% 100% 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 5.00 2 1 1 100% 1 0 3 60% 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase miskin yang tertangani 100% 40% 20% 100 20% 2 09 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (oran) 25 . #DIV/0! #VALUE! 2 09 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.00 1 1 1 100% 1 1 3 75% 2 09 04 2.02 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 25 10 5 5 100% 5 0 15 60% 2 09 04 2.02 0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi #DIV/0! #DIV/0! 2 09 04 2.02 0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota #DIV/0! #DIV/0! 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Tingkat keamanan pangan > 85% >85% 85% 98% 115% >85% Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Jumlah kelompok yang mendapatkan sertifikasi 155.00 62 31 7 23% 31 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Kabupaten/Kota Prima dan Rekomendasi Registrasi PSAT dan Packing House (kumulatif) 2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah /poktan yang dilatih 1400.00 #DIV/0! 0% Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina 4 . #DIV/0! #VALUE! 2 09 05 2.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (sertifikat) #DIV/0! #DIV/0! 2 09 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota #DIV/0! #DIV/0! 2 09 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PSAT yang diuji mutu dan keamanan pangan 62 sampel #DIV/0! #VALUE! Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 3.00 #DIV/0! 0% 2 09 05 2.01 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 2.00 #DIV/0! 0% Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 0 0 2 09 05 2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 2.00 1 1 1 100% 1 1 3 150% 2 09 05 2.01 0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi #DIV/0! 0 #DIV/0! 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) asal tumbuhan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (oran) 2 09 05 2.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah umen penguatan embagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 4.00 1 1 1 100% 1 0 2 50% 2 09 05 3.02 Pembinaan keamanan pangan bagi kecil dan mikro Jumlah kecil dan mikro terbina keamanan pangan #DIV/0! #DIV/0! 2 09 05 3.02 0001 Pembinaan keamanan pangan bagi kecil dan mikro Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi kecil dan mikro Yang Dilaksanakan 2 . #DIV/0! #VALUE! 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase peningkatan si ikan tangkap 15 6% 3% 3.30% 110% 3% Persentase Capaian Produksi perikanan tangkap #DIV/0! 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase perairan umum yang ditebar ikan 11 11% 11% 12% 109% 11% 3 25 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah lokasi penebaran ikan (restocking ikan) 50.00 10 12 12 100% 12 8 30 60% Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 4.00 1 1 1 100% 1 0 2 50% 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya 10.42% 4.15% 2.76% 3.40% 123% 2,76% 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Persentase Capaian Produksi perikanan budidaya #DIV/0! 3 25 04 2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase perikanan yang memiliki Nomor Izin Ber (kumulatif) 100% 100% 100% 128% 128% 100% 3 25 04 2.01 02 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Perizinan Ber Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan 100 40 60 77 128% 60 33 150 150% 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Cakupan bina kelompok perikanan 807.00 384 192 231 120% 192 3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 525 245 109 164 150% 130 18 427 81% 3 25 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 15 6 20 34 170% 3 2 42 280% 3 25 04 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah perikanan mendapat sosialisasi akses bantuan pembiayaan 90 30 - 0% Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan 40 20 20 20 100% 20 0 40 100% 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 3 25 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 20 8 20 20 100% 4 0 28 140% 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan jumlah produksi ikan budidaya 17521.00 16116 16500 17201 104% 16500 3 25 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 60 24 2 2 100% 1 0 26 43% 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 60 24 84 87 104% 12 6 117 195% 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah induk ikan unggul tersedia Induk lele 50 , induk mas 800 kg, induk nila 20 0 Jumlah produksi benih 32,558,120 30,637,684 0% 0 0% Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 2 4 4 100% 1 0 6 120% 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 4.00 2 13 13 100% 1 0 15 375% 3 25 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan 50.00 20 10 36 360% 10 0 56 112% 15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Pemantauan Pembudidayaan 3 25 04 2.04 07 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah umen Perencanaan, Dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat tersedia 0.00 #DIV/0! 0 #DIV/0! Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat () 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 3 25 04 2.04 11 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan 150.00 0 0 0 0% 150 0 0 0% 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dikan dalam Kabupaten/Kota Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang dibina 13.00 13 13 13 100% 13 8 3 25 05 2.01 2 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat dikan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dikan dalam Kabupaten/Kota 2.00 2 1 1 100% 0 0 0 0% 3 25 05 2.01 4 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya 40.00 0 0 0 0% 20 0 0 0% 16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) sesuai kewenangan kabupaten/kota 3 25 05 2.01 6 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 10.00 0 0 0 0% 5 0 0 0% 3 25 05 2.01 9 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk 14.00 0 0 0 0% 14 0 0 0% 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase peningkatan si hasil olahan perikanan 15% 6% 3% 3% 100% 3% Persentase capaian si hasil olahan perikanan 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil Jumlah pengolahan hasil perikanan diterbitkan 25.00 10 5 6 120% 5 3 25 06 2.01 1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan resiko 5.00 2 2 2 100% 1 0 4 80% 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif) 30.00 18 21 34 162% 21 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah yang dilatih Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dan diversifikasi nilai tambah pengolahan ikan 100 20 34 0% 0 0 34 34% Jumlah Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap 100 40 20 4 20% 20 3 47 47% 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Maret 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Penerapan Persyaratan Perizinan Ber pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Produksi hasil olahan perikanan 21702 21064 21,274.0 20,407.0 96% 21,274.0 0% 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kampanye/promosi/kampany e perikanan 60 0 0 0% Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 40 0.5 0.6 120% 0.5 1 2 4% 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitasi yang diberikan bagi pengolahan ikan 1 1 0 0 0% 1 1 100% Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 112 28 28 33 118% 28 23 84 75% 1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dalam upaya mewujudkan kondisi ketahanan pangan, pertumbuhan permintaan pangan tidak boleh lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta perkembangan selera. Dinamika sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan di Kabupaten Bandung meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu dan keragamannya. Sementara itu, kapasitas produksi pangan di Kabupaten Bandung, dimana sektor perikanan termasuk didalamnya sebagai salah satu sumber pangan protein hewani, terkendala oleh adanya kompetisi pemanfaatan dan penurunan kualitas sumberdaya alam. Selain itu, pada tingkat rumah tangga, persoalan yang menonjol adalah rendahnya daya beli masyarakat yang miskin secara ekonomi, ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan. Apabila persoalan ini tidak dapat diatasi, maka dapat dipastikan akan mempengaruhi ketahanan pangan Kabupaten Bandung dan tidak mungkin Kabupaten Bandung akan kehilangan potensi dari sebagian sumberdaya manusianya karena kualitasnya menurun. Mengingat kondisi rawan pangan bisa saja terjadi terutama di pedesaan, dimana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, maka strategi perwujudan ketahanan pangan yang dapat dilaksanakan adalah: (a) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan; dan (b) menggerakkan tanggung jawab seluruh komponen pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat/swasta) untuk melaksanakan kewajiban dalam memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan kemiskinan rawan pangan. Bentuk pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku lembaga teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk Urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan difokuskan pada upaya: (1) Penanganan daerah rawan pangan; (2) Pengelolaan cadangan pangan; (3) Penguatan lembaga distribusi pangan;
(4)Pengembangan diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan; (5) Peningkatan produktivitas serta partisipasi masyarakat terhadap urusan budidaya perikanan; (6) Peningkatan dayasaing produk perikanan; serta (7) Kajian dan analisis kebijakan pangan. Program kinerja tersebut tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tabel TC-30. 2 NO Indikator Standar IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Nilai AKIP 82.35 82.50 83.00 83,25 82.70 82.85 83.00 83,25 2 Nilai IKM 84.57 84.62 84.67 84,72 81.12 84.66 84.67 84,72 3 Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya 2.06 2.09 2.76 2,83 2.13% 3.00 2.76 2,83 4 Persentase peningkatan produksi tangkap 3% 3% 3% 3% 3,09% 3.02% 3% 3% 5 Persentase peningkatan produksi ikan olahan 3% 3% 3% 3% 3,18% 3.00% 3% 3% 6 Persentase penguatan cadangan pangan 8% 30% 25% 25% 21% 52.55% 25% 25% 7 Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal 1.00 1.00 1.00 1.00 beras 1.05; sayur dan buah 0.73 Beras 1,09 Sayur buah 0,74 1.00 1.00 8 Tingkat keamanan pangan segar yang diuji > 85% > 85% > 85% > 85% 86,20% 85,09% > 85% > 85% Tabel 2.6 TC-30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 3 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat disubstitusi dengan bahan lain. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku lembaga teknis daerah dengan tugas, pokok dan fungsi: “perumusan kebijakan, pelayanan umum, pembinaan dan penyelenggaran pembangunan ketahanan pangan dan Perikanan” harus dapat menjawab tantangan tersebut di atas. Berikut adalah beberapa isu global dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. ➢ Alih fungsi lahan; ➢ Pemulihan ekonomi pasca COVID 19; ➢ Sistem teknologi informasi; internet of things ➢ Pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman; ➢ Masih rendahya daya saing produk perikanan sehingga masih belum memberikan nilai tambah untuk pelaku usaha. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas fungsi Dinas pada tahun 2024 serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu: Tabel 2.7 Permasalahan dan Solusi Tahun Anggaraan 2024 No Permasalahan Solusi 1 Isu stunting juga kenaikan harga bahan pokok strategis berpengaruh bagi ketahanan pangan di Kabupaten Bandung terutama aspek ketersediaan dan pemanfaatan pangan. Penguatan cadangan pangan pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi dan penanganan rawan pangan dan gizi 2 Rendahnya dayasaing sektor perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Membangun sektor perikanan melalui penumbuhan wirausaha baru, penataan sentra/kampung perikanan, pengembangan pasar, dan optimalisasi fungsi UPTD BBI. 4 2.4 Review Terhadap RKPD Dalam proses penyusunan Perubahan Renja tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memperhatikan program prioritas yang telah tertuang dalam Perubahan RKPD sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan dan tahun yang akan datang guna terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan. Perubahan RKPD tahun 2025 merupakan pedoman untuk penyusunan Perubahan RENJA PD. Review terhadap Perubahan RKPD berkaitan dengan Indikator Sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 yang dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyelarasan antara kebijakan top down dan bottom up. Review terhadap RKPD ini tergambar pada tabel TC-31 dibawah ini. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, PD akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Menu Musrenbang untuk program kegiatan tahun 2025 antara lain:

1.Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan
2.Pengembangan Budidaya Ikan Nila
3.Pengembangan Budidaya Ikan Mas
4.Pengembangan Budidaya Ikan Lele
5.Pengembangan Budidaya Ikan Hias
6.Pengembangan Pembenihan Ikan Lele
7.Pengembangan Pembenihan Ikan Nila
8.Pengembangan Pembenihan Ikan Mas
9.Stimulan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pemindangan Ikan
10.Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan Abon, Nugget, Bakso, Siomay, Otak-otak Ikan
11.Stimulan Sarana Prasarana Ketersediaan Ikan (Bumdes) 5 Untuk selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menanggapi usulan masyarakat tersebut dan telah mengakomodir sepanjang sesuai dengan TUPOKSI Dinas. 6 Secara umum, kebijakan nasional dalam mendukung ketahanan pangan tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan selain itu pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan. Untuk itu dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak terlepas dengan kebijakan umum pembangunan pertanian dalam mendukung penyediaan pangan terutama dari produksi domestik dan masih melanjutkan program terobosan 5 Cara Bertindak (CB), yaitu CB2: Diversifikasi Pangan Lokal dan CB3: Penguatan Cadangan dan Sistem Logistik Pangan. Selain juga tetap fokus pada pengentasan daerah rentan rawan pangan dan stunting serta peningkatan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Kedepan Indonesia akan terus berupaya mempertahankan dan memperbaiki kondisi ketahanan pangan nasional, sejalan dengan amanat Presiden RI untuk menjaga pangan di masa pandemi Covid_19 dan semangat Menteri Pertanian untuk memastikan pangan tersedia dan aman untuk dikonsumsi seluruh penduduk Indonesia. Arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu mengacu pada Misi Keempat, “Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil” melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan melalui strategi: 1) menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat, 2) mengembangkan inovasi untuk peningkatan 7 produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian serta kelautan dan perikanan, 3) meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata. Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut diharapkan memperhatikan beberapa azas, yaitu: - Mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumberdaya spesifik yang dimilikinya; - Menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti menselaraskan kebijakan ketahanan pangan daerah dengan kebijakan ketahanan pangan nasional. - Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah. - Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan. Dengan memperhatikan beberapa azas kebijakan ketahanan pangan tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya ialah: - Pemerintah daerah perlu menyadari akan pentingnya memperhatikan masalah ketahanan pangan di wilayahnya. - Perlunya apresiasi tentang biaya, manfaat, dan dampak terhadap pembangunan wilayah. - Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan strategi untuk menangani masalah ketahanan pangan di daerah. - Perlu dikembangkan suatu wahana untuk saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam menangani masalah ketahanan pangan. Sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Terpilih Tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Adapun misi-misi yang dibuat sebagai turunan dari visi yang ada ialah sebagai berikut:
1.Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak 8
2.Misi Kedua : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan
3.Misi Ketiga : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel
4.Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi
5.Misi Kelima : Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Dimana Misi yang sejalan dan harus didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan dan TUPOKSI-nya ialah misi nomor 2 dengan tujuan untuk meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan pembudi daya perikanan. 3.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merujuk pada arah dan kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025- 2029. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 Visi Misi Tujuan (Renstra) Sasaran (Rensta) Indikator Sasaran Target Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan pembudi daya perikanan Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan Daerah Skor PPH Konsumsi 86,9 Meningkatnya produksi akuakultur Nilai Tukar Usaha Pertanian (Sektor Perikanan) 100 9 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja organisasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan bidang pangan, kelautan dan perikanan Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Nilai SAKIP; Nilai IKM Meningkatkan kualitas perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Meningkatkan Layanan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Meningkatkan kualitas laporan kinerja perangkat daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan Layanan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Meningkatkan Layanan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Meningkatkan Layanan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/ Semesteran SKPD Meningkatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya penyelenggaraan kepegawaian perangkat daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penunjang kerja aparatur Meningkatkan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Meningkatkan Layanan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum perangkat daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran Meningkatkan Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan Meningkatkan Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Meningkatkan Layanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Meningkatkan Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Meningkatkan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Meningkatkan Layanan Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan Meningkatkan Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Meningkatkan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya penyelenggaraan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Meningkatkan Layanan Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Meningkatkan Layanan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Meningkatkan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan operasional perkantoran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran 12 Meningkatkan Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Meningkatkan Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Meningkatkan Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Meningkatkan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran Meningkatkan Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Meningkatkan Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Meningkatkan Layanan Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 2 Penguatan akses pangan Meningkatnya Infrastruktur Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase Desa Rentan Rawan Pangan Yang Memiliki Lumbung Pangan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana Lumbung Pangan Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia (unit) Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatnya Angka Kecukupan Energi (AKE) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Presentase Capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) Penguatan distribusi pangan Meningkatnya kelembagaan distribusi pangan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase simpul pangan di desa yang aktif Meningkatkan Layanan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (laporan) 14 Meningkatkan Layanan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (dokumen) Meningkatkan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangka n (unit) Meningkatkan layanan fasilitas Toko Tani Indonesia Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangka n (unit) Meningkatkan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Meningkatnya ketersediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase penguatan cadangan pangan Meningkatkan Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Ko ta (laporan) Ketersediaan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (dokumen) Meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta (ton) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Terfasilitasinya kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Cakupan Wilayah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekarag aman Konsumsi Pangan 15 Meningkatkan layanan data Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen) Meningkatkan Layanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaa n Kelompok Masyarakat dalam Penganekara gaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Kelompok) Meningkatkan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (laporan) Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Pelaksana an Penangan an Desa Rentan Rawan Pangan Ketersediaan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Terfasilitasinya penyusunan FSVA dan SKPG Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan Meningkatkan Layanan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (dokumen) Meningkatkan Kualitas Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Terfasilitasinya kegiatan penanganan daerah rentan rawan pangan transien dan kronis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase KK miskin yang tertangani 16 Meningkatkan Layanan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Ko ta (laporan) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta (dokumen) Meningkatkan Kualitas Keamanan dan Mutu Pangan Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Presentase Pelaksana n Pengawas an Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota Meningkatkan Layanan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Produk PSAT yang teruji Mutu dan Keamanan Pangannya (Kumulatif) Meningkatkan Layanan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kinerja Lembaga Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) 17 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (Paket) 3 Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan Meningkatnya pemanfaataan sumberdaya ikan diperairan umum yang direvitalisasi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap Meningkatkan Kualitas perairan umum yang ditebar ikan Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan perairan umum Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase perairan umum yang ditebar ikan Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit) Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya Kapasitas Produksi di Wilayah Potensi Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya Meningkatkan layanan pemenuhan persyaratan NIB Meningkatnya pelaku usaha perikanan yang memiliki NIB Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (kumulatif) 18 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Terlayaninya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidaya an Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Meningkatkan Layanan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Meningkatnya cakupan bina perikanan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Cakupan bina kelompok perikanan Meningkatkan Kualitas Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembang an Kapasitas (kelompok) Meningkatkan Layanan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembang an Kelembagaan (kelompok) 19 Meningkatkan Layanan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (kelompok) Meningkatkan Layanan Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampinga n, Kemudahana n Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggar aan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah produksi ikan budidaya Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta (dokumen) Meningkatkan Ketersediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta (unit) Meningkatkan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta (unit) 20 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen) Meningkatnya Kualitas Pembudidayaan Ikan di Darat Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya an (orang) Meningkatkan Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Persentase Pengawas an Sumberda ya Kelautan dan Perikanan Meningkatkan Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitasi Kegiatan kelompok masyarakat pengawas yang dibina Meningkatkan pengawasan usaha perikanan Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya an Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Ko ta (dokumen) 21 Meningkatkan Ketersediaan Produksi Hasil Olahanan Perikanan Meningkatnya Ketersediaan Hasil Olahan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Capaian Produksi Hasil Olahanan Perikanan Meningkatkan layanan pemenuhan persyaratan NIB Meningkatnya tanda daftar usaha hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil Jumlah NIB pengolahan hasil perikanan diterbitkan Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan resiko (dokumen) Meningkatkan Kualitas Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Meningkatnya jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif) Meningkatkan Kualitas Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha) 22 Meningkatkan Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya penyediaan dan penyaluran hasil olahan perikanan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Produksi hasil olahan perikanan Meningkatkan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta (ton) Meningkatkan Kualitas Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yang Terfasilitasi (pelaku usaha) 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025 Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Bupati Bandung Nomor 000.8/048/959 C /BAPPERIDA tanggal 25 Maret 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Menyusun Perubahan RENJA tahun 2025 berdasarkan RKPD-P tahun
2025.Pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp41.166.939.208,00 atau bertambah sebesar 15,21% dari pagu murni. Rumusan perubahan alokasi anggaran pada tahun 2025 anatar lain berdasarkan:
1.Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 adalah instruksi presiden tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 23 Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TahunAnggaran 2025;
2.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA 2025;
3.Berita Acara Penyepakatan Penyesuaian Anggaran - RKPD Perubahan Tahun 2025. 24 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN ttd INA DEWI KANIA BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…