DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 113 Tahun 2025

Nomor: 113
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 113 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 34);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum pada Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Di tahun 2024, DPMPTSP Kabupaten Bandung melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Rencana Kerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2025 merupakan penjabaran dari arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, dengan fokus pada penguatan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi nasional ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif melalui percepatan layanan perizinan berbasis digital, promosi investasi terintegrasi, serta peningkatan efektivitas fasilitasi dan pengawasan investasi. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM menetapkan target realisasi investasi pada tahun 2025 sebesar Rp1.868,2 triliun hingga Rp1.905,6 triliun, atau meningkat sekitar 11% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.714,2 triliun. Hingga triwulan I tahun 2025, realisasi investasi nasional tercatat sebesar Rp465,2 triliun atau 24,4% dari target tahunan, menunjukkan pertumbuhan sebesar 15,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tahunan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025–2029. Penyusunan ini mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, serta mengintegrasikan kebijakan nasional, khususnya dari Kementerian Investasi/BKPM.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu, Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya. salinan sesuai dengan aslinya
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 113 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 113 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 1 1 i KATA PENGANTAR Bismillah, Alhamdullah Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan perkenan-Nya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai upaya optimalisasi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dan juga upaya dalam penyerapan anggaran yang tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan ideal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung. Dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat ini tentu saja masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, untuk itu sumbang saran untuk kesempurnaannya sangat kami harapkan. Soreang, Juni 2025 KEPALA DINAS PENANANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG H. BEN INDRA AGUSTA, ST., MM Pembina Tingkat I NIP. 19690828 199703 1 006 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................i DAFTAR ISI ................................................................................. ii DAFTAR TABEL ...........................................................................iv DAFTAR GAMBAR ........................................................................ v BAB I PENDAHULUAN...................................................................1 1.1 Latar Belakang ..........................................................................1 1.2 Landasan Hukum .....................................................................3 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................7 1.4 Sistematika Penulisan ..............................................................8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025 ...............................................................................10 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ...........................................................................10 2.1.1 Capaian Kinerja ........................................................... 10 2.1.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan ........................................... 32 2.1.3 Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra .................................................................................. 33 2.1.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan ............. 34 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung ..................35 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung .........................................................................36 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ....................................37 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....53 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...........55 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...............................55 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja .....................................57 iii 3.3. Program dan Kegiatan ............................................................59 3.4. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan .................64 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ..............................73 BAB V PENUTUP .........................................................................85 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja ..........85 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Renja ......................................86 5.3 Rencana Tindak Lanjut ..................................................................... 87 iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 ............ 11 Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja ......................................................................... 16 Tabel 2.3 Rincian Anggaran DPMPTSP Tahun 2024.................... 27 Tabel 2.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............... 31 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP ...................... 58 Tabel 3.2..................................................................................... 60 Tabel 3.3 (TC.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.................................................................... 65 Tabel 4.1 Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja DPMPTSP Tahun 2025 ............................................................................................ 75 v DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Tren Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan ..................................................................................... 12 Gambar 2.2 Tren Capaian Nilai Realisasi Investasi ..................... 13 Gambar 2.3 Tren Capaian Nilai AKIP DPMPTSP .......................... 14 Gambar 2.4 Tren Capaian Persentase BMD dalam Kondisi Baik . 15 1 Renja DPMPTSP memuat informasi mengenai program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, serta pendanaan, yang disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 dan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Penyusunannya juga memperhatikan Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Bandung, yang menetapkan kedudukan DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bandung. Seiring dengan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, serta dalam rangka optimalisasi dan efisiensi capaian kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2025, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Penyusunan dokumen perubahan ini berpedoman pada Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 untuk memastikan kesesuaian antara rencana tahunan dengan arah pembangunan jangka menengah. Selain itu, penyusunan juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja hingga Triwulan I Tahun 2025 sebagai dasar untuk merumuskan kegiatan alternatif 2 dan/atau kegiatan baru dalam rangka percepatan pencapaian sasaran strategis. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1.Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2.Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3.Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4.Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar di bawah ini. Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD Kabupaten Rancangan Renja-SKPD Penyesuaia n Rancangan Renja-SKPD PerKDH RKPD Kab./Kota Penyempurnaan Rancangan Renja Musrenbang kecamatan Renja SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD Penyesuaia n Rancangan Renja-SKPD Rancanga n Renja SKPD Musrenban g Desa 3 Dengan demikian, Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 merupakan dokumen yang tidak hanya menjabarkan arah pembangunan lima tahunan, tetapi juga menunjukkan integrasi dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, serta keselarasan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025 berlandaskan pada dasar hukum dan peraturan berikut:
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 5 Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) ;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 6 Bandung tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) ;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9) ;
19.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 6);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 1) ;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9) ;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 11);
23.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82);
24.Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 98);
25.Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 92); 7
26.Surat Edaran Bupati Bandung Nomor : 000.8./038/3692/BAPPERIDA tanggal 20 Desember 2024 tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bandung; b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung; c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dalam memprogramkan kegiatan Tahunan; d) Penyesuaian Pendanaan Program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang efektif, efisien dan tepat guna. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bandung; 2) Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bandung; 8 3) Mengarahkan pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bandung pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu satu Tahun ke depan. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung disusun dengan sistematika berikut: 1.1 Latar Belakang Memuat pengertian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Visi, Misi Perangkat Daerah sesuai Renstra serta proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK baru, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD; 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Berisi Program dan Kegiatan Tahun 2024 serta Permasalahan dan Upaya Penanganan, meliputi : 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah; 3.3 Program dan Kegiatan. 10 20.190.909.530,- (setelah perubahan). Hingga Bulan Desember tahun 2024, anggaran yang direncanakan tersebut, terealisasi sebesar Rp. 18.760.110.540, atau sebesar 92,91%. 2.1.1 Capaian Kinerja Sesuai dengan rencana kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2021-2026 telah ditetapkan indikator sasaran yang harus dicapai. Indikator yang ditetapkan sejalan dengan arah kebijakan Kabupaten Bandung yang mengacu pada Misi ke-1 Bupati, yaitu “Membangkitkan Daya Saing Daerah”. Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024, ditetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 4 indikator sasaran yang selaras dengan misi tersebut dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 11 tahun berjalan, diantaranya sebagai berikut.
1.Sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan
2.Sasaran kedua Meningkatnya Realisasi Investasi Indikator: Nilai Realisasi Investasi
3.Sasaran ketiga Meningkatkan efektifitas tata kelola Perangkat Daerah DPMPTSP Indikator: Nilai AKIP DPMPTSP dan Persentase BMD dalam Kondisi baik Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung tahun 2024 dibandingkan dengan target yang tercantum pada perubahan perjanjian kinerja tahun 2024, yaitu sebagai berikut: Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 2024 Realisasi 2024 % Capaian 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan Poin 84,65 84,82 100,20 2 Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Nilai Realisasi Investasi Triliyun Rupiah 30,84 30,99 100,52 3 Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Perangkat Daerah DPMPTSP Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Poin 81,60 81,60 100,00 Persentase BMD dalam Kondisi Baik Persen 96,50 98,88 102,47 Rata-rata Capaian 100,80 12 1) Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan dengan Indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan (IKM) pada tahun 2024 target yang telah ditetapkan untuk Indeks Kepuasan masyarakat yaitu nilai 84,65 Poin dengan predikat mutu pelayanan Baik. Realisasi Nilai IKM pada tahun 2024 84,82 (Kategori Mutu Baik). Berdasarkan hasil capaian kinerja nilai IKM predikat mutu pelayanan Baik artinya realisasi dari target yang telah ditetapkan tercapai dengan persentase capaian sebesar 100,20%. Gambar 2.1 Tren Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan Berdasarkan Gambar 2.3, dapat dilihat bahwa capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan selama periode tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2017, nilai IKM tercatat sebesar 82,77 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai nilai tertinggi sebesar 84,82 pada tahun 2024. Selama delapan tahun terakhir, seluruh capaian nilai IKM berada dalam rentang kategori Baik (B) berdasarkan konversi nilai IKM ke dalam mutu pelayanan, yang berada pada interval 76,61–88,30 2) Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi dengan indikator Nilai Realisasi Investasi. Nilai Realisasi Investasi pada tahun 2024 sebesar 82,75 84,18 84,31 84,10 84,52 84,60 84,82 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tren IKM Bidang Perizinan 13 Rp30.999.849.178.398,-. dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp30.840.000.000.000,- artinya realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 artinya target kinerja pada tahun 2024 telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,52%. Adapun beberapa Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah :

a.Ketaatan Pelaku usaha dalam melaporkan LKPM online meningkat;
b.Percepatan mekanisme perizinan melalui sistem aplikasi Perizinan online (SAMIRINDU-PASTI BEDAS);
c.Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
d.Iklim Investasi di kabupaten Bandung yang semakin kondusif. Gambar 2.2 Tren Capaian Nilai Realisasi Investasi Gambar 2.2 menunjukkan tren capaian nilai realisasi investasi di Kabupaten Bandung dari tahun 2017 hingga
1. 2024.Secara umum, tren nilai investasi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai realisasi tertinggi tercatat 10,77 T 11,08 T 23,34 T 26,30 T 29,00 T 29,47 T 30,35 T 30,99 T 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tren Nilai Realisasi Investasi 14 pada tahun 2024 sebesar Rp30.999.849.178.398,00. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendorong iklim investasi yang kondusif serta memperkuat peran strategis sektor investasi dalam pembangunan daerah. 3) Sasaran Ketiga Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Perangkat Daerah DPMPTSP dengan dua indikator. Indikator pertama yaitu Nilai AKIP DPMPTSP dan indikator kedua yaitu Persentase BMD dalam Kondisi baik. Pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), target Nilai AKIP tahun 2024 yang telah ditetapkan adalah 81,60 Poin sedangkan capaian tahun 2024 adalah 81,60. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100%. Sedangkan Pada indikator kedua Persentase BMD dalam Kondisi baik target yang telah ditetapkan adalah 96,50% BMD dalam Kondisi Baik. Realisasi kinerja sebesar 98,88% BMD dalam Kondisi Baik. Capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan yaitu 102,47% dari target yang telah ditetapkan. Gambar 2.3 Tren Capaian Nilai AKIP DPMPTSP Berdasarkan Gambar 2.3, terlihat bahwa tren nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Bandung dalam tujuh tahun terakhir (2018–2024) menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan. Nilai AKIP berada pada angka 65,59 poin pada tahun 2018, lalu terus mengalami peningkatan hingga mencapai 81,60 poin (kategori A) pada tahun 2024. Secara 65,59 72,5 76,26 80,21 80,95 81,3 81,6 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tren Nilai AKIP DPMPTSP 15 keseluruhan, tren nilai AKIP ini menunjukkan bahwa DPMPTSP secara konsisten melakukan perbaikan dan penguatan tata kelola kinerja, hingga mampu mencapai kategori “Sangat Baik” dalam evaluasi tahun 2024. Gambar 2.4 Tren Capaian Persentase BMD dalam Kondisi Baik Gambar 2.4 menggambarkan tren capaian persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik selama periode 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, persentase BMD dalam kondisi baik berada pada angka yang sangat tinggi, yaitu 99,94%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2019 hingga 2020, dengan persentase menurun masing-masing menjadi 94,69% dan 92,36%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh faktor usia aset, kurang optimalnya pemeliharaan, atau penambahan aset baru yang belum melalui proses pemeliharaan secara menyeluruh. Namun demikian, tren mulai menunjukkan perbaikan sejak tahun 2021, di mana persentase meningkat menjadi 92,73%, kemudian naik cukup signifikan menjadi 95,84% pada 2022. Pemulihan kondisi BMD berlanjut hingga tahun 2023 dan 2024, dengan capaian persentase masing-masing sebesar 98,83% dan 98,8%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah, yang mencerminkan komitmen DPMPTSP Kabupaten Bandung dalam menjaga kualitas dan 99,94 94,69 92,36 92,73 95,84 98,83 98,80 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tren Persentase BMD dalam Kondisi Baik 16 keberlanjutan penggunaan aset milik daerah. Berdasarkan gambaran capaian kinerja indikator yang disajikan, dapat disimpulkan capaian rata-rata kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebesar 100,80% dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Diharapkan DPMPTSP Kabupaten Bandung dapat mempertahankan kinerja baik yang sudah berjalan serta menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Ketercapaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama (IKU) didukung oleh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bandung. Terdapat 6 program, 13 kegiatan, dan 40 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang menunjang langsung terhadap pencapaian kinerja. Adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut: Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja No Indikator kinerja Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan
2. 1.Peningkatan Nilai Realisasi Investasi
3. 1.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yangmenjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Kota • Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
4. 2.Program Promosi Penanaman Modal • Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota
5. 3.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 17 2. Indeks Kepuasan MasyarakatBidang Perizinan (IKM)
6. 1.Program Pelayanan Penanaman Modal • Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
7. 2.Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal • Pengelolaan Data dan InformasiPerizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat DaerahKabupaten/Kota 3. Nilai Akuntabilitas KinerjaPemerintah
8. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Persentase BMD dalam kondisi baik
9. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Capaian kinerja untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dievaluasi berdasarkan outcome dari masing-masing program sampai output dari masing-masing kegiatan dan subkegiatan. Evaluasi ini mengacu pada formulir evaluasi sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Adapun capaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut: 18 Tabel 2.1 (TC. 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP dan Pencapaian Rencana Strategis DPMPTSP s.d Tahun 2021 – 2026 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) URUSAN PENANAMAN MODAL Bidang Urusan 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1.Nilai SAKIP
2.Perentase BMD dalam Kondisi Baik
1.80,70 Poin
2.94%
1.81,30 Poin
2.98,83%
1.81,60 Poin
2.96,50%
1.81,60 Point
2.98,88%
1.100% 2. 102,47%
1.81,70 Poin
2.97%
1.81,70 Poin
2.97%
1.81,60 Point
2.98,88%
1.101,12%
2.105,19% 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi 65 Dokumen 26 Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen 7 Dokumen 46 Dokumen 70,77% 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 6 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% 9 Dokumen 4 Dokumen 13 Dokumen 86,67% 2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 200,00% - - 5 Dokumen 100,00% 2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% - - 5 Dokumen 50,00% 2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% - - 3 Dokumen 60,00% 2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 10 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% - - 5 Dokumen 50,00% 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 5 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 3 Laporan 3 Laporan 6 Laporan 120,00% 19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% - - 3 Laporan 60,00% 2.18.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - - - - - 1 Dokumen - - #DIV/0! 2.18.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah - - - - - 1 Data 1 Data 1 Data #DIV/0! 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100,00% 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 275 Orang/Bulan 103 Orang/Bulan 55 Orang/Bulan 47 Orang/Bulan 85,45% 48 Orang/Bulan 45 Orang/Bulan 195 Orang/Bulan 70,91% 2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50 Dokumen 11 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 100,00% 1 Dokumen - 21 Dokumen 42,00% 2.18.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% - - 5 Dokumen 50,00% 2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100,00% 2 Laporan 1 Laporan 7 Laporan 70,00% 2.18.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Anggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tang- gapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% - - 3 Dokumen 60,00% 2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100,00% - - 6 Laporan 60,00% 20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.18.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen - 3 Dokumen 60,00% 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi BMD yang Terkelola dengan Baik 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100,00% 2.18.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% - - 3 Dokumen 60,00% 2.18.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% - - 4 Laporan 80,00% 2.18.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% - - 3 Laporan 60,00% 2.18.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan - 3 Laporan 60,00% 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100,00% 2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 132 Stel - - - 66 Paket - - 0,00% 2.18.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- udangan Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 4 Kali - 55 Orang 55 Orang 100,00% 55 Orang - 55 Orang 1375,00% 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100,00% 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00% 1 Paket - 3 Paket 60,00% 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 100,00% 2 Paket - 6 Paket 60,00% 2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00% 1 Paket - 3 Paket 60,00% 2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3.000 Paket 1.200 Paket 600 Paket 600 Paket 100,00% 600 Paket 75 Paket 1.875 Paket 62,50% 21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 1 Paket 2 Paket 200,00% 1 Paket - 4 Paket 80,00% 2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen - 3 Dokumen 60,00% 2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - 10 Laporan - - - - 10 Laporan #DIV/0! 2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250 Laporan 100 Laporan 50 Laporan 50 Laporan 100,00% 50 Laporan 6 Laporan 156 Laporan 62,40% 2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen - 1 Dokumen 20,00% 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan - 3 Laporan 60,00% 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100,00% 1 Laporan - 5 Laporan 100,00% 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik 94,00% 98,83% 96,50% 98,88% 102,47% 97,00% 0,00% 98,88% 105,19% 2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 17 Unit 17 Unit 17 Unit 100,00% 17 Unit 3 Unit 17 Unit 100,00% 2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 100,00% 15 Unit 5 Unit 15 Unit 100,00% 2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit 200,00% 1 Unit - 2 Unit 200,00% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase kemitraaan pelaku usaha Jumlah peluang investasi unggulan Nilai realisasi investasi Jumlah kemitraan pelaku usaha 33 Kemitraan; 6 Peluang 37 Kemitraan; 3 Peluang 6 Kemitraan; 4 Peluang 12 Kemitraan; 4 Peluang 200%; 100% 7 Kemitraan; 5 Peluang 0 Kemitraan; 0 Peluang 49 Kemitraan; 5 Peluang 148,48%; 83,33% 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Kajian atas Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penetapan Insentif dibidang Penanaman Modal yang Dilegitimasi melalui Produk Hukum Daerah 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 200% 200,00% 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 5 Dokumen 11 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen - 12 Dokumen 240,00% 2.18.02.2.01.03 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotal Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 10 Dokumen 37 Dokumen 6 Dokumen 12 Dokumen 200,00% 7 Dokumen - 49 Dokumen 490,00% 2.18.02.2.01.04 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2 Dokumen - - - 1 Dokumen - - 0,00% 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Jumlah Peluang Investasi 100% 20% 20% 25% 125,00% 20% 23% 22,50% 2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen - 4 Dokumen 80,00% 2.18.02.2.02.03 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi 1 Daerah - - - - 1 Daerah - - - 2.18.02.2.02.04 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen - 4 Dokumen 80,00% 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Peluang Investasi yang Dipromosikan 100% 20% 100% 500,00% 20% 0% 50% 50,00% 23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi 100% 20% 20% 100% 500,00% 20% 0% 40% 40,00% 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 10 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 2 Dokumen - 8 Dokumen 80,00% 2.18.03.2.01.03 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen - 3 Dokumen 60,00% 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan 0,40% 0,30% 0,20% 0,26% 129,95% 0,25% 0,00% 0,26% 65,00% 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Nilai IKM bidang Perizinan 83,70 Poin 84,60 Poin 84,65 Poin 84,82 Poin 100,20% 87,70 Poin - ,00 56,47 Poin 67,47% 2.18.04.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Dokumen 55 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00% 5 Dokumen - 60 Dokumen 240,00% 2.18.04.2.01.06 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 25.000 Pelaku Usaha 10.593 Pelaku Usaha 5.000 Pelaku Usaha 5.824 Pelaku Usaha 116,48% 5.000 Pelaku Usaha 1.324 Pelaku Usaha 17.741 Pelaku Usaha 70,96% 2.18.04.2.01.07 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 10.000 Orang 5.858 Orang 2.000 Pelaku Usaha 3.302 Pelaku Usaha 165,10% 2.000 Pelaku Usaha 2.097 Pelaku Usaha 11.257 Pelaku Usaha 112,57% 2.18.04.2.01.08 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 600 Kegiatan Usaha 6.515 Kegiatan Usaha 120 Kegiatan Usaha 184 Kegiatan Usaha 153,33% 120 Kegiatan Usaha 27 Kegiatan Usaha 6.726 Kegiatan Usaha 1121,00% 24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Pelaku Usaha 19% 41,49% 15% 30,51% 203,40% 17,00% 30,51% 160,58% 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan PMA/ PMDN yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 535 Perusahaan 1.007 Perusahaan 593 Perusahaan 770 Perusahaan 129,85% 140 Perusahaan - 1.777 Perusahaan 332,15% 2.18.05.2.01.04 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 250 Kegiatan Usaha 178 Kegiatan Usaha 50 Kegiatan Usaha 150 Kegiatan Usaha 300,00% 50 Kegiatan Usaha - 328 Kegiatan Usaha 131,20% 2.18.05.2.01.05 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 500 Pelaku Usaha 430 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha 666 Pelaku Usaha 666,00% 50 Pelaku Usaha - 1.096 Pelaku Usaha 219,20% 2.18.05.2.01.06 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 250 Kegiatan Usaha 277 Kegiatan Usaha 50 Kegiatan Usaha 82 Kegiatan Usaha 164,00% 50 Kegiatan Usaha 1 Kegiatan Usaha 360 Kegiatan Usaha 144,00% 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 300% 300,00% 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal 358 Layanan 358 Layanan 358 Layanan 344 Layanan 96,09% 358 Layanan 344 Layanan 344 Layanan 96,09% 25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen - 4 Dokumen 80,00% Keterangan: Tabel TC – 29 diatas telah mengalami penambahan berupa kolom Target Kinerja Capaian Program PD Renstra Tahun (2021-2026) sebelum perubahan dan kolom target serta realisasi tahun 2025 untuk membandingkan capaian kinerja tahun 2024 s.d. Semester I Tahun 2025. Selain itu, pada Tahun 2025 DPMPTSP mengalami perubahan nomenklatur subkegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah., sehingga DPMPTSP perlu menyesuaikan target kinerja capaian program pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. 26 Sebagai perbandingan dengan target yang tercantum dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021–2026, berikut ini merupakan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Bandung pada tahun 2022 sampai 2024. Tabel 2.2 (TC.30) Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Bandung Berdasarkan Target Renstra NO INDIKATOR SASARAN SPM/STANDAR NASIONAL IKK TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN RENSTRA PADA TAHUN KE- REALISASI TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- PROYEKSI CATATAN ANALISIS 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1.Nilai IKM Bidang Perizinan 83,60 84,56 84,65 83,75 83,90 84,52 84,60 84,82 83,75 83,90
2.Nilai Realisasi Investasi 27,8 T 28,7 T 29,2 T 30,1 T 30,9 T 29,5 T 30,3 T 30,99 T 30,1 T 30,9 T
3.Nilai AKIP DPMPTSP 80,50 80,55 80,60 80,65 80,70 80,95 81,30 81,60 80,65 80,70
4.Presentase Aset dalam Kondisi Baik 92,45 92,50 92,55 92,60 92,65 95,84 98,83 98,88 92,60 92,65 27 Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan total anggaran setelah perubahan pada tahun 2024 sebesar Rp20.190.909.530,00. Rincian anggaran selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.3 Rincian Anggaran DPMPTSP Tahun 2024 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu Realisasi Capaian 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.290.772.710 15.980.231.940 92,42% 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.639.100 15.057.700 96,28% 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.639.100 3.628.800 99,72% 2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000 1.934.800 96,74% 2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2.000.000 1.779.200 88,96% 2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000 999.800 99,98% 2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000 999.600 99,96% 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000 1.915.900 95,80% 2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 3.799.600 94,99% 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.404.833.525 10.438.511.353 91,53% 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.390.623.525 10.424.322.353 91,52% 2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.000.000 3.999.600 99,99% 2.18.01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.000.000 2.980.000 99,33% 2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.210.000 5.209.600 99,99% 2.18.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.000.000 1.999.800 99,99% 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.200.000 2.231.000 69,72% 2.18.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.200.000 689.400 57,45% 2.18.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - #DIV/0! 28 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu Realisasi Capaian 2.18.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000 980.000 98,00% 2.18.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000 561.600 56,16% 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 45.532.000 91,06% 2.18.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 45.532.000 91,06% 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 690.704.960 688.164.080 99,63% 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 24.951.500 99,81% 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 273.939.100 273.479.400 99,83% 2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.636.200 50.621.350 99,97% 2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 85.500.000 85.444.600 99,94% 2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 178.076.000 177.101.500 99,45% 2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.000.000 7.900.000 98,75% 2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.553.660 68.665.730 98,72% 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.017.362.325 3.703.375.425 92,18% 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.075.000.000 763.786.520 71,05% 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.942.362.325 2.939.588.905 99,91% 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.109.032.800 1.087.360.382 98,05% 2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 58.849.800 39.144.142 66,52% 2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 239.200.000 238.889.910 99,87% 2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 810.983.000 809.326.330 99,80% 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 1.447.465.388,00 1.430.067.219,00 98,80% 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 77.963.900,00 77.768.397,00 98,63% 29 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu Realisasi Capaian 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 77.963.900,00 77.768.397,00 99,75% 2.18.02.2.01.03 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 1.105.127.625,00 1.089.098.184,00 98,55% 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 264.373.863 263.200.638 99,56% 2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 53.160.283,00 52.970.000,00 99,64% 2.18.02.2.02.02 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 211.213.580,00 210.230.638,00 99,53% 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 206.671.450,00 196.924.433,00 95,28% 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 206.671.450,00 196.924.433,00 95,28% 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 144.533.150,00 135.109.983,00 93,48% 2.18.03.2.01.03 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 62.138.300,00 61.814.450,00 99,48% 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 195.486.488,00 189.186.100,00 96,78% 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 195.486.488,00 189.186.100,00 96,78% 2.18.04.2.01.05 Koordinasi dan sinkronsasi penetapan pemberian Fasilitasi/Insentif Daerah 60.467.350,00 60.148.000,00 99,47% 2.18.04.2.01.06 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 92.089.238,00 87.088.100,00 94,57% 2.18.04.2.01.07 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 31.803.700,00 31.130.000,00 97,88% 2.18.04.2.01.08 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 11.126.200,00 10.820.000,00 97,25% 30 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu Realisasi Capaian 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 982.126.994 895.372.358 91,17% 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 982.126.994 895.372.358 91,17% 2.18.05.2.01.04 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 178.458.639,00 175.457.198,00 98,32% 2.18.05.2.01.05 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 470.571.115,00 462.191.160,00 98,22% 2.18.05.2.01.06 Pengawasan Penanaman Modal 333.097.240,00 257.724.000,00 77,37% 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 68.386.500,00 68.328.490,00 99,92% 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 68.386.500,00 68.328.490,00 99,92% 2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 68.386.500,00 68.328.490,00 99,92% Total 20.190.909.530,00 18.760.110.540,00 92,91% Anggaran yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Bandung pada tahun 2024 terserap sebesar 92,91%. Penggunaan sumber daya dalam mencapai ketercapaian kinerja dinyatakan sudah efisien. Hal tersebut diukur berdasarkan analisis efisiensi, yaitu dengan membandingkan output dan input, baik pada tahap perencanaan maupun realisasi. Efisiensi tercapai ketika realisasi input per unit lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Hasil analisis disajikan pada tabel berikut. 31 Tabel 2.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Indikator Sasaran Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan 100,20% 97,59% 2,41% Meningkatnya Realisasi Investasi Nilai Realisasi Investasi 100,52% 95,68% 4,32% Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Perangkat Daerah DPMPTSP Nilai akuntabilitas kinerja intstansi DPMPTSP 100% 92,04% 7,96% Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Perangkat Daerah DPMPTSP Persentase Aset dalam Kondisi Baik 106,75% 97,96% 2,04% Selain didukung dengan anggaran, pencapaian kinerja juga didukung oleh sumber daya manusia. Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 terdiri dari 45 Orang Pegawai ASN dan 14 Tenaga Non ASN dengan rincian sebagai berikut:
1.Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama Islam : 44 Orang Protestan : 1 Orang
2.Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki : 25 Orang Perempuan : 20 Orang
3.Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon Eselon II.b : 1 Orang Eselon III.a : 1 Orang
4.Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Sruktural : 3 Orang Fungsional Tertentu : 13 Orang Fungsional Umum : 29 Orang
5.Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Golongan II : 15 Orang Golongan III : 26 Orang Golongan IV : 4 Orang
6.Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pasca Sarjana : 6 Orang 32 2.1.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan A. Faktor Penghambat Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya:
1.Masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur perizinan melalui aplikasi SAMIRINDU dan OSS;
2.Belum ada regulasi untuk permintaan informasi dari kecamatan kepada DPMPTSP mengenai data rekap masyarakat yang telah memiliki NIB atau PBG;
3.Respons admin pengaduan belum optimal akibat tingginya beban kerja yang tidak hanya terkait dengan pengelolaan pengaduan;
4.Hanya layanan perizinan non berusaha di aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS yang menyediakan Survei Kepuasan Masyarakat. Sementara itu, perizinan berusaha di system OSS-RBA dan PBG di SIMBG tidak dapat diintegrasikan karena masing-masing system dikelola oleh kementerian. B. Faktor Pendorong Adapun faktor pendorong terhadap keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya:
1.Adanya Komitmen pimpinan dan ASN DPMPTSP dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi Sarjana : 22 Orang Diploma IV : 1 Orang Dipolma III : 7 Orang SLTA Kejuruan : 1 Orang SLTA Umum : 8 Orang 33
2.Deregulasi kebijakan perizinan melalui penerbitan beberapa peraturan yaitu: a) Perbup. Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perbup. Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung; b) Perbup Nomor 256 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung; c) Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Perda. Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d) Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem Informasi Monitoring Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Bedas Taliti.
3.Adanya sistem pelayanan jemput bola sehingga pelayanan perizinan lebih inklusif;
4.Aplikasi perizinan seperti OSS dan SAMIRINDU mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan penyelenggaraan Layanan Melalui Aplikasi Sabilulungan Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SAMIRINDU) PASTI BEDAS;
5.Upaya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai perizinan telah secara konsisten dilaksanakan melalui pemanfaatan media sosial;
6.Petugas pelayanan disiplin terhadap jam pelayanan;
7.Berjalannya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal terhadap para pelaku usaha/ pengusaha Penanaman Modal. 2.1.3 Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra 34 Implikasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program Rencana Strategis DPMPTSP selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya. 2.1.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengurangi risiko tidak tercapainya target kinerja, diperlukan kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang lebih adaptif dan berbasis hasil. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1.Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
2.Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, guna memastikan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3.Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan, agar seluruh kegiatan yang mengalami penyesuaian dapat tetap dilaksanakan secara optimal dalam sisa waktu anggaran yang tersedia.
4.Indikator kinerja program dan kegiatan perlu disesuaikan agar lebih mencerminkan hasil/output nyata dari aktivitas yang dilaksanakan. Dengan demikian, capaian kinerja dapat lebih terukur dan akurat sebagai dasar evaluasi. 35 Evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Sampai dengan tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut ini: 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Bandunug Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerangkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung (DPMPTSP) merupakan perangkat daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non perizinan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tugas pokok DPMPTSP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan DPMPTSP mempunyai fungsi:
1.Perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2.Pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4.Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa program sebagai upaya pelaksanaan tugas dan fungsi agar dapat terlaksana secara optimal. Beberapa program tersebut diantaranya:
1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3.Program Promosi Penanaman Modal; 36
4.Program Pelayanan Penanaman Modal;
5.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Dan
6.Program Pengelolaan Data Dan System Informasi Penanaman Modal. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Dalam konteks penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, terdapat lsu-isu penting yang perlu diperhatian karena hal tersebut akan berkaitan dengan efektivitas dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dalam melayani masyarakat. Isu –isu penting tersebut diantaranya :
1.Disharmoni regulasi ditingkat Pusat dan Daerah;
2.Potensi Peluang investasi yang dipromosikan belum didukung dengan data yang lengkap dan akurat;
3.Adanya refocussing dan perubahan anggaran yang menyebabkan terbatasnya pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga berdampak pada terhambatnya realisasi penyerapan anggaran dan proses pencapaian Indikator Kinerja tidak sesuai dengan target waktu yang sudah direncanakan;
4.Keterbatasan kewenangan terhadap optimalisasi pengembangan IT pada DPMPTSP;
5.Kompetensi pegawai yang belum memadai secara merata karena keterbatasan kewenangan DPMPTSP dalam memberikan pengembangan dan pelatihan untuk pegawai;
6.Perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja yang belum sesuai;
7.Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem daring yang belum optimal dikarenakan belum meratanya kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi;
8.Koordinasi dengan Dinas Teknis penerbit rekomendasi belum optimal; 37 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan sebagai bagian dari proses sinkronisasi antara rencana yang telah disusun dengan hasil analisis kebutuhan faktual di perangkat daerah. Proses ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian dan kelayakan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dalam menjawab isu strategis serta kebutuhan pelayanan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hasil review dituangkan dalam bentuk perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil identifikasi kebutuhan aktual, yang mencakup aspek program, kegiatan, dan subkegiatan; indikator dan target capaian; pagu indikatif; serta kebutuhan riil pendanaan. Tabel berikut menyajikan hasil analisis tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam perbaikan perencanaan tahun berikutnya: 38 Tabel 2.3 (TC.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Bandung No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL 20.969.832.059,00 20.725.670.606,00 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai AKIP DPMPTSP 81,70 POIN 17.329.553.059 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai AKIP DPMPTSP 81,70 POIN 18.690.558.624 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi 103.657.115 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi 125.803.988 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 15.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 7.500.000 39 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 8.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3.220.500 1.1.3 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 38.417.115 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 73.040.000 1.1.4 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 42.240.000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 42.043.488 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik 100% 10.299.241.989 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik 100% 11.034.828.043 40 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 10.275.741.989 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 11.027.036.543 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 10.000.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 5.000.250 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 6.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 1.296.500 1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 7.000.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.494.750 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi BMD yang Terkelola dengan Baik 97% 8.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi BMD yang Terkelola dengan Baik 97% 640.000 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 8.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 640.000 41 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terkelola dengan Baik 99.500.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terkelola dengan Baik 111.660.600 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 66 Paket 49.500.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 66 Paket 49.500.000 1.4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 55 Orang 50.000.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 55 Orang 62.160.600 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 947.331.070 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.253.735.352 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000 42 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 472.331.070 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 947.414.481 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 60.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 68.454.200 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 600 Paket 100.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 600 Paket 87.539.900 1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 100.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.120.800 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 15.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 15.000.000 1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 100.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 35.205.971 43 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.5.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 50.000.000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 4.041.822.885 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 3.862.756.408 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.075.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 841.289.296 1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.966.822.885 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.021.467.112 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik 97% 1.830.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik 97% 2.301.134.233 44 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 200.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 104.898.733 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 30.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 286.235.500 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1.600.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1.910.000.000 2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Kemitraan Pelaku Usaha Jumlah Peluang Investasi Unggulan Nilai Realisasi Investasi Jumlah Kemitraan Pelaku Usaha 100% 1.590.000.000 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Kemitraan Pelaku Usaha Jumlah Peluang Investasi Unggulan Nilai Realisasi Investasi Jumlah Kemitraan Pelaku Usaha 100% 1.079.803.072 45 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kajian atas Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penetapan Insentif dibidang Penanaman Modal yang dilegitimasi melalui Produk Hukum Daerah 100% 640.000.000 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kajian atas Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penetapan Insentif dibidang Penanaman Modal yang dilegitimasi melalui Produk Hukum Daerah 100% 357.969.004 2.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 250.000.000 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 109.153.701 2.1.2 Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 3 Dokumen 250.000.000 Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 3 Dokumen 159.978.422 46 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 1 Dokumen 140.000.000 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 1 Dokumen 88.836.881 2.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Jumlah Peluang Investasi 20% 950.000.000 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Jumlah Peluang Investasi 20% 721.834.068 2.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota 1 Dokumen 200.000.000 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota 1 Dokumen 131.949.868 2.2.2 Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi 1 Daerah 250.000.000 Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi 1 Daerah 198.917.888 2.2.3 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota 1 Dokumen 500.000.000 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota 1 Dokumen 390.966.312 47 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 3 Program Promosi Penanaman Modal Persentase Peluang Investasi yang dipromosikan Nilai Realisasi Investasi 20% 510.279.000 Program Promosi Penanaman Modal Persentase Peluang Investasi yang dipromosikan Nilai Realisasi Investasi 20% 299.707.830 3.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi 20% 510.279.000 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi 20% 299.707.830 3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 310.279.000 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 219.301.234 3.1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 200.000.000 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 80.406.596 4 Program Pelayanan Penanaman Modal Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan 0,25% 830.000.000 Program Pelayanan Penanaman Modal Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan 0,25% 224.209.649 48 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Nilai IKM bidang Perizinan 87,70 830.000.000 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Nilai IKM bidang Perizinan 87,70 224.209.649 4.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 230.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 132.573.104 4.1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5.000 Pelaku Usaha 200.000.000 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5.000 Pelaku Usaha 42.441.345 49 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4.1.3 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik 2.000 Pelaku Usaha 200.000.000 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik 2.000 Pelaku Usaha 28.880.000 4.1.4 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risilko Lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 120 Kegiatan Usaha 200.000.000 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risilko Lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 120 Kegiatan Usaha 20.315.200 5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Pelaku Usaha 17% 600.000.000 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Pelaku Usaha 17% 389.036.269 50 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 5.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan PMA / PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 140 Perusahaan 600.000.000 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan PMA / PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 140 Perusahaan 389.036.269 5.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya' 50 Kegiatan Usaha 250.000.000 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya' 50 Kegiatan Usaha 148.350.605 5.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 50 Pelaku Usaha 100.000.000 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 50 Pelaku Usaha 75.535.462 51 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 5.1.3 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 50 Kegiatan Usaha 250.000.000 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 50 Kegiatan Usaha 165.150.202 6 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi 100% 110.000.000 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi 100% 42.355.162 6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal 358 Layanan 110.000.000 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal 358 Layanan 42.355.162 52 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 110.000.000 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 42.355.162 Melalui review ini diharapkan terjadi penyelarasan antara perencanaan dan kebutuhan riil, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih tepat sasaran, efisien, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu. 53 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung tidak dianggarkan untuk kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan namun dikaitkan dengan salah satu Program Prioritas Bupati Bandung yaitu Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga yang diluncurkan melalui kegiatan BUNGA DESA dan REMBUG BEDAS, dengan target ketercapaian ekonomi bagi Masyarakat, yang mana mempersyaratkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), sehingga kami masuk ke dalam kegiatan pendampingan NIB kepada Masyarakat Kabupaten Bandung khusus Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat ditelaah bahwa program dan kegiatan terakomodir secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2025 dan didasari dengan strategi yang komprehensif, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mempertimbangkan potensi dan tantangan investasi di Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2024 hasil review Rancangan Akhir RKPD pada tabel II.4 (T-C.32) di bawah ini : Tabel 2.4 (TC.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 N/A N/A N/A N/A N/A 54 Rencana Kinerja Tahunan SKPD/PD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Berdasarkan hasil kajian evaluasi internal kami, maka ada perubahan/perbaikan untuk tujuan, sasaran dan indikator. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan Dinas, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 55 Untuk mendukung pencapaian target tersebut, BKPM menitikberatkan agenda strategisnya pada: 1) Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan dan Kemudahan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM terus berupaya memperkuat tata kelola investasi melalui penyederhanaan perizinan via sistem Online Single Submission (OSS). DPMPTSP Kabupaten Bandung harus memastikan implementasi OSS berjalan optimal dan berinovasi dalam pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. 2) Peningkatan Kualitas Promosi Investasi yang Berorientasi Pada Sektor-sektor Prioritas Nasional Arah kebijakan investasi nasional tahun 2025 56 memprioritaskan beberapa sektor, diantaranya: • Hilirisasi Hilirisasi menjadi fokus utama BKPM, dengan target investasi hilirisasi sebesar Rp 1.900 triliun pada tahun

2025.Prioritas ini menuntut DPMPTSP Kabupaten Bandung untuk aktif mendorong investasi yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi, khususnya pada sektor- sektor yang relevan dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Bandung. • Investasi Berkelanjutan (Green Investment) dan Ketahanan Pangan Kebijakan investasi nasional juga diarahkan pada investasi hijau dan sektor ketahanan pangan. DPMPTSP Kabupaten Bandung diharapkan mempromosikan peluang investasi di sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan industri yang ramah lingkungan. • Teknologi Sektor teknologi diidentifikasi sebagai primadona investasi asing pada tahun 2025, dengan potensi besar dalam penciptaan lapangan kerja. DPMPTSP Kabupaten Bandung perlu mengidentifikasi dan menarik investor di bidang teknologi informasi, ekonomi digital, atau industri terkait lainnya yang relevan dengan pengembangan wilayah. 3) Perbaikan mekanisme pelaporan dan pemantauan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 4) Penciptaan lapangan kerja Selain itu, BKPM juga menekankan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam mendukung agenda reformasi perizinan dan fasilitasi investasi yang terkoordinasi dengan baik. Meskipun mengalami keterbatasan pagu anggaran tahun 2025 sebesar 57 Rp681,8 miliar, jauh di bawah kebutuhan awal sebesar Rp1,57 triliun, BKPM tetap memprioritaskan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap penciptaan iklim investasi yang sehat, efisien, dan berdaya saing. Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung menjadikan hasil telaahan Renja BKPM 2025 sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan tahun 2025. Fokus DPMPTSP diarahkan pada penguatan integrasi sistem OSS di tingkat daerah, peningkatan mutu pelayanan perizinan, fasilitasi pelaku usaha dalam pelaporan LKPM, penyerapan tenaga kerja lokal secara optimal melalui investasi yang difasilitasi, serta pengembangan strategi promosi investasi daerah yang selaras dengan sektor unggulan Kabupaten Bandung. Upaya ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target nasional, sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah dalam meningkatkan daya saing investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan. 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Penyusunan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2025–2029. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai DPMPTSP Kabupaten Bandung sebagai berikut. Tujuan Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah Indikator: Laju Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizina dan Investasi Indikator: Nilai Realisasi Investasi Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk mendukung visi Kabupaten Bandung, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung 58 Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, khususnya pada Misi 2, yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan.” Tujuan yang ditetapkan sejalan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung, sedangkan sasaran yang ditetapkan merupakan intermediate outcome yang mencerminkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bandung. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Bandung, dirumuskan sejumlah indikator yang mencerminkan keterikatan langsung dengan hasil yang ingin dicapai. Sebagai tindak lanjut, DPMPTSP menetapkan target secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah T1 Terwujudnya peningkatan investasi daerah dan kualitas pelayanan perizinan T1 Laju Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA 7% 7,05% 7,10% 7,15% 7,20% 7,25% (Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun n - Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun n-1/Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun n-1) x 100 S1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan investasi S1.1 Nilai Realisasi investasi 9,61T 10,29T 11,02T 11,81T 12,66T 13,57T Berdasarkan pelaporan LKPM Terdapat penyesuaian terhadap metode penetapan target indikator investasi, khususnya terkait dengan sumber data yang digunakan untuk menghitung nilai realisasi investasi daerah.Pada periode sebelumnya, perhitungan nilai investasi menggunakan 59 gabungan data dari OSS dan LKPM, dengan tujuan mengakomodasi seluruh kanal pelaporan kegiatan usaha yang tersedia. Namun, mulai tahun 2025 dan seterusnya, sumber data utama yang digunakan adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Penyesuaian ini dilakukan untuk: • Menyelaraskan metode penghitungan dan pelaporan realisasi investasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Investasi/BKPM, yang telah menetapkan LKPM sebagai sumber data resmi untuk evaluasi kinerja investasi; • Memastikan konsistensi data lintas level pemerintahan, sehingga hasil pengukuran kinerja DPMPTSP dapat diakui secara vertikal dalam sistem pelaporan nasional; • Mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM, sekaligus memperkuat sistem pengendalian dan monitoring penanaman modal. Dengan demikian, seluruh target dan capaian indikator laju pertumbuhan investasi maupun nilai realisasi investasi yang ditetapkan akan merujuk sepenuhnya pada data yang dihimpun melalui sistem LKPM, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), sesuai klasifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, memiliki peran strategis dalam mendorong iklim investasi daerah. Untuk mendukung peran tersebut, pada tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Bandung melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 40 (empat puluh) subkegiatan sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. 60 Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025 Kode Rekening Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.Indeks Reformasi Birokrasi PD
2.Indeks Manajemen Risiko PD 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.18.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.18.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.18.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu 2.18.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu 2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 61 Kode Rekening Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan 2.18.01.2.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 62 Kode Rekening Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Realisasi Total terhadap Target Investasi 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2.18.02.2.01.03 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 2.18.02.2.01.03 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase Peta Potensi yang Dimanfaatkan 2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota 2.18.02.2.02.03 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi 2.18.02.2.02.04 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal Persentase Investasi PMDN dan PMA yang Didorong Melalui Promos Potensi Investasi 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi 2.18.03.2.01.03 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal Nilai IKM Bidang Perizinan 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Nilai IKM Bidang Perizinan 63 Kode Rekening Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.18.04.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 2.18.04.2.01.06 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2.18.04.2.01.07 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik 2.18.04.2.01.08 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah kegiatan usaha yang memperoleh layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagai bagian dari upaya pemantauan dan penguatan sistem pelayanan satu pintu 2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase kepatuhan pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2.18.05.2.01.04 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya 2.18.05.2.01.05 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2.18.05.2.01.06 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Nilai Kinerja PTSP dan PPB 64 Kode Rekening Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Data dan Informasi Perizinan untuk Penilaian Kinerja 2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan 3.4. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung pada tahun 2025 disusun secara terarah dan terukur, dengan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi rencana kerja tahun 2025 serta prakiraan arah pelaksanaan pada tahun berikutnya, berikut disajikan Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025 serta Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagai berikut. 65 Tabel 3.3 (TC.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubaha n Sesudah perubaha n Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan

(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) 2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai AKIP DPMPTSP Nilai AKIP DPMPTSP 81,7 Poin 81,7 Poin 18.474.381.385,12 18.229.909.624,00 (Rp244.471.761,12 ) 81,75 Poin 17.083.240.184,00 Persentase BMD dalam Kondisi Baik Persentase BMD dalam Kondisi Baik 97% 97% 97% 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi 117.884.128,00 125.803.988,00 Rp7.919.860,00 103.040.000,00 2.18.01.2.01.0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 9 Dokumen 9 Dokumen Rp7.500.000,00 Rp7.500.000,00 Rp0,00 Penghematan Belanja Penghematan Belanja 7 Dokumen Rp15.000.000,00 2.18.01.2.01.0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 3 Laporan 3 Laporan Rp4.000.500,00 Rp3.220.500,00 (Rp780.000,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 7 Laporan Rp8.000.000,00 2.18.01.2.01.0 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen Rp73.040.000,00 Rp73.040.000,00 Rp0,00 Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Dokumen Rp73.040.000,00 2.18.01.2.01.0 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Data 1 Data Rp33.343.628,00 Rp42.043.488,00 Rp8.699.860,00 Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Data Rp7.000.000,00 66 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubaha n Sesudah perubaha n Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik 100% 100% Rp10.510.796.274,1 2 Rp11.034.828.043,0 0 Rp524.031.768,88 100% Rp10.133.810.000,0 0 2.18.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 48 Orang/bulan 48 Orang/bulan Rp10.499.043.774,1 2 Rp11.027.036.543,0 0 Rp527.992.768,88 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 48 Orang/bulan Rp10.099.310.000,0 0 2.18.01.2.02.0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen Rp5.000.250,00 Rp5.000.250,00 Rp0,00 Penghematan Belanja Penghematan Belanja 12 Dokumen Rp22.000.000,00 2.18.01.2.02.0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 2 Laporan 2 Laporan Rp3.250.000,00 Rp1.296.500,00 (Rp1.953.500,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 2 Laporan Rp6.500.000,00 2.18.01.2.02.0 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen Rp3.502.250,00 Rp1.494.750,00 (Rp2.007.500,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Dokumen Rp6.000.000,00 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi BMD yang Terkelola dengan Baik Persentase Administrasi BMD yang Terkelola dengan Baik 97% 97% Rp2.780.000,00 Rp640.000,00 (Rp2.140.000,00) 97% Rp20.000.000,00 2.18.01.2.03.0 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Laporan 1 Laporan Rp2.780.000,00 Rp640.000,00 (Rp2.140.000,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Laporan Rp20.000.000,00 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terkelola dengan Baik Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terkelola dengan Baik 100% 100% Rp111.660.600,00 Rp111.660.600,00 Rp0,00 100% Rp106.769.300,00 2.18.01.2.05.0 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 66 Paket 66 Paket Rp49.500.000,00 Rp49.500.000,00 Rp0,00 Penghematan Belanja Penghematan Belanja 2 Paket Rp48.600.000,00 2.18.01.2.05.1 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 55 Orang 55 Orang Rp62.160.600,00 Rp62.160.600,00 Rp0,00 Penghematan Belanja Penghematan Belanja 81 Orang Rp58.169.300,00 67 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubaha n Sesudah perubaha n Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% Rp860.486.269,00 Rp793.086.352,00 (Rp67.399.917,00) 100% Rp1.346.487.382,00 2.18.01.2.06.0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Paket 1 Paket Rp50.000.000,00 Rp50.000.000,00 Rp0,00 Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Paket Rp70.000.000,00 2.18.01.2.06.0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 2 Paket 2 Paket Rp480.579.768,00 Rp486.765.481,00 Rp6.185.713,00 Penghematan Belanja Penghematan Belanja 2 Paket Rp762.642.382,00 2.18.01.2.06.0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Paket 1 Paket Rp68.454.200,00 Rp68.454.200,00 Rp0,00 Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Paket Rp80.000.000,00 2.18.01.2.06.0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 600 Paket 600 Paket Rp51.221.000,00 Rp87.539.900,00 Rp36.318.900,00 Penghematan Belanja Penghematan Belanja 2 Paket Rp125.000.000,00 2.18.01.2.06.0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Paket 1 Paket Rp86.440.800,00 Rp50.120.800,00 (Rp36.320.000,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Paket Rp125.000.000,00 2.18.01.2.06.0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen Rp15.000.000,00 Rp15.000.000,00 Rp0,00 Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Laporan Rp15.000.000,00 2.18.01.2.06.0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 50 Laporan 50 Laporan Rp58.790.501,00 Rp35.205.971,00 (Rp23.584.530,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 7 Laporan Rp118.845.000,00 2.18.01.2.06.1 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen Rp50.000.000,00 Rp0,00 (Rp50.000.000,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Dokumen Rp50.000.000,00 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% Rp3.872.012.181,00 Rp3.862.756.408,00 (Rp9.255.773,00) 100% Rp4.669.133.502,00 2.18.01.2.08.0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Laporan 1 Laporan Rp841.289.296,00 Rp841.289.296,00 Rp0,00 Penghematan Belanja Penghematan Belanja 3 Laporan Rp900.000.000,00 68 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubaha n Sesudah perubaha n Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) Daya Air dan Listrik yang Disediakan Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2.18.01.2.08.0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pegawai Non ASN Pegawai Non ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Laporan 1 Laporan Rp3.030.722.885,00 Rp3.021.467.112,00 (Rp9.255.773,00) PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Laporan Rp3.769.133.502,00 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik 97% 97% Rp2.998.761.933,00 Rp2.301.134.233,00 (Rp697.627.700,00 ) 97% Rp704.000.000,00 2.18.01.2.09.0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 17 Unit 17 Unit Rp112.526.433,00 Rp104.898.733,00 (Rp7.627.700,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 10 Unit Rp200.000.000,00 2.18.01.2.09.0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 15 Unit 15 Unit Rp286.235.500,00 Rp286.235.500,00 Rp0,00 Penghematan Belanja Penghematan Belanja 15 Unit Rp200.000.000,00 2.18.01.2.09.0 9 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i ASN ASN Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 3 Unit 3 Unit Rp2.600.000.000,00 Rp1.910.000.000,00 (Rp690.000.000,00 ) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 2 Unit Rp304.000.000,00 2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase kemitraaan pelaku usaha, persentase harmonisasi regulasi,persentase peluang investasi unggulan Persentase kemitraaan pelaku usaha, persentase harmonisasi regulasi,persentase peluang investasi unggulan 7; 1 Kemitraan; Peluang 7; 1 Kemitraan; Peluang Rp1.408.173.720,00 Rp1.079.803.072,00 (Rp328.370.648,00 ) 8 Kemitraan; 1 Peluang Rp1.418.358.115,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota persentasse pelaku usaha yang bermitra persentasse pelaku usaha yang bermitra 100% 100% Rp562.557.457,00 Rp357.969.004,00 (Rp204.588.453,00 ) 100% Rp608.358.115,00 2.18.02.2.01.0 1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen Rp219.068.949,00 Rp109.153.701,00 (Rp109.915.248,00 ) Penghematan Belanja Penghematan Belanja - Rp198.358.115,00 69 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubaha n Sesudah perubaha n Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) Kemudahan Penanaman Modal Kemudahan Penanaman Modal Kemudahan Penanaman Modal 2.18.02.2.01.0 3 Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 7 Dokumen 7 Dokumen Rp213.254.508,00 Rp159.978.422,00 (Rp53.276.086,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 8 Dokumen Rp410.000.000,00 2.18.02.2.01.0 4 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen Rp130.234.000,00 Rp88.836.881,00 (Rp41.397.119,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Dokumen Rp0,00 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase peta potensi yang dimanfaatkan Persentase peta potensi yang dimanfaatkan 20% 20% Rp845.616.263,00 Rp721.834.068,00 (Rp123.782.195,00 ) 100% Rp810.000.000,00 2.18.02.2.02.0 1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen Rp165.097.150,00 Rp131.949.868,00 (Rp33.147.282,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Dokumen Rp550.000.000,00 2.18.02.2.02.0 3 Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Daerah 1 Daerah Rp242.352.958,00 Rp198.917.888,00 (Rp43.435.070,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Daerah Rp60.000.000,00 2.18.02.2.02.0 4 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen Rp438.166.155,00 Rp390.966.312,00 (Rp47.199.843,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Dokumen Rp200.000.000,00 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal Persentase Peluang Investasi yang dipromosikan Persentase Peluang Investasi yang dipromosikan 20% 20% Rp420.942.800,00 Rp299.707.830,00 (Rp121.234.970,00 ) 100% Rp500.000.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi 20% 20% Rp420.942.800,00 Rp299.707.830,00 (Rp121.234.970,00 ) 100% Rp500.000.000,00 2.18.03.2.01.0 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 2 Dokumen 2 Dokumen Rp249.626.200,00 Rp219.301.234,00 (Rp30.324.966,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 2 Dokumen Rp230.000.000,00 70 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubaha n Sesudah perubaha n Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) 2.18.03.2.01.0 3 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen Rp171.316.600,00 Rp80.406.596,00 (Rp90.910.004,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Dokumen Rp270.000.000,00 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan 0,25% 0,25% Rp500.000.000,00 Rp224.209.649,00 (Rp275.790.351,00 ) 0,40% Rp700.000.000,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Nilai IKM bidang Perizinan Nilai IKM bidang Perizinan 87,7 Poin 87,7 Poin Rp500.000.000,00 Rp224.209.649,00 (Rp275.790.351,00 ) 87,75 Poin Rp700.000.000,00 2.18.04.2.01.0 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 5 Dokumen 5 Dokumen Rp200.000.000,00 Rp132.573.104,00 (Rp67.426.896,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 1 Dokumen Rp175.000.000,00 2.18.04.2.01.0 6 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 5000 Pelaku Usaha 5000 Pelaku Usaha Rp100.000.000,00 Rp42.441.345,00 (Rp57.558.655,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 5000 Pelaku Usaha Rp150.000.000,00 2.18.04.2.01.0 7 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 2000 Pelaku Usaha 2000 Pelaku Usaha Rp100.000.000,00 Rp28.880.000,00 (Rp71.120.000,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 3500 Pelaku Usaha Rp150.000.000,00 2.18.04.2.01.0 8 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 120 Kegiatan Usaha 120 Kegiatan Usaha Rp100.000.000,00 Rp20.315.200,00 (Rp79.684.800,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 4 Kegiatan Usaha Rp225.000.000,00 71 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubaha n Sesudah perubaha n Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) risilko Lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha risilko Lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Pelaku Usaha Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Pelaku Usaha 17% 17% Rp480.558.000,00 Rp389.036.269,00 (Rp91.521.731,00) 19% Rp659.970.701,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan PMA / PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Jumlah Perusahaan PMA / PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 140 Perusahaa n 140 Perusahaa n Rp480.558.000,00 Rp389.036.269,00 (Rp91.521.731,00) 140 Perusahaa n Rp659.970.701,00 2.18.05.2.01.0 4 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya' Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya' Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 50 Kegiatan Usaha 50 Kegiatan Usaha Rp197.733.000,00 Rp148.350.605,00 (Rp49.382.395,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 50 Kegiatan Usaha Rp100.000.000,00 2.18.05.2.01.0 5 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 50 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha Rp81.463.000,00 Rp75.535.462,00 (Rp5.927.538,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja - Rp179.270.701,00 2.18.05.2.01.0 6 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 50 Kegiatan Usaha 50 Kegiatan Usaha Rp201.362.000,00 Rp165.150.202,00 (Rp36.211.798,00) PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 55 Kegiatan Usaha Rp380.700.000,00 72 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubaha n Sesudah perubaha n Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah perubahan
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) 2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi 100% 100% Rp55.000.000,00 Rp42.355.162,00 (Rp12.644.838,00) 100% Rp50.000.000,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal 358 Layanan 358 Layanan Rp55.000.000,00 Rp42.355.162,00 (Rp12.644.838,00) 344 Layanan Rp50.000.000,00 2.18.06.2.01.0 1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan Masyaraka t Pelaku Usaha Masyaraka t Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen Rp55.000.000,00 Rp42.355.162,00 (Rp12.644.838,00) Penghematan Belanja Penghematan Belanja 5 Dokumen Rp50.000.000,00 TOTAL 21.339.055.905,12 20.265.021.606,00 (Rp1.074.034.299,12) 20.411.569.000,00 73 Untuk mewujudkan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung melakukan verifikasi dengan dibentuknya Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. RKA SKPD tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Bandung bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta memperhatikan isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, penguatan sistem OSS di daerah, fasilitasi pelaku usaha dalam pelaporan LKPM, serta pengembangan promosi investasi daerah. Setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, dan kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan pagu indikatif maupun proyeksi kebutuhan riil. Rencana anggaran belanja DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebesar Rp 20.265.021.606,00 (Dua Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Rupiah). Rencana pendanaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung. Kegiatan-kegiatan yang dirancang juga memperhitungkan efektivitas penggunaan anggaran, sinergi lintas sektor, serta potensi 74 dukungan sumber pendanaan lain yang sah seperti APBN, APBD Jawa Barat. Secara keseluruhan, perencanaan tahun 2025 ini diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan investasi dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah. Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 75 Tabel 4.1 Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja DPMPTSP Tahun 2025 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2025 Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai AKIP DPMPTSP 81,70 POIN Rp18.229.909.624 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Rp125.803.988 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 9 Dokumen Rp7.500.000 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3 Laporan Rp3.220.500 2.18.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen Rp73.040.000 2.18.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Data Rp42.043.488 76 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2025 Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik 100% Rp11.034.828.043 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 48 Orang/bulan Rp11.027.036.543 2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen Rp5.000.250 2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Laporan Rp1.296.500 2.18.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen Rp1.494.750 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi BMD yang Terkelola dengan Baik 97% Rp640.000 2.18.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan Rp640.000 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terkelola dengan Baik Rp111.660.600 77 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2025 Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 66 Paket Rp49.500.000 2.18.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 55 Orang Rp62.160.600 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp793.086.352 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket Rp50.000.000 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Paket Rp486.765.481 2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket Rp68.454.200 2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 600 Paket Rp87.539.900 2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket Rp50.120.800 2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen Rp15.000.000 78 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2025 Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50 Laporan Rp35.205.971 2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen Rp0 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% Rp3.862.756.408 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan Rp841.289.296 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan Rp3.021.467.112 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik 97% Rp2.301.134.233 2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 17 Unit Rp104.898.733 79 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2025 Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15 Unit Rp286.235.500 2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3 Unit Rp1.910.000.000 2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Kemitraan Pelaku Usaha Jumlah Peluang Investasi Unggulan Nilai Realisasi Investasi Jumlah Kemitraan Pelaku Usaha 100% Rp1.079.803.072 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kajian atas Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penetapan Insentif dibidang Penanaman Modal yang dilegitimasi melalui Produk Hukum Daerah 100% Rp357.969.004 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen Rp109.153.701 2.18.02.2.01.03 Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3 Dokumen Rp159.978.422 80 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2025 Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.02.2.01.04 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen Rp88.836.881 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Jumlah Peluang Investasi 20% Rp721.834.068 2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen Rp131.949.868 2.18.02.2.02.03 Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Daerah Rp198.917.888 2.18.02.2.02.04 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen Rp390.966.312 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal Persentase Peluang Investasi yang dipromosikan Nilai Realisasi Investasi 20% Rp299.707.830 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi 20% Rp299.707.830 81 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2025 Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen Rp219.301.234 2.18.03.2.01.03 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen Rp80.406.596 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan 0,25% Rp224.209.649 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Nilai IKM bidang Perizinan 87,70 Rp224.209.649 2.18.04.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Dokumen Rp132.573.104 2.18.04.2.01.06 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.000 Pelaku Usaha Rp42.441.345 82 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2025 Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.04.2.01.07 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.000 Pelaku Usaha Rp28.880.000 2.18.04.2.01.08 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risilko Lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 120 Kegiatan Usaha Rp20.315.200 2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Pelaku Usaha 17% Rp389.036.269 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan PMA / PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 140 Perusahaan Rp389.036.269 2.18.05.2.01.04 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya' Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50 Kegiatan Usaha Rp148.350.605 83 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2025 Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.05.2.01.05 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50 Pelaku Usaha Rp75.535.462 2.18.05.2.01.06 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50 Kegiatan Usaha Rp165.150.202 2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi 100% Rp42.355.162 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal 358 Layanan Rp42.355.162 84 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2025 Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen Rp68.328.490 Total Rp20.265.021.606 85 Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan pada BAB yang lalu adalah merupakan Rencana Kerja yang dibuat dengan mengoptimalkan capaian kinerja Tahun 2025 dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bandung Tahun 2025, dilakukan sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Beberapa catatan penting yang menunjang pelaksanaan Renja tersebut adalah:

1.Tersedianya dukungan dana yang telah sesuai dengan rencana terhadap program dan kegiatan, karena akan berpengaruh pada capaian target kegiatan; 86
2.Tepat waktu terhadap jadwal kegiatan sehingga diharapkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan;
3.Adanya sinergitas program kegiatan sesuai dengan rencana awal dalam mencapai tujuan;
4.Adanya kesinambungan capaian kegiatan Tahunan terhadap perencanaan pembangunan terhadap tiap-tiap bidang pada program kegiatan strategis sehingga lebih mempermudah terhadap evaluasi capaian kinerja. 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Renja Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan didalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan Tahun 2025 didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1.Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang;
2.Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;
3.Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 87 Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja masih belum sepaham, selanjutnya perlu peningkatan kapasitas dan kinerja SDM baik melalui bimbingan teknis, seminar/workshop, diklat dan sebutan lainnya guna menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
4.Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN;
5.Rencana Kerja Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Rencana Strategis Perangkat Daerah);
6.Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya;
7.Adanya komitmen pemangku jabatan dan jajarannya termasuk pihak ke-3 terhadap pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu, tepat sasaran dan Akuntabel serta menghindari adanya Kolusi dan KKN. 5.3 Rencana Tindak Lanjut Rencana tindak lanjut akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan Tahun 2025 sesuai dengan skala prioritas program pembangunan dalam melaksanakan visi dan misi Kabupaten Bandung, sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan target dan 88 capaian kegiatan tahunan serta proyeksi target dan capaian sampai akhir Renstra Tahun 2025 yang meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut : • Koordinasi dan konsultasi rencana kegiatan pameran investasi baik melalui pemerintah pusat (BKPM RI), provinsi dan PD terkait yang ada di Kabupaten Bandung. • Koordinasi dengan PD terkait untuk validasi data Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), sehingga data peluang investasi yang disusun valid dan akuntabel serta dapat dijadikan panduan berinvestasi di kabupaten Bandung. • Koordinasi dan Konsultasi kepada instansi pusat yang terkait dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terkait dengan perubahan regulasi dan mekanisme pelayanan perizinan melalui Online Single submission (OSS) sehingga mekanisme dimaksud dapat diaplikasikan di Kabupaten Bandung. • Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi tingkat Provinsi khususnya kepada DPMPTSP Provinsi yang berkaitan dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bandung dan daerah perbatasan antar Kabupaten/Kota perbatasan, sehingga adanya sinkronisasi penanganan permasalahan yang ada di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung. • Mengevaluasi capaian program dan kegiatan serta permasalahanya pada Renja dan Renstra 2025-2029 dengan tindak lanjut pada program/kegiatan untuk skala prioritas Renstra 2025-2029. KEPALA DINAS PENANANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG TTD BEN INDRA AGUSTA Disahkan oleh : BUPATI BANDUNG MOCHAMAD DADANG SUPRIATNA TTD

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…