DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 117 Tahun 2025

Nomor: 117
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 nomor 15);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

P E N D A H U L U A N I.1. LATAR BELAKANG Guna mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban Pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN III.1. TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Perubahan Rencana Kerja Satuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Perubahan Rencana Kerja Satuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Barat, RPJM Provinsi Jawa Barat, RKPD Provinsi Jawa Barat 2015; dan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bandung 2025.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

P E N U T U P Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerja sama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 117 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 117 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN JL. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5894558 Fax. (022) 5894558 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Email : disperin@bandungkab.go.id KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 800 / Kep. - Sekr / 2025 Lampiran : 1 (satu) T e n t a n g PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025 KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan keharusan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Daerah;

b.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
d.bahwa untuk pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah dimaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk tim;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah tahun 2025, dengan keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Mengingat : M E M U T U S K A N Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim dimaksud pada diktum KESATU adalah:
1. 1.Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Pelatihan, dan Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Perdagangan tahun sebelumnya.
2. 2.Menyusun program dan kegiatan prioritas untuk menunjang peningkatan kemudahan Pelaku IKM, dan Pengembangan Produk.
3. 3.Menyusun jadwal pelaksanaan dan melaksanakan Forum PD untuk menyinkronkan program dan kegiatan prioritas Dinas PD terkait dengan usulan masyarakat.
4. 4.Menyusun kriteria teknis Pelatihan, dan Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM).
5. 5.Menyusun kebutuhan pendanaan program dan kegiatan prioritas.
6. 6.Menyusun Perubahan Rencana Kerja tahunan berdasarkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Bandung serta Rensta Dinas. KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diadakan perubahan apabila dipandang perlu. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
7. 2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. 4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. 5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. 6.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. 7.Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. 8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
15. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
16. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
17. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. 16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. 17.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
23. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
24. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
26. 21.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
27. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
29. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. 26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
32. 27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
33. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
34. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
35. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
36. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
37. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
38. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4).
39. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
40. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
41. 36.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
42. 37.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
43. 38.Peraturan Gubernur Jawa Barat No 72 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
44. 39.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 No 4 Seri D);
45. 40.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
46. 41.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005- 2025;
47. 42.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
48. 43.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036;
49. 44.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
50. 45.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
51. 46.Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung;
52. 47.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
53. 48.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
54. 49.Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
55. 50.Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 000.8./048 / 959 C / BAPPERIDA Tanggal 25 Maret 2025 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Ditetapkan di Soreang, Juni 2025 KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG DICKY ANUGRAH. SH., M.Si NIP: 19740717 199803 1 003 Tembusan, disampaikan Kepada Yth :
56. 1.Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
57. 2.Bapak Wakil Bupati Bandung (sebagai laporan) LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 800/ Kep. -Sekr / 2025 TANGGAL : Juni 2025 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS DAERAH TAHUN 2025 SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 Pengarah : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Ketua : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusun Program Kelompok 1 : Perencanaan Sarana Distribusi Perdagangan Ketua : Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Anggota : 1. Analis Perdagangan Ahli Muda Kelompok 2 : Perencanaan Pengembangan Perdagangan Dan Pengendalian Barang Pokok Dan Penting Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dan Pengendalian Barang Pokok Dan Penting Anggota : 1. Analis Perdagangan Ahli Muda Kelompok 3 : Perencanaan Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral Ketua : Kepala Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral Anggota : 1. Pengawas Kemetrologian Ahli Muda
58. 2.Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok 4 : Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Industri Ketua : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri Anggota : 1. Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda Kelompok 5 : Perencanaan Pengawasan Dan Kerja sama Industri Ketua : Kepala Bidang Pengawasan Dan Kerja sama Industri Anggota : 1. Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda Kelompok 6 : Perumusan dan Penyusunan Dokumen Renja Ketua : Perencana Ahli Muda Anggota : 1. JFU Analis Perencanaan Anggaran
59. 2.JFU Pengelola Bahan Perencanaan KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG DICKY ANUGRAH. SH., M.Si NIP: 19740717 199803 1 003 PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA DISPERDAGIN KABUPATEN BANDUNG NO JENIS KEGIATAN Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila TidakAda Tidak Ada

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Pembentukan tim penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Agenda Kerja √ 2 Pengolahan data dan informasi. √ 3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 4 Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 6 Penelaahan RKPD Kabupaten Bandung √ 7 Perumusan tujuan dan sasaran. √ 8 Penelaahan usulan masyarakat. √ 9 Perumusan kegiatan prioritas. √ 10 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 10.a Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan √ NO JENIS KEGIATAN Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila TidakAda Tidak Ada 10.b Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 10.c Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan √ 10.d Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati Bandung √ 11 Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. √ 12 Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 13 Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju √ NO JENIS KEGIATAN Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila TidakAda Tidak Ada 14 Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang telah disahkan √ KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG DICKY ANUGRAH. SH., M.Si NIP: 19740717 199803 1 003 KATA PENGANTAR Assalamualaikum wr wb. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabiyullah Rasulullah Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan rangkaian perencanaan program dalam pembangunan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Bandung yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumber-sumber lainnya. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga mengacu kepada prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Strategis dan Program Pembangunan dalam daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, Peraturan Perundangan serta Kebijakan Nasional, Provinsi, yang berkaitan dengan pembangunan Perdagangan dan Perindustrian. Sangatlah disadari bahwa penyajian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih belum sempurna, serta masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada kami. Namun demikian, diharapkan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipergunakan sesuai dengan harapan. Wassalamu’alaikum wr wb. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG DICKY ANUGRAH. SH., M.Si NIP: 19740717 199803 1 003 i DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................................. ii BAB I P E N D A H U L U A N ............................................................................................ 1 I.1. LATAR BELAKANG ................................................................................................... 1 I.2. LANDASAN HUKUM ................................................................................................ 2 I.3. MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................................................... 5 I.4. SISTEMATIKA ............................................................................................................ 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ................................... 9 II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD ......................................................................................................................... 9 II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..................... 41 II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH ...................................................................................................... 60 II.3.1. Identifikasi Permasalahan .............................................................................. 61 II.3.2. Penentuan isu-isu Strategis........................................................................... 63 II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .................................... 73 II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 93 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ...................................... 161 III.1. TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .......................................................... 161 III.1.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga ............................................. 161 III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH ......................... 163 III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................................ 176 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .............. 200 BAB V P E N U T U P ......................................................................................................... 210 1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan) yang disusun Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah akibat dari beberapa hal yang termasuk didalamnya adalah Inpres No.1 Tahun 2025, bahwa Perangkat Daerah harus melakukan efisiensi anggaran pada lima kode rekening belanja dan dialihkan pada penanganan rencana kerja tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan potret kebutuhan pembangunan perekonomian serta indikator sasaran program yang akan dilaksanakan secara terencana dan merupakan program kegiatan prioritas melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber anggaran lain yang sah sesuai peraturan 2 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung perundangan yang berlaku dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun anggaran 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada dasarnya sudah ditempuh tahapan penyusunan secara sistematis, yakni persiapan melalui proses sebagai berikut: (a) pengolahan data dan informasi; (b) analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian ; (c) me- review hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan Renstra 2021-2026; (d) penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ; (e) penelaahan Penetapan RKPD kabupaten; (f) perumusan tujuan dan sasaran; (g) penelaahan usulan masyarakat; dan (h) perumusan kegiatan prioritas. I.2. LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
1. a.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. b.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. c.Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
4. d.Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
5. e.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 3 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung
6. f.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
7. g.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
8. h.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. i.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
10. j.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. k.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. l.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. m.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. n.Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah;
15. o.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 4 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
16. p.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
17. q.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. r.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
19. s.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
20. t.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
21. u.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. v.Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung;
23. w.Peraturan Bupati Bandung 92 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 5 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung I.3. MAKSUD DAN TUJUAN Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung selama Tahun 2025. Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung adalah :
  1. 1.Memberikan gambaran tentang evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2026;
  2. 2.Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Perdagangan dan Perindustrian selama lima tahun yakni tahun 2021-2026 dan merumuskan isu-isu strategis yang harus ditangani tahun 2025;
  3. 3.Mendeskripsikan tentang program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Pada Tahun 2025;
  4. 4.Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus dijadikan pedoman para pejabat di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada akhir tahun 2025;
  5. 5.Menjabarkan rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2025. Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program dan kegiatan prioritas;
  6. 6.Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2025;
  7. 7.Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan yang menjadi dasar penyusunan Penetapan rencana 6 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung kerja anggaran perubahan (RKA) Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  8. 8.Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja.
  9. 9.Pelaksanaan Inpres No.1 Tahun 2025. I.4. SISTEMATIKA BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan 7 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap Rancangan RKPD) 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan. Evaluasi terhadap Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan. Terkait dengan hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
24. a.Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
25. b.Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung untuk belanja sebesar Rp45.590.266.759,00 (Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel Realisasi Keuangan ini : 10 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Kode Rekening Urusan/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Rp198.704.250 Rp181.744.200 91% 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp198.704.250 Rp181.744.200 91% 3.30.05.2.01 .01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Rp165.706.250 Rp156.546.200 94% 3.30.05.2.01 .05 Peningkatan Citra Produk Ekspor Rp 32.998.000 Rp25.198.000 76% 3.30.05.2.01 .04 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Rp - Rp - - 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Rp731.821.450 Rp610.321.700 83% 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Rp731.821.450 Rp610.321.700 83% 3.30.07.2.01 .05 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp475.590.450 Rp469.290.700 99% 3.30.07.2.01 .06 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp256.231.000 Rp141.031.000 55% 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Rp 1.904.277.351 Rp1.892.842.800 99% 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Rp162.133.800 Rp152.304.800 94% 3.30.04.2.01 .03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp - Rp - - 3.30.04.2.01 .02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp162.133.800 Rp152.304.800 94% 11 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Urusan/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 3.30.04.2.01 .01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp - Rp - - 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Rp 1.724.913.551 Rp1.723.308.000 100% 3.30.04.2.02 .03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Rp 1.694.843.551 Rp 1.693.368.000 100% 3.30.04.2.02 .02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Rp 6.810.000 Rp 6.810.000 100% 3.30.04.2.02 .01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Rp 23.260.000 Rp23.130.000 99% 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp17.230.000 Rp17.230.000 100% 3.30.04.2.03 .01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Rp - Rp - - 3.30.04.2.03 .02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Rp 17.230.000 Rp17.230.000 100% 3.30.04.2.03 .03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Rp - Rp - - 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Rp 2.031.300.857 Rp1.908.723.124 94% 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp 1.905.145.357 Rp1.785.767.624 94% 3.30.03.2.01 .02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp324.178.750 Rp320.853.050 99% 3.30.03.2.01 .01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp 1.580.966.607 Rp1.464.914.574 93% 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Rp126.155.500 Rp122.955.500 97% 12 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Urusan/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 3.30.03.2.02 .01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp126.155.500 Rp122.955.500 97% 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Rp237.461.000 Rp233.651.500 98% 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Rp211.331.000 Rp209.161.500 99% 3.30.02.2.01 .01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp211.331.000 Rp209.161.500 99% 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Rp 12.850.000 Rp11.380.000 89% 3.30.02.2.02 .01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Rp12.850.000 Rp11.380.000 89% 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Rp 13.280.000 Rp13.110.000 99% 3.30.02.2.03 .01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik Rp13.280.000 Rp13.110.000 99% 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Rp229.201.996 Rp225.562.336 98% 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Rp229.201.996 Rp225.562.336 98% 3.30.06.2.01 .02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Rp59.500.626 Rp58.823.400 99% 3.30.06.2.01 .01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Rp169.701.370 Rp166.738.936 98% 3.30.06.2.01 .03 Penyidikan Metrologi Legal Rp- Rp - - 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp36.792.465.843 Rp35.419.307.588 96% - 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp- Rp - 3.30.01.2.05 .09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp- Rp - '- 13 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Urusan/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 3.30.01.2.05 .02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp- Rp - - 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp777.242.050 Rp741.195.406 95% 3.30.01.2.06 .01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 7.500.000 Rp7.495.000 100% 3.30.01.2.06 .02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp430.991.050 Rp429.656.825 100% 3.30.01.2.06 .08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp20.000.000 Rp19.979.460 100% 3.30.01.2.06 .06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Rp20.000.000 Rp13.592.000 68% 3.30.01.2.06 .09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp156.292.000 Rp128.584.774 82% 3.30.01.2.06 .05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp142.459.000 Rp141.887.347 100% 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 55.000.000 Rp54.540.000 99% 3.30.01.2.07 .02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp55.000.000 Rp54.540.000 99% 3.30.01.2.07 .05 Pengadaan Mebel Rp- Rp - - 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp564.473.950 Rp512.374.903 91% 3.30.01.2.09 .02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp89.570.000 Rp72.328.554 81% 3.30.01.2.09 .06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp25.000.000 Rp24.530.000 98% 3.30.01.2.09 .01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp215.012.000 Rp194.588.105 91% 3.30.01.2.09 .09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp234.891.950 Rp220.928.244 94% 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp596.103.088 Rp567.421.878 95% 3.30.01.2.01 .02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp10.000.000 Rp10.000.000 100% 3.30.01.2.01 .04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp10.000.000 Rp9.130.000 91% 14 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Urusan/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 3.30.01.2.01 .06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp152.834.088 Rp151.070.492 99% 3.30.01.2.01 .07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp10.000.000 Rp10.000.000 100% 3.30.01.2.01 .01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp398.269.000 Rp372.221.386 93% 3.30.01.2.01 .03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp10.000.000 Rp10.000.000 100% 3.30.01.2.01 .05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 5.000.000 Rp5.000.000 100% 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp32.402.321.875 Rp31.267.900.389 96% 3.30.01.2.02 .06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp10.000.000 Rp10.000.000 100% 3.30.01.2.02 .05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp15.000.000 Rp14.089.000 94% 3.30.01.2.02 .01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp32.363.321.875 Rp 31.229.811.689 96% 3.30.01.2.02 .07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Rp14.000.000 Rp13.999.700 100% 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 2.397.324.880 Rp2.275.875.012 95% 3.30.01.2.08 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp148.212.000 Rp105.334.012 71% 3.30.01.2.08 .04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 2.249.112.880 Rp2.170.541.000 97% 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Rp 5.104.205.476 Rp4.641.868.793 91% 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Rp 5.104.205.476 Rp4.641.868.793 91% 3.31.02.2.01 .02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Rp187.670.000 Rp186.332.400 99% 3.31.02.2.01 .03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Rp38.728.983 Rp38.728.000 100% 3.31.02.2.01 .04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Rp871.294.800 Rp851.840.863 98% 15 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Urusan/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 3.31.02.2.01 .05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Rp 4.006.511.693 Rp3.564.967.530 89% 3.31.02.2.01 .06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Rp- Rp - - 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Rp175.913.000 Rp174.253.868 99% 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Rp175.913.000 Rp174.253.868 99% 3.31.03.2.01 .01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Rp98.217.600 Rp97.749.600 100% 3.31.03.2.01 .02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Rp77.695.400 Rp76.504.268 98% 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Rp208.326.000 Rp208.326.000 100% 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Rp208.326.000 Rp208.326.000 100% 3.31.04.2.01 .02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Rp78.156.000 Rp78.156.000 100% 3.31.04.2.01 .03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Rp30.115.000 Rp30.115.000 100% 16 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Urusan/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 3.31.04.2.01 .01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Rp100.055.000 Rp100.055.000 100% 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Rp 97.136.200 Rp93.664.850 96% 3.29.05.2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 97.136.200 Rp93.664.850 96% 3.29.05.2.01 .02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp83.826.000 Rp81.234.850 97% 3.29.05.2.01 .03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 8.830.200 Rp8.760.000 99% 3.29.05.2.01 .01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 4.480.000 Rp3.670.000 82% Jumlah Rp 47.710.813.423 Rp 45.590.266.759 96% Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran yang berbentuk output pada tahun 2023, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021. Adapun capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah : 17 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tabel 2.2 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola 100% 80% 80% 80% 100% 80% 80% 80% 3.29.05.2.0 1 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan 100% 95% 80% 95% 119% 80% 90% 90% 3.29.05.2.0 1.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 18 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.29.05.2.0 1.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi perizinan dan jumlah dokumen informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi yang dikeluarkan 10 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen 5 Dokumen 50% 3.29.05.2.0 1.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 85 Laporan 17 Laporan 17 Laporan 17 Laporan 100% 17 Laporan 51 Laporan 60% 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akip 87,00 80.15 Poin 77 Poin 82 Poin 106% 83 Poin 83 Poin 95% 3.30.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 19 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.30.01.2.0 1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 150% 2 Dokumen 7 Dokumen 70% 3.30.01.2.0 1.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 3.30.01.2.0 1.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 3.30.01.2.0 1.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 3.30.01.2.0 1.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 20 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.30.01.2.0 1.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Dokumen 3 Dokumen 3 Laporan 3 Laporan 100% 3 Laporan 9 Laporan 60% 3.30.01.2.0 1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 12 Laporan 60% 3.30.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.30.01.2.0 2.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 223 Orang/Bula n 223 Orang/Bulan 214 Orang/Bulan 214 Orang/Bulan 100% 223 Orang/Bulan 223 Orang/Bulan 100% 3.30.01.2.0 2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 60% 21 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.30.01.2.0 2.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 5 dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 3.30.01.2.0 2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 10 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 6 Laporan 60% 3.30.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Disiplin pegawai 79% 85% 78% 80% 103% 100% 88% 113% 3.30.01.2.0 5.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 21 Orang 7 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 7 Orang 14 Orang 67% 3.30.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 22 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.30.01.2.0 6.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 60% 3.30.01.2.0 6.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 4 Paket 80% 3.30.01.2.0 6.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 60% 3.30.01.2.0 6.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 3.30.01.2.0 6.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 112 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 100% 24 Laporan 72 Laporan 64% 3.30.01.2.0 6.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 535 Laporan 125 Laporan 125 Laporan 125 Laporan 100% 125 Laporan 375 Laporan 70% 3.30.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 23 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.30.01.2.0 7.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 1 Unit 3 Unit 150% 3.30.01.2.0 7.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 0,00 0 Unit 0 Unit 0% 4 Unit 4 Unit 57% 3.30.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelayanan Operasional Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.30.01.2.0 8.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 60% 3.30.01.2.0 8.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 60% 3.30.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 24 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.30.01.2.0 9.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 74 Unit 18 Unit 7 Unit 7 Unit 100% 18 Unit 43 Unit 58% 3.30.01.2.0 9.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 60 Unit 12 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 12 Unit 39 Unit 65% 3.30.01.2.0 9.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 8 Unit 24 Unit 60% 3.30.01.2.0 9.09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 3 Unit 60% 3.30.01.2.1 1 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100% 0% 0% - #VAL UE! 100% 50% 50% 25 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.30.01.2.1 1.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bula n 0,00 0,00 0,00 0% 24 Orang/Bulan 24 Orang/Bulan 1200% 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin 80% 58% 65% 65% 101% 70% 64% 81% 3.30.02.2.0 1 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang memiliki izin 80% 77% 65% 83% 127% 70% 77% 96% 3.30.02.2.0 1.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 3.30.02.2.0 2 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Persentase gudang yang memiliki tanda daftar 30% 0% 15% 28% 185% 20% 16% 53% 26 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.30.02.2.0 2.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 3.30.02.2.0 3 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW 50% 29% 20% 39% 194% 10% 39% 78% 3.30.02.2.0 3.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 100% 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar 25% 13% 20% 20% 100% 21% 21% 84% 3.30.03.2.0 1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola 75% 67% 60% 67% 111% 65% 66% 88% 3.30.03.2.0 1.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 3 Unit 3 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 3 Unit 10 Unit 333% 27 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.30.03.2.0 1.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 55 Unit 12 Unit 26 Unit 35 Unit 135% 11 Unit 58 Unit 105% 3.30.03.2.0 2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar 13,0% 7,1% 5,0% 2,4% 47% 7,5% 8% 58% 3.30.03.2.0 2.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting 3% 3% 3% 3% 97% 3% 3% 99% 3.30.04.2.0 1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting 54% 55% 80% 98% 123% 80% 78% 144% 28 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.30.04.2.0 1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 60% 3.30.04.2.0 2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentase harga dan stok BAPOKTING di tingkat pasar Kabupaten/Kota yang dikendalikan 89% 94% 89% 117% 131% 89% 100% 112% 3.30.04.2.0 2.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60% 29 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.30.04.2.0 2.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 168 Laporan 192 Laporan 320% 3.30.04.2.0 2.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 2 Laporan 4 Laporan 80% 3.30.04.2.0 3 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer 90% 22% 50% 50% 100% 90% 54% 60% 3.30.04.2.0 3.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 1 Laporan 25 Laporan 42% 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai Eksport Bersih Perdagangan Non Migas $ 727.432.46 3 1.048.724.223,2 7 $ 726996440 $ 1108872543 ,35 153% 727.141.781,00 $ 1108872543 ,35 152% 30 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.30.05.2.0 1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan 15% 0% 4% 0% 0% 4% 4% 27% 3.30.05.2.0 1.02 Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang 12 Pelaku Usaha 0,00 0,00 - 0% 4 Pelaku Usaha 4 Pelaku Usaha 33% 3.30.05.2.0 1.03 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang Lokal 15 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0% 5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha 33% 3.30.05.2.0 1.04 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 15 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 0% 3 Pelaku Usaha 3 Pelaku Usaha 20% 3.30.05.2.0 1.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 75 Produk 15 Produk 15 produk 15 produk 100% 15 Produk 45 Produk 60% 3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat UTTP sesuai standar 100% 89% 85% 85% 101% 90% 88% 88% 31 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.30.06.2.0 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase Alat UTTP yang bertanda Tera sah 100% 32% 85% 29% 34% 90% 50% 50% 3.30.06.2.0 1.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 20000 Unit 3627 Unit 2000 Unit 3112 Unit 156% 5000 Unit 11739 Unit 59% 3.30.06.2.0 1.02 Pengawasan/Penyuluha n Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 1000 Orang 200 Orang 40 Orang 40 Orang 100% 350 Orang 590 Orang 59% 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran 42% 13% 21% 21% 101% 28% 28% 67% 3.30.07.2.0 1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung 100% 20% 40% 45% 113% 60% 60% 60% 3.30.07.2.0 1.05 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 120 UMKM 0,00 40 UMKM 40 UMKM 100% 50 UMKM 90 UMKM 75% 32 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.30.07.2.0 1.06 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi 120 UMKM 0,00 40 UMKM 40 UMKM 100% 40 UMKM 80 UMKM 67% 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pembangunan sumber daya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten 100% 32% 40% 56% 140% 60% 60% 60% 3.31.02.2.0 1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana pembangunan industri 25 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 5 Dokumen 11 Dokumen 44% 3.31.02.2.0 1.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 5 dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1 Dokumen 4 Dokumen 80% 33 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.31.02.2.0 1.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 5 dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 3.31.02.2.0 1.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 5 dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 120% 3.31.02.2.0 1.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 5 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 3.31.02.2.0 1.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 5 dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 2 Dokumen 40% 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin 15% 10% 8% 9% 124% 10% 10% 67% 34 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.31.03.2.0 1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah 100 Perusahaan 17 Perusahaan 20 Perusahaan 20 Perusahaan 100% 95 Rekomendasi 132 Rekomendas i 132% 3.31.03.2.0 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang Berlokasi di Satu Kabupaten/Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain Bidang usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 33% 35 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.31.03.2.0 1.04 Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah -Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 33% 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Persentase pelaporan SIINAS 100% 30% 40% 52% 130% 60% 60% 60% 36 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 3.31.04.2.0 1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri 100% 33% 40% 42% 104% 60% 60% 60% 3.31.04.2.0 1.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 5 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 3.31.04.2.0 1.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 5 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% 37 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7/ 6)
(9)(10)=(5+7+9) (11)=(10 /4) 3.31.04.2.0 1.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 5 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG DICKY ANUGRAH. SH., M.Si NIP: 19740717 199803 1 003 38 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tidak bisa melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Sehingga banyak program kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tidak dapat direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan pencapaian kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah tidak maksimal. Untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dalam upaya mewujudkan peningkatan Perekonomian Kabupaten Bandung sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung yang mengacu pada misi Kepala Daerah, misi ke 1 (satu) yaitu: “Membangkitkan Daya Saing Daerah” merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan “Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”. Adapun sasaran serta strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut : Tabel 2.3 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera Misi Membangkitkan Daya Saing Daerah Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya produktivitas perindustrian Tertatanya sentra industri Merencanakan dan membangun sentra industri Penetapan sentra industri Optimalisasi standardisasi produk IKM 39 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera Misi Membangkitkan Daya Saing Daerah Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan yang berdaya saing Optimalisasi pendampingan IKM dalam pemasaran produk Optimalisasi sarana dan prasarana IKM Meningkatnya kepatuhan industri Meningkatkan pengendalian izin dan pengawasan industri Optimalisasi perizinan perusahaan industri Tersedianya sistem informasi industri yang valid dan terkini Meningkatkan Pengelolaan Pelaporan Produksi pada SIINAS Peningkatan Monitoring dan Pendampingan dalam pelaporan Produksi melalui SIINAS Meningkatnya pelayanan distribusi barang di dalam wilayah Meningkatnya sarana distribusi perdagangan di wilayah Meningkatkan pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada pasar rakyat dan pedagang kaki lima Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar rakyat Pembinaan dan penataan PKL di lingkungan pasar rakyat Meningkatkan pembinaan dan pengawasan izin usaha dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Fasilitasi penerbitan rekomendasi tanda daftar Gudang Fasilitasi penerbitan rekomendasi surat tanda pendaftaran waralaba 40 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera Misi Membangkitkan Daya Saing Daerah Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen Meningkatkan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang bagi Wajib Tera Ulang Monitoring dan Evaluasi terhadap alat UTTP pasca Tera/Tera ulang & Pembinaan/penyuluhan Metrologi Legal Meningkatnya produktivitas perdagangan yang berdaya saing Meningkatnya produk IKM yang terfasilitasi ekspor Meningkatkan Nilai Ekspor Peningkatan promosi luar negeri Pembinaan dan Pengembangan produk ekspor Peningkatan produk ekspor Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Produk Kabupaten Bandung Pelaksanaan Promosi Produk melalui event pameran Pelaksanaan kerja sama dengan media online sebagai upaya pemasaran produk Mendorong stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pelaksanaan Operasi Pasar Murah bersubsidi Monitoring dan Evaluasi bahan pokok dan barang penting Meningkatnya pengelolaan langsung panas bumi Meningkatnya kualitas layanan perijinan serta pengendalian dan pengawasan industri panas bumi Mewujudkan penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi sebagai sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan 41 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera Misi Membangkitkan Daya Saing Daerah Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja organisasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan instansi organisasi Meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan instansi organisasi Peningkatan kinerja dan kualitas pengelolaan instansi organisasi Upaya-upaya diatas merupakan program kegiatan prioritas yang terdapat pada Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Sehingga diharapkan pada tahun yang akan datang dapat meningkatkan anggaran program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung sesuai dengan perencanaan kebutuhan, untuk meningkatkan pencapaian kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan peningkatan Perekonomian Kabupaten Bandung sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung. II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Di bawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut: 42 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tabel 2.4 T-C. 30 N o Indikator Kinerja Program (outcome) Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catata n Analisis Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URUSAN PERDAGANGAN 1 Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas $726.851.09 9 $726.996.44 0 $727.141.78 1 $727.287.12 2 $727.432.46 3 $ 1.048.724.22 3 $ 1.108.872.54 3 $727.287.12 2 $727.432.46 3 2 Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran 14% 21% 28% 35% 42% 13% 21,4% 35% 42% 3 Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2,91% 3% 3% 4 Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar 20% 20% 22% 23% 25% 13% 20% 23% 25% 5 Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin 60% 65% 70% 75% 80% 58% 65% 75% 80% 6 Persentase Alat UTTP sesuai standar 80% 85% 90% 95% 100% 89% 85% 95% 100% URUSAN PERINDUSTRIAN 7 Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten 20% 40% 60% 80% 100% 32% 56% 80% 100% 8 Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin 5% 8% 10% 13% 15% 10% 9% 13% 15% 43 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung N o Indikator Kinerja Program (outcome) Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catata n Analisis Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 Persentase pelaporan SIINAS 20% 40% 60% 80% 100% 30% 52% 80% 100% URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM 10 Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola 80% 80% 80% 80% 100% 80% 80% 80% 100% 44 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tabel 2.5 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung No. TUJUAN PD Sasaran PD Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Perdagangan dan Perindustrian Daerah Meningkatnya Distribusi Persentase PDRB Perdagangan Besar dan Eceran Distribusi Persentase PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Nilai PDRB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor x 100%/ Nilai PDRB BPS Meningkatnya Distribusi Presentase PDRB Industri Pengolahan Distribusi Persentase PDRB Industri Pengolahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan x 100%/ Nilai PDRB BPS 45 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Analisis dan evaluasi capaian kinerja Utama tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-1 Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Tahun 2023 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Nilai Ekspor Produk IKM $726,85 1,099.0 0 $1,048,7 24,223.2 7 144% $726,99 6,440.0 0 $ 1108872 543,35 153% Pertumbuhan nilai ekspor itu sendiri pada tahun 2023 mencapai $ 1108872543,35 dengan persentase capaian sebesar 153%. Upaya pencapaian Sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung. Dalam rangka tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1.Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha di bidang ekspor di wilayah Kabupaten Bandung terhadap peraturan dan kebijakan pengurusan dokumen ekspor yang sering mengalami perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2023 kegiatan ini diikuti sebanyak 75 peserta bagi pelaku usaha ekspor.
2.Pengembangan database informasi potensi unggulan. Pengembangan database informasi potensi unggulan ditujukan untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki produk potensi unggulan ekspor, sehingga tersedianya database informasi potensi produk unggulan produk ekspor dapat meningkatkan nilai pertumbuhan ekspor dan memudahkan informasi tentang pasar tujuan ekspor.
3.Peningkatan citra produk ekspor Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait / asosiasi / pengusaha bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kendala yang menjadi penghambat untuk melakukan ekspor produk dari Kabupaten Bandung ke luar negeri serta peluang pasar tujuan ekspor baru yang dapat di intervensi oleh para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bandung. Sehingga produk ekspor Kabupaten Bandung tidak hanya didominasi oleh tekstil dan produk tekstil saja tetapi komoditas lainnya, saat ini mulai muncul komoditas baru di Kabupaten Bandung yang menjadi potensi ekspor diantaranya kopi. Pada tahun 2023, kegiatan Focus Meningkatnya Produk IKM yang terfasilitasi EksporSASARAN 1 46 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Group Discusion (FGD) Penanganan Hambatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah diikuti oleh 15 peserta.
4.Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota serta Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam rangka meningkatkan promosi penggunaan produk dalam negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan pameran bagi produk unggulan Kabupaten Bandung sejumlah 15 produk unggulan yang difasilitasi promosi dan pemasarannya. Jumlah kegiatan pelaksanaan promosi yang dimaksud dilakukan sebanyak 6 kali yaitu Dukungan Fornas, Fasilitasi Penguatan Pemasaran Produk IKM Kab. Bandung Melalui E-Commerce (Blibli), Food Ethnic, bazar ramadhan, pameran inacraft dan pameran APKASI dengan anggaran sebesar Rp731.821.450,00 dan terealisasi sebesar Rp610.321.700,00 atau sebesar 83%.
5.Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam meningkatkan pemasaran produk dalam negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung melaksanakan sosialisasi terhadap Mahasiswa Tel-U sebanyak 50 Mahasiswa dan pameran Kembang Nusa di Gedung Graha Siliwangi sebanyak 8 IKM dengan anggaran sebesar Rp731.821.450,00 dan terealisasi sebesar Rp610.321.700,00 atau sebesar 83%.
6.Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional dan mengurangi angka inflasi daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai saat ini memiliki inovasi daerah yaitu aplikasi SIBAPOKTING yang menunjukkan harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting pada pasar rakyat dengan data paling update dan real time. Selain itu, dilakukan juga Operasi Pasar Murah (OPM) ketika terjadi kelangkaan bahan pokok dan barang penting di masyarakat. selain itu, dilakukan monitoring dan pengendalian harga kebutuhan barang pokok dan barang penting terhadap pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebesar Rp162.133.800,00 dan terealisasi Rp Rp152.304.800,00 atau sebesar 94% Adapun perkembangan jumlah volume ekspor pada tahun 2023 dengan rincian perkembangan volume ekspor per bulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 47 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Gambar 2.1 Perkembangan Volume Ekspor (KGM) Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah: Tabel 2.7 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 NO. PERMASALAHAN SOLUSI
1.Potensi produk ekspor Kabupaten Bandung masih didominasi oleh tekstil dan produk tekstil dan diperlukan pengembangan produk ekspor baru sehingga tidak hanya tergantung pada produk tekstil. Selain itu negara tujuan ekspor masih tergantung pada negara- negara diwilayah Eropa dan sebagian Asia diperlukan perluasan negara tujuan baru pemasaran produk ekspor Melakukan pendataan dan pengembangan tentang potensi produk unggulan Kabupaten Bandung yang dapat dijadikan produk ekspor. Yang saat ini sedang dilakukan adalah mendata peluang pasar. Negara tujuan ekspor baru melalui kegiatan pameran produk unggulan kopi di tingkat Internasional. Selanjutnya akan dibuat database ekspor
2.Masih minimnya pengetahuan tentang prosedur ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga akses pemasaran produk Melakukan pelatihan tentang ekspor bagi pelaku UKM dan IKM yang memiliki produk potensi ekspor sehingga kedepannya apabila ada UKM dan IKM yang memiliki potensi - 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00 160.000.000,00 170.000.000,00 180.000.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00 210.000.000,00 220.000.000,00 230.000.000,00 240.000.000,00 250.000.000,00 260.000.000,00 270.000.000,00 280.000.000,00 GRAFIK BERDASARKAN NILAI EKSPOR (US $) 48 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO. PERMASALAHAN SOLUSI UKM selama ini masih terpaku pada pemasaran domestik. Adapun beberapa UKM yang sudah memiliki pasar di luar negeri tetapi mereka terbentur dengan pengetahuan bagaimana cara ekspor sehingga produk yang mereka jual tidak dapat dipasarkan ekspor dapat melakukan pengiriman produknya secara langsung tanpa melalui perantara lagi, Mengirim sampel produk IKM ke Buyer, Melaksanakan temu bisnis antara IKM dan Buyer atau pembeli Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2 Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Tahun 2023 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas di Wilayah 20% 13% 65% 20% 20% 100% Realisasi kinerja Persentase sarana distribusi perdagangan yang berkualitas di wilayah kerjanya pada Tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian sebesar 20%. Upaya untuk pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja dan kontribusi nilai sektor perdagangan terhadap PDRB dilakukan upaya-upaya sebagai berikut ini:
1.Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di sektor perdagangan, dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Bandung untuk menjalankan usahanya dalam hal pemasaran produk dengan membangun kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil terutama pelaku usaha toko modern agar dapat memberikan fasilitasi untuk dapat memasarkan produk pelaku usaha kecil di wilayah Kabupaten Bandung, dalam hal ini, Dinas Perdagangan dan Peindustrian memberikan hibah 6 Roda Kecil diberikan kepada 3 Bumdes yaitu Bumdes Ciwidey, Bumdes Margahayu, Bumdes Baleendah dengan anggaran sebesar Rp211.331.000,00 dan realisasi sebesar Rp209.161.500,00 atau sebesar 127%. Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan di WilayahSASARAN 2 49 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung
2.Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dengan memperbaiki sarana dan prasarana distribusi barang/produk salah satunya ialah sarana dan prasarana pasar tradisional yang merupakan salah satu pusat perdagangan yang baik, bersih dan sehat. Pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp Rp1.905.145.357,00 dan realisasi sebesar Rp1.785.767.624,00 atau sebesar 94%. Perbaikan sarana dan prasarana pasar tradisional yang dilakukan pada tahun 2023 sebanyak 4 pasar, yaitu Renovasi untuk Pasar Baleendah, Ciwidey, Majalaya, dan Banjaran. Jumlah anggaran tersebut bersumber dari APBD dan dari Dana Insentif Daerah (DID) yaitu pembangunan bak sampah Pasar Margahayu, Majalaya, Ciwidey serta Pengadaan Countener sampah sebanyak 9 unit.
3.Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi. TDG merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten dalam rangka mencegah tindak pidana ekonomi terhadap jenis-jenis barang tertentu yang diawasi peredarannya oleh Pemerintah. TDG mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG. Jumlah gudang yang mendapatkan fasilitasi penerbitan TDG sebanyak 15 gudang. Pada tahun 2023, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp12.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.380.000,00 atau sebesar 89%.
4.Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik STPW merupakan bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi atau direkomendasi STPW dalam dan luar negeri sebanyak 57 pelaku usaha dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp13.280.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.110.000,00 atau sebesar 99%.
5.Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sarana Distribusi Perdagangan adalah sarana atau wadah untuk kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan pengelolaan distribusi perdagangan. Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaannya pada Tahun 50 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 2023 sebanyak Unit sarana prasarana pasar tradisional dengan nilai anggaran sebesar Rp324.178.750,00 dan terealisasi sebesar Rp320.853.050,00 atau sebesar 99%.
6.Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemberian binaan kepada para pelaku sarana distribusi perdagangan. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan pada tahun 2023 sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp126.155.500,00 dan realisasi sebesar Rp122.955.500,00 atau sebesar 97%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah: Tabel 2.9 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2 NO. PERMASALAHAN SOLUSI
1.Masih banyak toko modern yang enggan mengurus perijinan atau beroperasi sebelum permohonan ijinnya diterima sehingga terkesan banyak pelanggaran ijin pendirian toko modern tersebut Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional dan perijinan toko modern serta memberikan pemahaman tentang keberlangsungan hidup/usaha toko modern tidak ditujukan untuk mematikan usaha pasar tradisional serta menjalin kemitraan dengan para pelaku usaha mikro, kecil yang berada disekitar toko modern tersebut
2.Perbaikan sarana dan prasarana perdagangan terutama bagi pasar tradisional memerlukan biaya yang cukup besar sedangkan kemampuan APBD Kabupaten Bandung tidak mencukup untuk melakukan perbaikan dan revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bandung Untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bandung sehingga menjadi pasar yang nyaman, bersih dan sehat dengan tidak hanya bergantung pada APBD maka kami melakukan inovasi dengan menawarkan kerja sama pembangunan dan pengelolaan pasar kepada pihak ketiga (investor) Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-3 Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Tahun 2023 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Persentase alat UTTP sesuai standar 80% 89% 111% 85% 85% 100% Meningkatnya Perlindungan terhadap KonsumenSASARAN 3 51 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dalam hal ini ialah tentang kepatuhan pelaku usaha tertib ukur pada alat ukur takar timbang dan perlengkapan yang digunakan oleh pelaku usaha di Kabupaten Bandung. Upaya untuk mewujudkan saran ini terkait dengan tujuannya meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri dan peningkatan perlindungan terhadap konsumen, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan upaya untuk mendorong pelaku usaha agar meningkatkan kepedulian dalam ketertiban serta kepatuhan untuk selalu menjaga kepercayaan konsumen terhadap kepastian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Upaya yang dilakukan antara lain:
1.Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah. Upaya untuk meningkatkan pelindungan konsumen dan tertib ukur dilakukan melalui peningkatan operasionalisasi pelayanan tera dan tera ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di wilayah Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh UPT Kemetrologian Kabupaten Bandung.
2.Dengan adanya UPT Kemetrologian diharapkan peran pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP yang selama ini dilakukan oleh Balai Kemetrologian Provinsi Jawa Barat bisa lebih optimal dapat memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP untuk menciptakan suatu daerah yang tertib ukur sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan kinerja perdagangan dalam negeri dan telah dilakukan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP sebanyak 3.112 unit alat UTTP.
3.Sosialisasi tentang Kemetrologian Upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera dan tera ulang alat UTTP dan BDKT sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan kepada konsumen, dilakukan sosialisasi tentang peraturan, kebijakan dan peran kemetrologian dalam meningkatkan perdagangan dalam negeri. Pada tahun 2023 telah dilakukan sosialisasi dengan jumlah peserta 40 orang yang berasal dari pelaku usaha, instansi pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut masih banyak pelaku usaha, masyarakat dan instansi pemerintah sendiri yang belum mengerti serta paham tentang apa itu kemetrologian dan kenapa mesti melakukan tera dan tera ulang alat UTTP. Sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang diperlukan strategi lain yang lebih efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi tentang kemetrologian.
4.Pengawasan Kemetrologian Pengawasan kemetrologian merupakan salah satu upaya mewujudkan iklim usaha yang baik dan kondusif melalui terciptanya lingkungan usaha yang tertib ukur sehingga dapat memberikan kepercayaan dan perlindungan terhadap konsumen. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa alat UTTP yang digunakan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki cap tanda tera sah yang berlaku. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada tahun 2023 52 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung bekerja sama dengan Pengawas Direktorat Kemetrologian Kementerian Perdagangan RI terhadap 2.386 unit alat UTTP. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah: Tabel 2.11 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3 NO. PERMASALAHAN SOLUSI
1.Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP yang dilakukan oleh UPT Kemetrologian belum maksimal karena keterbatasan petugas yang berhak melakukan tera dan tera ulang dalam hal ini ialah fungsional penera yang dimiliki oleh UPT Kemetrologian Kabupaten Bandung baru ada 4 orang yang merupakan pelimpahan dari Provinsi Jawa Barat, sedangkan area pelayanan begitu luas mencakup 31 kecamatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berusaha memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta bekerja sama dengan Direktorat Kemetrologian Kementerian Perdagangan RI untuk penambahan petugas penera, disamping itu pula mempersiapkan untuk penambahan jumlah penera baru pada tahun - tahun yang akan datang dengan memberikan biaya diklat kemetrologian bagi calon penera baru
2.Pengawasan kemetrologian saat ini belum maksimal dikarenakan belum memiliki fungsional pengawas dan PPNS Kemetrologian yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, serta minimnya kepedulian dan pengetahun masyarakat tentang aturan kemetrologian Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha serta tentang kemetrologian serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi bergerak dibidang perlindungan konsumen untuk bersama-sama melakukan pengawasan kemetrologian untuk menciptakan suatu daerah yang tertib ukur Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-4 Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Tahun 2023 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Persentase Sentra Industri yang sudah tertata 7% 7% 100% 40% 56% 140% *Realisasi tahun 2023 menggunakan proyeksi target tahun 2023 Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada Tahun 2023 dalam meningkatkan daya saing produk industri kecil diantaranya dengan meningkatkan kemampuan teknologi industri dan standarisasi produk industri, untuk mewujudkan Tertatanya Sentra Industri SASARAN 4 53 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan upaya- upaya sebagai berikut:
1.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dalam upaya meningkatan kemampuan para pelaku industri kecil di wilayah Kabupaten Bandung dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilanya dalam menggunakan teknologi industri sehingga dapat meningkatkan produksi produk menjadi lebih efektif dan kualitas yang memiliki daya saing. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pagu anggaran Rp4.006.511.693,00 dan realisasi sebesar Rp3.564.967.530,00 atau sebesar 89% bersumber dari anggaran APBD, DBHCHT,DAK FISIK,DAK NON FISIK. Pada tahun 2022 telah dilakukan fasilitasi standardisasi produk bagi industri kecil yang bergerak di bidang makanan dan minuman,hasil hutan dan perkebunan sebanyak 100 IKM baik itu pelaku industri kecil dibidang olahan makanan maupun hasil hutan dan perkebunan, Dokumen Kajian Sentra Industri Tembakau (DBHCHT), IKM yang mendapatkan Bimtek Manajemen Mutu sebanyak 40 IKM, IKM yang mendapatkan Bimtek Penerapan Sertifikasi Produk dan Sistem Mutu sebanyak 50 IKM, IKM yang mendapatkan Bimtek Produksi/Standarisasi Produk sebanyak 45 IKM, IKM yang mendapatkan sosialisasi Temu Usaha IKM sebanyak 50 IKM, IKM yang mendapatkan Workshop/Sosialisasi Tembakau sebanyak 150 IKM, Pengadaan Mesin/Peralatan Pengolahan Aneka Kue, Revitalisasi Pusat Promosi/Ruang Pamer Sentra bertempat di Galeri Kriya Bedas Kabupaten Bandung.
2.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk industri kecil di wilayah Kabupaten Bandung salah satunya industri kecil di bidang olahan makanan dan minuman yang merupakan salah satu industri kecil unggulan yang ada di Kabupaten Bandung. Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri kecil dilakukan upaya kegiatan pelatihan kemasan bagi industri olahan makanan dan minuman selain itu juga diberikan fasilitasi desain produk bagi industri kecil secara gratis, fasilitasi pembuatan desain produk dan kemasan yang diberikan oleh Tim Desain dan Kemasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pagu anggaran Rp871.294.800,00 dan realisasi sebesar Rp851.840.863,00 atau sebesar 98% bersumber dari anggaran APBD, DBHCHT,dan DID. Pada tahun 2022 IKM yang terpenuhi sarana prasarananya sebanyak 4 IKM, IKM yang mendapatkan Fasilitasi Peralatan Produksi Tembakau sebanyak 1 kelompok IKM, IKM yang mendapatkan Workshop/Bimtek Pengolahan Limbah Tembakau sebanyak 50 IKM, IKM yang tersertifikasi Profesi sebanyak 20 IKM.
3.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 54 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri bersumber dari anggaran APBD dan Dana Insentif Daerah (DID) dengan jumlah sebesar Rp187.670.000,00 realisasi sebesar Rp186.332.400,00 atau sebesar 99% dengan rincian kegiatan sebagai beribut :

a.Dokumen Rencana Pembangunan Industri
b.Dokumen Web dan Skema Pendampingan
c.Sosialisasi terhadap 50 IKM
d.IKM yang mendapatkan Workshop perbaikan kemasan sebanyak 120 IKM
e.IKM yang tersertifikasi Profesi sebanyak 20 IKM Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah: Tabel 2.13 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-4 NO. PERMASALAHAN SOLUSI
1. 1.Penerapan standarisasi produk, Pengetahuan dan pemahaman pelaku industri kecil terhadap pentingnya HKI merek dagang dan sistem mutu produk masih kurang. pendampingan dan memfasilitasi dalam peningkatan dayasaing mutu produk IKM melalui fasilitasi desain produk dan desain kemasan, pengurusan standarisasi produk dan fasilitasi HKI merek dagang. Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-5 Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Tahun 2023 Target Realisa si Capaia n Target Realisasi Capaia n Persentase Kepatuhan Industri 5% 9.5% 190.0% 7.5% 9.33% 124% Melihat pada ilustrasi data pada tabel di atas rata-rata capaian dari indikator sasaran mencapai 124% hal ini menunjukan bahwa tingkat pencapaian sasaran “Meningkatnya kepatuhan Industri” sangat baik dengan pencapain indikator kepatuhan industri. Meskipun pencapain kinerja pada tahun 2023 sudah mencapai target sasaran yang ditetapkan, pengembangan dan meningkatkan kepatuhan dalam perizinan industri kecil Meningkatnya Kepatuhan IndustriSASARAN 5 55 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan menengah, untuk meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah di sektor industri masih perlu ditingkatkan pada tahun yang akan datang sehingga produk industri kecil Kabupaten Bandung dapat bersaing dengan produk daerah lain bahkan produk dari luar negeri. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan industri terhadap perizinannya adalah sebagai berikut ini:
2. 1.Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Tujuan penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI adalah untuk pemberian izin kepada para pelaku usaha untuk melaksanakan, mengembangkan, dan menambah kegiatan usaha. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, dilakukan dua kegiatan yaitu fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam SIINas yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara eletronik. Kegiatan selanjutnya yaitu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki anggaran sebesar Rp175.913.000,00 dan terealisasi sebesar Rp174.253.868,00 atau sebesar 99%, dengan aktifitas kegiatan sebagai berikut :
a.Fasilitasi perizinan IUI secara elektronik sebanyak 56 peserta yang terdiri dari IKM dan perusahaan industri
b.Pelaksanaan pengawasan terhadap 75 Perusahaan industri. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah: Tabel 2.15 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-5 NO. PERMASALAHAN SOLUSI
1. 1.Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah disebabkan oleh fluktuatifnya harga Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada IKM, pengoptimalan potensi dan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri sehingga tidak tergantung pada bahan baku impor 56 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tabel 2.16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke -6 Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Tahun 2023 Target Realisasi Capai an Target Realisas i Capai an Persentase Industri yang Terdata dalam SIINas 20% 28% 138% 40% 40% 100% Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Industri yang terdata dalam SIINAS adalah sebagai berikut ini:
2. 1.Penyediaan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI direalisasikan kedalam tiga kegiatan yaitu yang pertama fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Selanjutnya yaitu Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINas. Sedangkan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas. Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebesar Rp208.326.000,00 dan realisasi sebesar Rp208.326.000,00 atau sebesar 100%. “Meningkatnya Produk IKM yang terfasilitasi Ekspor”SASARAN 6 57 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tabel 2.17 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke -6 NO. PERMASALAHAN SOLUSI
3. 1.Kurangnya ketegasan dari pimpinan mengenai data yang harus dilaporkan ke SIINas. Proses verifikasi di kementerian memakan waktu cukup lama dan juga sering terdapat pengembalian data karena terdapat syarat yang kurang Melakukan pendampingan ke lapangan atau ke perusahaan untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan pendaftaran SIINas Tabel 2.18 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-7 Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Tahun 2023 Target Realisa si Capaia n Target Realisa si Capaia n Persentase Pengelolaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang Menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan 80% 80% 100.0 % 80% 80% 100% Capaian Kinerja pada indikator di atas target yang ditetapkan yaitu Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi sebagai sumber energi pada tahun 2023 terealisasi 80% dari target 80% dengan tingkat capaian sebesar 100%. Data yang kami sampaikan untuk urusan energi saat ini hanya meliputi pemanfaatan panas bumi secara langsung dikarenakan urusan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan kabupaten/kota saat ini hanya pengawasan pemanfaatan panas bumi secara langsung sedangkan merupakan urusan energi dan sumber daya mineral lainya dilimpahkan kewenangannya menjadi kewenangan Provinsi. Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten yang memiliki potensi uap panas bumi yang cukup banyak. Sampai saat ini terdapat 3 wilayah Kawasan Pengambangan Panas Bumi yaitu Pangalengan, Kamojang- Darajat dan Cibuni dengan yang dikelola oleh 5 pengembang yaitu Pt Star Energy Geothermal Wayang Windu LTD dan PT Geo Dipa Energi (Pangalengan), PT.PGE (Pertamina Geoterhaml Energy Area Kamojang), PT. Star Energy Geothemal Darajat II Limited (Darajat) serta PT. Teknosatria Meningkatnya Kualitas Layanan Perijinan serta Pengendalian dan Pengawasan Industri Panas Bumi SASARAN 7 58 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung energi Geothermal (Cibuni). Namun, untuk wilayah cibuni sampai saat ini belum melakukan operasionalisasi ekplorasi pemanfaatan panas bumi. Upaya untuk mewujudkan tujuan meningkatnnya pemanfaatan volume uang panas bumi sebagai sumber energi dengan melakukan serbagai upaya koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan panas bumi dengan instansi terkait baik itu pemrintah usat, provinsi maupun pihak pengembang PLTP terkait seberapa besar volume yang dihasilkan dan yang dapat dimanfaatkan sebagi sumber energi. Potensi volume panas bumi di wilayah Kabupaten Bandung tahun 2023 terdapat 4 potensi yang dapat dimanfaatkan dari total 5 potensi yang tersedia atau sebesar 80%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah: Tabel 2.19 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke -7 NO. PERMASALAHAN SOLUSI
4. 1.Belum optimalnya pemanfaatan volume uap panas bumi yang dihasilkan sebagai sumber daya energi dikarenakan energi uap panas bumi yang dihasilkan hanya bergantung pada satu perusahaan yang bersedia membeli hasil sumber energi yang dihasilkan oleh panas bumi yaitu PT. PLN, serta masih terdapat 1 wilayah pengembangan panas bumi yang belum bisa dimanfaatkan Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengenai bagaimana solusi dan kebijakan pemerintah pusat dalam pemanfaatan volume uap panas bumi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara efektif, serta mencari peluang lain investor atau perusahaan yang dapat membeli energi dari uap panas bumi yang dihasilkan sehingga potensi energi uap panas bumi bisa dimanfaatkan dengan optimal
5. 2.Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang paham dan mengerti dibidang panas bumi saat ini hanya terdapat 1 orang yang paham tentang bidang panas bumi, serta kebijakan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan panas bumi diwilayah Kabupaten Bandung sangat minim Diperlukan regenerasi dan pengaderan untuk sumber daya manusia yang mengerti tentang panas bumi serta pengadaan sarana dan prasarana untuk melakukan monitoring pemanfaatan panas bumi secara bertahap agar proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan panas bumi di lapangan bisa berjalan dengan baik 59 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tabel 2.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-8 Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Tahun 2023 Target Realisa si Capaia n Target Realisa si Capaian Nilai AKIP Disperin 76 80.15 105.5% 77 82 106% Persentase aset dalam kondisi baik 76,5% 80% 100% 78% 85% 110% Capaian indikator-indikator sasaran meningkatkan tatakelola pemerintahan instansi organisasi perangkat daerah pada tabel di atas. Pada tahun 2023 indikator untuk sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan instansi organisasi perangkat daerah terdapat 2 indikator yaitu indikator nilai AKIP Disperin dengan target 77 poin, terealisasi sebesar 82 poin dengan capaian realisasi target sebesar 106% dan persentase asset dalam kondisi baik dengan target 78%, capaian realisasi target sebesar 110% dengan realisasi persentase aset dalam kondisi baik sebesar 85%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target sasaran indikator meningkatkan tata kelola pemerintahan instansi Oraganisasi Perangkat Daerah adalah sebagia berikut:
a.Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam mewujudkan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas akuntabilitas kinerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diantaranya melalui pendampingan dan koordinasi dengan tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan pendampingan pada unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKA-PD, Perjanjian Kinerja (PK), dan pelaksanaan monitoring kinerja serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang baik dan terukur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.Meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Daerah Untuk meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Daerah maka hal-hal yang disarankan perlu dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut:
1. 1.Kurangnya pengendalian dalam melaksanakan kebijakan/SOP terkait pengamanan aset kendaraan bermotor atas penguasaan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak berhak, pencurian dan penggunaan aset kendaraan oleh pihak yang tidak berhak. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Instansi Organisasi Perangkat DaerahSASARAN 8 60 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung
2. 2.Belum dilaksanakan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas pelaksanaan kebijakan/ SOP Barang Milih Daerah.
3. 3.Pencatatan yang akurat dan tepat waktu mengenai penyusunan laporan keuangan keuangan, inventarisasi barang-barang milik daerah, proses pengumpulan data realisasi anggaran dan SOP penyusunan laporan keuangan Kementerian ·
4. 4.Kurangnya monitoring kepada pegawai yang telah ditunjuk sebagai pengelola keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola BMD, dan pengelola database secara rutin agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari sub sistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPKD Kabupaten Bandung Tahun 2019, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung melakukan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bandung tahun 2021-2026. Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang - Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 61 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung II.3.1. Identifikasi Permasalahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain: Bidang Perdagangan
5. 1.Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien.
a.Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.
b.Belum optimalnya pengawasan distribusi dan pengendalian harga pupuk bersubsidi akibat belum tersedianya data distributor dan pedagang eceran pupuk bersubsidi, lemahnya pengawasan penyaluran, lemahnya edukasi tentang regulasi pupuk bersubsidi, dan belum optimalnya penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi.
1. 2.Belum efektif dan efisiennya pelaksanaan pengembangan distribusi dan pemasaran produk dalam negeri
a.Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan distribusi dan promosi produk, kerja sama kemitraan dan pemasaran produk dalam negeri akibat kurangnya pelaksanaan pengembangan promosi.
b.Kurangnya anggaran penunjang untuk promosi produk akibat rendahnya pengembangan kerja sama berbentuk kemitraan, kurangnya pemahaman akan pentingnya promosi, serta kurangnya pemasaran produk dalam negeri.
1. 3.Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, agar konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Pembangunan pasar-pasar tradisional dilakukan sebagai upaya mengikis pasar-pasar modern yang mulai membanjiri masyarakat. Saat ini pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern karena selain lengkap, harga barang di pasar tradisional juga lebih terjangkau dibandingkan pasar modern. Untuk itu, demi menarik minat beli masyarakat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar tradisional. Banyak pasar yang masih membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk kenyamanan konsumen dan pedagang agar masyarakat mau membeli di pasar tradisional. 62 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung
2. 4.Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya. Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi dibandingkan nilai ekspornya, padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk- produk dalam negeri yang terus melemah. Di dalam negeri menjadi kalah bersaing dengan produk impor, apalagi diperburuk dengan banyaknya produk impor ilegal. Di pasar internasional, produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan produk kayu kalah bersaing dengan produk dari China dan negara ASEAN lainnya. Tujuan dari peningkatan nilai ekspor adalah mengurangi ketergantungan konsumen dengan produk luar negeri sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri yang nantinya juga akan berdampak terhadap penerimaan devisa negara. Penggunaan barang impor dapat disiasati dengan memproduksi di dalam negeri barang-barang kebutuhan yang masih di impor. Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dijual dalam bentuk bahan mentah. Bahan mentah ini banyak di ekspor ke luar negeri dan di impor kembali dalam bentuk barang setengah jadi maupun bahan jadi. Untuk mengubah bahan mentah yang berpotensi menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang bernilai guna tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan modal yang cukup untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan primer. Modal yang dimaksudkan berasal dari investasi. Investasi memiliki korelasi positif terhadap ekspor dan impor. Investasi akan mengakibatkan terjadinya impor barang modal dan bahan baku penolong, dimana produk-produk ini sebagian besar digunakan untuk memproduksi produk untuk keperluan di dalam negeri dan untuk keperluan ekspor. Selain itu, masih banyak kendala dalam memproduksi barang-barang tersebut.
3. 5.Perlindungan terhadap konsumen belum optimal Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrologian. Selain itu, penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap UU Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTTP, banyaknya kasus- kasus yang merugikan konsumen, membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bidang Industri
4. 1.Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinu yang menyebabkan keterlambatan produksi.
5. 2.Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri 63 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, akan mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan serta akan memberikan daya tarik investasi industri. Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri.
6. 3.Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana dan kondisi mesin yang sudah tua Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan sarana dan dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri.
7. 4.Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing juga dirasakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada industri kecil menengah. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah disebabkan karena tingginya harga bahan baku, keterbatasannya peralatan yang di gunakan, terbatasnya kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi dan jejaring produk IKM.
8. 5.Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah. Industri Kecil Menengah memiliki peranan strategis dalam struktur industri dan ekonomi Indonesia. Namun pengembangan industri kecil menengah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah. Penyebab lainnya masih rendahnya kualitas produk industri agro dan hasil hutan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri yang belum tertangani. Belum efisiensinya pemakaian energi di industri, dan pencemaran lingkungan hidup akibat emisi gas rumah kaca juga dapat menjadi akar masalah dari belum optimalnya pengembangan industri. II.3.2. Penentuan isu-isu Strategis Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta 64 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalami Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 65 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tabel 2.21 Isu Strategis Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Strategis Regulasi Kepanasbumian belum ada Belum keluarnya peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan panas bumi Potensi pemanfaatan langsung panas bumi belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan langsung panas bumi. Tidak tersedianya dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi Belum optimalnya pemanfaatan langsung panas bumi. Belum efektif dan efisien jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis Belum optimalnya pengendalian stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting Masih banyak pedagang ditingkat eceran yang menjual barang kebutuhan pokok dan barang strategis di atas harga eceran tertinggi (het) Penetapan dan pengawasan harga yang kurang efektif menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok di tingkat eceran, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan inflasi. Belum tersedianya data tentang produksi, kebutuhan dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan Ketiadaan data yang terintegrasi menghambat perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan yang efektif dalam mengelola distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis. Mekanisme pemantauan dan pengawasan harga dan stok Pemantauan dan pengawasan yang kurang optimal terhadap harga dan stok barang strategis 66 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Strategis barang kebutuhan pokok dan barang strategis belum optimal dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, serta potensi spekulasi harga. Belum adanya data tentang perdagangan antar wilayah Ketiadaan data perdagangan antar wilayah menghambat analisis dan optimalisasi distribusi barang antar wilayah, yang dapat menyebabkan ketimpangan distribusi dan disparitas harga. Belum optimalnya pengawasan distribusi dan pengendalian harga pupuk bersubsidi Belum tersedianya data distributor, agen dan penjual eceran pupuk bersubsidi Kurangnya data yang memadai tentang rantai distribusi pupuk bersubsidi menyebabkan ketidakjelasan dalam pemantauan distribusi dan potensi penyalahgunaan subsidi. Masih lemahnya pengawasan penyaluran pupuk distribusi ditingkat distributor ke pedagang pengecer pupuk. Pengawasan yang kurang kuat pada penyaluran pupuk di tingkat distributor dan pengecer mengakibatkan penyaluran yang tidak merata dan potensi penyimpangan distribusi. 67 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Strategis Masih lemahnya edukasi tentang regulasi dan kebijakan pemerintah tentang pupuk bagi distributor, agen dan pengecer pupuk. Harga serta Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tidak stabil Penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi (RDKK) masih belum optimal Harga serta Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tidak stabil Belum efektif dan efisien pelaksanaan pengembangan distribusi & pemasaran produk dalam negeri Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan distribusi & promosi produk, kerja sama kemitraan dan pemasaran produk dalam negeri Kurangnya pelaksanaan pengembangan promosi Intensifikasi promosi yang belum optimal Kurangnya anggaran penunjang untuk promosi produk Kurangnya pengembangan kerja sama kemitraan Intensifikasi promosi yang belum optimal Kurangnya pemahaman akan pentingnya promosi & Intensifikasi promosi yang belum optimal 68 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Strategis pengenalan produk ke masyarakat luas Masih kurangnya pemasaran produk dalam negeri Intensifikasi promosi yang belum optimal Belum optimalnya pengawasan untuk pelaku usaha dan pergudangan Masih adanya pelaku usaha toko modern dan pergudangan yang belum berizin Kurang pengawasan terhadap gudang Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, Gudang, dan perusahaan waralaba Gudang tidak terdata dan belum memiliki izin Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, Gudang, dan perusahaan waralaba Kurang pengawasan terhadap toko modern Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, Gudang, dan perusahaan waralaba Penerima/ pemberi waralaba belum memiliki STPW Kurang adanya sosialisasi STPW Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, gudang, dan perusahaan waralaba Pelayanan kemetrologian legal masih belum optimal Kurangnya SDM penera yang dimiliki Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kemetrologian legal. Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen 69 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Strategis Belum optimalnya pelayanan metrologi legal atas permintaan wajib tera ulang (WTU)/OKO. Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen Belum terlaksananya pelayanan sidang tera/tera ulang di pasar pemda/pasar desa secara menyeluruh. Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen Pengawasan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)/barang dalam keadaan terbungkus (BDK) pasca tera/tera ulang belum optimal Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kemetrologian kepada masyarakat. Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen Daya Saing Pasar Rakyat Masih rendah Sarana dan prasarana pasar rakyat belum memenuhi standar pasar sehat Kurangnya pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat Pengelolaan pasar rakyat belum optimal Masih rendahnya kompetensi pengelola pasar rakyat Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat 70 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Strategis Masih rendahnya jiwa kewirausahaan pedagang pasar rakyat dan kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap para pedagang Kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap para pedagang Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat Sebagian harga komoditi di pasar rakyat kurang bersaing dan masih panjangnya mata rantai distribusi komoditi dari pemasok sampai ke pasar Masih panjangnya mata rantai distribusi komoditi dari pemasok sampai ke pasar Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat Kurang tertatanya PKL di sekitar pasar rakyat PKL yang terorganisir Belum tertatanya pedagang kaki lima di lingkungan sekitar pasar rakyat Masih rendahnya tingkat daya saing industri besar dan industri kecil menengah (IKM) Masih lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri menjadi rendah Rendahnya tingkat Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja industri/pelaku IKM Belum terbentuknya Sentra Industri 71 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Strategis Bahan baku, barang modal dan bahan penolong masih tergantung pada produk impor Masih terbatasnya bahan baku, barang modal dan bahan penolong lokal Belum terbentuknya Sentra Industri Masih rendahnya penerapan Standar Industri Kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha Industri dalam menerapkan standar industri Belum terbentuknya sentra industri Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang rencana pembangunan industri daerah Belum tersedianya data industri yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perindustrian Daerah Belum optimalnya pelaporan industri pada SIINAS Belum optimalnya pengelolaan manajemen usaha dan akses permodalan. Kurangnya pengetahuan para pelaku IKM tentang pengelolaan manajemen keuangan. Belum terbentuknya Sentra Industri Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki para IKM Kurangnya Modal Usaha yang dimiliki IKM Belum terbentuknya Sentra Industri 72 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Strategis Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku IKM Kurangnya tingkat pendidikan IKM Belum terbentuknya Sentra Industri Belum optimal pengelolaan modal/pembiayaan/ma najemen usaha Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan IKM Belum terbentuknya Sentra Industri Belum optimalnya Legalitas Usaha/Legalitas Produk Kurangnya informasi dan pemahaman terhadap legal formal Rendahnya Kesadaran Perusahaan industri dalam perizinan Belum optimalnya penggunaan media Promosi/Media Sosial Kurangnya penguasaan IT di kalangan IKM Belum terbentuknya Sentra Industri Belum terbentuknya asosiasi Industri Per Komoditi IKM Kurangnya motivasi membentuk asosiasi per komoditi Belum terbentuknya Sentra Industri Masih kurangnya IKM berpotensi Ekspor Rendahnya peluang usaha bagi IKM Belum tersedianya informasi peluang usaha bagi IKM Intensifikasi Promosi IKM Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terhadap bisnis ekspor
9. 1.Kurangnya informasi pasar
10. 2.Kurangnya pemahaman terhadap regulasi perdagangan luar negeri 3. kurangnya modal Intensifikasi Promosi IKM 73 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Pada bagian review terhadap Rancangan RKPD dilakukan proses membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Apakah sudah sesuai antara RKPD dengan kebutuhan yang ada. Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengusulkan beberapa kegiatan di antaranya:
11. 1.Peralatan kantor pendukung operasional Galeri Kriya Bedas
12. 2.Pembelian mebel di Galeri Kriya Bedas dan UPTD
13. 3.Belanja jasa keamanan dan Cleaning Service Galeri Kriya Bedas
14. 4.Biaya pemeliharaan dan bayar pajak kendaraan pelayanan dan operasional Dinas
15. 5.Fasilitasi rak gondola bagi IKM binaan
16. 6.Pengadaan Mobile Laboratorium bahan Kepokmas
17. 7.Pembelian alat MPOS (E-Retribusi) dan Lisensi
18. 8.Pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
19. 9.Penambahan anggaran kegiatan OPM
20. 10.Pameran INACRAFT, APKASI, Food Ethnik, Fasilitasi Pameran di Mall
21. 11.Belanja modal peralatan pengujian UTTP
22. 12.Belanja modal peralatan pengawasan UTTP
23. 13.Bazar Ramadhan
24. 14.Kegiatan bisnis matching P3DN
25. 15.Sosialisasi dan fasilitasi P3DN
26. 16.Kajian RIPIK
27. 17.Sertifikasi profesi pengolahan Kopi
28. 18.DED rumah kemasan Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 74 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tabel T-C. 31. Review terhadap Rancangan Tahun 2025 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Disperd agin Nilai AKIP 86 Poin 37.438.124. 000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Disperd agin Nilai AKIP 86 Poin 39.603.346. 960,00 3.30.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Disperd agin Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD 100% 517.240.00 0,00 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Disperd agin Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD 100% 517.240.00 0,00 3.30.01.2. 01.01 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Disperd agin Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokume n 159.850.00 0,00 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Disperd agin Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokume n 159.850.00 0,00 3.30.01.2. 01.02 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA- SKPD Disperd agin Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokume n 10.000.000, 00 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA- SKPD Disperd agin Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokume n 10.000.000, 00 3.30.01.2. 01.03 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKASKPD Disperd agin Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokume n 10.000.000, 00 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKASKPD Disperd agin Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokume n 10.000.000, 00 3.30.01.2. 01.04 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Disperd agin Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokume n 10.000.000, 00 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Disperd agin Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokume n 10.000.000, 00 75 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.01.2. 01.05 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Disperd agin Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokume n 5.000.000,0 0 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Disperd agin Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokume n 5.000.000,0 0 3.30.01.2. 01.06 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Disperd agin Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Dokume n 94.350.000, 00 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Disperd agin Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Dokume n 94.350.000, 00 3.30.01.2. 01.07 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Disperd agin Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 80.000.000, 00 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Disperd agin Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 80.000.000, 00 3.30.01.2. 01.08 Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokume n 75.540.000, 00 Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokume n 75.540.000, 00 3.30.01.2. 01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoran Daerah Disperd agin Jumlah Data Statitstik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah 60 Data 72.500.000, 00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoran Daerah Disperd agin Jumlah Data Statitstik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah 60 Data 72.500.000, 00 3.30.01.2. 02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Disperd agin Persentase ketersediaan dokumen 100% 33.277.620. 000,00 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Disperd agin Persentase ketersediaan dokumen 100% 33.277.620. 000,00 76 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan 3.30.01.2. 02.01 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Disperd agin Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 223 Orang/B ulan 33.238.620. 000,00 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Disperd agin Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 223 Orang/B ulan 33.238.620. 000,00 3.30.01.2. 02.05 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD Disperd agin Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000, 00 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD Disperd agin Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000, 00 3.30.01.2. 02.06 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Disperd agin Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokume n 10.000.000, 00 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Disperd agin Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokume n 10.000.000, 00 3.30.01.2. 02.07 Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ SemesteranSKPD Disperd agin Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 Laporan 14.000.000, 00 Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ SemesteranSKPD Disperd agin Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 Laporan 14.000.000, 00 77 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.01.2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Disperd agin Persentase Barang milik daerah yang telah direkonsiliasi 100% 5.000.000,0 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Disperd agin Persentase Barang milik daerah yang telah direkonsiliasi 100% 5.000.000,0 0 3.30.01.2. 03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Disperd agin Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Dokume n 5.000.000,0 0 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Disperd agin Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Dokume n 5.000.000,0 0 3.30.01.2. 06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Disperd agin Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100% 422.500.00 0,00 Administrasi Umum PerangkatDaerah Disperd agin Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100% 472.500.00 0,00 3.30.01.2. 06.01 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor Disperd agin Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.500.000,0 0 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor Disperd agin Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.500.000,0 0 3.30.01.2. 06.02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Disperd agin Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 125.000.00 0,00 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Disperd agin Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 125.000.00 0,00 3.30.01.2. 06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Disperd agin Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000, 00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Disperd agin Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000, 00 3.30.01.2. 06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disperd agin Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000, 00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disperd agin Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000, 00 3.30.01.2. 06.05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan Disperd agin Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 80.000.000, 00 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan Disperd agin Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 130.000.00 0,00 78 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.01.2. 06.06 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang- undangan Disperd agin Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokume n 20.000.000, 00 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang- undangan Disperd agin Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokume n 20.000.000, 00 3.30.01.2. 06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Disperd agin Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 20.000.000, 00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Disperd agin Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 20.000.000, 00 3.30.01.2. 06.09 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Disperd agin Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan 150.000.00 0,00 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Disperd agin Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan 150.000.00 0,00 3.30.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Disperd agin Persentase pengadaan barang milik daerah 100% 47.500.000, 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Disperd agin Persentase pengadaan barang milik daerah 100% 47.500.000, 00 3.30.01.2. 07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Disperd agin Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 37.500.000, 00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Disperd agin Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 37.500.000, 00 3.30.01.2. 07.05 Pengadaan Mebel Disperd agin Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,0 0 Pengadaan Mebel Disperd agin Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,0 0 3.30.01.2. 07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Disperd agin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Disperd agin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,0 0 3.30.01.2. 08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Disperd agin Persentase pelayanan operasional perkantoran 100% 2.723.164.0 00,00 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Disperd agin Persentase pelayanan operasional perkantoran 100% 4.605.045.0 00,00 79 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.01.2. 08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Disperd agin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 183.604.00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Disperd agin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 215.485.00 0,00 3.30.01.2. 08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disperd agin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.000.000,0 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disperd agin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.000.000,0 0 3.30.01.2. 08.04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Disperd agin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.534.560.0 00,00 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Disperd agin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.384.560.0 00,00 3.30.01.2. 09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Disperd agin Persentase barang milik daerah yang dipelihara 100% 265.100.00 0,00 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Disperd agin Persentase barang milik daerah yang dipelihara 100% 265.100.00 0,00 3.30.01.2. 09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasJabatan Disperd agin Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 40.000.000, 00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasJabatan Disperd agin Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 40.000.000, 00 3.30.01.2. 09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Disperd agin Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 70.000.000, 00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Disperd agin Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 70.000.000, 00 3.30.01.2. 09.05 Pemeliharaan Mebel Disperd agin Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 5.000.000,0 0 Pemeliharaan Mebel Disperd agin Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 5.000.000,0 0 80 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.01.2. 09.06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Disperd agin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 25.000.000, 00 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Disperd agin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 25.000.000, 00 3.30.01.2. 09.09 Pemeliharaan/RehabilitasiGed ung Kantor dan BangunanLainnya Disperd agin Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 1 Unit 125.100.00 0,00 Pemeliharaan/RehabilitasiGed ung Kantor dan BangunanLainnya Disperd agin Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 1 Unit 125.100.00 0,00 3.30.01.2. 11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Disperd agin 100% 180.000.00 0,00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Disperd agin 100% 413.341.96 0,00 3.30.01.2. 11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Disperd agin Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/B ulan 180.000.00 0,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Disperd agin Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/B ulan 413.341.96 0,00 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL Disperd agin URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL Disperd agin 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Disperd agin Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola 80% 268.900.00 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Disperd agin Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola 80% 268.900.00 0,00 3.29.05.2. 01 Penatausahaan IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota Disperd agin Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan 80% 268.900.00 0,00 Penatausahaan IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota Disperd agin Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan 80% 268.900.00 0,00 3.29.05.2. 01.01 Penetapan Prosedur danPersyaratan Izin PemanfaatanLangsung Panas Bumi dalamDaerah Kabupaten/Kota Disperd agin Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah 1 Dokume n 50.000.000, 00 Penetapan Prosedur danPersyaratan Izin PemanfaatanLangsung Panas Bumi dalamDaerah Kabupaten/Kota Disperd agin Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah 1 Dokume n 50.000.000, 00 81 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 3.29.05.2. 01.02 Penyusunan RekomendasiPerizinan dan Informasi IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota Disperd agin Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokume n 168.900.00 0,00 Penyusunan RekomendasiPerizinan dan Informasi IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota Disperd agin Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokume n 168.900.00 0,00 3.29.05.2. 01.03 Pengendalian dan PengawasanPelaksanaan PerizinanPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota Disperd agin Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 17 Laporan 50.000.000, 00 Pengendalian dan PengawasanPelaksanaan PerizinanPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota Disperd agin Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 17 Laporan 50.000.000, 00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN Disperd agin URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN Disperd agin 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Disperd agin Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin 75% 233.500.00 0,00 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Disperd agin Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin 75% 233.500.00 0,00 3.30.02.2. 01 Penerbitan Izin PengelolaanPasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Izin UsahaToko Swalayan Disperd agin Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin 75% 203.500.00 0,00 Penerbitan Izin PengelolaanPasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Izin UsahaToko Swalayan Disperd agin Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin 75% 203.500.00 0,00 3.30.02.2. 01.01 Fasilitasi Pemenuhan KomitmenPerolehan Perizinan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan, danToko Swalayan melalui Disperd agin Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat 1 Dokume n 203.500.00 0,00 Fasilitasi Pemenuhan KomitmenPerolehan Perizinan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan, danToko Swalayan melalui Disperd agin Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat 1 Dokume n 203.500.00 0,00 82 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) SistemPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik SistemPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3.30.02.2. 02 Penerbitan Tanda DaftarGudang Disperd agin Persentase gudang yang memiliki tanda daftar 25% 15.000.000, 00 Penerbitan Tanda DaftarGudang Disperd agin Persentase gudang yang memiliki tanda daftar 25% 15.000.000, 00 3.30.02.2. 02.01 Fasilitasi Penerbitan TandaDaftar Gudang Disperd agin Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokume n 15.000.000, 00 Fasilitasi Penerbitan TandaDaftar Gudang Disperd agin Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokume n 15.000.000, 00 3.30.02.2. 03 Penerbitan Surat TandaPendaftaran Waralaba (STPW)untuk Penerima Waralaba dariWaralaba Dalam Negeri Disperd agin Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW 10% 15.000.000, 00 Penerbitan Surat TandaPendaftaran Waralaba (STPW)untuk Penerima Waralaba dariWaralaba Dalam Negeri Disperd agin Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW 10% 15.000.000, 00 3.30.02.2. 03.04 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan pnerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik Disperd agin Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik 1 Dokume n 15.000.000, 00 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan pnerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik Disperd agin Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik 1 Dokume n 15.000.000, 00 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Disperd agin Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar 23% 1.766.064.0 00,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Disperd agin Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar 23% 2.766.064.0 00,00 83 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.03.2. 01 Pembangunan dan PengelolaanSarana Distribusi Perdagangan Disperd agin Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola 70% 1.678.564.0 00,00 Pembangunan dan PengelolaanSarana Distribusi Perdagangan Disperd agin Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola 70% 2.678.564.0 00,00 3.30.03.2. 01.01 Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan Disperd agin Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 3 Unit 1.569.114.0 00,00 Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan Disperd agin Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 3 Unit 2.569.114.0 00,00 3.30.03.2. 01.02 Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan Disperd agin Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 11 Unit 109.450.00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan Disperd agin Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 11 Unit 109.450.00 0,00 3.30.03.2. 02 Pembinaan Terhadap PengelolaSarana Distribusi PerdaganganMasyarakat di Wilayah Kerjanya Disperd agin Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar 10% 87.500.000, 00 Pembinaan Terhadap PengelolaSarana Distribusi PerdaganganMasyarakat di Wilayah Kerjanya Disperd agin Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar 10% 87.500.000, 00 3.30.03.2. 02.01 Pembinaan dan PengendalianPengelola Sarana DistribusiPerdagangan Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokume n 87.500.000, 00 Pembinaan dan PengendalianPengelola Sarana DistribusiPerdagangan Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokume n 87.500.000, 00 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Disperd agin Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu 3% 876.960.00 0,00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Disperd agin Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu 3% 2.106.960.0 00,00 3.30.04.2. 01 Menjamin Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan BarangPenting di Tingkat DaerahKabupaten/ Kota Disperd agin Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting 53% 131.960.00 0,00 Menjamin Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan BarangPenting di Tingkat DaerahKabupaten/ Kota Disperd agin Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting 53% 131.960.00 0,00 84 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.04.2. 01.02 Koordinasi dan SinkronisasiPeningkatan AksesibilitasBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat Disperd agin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 131.960.00 0,00 Koordinasi dan SinkronisasiPeningkatan AksesibilitasBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat Disperd agin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 131.960.00 0,00 3.30.04.2. 02 Pengendalian Harga, dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota Disperd agin Persentase updating data harga dan Stok pada SIBAPOKTING 0,89 720.000.00 0,00 Pengendalian Harga, dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota Disperd agin Persentase updating data harga dan Stok pada SIBAPOKTING 0,89 1.950.000.0 00,00 3.30.04.2. 02.01 Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota Disperd agin Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 25.000.000, 00 Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota Disperd agin Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 25.000.000, 00 3.30.04.2. 02.02 Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PasarRakyat yang Terintegrasi dalamSistem Informasi Perdagangan Disperd agin Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 25.000.000, 00 Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PasarRakyat yang Terintegrasi dalamSistem Informasi Perdagangan Disperd agin Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 25.000.000, 00 3.30.04.2. 02.03 Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khusus Disperd agin Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan 1 Laporan 670.000.00 0,00 Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khusus Disperd agin Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan 1 Laporan 1.900.000.0 00,00 85 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) yangBerdampak dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yangBerdampak dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3.30.04.2. 03 Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di TingkatDaerah Kabupaten/Kota Disperd agin Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer 90% 25.000.000, 00 Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di TingkatDaerah Kabupaten/Kota Disperd agin Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer 90% 25.000.000, 00 3.30.04.2. 03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Disperd agin Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 12 Laporan 25.000.000, 00 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Disperd agin Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 12 Laporan 25.000.000, 00 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Disperd agin Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas $ 727.287 .122 436.378.00 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Disperd agin Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas $ 727.287 .122 436.378.00 0,00 3.30.05.2. 01 Penyelenggaraan PromosiDagang melalui PameranDagang dan Misi Dagang bagiProduk Ekspor Unggulan yangterdapat pada 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota Disperd agin Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan 3% 436.378.00 0,00 Penyelenggaraan PromosiDagang melalui PameranDagang dan Misi Dagang bagiProduk Ekspor Unggulan yangterdapat pada 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota Disperd agin Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan 3% 436.378.00 0,00 3.30.05.2. 01.02 Pameran Dagang Nasional Disperd agin Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 4 Pelaku Usaha 150.000.00 0,00 Pameran Dagang Nasional Disperd agin Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 4 Pelaku Usaha 150.000.00 0,00 3.30.05.2. 01.03 Pameran Dagang Lokal Disperd agin Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 5 Pelaku Usaha 75.000.000, 00 Pameran Dagang Lokal Disperd agin Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 5 Pelaku Usaha 75.000.000, 00 3.30.05.2. 01.04 Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan Disperd agin Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang 3 Pelaku Usaha 150.000.00 0,00 Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan Disperd agin Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang 3 Pelaku Usaha 150.000.00 0,00 86 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Produk Ekspor Unggulan Produk Ekspor Unggulan 3.30.05.2. 01.05 Peningkatan Citra ProdukEkspor Disperd agin Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 15 Produk 61.378.000, 00 Peningkatan Citra ProdukEkspor Disperd agin Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 15 Produk 61.378.000, 00 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Disperd agin Persentase Alat UTTP sesuai standar 95% 454.747.00 0,00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Disperd agin Persentase Alat UTTP sesuai standar 95% 454.747.00 0,00 3.30.06.2. 01 Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan Disperd agin Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah 95% 454.747.00 0,00 Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan Disperd agin Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah 95% 454.747.00 0,00 3.30.06.2. 01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang Disperd agin Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 5000 Unit 206.960.00 0,00 Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang Disperd agin Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 5000 Unit 206.960.00 0,00 3.30.06.2. 01.02 Pengawasan/PenyuluhanMetrol ogi Legal Disperd agin Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 200 Orang 247.787.00 0,00 Pengawasan/PenyuluhanMetrol ogi Legal Disperd agin Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 200 Orang 247.787.00 0,00 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Disperd agin Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran 35% 150.000.00 0,00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Disperd agin Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran 35% 500.000.00 0,00 3.30.07.2. 01 Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri Disperd agin Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung 80% 150.000.00 0,00 Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri Disperd agin Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung 80% 500.000.00 0,00 3.30.07.2. 01.05 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Disperd agin Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi 40 UMKM 75.000.000, 00 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Disperd agin Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi 40 UMKM 425.000.00 0,00 87 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 3.30.07.2. 01.06 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Disperd agin Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 40 UMKM 75.000.000, 00 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Disperd agin Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 40 UMKM 75.000.000, 00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN Disperd agin URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN Disperd agin 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Disperd agin Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten 80% 3.956.960.0 00,00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Disperd agin Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten 80% 4.978.054.3 40,00 3.31.02.2. 01 Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota Disperd agin Jumlah dokumen rencana pembangunan industri 5 Dokum en 3.956.960.0 00,00 Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota Disperd agin Jumlah dokumen rencana pembangunan industri 5 Dokum en 4.978.054.3 40,00 3.31.02.2. 01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan KebijakanPercepatan Pengembangan,Penyebaran dan PerwilayahanIndustri Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokume n 150.000.00 0,00 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan KebijakanPercepatan Pengembangan,Penyebaran dan PerwilayahanIndustri Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokume n 150.000.00 0,00 88 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) 3.31.02.2. 01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, danpelaksanaan PembangunanSumber Daya Industri Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokume n 1.493.304.5 00,00 Koordinasi, Sinkronisasi, danpelaksanaan PembangunanSumber Daya Industri Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokume n 2.459.621.8 00,00 3.31.02.2. 01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Industri Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokume n 1.675.000.0 00,00 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Industri Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokume n 1.675.000.0 00,00 3.31.02.2. 01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PemberdayaanIndustri dan Peran SertaMasyarakat Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokume n 468.655.50 0,00 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PemberdayaanIndustri dan Peran SertaMasyarakat Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokume n 468.655.50 0,00 3.31.02.2. 01.06 Evaluasi terhadap PelaksanaanRencana Pembangunan Industri Disperd agin Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokume n 150.000.00 0,00 Evaluasi terhadap PelaksanaanRencana Pembangunan Industri Disperd agin Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokume n 150.000.00 0,00 3.31.02.2. 01.07 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Disperd agin Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 1 Dokume n 5.000.000,0 0 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Disperd agin Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 1 Dokume n 5.000.000,0 0 3.31.02.2. 01.08 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Disperd agin - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang 1 Dokume n 5.000.000,0 0 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Disperd agin - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang 1 Dokume n 59.777.040, 00 89 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan 3.31.02.2. 01.09 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Disperd agin Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri 1 Dokume n 5.000.000,0 0 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Disperd agin Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri 1 Dokume n 5.000.000,0 0 3.31.02.2. 01.10 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Disperd agin Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 1 Dokume n 5.000.000,0 0 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Disperd agin Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 1 Dokume n 5.000.000,0 0 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Disperd agin Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin 12,50% 281.960.00 0,00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Disperd agin Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin 12,50% 401.960.00 0,00 3.31.03.2. 01 Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan UsahaIndustri (IPUI), Izin UsahaKawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri(IPKI) KewenanganKabupaten/Kota Disperd agin Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah 20 Perusa haan 281.960.00 0,00 Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan UsahaIndustri (IPUI), Izin UsahaKawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri(IPKI) KewenanganKabupaten/Kota Disperd agin Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah 20 Perusa haan 401.960.00 0,00 3.31.03.2. 01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Disperd agin -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan 1 Dokume n 131.960.00 0,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Disperd agin -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan 1 Dokume n 131.960.00 0,00 90 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 3.31.03.2. 01.04 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Disperd agin Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha 1 Dokume n 150.000.00 0,00 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Disperd agin Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha 1 Dokume n 270.000.00 0,00 91 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) tertentu yang menjadi tertentu yang menjadi 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL Disperd agin Persentase pelaporan SIINAS 20% 850.000.00 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL Disperd agin Persentase pelaporan SIINAS 20% 850.000.00 0,00 3.31.04.2. 01 Penyediaan Informasi Industriuntuk Informasi Industri untukIUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota Disperd agin Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri 20% 850.000.00 0,00 Penyediaan Informasi Industriuntuk Informasi Industri untukIUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota Disperd agin Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri 20% 850.000.00 0,00 3.31.04.2. 01.01 Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis DataIndustri, Data Kawasan Industriserta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SistemInformasi Industri Nasional(SIINas) Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokume n 150.000.00 0,00 Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis DataIndustri, Data Kawasan Industriserta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SistemInformasi Industri Nasional(SIINas) Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokume n 150.000.00 0,00 3.31.04.2. 01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa IndustriKabupaten/Kota melalui SIINas Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokume n 650.000.00 0,00 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa IndustriKabupaten/Kota melalui SIINas Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokume n 650.000.00 0,00 3.31.04.2. 01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industridan Perusahaan KawasanIndustri LingkupKabupaten/Kota Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri 1 Dokume n 50.000.000, 00 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industridan Perusahaan KawasanIndustri LingkupKabupaten/Kota Disperd agin Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri 1 Dokume n 50.000.000, 00 92 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) dalamPenyampaian Data ke SIINas dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas dalamPenyampaian Data ke SIINas dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas JUMLAH TOTAL 46.713.593.000,00 52.599.910.300,00 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung DICKY ANUGRAH. SH., M.Si NIP: 19740717 199803 1 003 Verifikator JFT Perencana Muda PUNI SERUNI NIP :19790912 200501 2 008 Soreang, Juni 2025 Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Air DADAN WARDHANA, STP, MPP, MT. NIP: 19800327 200501 1 012 93 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk Rencana Kerja 2025, total kebutuhan awal yang semula sebesar Rp46.713.593.000,00 mengalami penyesuaian menjadi Rp52.599.910.300,00. Penyesuaian ini dilakukan setelah melalui proses analisis mendalam terhadap 11 Program, 23 Kegiatan, dan 61 Sub Kegiatan yang telah diidentifikasi. Dengan penyesuaian ini, diharapkan Rencana Kerja 2025 dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Musrembang diadakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan Disperdagin dengan usulan dari kecamatan, serta menyelaraskan indikator, target, pendanaan, dan program antar dinas. Terdiri dari delegasi dari 62 kecamatan dan tamu undangan dari dinas terkait dan stakeholder. Acara Forum Perangkat Daerah meliputi pembukaan, rapat pleno, pembahasan usulan program dan kegiatan, dan penandatanganan berita acara kesepakatan. Tujuannya adalah membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Kedua, Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. Ketiga, menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD yang diklasifikasikan berdasarkan urusan. 94 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung TABEL T-C. 32. DAFTAR SKALA PRIORITAS USULAN MUSRENBANG TAHUN 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Ancolmekar Arjasari 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 2 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Mekarjaya Arjasari 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 95 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Mekarjaya Arjasari 10 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 36.940.650,00 4 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Pinggirsari Arjasari 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 5 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Mangunjaya Arjasari 10 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 36.940.650,00 6 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Mangunjaya Arjasari 0 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp - 96 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumberdaya Industri 7 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Mangunjaya Arjasari 0 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp - 8 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Mangunjaya Arjasari 0 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp - 9 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Mangunjaya Arjasari 0 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp - 97 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Mangunjaya Arjasari 0 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp - 11 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Mangunjaya Arjasari 0 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp - 12 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Batukarut Arjasari 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 13 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Rancamanyar Baleendah 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 98 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumberdaya Industri 14 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Bojongmalaka Baleendah 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 15 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Baleendah Baleendah 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 16 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Jelekong Baleendah 5 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 11.360.625,00 99 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Margahurip Banjaran 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 18 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Banjaran Wetan Banjaran 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 19 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Banjaran Kulon Banjaran 4 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 6.267.820,00 20 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Sindangpanon Banjaran 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 100 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Sumberdaya Industri 21 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Mekarjaya Banjaran 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 22 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Mekarjaya Banjaran 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 23 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Banjaran Wetan Banjaran 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 101 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Kamasan Banjaran 4 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 9.088.500,00 25 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Kamasan Banjaran 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 26 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Tarajusari Banjaran 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 27 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Perbengkelan Las Tarajusari Banjaran 4 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 9.088.500,00 102 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumberdaya Industri 28 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Tarajusari Banjaran 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 29 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Lengkong Bojongsoang 6 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 9.401.730,00 30 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Lengkong Bojongsoang 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 103 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Lengkong Bojongsoang 3 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 6.816.375,00 32 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Lengkong Bojongsoang 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 33 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Lengkong Bojongsoang 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 34 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Perbengkelan Las Bojongsari Bojongsoang 3 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 6.816.375,00 104 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumberdaya Industri 35 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Tegalluar Bojongsoang 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 36 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Jatisari Cangkuang 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 37 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Jatisari Cangkuang 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 105 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 38 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Cangkuang Cangkuang 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 39 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Cangkuang Cangkuang 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 40 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Cangkuang Cangkuang 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 41 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Roasting Kopi Cangkuang Cangkuang 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 106 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumberdaya Industri 42 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Cangkuang Cangkuang 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 43 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Cangkuang Cangkuang 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 44 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Bandasari Cangkuang 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 107 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 45 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Nagrog Cicalengka 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 46 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Nagrog Cicalengka 4 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 9.088.500,00 47 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Margaasih Cicalengka 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 48 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Tanjungwangi Cicalengka 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 108 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumberdaya Industri 49 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Panenjoan Cicalengka 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 50 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Cikuya Cicalengka 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 51 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Cikuya Cicalengka 4 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 9.088.500,00 109 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 52 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Cicalengka Wetan Cicalengka 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 53 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Tanjunglaya Cikancung 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 54 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Mekarlaksana Cikancung 3 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 6.814.845,00 55 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Mekarlaksana Cikancung 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 110 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Sumberdaya Industri 56 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Tanjunglaya Cikancung 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 57 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Cikasungka Cikancung 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 58 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Cikasungka Cikancung 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 111 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 59 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Mandalasari Cikancung 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 60 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Hegarmanah Cikancung 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 61 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Ciluluk Cikancung 3 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 6.814.845,00 62 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Perbengkelan Las Ciluluk Cikancung 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 112 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Sumberdaya Industri 63 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Girimekar Cilengkrang 20 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 45.432.300,00 64 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Girimekar Cilengkrang 0 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp - 65 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Cibiru Wetan Cileunyi 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 113 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 66 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Cileunyi Wetan Cileunyi 6 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 13.632.750,00 67 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Cimekar Cileunyi 4 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 10.917.540,00 68 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Cinunuk Cileunyi 4 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 9.086.460,00 69 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Cileunyi Kulon Cileunyi 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 114 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumberdaya Industri 70 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Mekarsari Cimaung 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 71 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Warjabakti Cimaung 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 72 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Warjabakti Cimaung 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 115 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 73 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Pasirhuni Cimaung 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 74 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Pasirhuni Cimaung 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 75 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Campakamulya Cimaung 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 76 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Campakamulya Cimaung 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 116 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Industri Dan Peran Serta Masyarakat 77 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Mandalamekar Cimenyan 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 78 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Cibeunying Cimenyan 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 79 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Mekarmanik Cimenyan 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 117 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 80 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Mekarmanik Cimenyan 6 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 13.632.750,00 81 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Mekarmanik Cimenyan 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 82 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Cimenyan Cimenyan 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 83 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Serangmekar Ciparay 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 118 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Sumberdaya Industri 84 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Babakan Ciparay 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 85 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Babakan Ciparay 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 86 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Ciparay Ciparay 5 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 11.360.625,00 119 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 87 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Mangunharja Ciparay 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 88 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Gunungleutik Ciparay 5 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 7.834.775,00 89 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Panyocokan Ciwidey 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 90 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan #MS Bimtek Roasting Kopi Rawabogo Ciwidey 5 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 11.358.075,00 120 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Pembangunan Sumberdaya Industri 91 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Nengkelan Ciwidey 1 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 2.729.385,00 92 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Panundaan Ciwidey 1 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 2.729.385,00 93 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Sukawening Ciwidey 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 121 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 94 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Sukawening Ciwidey 5 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 11.358.075,00 95 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Citeureup Dayeuhkolot 5 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 7.834.775,00 96 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Citeureup Dayeuhkolot 5 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 11.360.625,00 97 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Citeureup Dayeuhkolot 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 122 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Sumberdaya Industri 98 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Ibun Ibun 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 99 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Dukuh Ibun 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 100 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Dukuh Ibun 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 123 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 101 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Laksana Ibun 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 102 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Laksana Ibun 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 103 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Lampegan Ibun 4 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 6.267.820,00 104 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Lampegan Ibun 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 124 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Sumberdaya Industri 105 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Lampegan Ibun 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 106 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Neglasari Ibun 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 107 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Banyusari Katapang 20 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 54.587.700,00 125 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 108 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Sukapura Kertasari 3 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 6.814.845,00 109 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Cihawuk Kertasari 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 110 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Cihawuk Kertasari 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 111 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Perbengkelan Las Neglawangi Kertasari 4 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 9.088.500,00 126 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumberdaya Industri 112 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Neglawangi Kertasari 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 113 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Cikembang Kertasari 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 114 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Cikembang Kertasari 3 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 6.814.845,00 127 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 115 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Cikembang Kertasari 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 116 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Santosa Kertasari 4 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 9.088.500,00 117 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Santosa Kertasari 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 118 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Tarumajaya Kertasari 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 128 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Peran Serta Masyarakat 119 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Padasuka Kutawaringin 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 120 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Cilame Kutawaringin 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 121 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Cilame Kutawaringin 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 129 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Jatisari Kutawaringin 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 123 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Wangisagara Majalaya 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 124 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Wangisagara Majalaya 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 125 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Majalaya Majalaya 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 130 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Sumberdaya Industri 126 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Padamulya Majalaya 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 127 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Padaulun Majalaya 3 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 8.188.155,00 128 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Padaulun Majalaya 5 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 11.360.625,00 131 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Biru Majalaya 3 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 8.188.155,00 130 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Padamulya Majalaya 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 131 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Neglasari Majalaya 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 132 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Nanjung Margaasih 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 132 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumberdaya Industri 133 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Rahayu Margaasih 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 134 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Rahayu Margaasih 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 135 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Rahayu Margaasih 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 133 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 136 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Rahayu Margaasih 4 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 14.776.260,00 137 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Lagadar Margaasih 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 138 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Cigondewah Hilir Margaasih 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 139 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Lagadar Margaasih 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 134 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Peran Serta Masyarakat 140 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Lagadar Margaasih 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 141 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Lagadar Margaasih 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 142 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Mekarrahayu Margaasih 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 135 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 143 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Mekarrahayu Margaasih 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 144 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Mekarrahayu Margaasih 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 145 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Magahayu Selatan Margahayu 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 146 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Sulaiman Margahayu 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 136 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumberdaya Industri 147 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Margahayu Tengah Margahayu 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 148 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Citaman Nagreg 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 149 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Citaman Nagreg 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 137 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 150 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Citaman Nagreg 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 151 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Ganjar Sabar Nagreg 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 152 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Ganjar Sabar Nagreg 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 153 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Bojong Nagreg 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 138 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Peran Serta Masyarakat 154 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Mekarsari Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 155 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Mekarsari Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 156 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Girimulya Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 139 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 157 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Girimulya Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 158 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Cikawao Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 159 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Cikawao Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 160 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Cikitu Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 140 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumberdaya Industri 161 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Maruyung Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 162 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Maruyung Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 163 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Maruyung Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 141 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 164 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Cikitu Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 165 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Tanjungwangi Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 166 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Cikawao Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 167 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Maruyung Pacet 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 142 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Industri Dan Peran Serta Masyarakat 168 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Rancatungku Pameungpeuk 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 169 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Bojongkunci Pameungpeuk 1 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 3.694.065,00 170 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Bojongmanggu Pameungpeuk 1 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 3.694.065,00 143 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 171 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Langonsari Pameungpeuk 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 172 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Langonsari Pameungpeuk 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 173 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Margamekar Pangalengan 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 174 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Margamekar Pangalengan 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 144 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Industri Dan Peran Serta Masyarakat 175 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Lamajang Pangalengan 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 176 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Margaluyu Pangalengan 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 177 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Margaluyu Pangalengan 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 145 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 178 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Sukamanah Pangalengan 4 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 9.088.500,00 179 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Pulosari Pangalengan 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 180 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Margamukti Pangalengan 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 181 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Margamukti Pangalengan 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 146 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Sumberdaya Industri 182 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Margamukti Pangalengan 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 183 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Margamukti Pangalengan 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 184 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Pangalengan Pangalengan 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 147 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 185 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Karangtunggal Paseh 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 186 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Karangtunggal Paseh 1 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 1.566.955,00 187 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Cigentur Paseh 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 188 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Drawati Paseh 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 148 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Pembangunan Sumberdaya Industri 189 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Drawati Paseh 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 190 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Sukamanah Paseh 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 191 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Sukamanah Paseh 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 149 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 192 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Sukamanah Paseh 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 193 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Loa Paseh 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 194 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Mekarpawitan Paseh 1 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 1.566.955,00 195 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Mekarpawitan Paseh 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 150 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Pembangunan Sumberdaya Industri 196 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Cigentur Paseh 0 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp - 197 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Tangsimekar Paseh 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 198 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Tangsimekar Paseh 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 151 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 199 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Sindangsari Paseh 6 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 13.632.750,00 200 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Margamulya Pasirjambu 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 201 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Mekarmaju Pasirjambu 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 202 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Tenjolaya Pasirjambu 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 152 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Sumberdaya Industri 203 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Cisondari Pasirjambu 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 204 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Mekarsari Pasirjambu 5 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 11.360.625,00 205 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Mekarsari Pasirjambu 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 153 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 206 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Cibodas Pasirjambu 5 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 11.360.625,00 207 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Cibodas Pasirjambu 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 208 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Margamulya Pasirjambu 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 209 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Cikoneng Pasirjambu 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 154 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Sumberdaya Industri 210 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Mekarsari Pasirjambu 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 211 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Patengan Rancabali 10 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 22.721.250,00 212 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Cipelah Rancabali 5 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 11.358.075,00 155 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 213 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Alamendah Rancabali 5 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 11.358.075,00 214 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Alamendah Rancabali 4 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 6.267.820,00 215 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Bojongloa Rancaekek 20 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 45.442.500,00 216 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Padamukti Solokanjeruk 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 156 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Industri Kabupaten/Kota Sumberdaya Industri 217 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Padamukti Solokanjeruk 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 218 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Padamukti Solokanjeruk 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 219 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Bojongemas Solokanjeruk 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 157 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 220 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan Las Bojongemas Solokanjeruk 2 Orang/Kegiatan Rp 2.272.125,0 Rp 4.544.250,00 221 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga Solokanjeruk Solokanjeruk 2 Orang/Kegiatan Rp 3.694.065,0 Rp 7.388.130,00 222 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Solokanjeruk Solokanjeruk 2 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 3.133.910,00 158 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 223 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Perbengkelan /Service motor Rancakasumba Solokanjeruk 2 Orang/Kegiatan Rp 2.729.385,0 Rp 5.458.770,00 224 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri #MS Bimtek Roasting Kopi Solokanjeruk Solokanjeruk 2 Orang/Kegiatan Rp 2.271.615,0 Rp 4.543.230,00 159 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN USULAN DARI DESA DESA / KELUARAHAN KECAMATAN VOLUME HARGA SATUAN APBD KAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 225 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat #MS Bimtek Kemasan Bagi IKM Soreang Soreang 10 Orang/Kegiatan Rp 1.566.955,0 Rp 15.669.550,00 TOTAL Rp 1.518.200.800 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung DICKY ANUGRAH. SH., M.Si NIP: 19740717 199803 1 003 Verifikator JFT Perencana Muda PUNI SERUNI NIP :19790912 200501 2 008 Soreang, Juni 2025 Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Air DADAN WARDHANA, STP, MPP, MT. NIP: 19800327 200501 1 012 160 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa dan kecamatan, terdapat 225 usulan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang menjadi bahan diskusi dan diseleksi berdasarkan 4 kriteria teknis dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung menyetujui usulan musrembang melalui Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 sebanyak 217 usulan dengan nilai Rp1.518.200.800 untuk 600 peserta dengan 5 jenis pelatihan, yaitu Bimtek Perbengkelan/Service Motor, Bimtek Kemasan Bagi IKM, Bimtek Kerajinan Rumah Tangga, Bimtek Roasting Kopi, dan Bimtek Perbengkelan Las. 161 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung III.1.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
29. 1.Telaahan Kementerian Perdagangan Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang - Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 yang tercantum dalam Undang- Undang 17 tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN 2005- 2015 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang pada tahap 4 atau dalam periode 2020-2024 memiliki arah kebijakan untuk Pengembangan diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta mempertahankan peran lumbung pangan nasional. Berdasarkan arahan tersebut pembangunan Indonesia dalam 162 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung periode ini diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Kementerian Perdagangan memiliki 12 (dua belas) arah kebijakan. Masing-masing arah kebijakan memiliki strategi-strategi yang dilakukan sebagaimana dijelaskan seperti berikut:
30. 1.Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, strategi ini dilakukan melalui pengamanan pangsa ekspor; meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif.
31. 2.Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional; strategi ini dilakukan dengan meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
32. 3.Penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok, strategi ini dilakukan dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan; dan peningkatan koordinasi dan peran Pemerintah Daerah dalam kelancaran distribusi.
33. 4.Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, strategi ini dilakukan melalui peningkatan akurasi data harga barang kebutuhan pokok; peningkatan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok; dan optimalisasi pengelolaan impor barang kebutuhan pokok.
34. 2.Telaahan Kementerian Perindustrian Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2019-2025 Sebagai amanat Undang - Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035. RIPIN 2015 -2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat antara lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan industri. Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan :
35. 1.Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
36. 2.Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
37. 3.Industri yang berbasis inovasi dan teknologi. 163 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Gambar. 3.1. Peta Strategis Kementerian Perindustrian III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkret dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025, adalah sebagai berikut :
38. 1.Tujuan 1) Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Perdagangan dan Perindustrian Daerah produktivitas perindustrian yang berdaya saing
39. 2.Sasaran 1) Meningkatnya Distribusi Persentase PDRB Perdagangan Besar dan Eceran 2) Meningkatnya Distribusi Presentase PDRB Industri Pengolahan 164 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tabel T-C. 33 Tabel Tujuan dan Sasaran PD No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Perdagangan dan Perindustrian Daerah produktivitas perindustrian yang berdaya saing Meningkatnya Distribusi Persentase PDRB Perdagangan Besar dan Eceran PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran 165 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting 166 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentase updating data harga dan stok SIBAPOKTING di tingkat pasar 167 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 168 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar 169 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Tanda Daftar Gudang Persentase gudang yang memiliki tanda daftar Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 170 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat UTTP sesuai standar Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase Alat UTTP yang bertanda Tera yang sah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal 171 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya Distribusi Presentase PDRB Industri Pengolahan PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana pembangunan industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 172 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri 173 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Perizinan Berusaha Terintegrasi dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang secara Elektronik Terintegrasi dengan Sistem OSS Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase pelaporan SIINAS Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri 174 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola 175 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prosedur dan Pesyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota x 176 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Untuk Tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung mempunyai Prioritas Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan wewenang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yaitu : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2) Administrasi keuangan perangkat daerah 3) Administrasi kepegawaian perangkat daerah 4) Administrasi umum perangkat daerah 5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 8) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 1) Penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota 3) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 1) Penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan 2) Penerbitan tanda daftar gudang 3) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri 4) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan 177 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 2) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya 5) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota 2) Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota 3) Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota 6) Program Pengembangan Ekspor 1) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota 7) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 1) Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan 8) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 1) Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri 9) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota 10) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota 11) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 1) Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 178 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN BANDUNG Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Disperdagi n Nilai AKIP 86 Poin 39.603.346.96 0 42.281.564.73 8 APBD Kab. Bandun g 87 Poin 35.851.922.00 0 Disperdagi n 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Disperdagi n Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD 100 % 517.240.000 479.014.721 APBD Kab. Bandun g 100% 444.200.000 Disperdagi n 3.30.01.2.01.0 1 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Disperdagi n Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 159.850.000 346.389.286 APBD Kab. Bandun g 2 Dokumen 234.850.000 Disperdagin 3.30.01.2.01.0 2 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA- SKPD Disperdagi n Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 Dokumen 10.000.000 - APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 10.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.01.0 3 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKASKPD Disperdagi n Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 10.000.000 8.320.000 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 10.000.000 Disperdagin 179 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.01.2.01.0 4 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Disperdagi n Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 10.000.000 3.435.194 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 10.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.01.0 5 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Disperdagi n Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 5.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.01.0 6 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Disperdagi n Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 94.350.000 10.890.700 APBD Kab. Bandun g 3 Dokumen 94.350.000 Disperdagin 3.30.01.2.01.0 7 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Disperdagi n Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 80.000.000 27.941.041 APBD Kab. Bandun g 4 Laporan 80.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.01.0 8 Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Disperdagi n Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 75.540.000 75.540.000 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 75.540.000 Disperdagin 180 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.01.2.01.0 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoran Daerah Disperdagi n Jumlah Data Statitstik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah 60 Data 72.500.000 1.498.500 APBD Kab. Bandun g 60 Data 72.500.000 Disperdagin 3.30.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Disperdagi n Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan 100 % 33.277.620.00 0 35.923.519.06 2 APBD Kab. Bandun g 100% 32.031.191.66 5 Disperdagi n 3.30.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Disperdagi n Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 223 Orang/bulan 33.238.620.00 0 35.902.695.26 2 APBD Kab. Bandun g 223 Orang/Bula n 31.992.191.66 5 Disperdagin 3.30.01.2.02.0 5 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD Disperdagi n Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000 8.060.400 APBD Kab. Bandun g 1 Laporan 15.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.02.0 6 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Disperdagi n Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 10.000.000 2.787.100 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 10.000.000 Disperdagin 181 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.01.2.02.0 7 Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSK PD Disperdagi n Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 2 Laporan 14.000.000 9.976.300 APBD Kab. Bandun g 2 Laporan 14.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Disperdagi n Persentase Barang milik daerah yang telah direkonsiliasi 100 % 5.000.000 3.520.000 APBD Kab. Bandun g 100% 5.000.000 Disperdagi n 3.30.01.2.03.0 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Disperdagi n Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000 3.520.000 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 5.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Disperdagi n Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 472.500.000 337.416.643 APBD Kab. Bandun g 100% 422.500.000 Disperdagi n 3.30.01.2.06.0 1 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor Disperdagi n Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.500.000 7.500.000 APBD Kab. Bandun g 1 Paket 7.500.000 Disperdagin 3.30.01.2.06.0 2 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Disperdagi n Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 125.000.000 108.087.843 APBD Kab. Bandun g 1 Paket 125.000.000 Disperdagin 182 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.01.2.06.0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Disperdagi n Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000 9.996.600 APBD Kab. Bandun g 1 Paket 10.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.06.0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disperdagi n Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000 10.000.000 APBD Kab. Bandun g 1 Paket 10.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.06.0 5 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan Disperdagi n Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 130.000.000 98.336.000 APBD Kab. Bandun g 1 Paket 80.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.06.0 6 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan Disperdagi n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 20.000.000 16.380.000 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 20.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.06.0 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Disperdagi n Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 20.000.000 15.670.000 APBD Kab. Bandun g 20 Laporan 20.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.06.0 9 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Disperdagi n Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan 150.000.000 71.446.200 APBD Kab. Bandun g 80 Laporan 150.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Disperdagi n Persentase pengadaan barang milik daerah 100 % 47.500.000 - APBD Kab. Bandun g 100% 47.500.000 Disperdagi n 3.30.01.2.07.0 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Disperdagi n Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 37.500.000 - APBD Kab. Bandun g 1 Unit 37.500.000 Disperdagin 183 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.01.2.07.0 5 Pengadaan Mebel Disperdagi n Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 5.000.000 - APBD Kab. Bandun g 1 Unit 5.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.07.0 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Disperdagi n Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 5.000.000 - APBD Kab. Bandun g 1 Unit 5.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Disperdagi n Persentase pelayanan operasional perkantoran 100 % 4.605.045.000 4.900.792.352 APBD Kab. Bandun g 100% 2.456.004.000 Disperdagi n 3.30.01.2.08.0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Disperdagi n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 215.485.000 315.484.572 APBD Kab. Bandun g 1 Laporan 183.604.000 Disperdagin 3.30.01.2.08.0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disperdagi n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.000.000 2.000.000 APBD Kab. Bandun g 1 Laporan 5.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.08.0 4 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Disperdagi n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.384.560.000 4.583.307.780 APBD Kab. Bandun g 1 Laporan 2.267.400.000 Disperdagin 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Disperdagi n Persentase barang milik daerah yang dipelihara 100 % 265.100.000 223.960.000 APBD Kab. Bandun g 100% 265.100.000 Disperdagi n 184 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.01.2.09.0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasJabatan Disperdagi n Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 40.000.000 40.000.000 APBD Kab. Bandun g 10 Unit 40.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.09.0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Disperdagi n Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 70.000.000 58.990.000 APBD Kab. Bandun g 12 Unit 70.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.09.0 5 Pemeliharaan Mebel Disperdagi n Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 5.000.000 - APBD Kab. Bandun g 2 Unit 5.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.09.0 6 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Disperdagi n Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 25.000.000 24.970.000 APBD Kab. Bandun g 8 Unit 25.000.000 Disperdagin 3.30.01.2.09.0 9 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya Disperdagi n Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 125.100.000 100.000.000 APBD Kab. Bandun g 1 Unit 125.100.000 Disperdagin 3.30.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Disperdagi n 100 % 413.341.960 413.341.960 APBD Kab. Bandun g 100% 180.000.000 Disperdagi n 3.30.01.2.11.0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Disperdagi n Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 413.341.960 413.341.960 APBD Kab. Bandun g 2 Orang/Bula n 180.000.000 Disperdagin 185 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL Disperdagi n APBD Kab. Bandun g 0,00 Disperdagi n 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Disperdagi n Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola 80 % 268.900.000 81.580.000 APBD Kab. Bandun g 100% 268.900.000 Disperdagi n 3.29.05.2.01 Penatausahaan IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota Disperdagi n Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan 80 % 268.900.000 81.580.000 APBD Kab. Bandun g 100% 268.900.000 Disperdagi n 3.29.05.2.01.0 1 Penetapan Prosedur danPersyaratan Izin PemanfaatanLangsung Panas Bumi dalamDaerah Kabupaten/Kota Disperdagi n Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 0 Dokumen 50.000.000 - APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 50.000.000 Disperdagin 3.29.05.2.01.0 2 Penyusunan RekomendasiPerizinan dan Informasi IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota Disperdagi n Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 168.900.000 76.360.000 APBD Kab. Bandun g 2 Dokumen 168.900.000 Disperdagin 186 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.29.05.2.01.0 3 Pengendalian dan PengawasanPelaksanaan PerizinanPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota Disperdagi n Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 17 Laporan 50.000.000 5.220.000 APBD Kab. Bandun g 17 Laporan 50.000.000 Disperdagin 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN Disperdagi n APBD Kab. Bandun g 0,00 Disperdagi n 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Disperdagi n Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin 75 % 233.500.000 48.166.700 APBD Kab. Bandun g 80% 233.500.000 Disperdagi n 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin PengelolaanPasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Izin UsahaToko Swalayan Disperdagi n Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin 75 % 203.500.000 18.166.700 APBD Kab. Bandun g 80% 203.500.000 Disperdagi n 3.30.02.2.01.0 1 Fasilitasi Pemenuhan KomitmenPerolehan Perizinan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan, danToko Swalayan melalui SistemPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik Disperdagi n Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 203.500.000 18.166.700 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 203.500.000 Disperdagin 187 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda DaftarGudang Disperdagi n Persentase gudang yang memiliki tanda daftar 25 % 15.000.000 15.000.000 APBD Kab. Bandun g 30% 15.000.000 Disperdagi n 3.30.02.2.02.0 1 Fasilitasi Penerbitan TandaDaftar Gudang Disperdagi n Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokumen 15.000.000 15.000.000 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 15.000.000 Disperdagin 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat TandaPendaftaran Waralaba (STPW)untuk Penerima Waralaba dariWaralaba Dalam Negeri Disperdagi n Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW 10 % 15.000.000 15.000.000 APBD Kab. Bandun g 10% 15.000.000 Disperdagi n 3.30.02.2.03.0 4 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan pnerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik Disperdagi n Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik 1 dokumen 15.000.000 15.000.000 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 15.000.000 Disperdagin 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Disperdagi n Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar 23 % 2.766.064.000 3.196.121.795 APBD Kab. Bandun g 25% 1.834.104.000 Disperdagi n 188 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.03.2.01 Pembangunan dan PengelolaanSarana Distribusi Perdagangan Disperdagi n Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola 70 % 2.678.564.000 3.171.390.700 APBD Kab. Bandun g 75% 1.746.604.000 Disperdagi n 3.30.03.2.01.0 1 Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan Disperdagi n Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 4 Unit 2.569.114.000 3.154.865.700 APBD Kab. Bandun g 3 Unit 1.637.154.000 Disperdagin 3.30.03.2.01.0 2 Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan Disperdagi n Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 11 Unit 109.450.000 16.525.000 APBD Kab. Bandun g 11 Unit 109.450.000 Disperdagin 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap PengelolaSarana Distribusi PerdaganganMasyarakat di Wilayah Kerjanya Disperdagi n Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar 10 % 87.500.000 24.731.095 APBD Kab. Bandun g 13% 87.500.000 Disperdagi n 3.30.03.2.02.0 1 Pembinaan dan PengendalianPengelola Sarana DistribusiPerdagangan Disperdagi n Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 87.500.000 24.731.095 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 87.500.000 Disperdagin 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Disperdagi n Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu 3 % 2.106.960.000 4.406.569.950 APBD Kab. Bandun g 3% 945.000.000 Disperdagi n 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan BarangPenting di Tingkat DaerahKabupaten/ Kota Disperdagi n Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting 53 % 131.960.000 73.900.000 APBD Kab. Bandun g 54% 200.000.000 Disperdagi n 189 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.04.2.01.0 2 Koordinasi dan SinkronisasiPeningkatan AksesibilitasBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat Disperdagi n Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 131.960.000 73.900.000 APBD Kab. Bandun g 1 Laporan 200.000.000 Disperdagin 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota Disperdagi n Persentase updating data harga dan Stok pada SIBAPOKTING 89 % 1.950.000.000 4.331.649.950 APBD Kab. Bandun g 89% 720.000.000 Disperdagi n 3.30.04.2.02.0 1 Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota Disperdagi n Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 25.000.000 1.563.000 APBD Kab. Bandun g 12 Laporan 25.000.000 Disperdagin 3.30.04.2.02.0 2 Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PasarRakyat yang Terintegrasi dalamSistem Informasi Perdagangan Disperdagi n Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 25.000.000 680.000 APBD Kab. Bandun g 12 Laporan 25.000.000 Disperdagin 190 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.04.2.02.0 3 Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khusus yangBerdampak dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota Disperdagi n Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 1.900.000.000 4.329.406.950 APBD Kab. Bandun g 1 Laporan 670.000.000 Disperdagin 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di TingkatDaerah Kabupaten/Kota Disperdagi n Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer 45 % 25.000.000 1.020.000 APBD Kab. Bandun g 90% 25.000.000 Disperdagi n 3.30.04.2.03.0 2 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Disperdagi n Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 12 Laporan 25.000.000 1.020.000 APBD Kab. Bandun g 12 Laporan 25.000.000 Disperdagin 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Disperdagi n Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas 727287122 $ 436.378.000 192.237.500 APBD Kab. Bandun g $ 727.432.46 3 436.378.000 Disperdagi n 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan PromosiDagang melalui PameranDagang dan Misi Dagang bagiProduk Ekspor Unggulan yangterdapat pada 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota Disperdagi n Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan 3 % 436.378.000 192.237.500 APBD Kab. Bandun g 3% 436.378.000 Disperdagi n 3.30.05.2.01.0 2 Pameran Dagang Nasional Disperdagi n Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 4 Pelaku Usaha 150.000.000 138.174.500 APBD Kab. Bandun g 4 Pelaku Usaha 150.000.000 Disperdagin 191 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.05.2.01.0 3 Pameran Dagang Lokal Disperdagi n Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 5 Pelaku Usaha 75.000.000 49.700.000 APBD Kab. Bandun g 5 Pelaku Usaha 75.000.000 Disperdagin 3.30.05.2.01.0 4 Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan Disperdagi n Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 1 Pelaku Usaha 150.000.000 2.150.000 APBD Kab. Bandun g 3 Pelaku Usaha 150.000.000 Disperdagin 3.30.05.2.01.0 5 Peningkatan Citra ProdukEkspor Disperdagi n Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 15 Produk 61.378.000 2.213.000 APBD Kab. Bandun g 15 Produk 61.378.000 Disperdagin 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Disperdagi n Persentase Alat UTTP sesuai standar 95 % 454.747.000 219.415.500 APBD Kab. Bandun g 100% 522.787.000 Disperdagi n 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan Disperdagi n Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah 95 % 454.747.000 219.415.500 APBD Kab. Bandun g 100% 522.787.000 Disperdagi n 3.30.06.2.01.0 1 Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang Disperdagi n Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 5000 Unit 206.960.000 179.206.500 APBD Kab. Bandun g 5000 Unit 275.000.000 Disperdagin 3.30.06.2.01.0 2 Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal Disperdagi n Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 200 Orang 247.787.000 40.209.000 APBD Kab. Bandun g 200 Orang 247.787.000 Disperdagin 192 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Disperdagi n Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran 35 % 500.000.000 358.841.232 APBD Kab. Bandun g 42% 150.000.000 Disperdagi n 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri Disperdagi n Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung 80 % 500.000.000 358.841.232 APBD Kab. Bandun g 100% 150.000.000 Disperdagi n 3.30.07.2.01.0 5 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Disperdagi n Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 40 UMKM 425.000.000 356.971.232 APBD Kab. Bandun g 40 UMKM 75.000.000 Disperdagin 3.30.07.2.01.0 6 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Disperdagi n Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 10 UMKM 75.000.000 1.870.000 APBD Kab. Bandun g 40 UMKM 75.000.000 Disperdagin 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN Disperdagi n APBD Kab. Bandun g Disperdagi n 193 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Disperdagi n Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten 80 % 4.978.054.340 5.163.927.200 APBD Kab. Bandun g 100% 2.525.000.000 Disperdagi n 3.31.02.2.01 Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota Disperdagi n Jumlah dokumen rencana pembangunan industri 5 Dokumen 4.978.054.340 5.163.927.200 APBD Kab. Bandun g 5 Dokumen 2.525.000.000 Disperdagi n 3.31.02.2.01.0 2 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan KebijakanPercepatan Pengembangan,Penyebaran dan PerwilayahanIndustri Disperdagi n Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokumen 150.000.000 79.440.000 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 150.000.000 Disperdagin 3.31.02.2.01.0 3 Koordinasi, Sinkronisasi, danpelaksanaan PembangunanSumber Daya Industri Disperdagi n Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 2.459.621.800 1.736.034.200 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 150.000.000 Disperdagin 3.31.02.2.01.0 4 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Industri Disperdagi n Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 2 Dokumen 1.675.000.000 2.436.415.500 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 1.675.000.000 Disperdagin 194 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.31.02.2.01.0 5 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PemberdayaanIndustri dan Peran SertaMasyarakat Disperdagi n Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2 Dokumen 468.655.500 830.497.500 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 380.000.000 Disperdagin 3.31.02.2.01.0 6 Evaluasi terhadap PelaksanaanRencana Pembangunan Industri Disperdagi n Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 150.000.000 73.040.000 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 150.000.000 Disperdagin 3.31.02.2.01.0 7 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Disperdagi n Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 0 Rekomenda si 5.000.000 - APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 5.000.000 Disperdagin 3.31.02.2.01.0 8 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Disperdagi n - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan 1 Dokumen 59.777.040 8.500.000 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 5.000.000 Disperdagin 3.31.02.2.01.0 9 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Disperdagi n Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri 0 Laporan 5.000.000 - APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 5.000.000 Disperdagin 195 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.31.02.2.01.1 0 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Disperdagi n Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 0 Rekomenda si 5.000.000 - APBD Kab. Bandun g - - Disperdagin 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Disperdagi n Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin 12,5 % 401.960.000 177.889.150 APBD Kab. Bandun g 15,00% 350.000.000 Disperdagi n 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan UsahaIndustri (IPUI), Izin UsahaKawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri(IPKI) KewenanganKabupaten/Kota Disperdagi n Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah 20 Perusahaan 401.960.000 177.889.150 APBD Kab. Bandun g 20 Perusahaa n 350.000.000 Disperdagi n 196 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.31.03.2.01.0 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Disperdagi n -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 131.960.000 6.643.850 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 200.000.000 Disperdagin 197 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.31.03.2.01.0 4 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Disperdagi n Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah- TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 270.000.000 171.245.300 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 150.000.000 Disperdagin 198 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL Disperdagi n Persentase pelaporan SIINAS 20 % 850.000.000 254.095.400 APBD Kab. Bandun g 20% 850.000.000 Disperdagi n 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industriuntuk Informasi Industri untukIUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota Disperdagi n Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri 20 % 850.000.000 254.095.400 APBD Kab. Bandun g 20% 850.000.000 Disperdagi n 3.31.04.2.01.0 1 Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis DataIndustri, Data Kawasan Industriserta Data Lain LingkupKabupaten/Kota melalui SistemInformasi Industri Nasional(SIINas) Disperdagi n Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 150.000.000 80.971.400 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 150.000.000 Disperdagin 3.31.04.2.01.0 2 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa IndustriKabupaten/Kota melalui SIINas Disperdagi n Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen 650.000.000 145.902.600 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 650.000.000 Disperdagin 199 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Penanggun g JawabTarget Capaian Penetapan Perubahan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3.31.04.2.01.0 3 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industridan Perusahaan KawasanIndustri LingkupKabupaten/Kota dalamPenyampaian Data ke SIINas Disperdagi n Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 50.000.000 27.221.400 APBD Kab. Bandun g 1 Dokumen 50.000.000 Disperdagin Jumlah Total 52.599.910.300 56.380.409.165 43.967.591.000 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung DICKY ANUGRAH. SH., M.Si NIP: 19740717 199803 1 003 Verifikator JFT Perencana Muda PUNI SERUNI NIP :19790912 200501 2 008 Soreang, Juni 2025 Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Air DADAN WARDHANA, STP, MPP, MT. NIP: 19800327 200501 1 012 200 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program- program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Jawa Barat, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Target Capaian Perubahan 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Disperda gin Nilai AKIP 86 Poin 42.281.564 .738 201 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Target Capaian Perubahan 3.30.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Disperda gin Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD 100 % 479.014.72 1 3.30.01.2.0 1.01 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Disperda gin Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 346.389.28 6 3.30.01.2.0 1.02 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Disperda gin Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen - 3.30.01.2.0 1.03 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKASKPD Disperda gin Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 8.320.000 3.30.01.2.0 1.04 Koordinasi dan PenyusunanDPA- SKPD Disperda gin Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.435.194 3.30.01.2.0 1.05 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD Disperda gin Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000 3.30.01.2.0 1.06 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Disperda gin Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 10.890.700 3.30.01.2.0 1.07 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Disperda gin Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 27.941.041 3.30.01.2.0 1.08 Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Disperda gin Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 75.540.000 3.30.01.2.0 1.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoran Daerah Disperda gin Jumlah Data Statitstik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah 60 Data 1.498.500 3.30.01.2.0 2 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Disperda gin Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan 100 % 35.923.519 .062 3.30.01.2.0 2.01 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Disperda gin Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 223 Orang/bul an 35.902.695 .262 3.30.01.2.0 2.05 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD Disperda gin Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 8.060.400 202 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Target Capaian Perubahan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.30.01.2.0 2.06 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Disperda gin Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.787.100 3.30.01.2.0 2.07 Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Seme steranSKPD Disperda gin Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2 Laporan 9.976.300 3.30.01.2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Disperda gin Persentase Barang milik daerah yang telah direkonsiliasi 100 % 3.520.000 3.30.01.2.0 3.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Disperda gin Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3.520.000 3.30.01.2.0 6 Administrasi Umum PerangkatDaerah Disperda gin Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 337.416.64 3 3.30.01.2.0 6.01 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor Disperda gin Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.500.000 3.30.01.2.0 6.02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Disperda gin Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 108.087.84 3 3.30.01.2.0 6.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Disperda gin Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 9.996.600 3.30.01.2.0 6.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disperda gin Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000 3.30.01.2.0 6.05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan Disperda gin Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 98.336.000 3.30.01.2.0 6.06 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan Disperda gin Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 16.380.000 3.30.01.2.0 6.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Disperda gin Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 15.670.000 3.30.01.2.0 6.09 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Disperda gin Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan 71.446.200 3.30.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Disperda gin Persentase pengadaan barang milik daerah 100 % - 3.30.01.2.0 7.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Disperda gin Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 0 Unit - 203 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Target Capaian Perubahan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3.30.01.2.0 7.05 Pengadaan Mebel Disperda gin Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit - 3.30.01.2.0 7.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Disperda gin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit - 3.30.01.2.0 8 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Disperda gin Persentase pelayanan operasional perkantoran 100 % 4.900.792. 352 3.30.01.2.0 8.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Disperda gin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 315.484.57 2 3.30.01.2.0 8.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disperda gin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.000.000 3.30.01.2.0 8.04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Disperda gin Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.583.307. 780 3.30.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Disperda gin Persentase barang milik daerah yang dipelihara 100 % 223.960.00 0 3.30.01.2.0 9.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasJabatan Disperda gin Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 40.000.000 3.30.01.2.0 9.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Disperda gin Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 58.990.000 3.30.01.2.0 9.05 Pemeliharaan Mebel Disperda gin Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit - 3.30.01.2.0 9.06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Disperda gin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 24.970.000 3.30.01.2.0 9.09 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya Disperda gin Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.00 0 3.30.01.2.1 1 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Disperda gin 100 % 413.341.96 0 3.30.01.2.1 1.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Disperda gin Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bul an 413.341.96 0 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL Disperda gin 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Disperda gin Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola 80 % 81.580.000 204 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Target Capaian Perubahan 3.29.05.2.0 1 Penatausahaan IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota Disperda gin Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan 80 % 81.580.000 3.29.05.2.0 1.01 Penetapan Prosedur danPersyaratan Izin PemanfaatanLangsung Panas Bumi dalamDaerah Kabupaten/Kota Disperda gin Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 0 Dokumen - 3.29.05.2.0 1.02 Penyusunan RekomendasiPerizinan dan Informasi IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota Disperda gin Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 76.360.000 3.29.05.2.0 1.03 Pengendalian dan PengawasanPelaksanaan PerizinanPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota Disperda gin Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 17 Laporan 5.220.000 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN Disperda gin 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Disperda gin Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin 75 % 48.166.700 3.30.02.2.0 1 Penerbitan Izin PengelolaanPasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Izin UsahaToko Swalayan Disperda gin Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin 75 % 18.166.700 3.30.02.2.0 1.01 Fasilitasi Pemenuhan KomitmenPerolehan Perizinan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan, danToko Swalayan melalui SistemPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik Disperda gin Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 18.166.700 3.30.02.2.0 2 Penerbitan Tanda DaftarGudang Disperda gin Persentase gudang yang memiliki tanda daftar 25 % 15.000.000 3.30.02.2.0 2.01 Fasilitasi Penerbitan TandaDaftar Gudang Disperda gin Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokumen 15.000.000 3.30.02.2.0 3 Penerbitan Surat TandaPendaftaran Waralaba (STPW)untuk Penerima Waralaba dariWaralaba Dalam Negeri Disperda gin Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW 10 % 15.000.000 3.30.02.2.0 3.04 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan pnerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik Disperda gin Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang 1 dokumen 15.000.000 205 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Target Capaian Perubahan terintegrasi secara elektronik 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Disperda gin Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar 23 % 3.196.121. 795 3.30.03.2.0 1 Pembangunan dan PengelolaanSarana Distribusi Perdagangan Disperda gin Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola 70 % 3.171.390. 700 3.30.03.2.0 1.01 Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan Disperda gin Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 4 Unit 3.154.865. 700 3.30.03.2.0 1.02 Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan Disperda gin Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 11 Unit 16.525.000 3.30.03.2.0 2 Pembinaan Terhadap PengelolaSarana Distribusi PerdaganganMasyarakat di Wilayah Kerjanya Disperda gin Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar 10 % 24.731.095 3.30.03.2.0 2.01 Pembinaan dan PengendalianPengelola Sarana DistribusiPerdagangan Disperda gin Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 24.731.095 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Disperda gin Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu 3 % 4.406.569. 950 3.30.04.2.0 1 Menjamin Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan BarangPenting di Tingkat DaerahKabupaten/ Kota Disperda gin Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting 53 % 73.900.000 3.30.04.2.0 1.02 Koordinasi dan SinkronisasiPeningkatan AksesibilitasBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat Disperda gin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 73.900.000 3.30.04.2.0 2 Pengendalian Harga, dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota Disperda gin Persentase updating data harga dan Stok pada SIBAPOKTING 89 % 4.331.649. 950 3.30.04.2.0 2.01 Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota Disperda gin Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 1.563.000 3.30.04.2.0 2.02 Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PasarRakyat yang Terintegrasi dalamSistem Informasi Perdagangan Disperda gin Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 680.000 3.30.04.2.0 2.03 Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khusus yangBerdampak dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota Disperda gin Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak 2 Laporan 4.329.406. 950 206 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Target Capaian Perubahan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3.30.04.2.0 3 Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di TingkatDaerah Kabupaten/Kota Disperda gin Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer 45 % 1.020.000 3.30.04.2.0 3.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Disperda gin Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 12 Laporan 1.020.000 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Disperda gin Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas 72728712 2 $ 192.237.50 0 3.30.05.2.0 1 Penyelenggaraan PromosiDagang melalui PameranDagang dan Misi Dagang bagiProduk Ekspor Unggulan yangterdapat pada 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota Disperda gin Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan 3 % 192.237.50 0 3.30.05.2.0 1.02 Pameran Dagang Nasional Disperda gin Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 4 Pelaku Usaha 138.174.50 0 3.30.05.2.0 1.03 Pameran Dagang Lokal Disperda gin Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 5 Pelaku Usaha 49.700.000 3.30.05.2.0 1.04 Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan Disperda gin Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 1 Pelaku Usaha 2.150.000 3.30.05.2.0 1.05 Peningkatan Citra ProdukEkspor Disperda gin Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 15 Produk 2.213.000 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Disperda gin Persentase Alat UTTP sesuai standar 95 % 219.415.50 0 3.30.06.2.0 1 Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan Disperda gin Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah 95 % 219.415.50 0 3.30.06.2.0 1.01 Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang Disperda gin Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 5000 Unit 179.206.50 0 3.30.06.2.0 1.02 Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal Disperda gin Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 200 Orang 40.209.000 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Disperda gin Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran 35 % 358.841.23 2 3.30.07.2.0 1 Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri Disperda gin Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung 80 % 358.841.23 2 3.30.07.2.0 1.05 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Disperda gin Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 40 UMKM 356.971.23 2 3.30.07.2.0 1.06 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Disperda gin Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui 10 UMKM 1.870.000 207 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Target Capaian Perubahan kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN Disperda gin 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Disperda gin Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten 80 % 5.163.927. 200 3.31.02.2.0 1 Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota Disperda gin Jumlah dokumen rencana pembangunan industri 5 Dokumen 5.163.927. 200 3.31.02.2.0 1.02 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan KebijakanPercepatan Pengembangan,Penyebaran dan PerwilayahanIndustri Disperda gin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokumen 79.440.000 3.31.02.2.0 1.03 Koordinasi, Sinkronisasi, danpelaksanaan PembangunanSumber Daya Industri Disperda gin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 1.736.034. 200 3.31.02.2.0 1.04 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Industri Disperda gin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 2 Dokumen 2.436.415. 500 3.31.02.2.0 1.05 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PemberdayaanIndustri dan Peran SertaMasyarakat Disperda gin Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2 Dokumen 830.497.50 0 3.31.02.2.0 1.06 Evaluasi terhadap PelaksanaanRencana Pembangunan Industri Disperda gin Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 73.040.000 3.31.02.2.0 1.07 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Disperda gin Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 0 Rekomen dasi - 3.31.02.2.0 1.08 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Disperda gin - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan 1 Dokumen 8.500.000 3.31.02.2.0 1.09 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Disperda gin Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri 0 Laporan - 208 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Target Capaian Perubahan 3.31.02.2.0 1.10 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Disperda gin Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 0 Rekomen dasi - 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Disperda gin Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin 12,5 % 177.889.15 0 3.31.03.2.0 1 Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan UsahaIndustri (IPUI), Izin UsahaKawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri(IPKI) KewenanganKabupaten/Kota Disperda gin Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah 20 Perusaha an 177.889.15 0 3.31.03.2.0 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Disperda gin -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 6.643.850 3.31.03.2.0 1.04 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Disperda gin Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 171.245.30 0 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL Disperda gin Persentase pelaporan SIINAS 20 % 254.095.40 0 3.31.04.2.0 1 Penyediaan Informasi Industriuntuk Informasi Industri untukIUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota Disperda gin Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri 20 % 254.095.40 0 209 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Target Capaian Perubahan 3.31.04.2.0 1.01 Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis DataIndustri, Data Kawasan Industriserta Data Lain LingkupKabupaten/Kota melalui SistemInformasi Industri Nasional(SIINas) Disperda gin Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 80.971.400 3.31.04.2.0 1.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa IndustriKabupaten/Kota melalui SIINas Disperda gin Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen 145.902.60 0 3.31.04.2.0 1.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industridan Perusahaan KawasanIndustri LingkupKabupaten/Kota dalamPenyampaian Data ke SIINas Disperda gin Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 27.221.400 JUMLAH 56.380.409.164,70 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025 ini membutuhkan total dana sebesar Rp 56.380.409.164,70 untuk melaksanakan 11 program, 23 kegiatan, dan 61 sub kegiatan. Penyusunan rencana ini didasarkan pada analisis kebutuhan dan prioritas program yang telah dilakukan. Diharapkan dengan adanya rencana ini, program- program yang tercantum dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 210 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Kepala Perangkat Daerah mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Jawa Barat. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. 211 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah :
40. 1.Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
41. 2.Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
42. 3.Meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerja sama yang sinergis Soreang, Juni 2025 KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TTD DICKY ANUGRAH BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA ttd

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…