DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 118 Tahun 2025

Nomor: 118
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 16);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja, serta sistematika penulisan BAB II EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 Bagian ini berisi uraian mengenai pelaksanaan renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 BAB III TUJUAN DAN SASARAN Pada bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Pada bab ini memuat tentang perubahan rencana kerja dan pendanaan Disperkimtan dengan berpedoman pada Renstra Disperkimtan, sasaran RKPD, serta capaian kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Bandung BAB V PENUTUP Pada bab ini menguraikan catatan penting dalam penyusunan Renja, kaidah pelaksanaan, serta tindak lanjut.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 2.1 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung telah menetapkan tujuan strategis dala Renstra 2025 – 2029, yaitu:

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Renja Disperkimtan merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Oleh karenanya, dalam penyusunan Renja Disperkimtan diperlukan telaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya baik dalam lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten seperti RPJPN, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Bandung, RPJM Kabupaten Bandung, serta RKPD Kabupaten Bandung.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Tahun 2025 menjadi titik awal pelaksanaan arah kebijakan baru sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD baru, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan tahunan, baik dari sisi substansi rencana kerja maupun kebijakan penganggaran. Proses penyesuaian tersebut dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 yang merespons dinamika pelaksanaan pembangunan, kemampuan fiskal, serta kebutuhan strategis daerah.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai respons terhadap penyesuaian dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, serta merupakan bagian dari strategi pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 118 salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 118 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 i PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Tahun 2025 merupakan tahun yang memiliki posisi strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, karena menjadi masa peralihan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya menuju penyusunan dan implementasi RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2025–

2029.Oleh karena itu, dokumen perubahan Renja ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan terbaru, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang selaras dengan prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Perubahan Renja ini juga mencerminkan kebutuhan untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan dinamika regulasi, evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, serta hasil forum-forum perencanaan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini dapat menjadi panduan yang operasional dan adaptif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Soreang, 20 Juni 2025 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung WAHYUDIN, ST., ME. NIP. 19680608 199703 1 006 ii PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 DAFTAR ISI DAFTAR ISI .................................................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ......................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1 1.1 LATAR BELAKANG ..................................................................................................... 1 1.2 LANDASAN HUKUM.................................................................................................... 2 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................................................. 4 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ........................................................................................ 5 BAB II EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ................................... 6 2.1 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .......................................... 6 2.2 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI ............................................ 7 2.3 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH ............................. 10 2.4 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ........................................ 20 2.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN KINERJA ....... 24 2.6 EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) ............. 28 2.7 EVALUASI PENANGANAN STUNTING .................................................................. 29 2.8 REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 ..................................... 31 2.9 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .......... 38 BAB III TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................................... 60 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ............................................... 60 3.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ............................. 60 3.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 .................................................................................................................... 61 3.1.3 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 ......... 62 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .................................. 63 3.3 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN .................................................... 66 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ................................................................... 82 BAB V PENUTUP ...................................................................................................................... 91 iii PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 DAFTAR TABEL Tabel II.1 Capaian IKU Disperkimtan Sampai Triwulan I Tahun 2025 .................................... 7 Tabel II.2 Capaian IKK Sasaran Sampai Triwulan I Tahun 2025 ............................................. 8 Tabel II.3 Capaian IKK Program Sampai Triwulan I Tahun 2025 ............................................ 9 Tabel II.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sampai Triwulan I Tahun 2025 ............... 11 Tabel II.5 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disperkimtan dan Pencapaian Renstra Disperkimtan sampai dengan Tahun 2025............................................... 13 Tabel II.6 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2024 ......................................... 22 Tabel II.7 Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Kinerja .................... 25 Tabel II.8 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung........................................................................................ 27 Tabel II.9 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 .................................................................................................................. 28 Tabel II.10 Desa Lokus Prioritas Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2024 .............. 29 Tabel II.11 Evaluasi Penanganan Stunting Tahun 2024 Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .................................................................................................... 31 Tabel II.12 (T-C.31) Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 .................................. 33 Tabel II.13 Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan ........... 38 Tabel II.14 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung ........................................................................................................ 39 Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029. 61 Tabel III.2 Cascading Misi Pembangunan Keempat ................................................................ 63 Tabel III.3 Tujuan, Sasaran, dan Target Disperkimtan Tahun 2025 ........................................ 65 Tabel III.4 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025 ................................ 67 Tabel III.5 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 .............................................................................................. 79 Tabel IV.1 (T-C.41) Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ......................................................................................................................... 84 1 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Renja Disperkimtan Tahun 2025 semula disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tahun keempat Renstra Disperkimtan 2021–2026. Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika penyusunan dokumen perencanaan baru, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Renja melalui penyusunan Perubahan Renja Disperkimtan Tahun 2025. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh posisi strategis Tahun 2025 sebagai masa transisi menuju periode perencanaan jangka menengah yang baru, yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Sejumlah kebijakan nasional dan regulasi terbaru, termasuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025, mendorong dilakukannya penyesuaian substansi Renja agar tetap relevan dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta target pembangunan jangka menengah daerah yang sedang disusun. Dalam proses perubahan ini, dilakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap target kinerja, indikator, serta program dan kegiatan, baik dari aspek substansi maupun teknis perencanaan. Penyesuaian juga mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, dinamika kebutuhan aktual pelayanan publik, serta usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dihimpun melalui berbagai forum partisipatif. Dengan demikian, dokumen perubahan Renja tidak hanya menjadi tindak lanjut administratif, 2 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 tetapi juga cerminan dari adaptabilitas perencanaan terhadap kebutuhan pembangunan yang dinamis. Proses penyusunan Perubahan Renja dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal perubahan, pelaksanaan forum lintas perangkat daerah, hingga penetapan rancangan akhir perubahan. Seluruh proses ini dilakukan dengan menjunjung prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta mengacu pada arah kebijakan dan dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Dengan disusunnya Perubahan Renja Disperkimtan Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah, terukur, serta mampu menjawab tantangan transisi perencanaan yang sedang berlangsung, sekaligus menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berujung pada penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025. 1.2 LANDASAN HUKUM Peraturan perundang – undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Disperkimtan Tahun 2025 adalah:
1.Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
3.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025
6.Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang – Undang Nomor 1 Tahunn 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
8.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10.Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
12.Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5); 4 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16.Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 75). 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Disperkimtan Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan dengan perkembangan kebijakan, regulasi, dan kebutuhan aktual pembangunan, khususnya dalam menghadapi masa transisi menuju dokumen perencanaan jangka menengah baru, yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Perubahan ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tahun berjalan tetap selaras dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta memperkuat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Tujuan dari disusunnya dokumen Perubahan Renja Disperkimtan Tahun 2025 adalah sebagai berikut: • Menyesuaikan program, kegiatan, sub kegiatan, target, dan indikator kinerja Disperkimtan dengan arah kebijakan pembangunan terbaru dan pedoman perencanaan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. • Menyediakan dokumen perubahan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta sebagai dasar penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025. • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pembangunan, serta memastikan kesinambungan kinerja Disperkimtan di tengah dinamika perencanaan dan proses transisi dokumen perencanaan jangka menengah. • Memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Disperkimtan tetap terarah, terukur, serta adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. 5 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Perubahan Rencana Kerja Disperkimtan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 6 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 “Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah” Tujuan ini diukur menggunakan indikator tujuan atau disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya IKU, setiap Perangkat Daerah dapat mengukur sejauh mana capaian kinerja yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk merencanakan kinerja maupun untuk meningkatkan kualitas kinerja. IKU Disperkimtan terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:
1.Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
2.Indeks tertib administrasi pertanahan Sampai dengan triwulan I tahun 2025, realisasi persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan berada di angka 52,28%. Target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 52,40% bersifat realistis dan mempertimbangkan keterbatasan fiscal serta keterpaduan program lintas sektor. Realisasi pada triwulan I ini masih on the track dimana kesenjangan antara capaian dan target cukup kecil. Dengan penguatan intervensi melalui program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, serta program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta integrase pendanaan pusat dan daerah, target tahun 2025 diperkirakan dapat tercapai dengan baik. Indikator kedua adalah Indeks tertib administrasi pertanahan. Indeks ini mengukur tingkat keteraturan dan kepastian administrasi pertanahan yang menjadi dasar bagi tata kelola pemanfaatan ruang dan keadilan penguasaan tanah. Capaian pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 34,16 poin sementara target tahun 2025 adalah sebesar 34.58 poin. Kenaikan sebesar 0,42 poin untuk mencapai target tahun 2025 dinilai masih on the track. 7 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 Tabel II.1 Capaian IKU Disperkimtan Sampai Triwulan I Tahun 2025 Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2025 Realisasi sd Triwulan I 2025 Tingkat Capaian Ket Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan 52,4 52,28 99,77% On the track Indeks tertib administrasi pertanahan 34,58 34,16 98,79% On the track Sumber : Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025 Secara umum, evaluasi terhadap kedua IKU menunjukkan pada capaian di Triwulan I Tahun 2025 telah berada pada jalur yang sesuai (on the track) menuju target tahun 2025. Meskipun laju peningkatan relative moderat, konsistensi intervensi program, kolaborasi antar Perangkat Daerah, serta adaptasi kebijakan terhadap kebutuhan aktual diyakini mampu mendorong pencapaian target secara optimal. Oleh karena itu, dokumen perubahan Renja ini menjadi penting untuk memastikan bahwa strategi, kegiatan, dan penganggaran tahun 2025 dapat secara efektif mendukung pencapaian target indikator kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang baru. 2.2 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama untuk menilai efektivitas pelaksanaan sasaran strategis dan program prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Evaluasi terhadap IKK menjadi penting dalam konteks Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian arah kebijakan, penguatan akuntabilitas, dan pencapaian hasil pembangunan yang terukur. Dalam upaya mewujudkan tujuan Disperkimtan Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran strategis pembangunan jangka menengan Disperkimtan antara lain:
1.Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau
2.Mengurangi luas kawasan kumuh
3.Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar
4.Menciptakan pengelolaan tanah yang optimal, tertata, dan berkeadilan 8 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 Secara umum, dari keempat indikator sasaran, hanya satu yang menunjukkan kinerja on the track, sedangkan tiga lainnya masih perlu percepatan agar target tahunan dapat dicapai secara optimal. Meskipun beberapa indikator menunjukkan capaian awal yang belum optimal, tren kinerja hingga Triwulan I menunjukkan bahwa seluruh target masih sangat mungkin untuk tercapai tanpa memerlukan revisi target tahunan. Tabel II.2 Capaian IKK Sasaran Sampai Triwulan I Tahun 2025 Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Target 2025 Realisasi sd Triwulan I 2025 Tingkat Capaian Ket Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau Cakupan ketersediaan rumah layak huni 67,92 60,67 89,33% Perlu percepatan Mengurangi luas kawasan kumuh Persentase lingkungan permukiman kumuh 0,12 0,14 85,71% Perlu percepatan Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU 23 21,58 93,83% On the track Menciptakan pengelolaan tanah Pemda yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan Persentase bidang tanah Pemda yang telah terkelola 33,55 23,96 71,42% Perlu percepatan Sumber : Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025 Evaluasi capaian indikator sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan kondisi sebagai berikut:
1.Sasaran “Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau” Diukur melalui indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni, capaian hingga Triwulan I sebesar 60,67% dari target 2025 sebesar 67,92% (89,33%). Kinerja ini termasuk dalam kategori perlu percepatan, namun realisasi awal menunjukkan tren yang positif dan masih dalam batas wajar untuk dapat memenuhi target pada akhir tahun. Perlu digarisbawahi bahwa indikator ini mengalami revisi basis data dan definisi operasional akibat penyesuaian dengan kebijakan provinsi.
2.Sasaran “Mengurangi luas kawasan kumuh” Diukur melalui indikator persentase lingkungan permukiman kumuh, capaian Triwulan I sebesar 0,14%, sementara target 2025 adalah 0,12%. Meskipun secara presentase tampak kecil, indikator ini bersifat negatif, sehingga semakin rendah nilainya semakin 9 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 baik. Dengan realisasi saat ini, diperlukan percepatan intervensi, namun target tetap dapat dikejar dalam sisa waktu tahun berjalan.
3.Sasaran “Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar” Diukur melalui indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Capaian Triwulan I adalah 21,58% dari target 23% (93,83%), dan masuk kategori on the track. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan fisik telah menunjukkan progres positif, dan pencapaian target akhir tahun sangat mungkin terealisasi sesuai rencana.
4.Sasaran “Menciptakan pengelolaan tanah Pemda yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan” Diukur melalui indikator persentase bidang tanah Pemda yang telah terkelola, capaian Triwulan I adalah 23,96% dari target 33,55% (71,42%). Kinerja ini masih dalam kategori perlu percepatan, khususnya terkait proses legalisasi dan pemanfaatan aset tanah Pemda, namun memiliki peluang besar untuk mencapai target akhir tahun apabila didukung dengan penguatan kolaborasi antar perangkat daerah. Tabel II.3 Capaian IKK Program Sampai Triwulan I Tahun 2025 No Program Indikator Target Murni 2025 Target Perubahan 2025 Realisasi TW I 2025 Tingkat Capaian (%) Kategori Evaluasi Keterangan Perubahan 1 Program Kawasan Permukiman Persentase luas kawasan kumuh 0,1 0,12 0,14 85,71% Perlu Percepatan Updating data kondisi lapangan menunjukkan hasil lebih cepat tercapai 2 Program Pengembangan Perumahan Persentase ketersediaan jumlah rumah layak huni 100 67,92 60,67 89,32% Perlu Percepatan Perubahan definisi operasional dan data mandatory dari Provinsi 3 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase prioritas rumah tidak layak huni 100 95,53 91,77 96,06% On the Track Penyesuaian data berbasis hasil verifikasi lapangan dan usulan baru 4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Persentase kawasan yang telah terfasilitasi PSU 23 23 21,23 92,30% On the Track Tidak ada perubahan; masih dalam lintasan pencapaian 10 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 No Program Indikator Target Murni 2025 Target Perubahan 2025 Realisasi TW I 2025 Tingkat Capaian (%) Kategori Evaluasi Keterangan Perubahan 5 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase jumlah penyelesaian sengketa tanah 75 42 33 78,57% Perlu Percepatan Penyesuaian target berdasarkan kondisi triwulan I dan progres lapangan 6 Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Persentase akses kepemilikan tanah oleh masyarakat (petani) 20 13,89 13,89 100% On the Track Target telah disesuaikan dengan estimasi kemampuan realisasi aktual 7 Program Penatagunaan Tanah Persentase Bidang Tanah Pemda yang Dimanfaatkan 20 21,67 21,67 100% On the Track Updating data dan optimalisasi pemanfaatan sesuai hasil evaluasi awal 8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai AKIP 84 84,3 84 99,64% On the Track Penyesuaian target diselaraskan dengan realisasi awal dan akurasi data Sumber : Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025 2.3 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian kinerja pada masing – masing program dan kegiatan dinas. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan Renja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. Data yang dianalisis dalam evaluasi ini merupakan data yang sudah dilaporkan pada aplikasi Sidalmonep Kabupaten Bandung. Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung secara umum masih berada pada kategori sangat rendah. Terdapat delapan program dan enam belas kegiatan yang diukur pada periode ini, dengan capaian kinerja program secara rata-rata hanya mencapai 14,75%, sedangkan capaian realisasi anggaran baru mencapai 3,47%. Rendahnya capaian tersebut bukan disebabkan oleh kendala pelaksanaan di lapangan, melainkan karena sebagian besar program dan kegiatan masih berada dalam tahapan awal, 11 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 seperti persiapan administrasi, reviu dokumen perencanaan, proses pengadaan barang/jasa, serta penyesuaian teknis pelaksanaan dengan arah kebijakan tahun berjalan. Selain itu, pola pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah ini cenderung berbasis fisik dan kontraktual, sehingga serapan anggaran maupun capaian output baru akan terlihat signifikan mulai Triwulan II dan III, ketika pelaksanaan pekerjaan fisik telah memasuki tahap eksekusi. Kendati demikian, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, agar tidak menimbulkan akumulasi beban pelaksanaan di akhir tahun yang berisiko terhadap kualitas kinerja. Diperlukan penguatan pengendalian internal, peningkatan koordinasi antara perencana, PPTK, dan PPK, serta pelaksanaan monitoring mingguan untuk memastikan keberlanjutan proses kegiatan sejak dini. Dengan capaian indikator kinerja utama yang telah menunjukkan tren on track pada triwulan ini, maka percepatan realisasi program dan kegiatan mutlak diperlukan agar tidak terjadi deviasi kinerja pada periode berikutnya. Secara lebih lengkap, capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel II.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sampai Triwulan I Tahun 2025 PROGRAM/KEGIATAN Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Predikat Capaian Kinerja Predikat Realisasi Anggaran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24,66% 24,81% Sangat Rendah Sangat Rendah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 10,63% Sangat Rendah Sangat Rendah Administrasi Umum Perangkat Daerah 3,50% 15,21% Sangat Rendah Sangat Rendah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25,00% 20,91% Sangat Rendah Sangat Rendah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19,44% 3,80% Sangat Rendah Sangat Rendah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 28,31% Sangat Rendah Sangat Rendah PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - 0,07% Sangat Rendah Sangat Rendah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - 2,39% Sangat Rendah Sangat Rendah Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - 7,82% Sangat Rendah Sangat Rendah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - 0,07% Sangat Rendah Sangat Rendah 12 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 PROGRAM/KEGIATAN Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Predikat Capaian Kinerja Predikat Realisasi Anggaran PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 4,83% 6,46% Sangat Rendah Sangat Rendah Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sangat Rendah Sangat Rendah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 9,67% 6,83% Sangat Rendah Sangat Rendah PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - 0,07% Sangat Rendah Sangat Rendah Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota - 0,07% Sangat Rendah Sangat Rendah PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - 0,36% Sangat Rendah Sangat Rendah Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - 0,36% Sangat Rendah Sangat Rendah PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - 2,89% Sangat Rendah Sangat Rendah Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - 2,89% Sangat Rendah Sangat Rendah PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE - 7,60% Sangat Rendah Sangat Rendah Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - 7,60% Sangat Rendah Sangat Rendah PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - 0,05% Sangat Rendah Sangat Rendah Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - 0,05% Sangat Rendah Sangat Rendah Rata - rata Capaian Kinerja Program 14,75% 3,47% Sangat Rendah Sangat Rendah Sumber: Hasil Analisis, 2025 Evaluasi pelaksanaan Renja Disperkimtan Kabupaten Bandung sampai dengan Triwulan I dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel T-C.29 di bawah ini. PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 13 Tabel II.5 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disperkimtan dan Pencapaian Renstra Disperkimtan sampai dengan Tahun 2025 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub- Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) ` URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04 . 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI KANTOR 416,60 166,10 83,25 84,00 101% 83,50 333,60 80,08% 1.04 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 500,00 200,00 100,00 50,00 50% 100,00 350,00 70% 1.04 . 01 . 2.01 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10,00 4 2 2 100% 2 8 80% 1.04 . 01 . 2.01 . 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10,00 4 2 1 50% 2 7 70% 1.04 . 01 . 2.01 . 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 10,00 4 2 1 50% 2 7 70% 1.04 . 01 . 2.01 . 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10,00 4 2 1 50% 2 7 70% 1.04 . 01 . 2.01 . 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4,00 0 0 0 0% 2 2 50% 1.04 . 01 . 2.01 . 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 10,00 0 0 0 0% 5 5 50% 1.04 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 500 200 100 100,00 100% 100 400 80% 1.04 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 391 154 79 79 100% 77 310 79% 1.04 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 500 200 100 33,33 33% 100 333,33 67% 1.04 . 01 . 2.06 . 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 5 2 1 1 100% 1 4 80% PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 14 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub- Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Disediakan 1.04 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 2 1 1 100% 1 4 80% 1.04 . 01 . 2.06 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 2 1 1 100% 1 4 80% 1.04 . 01 . 2.06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 2 1 1 100% 1 4 80% 1.04 . 01 . 2.06 . 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 40 16 8 4 50% 8 28 70% 1.04 . 01 . 2.06 . 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 25 10 5 2 40% 5 17 68% 1.04 . 01 . 2.06 . 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 40 20 0 0% 20 60 60% 1.04 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250 100 50 20 40% 50 170 68% 1.04 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 200 100 50,00 50% 100 350 70% 1.04 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 24 12 6 50% 12 42 70% 1.04 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 24 12 6 50% 12 42 70% 1.04 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 500 200 100 25,00 25% 100 325 65% 1.04 . 01 . 2.09 . 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 420 168 84 20 24% 84 272 65% 1.04 . 01 . 2.09 . 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 14 7 3 43% 7 24 69% 1.04 . 01 . 2.09 . 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 2 1 0 0% 1 3 60% 1.04 . 01 . 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 500 200 100 - 0% 100 300 60% 1.04 . 01 . 2.11 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6 4 2 0 0% 2 6 100% 1.04 . 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG 491,81 193,63 98,18 26,85 27% 100 320,48 65% 1.04 . 02 . 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program 500 200 100 - 0% 100 300 60% 1.04 . 02 . 2.03 . 0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yangTerbangun 9 6 3 0 0% 0 6 67% PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 15 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub- Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.04 . 02 . 2.03 . 0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 6 0 0 0 0% 3 3 50% 1.04 . 02 . 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni 500 200 100 25,00 25% 100 325 65% 1.04 . 02 . 2.05 . 0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 15 6 3 1 33% 3 10 67% 1.04 . 02 . 2.05 . 0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 5 2 1 0 0% 1 3 60% 1.04 . 02 . 2.05 . 0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1.04 . 02 . 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan 500 200 100 55,56 56% 100 355,56 71% 1.04 . 02 . 2.06 . 0002 Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana 24 16 8 4 50% 0 20 83% 1.04 . 02 . 2.06 . 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 5 2 1 1 100% 1 4 80% 1.04 . 02 . 2.06 . 0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara 2 0 0 0 0% 1 1 50% 1.04 . 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 0,56 0,42 0,14 0,18 78% 0,19 0,79 24% PERSENTASE SISA LUAS KAWASAN KUMUH 0,16 0 0 0 0% 0,1 0,1 63% 1.04 . 03 . 2.02 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 500 200 100 - 0% 100 300 60% 1.04 . 03 . 2.01 . 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik 2 0 0 0 0% 0 0 0% 1.04 . 03 . 2.01 . 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi 1 0 0 0 0% 0 0 0% 1.04 . 03 . 2.01 . 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 1 0 0 0 0% 0 0 0% PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 16 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub- Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.04 . 03 . 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 500 200 100 33,33 33% 100 333,33 67% 1.04 . 03 . 2.02 . 0002 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 5 0 0 0 0% 0 0 0% 1.04 . 03 . 2.02 . 0004 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 2 1 1 1 100% 0 2 100% 1.04 . 03 . 2.02 . 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 75 0 0 0 0% 0 0 0% 1.04 . 03 . 2.02 . 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 13 3 3 3 100% 5 11 85% 1.04 . 03 . 2.02 . 0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina 30 20 10 0 0% 10 30 100% 1.04 . 03 . 2.02 . 0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 4 2 1 1 100% 1 4 100% 1.04 . 03 . 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Persentase luas kawasan kumuh 500 200 100 10,05 10% 100 310,05 62% 1.04 . 03 . 2.03 . 01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh 2 0 0 0 0% 0 0 0% 1.04 . 03 . 2.03 . 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan RumahTidak Layak Huni Beserta PSU 10 0 0 0 0% 0 0 0% 1.04 . 03 . 2.03 . 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 800 400 200 16 0% 200 616 77% 1.04 . 03 . 2.03 . 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar 7 0 0 0 0% 0 0 0% 1.04 . 03 . 2.03 . 0007 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 21 7 7 3 43% 7 17 81% 1.04 . 03 . 2.03 . 0009 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 8 4 2 2 100% 2 8 100% 1.04 . 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 447,03 156,35 90,68 49,75 55% 100 306,10 68% 1.04 . 04 . 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang 500 200 100 49,75 50% 100 349,75 70% PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 17 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub- Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota terbangun hasil kesepakatan 1.04 . 04 . 2.01 . 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 5250 1000 1218 606,00 50% 1750 3356 64% 1.04 . 04 . 2.01 . 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 6 0 0 0 0% 0 0 0% 1.04 . 04 . 2.01 . 04 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumu 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1.04 . 04 . 2.01 . 07 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1.04 . 04 . 2.01 . 09 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1.04 . 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU 105 36 21 21,19 101% 23 80,19 76% 1.04 . 05 . 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU 500 200 100 21,19 21% 100 321,19 64% 1.04 . 05 . 2.01 . 01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 8 4 2 2 100% 2 8 100% 1.04 . 05 . 2.01 . 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 240 90 294 56 19% 50 196 82% 1.04 . 05 . 2.01 . 04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman 16 8 4 2 50% 4 14 88% 1.04 . 05 . 2.01 . 0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 72 48 0 0 0% 24 72 100% 1.04 . 05 . 2.01 . 0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan 72 48 0 0 0% 24 72 100% PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 18 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub- Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Perbaikan 1.04 . 05 . 2.01 . 0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 141 0 0 0 0% 47 47 33% 1.04 . 05 . 2.01 . 0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan 72 0 0 0 0% 24 24 33% 1.04 . 05 . 2.01 . 0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 16 8 4 2 50% 4 14 88% URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10 . 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH 175 100 75 28,57 38% 0 128,57 73% PERSENTASE PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN 150 0 0 0 0% 75 75,00 50% 2.10 . 04 . 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi 500 200 100 28,57 29% 100 328,57 66% 2.10 . 04 . 2.01 . 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara -dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Bidang Tanah Pemda yang sudah bersertifikat 10 4 2 1 50% 2 7 70% 2.10 . 04 . 2.01 . 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25 10 5 1 20% 5 16 64% 02:10:05 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN 100 40 20 - 0% 20 60 60% 2.10 . 10 . 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform 500 200 100 - 0% 100 300 60% 2.10 . 10 . 2.01 . 04 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) 1 1 1 0 0% 0 1 100% PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 19 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub- Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 2.10 . 10 . 2.01 . 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 2 1 0 0% 1 3 75% 02:10:09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG BERSERTIFIKAT 62,34 23,25 0 0 0% 0 23,25 37% 2.10 . 09 . 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah Terselesaikan Persentase izin membuka tanah yang dikeluarkan 100 23,25 0 0 0% 0 23,25 23% 2.10 . 09 . 2.01 . 02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara 400 93 0 0 0% 0 93 23% 2.10 . 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN PERSENTASE LUAS TANAH YANG TERKELOLA 94 33 19 28,57 150% 20 81,57 87% 2.10 . 10 . 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun 500 200 100 28,57 29% 100 328,57 66% 2.10 . 10 . 2.01 . 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah 5 1 6 2 33% 1 4 80% 2.10 . 10 . 2.01 . 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 5 1 1 0 0% 1 2 40% Sumber : Hasil Analisis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 20 2.4 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Dalam rangka peningkatan infrastruktur penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni serta pemenuhan infrastruktur pendukung didalamnya. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 sampai dengan 2024 yang berhasil mewujudkan sebanyak 582.735 rumah layak huni. Penanganan rumah tidak layak huni sudah efektif dalam memberikan rumah yang layak bagi penghuninya dimana target penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 39.515 unit rumah selama 5 tahun sehingga setiap tahun target penanganannya sebanyak 3.500 unit rumah. Pada tahun 2023, perbaikan rumah tidak layak huni dilakukan sebanyak 7.506 unit. Sehingga, pada akhir tahun 2023 sisa rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 16.009 unit. Jika ditinjau secara kualitas, kualitas rumah yang telah diperbaiki sudah memenuhi standar rumah layak huni yaitu mencakup syarat keselamatan bangunan, kecukupan luas minimum bangunan, serta kesehatan dan kenyamanan penghuni. Perbaikan rumah tidak layak huni sejauh ini telah berkontribusi terhadap peningkatan kehidupan yang lebih layak khususnya dalam hal memiliki tempat tinggal yang layak huni. Selain itu, langkah yang diambil untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi angka stunting ialah dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar. Sasaran intervensi kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tinggal di lokasi kawasan kumuh. Upaya perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian menjadi layak, aman, dan nyaman untuk ditinggali sehingga harapannya penduduk di lingkungan tersebut dapat lebih berdaya secara sosial dan ekonominya. Penanganan kawasan permukiman kumuh cukup berhasil pada lokasi yang telah diintervensi melalui program kawasan permukiman dengan pelaksanaan peremajaan pada kawasan kumuh. Selain itu kawasan yang telah diintervensi diserahkan kepada kelompok penerima manfaat yang diharapkan dapat mengelola serta memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan baik. Hingga tahun 2024, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di Kabupaten Bandung baru mencapai 21,58%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penyediaan infrastruktur dasar permukiman masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lingkungan hunian yang layak dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong peningkatan cakupan tersebut, berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain melalui penyediaan PSU baru di kawasan permukiman yang belum terlayani, perbaikan dan pemeliharaan PSU yang telah ada namun belum memenuhi standar teknis, serta percepatan proses serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah. Serah PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 21 terima PSU menjadi langkah penting dalam mendukung pengelolaan aset secara legal dan berkelanjutan, sehingga dapat dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara lebih terintegrasi. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengembang terhadap kewajiban penyerahan PSU. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan kolaboratif dalam meningkatkan cakupan dan kualitas PSU, guna menciptakan lingkungan permukiman yang aman, sehat, dan mendukung kualitas hidup masyarakat. Adanya sertifikasi terhadap bidang tanah Pemda merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi potensi konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang karena sudah ada legalitas dalam kepemilikan aset. Legalisasi dokumen sertifikat atas nama Pemerintah Daerah mampu meningkatkan pemanfaatan aset yang akan berdampak positif terhadap peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal. Legalitas aset ini tentu akan meningkatkan investasi karena dapat meningkatkan kepercayaan dari investor yang akan mengembangkan dan memanfaatkan aset tersebut. Penggunaan tanah telah secara optimal mampu mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Aset tanah Pemda yang telah memiliki legalitas dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Sebagai contohnya, Pemda Kabupaten Bandung telah membebaskan lahan untuk pembangunan rumah sakit, selain itu ada juga aset tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan polder air. Pembangunan ini berdampak pada semakin luasnya cakupan pelayanan publik bagi masyarakat. Selama ini, penyelesaian sengketa tanah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan untuk aset yang dikuasi oleh pihak lain dan/atau digugat oleh pihak lain. Penyelesaian sengketa harus dilakukan agar aset yang dimiliki oleh Pemda dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Jika terdapat konflik, maka terlebih dahulu dilakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses tersebut tentu menerapkan prinsip hukum dan keadilan sosial karena tujuan akhirnya adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pelaksanaan program ini masih memerlukan peningkatan dikarenakan masih sulitnya dalam mengidentifikasi objek-objek redistribusi tanah. 22 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 Tabel II.6 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2024 Prioritas Pembangunan Daerah Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendukung Tantangan Pelaksanaan Rekomendasi

(1)(2) (3) (4) (7) (8) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah Program peningkatan kualitas infrastruktur Program Pengembangan Perumahan Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kejadian bencana tidak dapat diprediksi sehingga seringkali terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan pembangunan rumah bagi korban bencana dengan anggaran yang tersedia • Mengalihkan pembangunan rumah terdampak bencana ke sumber pembiayaan lainnya • Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana Program Kawasan Permukiman Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung mewujudkan dan menjaga lingkungan hunian yang layak Melakukan penyadaran publik untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian • Adanya keterbatasan lahan yang akan dihibahkan untuk pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman • Rendahnya tingkat partisipasi (swadaya) masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur terbangun • Belum terinformasikan kewajiban pengembang perumahan untuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan • Tumpang tindih kewenangan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan perangkat daerah lain • Memanfaatkan inovasi sistem informasi geospasial untuk menyeleraskan kegiatan pelaksanaan antarprogram • Mengevaluasi manajemen sumber daya manusia untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dari program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum • Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pengembang dan perangkat desa berdampingan dengan pelaksanaan program prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman • Menginventarisir kewenangan dan ruang lingkup program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman • Melaksanakan evaluasi terkait metode perencanaan untuk setiap jenis prasarana, sarana dan utilitas umum • Membuat persyaratan untuk ketersediaan dan kepemilikan lahan hibah untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam kriteria teknis untuk efektivitas pelaksanaan program Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan • Banyaknya intervensi dan kepentingan politik dalam penentuan calon penerima perbaikan rumah tidak layak huni yang kadangkala tidak memenuhi kriteria penerima bantuan • Perbaikan rutilahu merupakan stimulan untuk Memanfaatkan data P3KE sebagai pertimbangan dalam penentuan sasaran calon penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni 23 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 Prioritas Pembangunan Daerah Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendukung Tantangan Pelaksanaan Rekomendasi
(1)(2) (3) (4) (7) (8) Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha menyediakan rumah yang layak sehingga tetap membutuhkan keterlibatan dan swadaya masyarakat. Hal tersebut yang seringkali menghambat pembangunan rumah layak huni Program Penatagunaan Tanah Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah • Sulitnya pengadaan jika pemilik lahan belum bersedia melepaskan tanahnya • Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan • Melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik lahan • Memberikan jaminan perlindungan keamanan bagi pemilik lahan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Inventarisasi Sengketa, Konflik, Dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota • Perlunya koordinasi dengan instansi terkait dan pihak desa/kecamatan yang menjadi lokasi untuk mengetahui duduk permasalahan potensi konflik • Tanah merupakan objek yang riskan memicu terjadi bentrok kebijakan Memperkuat kebijakan penataan spasial pada setiap bidang tanah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Koordinasi Dan Sinkronisasi Penataan Akses Dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Proses identifikasi memerlukan sumber daya yang memiliki kemampuan GIS • Melakukan identifikasi terhadap potensi - potensi tanah yang bisa dijadikan objek redistribusi tanah • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan syarat administrasi Sumber: Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 24 2.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN KINERJA Capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat pembangunan. Identifikasi terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat ini perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja dinas. Faktor mendorong merupakan faktor – faktor yang mampu meningkatkan capaian kinerja dinas baik dari internal maupun eksternal, sementara faktor pendorong merupakan faktor – faktor yang dianggap menjadi kendala dan permasalahan dalam mencapai kinerja dinas. Identifikasi terhadap faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini. PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 25 Tabel II.7 Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Kinerja No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Faktor Pendorong Faktor Penghambat 1 Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Rumah, Perumahan, dan Permukiman dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Meningkatnya akses terhadap prasarana sarana dan utilitas umum Persentase Lingkungan yang didukung oleh PSU yang memadai • Bertambahnya jumlah perumahan yang telah diserahterimakan ke pemda, infrastruktur perumahan dan permukiman yang dibangun sehingga cakupan layanannya bertambah • Adanya penambahan anggaran dalam pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman baik dari APBD maupun APBD Provinsi • Adanya optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kegiatan • Terbatasnya personil yang melakukan monitoring / pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan • Adanya potensi kesalahan metode geolistik dalam pembangunan sarana air bersih • Belum sepenuhnya terpadu program prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan program kegiatan lainnya 2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas rumah Persentase rumah layak huni • Semakin bertambahnya jumlah anggaran per unit rumah yang disiapkan oleh Pemerintah untuk perbaikan rumah tidak layak huni • Adanya dukungan dana swadaya dari masyarakat untuk perbaikan rumah tidak layak huni • Kriteria penilaian rumah layak huni semakin kompleks • Jangka waktu untuk intervensi yang cukup panjang sehingga seringkali CPCL yang diusulkan sudah diintervensi melalui program lainnya • Seringkali terjadi perubahan Lembaga penerima bantuan sehingga menghambat proses penyaluran 3 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman Persentase luas kawasan kumuh • Tersedianya payung hukum penataan kumuh dari level Perda hingga Perbup serta Perbup kolaborasi untuk penataan kumuh • Adanya dukungan program dan kegiatan pada lokus yang sama • Terlibatnya masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan • Terjadinya kumuh berulang di tempat yang sudah diintervensi • Keterbatasan dalam menyediakan infrastruktur dasar wilayah • Masih adanya ego sectoral bidang atau PD atau pemangku kepentingan lainnya • Data calon rumah yang akan diperbaiki kadang tidak valid dan tidak sesuai dengan kriteria • Luasnya cakupan Kawasan kumuh membutuhkan anggaran yang besar 4 Meningkatnya Tertib Persentase Tanah • Tersedianya data kebutuhan untuk • Harga ganti rugi dengan pemilik lahan PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 26 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Faktor Pendorong Faktor Penghambat Administrasi dan Tata Kelola Pertanahan Pemda yang telah bersertifiat pengadaan tanah • Adanya dorongan dari MCP KPK sehingga tercipta kesadaran untuk pengsertifikatan tanah • Sudah adanya tertib administrasi dalam hal inventarisasi asset pertanahan tinggi • Tidak tertibnya penyewa lahan dalam membayar sewa • Pemenuhan persyaratan yang diminta BPN sebagai syarat diterbitkannya sertifikat masih sulit dipenuhi • Tidak adanya asal usul data kepemilikan tanah • Belum semua instansi melakukan updating asset di KIB (Kartu Inventaris Barang) • Adanya keterlambatan dalam pendaftaran pensertifikatan oleh stakeholder pengguna tanah • Belum ada tanah yang dapat menjadi objek redistribusi tanah • Belum lengkapnya syarat administrasi yang dipenuhi oleh kelompok masyarakat 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja organisasi indikator sakip Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan Nilai Sakip Disperkimtan • Adanya komitmen dalam penerapan SAKIP • Adanya perbaikan atas hasil review capaian SAKIP tahun sebelumnya • Masih kurangnya sosialisasi terkait kebijakan akuntabilitas di Perangkat Daerah • Belum terintegrasinya sistem SAKIP dengan sistem perencanaan dan penganggaran • Masih kurangnya kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 27 Tabel II.8 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung No Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 60,67 67,92 68,65 69,37 60,67 67,92 68,65 69,37 2 Persentase lingkungan permukiman kumuh 0,14 0,12 0,1 0,08 0,14 0,12 0,1 0,08 3 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 21,58 23 25 27 21,23 23 25 27 4 Persentase bidang tanah Pemda yang telah terkelola 23,96 33,55 44,73 55,91 21,67 33,55 44,73 55,91 Sumber : Hasil Analisis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 28 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 2.6 EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SPM menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang mencakup SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:
1. a.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam
2. b.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Pada tahun 2023, alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk jenis pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam menggunakan alokasi anggaran pada belanja Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota. Kebutuhan biaya untuk rehabilitasi 1 unit rumah tidak layak huni adalah Rp 20.000.000,00 sedangkan untuk pembangunan kembali 1 unit rumah tidak layak huni adalah Rp 60.000.000,00. Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.355.000.000,00. Hasil capaian pelayanan SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam telah tercapai 100% dimana realisasi pelayanan sebesar 34 unit rumah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi 34 unit ini terdiri dari layanan rehabilitasi rumah sebanyak 19 unit dan layanan pembangunan kembali rumah sebanyak 15 unit. Tabel II.9 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 Sasaran Jenis pelayanan dasar Indikator pencapaian Target Capaian Realisasi Capaian Meningkatnya kualitas kawasan permukiman (Pemenuhan barang Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Jumlah warga negara korban bencana yang 34 unit 34 unit 100 % 29 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 Sasaran Jenis pelayanan dasar Indikator pencapaian Target Capaian Realisasi Capaian dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu) layak huni bagi korban bencana alam memperoleh rumah layak huni Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 0 unit 0 unit n/a Sumber : Hasil Analisis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 2.7 EVALUASI PENANGANAN STUNTING Pada saat ini Kabupaten Bandung telah memiliki Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Regulasi tersebut mengatur sasaran dan kegiatan penurunan stunting, pendekatan yang dilakukan, tata laksana edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi, peran serta stakeholder serta mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan atas upaya pencegahan dan penurunan stunting yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk turut serta berperan aktif dalam mendukung upaya penurunan stunting di Kabupaten Bandung. Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 414.55/KEP.356- BAPPELITBANGDA/2023 tentang Penetapan Desa Lokus Prioritas Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2024, terdapat 29 desa yang menjadi lokus penurunan stunting di tahun 2024. Sejak tahun 2020, Disperkimtan telah berkomitmen untuk turut serta menangani stunting di Kabupaten Bandung melalui upaya penyediaan rumah layak huni, penyediaan sanitasi maupun penyediaan air bersih untuk skala perumahan dan permukiman. Tabel II.10 Desa Lokus Prioritas Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2024 No Kecamatan Desa 1 Arjasari Pinggirsari 2 Banjaran Mekarjaya 30 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 No Kecamatan Desa 3 Banjaran Banjaran Wetan 4 Banjaran Ciapus 5 Cicalengka Nagrog 6 Cicalengka Panenjoan 7 Cilengkrang Girimekar 8 Cilengkrang Jatiendah 9 Ciparay Sagaracipta 10 Ciparay Bumiwangi 11 Ciparay Serangmekar 12 Ciparay Pakutandang 13 Margaasih Nanjung 14 Margahayu Sayati 15 Pacet Mandalahaji 16 Pacet Cikawao 17 Pameungpeuk Rancatungku 18 Pameungpeuk Sukasari 19 Pameungpeuk Langonsari 20 Pameungpeuk Bojongkunci 21 Pangalengan Lamajang 22 Pangalengan Banjarsari 23 Pangalengan Sukamanah 24 Pangalengan Tribaktimulya 25 Pangalengan Margamukti 26 Pangalengan Margamulya 27 Rancabali Alamendah 28 Rancabali Cipelah 29 Rancabali Sukaresmi Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 414.55/KEP.356-BAPPELITBANGDA/2023 Pada tahun 2024, Disperkimtan mengganggarkan Rp 5.999.357.118 untuk mendukung penanganan stunting yang berasal dari 3 subkegiatan. Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian untuk dalam penanganan sanitasi dan air bersih, Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dalam menangani rumah tidak layak huni, serta Subkegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dalam penanganan sanitasi. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi intervensi penanganan stunting adalah Rp 5.988.030.138 atau sebesar 99,81%. Secara kinerja, seluruh kegiatan stunting telah dilaksanakan 100% namun realisasi anggarannya sebesar 99,81% dikarenakan adanya sisa penawaran pada harga kontrak pekerjaan. Penanganan sanitasi dilakukan di 12 lokasi yaitu Desa Alamendah, Banjarsari, Bumiwangi, Lamajang, Langonsari, Mandalahaji, Margamukti, Margamulya, Nanjung, Sayati, Sukaresmi, dan Sukamanah. Penanganan rumah tidak layak huni dilakukan di seluruh lokus stunting dengan total rutilahu terbangun sebanyak 106 unit. Penanganan air bersih dilaksanakan malelui dua sumber pendanaan yaitu APBD dan Bankeu Provinsi Jawa Barat. Terdapat 7 31 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 lokasi yang didanai dari APBD yaitu Desa Banjaran Wetan, Jatiendah, Mandalahaji, Nanjung, Pinggirsari, Sayati, dan Sukamanah. Selanjutnya terdapat 9 lokasi yang didanai dari Bankeu Provinsi Jawa Barat yaitu Banjaran Wetan, Bojongkunci, Cikawao, Girimekar, Jatiendah, Nagrog, Panenjoan, Rancatungku, dan Sukasari. Tabel II.11 Evaluasi Penanganan Stunting Tahun 2024 Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan INDIKATOR SUBKEGIATAN ANGGARAN REALISASI Sanitasi Penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum diPerumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Rp1.509.541.118,00 Rp1.503.942.194,00 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Rp600.840.000,00 Rp600.031.226,00 Air Bersih Penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum diPerumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Rp1.768.976.000,00 Rp1.764.056.718,00 Rutilahu Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk PencegahanTerhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Rp2.120.000.000,00 Rp2.120.000.000,00 TOTAL Rp5.999.357.118,00 Rp5.988.030.138,00 Sumber: Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025 2.8 REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 Dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah yang menyebabkan dinamika pembangunan di tahun 2024 sampai 2025, adanya penyusunan RPJMD Tahun 2025 – 2029, adanya kebijakan yang menyebabkan refocussing anggaran, maka dilakukan Perubahan RKPD yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang signifikan sebagai respons terhadap berbagai penyesuaian fiscal dan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan data anggaran, DPA Murni ditetapkan sebesar Rp220.007.773.130,88. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa kali penyesuaian yang berdampak pada struktur dan prioritas belanja daerah. Penyesuaian pertama dilakukan melalui Parsial 1 dengan pengurangan sebesar Rp812.498.847,00, sehingga anggaran menjadi Rp219.195.274.283,88. Selanjutnya, terdapat penyesuaian berdasarkan Rancangan Awal RKPD-P yang merefocussing anggaran sebesar Rp18.160.484.757,00. Di sisi lain, terdapat penyesuaian untuk kebutuhan gaji dan tunjangan termasuk Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar Rp1.696.379.280,12 dikarenakan adanya penambahan pegawai baru dari jalur CPNS dan PPPK. Dalam tahapan Rancangan RKPD-P, terdapat dinamika yang cukup seimbang antara penambahan dan pengurangan anggaran. Penambahan sebesar Rp4.521.668.462,00 dibarengi 32 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 dengan pengurangan dengan nominal yang sama, sehingga tidak terjadi perubahan pada total anggaran pada tahap ini. Namun, perubahan signifikan terjadi pada tahap Penyesuaian RANHIR RKPD-P. Pada tahap ini, terdapat refocussing anggaran sebesar Rp57.000.000.000,00 yang mengurangi anggaran secara drastis, sementara penambahan belanja hanya sebesar Rp19.648.500.000,00. Akibatnya, total anggaran akhir tersisa sebesar Rp165.379.668.807,00. Refocussing sebesar Rp57 miliar ini berdampak langsung terhadap turunnya target program prioritas, khususnya Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang awalnya menargetkan 2.260 unit turun drastis menjadi hanya 715 unit. Selain itu, anggaran hasil Musrenbang yang sedianya menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat juga ikut tergerus dalam proses refocussing tersebut. Sementara itu, penambahan anggaran sebesar Rp19,6 miliar difokuskan pada belanja modal strategis, antara lain untuk pengadaan tanah dan kebutuhan pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri, Penyusunan Dokumen Perencanaan (PH) untuk Kejaksaan, pembangunan RSUD Kertasari, serta proses appraisal dan perencanaan pemanfaatan tanah untuk RSUD tersebut. Perubahan-perubahan ini menjadi dasar penting dalam penyesuaian Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Selain menyesuaikan target kinerja, juga dilakukan redefinisi prioritas agar tetap relevan dengan kemampuan fiskal yang tersedia dan dinamika kebutuhan strategis daerah. PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 33 Tabel II.12 (T-C.31) Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Kode Rekening Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Bandung - NILAI AKIP - NILAI BMD A (83,50) 19.611.802.621,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Bandung - NILAI AKIP - NILAI BMD A (84,30) 22.290.767.311,00 PD 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100,00% 341.104.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100,00% 295.360.580,00 PD 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 47.151.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 44.141.000,00 PD 1 04 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2 dokumen 20.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2 dokumen 4.300.000,00 PD 1 04 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 13.953.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 3.010.000,00 PD 1 04 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 110.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 106.000.000,00 PD 1 04 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 100.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 96.000.000,00 PD 1 04 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 5 Data 50.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 5 Data 41.909.580,00 PD 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 13.843.654.121,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 15.864.796.801,00 PD 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 79 orang / bulan 13.843.654.121,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 79 orang / bulan 15.864.796.801,00 PD 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100,00% 567.900.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100,00% 832.754.240,00 PD 1 04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.998.900,00 PD 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 249.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 235.335.200,00 PD 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.994.900,00 PD 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 110.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 61.371.140,00 PD 1 04 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 86.200.000,00 PD 1 04 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Kab. Jumlah Paket Bahan/Material 5 Paket Penyediaan Bahan/Material Kab. Jumlah Paket Bahan/Material 5 Paket PD PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 34 Kode Rekening Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Bandung yang Disediakan 10.000.000,00 Bandung yang Disediakan 308.715.100,00 1 04 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 18.900.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 18.900.000,00 PD 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 150.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 102.239.000,00 PD 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 4.392.519.500,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 4.840.220.440,00 PD 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 84.781.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 84.781.000,00 PD 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.307.738.500,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.755.439.440,00 PD 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 417.500.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 408.510.250,00 PD 1 04 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 84 unit 210.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 84 unit 249.512.250,00 PD 1 04 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 157.500.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 109.000.000,00 PD 1 04 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 50.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 49.998.000,00 PD 1 04 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100% 49.125.000,00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100% 49.125.000,00 PD 1 04 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bula n 49.125.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bula n 49.125.000,00 PD JUMLAH I 19.611.802.621,00 22.290.767.311,00 PD 1 04 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kab. Bandung URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PD 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kab. Bandung PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG 100,00% 1.000.650.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG 67,92% 2.335.226.681,00 PD 1 04 02 2.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program 100% 235.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program 100% 1.679.725.000,00 PD 1 04 02 2.03 0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kab. Bandung Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 3 Unit Rumah 235.000.000,00 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yangTerbangun 21 Unit Rumah 1.679.725.000,00 PD 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Kab. Bandung Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni 100% 536.200.000,00 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni 100% 515.204.681,00 PD 1 04 02 2.05 0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 3 Laporan 436.200.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 3 Laporan 431.753.500,00 PD 1 04 02 2.05 0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 dokumen 100.000.000,00 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 dokumen 83.451.181,00 PD PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 35 Kode Rekening Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kab. Bandung A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan 100% 229.450.000,00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan 100% 140.297.000,00 PD 1 04 02 2.06 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 109.450.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 63.602.000,00 PD 1 04 02 2.06 0005 Pembangunan/Pengembangan/Pe meliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bandung Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara Sistem Informasi 120.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara 1 Sistem Informasi 76.695.000,00 PD 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Kab. Bandung PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 100,00 57.616.258.513,00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 95,53% 52.524.733.940,00 PD 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan 100% 57.616.258.513,00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan 100% 52.524.733.940,00 PD 1 04 4 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kab. Bandung Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 2260 Unit Rumah 57.616.258.513,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 715 Unit Rumah 52.524.733.940,00
  1. 1.PD : Rp.19.475.2 30.660,00 2.Pokir : Rp.33.049.5 03.280,00 1 04 03 2.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Kab. Bandung PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 0,10% 11.594.036.100,00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 0,12% 5.873.708.400,00 PD 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kab. Bandung Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 100% 684.350.000,00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 100% 784.349.100,00 PD 1 04 03 2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Kab. Bandung Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 5 Dokumen 500.000.000,00 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 5 Dokumen 550.000.000,00 PD 1 04 03 2.02 0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Kab. Bandung Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina 10 Kelompok Masyarakat 134.350.000,00 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina 10 Kelompok Masyarakat 84.349.100,00 PD 1 04 03 2.02 0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kab. Bandung Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 50.000.000,00 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 150.000.000,00 PD 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Kab. Bandung Persentase luas kawasan kumuh 100% 10.909.686.100,00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Persentase luas kawasan kumuh 100% 5.089.359.300,00 PD 1 04 03 2.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 200 Laporan 239.722.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 200 Laporan 84.701.750,00 PD 1 04 03 2.03 0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Bandung Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 2 Dokumen 315.728.000,00 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 2 Dokumen 289.750.050,00 PD 1 04 03 2.03 0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Bandung Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 7 Ha 10.354.236.100,00 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 7 Ha 4.714.907.500,00 PD 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Kab. Bandung PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU 23,00% 12.097.883.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU 23,00% 21.045.494.813,00 PD 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Kab. Bandung Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU 100% 12.097.883.400,00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU 100% 21.045.494.813,00 PD 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 2 Dokumen 600.000.000,00 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 2 Dokumen 411.005.000,00 PD PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 36 Kode Rekening Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Kab. Bandung Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 95 Lokasi 3.747.883.400,00 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 95 Lokasi 11.831.548.500,00 1.PD : Rp.684.961. 890,00
  2. 2.Pokir : Rp.11.146.5 86.610,00 1 04 05 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman 4 Laporan 350.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman 4 Laporan 544.485.000,00 PD 1 04 05 2.01 0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Kab. Bandung Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 24 Kelompok 100.000.000,00 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 24 Kelompok 8.061.263,00 PD 1 04 05 2.01 0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Kab. Bandung Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 24 Lokasi 4.800.000.000,00 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 24 Lokasi 6.565.401.000,00 PD 1 04 05 2.01 0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Kab. Bandung Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 47 Lokasi 2.400.000.000,00 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 47 Lokasi 1.299.389.500,00 PD 1 04 05 2.01 0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan 24 Dokumen 50.000.000,00 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan 24 Dokumen 206.015.050,00 PD 1 04 05 2.01 0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 4 Dokumen 50.000.000,00 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 4 Dokumen 179.589.500,00 PD 2 10 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Kab. Bandung PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH 75% 1.540.610.000,00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH 42% 1.127.344.200,00 PD 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi 100% 1.540.610.000,00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi 100% 1.127.344.200,00 PD 2 10 02 2.01 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 347.250.000,00 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 275.022.340,00 PD 2 10 04 2.01 0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 1.193.360.000,00 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 852.321.860,00 PD 2 10 05 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Kab. Bandung PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN 20,00% 100.000.000,00 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN 13,89% 89.140.000,00 PD 2 10 05 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform 100% 100.000.000,00 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform 100% 89.140.000,00 PD 2 10 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 89.140.000,00 PD PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 37 Kode Rekening Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Kab. Bandung PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN PERSENTASE LUAS TANAH YANG TERKELOLA 20% 1.492.000.000,00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN 21,67% 60.093.253.462,00 PD 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun 100% 1.492.000.000,00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun 100% 60.093.253.462,00 PD 2 10 10 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Kab. Bandung Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1.300.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 59.959.109.962,00 PD 2 10 10 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 192.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 134.143.500,00 PD JUMLAH II 85.441.438.013,00 143.088.901.496,00 JUMLAH I + II 105.053.240.634,00 165.379.668.807,00 Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 38 2.9 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah berasal dari rancangan RKPD dan usulan pemangku kepentingan dari hasil musrenbang dan pokok – pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Bandung yang masuk dan telah diverifikasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sebagian besar usulan yang masuk ke Disperkimtan adalah pekerjaan stimulan rehab rumah tidak layak huni yaitu sebanyak 604 usulan atau 52,16% dari total seluruh usulan yang masuk. Rekapitulasi pekerjaan yang diusulkan melalui musrenbang dan pokir dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel II.13 Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Jenis Pekerjaan Musrenbang Pokir Total Usulan Stimulan Rehab Rumah Tidak Layak Huni 377 227 604 Pembangunan Jalan Setapak 129 113 242 Pembangunan Kirmir / TPT 105 32 137 Pembangunan Saluran Air Kotor dan Drainase 11 15 26 Pembangunan MCK 5 21 26 Pembangunan Septic Tank Komunal 20 4 24 Pembangunan Sumur Dangkal 27 46 73 Penataan Taman 4 11 15 Penataan TPU 4 7 11 TOTAL 682 476 1158 Pada tahap awal perencanaan, usulan program dan kegiatan pembangunan masyarakat dirumuskan melalui dua kanal utama, yaitu hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bersifat partisipatif dari masyarakat, serta Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD yang merupakan representasi aspirasi konstituen di wilayah masing-masing. Namun, dalam perjalanannya, proses penelaahan usulan program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi riil fiskal daerah dan dinamika kebijakan prioritas pembangunan. Seiring dengan dilakukannya efisiensi anggaran, perubahan arah pembangunan, serta penajaman fokus program strategis, maka dilakukan penyesuaian terhadap sumber usulan kegiatan. Salah satu implikasi dari penyesuaian tersebut adalah peniadaan alokasi anggaran untuk menindaklanjuti usulan dari Musrenbang pada tahun berjalan. Dengan demikian, usulan kegiatan yang masuk ke dalam dokumen perencanaan akhir sepenuhnya berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD. Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan keselarasan antara keterbatasan fiskal dan upaya pencapaian target prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam Renja Perubahan Tahun 2025, usulan program dan kegiatan yang berasal dari pokok – pokok pikiran DPRD tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu: PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 39
  3. 1.Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
  4. 2.Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Usulan Pokir yang telah masuk dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) – RI yang telah disepakati dapat dilihat pada tabel T-C.32 di bawah ini. Tabel II.14 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Kab. Bandung PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 1.1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan 1.1.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) H Kab. Bandung Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 1 Kp Cantel RT 03 Rw 04 desa Margaasih Kec cicalengka, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit Pokir 2 Kp Cikarmajaya RW 02 desa Margaasih Kec Cicalengka, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 102 M3 Pokir 3 Kp Beor RW 09 Desa babakan Peuteuy kec Cicalengka , Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 112,5 M3 Pokir 4 Kp Tenjolaya RW 07 Desa Tenjolaya, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 67,05 M3 Pokir 5 Kp Kebon Kapas Kulon RW 07 Desa waluya, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 52,15 M3 Pokir 6 CPCL yang sudah terverifikasi di wilayah Desa Katapang Kec.Katapang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 7 CPCL Desa Sukamukti RW 08,14,09,10,11,07 Kecamatan Katapang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 8 CPCL Desa Pangauban RW 05,10,11,12,13, Kecamatan Katapang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 9 Se-Desa Pangguh RW. 001 s.d RW. 022 Kecamatan Ibun, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 8 Unit Pokir 10 CPCL yang sudah di data Desa Citeureup di RW 01,09,06,02,14 Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 40 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 11 Kp jatimekar rt/rw 02/04 desa bojongmalaka, Kec Baleendah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 12 Kp jatimekar rt/rw 04/06 desa bojongmalaka, Kec Baleendah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 13 Kp jatimekar rt/rw 02/05 desa bojongmalaka, Kec Baleendah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 14 Kp jatimekar rt/rw 04/06 desa bojongmalaka, Kec Baleendah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 15 CPCL Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot, , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 16 Kp.Sindang palay RW 05 Desa Pangauban Kec.Katapang, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 76 M3 Pokir 17 Kp.Baraja RW 19 Desa Cilampeni Kec.Katapang, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 76 M3 Pokir 18 Bapak Pandi ( 08132442884), kp. Mekarsari , Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 19 Bapak Ayi Kp. Cikajang Rt. 03 / RW. 16 Desa Lamajang , kecamatan Pangalengan ( Pengusul Ibu Popon K 085722741518 ), Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 20 Kp. Pasirhanjunag Rt. 01 Rw. 04 Desa Warjabakti , Kecamatan Cimaung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 21 Bapak Apud Mahmudin
(08891178824), Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 22 Ibu Ida Kusminar ( 083824675488 ), Kp. Kamasan Rt. 04 / RW. 02 , Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 23 Kp.Parunghalang Rt.07/ rw.02 Desa Andir, Baleendah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 24 Kp.Sadangsari Rt.03/ rw.04 Desa Andir, Baleendah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 25 Kp jatimekar rt/rw 02/06 desa bojongmalaka, Kec Baleendah, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 67,02 M3 Pokir 26 Kp.Lampegan Rt01/Rw04 No.49 Desa.Bojongkunci Kec.Pameungpeuk, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 27 Jln.Gudang Belerang Rw04 Desa Ciwidey Kec.Ciwidey, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 113,08 M3 Pokir 28 Kp.Citisuk Rt02/Rw10 Desa Nengkelan Kec.Ciwidey, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 29 Kp.Bojonggadog Rt01/Rw01 Desa Rawabogo Kec.Ciwidey, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 30 Kp.Ngamprah Rt03/Rw08 Desa Nengkelan Kec.Ciwidey, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 31 Kp.Pamekarsari Rt01/Rw02 Desa Ciwidey Kec.Ciwidey, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 32 Kp.Ngamprah Rt01/Rw08 Desa Nengkelan Kec.Ciwidey, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 33 Cimuncang Selatan Rt01/Rw08 Desa Ciwidey Kec.Ciwidey, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 34 Kp. Babakan Desa Cipinang Rt. 01 Rw. 09 Desa Cipinang, Kecamatan #PK Pembangunan Jalan Setapak 83,64 M3 Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 41 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Cimaung, Kab. Bandung 35 Kp.Pasawahan Rt 02/Rw12 Desa Buninagara Kec.Kutawaringin, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 36 Kp.LebakMuncang Rt04/Rw05 Desa Lebakmuncang Kec.Ciwidey, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 37 Kp.Mumunggang Rt02/Rw14 Desa Ciwidey Kec.Ciwidey, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 38 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 6 Unit Pokir 39 RT 002 RW 013 Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 78,25 M3 Pokir 40 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 41 RT/RW 04/08 & RT/RW 03/01 DESA MEKARLAKSANA KEC. CIKANCUNG, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 42 KP CIKANCUNG GIRANG RT 02 RW 05 S/D RT 04 RW 06 DESA CIKANCUNG KEC.CIKANCUNG, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 43 KP. CIBIUK RT 01-04 RW 08 DESA CIKANCUNG KEC. CIKANCUNG, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 44 Kp. Rancatungku RW 1 DESA RANCATUNGKU KECAMATAN BANJARAN, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 120,42 M3 Pokir 45 RW 07, RW 06 dan RW 10 Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 4 Unit Pokir 46 Kp. Rancatungku RW 1 Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 141,4 M3 Pokir 47 RT 01/13, Ds. Majasetra, Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 48 Aca, RT 03/06, Ds. Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 14 Unit Pokir 49 RT 01 RW 13, Ds. Majasetra, Ds. Majalaya, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 50 Kp. Leuwigadung RT 01 RW 10 Desa Ciapus Kec. Banjaran , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 51 Kp. Ciceret RT 01 RW 11 Desa Ciapus Kec. Banjaran Kabupaten Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 52 Kp. Pondoksirap RT 02 RW 18 Desa Ciapus Kec. Banjaran Kabupaten Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 53 Kp. Sukamulya Rt.01/03 Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 54 Kp. Sukamulya Rt.02/03 Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 55 Kp. Sukamulya Rt.01/03 Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 67,73 M3 Pokir 56 KP. UBRA DS. CIAPUS KEC. BANJARAN KAB. BANDUNG, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 67,73 M3 Pokir 57 Kp. jagabaya kaler RT.02/04 Ds. Jagabaya Kec. Cimaung Kab. Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 58 KP. Cimenteng RT.01/16 Ds. Jagabaya Kec. Cimaung Kab. BAndung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 59 Kp. Jagabaya kaler RT.02/04 Ds. Jagabaya Kec. Cimaung Kab. #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 42 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Bandung, Kab. Bandung 60 Kp. Jagabaya kaler RT.01/04 Ds. Jagabaya Kec. Cimaung Kab. Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 61 Kp. Batunumpuk RT.03/02 Ds. Mekarjaya Kec. Banjaran Kab. Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 62 BPK UJANG SURYAMAN KP BANYUSARI DESA MAGUNGHARJA , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 63 KP LEMBANG 1/10 DESA BABAKAN KEC. CIPARAY, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Kirmir/TPT 74,08 M3 Pokir 64 KP KEMBARSARI RW.14 DESA NAGRAK, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 65 DESA MARUYUNG KEC. PACET, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 4 Unit Pokir 66 kp sayati hilir rt 01 rw 08 desa sayati kecamatan margahayu, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 67 Kp.sayati hilir Rt.01/08 Desa.sayati Kab.bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 68 KP.LEUWEUNG KALENG RT.001/RW.002 DESA.KATAPANG KEC.KATAPANG , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 69 KP.BIHBUL RT.003/RW.002 DESA.MARGAHAYU TENGAH KEC.MARGAYU, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 119,98 M3 Pokir 70 Kp.pasawahan RT.002 RW.012 Dsa.katapang Kec.katapang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 71 KP.JUNTI GIRANG RT.002 RW.011 DESA.BANYUSARI KEC.KATAPANG, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 72 Rumah bapak eming, Kp. Babakan Wadat RT 01 RW 06, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 73 Kp. Pasir Pari RT 02 RW 03, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 74 Kp. Pangauban RW 15, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 75 Kp. Dayeuh Luhur RT 02 RW 04, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 76 Kp. Gunung Barang RT 03 RW 03, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 77 Kp. Sadang RW 05, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 78 Kp. Sukamahi RW 06, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 79 Kp. Rancabogo RW 07, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 80 Kp. Sayuran RW 08, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 81 Kp. Pamoyanan RW 09, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 82 Kp. Citeureup Rt 02 Rw 07 desa sukamukti kec. Katapag, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 87,62 M3 Pokir 83 Kp. Kiara Sanding, RT. 003, RW. 014, Desa Pulosari, Kec. #PK Pembangunan Jalan Setapak 123,74 M3 Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 43 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pangalengan, Kab. Bandung 84 Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 15 Unit Pokir 85 Kampung Babakan Siliwangi atau Kina 3, Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 86 Cikalong, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 87 Kp. Cibiuk RT.04 RW.15 Desa. Margaasih Kecamatan. Margaasih , Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 98,73 M3 Pokir 88 Kp. Cibiuk RT.04 RW.15 Desa. Margaasih Kecamatan. Margaasih , Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 98,73 M3 Pokir 89 Kp. Cibiuk RT.04 RW.15 Desa. Margaasih Kecamatan. Margaasih , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 8 Unit Pokir 90 RT. 01 RW. 05 Desa Rancaekeke Kulon, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 98,35 M3 Pokir 91 Jalan Stasion RT, 03 RW. 06 Desa Rancaekek Wetan, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 10 Unit Pokir 92 Kp. Cikalage Girang RT. RT. 04 RW. 08 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 98,35 M3 Pokir 93 Kp Babakan Tipar RW 17 Desa Lamajang kec. pangalengan, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 94 desa cimaung kec cimaung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 95 desa tarajusari kec. banjaran, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 96 kp. sukamenak RT 4 RW 2 Desa Margamukti Kec. Pangalengan, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 49,39 M3 Pokir 97 RT 003 RW 11 Desa Cilampeni Kec Katapang atas nama Wiwin, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 98 RT 001 RW 011 Desa Cilampeni Kec Katapang atas nama Lilis, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 99 RW 005 Desa Banyusari Kec Katapang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 100 RW 006 Desa Banyusari Kec Katapang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 101 Desa Cisondari RW 01 dan RW 05 Kecamata Pasirjambu, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 97,67 M3 Pokir 102 Desa Nengkelan RW 005 dan RW 006 Kecamatan Ciwidey, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 97,67 M3 Pokir 103 Kp. Bojong Jambu RT 002 RW 010 Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Kirmir/TPT 37,26 M3 Pokir 104 Kp. Babakan Jeruk RT 002 RW 013 Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 31,72 M3 Pokir 105 Desa Sadu Kecamatan Soreang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 106 RT 04 RW 01 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 59,72 M3 Pokir 107 Jajang Rohana RT 02 RW 17 Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 108 Yaya RT 03 RW 22 Desa Cibereum Kecamata Kertasari, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 109 RW 09 Desa Girimulya Kecamatan Pacet, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 8 Unit Pokir 110 KP. PISITAN RT/RW 001/008 DESA SINDANGSARI KECAMATAN PASEH #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 10 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 44 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) KABUPATEN BANDUNG, Kab. Bandung 111 kp bojongkeusik rt 003 rw 018 desa panyadap kecamatan solokanjeruk, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 149 M3 Pokir 112 kp bukatanah rt 002 rw 003 desa loa kecamatan paseh, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 113 Kp bojongkeusik rw 18 desa panyadap solokanjeruk, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 113,7 M3 Pokir 114 Kp. Pamubusan RT 04 RW 08 Desa Tenjolaya Kec. Pasir Jambu, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit Pokir 115 Kp. Legok Kiara RT 03 RW 08 Desa Rawabogo, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Kirmir/TPT 149 M3 Pokir 116 KP. Cinta Asih RT 02 RW 11 Desa Sugihmukti Kec. Pasir Jambu, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 117 KP. Gadog Lempeng RT 03 RW 16 Desa Sukawening Kec. Ciwidey, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 118 Kp. Pancuran Luhur RW 20 Desa Alam Endah Kec. Rancabali, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 119 KP PANGAUBAN RT 01 RW 08 DESA TENJOLAYA KEC. PASIR JAMBU, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit Pokir 120 KP TALAGA RT 01 RW 06 DESA CISONDARI KEC PASIRJAMBU, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit Pokir 121 KP SALAMANJAH RT 02 RW 04 DESA MEKARMAJU KEC PASIR JAMBU, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit Pokir 122 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 123 KP. PUNCAK RT 001 / RW 011 , DESA MEKARJAYA , KECAMATAN PACET , ( ATAS NAMA ETI ) , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 124 KP. Babakan Tanjung RT 04 RW 05 Desa Sugihmukti Kec. Pasir Jambu, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 118,45 M3 Pokir 125 KP RENCONG RT 07 / RW 011 , KELURAHAN ANDIR , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 95,23 M3 Pokir 126 KP CIMUNCANG RT 01 / RW 12 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH , ( ATAS NAMA NANA MULYANA ) , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 127 KP SUKAHAJI RT 03 / RW 03 , DESA SUKAPURA , KECAMATAN KERTASARI ( ATAS NAMA KUSNADI ) , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 128 KP SUKAHAJI RT 03 / RW 03 , DESA SUKAPURA , KECAMATAN KERTASARI ( ATAS NAMA ENDANG S ) , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 129 KP SUKAHAJI RT 03 / RW 03 , DESA SUKAPURA , KECAMATAN KERTASARI , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 130 KP SUKAHAJI RT 003 / RW 003 , DESA SUKAPURA , KECAMATAN KERTASARI ( ATAS NAMA TAUFIK ), Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 131 KP MANGGAHANG RT 08 / RW #PK Stimulan Rehab. Rumah 1 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 45 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 06 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH ( ATAS NAMA TATA SUHATA ) , Kab. Bandung Tidak Layak Huni 132 KP SUKAMAHI RT 002 / RW 006 , DESA SAGARA CIPTA , KECAMATAN CIPARAY ( M PASHA ) , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 133 KP SADANG RT 003 / RW 005 , DESA SAGARACIPTA , KECAMATAN CIPARAY ( ATAS NAMA AISYAH ) , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 134 KP SINDANG HEULA RT 003 / 010 , DESA NAGRAK , KEC PACET , KAB BANDUNG , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 135 KP NEGLASARI RT 005 / RW 011 , KELURAHAN MANGGAHANG , KEC BALEENDAH ( ATAS NAMA ENAN ) , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 136 KP LEMBANGSARI RT 002 / RW 009 , DESA TARUMAJAYA , KECAMATAN KERTASARI , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 137 KP SADANG RW 05 , DESA SAGARA CIPTA , KECAMATAN CIPARAY ( PAK AYI ) , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 138 KP CIMUNCANG RT 001 / RW 013 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 139 KP BABAKAN RT 001 / RW 014 , DESA PANGAUBAN , KECAMATAN PACET , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 140 KP CIHERANG RT 01 / RW 05 , DESA GIRIMULYA , KECAMATAN PACET , Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 92 M3 Pokir 141 KP CIHERANG Rt 003 rw 006 , desa girimulya, kecamatan pacet kabupaten bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 142 RT 01 RW 08 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 143 RT 06 RW 13 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 144 RT 02 RW 08 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 145 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayuehkolot, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 146 Desa Sayati Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 147 Gang Al Hidayah RT 03 -04 RW 17, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 63,45 M3 Pokir 148 RT 04 RW 17 Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 38 M3 Pokir 149 Kp. Lebak Kampeng RT 70 RW 72 Desa Mandalahaji Kec. Pacet, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 124,13 M3 Pokir 150 Kp. Cinunuk RT 05 RW 03 Desa Tanjungwangi Kec. Pacet a/n Aceng Kurnia, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit Pokir 151 Kp. Kelebuhan Bulan RT 02 RW 05 Desa Babakan Kec. Ciparay a/n Juju Juhanah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 46 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 152 Kp. Kelebuhan Bulan RT 01 RW 05 Desa Babakan Kec. Ciparay A/n Suartiah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 4 Unit Pokir 153 Kp. Sadang RT 02 RW 05 Desa Sagaracipta Kec. Ciparay a/n Aan B, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 154 Kp. Cinunuk RT 04 RW 03 Desa Tanjungwangi Kec. Pacet a/n Wawa, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 4 Unit Pokir 155 Kp. Sadang RT 03 RW 05 Desa Sagaracipta Kec. Ciparay a/n Muslih, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 156 Kp. Sadang RT 03 Rw 05 Desa Sagaracipta Kec. Ciparay a/n Dadan, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 157 Desa Karyalaksana, Kec. Ibun, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 158 Kp. Cieuri, RW 01, Desa Lampegan, Kec. Ibun, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 159 Desa Cibeet, Kec. Ibun, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 160 Kp. Sadang RT 03 RW 05 Desa Sagaracipta Kec. Ciparay a/n Sarifah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 161 Kp. Sadang RT 03 RW 05 Desa Sagaracipta Kec. Ciapay a/n Ai Yuli, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 162 Kp. Sadang RT03 RW 05 Desa Sagarcipta kec. ciparay a/n cucun, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 163 Rt 02 RW 13 Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu (Jalan Blok F 8), Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 164 warga kp.cipatat rt 03 rw 011 desa lagadar kec.margaasih , Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 87,5 M3 Pokir 165 Kp Tonggoh Gudang RT 03 RW 07 Desa Margamulya Kec Pasirjambu, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 80,71 M3 Pokir 166 Kp Cinta Asih RW 16 Desa Margamulya Kec Pasirjambu, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 114 M3 Pokir 167 Kp Nyalindung RW 16 Desa Margamulya Kec Pasirjambu, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 114 M3 Pokir 168 Kp Ciseupan RT 02 RW 04 Desa Panyocokan Kec Ciwidey, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 169 KP Singkur Rt 2 Rw 6 Desa Jatisari Kec Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 170 Kp Sodong Rt 5 Rw 2 Desa Jatisari Kec Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 171 Kp Wangun Rw 8 Desa Jatisari Kec Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 172 Kp Nagrak Rt 4 Rw 2 Desa Jatisari Kec Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 173 Kp Pananjung Rt 2 Desa Pananjung Kec Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 174 Kp Cikancung Rt 3 Rw 8 Desa Pananjung Kec Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 175 Kp Ciluncat Rt 1 rw 4 Desa Ciluncat Kec Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 176 Kp Arca RW 27 Desa Alamendah Kec Rancabali, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 177 Kp Babakan Jampang RT/RW 03/17 Desa Alamendah Kec Rancabali, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 178 RT 03, RW 05, Desa #PK Stimulan Rehab. Rumah 2 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 47 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Mekarpawitan, Kec. Paseh, Kab. Bandung Tidak Layak Huni 179 Kp. Sirahranca RW 09 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 180 kp, Pasir Mono RT 003/012 Desa Padaulun Kecamatan Majalaya, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 181 Kp. Padarek RT 002/002 Desa Drawati Kecamatan Paseh, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,68 M3 Pokir 182 Kp. Sayang RW 08 Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 183 wilayah Desa Wangisagara, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 10 Unit Pokir 184 Wilayah Desa Padaulun, , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 9 Unit Pokir 185 Kp. Rancasaar RT001/012 Desa Wangisagara Kec. Majalaya, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 186 Kp. Manjahbeureum RW. 12 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 51 M3 Pokir 187 Kp. Nyalindung RW. 11 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 188 Kp. Gedong RW. 10 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 122,44 M3 Pokir 189 Kp. Panyawungan RW. 03 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 122,38 M3 Pokir 190 Kp. Panyawungan RW. 03 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 191 Kp. Sekejengkol RW. 14 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 192 Kp. Cikoneng III RW. 03 Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 193 Kp. Nyalindung RW. 9 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 194 Kp. Galumpit RW. 23 Desa Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 195 Kp. Gumuruh RT.01 RW.04, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 101,12 M3 Pokir 196 Jl paledang no 60 kp. Paledang Rt 04 Rw 09 desa Bojong kuncing, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 125,38 M3 Pokir 197 kp lamping rt 03 rw 06 desa cipinang kec cimaung, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 118,03 M3 Pokir 198 kp. lamping rt. 02 rw 06 desa cipinang kec cimaung , Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 110 M3 Pokir 199 Kp. sukamaju rt 01 rw 09 desa bojong kuncii kec pameungpeuk, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 200 kp lamping rt 01 rw 06 desa cipinang kec cimaung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 201 kp lamping rt 02 rw 06 desa cipinang kec cimaung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 202 kp hegar manah rt 03 rw 01 desa cipinang kec cimaung, Kab. #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 48 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Bandung 203 ibu popon kp. statsion Rt 03/ 04 Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 204 Kp Saparako Rw 17 desa Majalaya Kec Majalaya, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 205 Kp Cimaranggi Rt 02 Rw 01 Ds Padamulya Kec Majalaya, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 206 Kp. Ciodeng RT. 02 RW. 07 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 207 Kp Cibodas Rt 01 Rw 01 Ds Cibodas Kec Solokan Jeruk, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 208 kp ranca enong Rt 01 Rw 16 Ds Cibodas Kec Solokan Jeruk, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 209 Kp. Ciodeng RT. 01 RW. 08 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 210 Kp. Mekarsari RW. 27 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 112,2 M3 Pokir 211 Kp. Cigado RT. 04 RW. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 112,2 M3 Pokir 212 Kp Ranca nyiruan RT 03 RW 03 Ds Cibodas Kec Solokan Jeruk, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 213 Kp Curug Rt 01 Rw 10 Ds Drawati Kec Paseh, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 148,59 M3 Pokir 214 Kp Mekar Rahayu Rw 07 Ds Majalaya Kec Majalaya, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 66,44 M3 Pokir 215 Kp Situdayung Rt 02 Rw 03 Ds Neglasari Kec Ibun, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 216 Kp Pasir parahu Rt 03 Rw 03 Ds Neglasari Kec Ibun, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 217 Kp. Jambatan RW. 09 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah (RT.2, RT.4, RT. 4, RT.5, RT.8), Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 218 Kp Situdayung Rt 03 Rw 03 Ds Neglasari Kec Ibun, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 219 RW 16 Desa Lagadar Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 220 RW 21 Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 221 kp.parakan panjang rt 02 rw 02 kelurahan cibeunying kecamatan cimenyan, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 222 Kp Warung Lahang Rt 01 Rw 15 Nagrog Cicalengka, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 223 Kp Cinarusa Rt 02 Rw 09 Mandalawangi Nagreg, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 224 Kp Cikasungka Rt 04 Rw 01 Cikasungka Cikancung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 225 Kp Cinarusa Rt 03 Rw 09 Mandalawangi Nagreg, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 226 Kp.babakan tetelar rt 04 rw 06.desa rancaekek kulon.kec.rancaekek, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 227 Kp. Cipeutag RT 03 RW 07 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 110 M3 Pokir 228 Kp. Cukang lemsh RT 03 RW 10 Desa Tenjolaya Kecamatan #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 110 M3 Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 49 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Cicalengka, Kab. Bandung 229 A/N LENI MARLINA KP. Linggar RT 02 RW 10 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 230 KP. SIMPEN RT 05 RW 05 DESA TENJOLAYA KECAMATAN CICALENGKA, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 231 KP. JAMBAN RW 11 DESA CICALENGKA WETAN KECAMATAN CICALENGKA, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 232 A/N DIDI KP. SAWAH LEGA RT 02 RW 03 DESA NAGROG KEC. CICALENGKA, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 233 A/N YATI KP. SAWAH LEGA RT 02 RW 03 DESA NAGROG KEC. CICALENGKA, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 234 KP. MALINGPING RT 02 RW 08 DESA TENJOLAYA KEC. CICALENGKA, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 109,03 M3 Pokir 235 RT 02, RW 03, Desa Talun, Kec. Ibu, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 120,09 M3 Pokir 236 Kp. Nengta, RW 06, Desa Mekarwangi, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 237 Kp. Cinangewer RT. 03/11 Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 238 Kp. Rancagadog RW. 02 Desa Tribaktimulya Kecamatan Pangalengan, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 78,09 M3 Pokir 239 Kp. Sindangreret RT 003 010 Ds. Cibiru Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 240 Kp. Pasirwangi No. 41 RT 002 RW 008 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 241 RT 001 RW 009 Ds. Bojongsari Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 242 Kp. Cijeruk RT 005 RW 019 Ds. Bojongsari Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 243 Kp. Cijeruk RT 005 RW 019 Ds. Bojongsari Kec. Bojongsoang , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 244 Kp. Cijeruk RT 003 RW 019 Ds. Bojongsari Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 245 Kp. Cijeruk RT 002 RW 019 Ds. Bojongsari Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 246 Kp. Cijeruk RT 004 RW 019 Ds. Boongsari Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 247 PAMUBUSAN RT 1 RW 4 DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit Pokir 248 Kp. Cipulus Wetan RT. 03/09 Desa Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 31,72 M3 Pokir 249 DESA TANGSIMEKAR KECAMATAN PASEH, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 250 kp tenjolaya rt 03 rw 06 desa ciluncat kecamatan cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 4 Unit Pokir 251 kp singkur Rt 03 Rw 06 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 4 Unit Pokir 252 kp singkur Rt03 Rw06 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 4 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 50 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Bandung 253 kp salamanjah Rt 04 Rw 01 Desa Jatisari Kecamatan cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 4 Unit Pokir 254 kp tenjolaya Rt 01 rw 06 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 255 kp singkur Rt 01 rw 06 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 256 kp legok harendong rt 04 rw 04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 257 kp Cirangang RT 02 RW 05 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 258 kp salamanjah rt 01 Rw 01 Desa jatisari Kecamatan Cangkuang , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 259 kp Legok Harendong RT 01 RW 04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 260 kp Salamanjah Rt 03 Rw 01 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 261 kp Cisalak Rt 05 Rw 03 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 262 Kp Salamanjah RT 02 Rt 01 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 263 kp tenjolaya RT 3 RW 06 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 264 kp singkur RT 02 RW 06 Desa Jatisari Kecamatan cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 265 kp Tenjolaya RT 03 RW 06 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 266 kp legok Harendong rt 02 rw 04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 267 kp legok Harendong rt 01 rw 04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 268 kp Naggerang RT 04, RT 02, RT 03, RT 04,RW 02 Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 4 Unit Pokir 269 kp salamanjah Rt 04 RW 01 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 270 kp Legok Harendong RT 02 RW 04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 271 Kp Sukamanah RT 02 Rw 05 Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 272 Kp sukamanah Rt 02 Rw 05 Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 273 Kp salamanjah Rt 01 Rw 01 Desa Jatisari kecamatan Cangkuang atas nama aan karwati, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 274 Kp Cangkuang Rt 02 Rw 12 Desa cangkuang Kecamatan cangkuang kabupaten bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 275 Kp Cangkuang Rt 02 Rw 01 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 51 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 276 Kp cangkuang Rt 02 Rw 01 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang kabupaten Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 277 Kp Cangkuang Rt 01 Rw 01Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang kabupaten Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 278 Kp cangkuang Rt 03 Rw 01 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang kabupaten Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 279 Kp Cangkuang Rt 02 Rw 01 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang kabupaten Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 280 Kp Kadu Rentas Rt 02 Rw 04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 281 RT 03 RW 04 Cangkuang wetan, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 122,81 M3 Pokir 282 Ciguriang girang RT 003 RW 004 (Hendra), Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 283 Kp Pasawahan RT 001 rw 12 Desa Sayati (suherman) Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 284 Kp Curug dog dog rt 06 rw 02 Desa Sukamenak Kec Margahayu (Oneng), Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 285 Kp Curug Dog DOg rt 06 rw 10 (dayat) desa sukamenak kec margahayu, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 286 KP Manglid Gg Manglid IV no 103 (Romlah) Desa Margahayu Selatan Kec Margahayu, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 287 Sayati II no 12 B, rt 01 rw 07 (cucu Rosidah) desa sayati kec margahayu, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 288 rw 18 dan rw 19 Desa Lagadar Kec Margaasih, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 289 rt 05/02 kmpng cibedug girangrt 05/02 desa cangkuang wetan,kec dayeuhkolot, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 290 Rt 03/10 (Lia natalia.) kp cibogo desa cangkuang kulon Kec Dayeuhkolot, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 291 Kp. ciguriang hilir rt.1 rw.4 desa. cangkuang wetan kec. dayeuhkolot, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 292 Kp Burujul rt 05 rw 05 Desa MArgaasih Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 293 Kp. Sukabirus rt. 01 rw.13 Desa Citeureup Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 294 rt 02 rw 03 desa cigondewah hilir kecamatan margaasih, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 295 Kp. Pamyingkuran rt.4 rw.8 desa margahayu selatan kec. margahayu, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 296 Gang Sayati 1 Desa Sayati Kec. Margahayu, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 297 Lebakwangi RW 03 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kab Bandung, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,56 M3 Pokir 298 RW 08 Desa Wargaluyu Kec Arjasari Kab Bandung, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Kirmir/TPT 59,61 M3 Pokir 299 Desa patrol Sari Kec Arjasari kab Bandung, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit Pokir 300 KP Cicarirang RW 08 Desa Wargaluyu, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 75 M3 Pokir 301 Kp. Cipicung RW 1 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 52 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Kab. Bandung 302 Kp. Cipicung RW. 02 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 303 Kp. Sepen RW. 13 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 304 Kp. Kulalet RW. 14 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 305 Kp. Mekarsari RW. 23 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 1 Unit Pokir 306 Kp. Cigosol RT. 3,4,5,7 RW. 9 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 86,91027918 78173 M3 Pokir 307 KP GANASABRANG RT.01 RW.04 DESA TENJOLAYA KECAMATAN PASIRJAMBU, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 308 KP PADAHURIP RT.03 RW.10 DESA SUKAMULYA KECAMATAN KUTAWARINGIN, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 309 KP BOBOJONG RT.02 RW.11 DESA BUNINAGARA KECAMATAN KUTAWARINGIN, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 310 KP NYALINDUNG SANINTEN RT.04 RW.02 DESA MARGAMULYA KECAMATAN PASIRJAMBU, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 80,03 M3 Pokir 311 kp. Sompok Rt 01/ Rw 04 kp sompok Desa wargaluyu kec Arjasari., Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 312 rt 02 / rw 04 kp sompok Desa wargaluyu kec Arjasari., Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 313 rt 01 / Rw 04,,Desa wargaluyu kec Arjasari., Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 10 Unit Pokir 314 Kp. Srikandi Desa Wanasuka Rw 02 RT 02/03 kec pangalengan, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 80 M3 Pokir 315 Kp. Srikandi Desa Wanasuka Rw 02 RT 02/03 kec pangalengan, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 120 M3 Pokir 316 Rw 01 RT 01 kp.Srikandi Desa Wanasuka Kec Pangalengan, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 100 M3 Pokir 317 Rw 02 RT 05 kp.Srikandi Desa Wanasuka Kec Pangalengan, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 318 RT 06 RW 02 kp Srikandi desa wanasuka kec pangalengan, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 149 M3 Pokir 319 Kp. Gunung Pipisan RT 02 RW 04 Ds. Bojong Manggu kec. Pameungpeuk Kab. Bandung, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 320 rw 17 RT 2 desa margamulya kec pangalengan kab bandung, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Kirmir/TPT 149 M3 Pokir 321 desa marga mekar rw 7, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 110,67 M3 Pokir 322 Rt 02/01 desa Malasari, kec Cimaung rumah ibu Dede , Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 323 Kp. Srikandi RT 02/02 desa Wanasuka kec Pangalengan, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 324 Kp margaluyu Rt 1 Rw 14 #PK Stimulan Rehab. Rumah 3 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 53 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) kelurahan Jelekong, Kab. Bandung Tidak Layak Huni 325 Kp Pereng Rt 1 rw 12 Desa Pangauban, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 3 Unit Pokir 326 Kp Babakan Cianjur Rt 5 Rw 9 Desa Sumbersari Kec Ciparay, Kab. Bandung #PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni 2 Unit Pokir 327 Kp Pangauban Rt 1 rw 4 Desa Pangauban kec pacet, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 122,99 M3 Pokir 328 Kp. Sukamulya Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 329 Kp. Jagabaya RT.01/04 Ds. Jagabaya Kec. Cimaung Kab. Bandung, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 330 Kp Legok Panglay RT 02 Rw 03 Desa Dampit Kecamatan Cicalengka, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 149 M3 Pokir 331 RW 03 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 122,2 M3 Pokir 332 KP. CICERET DS. CIAPUS KEC. BANJARAN KAB. BANDUNG, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 63,45 M3 Pokir 333 Kp. Kara RW. 02 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi , Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 87,87 M3 Pokir 334 Kp. Sindangsari RT. 04 - 05 RW. 21 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 87,87 M3 Pokir 335 Kp. Cihaliwung RW. 19 Desa Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 336 Kp. Cihuni RW. 11 Desa Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 337 Kp. Galumpit RW. 16 Desa Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 338 LIO WARUNG GEDE RT.2 RW.12 DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 339 PAJATEN RT.1 RW.19 DESA CILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 340 BABAKAN PANDAN RT.3 RW.2 DESA CIMEKAR KECAMATAN CILEUNYI, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 63,45 M3 Pokir 341 RW 03 Desa Patrolsari Kec Arjsari kab Bandung, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 342 RW 03 Desa Batukarut Kec Arjasari Kab Bandung, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 343 RW 05 Desa mekarjaya Kecamatan Arjasari, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 344 RW 05 Desa Mekarjaya Kec Arjasari kab Bandung, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 95 M3 Pokir 345 Kp. Mekarsari RW. 28 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 119,59 M3 Pokir 346 Kp. Mekarsari RT. 3 RW 23 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 119,59 M3 Pokir 347 JL. GANG RT.02 RW.17 KP PAMEKARAN DESA PANUNDAAN KECAMATAN CIWIDEY, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 348 Kp Cianong Rt 01 Rw 10 Desa Dukuh Kec IBUN, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 74,55 M3 Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 54 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 349 PERUM RT 01,02 RW 13 Ds LOA KEC PASEH, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 74,55 M3 Pokir 350 JL. GANG RT.03 RW.16 GAMBUNG DESA SUKAWENING KECAMATAN CIWIDEY, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 351 kp.pasir angin RT.03 RW.10 Desa Rawabogo kec.Ciwidey, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 63,45 M3 Pokir 352 Rt 04 Rw 10 Ds Majakerta Kec Majalaya, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 353 Kp Sawah Tengah Rt 03 Rw 13 Ds Padaulun Kec Majalaya, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 354 Perum Griya Inti RT 01 RW 10 Desa babakan Peuteuy, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 149 M3 Pokir 355 Kp sangkan Rt 02 Rw 10 Ds Laksana Kec Ibun, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 149 M3 Pokir 356 Rt 02 Rw 09 Desa Bojong Kec Majalaya, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 149 M3 Pokir 357 RW 11 Desa Mekarjaya Kec Arjsari , Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Kirmir/TPT 100,37 M3 Pokir 358 jalan setapak Kp. Bojong Salak RW 21 , Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 63,45 M3 Pokir 359 RT 003 RW 005 Desa Cangkuang, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 81,11 M3 Pokir 360 Kp. Ciayunan RT 002 RW 006 Desa Cicalengka Wetan, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 80 M3 Pokir 361 RW 01 DESA TARUMAJAYA, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Kirmir/TPT 125,46 M3 Pokir 362 KP LEUWI JAMBU RT.04 RW.13 DESA MEKARSARI KEC CIPARAY, Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 363 Cigondewah Hilir RT.01 RW.02 Desa. Cigondewah Hilir Kecamatan. Margaasih , Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 149 M3 Pokir 364 Kp. Mahmud RT.04 RW.04 Desa. Mekarrahayu Kec. Margaasih , Kab. Bandung #PK Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 365 Jl. SMPN 1 Cileunyi Ds. Cimekar Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 90,355 M3 Pokir 366 Kp. Sindangreret RT 03 RW 10 Ds. Cibiru Wetan Gang Sinder 2, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 100 M3 Pokir 367 RT02/03 Kp. Maruyung Desa Cipinang Kec. Cimaung, Kab. Bandung #PK Pembangunan Kirmir/TPT 149 M3 Pokir 368 Panyindangan RT/RW:01/05,,DS: MARGAMULYA kec Pangalengan, Kab. Bandung #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 369 JL. SITU CITARUM SUKASARI RT 05 RW 14 DESA TARUMAJAYA KEC. KERTASARI #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 370 JL. SITU CITARUM SUKASARI RT 05 RW 14 DESA TARUMAJAYA KEC. KERTASARI #PK Pembangunan Kirmir/TPT 149,03 M3 Pokir 371 Kp. Cihalimun RT 04 RW 05 Desa Cibeureum Kec. Kertasari #PK Pembangunan Kirmir/TPT 149,03 M3 Pokir 372 Kp. Cinengkelan RT 02 RW 17 Desa Resmitinggal Kec. Kertasari #PK 'Pembangunan Jalan Setapak 126,9 M3 Pokir 2 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN Kab. Bandung PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 55 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) UTILITAS UMUM (PSU) 2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Kab. Bandung Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU 2.1.1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Kab. Bandung Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 1 Kp. Leuwiliang RT 03 RW 06 Desa Tanjungwangi Kec. Cicalengka, Kab. Bandung #PK Saluran Dengan Pipa Pvc Khusus Pembuangan Dia 8 * 320 M Pokir 2 TPU RW 06 Kp.Cikambuy Desa Sangkanhurip Kec.Katapang, Kab. Bandung #PK Penataan TPU Tipe A 219,38 M2 Pokir 3 TPU RW 17 Kp.Lebak Muncang Desa Cilampeni Kec.Katapang, Kab. Bandung #PK Penataan TPU Tipe A 219,38 M2 Pokir 4 Kp. Cijengkol RT. 003 RW. 013 Desa Cipaku Kecamatan Paseh, Kab. Bandung #PK Saluran Dengan Pipa Pvc Khusus Pembuangan Dia 8 * 197,33 M Pokir 5 Kp.Nyampai Rt04/Rw09 Desa Sugihmukti Kec.Pasirjambu, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii 1 Unit Pokir 6 KP BABAKAN SUGIH WARGI RT 03 RW 08 DESA TANJUNGLAYA KEC. CIKANCUNG, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii 1 Unit Pokir 7 KP CIKAMUNING RT 01 RW 06 DESA MANDALASARI KEC. CIKANCUNG, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii 1 Unit Pokir 8 RW.01 DESA SANTOSA KEC. KERTASARI, Kab. Bandung #PK Jamban + Septic Tank Pabrikasi 2 Unit Pokir 9 Kp. Nenggang RT 02 RW 07, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I 1 Unit Pokir 10 Kp. Cipongporang RT 02 RW 19, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I 1 Unit Pokir 11 Kp. Lewi Raja RT 04 RW 17, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I 1 Unit Pokir 12 kam.pamoyanan rw 12 desa sindangpanon kec.banjaran , Kab. Bandung #PK Penataan TPU Tipe A 221,58 M2 Pokir 13 TPU RW.04 Desa Kiangroke Kec.Banjaran, Kab. Bandung #PK Penataan TPU Tipe A 221,58 M2 Pokir 14 RT 002 RW 009 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang, Kab. Bandung #PK Saluran Dengan Pasangan Batu Belah Dengan Greffel 1/2 Dia 20 Cm Tanpa Tulangan 157,84 M Pokir 15 RT 003 RW 012 Desa Soreang Kec. Soreang, Kab. Bandung #PK Saluran Dengan Pasangan Batu Belah Dengan Greffel 1/2 Dia 20 Cm Tanpa Tulangan 157,84 M Pokir 16 RT 005 RW 002 Desa Sayati Kec. Margahayu, Kab. Bandung #PK Saluran Dengan Pipa Pvc Khusus Pembuangan Dia 8 * 157,84 M Pokir 17 Kp. Patrol RW 15 Desa Sadu Kecamatan Soreang, Kab. Bandung #PK Penataan TPU Tipe A 364,96 M2 Pokir 18 RW 22 Desa Cibereum Kecamatan Kertasari, Kab. Bandung #PK Saluran Dengan Pipa Pvc Khusus Pembuangan Dia 8 * 320 M Pokir 19 RW 09 KEL ANDIR KEC BALEENDAH, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii 1 Unit Pokir 20 KP. Babakan Tanjung RT 02 RW 05 Desa Sugihmukti Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii 1 Unit Pokir 21 Gg. Sayati RT 03 RW 07 Desa Sayati Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung #PK Saluran Dengan Pasangan Batu Belah 165,81 M Pokir 22 Kp Ciguriang Girang RT 01-RT 04 #PK Saluran Dengan Pasangan 160 M Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 56 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) RW 04 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung Batu Belah 23 Kp. Babakan Nugraha RT 03 RW 23 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung #PK Saluran Dengan Pasangan Batu Belah 160 M Pokir 24 KP PASAR KEMIS RT 006 / RW 014 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii 1 Unit Pokir 25 KP JELEKONG RW 003 / KELURAHAN JELEKONG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii 1 Unit Pokir 26 Kp Ciparay Hilir RT 04 RW 11 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I 1 Unit Pokir 27 RT 06 RW 01 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK Menara Besi Air 4M Untuk Tangki Air Kap.2000 Lt 1 Unit Pokir 28 RT 06 RW 01 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih , Kab. Bandung #PK 'Tangki Air Kap.2000 Lt 1 Unit Pokir 29 RT 06 RW 01 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih , Kab. Bandung #PK 'Sumur Dangkal 70M 1 Unit Pokir 30 RW 06 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 80M 1 Unit Pokir 31 Rw 06 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih , Kab. Bandung #PK Tangki Air Kap.2000 Lt 1 Unit Pokir 32 RW 06 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK Menara Besi Air 4M Untuk Tangki Air Kap.2000 Lt 1 Unit Pokir 33 RT 01 RW 08 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 80M 1 Unit Pokir 34 RT 01 RW 08 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK 'Tangki Air Kap.2000 Lt 1 Unit Pokir 35 RT 01 RW 08 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK Menara Besi Air 4M Untuk Tangki Air Kap.2000 Lt 1 Unit Pokir 36 Cibedug Girang RT 01 RW 02 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I 1 Unit Pokir 37 RW 6 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih , Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I 1 Unit Pokir 38 Cigondewah hilir rt 02 rw 09 desa lagadar kec. margaasih, Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung #PK Penataan Taman Tipe A 196,65 M2 Pokir 39 Kp. Palawija Rt 02 Rw 10 Desa Mekarsari Kec. Ciparay, Kab. Bandung #PK Penataan TPU Tipe A 364,96 M2 Pokir 40 1. Kp. Neglasari RT 008 Rw 011 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK 'Saluran Dengan Pasangan Batu Belah 303,39 M Pokir 41 KP. CIKOPO RT 04RW 08 DESA BUMIWANGI KECAMATAN CIPARAY, Kab. Bandung #PK 'Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 42 KP. CIKOPO RT 04 RW 08 DESA BUMIWANGI KECAMATAN CIPARAY, Kab. Bandung #PK Menara Besi Air 3M Untuk Tangki Air Kap.2000 Lt 1 Unit Pokir 43 KP. CIKOPO RT 04 RW 08 DESA BUMIWANGI KECAMATAN CIPARAY, Kab. Bandung #PK 'Tangki Air Kap.2000 Lt 1 Unit Pokir 44 Komp. KBSI RT03 Rw 08 Desa gunung leutik kecamatan ciparay, Kab. Bandung #PK Jamban + Septic Tank Pabrikasi 2 Unit Pokir 45 Kp Pasir Gambir Rw 16 Ds Majalaya Kec Majalaya, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I 1 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 57 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 46 Kp Pasir gambir Rt 02 Rw 16 Ds Majalaya Kec Majalaya, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I 1 Unit Pokir 47 Kp Saparako Rt 01 Rw 04 Ds Majalaya Kec Majalaya, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I 1 Unit Pokir 48 kp awiligar rt 07 rw 010 kelurahan cibeunying kecamatan cimenyan, Kab. Bandung #PK 'Sumur Dangkal 80M 1 Unit Pokir 49 Rt 04 Rw 06 desa Sukamulya,kec rancaekek, Kab. Bandung #PK Penataan Taman Tipe A 165,82 M2 Pokir 50 GSG RW.04 Kel.Rancaekek Kencana Kec.Rancaekek, Kab. Bandung #PK Penataan Taman Tipe A 165,82 M2 Pokir 51 Jl alamanda 1 sampai alamanda 2 RT 01 RW16 kelurahan rancaekek kencana kecamatan rancaekek, Kab. Bandung #PK Penataan Taman Tipe A 165,82 M2 Pokir 52 Jl. Bungur Rt 03 Rw16 Blok 16 kel.Rancaekek Kencana, Kab. Bandung #PK Penataan Taman Tipe A 165,82 M2 Pokir 53 Kp. Cihanjaro RT. 01/09 Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung , Kab. Bandung #PK Penataan TPU Tipe A 364,96 M2 Pokir 54 Jl. Permata alam RT 001 RW 008 Ds. Buahbatu Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung #PK Penataan Taman Tipe A 163,28 M2 Pokir 55 Komp. GBI RT 004 RW 010 Ds. Buahbatu Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung #PK Penataan Taman Tipe A 163,28 M2 Pokir 56 Komp. GBI RT 003 RW 010 Ds. Buahbatu Kec. Bojogsoang, Kab. Bandung #PK Penataan Taman Tipe A 163,28 M2 Pokir 57 Jl. Anggrek I RT 008 RW 029 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi , Kab. Bandung #PK Penataan Taman Tipe A 163,28 M2 Pokir 58 Komp. Manglayang Regency RW 026 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Penataan Taman Tipe A 163,28 M2 Pokir 59 NYALINDUNG RT.3 RW.1 DESA CILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii 1 Unit Pokir 60 PASIRKAWUNG RT.6 RW.6 DESA CIMEKAR KECAMATAN CILEUNYI, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii 1 Unit Pokir 61 Komp. Bumi Harapan Cibiru, RW. 09 Desa Cibiruhilir Kecamatan Cileunyi, Kab. Bandung #PK Saluran Dengan Pasangan Batu Belah Dengan Greffel 1/2 Dia 20 Cm Tanpa Tulangan 271,42 M Pokir 62 Komp. Bumi Harapan Cibiru RW. 16 Desa Cibiruhilir Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK 'Saluran Dengan Pasangan Batu Belah Dengan Greffel 1/2 Dia 20 Cm Tanpa Tulangan 320 M Pokir 63 Komp. Permata Biru RW. 24 Desa Cinunuk Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Saluran Dengan Pasangan Batu Belah Dengan Greffel 1/2 Dia 20 Cm Tanpa Tulangan 320 M Pokir 64 Komp. Bumi Harapan Cibiru, RT. 01-02 RW. 09 Desa Cibiruhilir Kecamatan Cileunyi, Kab. Bandung #PK Penataan Taman Tipe A 196,65 M2 Pokir 65 KP RANCAKENDAL DESA TANGSI MEKAR KECAMATAN PASEH, Kab. Bandung #PK 'Sumur Dangkal 70M 1 Unit Pokir 66 rw 12 desa cangkuang wetan, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I 1 Unit Pokir 67 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii 1 Unit Pokir 68 Kp lamajang Desa Lamajang Kec Pangalengan, Kab. Bandung #PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii 1 Unit Pokir 69 Kp Pangauban Desa Pangauban Kec Pacet, Kab. Bandung #PK Jamban + Septic Tank Pabrikasi 1 Unit Pokir 70 Gedung Posyandu, Kp Budiasih Rt 1 Rw 16 Desa Gunungleutik Kec #PK Jamban + Septic Tank Pabrikasi 3 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 58 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Ciparay, Kab. Bandung 71 RW 03 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari , Kab. Bandung #PK Menara Besi Air 4M Untuk Tangki Air Kap.2000 Lt 1 Unit Pokir 72 Kp. Sindangsari RW. 21 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 73 Kp. Kara RW. 02 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 74 Kp. Ciodeng RT. 02 RW. 08 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 75 Griya Delima RT. 06 RW. 06 Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 76 Kp Babakan Peuteuy RW 12 Desa Babakan peuteuy Kec Cicalengka, Kab. Bandung #PK 'Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 77 RW 01 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 70M 1 Unit Pokir 78 RW 04 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK 'Sumur Dangkal 70M 1 Unit Pokir 79 Cibedug Girang RT 01 RW 02 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 80M 1 Unit Pokir 80 Cicukang RT 01 RW 16 Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 80M 1 Unit Pokir 81 RW 03 Desa Lebakwangi Kec Arjasari, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 80M 1 Unit Pokir 82 KP Kebon Kapas kulon Rt 01 Rw 07 Desa Waluya kec Cicalengka , Kab. Bandung #PK 'Sumur Dangkal 80M 1 Unit Pokir 83 RW 01 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK 'Tangki Air Kap.2000 Lt 1 Unit Pokir 84 RW 04 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung #PK 'Tangki Air Kap.2000 Lt 1 Unit Pokir 85 halaman Mesjid Kp.Katapang RT 03 RW 07 Desa Katapang Kec.Katapang, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 86 halaman Madrasah Ai-Qoyyum RT 02 RW 10 Desa Katapang Kec.Katapang, , Kab. Bandung #PK 'Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 87 Kp Sukaluyu RT 04 RW 12 Desa Cangkuang Wetan Kec.Dayeuhkolot, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 88 kp.babakan rt 06 rw 18 desa mekarrahyu kec.marga asih, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 89 Halaman Majlis Taklim Turaes 4,Kp.Cipongporang RT 02 RW 11 Desa Katapang Kec.Katapang, Kab. Bandung #PK Saluran Dengan Pipa Pvc Khusus Pembuangan Dia 8 246,26368 M Pokir 90 Kp jatimekar rt/rw 02/06 desa bojongmalaka, Kec Baleendah, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 80M 1 Unit Pokir 91 Kp. Pamuncatan RT 004 RW 006 Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 92 Kp. Cikurutug RT 001 RW 012 Desa Cicalengka Wetan, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 93 Kp. Kebon Suuk RT 002 RW 007 Desa Cicalengka Wetan, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 94 Kp. Kaca Kaca RT 003 RW 015 Desa Cicalengka Wetan, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir 95 Kp Kiarapayung 01/08 Desa Cikawao Kec. Pacet, Kab. Bandung #PK 'Sumur Dangkal 60M 1 Unit Pokir PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 59 No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 96 KP BETAH TONGGOH RW.14 DESA NAGRAK, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 70M 1 Unit Pokir 97 Kp. Rancasaar RT001/012 Desa Wangisagara Kecamatan majalaya, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 80M 1 Unit Pokir 98 kp. Simpang RT 001 /001 Desa Wangisagara Kecamatan majalaya, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 80M 1 Unit Pokir 99 Kp. Kebontiwu RW 001/001, Kab. Bandung #PK 'Sumur Dangkal 80M 1 Unit Pokir 100 Kp. Rajadesa RT 003/016 Desa Cipaku kecamatan Paseh, Kab. Bandung #PK Sumur Dangkal 80M 1 Unit Pokir 101 Komp. GBI RT 004 RW 010 Ds. Buahbatu Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung #PK Saluran Dengan Pipa Pvc Khusus Pembuangan Dia 8 * 320 M Pokir 102 Kp. Pinggirsari RT 01 Rw 10 Desa Cihawuk Kec. Kertasari #PK Menara Besi Air 4M Untuk Tangki Air Kap.2000 Lt 1 Unit Pokir 103 Kp. Pinggirsari RT 01 Rw 10 Desa Cihawuk Kec. Kertasari #PK 'Tangki Air Kap.2000 Lt 1 Unit Pokir 104 Kp. Pinggirsari RT 01 Rw 10 Desa Cihawuk Kec. Kertasari #PK 'Sumur Dangkal 80M 1 Unit Pokir 60 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 3.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 Tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 merupakan tahapan transisi dari selesainya periode pembangunan RPJPN 2005 – 2025 serta dimulainya periode pembangunan RPJPN 2025 – 2045. Pembangunan nasional tahun 2025 hingga 20 tahun ke depan perlu menggunakan paradigma baru dimana reformasi harus dilakukan bersamaan dengan transformasi secara menyeluruh berdasarkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur diterjemahkan dalam Visi RPJPN 2025 – 2045 sebagai Visi Indonesia Emas 2045 Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritime; perkembangan megatrend global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam 5 (lima) sasaran misi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan, diantaranya yaitu: pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju zero net emission. Guna mencapai Visi Indonesia Emas 2025 – 2045, maka dicanangkan 8 (delapan) agenda pembangunan, yaitu 1) Transformasi Sosial, 2) Transformasi Ekonomi, 3) Transformasi Tata Kelola, 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, ditopang dengan 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta 61 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 8) Kesinambungan Pembangunan. Upaya pencapaian target pembangunan ini harus dilaksanakan hingga level pemerintahan paling kecil dimana penyusunan rencana kerja lima tahunan maupun tahunan harus sesuai dengan garis besar RPJPN. 3.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 Dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman di Provinsi Jawa Barat, terdapat 2 (dua) pijakan yang menjadi landasan utama, yaitu: arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029. Secara umum, tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman (core business) Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, diantaranya:

1.Mengurangi luasan permukiman kumuh
2.Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni
3.Membantu penyediaan hunian layak bagi buruh, mahasiswa, santri, dan sektor informal
4.Mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang handal
5.Memfasilitasi peningkatan daya beli, cicil, dan sewa MBR terhadap hunian layak
6.Memfasilitasi pengadaan tanah yang tertib dan sesuai dengan tata ruang serta kepastian hukum Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dalam periode 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 No Tujuan Sasaran Indikator Kerja A Meningkatnya pembentukan kawasan perkotaan dan perdesaan yang nyaman, layak, maju, insklusif dan berkelanjutan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjnagkau dan Berkelanjutan 1 Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung 2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Memenuhi Standar Kelayakan Kawasan Strategis dan Tematik Persentase Inftrastruktur terbangun di Kawasan Strategis Provinsi 3 Meningkatnya Kuliatas Perumahan Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah yang memenuhi Sayarat Krtahanan Bangunan 4 Tata Kelola Pertanahan tertib Tingkat tertib tata kelola Pertanahan 5 Berkurangnya Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha) Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha) 62 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 No Tujuan Sasaran Indikator Kerja B Meningkatnya Kualiatas Infrastrukstur Wilayah Indeks Kualitas Infrastruktur 1 Meningkatnya Akses Infrastrukstur dasar Permukiman Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi layak Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman Akses Rumah Tangga Perkotaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rumah Tangga dengan Akses Air Minum layak Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah Sumber: Renstra Disperkim Tahun 2025 - 2029 3.1.3 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Visi Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” dengan lima misi pembangunan sebagai berikut:
1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
2.Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3.Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;
4.Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5.Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum; Dalam hal ini, DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung mendukung capaian misi ke empat yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastuktur yang Terintegrasi”, dengan tujuan “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah berbasis infrastruktur yang terintegrasi, berketahanan, dan berkelanjutan”, indikator kinerja utama “Indeks Pengembangan Wilayah”, dengan sasaran “Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif”, dan indikator sasaran “Indeks Kualitas Infrastruktur”. 63 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian misi berikut ini: Tabel III.2 Cascading Misi Pembangunan Keempat Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025 Untuk dapat mendukung capaian dari cascading kinerja pada misi empat tersebut maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diampu oleh DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah “Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan” sedangkan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan adalah “Indeks tertib administrasi pertanahan”. Pencapaian IKD tersebut didukung oleh program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH Tujuan jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten berfungsi sebagai arah dan pedoman utama untuk mengoordinasikan serta mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tujuan ini bertujuan untuk memberikan fokus dan prioritas yang jelas bagi setiap unit kerja dan memastikan semua sumber daya yang dimiliki Dinas diarahkan secara efektif untuk mencapai hasil yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, tujuan jangka menengah berperan sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, memastikan konsistensi dengan kebijakan nasional dan daerah, serta mendorong terciptanya kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menetapkan tujuan yang terukur dan realistis, dinas dapat 64 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 menjawab tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan peluang strategis yang ada untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Untuk mendorong pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, maka tujuan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 adalah: “Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.” Dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung tahun 2025 – 2029, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas serta profil pelayanan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung antara lain:
1.Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau Sasaran ini bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah (MBR), dapat mengakses perumahan yang layak, aman, dan sesuai standar kualitas dengan harga yang terjangkau. Hal ini mencakup penyediaan hunian bersubsidi, pembiayaan perumahan yang lebih inklusif, serta penyediaan insentif bagi pengembang untuk membangun perumahan bagi masyarakat kelas bawah. Sasaran ini juga melibatkan peningkatan aksesibilitas terhadap informasi terkait program perumahan dan kebijakan pendukung.
2.Mengurangi luas kawasan kumuh Sasaran ini bertujuan untuk merencanakan, menata, dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang tidak layak huni menjadi lingkungan yang sehat dan teratur. Sasaran ini akan fokus pada rehabilitasi kawasan kumuh, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengembangan fasilitas sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat..
3.Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar Sasaran ini berfokus pada penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat di kawasan permukiman. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang nyaman dan layak huni. Penyediaan PSU dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak – anak, lansia, dan penyandang disabilitas. 65 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 Selain itu, pemeliharaan dan modernisasi PSU diarahkan agar lebih efisien, tahan lama, ramah lingkungan, serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.
4.Menciptakan pengelolaan tanah yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan Sasaran ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya, meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, serta mengurangi konflik agraria. Dengan pengelolaan tanah yang lebih optimal, diharapkan pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, dan redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan dapat terlaksana secara adil. Guna memastikan pencapaian tujuan dan sasaran secara terukur dan efektif, maka diperlukan sebuah alat ukur untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sekaligus untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sejalan dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan. Dalam konteks Renstra, alat ukur ini disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK tidak hanya menjadi acuan dalam pelaporan kinerja, tetapi juga sebagai dasar evaluasi untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan. Penyusunan IKU harus memperhatikan pendekatan SMART dimana indikator yang disusun harus memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, dan time – bound. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah: Tabel III.3 Tujuan, Sasaran, dan Target Disperkimtan Tahun 2025 Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Realisasi Target 2024 2025 Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan 52,28 52,4 Indeks tertib administrasi pertanahan 34,16 34,58 Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau Cakupan ketersediaan rumah layak huni 60,67 67,92 Mengurangi luas kawasan kumuh Persentase lingkungan permukiman kumuh 0,14 0,12 Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 21,58 23 Menciptakan Persentase 23,96 33,55 66 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Realisasi Target 2024 2025 pengelolaan tanah Pemda yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan bidang tanah Pemda yang telah terkelola Sumber: Renstra Disperkimtan Tahun 2025 - 2029 3.3 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN Kebijakan operasional yang mendukung perwujudan visi dan misi Disperkimtan dalam Rencana Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2025 direalisasikan melalui perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mempertimbangkan beberapa hal antara lain: pencapaian tujuan dan sasaran Disperkimtan tahun 2024, pencapaian IKU Disperkimtan tahun 2024, prioritas pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, kebijakan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta kebijakan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada tahun anggaran 2025, Disperkimtan memiliki 8 program, 16 kegiatan, dan 44 sub kegiatan yang terbagi pada:

a.Urusan Rutin terdiri dari 1 program, 6 kegiatan, dan 19 sub kegiatan
b.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 4 program, 7 kegiatan, dan 20 sub kegiatan
c.Urusan Pertanahan terdiri dari 3 program, 3 kegiatan, dan 5 sub kegiatan
d.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut : PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 67 Tabel III.4 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025 No Tujuan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome Ultimate Outcome Intermediate Output 1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - NILAI AKIP - NILAI BMD 1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 1.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.1.3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.1.4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 68 No Tujuan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome Ultimate Outcome Intermediate Output 1.1.5 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.1.6 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 1.2.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 1.3.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.3.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.3.3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 69 No Tujuan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome Ultimate Outcome Intermediate Output 1.3.4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.3.5 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1.3.6 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1.3.7 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.3.8 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.4.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.4.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 70 No Tujuan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome Ultimate Outcome Intermediate Output 1.5 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 1.5.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.5.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1.5.3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.6 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.6.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 71 No Tujuan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome Ultimate Outcome Intermediate Output 2.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program 2.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 2.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni 2.2.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 2.2.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 2.3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan 2.3.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 72 No Tujuan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome Ultimate Outcome Intermediate Output Perumahan 2.3.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah Pembangunan/Pengem bangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara 3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 3.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan 3.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERSENTASE SISA LUAS KAWASAN KUMUH PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 73 No Tujuan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome Ultimate Outcome Intermediate Output 4.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 4.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman Penyusunan/Review/L egalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 4.1.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman Pembentukan/Pembina an Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina 4.1.3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 4.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Persentase luas kawasan kumuh 4.2.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaa n Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 4.2.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 74 No Tujuan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome Ultimate Outcome Intermediate Output 4.2.3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 5 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU 5.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU 5.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 5.1.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 5.1.3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman 5.1.4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 75 No Tujuan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome Ultimate Outcome Intermediate Output 5.1.5 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 5.1.6 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 5.1.7 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 5.1.8 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaa n PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan 6 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PERSENTASE PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN 6.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi 6.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.1.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 76 No Tujuan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome Ultimate Outcome Intermediate Output 7 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONO MIAN 7.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform 7.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 8 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN PERSENTASE LUAS TANAH YANG TERKELOLA 8.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 77 No Tujuan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome Ultimate Outcome Intermediate Output 8.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 8.1.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 78 Untuk Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disajikan dalam Tabel III.3 (T-C.33) tentang Rumusan Rencana Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung (tabel terlampir). 79 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 Tabel III.5 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kode Rekening Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 1 0 4 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - NILAI AKIP - NILAI BMD Kab. Bandung A (84,30) 22.290.767.311,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Kab. Bandung 100,00% 295.360.580,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung 2 dokumen 44.141.000,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung 2 dokumen 4.300.000,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kab. Bandung 2 Dokumen 3.010.000,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung 2 Laporan 106.000.000,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung 2 Dokumen 96.000.000,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Bandung 5 Data 41.909.580,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Kab. Bandung 100% 15.864.796.801,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung 79 orang / bulan 15.864.796.801,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Kab. Bandung 100,00% 832.754.240,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 9.998.900,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 235.335.200,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 9.994.900,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 61.371.140,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Kab. Bandung 8 Dokumen 86.200.000,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Kab. Bandung 5 Paket 308.715.100,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung 20 Laporan 18.900.000,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung 50 Laporan 102.239.000,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung 100% 4.840.220.440,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bandung 12 Laporan 84.781.000,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 12 Laporan 4.755.439.440,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kab. Bandung 100% 408.510.250,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Bandung 84 unit 249.512.250,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Bandung 7 Unit 109.000.000,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bandung 1 unit 49.998.000,00 APBD PD 1 0 4 0 1 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung 100% 49.125.000,00 APBD PD 80 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 Kode Rekening Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 1 0 4 0 1 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung 2 Orang/Bulan 49.125.000,00 APBD PD JUMLAH I 22.290.767.311,00 PD 1 0 4 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kab. Bandung APBD PD 1 0 4 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG Kab. Bandung 67,92% 2.335.226.681,00 APBD PD 1 0 4 0 2 2.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program Kab. Bandung 100% 1.679.725.000,00 APBD PD 1 0 4 0 2 2.03 0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Kab. Bandung 3 Unit Rumah 1.679.725.000,00 APBD PD 1 0 4 0 2 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni Kab. Bandung 100% 515.204.681,00 APBD PD 1 0 4 0 2 2.05 0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun Kab. Bandung 3 Laporan 431.753.500,00 APBD PD 1 0 4 0 2 2.05 0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Kab. Bandung 1 dokumen 83.451.181,00 APBD PD 1 0 4 0 2 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan Kab. Bandung 100% 140.297.000,00 APBD PD 1 0 4 0 2 2.06 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kab. Bandung 1 Laporan 63.602.000,00 APBD PD 1 0 4 0 2 2.06 0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara Kab. Bandung 1 Sistem Informasi 76.695.000,00 APBD PD 1 0 4 0 4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI Kab. Bandung 95,53% 52.524.733.940,00 APBD PD 1 0 4 0 4 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan Kab. Bandung 100% 52.524.733.940,00 APBD PD 1 0 4 4 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Kab. Bandung 715 Unit Rumah 52.524.733.940,00 APBD 1. PD : Rp.19.475.230.6 60,00 2.Pokir : Rp.33.049.503.2 80,00 1 0 4 0 3 2.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH Kab. Bandung 0,12% 5.873.708.400,00 APBD PD 1 0 4 0 3 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Bandung 100% 784.349.100,00 APBD PD 1 0 4 0 3 2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi Kab. Bandung 5 Dokumen 550.000.000,00 APBD PD 1 0 4 0 3 2.02 0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina Kab. Bandung 10 Kelompok Masyarakat 84.349.100,00 APBD PD 1 0 4 0 3 2.02 0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kab. Bandung 1 Dokumen 150.000.000,00 APBD PD 1 0 4 0 3 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Persentase luas kawasan kumuh Kab. Bandung 100% 5.089.359.300,00 APBD PD 1 0 4 0 3 2.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Kab. Bandung 200 Laporan 84.701.750,00 APBD PD 1 0 4 0 3 2.03 0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi Kab. Bandung 2 Dokumen 289.750.050,00 APBD PD 1 0 4 0 3 2.03 0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan Kab. Bandung 7 Ha 4.714.907.500,00 APBD PD 81 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 Kode Rekening Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 1 0 4 0 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU Kab. Bandung 23,00% 21.045.494.813,00 APBD PD 1 0 4 0 5 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU Kab. Bandung 100% 21.045.494.813,00 APBD PD 1 0 4 0 5 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Kab. Bandung 2 Dokumen 411.005.000,00 APBD PD 1 0 4 0 5 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Kab. Bandung 95 Lokasi 11.831.548.500,00 APBD 1.PD : Rp.684.961.890, 00
1. 2.Pokir : Rp.11.146.586.6 10,00 1 0 4 0 5 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman Kab. Bandung 4 Laporan 544.485.000,00 APBD PD 1 0 4 0 5 2.01 0006 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Kab. Bandung 4 Dokumen 179.589.500,00 APBD PD 1 0 4 0 5 2.01 0007 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Kab. Bandung 24 Kelompok 8.061.263,00 APBD PD 1 0 4 0 5 2.01 0008 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan Kab. Bandung 24 Lokasi 6.565.401.000,00 APBD PD 1 0 4 0 5 2.01 0009 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kab. Bandung 47 Lokasi 1.299.389.500,00 APBD PD 1 0 4 0 5 2.01 0010 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Kab. Bandung 24 Dokumen 206.015.050,00 APBD PD 2 1 0 0 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 1 0 0 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH Kab. Bandung 42% 1.127.344.200,00 APBD PD 2 1 0 0 4 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi Kab. Bandung 100% 1.127.344.200,00 APBD PD 2 1 0 0 2 2.01 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung 2 Berita Acara 275.022.340,00 APBD PD 2 1 0 0 4 2.01 0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung 5 Dokumen 852.321.860,00 APBD PD 2 1 0 0 5 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN Kab. Bandung 13,89% 89.140.000,00 APBD PD 2 1 0 0 5 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform Kab. Bandung 100% 89.140.000,00 APBD PD 2 1 0 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Kab. Bandung 1 Dokumen 89.140.000,00 APBD PD 2 1 0 1 0 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN Kab. Bandung 21,67% 60.093.253.462,00 APBD PD 2 1 0 1 0 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun Kab. Bandung 100% 60.093.253.462,00 APBD PD 2 1 0 1 0 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Kab. Bandung 1 Laporan 59.959.109.962,00 APBD PD 2 1 0 1 0 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bandung 1 Dokumen 134.143.500,00 APBD PD JUMLAH II 143.088.901.496,00 JUMLAH I + II 165.379.668.807,00 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 82 Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja, penajaman fokus pembangunan, serta keterbatasan fiskal yang mendorong efisiensi belanja. Perubahan dalam pendanaan juga dipengaruhi oleh adanya kebutuhan belanja wajib, seperti penyesuaian gaji dan tunjangan kinerja (Tukin) akibat pengangkatan CPNS dan PPPK baru, serta kebijakan refocussing yang diarahkan untuk mendukung belanja modal strategis. Secara keseluruhan, total belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung mengalami penurunan signifikan. Pada DPA Murni Tahun 2025, alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp220.007.773.130,88. Namun, melalui serangkaian tahapan penyesuaian, termasuk: • Pengurangan melalui Parsial 1 sebesar Rp812.498.847,00, • Penyesuaian pada tahap RANWAL RKPD-P sebesar Rp18.160.484.757,00, • Penambahan untuk belanja pegawai (gaji & tukin) sebesar Rp1.696.379.280,12, • Refocussing besar pada RANHIR RKPD-P sebesar Rp57.000.000.000,00, dan hanya diimbangi oleh penambahan sebesar Rp19.648.500.000,00 untuk belanja modal strategis, maka total anggaran pada DPA Perubahan turun menjadi Rp165.379.668.807,00. Ini berarti terjadi penurunan sebesar Rp54.628.104.323,88 atau setara 24,8% dari pagu awal. Kebijakan refocussing sebesar Rp57 miliar berdampak langsung terhadap pemangkasan program prioritas, seperti Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang semula direncanakan menyasar 2.260 unit, akhirnya hanya dapat direalisasikan untuk 715 unit. Selain itu, alokasi untuk kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga ditiadakan sebagai bagian dari efisiensi belanja, sehingga hanya usulan dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dapat diakomodasi dalam dokumen perubahan. RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 83 Sementara itu, belanja tambahan sebesar Rp19,6 miliar diarahkan untuk mendukung program strategis berupa: • Pengadaan tanah untuk Kantor Kejaksaan Negeri, • Penyusunan dokumen perencanaan dan perencanaan teknis untuk Kejaksaan dan RSUD Kertasari, • Kegiatan appraisal lahan untuk RSUD, serta • Perencanaan penggunaan tanah sebagai bagian dari penguatan aset daerah. Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan pentingnya ketepatan arah kebijakan perencanaan dalam masa transisi RPJMD, dengan tetap menjaga fleksibilitas fiskal dan menjawab kebutuhan strategis daerah secara berkelanjutan. Secara rinci, tabel rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 84 Tabel IV.1 (T-C.41) Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kode Rekening Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - NILAI AKIP - NILAI BMD Kab. Bandung A (83,50) 22.290.767.311,00 APBD PD 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Kab. Bandung 100,00% 295.360.580,00 APBD PD 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung 2 dokumen 44.141.000,00 APBD PD 1 04 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung 2 dokumen 4.300.000,00 APBD PD 1 04 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kab. Bandung 2 Dokumen 3.010.000,00 APBD PD 1 04 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung 2 Laporan 106.000.000,00 APBD PD 1 04 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung 2 Dokumen 96.000.000,00 APBD PD 1 04 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Bandung 5 Data 41.909.580,00 APBD PD 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Kab. Bandung 100% 15.864.796.801,00 APBD PD 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung 79 orang / bulan 15.864.796.801,00 APBD PD RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 85 Kode Rekening Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Kab. Bandung 100,00% 832.754.240,00 APBD PD 1 04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 9.998.900,00 APBD PD 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 235.335.200,00 APBD PD 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 9.994.900,00 APBD PD 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 61.371.140,00 APBD PD 1 04 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Kab. Bandung 8 Dokumen 86.200.000,00 APBD PD 1 04 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Kab. Bandung 5 Paket 308.715.100,00 APBD PD 1 04 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung 20 Laporan 18.900.000,00 APBD PD 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung 50 Laporan 102.239.000,00 APBD PD 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung 100% 4.840.220.440,00 APBD PD 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bandung 12 Laporan 84.781.000,00 APBD PD 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 12 Laporan 4.755.439.440,00 APBD PD 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kab. Bandung 100% 408.510.250,00 APBD PD 1 04 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Bandung 84 unit 249.512.250,00 APBD PD 1 04 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Kab. 7 Unit 109.000.000,00 APBD PD RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 86 Kode Rekening Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Lainnya yang Dipelihara Bandung 1 04 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bandung 1 unit 49.998.000,00 APBD PD 1 04 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung 100% 49.125.000,00 APBD PD 1 04 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung 2 Orang/Bulan 49.125.000,00 APBD PD JUMLAH I 22.290.767.311,00 PD 1 04 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kab. Bandung APBD PD 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG Kab. Bandung 100,00% 2.335.226.681,00 APBD PD 1 04 02 2.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program Kab. Bandung 100% 1.679.725.000,00 APBD PD 1 04 02 2.03 0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Kab. Bandung 3 Unit Rumah 1.679.725.000,00 APBD PD 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni Kab. Bandung 100% 515.204.681,00 APBD PD 1 04 02 2.05 0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun Kab. Bandung 3 Laporan 431.753.500,00 APBD PD 1 04 02 2.05 0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Kab. Bandung 1 dokumen 83.451.181,00 APBD PD 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan Kab. Bandung 100% 140.297.000,00 APBD PD RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 87 Kode Rekening Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 1 04 02 2.06 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kab. Bandung 1 Laporan 63.602.000,00 APBD PD 1 04 02 2.06 0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara Kab. Bandung Sistem Informasi 76.695.000,00 APBD PD 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI Kab. Bandung 100,00 52.524.733.940,00 APBD PD 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan Kab. Bandung 100% 52.524.733.940,00 APBD PD 1 04 4 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Kab. Bandung 715 Unit Rumah 52.524.733.940,00 APBD 1. PD : Rp.19.475.230.660,00 2.Pokir : Rp.33.049.503.280,00 1 04 03 2.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH Kab. Bandung 0,10% 5.873.708.400,00 APBD PD 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Bandung 100% 784.349.100,00 APBD PD 1 04 03 2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi Kab. Bandung 5 Dokumen 550.000.000,00 APBD PD 1 04 03 2.02 0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina Kab. Bandung 10 Kelompok Masyarakat 84.349.100,00 APBD PD 1 04 03 2.02 0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kab. Bandung 1 Dokumen 150.000.000,00 APBD PD 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Persentase luas kawasan kumuh Kab. Bandung 100% 5.089.359.300,00 APBD PD 1 04 03 2.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kab. 200 Laporan 84.701.750,00 APBD PD RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 88 Kode Rekening Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Bandung 1 04 03 2.03 0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi Kab. Bandung 2 Dokumen 289.750.050,00 APBD PD 1 04 03 2.03 0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan Kab. Bandung 7 Ha 4.714.907.500,00 APBD PD 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU Kab. Bandung 23,00% 21.045.494.813,00 APBD PD 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU Kab. Bandung 100% 21.045.494.813,00 APBD PD 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Kab. Bandung 2 Dokumen 411.005.000,00 APBD PD 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Kab. Bandung 95 Lokasi 11.831.548.500,00 APBD 1.PD : Rp.684.961.890,00
2. 2.Pokir : Rp.11.146.586.610,00 1 04 05 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman Kab. Bandung 4 Laporan 544.485.000,00 APBD PD 1 04 05 2.01 0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Kab. Bandung 24 Kelompok 8.061.263,00 APBD PD 1 04 05 2.01 0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan Kab. Bandung 24 Lokasi 6.565.401.000,00 APBD PD 1 04 05 2.01 0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kab. Bandung 47 Lokasi 1.299.389.500,00 APBD PD 1 04 05 2.01 0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Kab. Bandung 24 Dokumen 206.015.050,00 APBD PD RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 89 Kode Rekening Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 1 04 05 2.01 0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Kab. Bandung 4 Dokumen 179.589.500,00 APBD PD 2 10 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH Kab. Bandung 75% 1.127.344.200,00 APBD PD 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi Kab. Bandung 100% 1.127.344.200,00 APBD PD 2 10 02 2.01 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung 2 Berita Acara 275.022.340,00 APBD PD 2 10 04 2.01 0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung 5 Dokumen 852.321.860,00 APBD PD 2 10 05 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN Kab. Bandung 20,00% 89.140.000,00 APBD PD 2 10 05 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform Kab. Bandung 100% 89.140.000,00 APBD PD 2 10 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Kab. Bandung 1 Dokumen 89.140.000,00 APBD PD 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN PERSENTASE LUAS TANAH YANG TERKELOLA Kab. Bandung 20% 60.093.253.462,00 APBD PD RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 90 Kode Rekening Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun Kab. Bandung 100% 60.093.253.462,00 APBD PD 2 10 10 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Kab. Bandung 1 Laporan 59.959.109.962,00 APBD PD 2 10 10 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bandung 1 Dokumen 134.143.500,00 APBD PD JUMLAH II 143.088.901.496,00 JUMLAH I + II 165.379.668.807,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 91 Perubahan ini menjadi penting dalam memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan, program, dan kegiatan tetap selaras dengan dinamika fiskal, perubahan prioritas, serta kebutuhan aktual di lapangan. Tahun 2025 membawa arah pembangunan baru yang berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada sektor hunian layak, penataan kawasan, pemenuhan sarana-prasarana dasar, dan pengelolaan pertanahan. Sejalan dengan Renstra Disperkimtan 2025–2029, tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah: “Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.” Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan empat sasaran strategis yang menjadi pijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, yaitu:
3. 1.Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau,
4. 2.Mengurangi luas kawasan kumuh,
5. 3.Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar,
6. 4.Menciptakan pengelolaan tanah yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyediaan dan penataan infrastruktur dasar baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, Disperkimtan dituntut untuk bekerja secara lebih adaptif, akuntabel, dan kolaboratif. Program prioritas seperti penanganan rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan PSU, serta penataan aset tanah memerlukan penanganan lintas sektor dan dukungan dari berbagai sumber pendanaan, termasuk dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, pendampingan dan kesiapan teknis terhadap program-program tersebut harus menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks kemampuan keuangan daerah yang terbatas. PERUBAHAN RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 92 Perubahan Renja ini juga mencerminkan pentingnya optimalisasi struktur organisasi, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pemenuhan kebutuhan tenaga teknis yang relevan dengan fungsi-fungsi layanan. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan program akan lebih terjamin, dan target pembangunan infrastruktur dasar permukiman dapat lebih cepat tercapai. Pada akhirnya, dokumen Perubahan Renja ini tidak hanya menjadi alat perencanaan teknokratis, tetapi juga merupakan komitmen Disperkimtan dalam menyukseskan arah pembangunan Kabupaten Bandung yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan. Soreang, 20 Juni 2025 Juli 2024 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan TTD TTD WAHYUDIN BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA TTD

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…