DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tugas, fungsi dan tata kerja dinas kesehatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Jabatan Pelaksana pada Dinas Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa bersadarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92);
8.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 74), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (5) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
2. b.pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
3. c.pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
4. d.fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
5. e.penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
6. f.koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
7. g.penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
8. h.pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinkes;
9. i.pengelolaan hubungan masyarakat;
10. j.pengelolaan data dan sistem informasi;
11. k.koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
12. l.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
13. m.pelaksanaan urusan administrasi Dinkes.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
2. b.menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
3. c.menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. d.mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas agar terwujud tertib administrasi;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan tata naskah Dinas dan kearsipan bersadarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
6. f.menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan;
7. g.menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
8. h.memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
9. i.menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
10. j.menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
11. k.menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
12. l.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
13. m.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
14. n.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahan;
15. o.mengkoordinasikan tugas bawahan di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
16. p.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
17. q.melaporkanpelaksanaan tugas kesekretariatan dan laporan hasil koordinasi kegiatan Bidang secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
18. r.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
19. s.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
(5)Sekretaris, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah;
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Sekretaris menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja lingkup Sekretariat.
(7)Sekretaris, membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Perencana;
2. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Subbagian Keuangan; dan
4. d.Pelaksana.
(8)Sekretaris sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada perencana, subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang bersadarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2)Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat bersadarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
2. b.pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
3. c.pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat bersadarkan siklus hidup;
4. d.pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat bersadarkan siklus hidup;
5. e.pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat bersadarkan siklus hidup;
6. f.fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
7. g.pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
8. h.fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil;
9. i.penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
10. j.penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
11. k.perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
12. l.pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
13. m.pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinkes;
14. n.pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat;
15. o.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang kesehatan masyarakat, meliputi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, dan kesehatan usia produktif dan lanjut usia;
16. p.penyelenggaraan rencana kerja bidang kesehatan masyarakat, meliputi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, dan kesehatan usia produktif dan lanjut usia; dan
17. q.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang kesehatan masyarakat.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang kesehatan masyarakat;
2. b.menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang kesehatan masyarakat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan bersadarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat Dinas bersadarkan tata naskah Dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkanpelaksanaan tugas dalam lingkup bidang kesehatan masyarakat secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan:
1. a.program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; dan
2. b.program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja bidang kesehatan masyarakat.
(7)Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan/ mengkoordinasikan:
1. a.Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
2. b.Administrator Kesehatan; dan
3. c.Pelaksana.
(8)Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada penyuluh kesehatan masyarakat, administrator kesehatan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dan huruf b, merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang bersadarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan ayat (5) Pasal 28 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2)Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan dan menetapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan medik.
(3)Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam, menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis penyusunan program kerja pelayanan medik;
2. b.perumusan kebijakan teknis penyusunan kebutuhan anggaran sumber daya pelayanan medik;
3. c.perumusan kebijakan teknis pengumpulan dan pengolahan data pelayanan medik;
4. d.perumusan kebijakan teknis penyusunan dan pengelolaan tatalaksana penyelenggaraan pelayanan medik;
5. e.perumusan kebijakan teknis penyusunan dan pengelolaan tatalaksana pengadaan dan distribusi sumber daya pelayanan medik;
6. f.perumusan kebijakan teknis pengelolaan standar kinerja staf;
7. g.perumusan kebijakan teknis pengelolaan standar sarana dan peralatan pelayanan medik;
8. h.perumusan kebijakan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medik; dan
9. i.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka fasilitasi pelayanan kesehatan.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis RSUD bidang pelayanan medik;
2. b.menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang pelayanan medik;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan medik;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang pelayanan medik untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan bersadarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat Dinas bersadarkan tata naskah Dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pelayanan medik secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan meliputi:
1. a.program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
2. b.program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
3. c.program akreditasi pelayanan kesehatan;
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja bidang pelayanan medik.
(7)Kepala Bidang Pelayanan Medik, membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Dokter; dan
2. b.Pelaksana.
(8)Kepala Bidang Pelayanan Medik sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada dokter dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang bersadarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Ketentuan ayat (5) Pasal 30 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Bidang Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2)Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan dan menetapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pelayanan keperawatan.
(3)Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program kerja pelayanan keperawatan;
2. b.perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana kebutuhan anggaran sumber daya pelayanan keperawatan;
3. c.perumusan kebijakan teknis pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan pelayanan keperawatan;
4. d.perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pengembangan pelayanan keperawatan;
5. e.perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketenagaan pelayanan keperawatan;
6. f.perumusan kebijakan teknis pengawasan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
7. g.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelayanan keperawatan.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis RSUD bidang pelayanan keperawatan;
2. b.menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang pelayanan keperawatan;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan keperawatan;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang pelayanan keperawatan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan bersadarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat Dinas bersadarkan tata naskah Dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkanpelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pelayanan keperawatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat melaksanakan:
1. a.program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
2. b.program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
3. c.program akreditasi pelayanan kesehatan;
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja bidang pelayanan keperawatan.
(7)Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Perawat; dan
2. b.Pelaksana.
(8)Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada perawat dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang bersadarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5.Ketentuan pasal 40 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(9)sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)RSUD Oto Iskandar Di Nata dipimpin oleh seorang Direktur.
(2)Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
(3)Direktur dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penetapan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Direktur mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis RSUD yang meliputi wakil direktur umum dan keuangan meliputi bagian umum dan kepegawaian, bagian keuangan, bagian perencanaan dan kehumasan, wakil direktur pelayanan meliputi bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, wakil direktur penunjang meliputi bidang penunjang medik, bidang penunjang non medik bersadarkan visi dan misi Daerah serta dokumen perencanaan RSUD;
2. b.menyelenggarakan penetapan rencana kerja RSUD yang meliputi wakil direktur umum dan keuangan meliputi bagian umum dan kepegawaian, bagian keuangan, bagian perencanaan dan kehumasan, wakil direktur pelayanan meliputi bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, wakil direktur penunjang meliputi bidang penunjang medik dan bidang penunjang non medik;
3. c.menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Proses bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) RSUD serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
4. d.menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan teknis wakil direktur umum dan keuangan meliputi bagian umum dan kepegawaian, bagian keuangan, bagian perencanaan dan kehumasan, wakil direktur pelayanan meliputi bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, wakil direktur penunjang meliputi bidang penunjang medik, bidang penunjang non medik bersadarkan visi dan misi Daerah serta kebijakan umum RSUD;
5. e.memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis RSUD;
6. f.menyelenggarakan penetapan rencana kebutuhan / pembangunan wakil direktur umum dan keuangan meliputi bagian umum dan kepegawaian, bagian keuangan, bagian perencanaan dan kehumasan, wakil direktur pelayanan meliputi bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, wakil direktur penunjang meliputi bidang penunjang medik dan bidang penunjang non medik;
7. g.menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup RSUD;
8. h.mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;
9. i.memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
10. j.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan bersadarkan program kerja RSUD;
11. k.membina bawahan sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan;
12. l.memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan sebelum ditandatangani;
13. m.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawaiuntuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
14. n.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
15. o.memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugasnya; dan
16. p.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Direktur, melaksanakan program:
1. a.program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. b.program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
3. c.program akreditasi pelayanan kesehatan; dan
4. d.program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), Direktur menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja RSUD;
(7)Direktur, membawahkan:
1. a.wakil direktur umum dan sumber daya, membawahkan:
  1. 1.bagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.bagian keuangan; dan
  3. 3.bagian perencanaan dan kehumasan.
2. b.wakil direktur pelayanan, membawahkan:
  1. 1.bidang pelayan medik; dan
  2. 2.bidang pelayanan keperawatan.
3. c.wakil direktur penunjang, membawahkan:
  1. 1.bidang penunjang medik; dan
  2. 2.bidang penunjang non medik.
4. d.Jabatan Fungsional.
(8)Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur dapat melimpahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada wakil direktur umum dan sumber daya, wakil direktur pelayanan, dan wakil direktur penunjang.
(9)direktur sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada wakil direktur umum dan sumber daya, wakil direktur pelayanan, dan wakil direktur penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 41 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Wakil direktur umum dan sumber daya mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan umum dan sumber daya;
(2)Wakil direktur umum dan sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam, menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis rencana dan program kerja pelayanan umum, dan sumber daya;
2. b.perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran tahunan pelayanan umum, dan sumber daya;
3. c.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelayanan umum, dan sumber daya.
(3)wakil direktur umum dan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melaksanakan:
1. a.program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. b.program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
3. c.program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
4. d.program akreditasi pelayanan kesehatan; dan
5. e.program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
(4)Dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil direktur umum dan sumber daya ditetapkan sebagai PPTK dan menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja lingkup wakil direktur umum dan sumber daya.
(5)wakil direktur umum dan sumber daya, membawahkan:
1. a.bagian umum dan kepegawaian;
2. b.bagian keuangan; dan
3. c.bagian perencanaan dan kehumasan.
(6)wakil direktur umum dan sumber daya melaksanakan penilaian tim kerja yang dilaksanakan kepala bagian umum dan kepegawaian, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian perencanaan dan kehumasan. sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7.Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 42 diubah serta ayat (9) dan ayat (10) Pasal 42 dihapus sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala bagian.
(2)Kepala bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan dan menetapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan umum dan kepegawaian, tata usaha, barang milik daerah RSUD .
(3)Kepala bagian umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam, menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan umum, tata usaha, barang milik daerah RSUD;
2. b.perumusan kebijakan teknis penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan, tata usaha, barang milik daerah RSUD;
3. c.perumusan kebijakan teknis pengelolaan, tata usaha, barang milik daerah RSUD;
4. d.perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pengelolaan tata usaha, barang milik daerah RSUD;
5. e.perumusan kebijakan teknis pengawasan dan evaluasi pengelolaan tata usaha, barang milik daerah RSUD ; dan
6. f.pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka administrasi umum RSUD.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bagian umum dan kepegawaian mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis RSUD lingkup pengelolaan umum dan kepegawaian;
2. b.menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan lingkup pengelolaan umum dan kepegawaian;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan umum dan kepegawaian;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup pengelolaan umum untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan bersadarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat Dinas bersadarkan tata naskah Dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkanpelaksanaan tugas dalam lingkup pengelolaan umum secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Dalam melaksanakan sistem kerja wakil direktur umum dan sumber daya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4), kepala bagian umum dan kepegawaian ditetapkan sebagai ketua tim kerja lingkup umum dan kepegawaian.
(6)Dalam melaksanakan sistem kerja lingkup umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala bagian umum dan kepegawaian dapat membentuk tim kerja sesuai dengan kebutuhan.
(7)Kepala bagian umum dan kepegawaian, membawahkan pelaksana.
(8)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

8.Ketentuan Pasal 43 dihapus.
9.Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 44 diubah serta ayat (9) dan ayat (10) Pasal 44 dihapus sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian.
(2)Kepala bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan dan menetapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi pendapatan, mobilisasi dana, akuntansi.
(3)Kepala bagian keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis penyusunan program kerja pengelolaan dan pelayanan administrasi pendapatan, mobilisasi dana, akuntansi;
2. b.perumusan kebijakan teknis penyusunan program dan anggaran RSUD;
3. c.perumusan kebijakan penyusunan petunjuk teknis / prosedur tetap pengelolaan administrasi pendapatan, mobilisasi dana, akuntansi;
4. d.perumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi pendapatan, mobilisasi dana, akuntansi;
5. e.penetapan rumusan kebijakan teknis koordinasi penyusunan anggaran RSUD;
6. f.perumusan kebijakan teknis pelayanan perbendaharaan dan mobilisasi dana;
7. g.perumusan kebijakan teknis pelayanan akuntansi dan verifikasi keuangan RSUD;
8. h.perumusan kebijakan teknis pemantauan dan pengendalian keuangan RSUD; dan
9. i.pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bagian keuangan mempunyai sub tugas sebaga:
1. a.perumusan kebijakan teknis RSUD lingkup pengelolaan keuangan;
2. b.menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan lingkup pengelolaan keuangan;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan keuangan;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup pengelolaan keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan bersadarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat Dinas bersadarkan tata naskah Dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkanpelaksanaan tugas dalam lingkup pengelolaan keuangan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Dalam melaksanakan sistem kerja wakil direktur umum dan sumber daya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4), kepala bagian keuangan ditetapkan sebagai ketua tim kerja lingkup keuangan.
(6)Dalam melaksanakan sistem kerja lingkup keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala bagian keuangan dapat membentuk tim kerja sesuai dengan kebutuhan.
(7)Kepala bagian keuangan, membawahkan pelaksana.
(8)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

10.Ketentuan Pasal 45 dihapus.
11.Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 46 diubah serta ayat (9) dan ayat (10) Pasal 46 dihapus sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Bagian perencanaan dan kehumasan dipimpin oleh seorang kepala bagian.
(2)Kepala bagian perencanaan dan kehumasan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis perencanaan, dan kehumasan.
(3)Kepala bagian perencanaan dan kehumasan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam, menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan, dan kehumasan;
2. b.perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan, dan kehumasan;
3. c.perumusan kebijakan teknis pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, dan kehumasan;
4. d.perumusan kebijakan teknis pengawasan dan evaluasi perencanaan, dan kehumasan; dan
5. e.pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perencanaan, dan kehumasan.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bagian perencanaan dan kehumasan mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis RSUD lingkup perencanaan dan kehumasan;
2. b.menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan lingkup perencanaan dan kehumasan;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan dan kehumasan;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup pengelolaan program dan pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan bersadarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat Dinas bersadarkan tata naskah Dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawaiuntuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkanpelaksanaan tugas dalam lingkup perencanaan dan kehumasan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Dalam melaksanakan sistem kerja wakil direktur umum dan sumber daya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4), kepala bagian perencanaan dan kehumasan ditetapkan sebagai ketua tim kerja lingkup perencanaan dan kehumasan.
(6)Dalam melaksanakan sistem kerja lingkup perencanaan dan kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala bagian perencanaan dan kehumasan dapat membentuk tim kerja sesuai dengan kebutuhan.
(7)Kepala bagian perencanaan dan kehumasan, membawahkan pelaksana.
(8)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

12.Ketentuan Pasal 47 dihapus.
13.Ketentuan ayat (3) Pasal 48 diubah dan ditambahkan 4 ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Wakil direktur pelayanan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pelayanan meliputi pelayanan medik dan bidang pelayanan keperawatan.
(2)Wakil direktur pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kerja pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
2. b.penyusunan kebijakan teknis penyusunan anggaran tahunan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
3. c.penyusunan kebijakan teknis penyusunan standar pelayanan medik dan pelayanan keperawatan; dan
4. d.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.
(3)wakil direktur pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melaksanakan:
1. a.program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. b.program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
3. c.program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
4. d.program akreditasi pelayanan kesehatan.
(4)Dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil direktur pelayanan ditetapkan sebagai PPTK dan menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja lingkup wakil direktur pelayanan.
(5)Wakil direktur pelayanan, membawahkan:
1. a.bidang pelayanan medik; dan
2. b.bidang pelayanan keperawatan.
(6)wakil direktur pelayanan melaksanakan penilaian tim kerja yang dilaksanakan kepala bidang pelayanan medik, dan kepala bidang pelayanan keperawatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14.Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 49 diubah dan ketentuan ayat (9) dan ayat (10) Pasal 49 dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 44

Pasal 46

Pasal 48

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 44

Pasal 46

Pasal 48

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024