Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;
Memuat teks peraturan…
BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 120 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG, Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9) 17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 21); 18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bandung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD. 9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan. 12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD. 13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan. 14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD. 15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD. 16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. 17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. BAB II PERUBAHAN RENJA PD
Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat : a. Latar belakang dan Dasar Hukum; b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu; c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; e. Penutup; dan f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025. (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk : a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan; b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.
(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD. (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD. BAB III KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD
Kaidah Perubahan Renja PD meliputi; (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD. (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD. (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD. (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan. BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD
Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada : a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD. b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI
(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan. (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD. (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya. (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya
KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 120 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 120 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERATURAN B U P A T I B A N D U N G P e m e r i n t a h K a b u p a t e n B a n d u n g P E R U B A H A N R E N C A N A K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H T A H U N 2 0 2 5 B A D A N K E U A N G A N D A N A S E T D A E R A HB A D A N K E U A N G A N D A N A S E T D A E R A H 1 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG Nomor : Lampiran : 2 (Dua) XXXXXXXXXXXX TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) menyatakan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah ; b. bahwa untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan implementasi dari Rencana Srategis Badan Keuangan dan Aset Daerah dibutuhkan suatu Tim ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Raya Soreang Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat E-mail: bkad@bandungkab.go.id Website: https://bkad.bandungkab.go.id/ 2 Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9); 17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 21); 18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 4 Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); 19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan susunan Perangkat Daerah; 20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, sebagaimana Lampiran I Keputusan ini ; KEDUA : Tugas pokok Tim sebagaimana pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ; KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Soreang Pada tanggal : 2025 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG ERWAN KUSUMA HERMAWAN 5 LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BKAD TAHUN 2025 Pengarah : Kepala Badan Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Ketua : Ratna Wulansari, SE.,MM (Perencana Ahli Muda Sekretaris : Hj. Sri Mulyani Hanipah A.Md (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sekretariat) Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran 2. Kasubid Penyusunan Anggaran I 3. Kasubid Penyusunan Anggaran II 4. Pipin Aripin, SE (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Anggaran) 5. Kepala Bidang Perbendaharaan 6. Kasubid Administrasi Perbendaharaan 7. Kasubid Kas Daerah 8. Erna Suciati Agustiani, S.Sos (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perbendaharaan) 9. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 10. Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I 11. Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II 12. Evy Rachmawaty, SE.,MM (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi) 13. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 14. Kasubid Penilaian dan Penghapusan 15. Kasubid Inventarisasi dan Pelaporan 16. Kristin Martiana, SH (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Pengelolaan BMD) 17. Kasubag Umum dan Kepegawaian 6 Kesekretariatan : 1. Agus Ricky Permana S.Sos (JFU pada Perencana) 2. Suhita Hera Margana S.Sos., M.Si (JFU pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG ERWAN KUSUMA HERMAWAN 7 LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 TUGAS POKOK TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BKAD I. PENGARAH Memberikan arahan kepada tim dalam melaksanakan penyusunan Perubahan Renja II. PENANGGUNG JAWAB Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Penyusunan Perubahan Renja. III. KETUA 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Perubahan Renja. 2. Mengendalikan seluruh kegiatan penyusunan Perubahan Renja. 3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BKAD. IV. SEKRETARIS 1. Membantu ketua mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Perubahan Renja. 2. Membantu ketua mengendalikan seluruh kegiatan penyusunan Perubahan Renja. 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Renja kepada ketua. V. ANGGOTA 1. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam penyusunan Perubahan Renja. 2. Memberikan arahan teknis dalam penanganan dan pengendalian dalam penyusunan Perubahan Renja. 3. Mengkaji data-data yang terkumpul sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja. VI. KESEKRETARIATAN 1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan pelaksanaan tugas. 8 2. Memberikan pelayanan teknis administrasi. 3. Menyelenggarakan rapat-rapat pelaksanaan kebijakan berdasarkan petunjuk Sekretaris. 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG ERWAN KUSUMA HERMAWAN i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung ini dapat disusun dengan baik. Renja Perubahan ini disusun sebagai tindak lanjut atas dinamika pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, serta menyesuaikan dengan perubahan arah kebijakan, kondisi aktual, dan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun anggaran berjalan, yang mencerminkan kebutuhan penyesuaian terhadap target kinerja, pembiayaan, dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan dokumen ini telah melalui proses identifikasi kebutuhan, evaluasi kinerja, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, agar dokumen ini selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta tetap mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Harapan kami, dokumen Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan kinerja perangkat daerah yang lebih optimal dan responsif terhadap perkembangan situasi. Semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Soreang, 2025 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG ERWAN KUSUMA HERMAWAN, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19720801 199703 1 004 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang................................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................. 2 1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 4 1.4 Sistimatika Penulisan ...................................................................... 5 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH .................................... 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ............................................... 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................. 12 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ................... 14 2.4 Penelaahan Usulan Program......................................................... 31 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ............................... 32 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................................ 32 3.2 Tujuan dan Sasaran BKAD ................................................................... 34 3.3 Program dan Kegiatan BKAD ............................................................... 35 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............. 47 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan ..................................................... 47 BAB V PENUTUP ................................................................................................ 57 iii DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025 ........................ 7 Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah .................. 13 Tabel 2. 3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ........................................................ 15 Tabel 2. 4 T-C 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung............................................................................................................... 17 Tabel 2. 5 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung .................................................................................. 31 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran BKAD ..................................................................................... 37 Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan BKAD Tahun 2025 ............................................................ 38 Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan .............................................................................. 48 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja BKAD Tahun 2025 merupakan Dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntable di bidang keuangan daerah. Namun demikian, Renja BKAD Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BKAD Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumya serta perumusan, permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dalam penyusunan Renja BKAD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator, kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis dan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah sebagai upaya penyelarasan dan sinergitas pencapaian sasaran serta target yang tertuang dalam Renstra BKAD dan RPJMD tahun yang berkenaan. Renja BKAD Tahun 2025 merupakan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun, bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan daerah yang merupakan penerjemahan Perencanaan Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan serta Renja 2 menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKAD tahun 2025. 1.2 Landasan Hukum Peraturan-peraturan yang menjadi rujukan penyusunan Renja BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950); 2. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 3 Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negerti Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010 Nomor 8); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026; 4 19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Kabupaten Bandung; 20. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah; 21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; 22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung; 23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Dokumen Renja BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra 2021-2026 dengan tujuan : 1. Meningkatkan konsistensi, transparansi, dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 3. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran. 4. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BKAD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025. 5. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025. 5 1.4 Sistimatika Penulisan Pokok bahasan Renja BKAD Kabupaten Bandung tahun 2025 menjabarkan rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disusun secara sinergi dan berkesinambungan dengan alokasi pendanaan indikatif kegiatan. Renja juga memuat kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam bentuk program yang berisi rangkaian kegiatan dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Renja BKAD Kabupaten Bandung disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BAB ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, Serta Program dan Kegiatan BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB ini menguraikan tentang rencanan program, kegiatan, sub kegiatan, anggaran dan indikator kinerja. BAB V : PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun kemungkinan kemungkinan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 6 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 berpedoman pada hasil pencapaian kinerja Badan sampai dengan tahun sebelumnya, serta Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026. Berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah (PD) sampai dengan tahun 2024 Badan Keuangan Aset Daerah memiliki tingkat capaian sebagai berikut : 7 Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp 1 MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BKAD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP dan presentase pelayanan kesekretariatan 84 120.997.870.048Rp 82,50 42.752.575.646,00Rp 83 30.411.613.942,00Rp 0,00 5.730.356.700,00Rp - 5.730.356.700,00Rp - 48.482.932.346,00Rp 0,00% 40% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 1.302.750.000Rp 100,00 428.295.864,00Rp 100% 260.550.000,00Rp 0,00 15.377.800,00 57% 15.377.800,00Rp 51% 443.673.664,00 0,51 34% Sekretariat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 dokumen 250.000.000Rp 6 dok 102.078.350,00Rp 3 dok 50.000.000,00Rp 3,00 Dok 3.072.400,00 3,00 Dok 3.072.400,00Rp 9,00 105.150.750,00 60,00% 42% Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 dokumen 62.500.000Rp 2 dok 25.703.500,00Rp 1 dok 12.500.000,00Rp 0,00 Dok 2.140.800,00 - Dok 2.140.800,00Rp 2,00 27.844.300,00 40,00% 45% Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 dokumen 62.500.000Rp 2 dok 7.568.200,00Rp 1 dok 12.500.000,00Rp 1,00 Dok - 1,00 Dok -Rp 3,00 7.568.200,00 60,00% 12% Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 dokumen 62.500.000Rp 2 dok 7.852.700,00Rp 1 dok 12.500.000,00Rp 0,00 Dok 2.253.600,00 - Dok 2.253.600,00Rp 2,00 10.106.300,00 40,00% 16% Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 dokumen 62.500.000Rp 2 dok 28.605.914,00Rp 1 dok 12.500.000,00Rp 2,00 Dok - 2,00 Dok -Rp 4,00 28.605.914,00 80,00% 46% Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 Lap 427.750.000Rp 8 Lap 79.157.500,00Rp 4 dok 85.550.000,00Rp 1,00 Lap 5.568.600,00 1,00 Lap 5.568.600,00Rp 9,00 84.726.100,00 45,00% 20% Sekretariat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 Lap 371.000.000Rp 6 Lap 177.329.700,00Rp 3 dok 73.000.000,00Rp 1,00 Lap 2.342.400,00 1,00 Lap 2.342.400,00Rp 7,00 179.672.100,00 46,67% 48% Sekretariat Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 2.000.000Rp 0 0 1 dok 1.000.000,00Rp - -Rp 0 - 0,00% 0% Sekretariat Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 2.000.000Rp 0 0 1 data 1.000.000,00Rp - -Rp 0 - 0,00% 0% Sekretariat Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 81.249.138.696Rp 0 28.804.750.165,00Rp 100% 22.151.786.942,00Rp 0,00 4.441.079.984,00 90,91% 4.441.079.984,00Rp 58,79% 33.245.830.149,00 0,59% 41% Sekretariat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 356 Orang/Bulan 80.295.138.696Rp 144 Orang/ bulan 28.537.352.757,00Rp 72 Orang/ bulan 21.981.986.942,00Rp 68,00 Orang/bulan 4.427.115.184,00 68,00 Orang/bulan 4.427.115.184,00Rp 212 32.964.467.941,00 59,55% 41% Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 400.000.000Rp 2 Laporan 90.745.508,00Rp 1 Lap 69.200.000,00Rp 1,00 Lap 1.796.400,00 1,00 Lap 1.796.400,00Rp 3 92.541.908,00 60,00% 23% Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20 Laporan 554.000.000Rp 8 Laporan 176.651.900,00Rp 4 Lap 100.600.000,00Rp 1,00 Lap 12.168.400,00 1,00 Lap 12.168.400,00Rp 9 188.820.300,00 45,00% 34% Sekretariat NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra BKAD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 Triwulan I Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 Triw. I unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I 10 = 6 + 9 11 = 10/5 *100% 12 K K K K 7 8 95 6 K 1 2 3 4 8 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 24.000.000Rp 0 0 -Rp 12.000.000,00Rp 0,00 0,00% -Rp 0 - 0 0% Sekretariat Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 24.000.000Rp 0 0 -Rp 2 dok 12.000.000,00Rp 0,00 - -Rp 0 - 0 0% Sekretariat Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 3.070.965.000Rp 200 0 326.371.100,00Rp 100% 1.086.593.000,00Rp 0,00 31.147.000 16,67% 31.147.000,00Rp 42,11% 357.518.100,00 0,0042105 12% Sekretariat Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 600.000.000Rp 0 0 1 Paket 300.000.000,00Rp - -Rp 0 - 0,00% 0% Sekretariat Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 dokumen 178.965.000Rp 2 dok 46.229.100,00Rp 1 dok 40.593.000,00Rp 1,00 Dok 2.100.000,00 1,00 Dok 2.100.000,00Rp 3 48.329.100,00 60,00% 27% Sekretariat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 orang 1.092.000.000Rp 20 orang 280.142.000,00Rp 10 orang 146.000.000,00Rp 1,00 Orang 29.047.000,00 1,00 Orang 29.047.000,00Rp 21 309.189.000,00 42,00% 28% Sekretariat Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 420 Orang 800.000.000Rp 0 0 210 orang 400.000.000,00Rp - -Rp 0 - 0,00% 0% Sekretariat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 210 Orang 400.000.000Rp 0 0 105 orang 200.000.000,00Rp - -Rp 0 - 0,00% 0% Sekretariat Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 13.330.929.072Rp 100 0 5.706.114.424,00Rp 100% 2.704.926.000,00Rp 0,00 773.570.818,00 28,57% 773.570.818,00Rp 62,30% 6.479.685.242,00 0,62% 49% Sekretariat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 225.674.625Rp 2 Paket 97.992.320,00Rp 1 Paket 75.000.000,00Rp 1,00 Paket - 1,00 Paket -Rp 3 97.992.320,00 60,00% 43% Sekretariat Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 44 Paket 8.844.829.608Rp 30 Paket 3.910.300.138,00Rp 15 Paket 1.492.000.000,00Rp 5,00 Paket 697.302.580,00 5,00 Paket 697.302.580,00Rp 35 4.607.602.718,00 79,55% 52% Sekretariat Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 200.000.000Rp 0 0 1 Paket 100.000.000,00Rp 3,00 3,00 -Rp 3 - 150,00% 0% Sekretariat Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 266.494.803Rp 2 Paket 108.790.000,00Rp 1 Paket 54.254.000,00Rp 1,00 Paket 27.528.000,00 1,00 Paket 27.528.000,00Rp 3 136.318.000,00 60,00% 51% Sekretariat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 489.700.036Rp 6 Paket 234.259.993,00Rp 2 Paket 97.611.000,00Rp 0,00 Paket - - Paket -Rp 6 234.259.993,00 54,55% 48% Sekretariat Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 dokumen 75.000.000Rp 6 Dok 69.170.000,00Rp 3 Dok 15.000.000,00Rp Dok 700.000,00 - Dok 700.000,00Rp 6 69.870.000,00 40,00% 93% Sekretariat Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 53 Laporan 725.425.000Rp 30 Laporan 175.602.900,00Rp 12 Lap 101.500.000,00Rp 3,00 Lap 14.864.600,00 3,00 Lap 14.864.600,00Rp 33 190.467.500,00 62,26% 26% Sekretariat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44 Laporan 1.603.805.000Rp 24 Laporan 1.109.999.073,00Rp 12 Lap 319.561.000,00Rp Lap 33.175.638,00 - Lap 33.175.638,00Rp 24 1.143.174.711,00 54,55% 71% Sekretariat Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 500.000.000Rp 0 0 206.325.000,00Rp 1 Dok 250.000.000,00Rp 0,00 - -Rp 0 206.325.000,00 0,00% 41% Sekretariat Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 400.000.000Rp 0 0 206.325.000,00Rp 1 Dok 200.000.000,00Rp 1,00 1,00 -Rp 1 206.325.000,00 50,00% 52% Sekretariat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 509.745.000,00Rp 0 0 9.000.000,00Rp - -Rp 0 - 0,00% 0% Sekretariat Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 509.745.000Rp 0 0 1 Unit 9.000.000,00Rp - -Rp 0 - 0,00% 0% Sekretariat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 12.606.227.280Rp 100 0 4.736.231.877,00Rp 100% 2.789.260.000,00Rp 0,00 445.434.198,00 17,99% 445.434.198,00Rp 66,67% 5.181.666.075,00 0,67% 41% Sekretariat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74 Laporan 817.816.900Rp 44 Laporan 449.333.150,00Rp 22 Lap 89.260.000,00Rp 0,00 Lap 2.877.200,00 - Lap 2.877.200,00Rp 44 452.210.350,00 59,46% 55% Sekretariat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra BKAD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 10 = 6 + 9 11 = 10/5 *100% 12 K K K K 7 8 95 6 K 1 2 3 4 9 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 152 Laporan 1.997.984.700Rp 96 Laporan 585.808.275,00Rp 12 Lap 600.000.000,00Rp 3,00 Lap 52.984.058,00 3,00 Lap 52.984.058,00Rp 99 638.792.333,00 65,13% 32% Sekretariat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 296 Laporan 9.790.425.680Rp 192 Laporan 3.701.090.452,00Rp 98 Lap 2.100.000.000,00Rp 13,00 Lap 389.572.940,00 13,00 Lap 389.572.940,00Rp 205 4.090.663.392,00 69,26% 42% Sekretariat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 98% 9.437.860.000Rp 0 2.544.487.216,00Rp 98% 1.397.498.000,00Rp 0,00 23.746.900,00 99,79% 23.746.900,00Rp 26,46% 2.568.234.116,00 27,00% 27% Sekretariat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 139 unit 754.000.000Rp 50 unit 172.644.578,00Rp 29 Unit 77.000.000,00Rp 0,00 Unit 11.686.900,00 - Unit 11.686.900,00Rp 50 184.331.478,00 35,97% 24% Sekretariat Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 260 Unit 542.068.000Rp 52 0 283.854.975,00Rp 52 Unit 77.000.000,00Rp 0,00 Unit 12.060.000,00 - Unit 12.060.000,00Rp 52 295.914.975,00 20,00% 55% Sekretariat Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 unit 8.141.792.000Rp 6 Unit 2.087.987.663,00Rp 3 Unit 1.243.498.000,00Rp 1,00 Unit - 1,00 Unit -Rp 7 2.087.987.663,00 53,85% 26% Sekretariat 2 OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Presentase Pengelolaan Keuangan daerah 100% 4.351.910.866.261Rp 2 0 1.594.076.273.469,00Rp 100% 946.468.162.056,00Rp 0,00 122.723.490.623,00 34% 122.723.490.623,00Rp 2,338918204 1.716.799.764.092,00 233,89% 39% Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan Yg Terangarkan 100% 11.647.432.643Rp 2 0 4.717.610.721,00Rp 100% 2.064.675.000,00Rp 0,00 149.573.900,00 26,02% 149.573.900,00Rp 196,77% 4.867.184.621,00 196,77% 42% Bidang Anggaran Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 10 dokumen 758.683.900Rp 4 dok 211.733.575,00Rp 2 dok 135.985.000,00Rp 0,00 - - -Rp 4 211.733.575,00 40,00% 28% Bidang Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 10 dokumen 566.939.060Rp 4 dok 177.780.600,00Rp 2 dok 97.815.000,00Rp 0,00 - - -Rp 4 177.780.600,00 40,00% 31% Bidang Anggaran Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 65 Dok 1.489.397.490Rp 130 Dok 555.534.200,00Rp 65 dok 214.500.000,00Rp 0,00 30.362.500,00 - 30.362.500,00Rp 130 585.896.700,00 200,00% 39% Bidang Anggaran Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 65 Dok 852.295.000Rp 130 Dok 470.549.080,00Rp 65 dok 80.750.000,00Rp 68,00 Dok - 68,00 Dok -Rp 198 470.549.080,00 304,62% 55% Bidang Anggaran Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 65 Dok 359.750.000Rp 130 Dok 1.500.000,00Rp 65 dok 114.500.000,00Rp 0,00 Dok - Dok -Rp 130 1.500.000,00 200,00% 0% Bidang Anggaran Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 65 Dok 246.127.100Rp 130 Dok 6.064.000,00Rp 65 dok 52.093.000,00Rp 0,00 Dok 1.402.000,00 - Dok 1.402.000,00Rp 130 7.466.000,00 200,00% 3% Bidang Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 10 dokumen 2.272.268.433Rp 4 dok 1.404.567.019,00Rp 2 dok 437.200.000,00Rp 0,00 1.060.000,00 - 1.060.000,00Rp 4 1.405.627.019,00 40,00% 62% Bidang Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 10 dokumen 2.159.996.490Rp 4 dok 921.030.850,00Rp 2 dok 371.406.000,00Rp 2,00 Dok 98.763.500,00 2,00 Dok 98.763.500,00Rp 6 1.019.794.350,00 60,00% 47% Bidang Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 10 dokumen 2.941.975.170Rp 4 dok 968.851.397,00Rp 1 dok 560.426.000,00Rp 0,00 Dok 17.985.900,00 - Dok 17.985.900,00Rp 4 986.837.297,00 40,00% 34% Bidang Anggaran Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah 100% 2.670.325.000Rp 2 0 1.121.451.454,00Rp 100% 466.065.000,00Rp 0,00 292.519.660,00 142,22% 292.519.660,00Rp 70% 1.413.971.114,00 70,09% 53% Bidang Perbendaharaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 7 dokumen 382.730.000Rp 2 dok 312.637.836,00Rp 2 dok 66.546.000,00Rp 9,00 Dok 6.100.000,00 9,00 Dok 6.100.000,00Rp 11 318.737.836,00 157,14% 83% Bidang Perbendaharaan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 9 dokumen 376.260.000Rp 2 dok 135.565.100,00Rp 3 dok 65.252.000,00Rp 3,00 Dok 4.096.500,00 3,00 Dok 4.096.500,00Rp 5 139.661.600,00 55,56% 37% Bidang Perbendaharaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 686 Orang 1.911.335.000Rp 296 Orang 673.248.518,00Rp 130 Orang 334.267.000,00Rp 180,00 Orang 282.323.160,00 180,00 Orang 282.323.160,00Rp 476 955.571.678,00 69,39% 50% Bidang Perbendaharaan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra BKAD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 10 = 6 + 9 11 = 10/5 *100% 12 K K K K 7 8 95 6 K 1 2 3 4 10 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP 100% 3.603.977.300Rp 2 0 1.175.549.327,00Rp 100% - 703.584.000,00Rp 0,00 25.264.800,00 1,21% 25.264.800,00Rp 41% 1.200.814.127,00 40,51% 33% Bidang AKLAP Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 5 dokumen 434.595.000Rp 2 dok 140.128.600,00Rp 1 dok 78.810.000,00Rp 1,00 Dok 25.264.800,00 1,00 Dok 25.264.800,00Rp 3 165.393.400,00 60,00% 38% Bidang AKLAP Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 10 Laporan 874.576.600Rp 4 Laporan 239.641.380,00Rp 2 Laporan 184.566.000,00Rp 0,00 Lap - - Lap -Rp 4 239.641.380,00 40,00% 27% Bidang AKLAP Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 11 dokumen 761.582.100Rp 5 Dok 200.403.797,00Rp 2 Dok 129.688.000,00Rp 0,00 Dok - - Dok -Rp 5 200.403.797,00 45,45% 26% Bidang AKLAP Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 13 dokumen 568.482.700Rp 6 Dok 199.395.650,00Rp 2 Dok 113.215.000,00Rp 2,00 Dok - 2,00 Dok -Rp 8 199.395.650,00 61,54% 35% Bidang AKLAP Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 830 Orang 964.740.900Rp 332 Orang 395.979.900,00Rp 240 Orang 197.305.000,00Rp 0,00 Orang - - Orang -Rp 332 395.979.900,00 40,00% 41% Bidang AKLAP Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Bantuan Keuangan dan BTT 100% 4.333.459.721.318Rp 2 0 1.586.751.740.167,00Rp 100% - 943.180.800.056,00Rp 0,00 122.256.132.263,00 0% 122.256.132.263,00Rp 40% 1.709.007.872.430,00 40,00% 39% Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 5 dokumen 370.000.000Rp 2 dok -Rp 1 dok -Rp 0,00 Dok - - -Rp 2 - 40,00% 0% Sekretariat Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 20 Laporan 830.000.000Rp 8 laporan 249.417.000,00Rp 4 laporan 80.000.000,00Rp 0,00 Lap - - Lap -Rp 8 249.417.000,00 40,00% 30% Bidang Anggaran Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 5 laporan 1.351.367.192.200Rp 2 laporan 724.752.675.144,00Rp 1 laporan 751.787.786.112,00Rp 0,00 Lap 114.203.481.377,00 - Lap 114.203.481.377,00Rp 2 838.956.156.521,00 40,00% 62% Sekretariat Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5 Laporan 347.142.600.868Rp 2 laporan 69.915.254.829,00Rp 1 laporan 60.000.000.000,00Rp 0,00 Lap 5.740.656.486,00 - Lap 5.740.656.486,00Rp 2 75.655.911.315,00 40,00% 22% Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 5 Laporan 2.633.749.928.250Rp 2 laporan 791.834.393.194,00Rp 1 laporan 131.313.013.944,00Rp 0,00 Lap 2.311.994.400,00 - Lap 2.311.994.400,00Rp 2 794.146.387.594,00 40,00% 30% Sekretariat Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD 830 Orang 529.410.000Rp 332 Orang 309.921.800,00Rp 100 Orang 53.038.000,00Rp 0,00 Orang - 0% Orang -Rp 40% 309.921.800,00 40,00% 59% Bidang AKLAP Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 830 Orang 529.410.000Rp 332 Orang 309.921.800,00Rp 100 Orang 53.038.000,00Rp 0,00 Orang - - Orang -Rp 332 309.921.800,00 40,00% 59% Bidang AKLAP 3 OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik 95% 8.521.489.177Rp 99 0 4.183.890.801,00Rp 95,00 - 1.487.944.000,00Rp 0,00 260.290.265,00 95% 260.290.265,00Rp 99% 4.444.181.066,00 104,21% 52% Bidang BMD Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 5 dokumen 1.463.000.000Rp 2 dok 738.470.640,00Rp 1 dok 281.620.000,00Rp 0,00 Dok 40.731.000,00 - Dok 40.731.000,00Rp 2 779.201.640,00 40,00% 53% Bidang BMD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 10 dokumen 599.200.000Rp 4 dok 253.560.200,00Rp 2 dok 130.820.000,00Rp 0,00 Dok 4.080.000,00 - Dok 4.080.000,00Rp 4 257.640.200,00 40,00% 43% Bidang BMD Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 152.000.000Rp 0 0 -Rp 1 dok 1.000.000,00Rp 0,00 Dok 5.465.000,00 - Dok 5.465.000,00Rp 0 5.465.000,00 0,00% 4% Bidang BMD Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra BKAD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 10 = 6 + 9 11 = 10/5 *100% 12 K K K K 7 8 95 6 K 1 2 3 4 11 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 3 Laporan 102.000.000Rp 0 0 -Rp 1 laporan 1.000.000,00Rp 0,00 Lap - - Lap -Rp 0 - 0,00% 0% Bidang BMD Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 5 dokumen 1.272.260.000Rp 2 laporan 460.270.100,00Rp 1 laporan 253.252.000,00Rp 0,00 Lap 40.311.465,00 - Lap 40.311.465,00Rp 2 500.581.565,00 40,00% 39% Bidang BMD Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 dokumen 1.526.260.000Rp 2 dok 794.013.530,00Rp 1 dok 305.252.000,00Rp 0,00 Dok 15.000.000,00 - Dok 15.000.000,00Rp 2 809.013.530,00 40,00% 53% Bidang BMD Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 10 Laporan 3.406.769.177Rp 4 laporan 1.937.576.331,00Rp 2 laporan 515.000.000,00Rp 0,00 Lap 154.702.800,00 - Lap 154.702.800,00Rp 4 2.092.279.131,00 40,00% 61% Bidang BMD NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra BKAD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 1 2 3 4 5 6 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K K K K 7 8 K 10 = 6 + 9 11 = 10/5 *100% 12 9 12 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dengan memperhatikan tugas dan pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, keberhasilan capaian kinerja suatu program, kegiatan, sub kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang berdampak pada capaian kinerja pelayanan. Berdasarkan Tabel 2. 2 dapat disimpulkan jika tahun pertama rata-rata capaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja BKAD dapat dicapai dengan baik, dan untuk tahun kedua capaian tujuan, sasaran dari setiap indikator kinerja dapat dicapai sesuai target dan dapat di kategorikan baik. Pada indikator nilai akuntabilitas kinerja pada tahun pertama periode RPJMD dapat di capai sesuai dengan target dengan realiasi sebesar 80.15 atau melebihi target sebesar 0.15. sedangkan di tahun kedua indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target. Realisasi tahun 2024 sebesar 82,50 memiliki selisih 0,05 dengan target yang ditentukan. Indikator kedua yaitu Persentase Aset Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik, pada tahun 2022 capaian ini tidak dapat dicapai sesuai dengan target. Pada tahun ini capaian yang dapat diraih yaitu sebesar 85% dan memiliki selisih 8% dengan target yang ditentukan, namun terjadi peningkatan kinerja pada tahun 2024 dimana capaian ini dapat terealisasi sebesar 99,79% dan melebihi target yang ditentukan sebesar 6,79%. Capaian kinerja dari indikator ini mengalami peningkatan yang cukup baik. Indikator sasaran ketiga yaitu Persentase Program dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan pada tahun pertama yaitu 2022 capaian sasaran ini dapat dicapai dengan baik, bahkan melebihi target sebesar 2% diatas target. Hal ini dikarenakan adanya penambahan 3 program pada RAPBD. Pada tahun 2024 pelaksanaan RPJMD indikator ini meraih capaian sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan jika kinerja dalam pencapaian indikator Persentase Program dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan dapat diraih dengan baik. 13 Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra BKAD Realisasi Capaian Proyeksi Analisis 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2024 2025 2026 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD - - 80 81 82 83 84 80,15 80,45 82,50 82 83 84 2. Persentase Aset yang terkelola dengan baik - - 93% 93% 93% 93% 93% 85% 99% 99,79% 98% 98% 93% 3. Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang Teranggarkan - - 100% 100% 100% 100% 100% 102% 100% 100% 100% 100% 100% 4. Tingkat Likuiditas keuangan Pemerintah Daerah - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5. Peresentase PD yang telah menyusun Laporan keuangan sesuai SAP - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6. Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik - - 95% 95% 95% 95% 95% 95% 99% 95% 95% 95% 95% 14 Indikator sasaran keempat mengenai tingkat likuiditas pengelolaan keuangan, dapat terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari Tingkat Likuiditas Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun pertama sampai tahun keempat periode RPJMD dapat diraih sesuai dengan target dan dicapai dengan maksimal dengan tingkat capaian 100%. Indikator sasaran untuk Persentase PD yang telah Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP dalam dua tahun terakhir dicapai dengan maksimal. Pencapaian ini ditandai dengan seluruh Perangkat Daerah sudah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut capaian pada indikator ini tercapai dengan baik yaitu 100% dari tahun pertama sampai tahun keempat periode RPJMD. Indikator keenam yang mengampu program pengelolaan barang milik daerah memiliki indikator sasaran yaitu Persentase PD yang telah mengelola BMD dengan baik. Capaian indikator ini pada tahun 2022 yaitu sebesar 95% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 99%, terjadi penigkatan sebesar 4%. Kemudian realisasi pada tahun 2024 kembali mencapai 95%. Capaian realisasi ini juga menunjukan tren yang baik dalam urusan pengelolaan barang milik daerah yang menunjukan semakin tertibnya Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sebagaimana telah dikemukakan di Renstra bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menghadapi beberapa isu strategis yang harus diantisipasi dan dikelola. Isu- isu strategis tersebut dapat menjadi hambatan maupun peluang bagi BKAD dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan dan berpengaruh secara langsung terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BKAD. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang tidak boleh diabaikan. 15 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat di identifikasikan dari permasalahan-permasalahan yang dapat diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 2. 3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Jumlah sumber daya aparatur belum sesuai dengan kebutuhan Masih terdapat beberapa kekosongan jabatan Rekrutmen pegawai belum sepenuhnya sesuai usulan kebutuhan 2 Masih adanya kendala dalam pengoperasian aplikasi yang menunjang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; Tidak terakomodirnya kebutuhan tahapan yang berlaku sesuai aturan Belum lengkapnya fitur-fitur pada aplikasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 3 Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Masih terjadinya kesalahan dalam penganggaran, penatausahaan dan peLaporan keuangan dan barang milik daerah Minimnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 4 Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kurangnya sosialisasi peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah perubahan regulasi yang cepat dan dinamis 16 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra BKAD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan. Penyusunan RENJA merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD Perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD Perubahan. Rencana Kerja BKAD merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) BKAD. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan harus selaras dengan Rancangan RKPD Perubahan. Pada tabel 2.4 T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung terdapat beberapa perbedaan pagu total anggaran antara Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir RKPD pada tahun anggaran 2025. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat kondisi yang berubah sesuai pagu belanja yang belum di anggarkan pada Rancangan Awal RKPD serta melakukan beberapa penyesuaian pada dokumen Renja Akhir. 17 Tabel 2. 4 T-C 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 943.691.008.717,17 1.042.087.603.176,68 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 83 Poin 45.117.617.679,17 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 83 Poin 50.491.376.864,77 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Dokume Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 231.056.800,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Dokume Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 231.056.800,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 15.647.500,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 15.647.500,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 9.077.600,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 9.077.600,00 18 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 9.413.600,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 9.413.600,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 9.791.600,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 9.791.600,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.700.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.700.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 111.389.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 111.389.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 30.800.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 30.800.000,00 19 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 13.237.500,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 13.237.500,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 21.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 21.000.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 33.791.638.278,17 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 39.165.397.463,77 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 72 Orang/bul an 33.733.936.178,17 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 72 Orang/bul an 39.107.695.363,77 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 26.692.900,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 26.692.900,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 4 Laporan 31.009.200,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 4 Laporan 31.009.200,00 20 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 4.180.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 4.180.000,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 4.180.000,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 4.180.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100% 749.711.749,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100% 749.711.749,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 446.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 446.000.000,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 7.744.700,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 7.744.700,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Bandung Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 88.461.449,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Bandung Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 88.461.449,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 210 Orang 7.505.600,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 41 Orang 7.505.600,00 21 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 105 Orang 200.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 105 Orang 200.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 3.977.133.676,00 Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 3.977.133.676,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 79.094.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 79.094.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 23 Paket 2.003.446.918,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 23 Paket 2.003.446.918,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 250.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 250.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 334.009.800,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 334.009.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.075.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.075.900,00 22 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 80.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 80.600.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 102.510.524,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 102.510.524,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 74.887.034,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 74.887.034,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 502.509.500,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 502.509.500,00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 500.000.000,00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 500.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100% 36.538.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 persen 36.538.000,00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 36.538.000,00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 36.538.000,00 23 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 4.099.015.876,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 4.099.015.876,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 89.260.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 89.260.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 631.621.940,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 631.621.940,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 3.378.133.936,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.378.133.936,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 98 persen 2.228.343.300,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 98 persen 2.228.343.300,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 32 Unit 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 29 Unit 200.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 127 Unit 290.450.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 127 Unit 290.450.000,00 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1.737.893.300,00 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1.737.893.300,00 24 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 45.117.617.679,17 50.491.376.864,77 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 896.452.862.688,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 989.475.697.961,91 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan 100 % 1.291.818.650,00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan 100 % 1.291.818.650,00 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Bandung Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 97.814.000,00 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Bandung Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 97.814.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 82.047.500,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 82.047.500,00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 65 Dokumen 167.177.650,00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 68 Dokumen 167.177.650,00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi 65 Dokumen 115.375.500,00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi 68 Dokumen 115.375.500,00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Kab. Bandung Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 65 Dokumen Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Kab. Bandung Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 68 Dokumen 0,00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi 65 Dokumen Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi 68 Dokumen 0,00 25 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab. Bandung Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 213.480.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab. Bandung Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 213.480.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Bandung Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 240.903.300,00 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Bandung Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 240.903.300,00 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Kab. Bandung Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 375.020.700,00 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Kab. Bandung Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 375.020.700,00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tingkat Likuiditas Keuangan Daerah 100 % 543.297.900,00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tingkat Likuiditas Keuangan Daerah 100 % 543.297.900,00 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 23.273.000,00 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 8 Dokumen 23.273.000,00 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 3 Dokumen 35.409.500,00 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 12 Dokumen 35.409.500,00 26 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 130 Orang 484.615.400,00 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 130 Orang 484.615.400,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase PD yang telah Mengelola Keuangan sesuai SAP 100 % 781.666.060,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase PD yang telah Mengelola Keuangan sesuai SAP 100 % 781.666.060,00 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban 1 Dokumen 59.677.500,00 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban 1 Dokumen 59.677.500,00 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 128.994.650,00 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 128.994.650,00 27 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 81.744.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 81.744.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 Dokumen 111.142.300,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 Dokumen 111.142.300,00 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 166 Orang 400.107.610,00 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 435 Orang 400.107.610,00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Bantuan Keuangan dan BTT 100 % 893.655.165.128,00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Bantuan Keuangan dan BTT 100 % 986.678.000.401,91 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 28 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Analisis Investasi Pemerintah Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 4 Laporan 375.000.000,00 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 4 Laporan 375.000.000,00 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 730.166.168.157,00 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 12 Laporan 809.479.545.089,70 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 25.112.643.914,00 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 37.490.479.187,91 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 138.001.353.057,00 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 139.332.976.124,30 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD 100 orang 180.914.950,00 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD 190 orang 180.914.950,00 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 166 Orang 180.914.950,00 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 190 Orang 180.914.950,00 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang telah Mengelola BMD dengan baik 95 % 2.120.528.350,00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang telah Mengelola BMD dengan baik 95 % 2.120.528.350,00 29 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik 95 % 2.120.528.350,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik 95 % 2.120.528.350,00 Penyusunan Standar Harga Kab. Bandung Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 246.575.300,00 Penyusunan Standar Harga Kab. Bandung Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 246.575.300,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kab. Bandung Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 115.215.000,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kab. Bandung Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 115.215.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab. Bandung Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 378.450.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab. Bandung Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 378.450.000,00 Pengamanan Barang Milik Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 131.050.000,00 Pengamanan Barang Milik Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 131.050.000,00 Penilaian Barang Milik Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 232.138.325,00 Penilaian Barang Milik Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 232.138.325,00 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 368.220.475,00 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 368.220.475,00 30 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2 Laporan 648.879.250,00 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2 Laporan 648.879.250,00 31 2.4 Penelaahan Usulan Program Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung telah ditelaah bahwa Program dan Kegiatan terakomodir secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumusan kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2025 hasil Review Rancangan Akhir RKPD pada tabel dibawah ini. Dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja akuntabilitas kinerja dan keuangan, good governance, clean government dan pelayanan publik, serta kegiatan penunjang pengawasan lainnya. Inspektorat Daerah akan menyempurnakan usulan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat dan kondisi peraturan perundang-undangan jika mengalami perubahan dengan mengurangi ataupun menambah kegiatan yang sudah ada. Tahun ini, Inspektorat daerah tidak menambah kegiatan. Tabel 2. 5 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung NO Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Catatan 1 2 3 4 5 6 - - - - - - 32 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Ketentuan Pasal 159 dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penelaahan terhadap Dokumen perencanaan pembangunan Nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah. Mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Penelaahan isu strategis nasional juga perlu diperhatikan dalam menyusun isu strategis daerah. Pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2030 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Visi “Indonesia Emas 2045” serta 8 misi yang dikenal dengan Asta Cita yaitu : 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat 33 pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi arah kebijakan ini adalah: - Bonus demografi yang berlangsung hingga 2035; - Transformasi digital yang makin mendalam di berbagai sektor; - Tantangan global seperti perubahan iklim, geopolitik, dan krisis pangan-energi; - Pemulihan pascapandemi serta penguatan ketahanan nasional. Beberapa fokus utama dalam kebijakan nasional 2025–2030 meliputi: a. Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, dengan fokus pada pendidikan vokasi, literasi digital, dan kualitas kesehatan. b. Transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui hilirisasi industri, ekonomi hijau, dan pemberdayaan UMKM. c. Penguatan ketahanan nasional, termasuk ketahanan pangan, energi, dan pertahanan siber. d. Pemerataan pembangunan, dengan memperkuat peran daerah, mempercepat konektivitas infrastruktur, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Aspek Dampak terhadap perencanaan Daerah Sinkronisasi dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD daerah wajib diselaraskan dengan RPJMN dan RKP melalui musrenbang nasional dan regional. Pemerintah pusat mengeluarkan pedoman teknis penyusunan dokumen daerah. Prioritas pembangunan daerah Daerah diarahkan menyesuaikan program prioritas lokal dengan 7 Prioritas Nasional (PN) atau Tujuan Pembangunan Nasional, seperti SDM unggul, ketahanan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. 34 Pendanaan Arah transfer ke daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan ditentukan berdasarkan capaian indikator nasional dan prioritas pusat. Daerah dengan kinerja sinergi yang tinggi cenderung memperoleh alokasi lebih besar. Pemanfaatan sistem digital nasional Sistem informasi perencanaan dan pelaporan (seperti KRISNA, SIPD, SAKIP) wajib digunakan daerah, memperkuat keterhubungan antara pusat-daerah. Pemetaan wilayah prioritas Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan strategis nasional (KSPN/KPPN) mendapat perhatian khusus dari kebijakan pusat. Daerah perlu menyesuaikan RPJMD agar selaras dengan strategi pusat. 3.2 Tujuan dan Sasaran BKAD Berdasarkan penelaahan terhadap Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2030, terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan Visi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijkan lima tahun mendatang. Visi Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan periode kedua Bapak DR. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip. M.Si. adalah ”TERWUJUDNYA KABUPATEN BANDUNG LEBIH BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS, SEJAHTERA (BEDAS) MAJU, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS”. Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan 5 (lima) misi yang telah ditetapkan, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia berakhlak dan berkarakter dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak; 35 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan; 3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel; 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan; 5. Menjaga stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum; 6. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi-misi yang ada pada Kabupaten Bandung. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, dalam hal ini berperan dalam pencapaian Misi Ke-3 (Empat) yaitu : “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”. Setelah Penjabaran Visi dan Misi yang ada pada Kabupaten Bandung, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tujuan yaitu : “MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DAN TERCAPAINYA OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH”. Untuk Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan BKAD; 2. Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah; 3. Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berikut secara detail tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Tabel 3.1. 3.3 Program dan Kegiatan BKAD Rencana Program dan Kegiatan merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang menjabarkan secara operasional arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang direncanakan mencerminkan prioritas pembangunan daerah 36 dan telah disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta mempedomani Rencana Strategis BKAD Tahun 2025-2030. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Melalui perencanaan program dan kegiatan yang terarah dan terintegrasi, diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara berkelanjutan. Tahun 2025 BKAD mengampu 3 Program dan 14 dan 65 Sub Kegiatan Kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2. 37 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran BKAD No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD 83 84 84,5 85 85,5 86 Persentase aset yang terkelola dengan Baik 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Meningkatnya Tata kelola anggaran Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD 33% 32% 30% 30% 30% 30% Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik 34% 34% 40% 40% 40% 40% Meningkatnya Tata kelola Perbendaharaan Persentase realisasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar 94% 95% 95% 95% 95% 95% Persentase penuruan SILPA 0,76% 1,27% 1,28% 1,30% 1,32% 1,32% Meningkatnya Tata Kelola akutansi dan pelaporan Persentase laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan SAP 100% 100% 100% 100% 100% 100% Menungkatnya Tata Kelola Aset Daerah Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap 6% 6% 6% 6% 6% 38 Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan BKAD Tahun 2025 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.02 Keuangan 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP dan presentase pelayanan kesekretariatan 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKP Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 39 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 40 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 41 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Presentase Pengelolaan Keuangan daerah 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan Yg Terangarkan 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 43 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Bantuan Keuangan dan BTT 5.02.02.2.04.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 45 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 46 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 47 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung pencapaian sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Bupati maupun penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung . Rencana Kerja berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada BKAD tahun anggaran 2025 Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 48 Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Unit Penanggung jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.042.087.603.176,68 5.02 Keuangan 1.042.087.603.176,68 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP dan presentase pelayanan kesekretariatan 83 Poin 50.491.376.864,77 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 231.056.800,00 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat 3 Dokumen 15.647.500,00 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sekretariat 1 Dokumen 9.077.600,00 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sekretariat 1 Dokumen 9.413.600,00 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Sekretariat 1 Dokumen 9.791.600,00 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Sekretariat 1 Dokumen 10.700.000,00 49 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Unit Penanggung jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sekretariat 4 Laporan 111.389.000,00 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat 3 Laporan 30.800.000,00 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Sekretariat 1 Dokumen 13.237.500,00 5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Sekretariat 1 Data 21.000.000,00 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 39.165.397.463,77 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat 72 Orang/ Bulan 39.107.695.363,77 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sekretariat 1 Laporan 26.692.900,00 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sekretariat 4 Laporan 31.009.200,00 50 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Unit Penanggung jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100% 4.180.000,00 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Sekretariat 2 Dokumen 4.180.000,00 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100% 749.711.749,00 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sekretariat 1 Paket 446.000.000,00 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sekretariat 1 Dokumen 7.744.700,00 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat 50 Orang 88.461.449,00 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Sekretariat 41 Orang 7.505.600,00 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat 105 Orang 200.000.000,00 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 3.977.133.676,00 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Sekretariat 1 Paket 79.094.000,00 51 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Unit Penanggung jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Sekretariat 23 Paket 2.003.446.918,00 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Sekretariat 1 Paket 250.000.000,00 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Sekretariat 1 Paket 334.009.800,00 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Sekretariat 1 Paket 50.075.900,00 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sekretariat 3 Dokumen 80.600.000,00 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sekretariat 12 Laporan 102.510.524,00 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sekretariat 12 Laporan 74.887.034,00 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sekretariat 1 Dokumen 502.509.500,00 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sekretariat 1 Dokumen 500.000.000,00 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 36.538.000,00 52 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Unit Penanggung jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Sekretariat 1 Unit 36.538.000,00 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 4.099.015.876,00 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat 12 Laporan 89.260.000,00 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sekretariat 12 Laporan 631.621.940,00 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sekretariat 12 Laporan 3.378.133.936,00 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 98% 2.228.343.300,00 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sekretariat 29 Unit 200.000.000,00 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Sekretariat 127 Unit 290.450.000,00 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sekretariat 3 Unit 1.737.893.300,00 JUMLAH 1 50.491.376.864,77 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Presentase Pengelolaan Keuangan daerah 100% 989.475.697.961,91 53 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Unit Penanggung jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan Yg Terangarkan 100% 1.291.818.650,00 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Bid. Anggaran 2 Dokumen 97.814.000,00 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Bid. Anggaran 2 Dokumen 82.047.500,00 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Bid. Anggaran 68 Dokumen 167.177.650,00 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Bid. Anggaran 68 Dokumen 115.375.500,00 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Bid. Anggaran 68 Dokumen 0,00 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Bid. Anggaran 68 Dokumen 0,00 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Bid. Anggaran 2 Dokumen 213.480.000,00 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Bid. Anggaran 2 Dokumen 240.903.300,00 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Bid. Anggaran 2 Dokumen 375.020.700,00 54 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Unit Penanggung jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah 100% 543.297.900,00 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Bid. Perbendaharaan 8 Dokumen 23.273.000,00 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Bid. Perbendaharaan 12 Dokumen 35.409.500,00 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Bid. Perbendaharaan 130 Orang 484.615.400,00 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP 100% 781.666.060,00 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Bid. AKLAP 1 Dokumen 59.677.500,00 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Bid. AKLAP 2 Laporan 128.994.650,00 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Bid. AKLAP 2 Dokumen 81.744.000,00 55 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Unit Penanggung jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Bid. AKLAP 3 Dokumen 111.142.300,00 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Bid. AKLAP 435 Orang 400.107.610,00 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Bantuan Keuangan dan BTT 100% 986.678.000.401,91 5.02.02.2.04.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Sekretariat 1 Dokumen 0,00 5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah Bid. Anggaran 4 Laporan 375.000.000,00 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Sekretariat 12 Laporan 809.479.545.089,70 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Sekretariat 1 Laporan 37.490.479.187,91 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Sekretariat 1 Laporan 139.332.976.124,30 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD 190 Orang 180.914.950,00 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Bid. AKLAP 190 Orang 180.914.950,00 56 Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Unit Penanggung jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik 95,00% 2.120.528.350,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik 95,00% 2.120.528.350,00 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun Bid. BMD 1 Dokumen 246.575.300,00 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Bid. BMD 2 Dokumen 115.215.000,00 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Bid. BMD 1 Dokumen 378.450.000,00 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Bid. BMD 1 Laporan 131.050.000,00 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Bid. BMD 1 Laporan 232.138.325,00 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Bid. BMD 1 Dokumen 368.220.475,00 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Bid. BMD 2 Laporan 648.879.250,00 JUMLAH 2 991.596.226.311,91 JUMLAH 1+ JUMLAH 2 1.042.087.603.176,68 57 BAB V PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Bandan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung merupakan bentuk rencana yang akan dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan dari serangkaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKAD Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi, baik dari sisi kebijakan nasional, kebijakan daerah, maupun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan. Perubahan Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel demi mewujudkan pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung. Akhirnya, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar dalam perencanaan serta penganggaran yang lebih baik. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ttd ERWAN KUSUMA HERMAWAN BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA ttd Ada Tidak Ada 1 2 3 4 5 6 1 Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja ✓ 2 Pengolahan Data dan Informasi ✓ 3 Analis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten ✓ 4 Mengkaji hasil evaluasi renja perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra perangkat daerah ✓ 5 Penentuan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah ✓ 6 Penelaahan rancangan awal RKPD ✓ 7 Perumusan tujuan, susuran, indikator, dan target kinerja ✓ 8 Penelaahan usulan masyarakat ✓ Tidak melaksanakan musrenbang 9 Perumusan kegiatan prioritas ✓ 10 Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten ✓ 10a Menyelaras program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegaitan hasil Musrenbang kecamatan ✓ Tidak melaksanakan musrenbang 10b Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuian dengan tugas dan fungsi perangkat daerah ✓ FORM E.70 PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian No Dokumen Jenis Kegiatan Faktor Tidak Kesesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada Tidak Ada Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian No Dokumen Jenis Kegiatan Faktor Tidak Kesesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak 10c Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuia dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan ✓ 10d Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah ✓ 11 Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu ✓ 12 Program dan kegiatan antara perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah ✓ 13 Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju ✓ 14 Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan ✓ Soreang, 2025 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG ERWAN KUSUMA HERMAWAN, S.Sos., M.Si NIP. 19720801 199703 1 004 Pembina Utama Muda
Membuka PDF…