DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 122 Tahun 2025

Nomor: 122
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 7);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 2.4 Review terhadap RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 5 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V PENUTUP 6 HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 terdapat pelaksanaan 3 (Tiga) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 55 (Lima Puluh Lima) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 50.014.486.578,- (Lima Puluh Milyar Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), Anggaran yang direncanakan sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 41.415.463.468,- (Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), atau sebesar 82,81%.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan pegawai di lingkup BKPSDM berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan baik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun kepada masyarakat diharapkan agar indikator meningkatnya kepuasan masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menurunnya kasus pengaduan terhadap pelayanan pemerintah dapat dicapai, diwujudkan melalui peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, maupun program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA PENDANAAN 4.1. Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari pogram dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana semua itu akan sia-sia.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya. salinan sesuai dengan aslinya
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 122 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 122 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 KATA PENGANTAR Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bandung adalah kumpulan individu yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung. Mereka memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tugas dan Tanggung Jawab ASN Kabupaten Bandung antara lain:

1.Pelaksanaan Kebijakan Publik: ASN berperan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung.
2.Pelayanan Publik: ASN memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat.
3.Pembangunan Daerah: ASN berkontribusi dalam pembangunan daerah, baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi, maupun sosial budaya.
4.Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: ASN bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Berkenaan tugas dan fungsi tersebut selain dari apek penyelenggaraan pelayanan publik tentunya tidak terlepas dari aspek perencanaan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam penyusunan perencanan mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan renja, dan tahap penetapan renja. Penyusunan Renja merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam rangka mewujudkan good governance, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan publik, BKPSDM Kabupaten Bandung Tahun 2025 bermaksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 dengan dukungan sumber pembiayaan/anggaran terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan urusan kepegawaian dan urusan pendidikan dan pelatihan. Rencana Kerja Perubahan ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BKPSDM Kabupaten Bandung Tahun 2025. Semoga melalui Rencana Kerja Perubahan ini, diharapkan BKPSDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diselenggarakan secara optimal serta dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, masyarakat maupun swasta yang membutuhkannya. Soreang, 2 Juni 2025 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung TATANG KUSNAWAN, SE., M.Ip. NIP. 19721115 199803 1 005 iii DAFTAR ISI DAFTAR ISI............................................................................................... iii DAFTAR TABEL ........................................................................................ iv BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................1 1.1. Latar Belakang ..............................................................................1 1.2. Landasan Hukum ..........................................................................2 1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................3 1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................4 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU .....................................6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 ....6 2.1.1 Capaian Keberhasilan Program ......................................................6 2.1.2 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra .......................................................................................13 2.1.3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan, Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut: .......................................................................................14 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung ..................21 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung....................................................................24 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD ...................................25 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...............35 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ...........................36 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......................................36 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 ...........36 BAB IV RENCANA PENDANAAN ...............................................................50 4.1. Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM ........................................50 BAB V PENUTUP ......................................................................................60 iv DAFTAR TABEL Tabel 1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2024 ........ 7 Tabel 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM (TC.29.) ............................................ 15 Tabel 3 Analisa Capaian Kinerja BKPSDM Sampai Tahun 2024 (T- C.30.) .............................................................................................. 23 Tabel 4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD (T-C.31) .................. 26 Tabel 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPSDM 2025 - 2029 ......... 37 Tabel 6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM ................... 38 Tabel 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (T-C.33) .............................................................. 42 Tabel 8 Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM Tahun 2025 ....................................................................................................... 52 Tabel 9 Pengendalian Dan Evaluasi Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Form E.70) .................................................... 62 1 Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang diserta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang beedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Bandung harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2 Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-P SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran (DPA SKPD). 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025, adalah:
1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
6.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
7.Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 7);
8.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 Tanggal 22 Desember 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 Tanggal 28 Mei 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025;
10.Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.107- Bappelitbangda/2023 Tanggal 20 Januari 2023 tentang Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
11.Surat Edaran Bupati 000.8./048/959C/BAPPERIDA tanggal 25 Maret 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung pada tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 4 ▪ Menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025; ▪ Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara teadu, terarah dan terukur; ▪ Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2025. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan sebagai berikut: 2.1.1 Capaian Keberhasilan Program Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun 2024 secara umum berhasil dengan rata-rata persentase capaian program 105.67%. Di bawah ini tabel capaian keberhasilan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung. 7 Tabel 1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2024 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi % Kinerja % Keuangan K RP K RP UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Kategori Nilai Akip Perangkat Daerah 79 Poin Rp26.911.721.418,00 84,65 Poin Rp22.522.335.513,00 107,15% 83,69% - Presentase Aset Dalam Kondisi Baik 93 Persen 97,18 Persen 104,49% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 100 Persen Rp20.908.700,00 100,00% Persen Rp20.834.200,00 100,00% 99,64% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen Rp4.908.700,00 4 Dokumen Rp4.908.700,00 100,00% 100,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen Rp2.000.000,00 2 Dokumen Rp1.995.700,00 100,00% 99,79% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen Rp2.000.000,00 2 Dokumen Rp1.994.000,00 100,00% 99,70% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen Rp3.000.000,00 2 Dokumen Rp2.981.800,00 100,00% 99,39% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen Rp3.000.000,00 2 Dokumen Rp2.982.000,00 100,00% 99,40% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan Rp2.000.000,00 1 Laporan Rp1.995.200,00 100,00% 99,76% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan Rp4.000.000,00 7 Laporan Rp3.976.800,00 100,00% 99,42% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100 Persen Rp24.957.556.264,00 97,44% Persen Rp20.984.382.568,00 97,44% 84,08% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/bulan Rp27.435.109.464,00 60 Orang/bulan Rp20.961.944.768,00 92,31% 76,41% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Rp9.136.000,00 1 Laporan Rp9.129.200,00 100,00% 99,93% 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi % Kinerja % Keuangan K RP K RP Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8 Laporan Rp13.310.800,00 8 Laporan Rp13.308.600,00 100,00% 99,98% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis 0 Persen Rp0,00 0,00% Persen Rp0,00 0,00% 0,00% Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 Orang Rp0,00 0 Orang Rp0,00 0,00% 0,00% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang Rp0,00 0 Orang Rp0,00 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen Rp475.858.554,00 113,76% Persen Rp424.668.736,00 113,76% 89,24% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket Rp15.000.000,00 1 Paket Rp14.705.100,00 100,00% 98,03% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket Rp73.200.000,00 2 Paket Rp72.083.200,00 100,00% 98,47% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Rp43.000.000,00 1 Paket Rp42.505.900,00 100,00% 98,85% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Rp103.658.554,00 1 Paket Rp96.731.912,00 100,00% 93,32% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen Rp11.000.000,00 3 Dokumen Rp10.120.000,00 100,00% 92,00% Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Rp15.000.000,00 12 Laporan Rp14.980.000,00 100,00% 99,87% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 164 Laporan Rp215.000.000,00 322 Laporan Rp173.542.624,00 196,34% 80,72% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah 100 Persen Rp43.078.300,00 120,00% Persen Rp38.841.000,00 120,00% 90,16% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit Rp43.078.300,00 6 Unit Rp38.841.000,00 120,00% 90,16% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah 100 Persen Rp966.350.600,00 100,26% Persen Rp821.937.354,00 100,26% 85,06% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9000 Laporan Rp12.000.000,00 9070 Laporan Rp9.750.000,00 100,78% 81,25% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan Rp100.000.000,00 12 Laporan Rp38.978.074,00 100,00% 38,98% 9 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi % Kinerja % Keuangan K RP K RP Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan Rp0,00 0 Laporan Rp0,00 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan Rp854.350.600,00 12 Laporan Rp773.209.280,00 100,00% 90,50% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase aset dalam kondisi baik 93% Persen Rp447.969.000,00 97,18% Persen Rp231.671.655,00 104,49% 51,72% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit Rp0,00 0 Unit Rp0,00 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit Rp202.969.000,00 21 Unit Rp187.428.655,00 100,00% 92,34% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit Rp40.000.000,00 27 Unit Rp39.293.000,00 100,00% 98,23% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Rp200.000.000,00 0 Unit Rp0,00 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Rp5.000.000,00 1 Unit Rp4.950.000,00 100,00% 99,00% Penataan Organisasi Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian 0 Persen Rp0,00 0,00% Persen Rp0,00 0,00% 0,00% Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 Dokumen Rp0,00 0 Dokumen Rp0,00 0,00% 0,00% JUMLAH 1 Rp26.911.721.418,00 Rp22.522.335.513,00 107,15% 83,69% PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rata-rata persentase manajemen layanan ASN 87 Persen Rp11.554.148.660,00 127,26% Persen Rp7.499.019.895,00 127,26% 64,90% Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 Persen Rp9.039.886.946,00 100,01% Persen Rp5.282.179.203,00 100,01% 58,43% Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1 Dokumen Rp28.211.454,00 1 Dokumen Rp27.445.500,00 100,00% 97,28% Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen Rp48.750.000,00 1 Dokumen Rp38.060.500,00 100,00% 78,07% Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen Rp8.318.034.000,00 2 Dokumen Rp4.682.245.320,00 100,00% 56,29% 10 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi % Kinerja % Keuangan K RP K RP Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan Rp15.000.000,00 1 Laporan Rp9.088.500,00 100,00% 60,59% Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1200 Dokumen Rp94.840.000,00 1073 Dokumen Rp71.800.000,00 89,42% 75,71% Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 1 Dokumen Rp60.000.000,00 1 Dokumen Rp44.865.900,00 100,00% 74,78% Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 2 Lembaga Rp200.000.000,00 2 Lembaga Rp153.830.200,00 100,00% 76,92% Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen Rp239.051.492,00 1 Dokumen Rp223.161.283,00 100,00% 93,35% Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 5000 Dokumen Rp18.000.000,00 5533 Dokumen Rp18.000.000,00 110,66% 100,00% Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan Rp18.000.000,00 1 Laporan Rp13.682.000,00 100,00% 76,01% Mutasi dan Promosi ASN Persentase ASN yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi 90 Persen Rp942.500.000,00 198,13% Persen Rp794.057.120,00 198,13% 84,25% Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 40 Dokumen Rp152.500.000,00 128 Dokumen Rp128.482.000,00 320,00% 84,25% Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1750 Dokumen Rp210.000.000,00 2177 Dokumen Rp198.437.120,00 124,40% 94,49% Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen Rp580.000.000,00 3 Dokumen Rp467.138.000,00 150,00% 80,54% Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN 100 Persen Rp1.134.641.000,00 113,40% Persen Rp1.041.885.072,00 113,40% 91,83% Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 251 Dokumen Rp493.241.000,00 173 Dokumen Rp465.624.222,00 68,92% 94,40% Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 300 Orang Rp470.970.000,00 344 Orang Rp429.158.000,00 114,67% 91,12% Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 0 Dokumen Rp0,00 0 Dokumen Rp0,00 0,00% 0,00% Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 40 Orang Rp100.000.000,00 40 Orang Rp80.152.000,00 100,00% 80,15% Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 40 Orang Rp70.430.000,00 68 Orang Rp66.950.850,00 170,00% 95,06% Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase ASN Yang Berkinerja Baik 95 Persen Rp437.120.714,00 97,50% Persen Rp380.898.500,00 97,50% 87,14% Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen Rp61.730.000,00 1 Dokumen Rp45.773.000,00 100,00% 74,15% Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dokumen Rp178.500.000,00 2 Dokumen Rp154.084.700,00 100,00% 86,32% 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi % Kinerja % Keuangan K RP K RP Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 Laporan Rp0,00 0 Laporan Rp0,00 0,00% 0,00% Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 0 Orang Rp0,00 0 Orang Rp0,00 0,00% 0,00% Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 326 Orang Rp8.776.000,00 326 Orang Rp8.140.000,00 100,00% 92,75% Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 40 Orang Rp40.000.000,00 13 Orang Rp37.378.000,00 32,50% 93,45% Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20 Laporan Rp101.149.500,00 20 Laporan Rp90.106.400,00 100,00% 89,08% Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 40 Dokumen Rp31.965.214,00 60 Dokumen Rp31.949.600,00 150,00% 99,95% Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 1 Laporan Rp15.000.000,00 1 Laporan Rp13.466.800,00 100,00% 89,78% JUMLAH 2 Rp11.554.148.660,00 Rp7.499.019.895,00 127,26% 64,90% PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Peningkatan Kompetensi ASN 79% Persen Rp11.548.616.500,00 82,59% Persen Rp11.394.108.060,00 82,59% 98,66% Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi Teknis 3% Persen Rp950.460.000,00 2,87% Persen Rp904.666.500,00 95,54% 95,18% Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen Rp135.000.000,00 1 Dokumen Rp113.738.500,00 100,00% 84,25% Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 1870 Orang Rp780.460.000,00 1620 Orang Rp760.050.000,00 86,63% 97,38% Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi 1 Dokumen Rp35.000.000,00 1 Dokumen Rp30.878.000,00 100,00% 88,22% 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi % Kinerja % Keuangan K RP K RP Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 3% Persen Rp10.598.156.500,00 4,15% Persen Rp10.489.441.560,00 138,25% 98,97% Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 1 Dokumen Rp98.040.000,00 1 Dokumen Rp97.109.000,00 100,00% 99,05% Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2108 Laporan Rp10.470.116.500,00 4527 Laporan Rp10.364.694.360,00 214,75% 98,99% Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 1 Dokumen Rp30.000.000,00 1 Dokumen Rp27.638.200,00 100,00% 92,13% JUMLAH 3 Rp11.548.616.500,00 Rp11.394.108.060,00 82,59% 98,66% JUMLAH TOTAL Rp50.014.486.578,00 Rp41.415.463.468,00 105,67% 82,81% 13 Walaupun secara umum capaian rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dinyatakan berhasil namun masih ada kegiatan yang capaian kinerjanya masih di bawah target. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :
1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA a) Adanya Perubahan Parsial yang menghambat terhadap proses pencairan; b) Masih adanya kekurangan pahaman pengelola keuangan dalam pengoperasian SIPD.
2.PROGRAM PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN a) Seleksi pengadaan ASN masih menunggu peraturan dan jadwal dari Pusat; b) Adanya peraturan yang berubah sehingga perlu kehati-hatian dalam melaksakan kegiatan; c) Adanya runtutan kegiatan yang tergantung dengan sistem periodesasi dan penjadwalan dari Instansi Vertikal; dan d) Masih adanya pegawai dilingkungan Pemkab Bandung yang kurang memahami dalam menggunakan Aplikasi Kepegawaian.
3.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA a) Adanya penyesuaian jadwal pengiriman diklat dengan jadwal dari Lembaga Penyelenggara Diklat; dan b) Jadwal Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan oleh penyelenggaran kurang sesuai dengan Anggaran Kas. 2.1.2 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPSDM selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka beeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya. 14 2.1.3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan, Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut:
1.Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
2.Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3.Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM Sampai dengan 2024 diuraikan dalam tabel 2 berikut ini : 15 Tabel 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM (TC.29.) Kode Rekening Uraian Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat Capaian (%) 1 2 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP BKPSDM 80,50 Point 81,25 Point 79 Point 84,65 Point 107,15% 82,00 Point 84,70 Point 103% Persentase Aset Dalam Konisi Baik 95% 92% 93% 97,18% 104,49% 94% 81% 81% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 20 dokumen 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 6 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42 Laporan 21 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 100% 7 Laporan 35 Laporan 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 97,44% 97,44% 100% 82% 82% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 325 Orang 130 Orang 65 Orang 60 Orang 92,31% 63 Orang 253 Orang 78% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 48 Laporan 24 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 100% 8 Laporan 40 Laporan 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 0% 0% 0% 100% 69% 69% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,05 10 Pengadaan Pakaian Dinas 2 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0% 1 Paket 1 Paket 50% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 485 Orang 264 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 70 Orang 334 Orang 69% 16 Kode Rekening Uraian Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat Capaian (%) 1 2 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 44 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang 0 Orang 0% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 114% 113,76% 100% 112% 112% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Paket 5 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 9 Paket 75% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18 Dokumen 9 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 15 Dokumen 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 72 Laporan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 60 Laporan 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 450 Laporan 911 Laporan 164 Laporan 322 Laporan 196% 75 Laporan 1308 Laporan 291% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 120% 120% 100% 61% 61% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit 1 Unit 100% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0% 0 Unit 0 0 Unit 0% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,07 3 Pengadaan Mebel 0 0 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0% 0 Unit 0 0 Unit 0% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,07 4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150 Unit 23 Unit 5 Unit 6 Unit 120% 4 Unit 33 Unit 22% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 100,3% 100% 65% 65% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 54.000 Laporan 27531 Laporan 9.000 Laporan 9.070 Laporan 101% 9.000 Laporan 45.601 Laporan 84% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 66 Laporan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 60 Laporan 91% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 0 Laporan 0 Laporan 0% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72 Laporan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 60 Laporan 83% 17 Kode Rekening Uraian Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat Capaian (%) 1 2 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95% 93% 97,18% 104,49% 94% 74% 74% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0% 0 unit 1 unit 100% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 142 Unit 73 Unit 23 Unit 21 Unit 91% 23 Unit 117 Unit 82% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 162 Unit 81 Unit 27 Unit 27 Unit 100% 27 Unit 135 Unit 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 Unit 17% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17 Unit 13 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 15 Unit 88% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,13 0 Penataan Organisasi 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,13 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen 2 Dokumen 100% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 0 0 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 100% 87% 127% 127,26% 90% 136% 136% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 0 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100% 100% 100,01% 100,01% 100% 84% 84% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 12 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 10 Dokumen 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 4 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 7.200 Dokumen 3.908 Dokumen 1.200 Dokumen 1.073 Dokumen 89% 1.200 Dokumen 6.181 Dokumen 86% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 7 Evaluasi Pemberhentian ASN 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83% 18 Kode Rekening Uraian Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat Capaian (%) 1 2 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 12 Lembaga 6 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 100% 2 Lembaga 10 Lembaga 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 30.000 Dokumen 15.347 Dokumen 5.000 Dokumen 5.533 Dokumen 111% 5.000 Dokumen 25.880 Dokumen 86% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 83% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,02 0 Mutasi dan Promosi ASN 90% 90% 198% 198% 90% 101% 101% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,02 1 Pengelolaan Mutasi ASN 240 Dokumen 124 Dokumen 40 Dokumen 128 Dokumen 320% 40 Dokumen 292 Dokumen 122% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,02 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 10.500 Dokumen 5.425 Dokumen 1.750 Dokumen 2.177 Dokumen 124% 1.750 Dokumen 9.352 Dokumen 89% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,02 3 Pengelolaan Promosi ASN 12 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 150% 2 Dokumen 11 Dokumen 92% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,03 0 Pengembangan Kompetensi ASN 100% 100% 113% 113,40% 100% 249% 249% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,03 2 Pengelolaan Assessment Center 600 Dokumen 2517 Dokumen 251 Dokumen 173 Dokumen 69% 100 Dokumen 2.790 Dokumen 465% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,03 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2.000 Orang 1451 Orang 300 Orang 344 Orang 115% 300 Orang 2.095 Orang 105% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,03 12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen 1 Dokumen 100% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 240 Orang 894 Orang 40 Orang 40 Orang 100% 40 Orang 974 Orang 406% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 240 Orang 303 Orang 40 Orang 68 Orang 170% 40 Orang 411 Orang 171% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,04 0 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 95% 95% 98% 97,50% 95% 112% 112% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,04 1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 4 Dokumen 400% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,04 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 10 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 8 Dokumen 80% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,04 3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 0 Laporan 1 Laporan 100% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,04 4 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 36 Orang 6 Orang 6 Orang 0 Orang 0% 6 Orang 12 Orang 33% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,04 5 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 1.956 Orang 1098 Orang 326 Orang 326 Orang 100% 326 Orang 1750 Orang 89% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,04 7 Pembinaan Disiplin ASN 240 Orang 130 Orang 40 Orang 13 Orang 33% 40 Orang 183 Orang 76% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,04 8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 120 Laporan 32 Laporan 20 Laporan 20 Laporan 100% 20 Laporan 72 Laporan 60% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,04 9 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 240 Lapiran 102 Laporan 40 Laporan 60 Laporan 150% 40 Dokumen 202 Dokumen 84% 5 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,04 10 Evaluasi Disiplin ASN 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 83% 5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 0 0 0 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 19 Kode Rekening Uraian Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat Capaian (%) 1 2 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 2 0 0 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 85,08% 79% 82,59% 82,59% 82,08% 270,76% 271% 5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 0 Pengembangan Kompetensi Teknis 18% 3% 2,87% 95,54% 3% 6% 215% 5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83% 5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 553 Orang 923 Orang 1870 Orang 1620 Orang 87% 100 Orang 2643 Orang 478% 5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,01 4 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83% 5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,02 0 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 18% 3% 4,15% 138,25% 3% 9% 301% 5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,02 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83% 20 Kode Rekening Uraian Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat Capaian (%) 1 2 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,02 2 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 200 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 100 Orang 100 Dokumen 50% 5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,02 7 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 889 0rang 4157 0rang 2108 0rang 4.527 0rang 215% 100 0rang 8.784 0rang 988% 5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,02 8 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83% 5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,03 0 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0,09% 0,09% 0,00% 0 0,09% 0,045% 50% 5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,03 2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 30 Orang 0 Orang 15 Orang 0 Orang 0% 15 Orang 15 Dokumen 50% 21 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan. Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah : • Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; • Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Gambar II.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan 22 kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan. Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah : • Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; • Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara lebih jelas dapat diuraikan melalui pencapaian hasil kegiatan sebagai berikut : 23 Tabel 3 Analisa Capaian Kinerja BKPSDM Sampai Tahun 2024 (T-C.30.) Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Satuan Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renstra Pada Tahun Ke- Realisasi Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- Rasio Proyeksi Catatan Analisis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2025 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BKPSDM. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik. Nilai AKIP BKPSDM Poin 76,5 77 78 79 82 82.25 78,6 81,25 81,70 84,65 102,75% 105,52% 104,74% 107,15% 82 Prosentase BMD dalam Kondisi Baik Persen 90 91 92 93 94 95 85 90,53 96,96 97,18 94,44% 99,48% 105,39% 104,49% 94 Terwujudnya sumber daya aparatur yang Profesional, kompeten dan berkinerja. Meningkatnya Profesionalitas ASN. Nilai Index Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara Poin 67,1 71 73,08 76,08 79,08 82,08 71 71,06 73,81 76,76 105,81% 100,08% 101,00% 100,89% 79.6 24 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung visi dan misi. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, adalah: 1 Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 2 Masih perlunya mensosialisasikannya PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN dan peraturan-peraturan mengenai kepegawaian lainnya; 3 Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan 4 Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan PD lain 5 Adanya PNS yang terlibat masalah hukum 6 Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD 7 Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu 8 Belum akuratnya seluruh data pegawai 9 Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan road map reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Bandung bidang SDM aparatur, meliputi:

a.Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun serta Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS) 25
b.Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan
c.Penyelenggaraan Assesment yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, di antaranya dalam penyusunan: - dokumen standar kompetensi manajerial - dokumen standar kompetensi bidang - metoda/alat ukur peniliaian kompetensi calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan - kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung - bussines process MSDM berbasis kompetensi dan peninjauan SOP Pelayanan Administrasi Kepegawaian. 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung berdasarkan RKPD. Review terhadap RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini : 26 Tabel 4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD (T-C.31) KODE Rancangan Awal Hasil Analis Kebutuhan Catatan Penting Urusan Bid. Urusan ProgramKegiatanSub Keg Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 5 3 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BKPSDM Kabupaten Bandung - Nilai Sakip Perangkat Daerah - Presentase Aset Dalam Kondisi Baik 82 94 Poin Persen Rp 31.220.216.925,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BKPSDM Kabupaten Bandung - Nilai Sakip Perangkat Daerah - Presentase Aset Dalam Kondisi Baik 84.70 94 Poin Persen Rp 28.807.847.366,49 5 3 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen Rp 39.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen Rp 64.886.817,90 5 3 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen Rp 8.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen Rp 18.650.000,00 5 3 1 2,01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen Rp 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen Rp 6.844.600,00 5 3 1 2,01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 2 Dokumen Rp 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 2 Dokumen Rp 12.720.000,00 5 3 1 2,01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen Rp 5.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen Rp 3.720.000,00 5 3 1 2,01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 2 Dokumen Rp 5.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 2 Dokumen Rp 3.720.000,00 5 3 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan Rp 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan Rp 1.720.000,00 5 3 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan Rp 10.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan Rp 17.232.217,90 27 KODE Rancangan Awal Hasil Analis Kebutuhan Catatan Penting Urusan Bid. Urusan ProgramKegiatanSub Keg Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 5 3 1 2,01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata 1 Dokumen Rp 1.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata 1 Dokumen Rp 140.000,00 5 3 1 2,01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 70 Data Rp 1.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 70 Data Rp 140.000,00 5 3 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 Persen Rp 29.139.446.325,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 Persen Rp 26.944.051.733,59 5 3 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/bulan Rp 29.104.446.325,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/bulan Rp 26.924.101.733,59 5 3 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Rp 15.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Rp 8.550.000,00 5 3 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8 Laporan Rp 20.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8 Laporan Rp 11.400.000,00 5 3 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis 100 Persen Rp 90.380.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis 100 Persen Rp 5.392.700,00 5 3 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket Rp 5.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket Rp 5.000.000,00 5 3 1 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Orang Rp 85.380.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang Rp 392.700,00 5 3 1 2,05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang Rp - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang Rp - 5 3 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen Rp 364.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen Rp 347.548.650,00 28 KODE Rancangan Awal Hasil Analis Kebutuhan Catatan Penting Urusan Bid. Urusan ProgramKegiatanSub Keg Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 5 3 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket Rp 15.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket Rp 15.000.000,00 5 3 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket Rp 50.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket Rp 116.973.600,00 5 3 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket Rp 33.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket Rp 41.516.500,00 5 3 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket Rp 90.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket Rp 32.418.800,00 5 3 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen Rp 11.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen Rp 11.000.000,00 5 3 1 2,06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Rp 15.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Rp 8.900.000,00 5 3 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan Rp 150.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 177 Laporan Rp 121.739.750,00 5 3 1 2,07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Persentase ketersediaan barang milik daerah 100 Persen Rp 205.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Persentase ketersediaan barang milik daerah 100 Persen Rp 111.430.000,00 5 3 1 2,07 6 Pengadaan Mebel BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Pengadaan mebel yang dibeli 4 Unit Rp 180.000.000,00 Pengadaan Mebel BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Pengadaan mebel yang dibeli 0 Unit Rp - 5 3 1 2,07 5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit Rp 25.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit Rp 111.430.000,00 5 3 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah 100 Persen Rp 1.087.390.600,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah 100 Persen Rp 1.083.267.465,00 5 3 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9000 Laporan Rp 40.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9000 Laporan Rp 12.100.000,00 5 3 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan Rp 120.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan Rp 19.997.325,00 29 KODE Rancangan Awal Hasil Analis Kebutuhan Catatan Penting Urusan Bid. Urusan ProgramKegiatanSub Keg Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 5 3 1 2,08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan Rp - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan Rp - 5 3 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 bulan Rp 927.390.600,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan Rp 1.051.170.140,00 5 3 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Persentase aset dalam kondisi baik 94 Persen Rp 295.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung Persentase aset dalam kondisi baik 94 Persen Rp 251.270.000,00 5 3 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit Rp - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit Rp - 5 3 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit Rp 250.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit Rp 211.270.000,00 5 3 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit Rp 40.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit Rp 40.000.000,00 5 3 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Gedung Rp - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Gedung Rp - 5 3 1 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Rp 5.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit Rp - 5 3 1 2,13 0 Penataan Organisasi BKPSDM Kabupaten Bandung Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian 0 Persen Rp - Penataan Organisasi BKPSDM Kabupaten Bandung Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian 0 Persen Rp - 5 3 1 2,13 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan BKPSDM Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 Dokumen Jumlah 1 Rp 31.220.216.925,00 Jumlah 1 Rp 28.807.847.366,49 5 3 2 0 0 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Bandung Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN 87 Persen Rp 4.522.606.000,00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Bandung Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN 87 Persen Rp 4.621.176.938,00 30 KODE Rancangan Awal Hasil Analis Kebutuhan Catatan Penting Urusan Bid. Urusan ProgramKegiatanSub Keg Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 5 3 2 2,01 0 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Kabupaten Bandung Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 Persen Rp 2.527.600.000,00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Kabupaten Bandung Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 Persen Rp 2.988.249.388,00 5 3 2 2,01 1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1 Dokumen Rp 35.000.000,00 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1 Dokumen Rp 17.589.000,00 5 3 2 2,01 2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen Rp 48.750.000,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen Rp 19.882.000,00 5 3 2 2,01 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen Rp 1.838.850.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen Rp 2.254.731.980,00 5 3 2 2,01 4 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan Rp 15.000.000,00 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan Rp 5.518.263,00 5 3 2 2,01 6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1200 Dokumen Rp 100.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1200 Dokumen Rp 108.452.200,00 5 3 2 2,01 7 Evaluasi Pemberhentian ASN Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 1 Dokumen Rp 50.000.000,00 Evaluasi Pemberhentian ASN Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 1 Dokumen Rp 38.931.000,00 5 3 2 2,01 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Kabupaten Bandung Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 2 Lembaga Rp 100.000.000,00 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Kabupaten Bandung Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 2 Lembaga Rp 249.840.000,00 5 3 2 2,01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen Rp 300.000.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen Rp 272.704.945,00 5 3 2 2,01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 5000 Dokumen Rp 20.000.000,00 Pengelolaan Data Kepegawaian Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 5000 Dokumen Rp 14.400.000,00 5 3 2 2,01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan Rp 20.000.000,00 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan Rp 6.200.000,00 5 3 2 2,02 0 Mutasi dan Promosi ASN Kabupaten Bandung Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi 90 Persen Rp 710.000.000,00 Mutasi dan Promosi ASN Kabupaten Bandung Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi 90 Persen Rp 305.632.800,00 5 3 2 2,02 1 Pengelolaan Mutasi ASN Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 40 Dokumen Rp 170.000.000,00 Pengelolaan Mutasi ASN Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 40 Dokumen Rp 58.644.500,00 31 KODE Rancangan Awal Hasil Analis Kebutuhan Catatan Penting Urusan Bid. Urusan ProgramKegiatanSub Keg Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 5 3 2 2,02 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kabupaten Bandung Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1750 Dokumen Rp 140.000.000,00 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kabupaten Bandung Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1750 Dokumen Rp 41.546.000,00 5 3 2 2,02 3 Pengelolaan Promosi ASN Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen Rp 400.000.000,00 Pengelolaan Promosi ASN Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen Rp 205.442.300,00 5 3 2 2,03 0 Pengembangan Kompetensi ASN Kabupaten Bandung Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN 100 Persen Rp 725.000.000,00 Pengembangan Kompetensi ASN Kabupaten Bandung Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN 100 Persen Rp 962.530.750,00 5 3 2 2,03 2 Pengelolaan Assessment Center Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 100 Dokumen Rp 200.000.000,00 Pengelolaan Assessment Center Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 500 Dokumen Rp 658.990.000,00 5 3 2 2,03 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola 100 Orang Rp 350.000.000,00 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola 100 Orang Rp 198.449.000,00 5 3 2 2,03 12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 0 Dokumen Rp - Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 0 Dokumen Rp - 5 3 2 2,03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Kabupaten Bandung Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 40 Orang Rp 100.000.000,00 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Kabupaten Bandung Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 40 Orang Rp 56.257.500,00 5 3 2 2,03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Kabupaten Bandung Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 8 Orang Rp 75.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Kabupaten Bandung Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 8 Orang Rp 48.834.250,00 5 3 2 2,04 0 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung Persentase ASN Yang Berkinerja Baik 95 Persen Rp 560.006.000,00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung Persentase ASN Yang Berkinerja Baik 95 Persen Rp 364.764.000,00 5 3 2 2,04 1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen Rp 61.730.000,00 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen Rp 27.445.000,00 5 3 2 2,04 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dokumen Rp 103.500.000,00 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dokumen Rp 65.859.000,00 5 3 2 2,04 3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 Dokumen Rp - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 Dokumen Rp - 5 3 2 2,04 4 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Kabupaten Bandung Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 6 Orang Rp 211.000.000,00 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Kabupaten Bandung Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 6 Orang Rp 149.240.000,00 5 3 2 2,04 5 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Kabupaten Bandung Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 326 Orang Rp 8.776.000,00 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Kabupaten Bandung Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 326 Orang Rp 2.990.500,00 5 3 2 2,04 7 Pembinaan Disiplin ASN Kabupaten Bandung Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 40 Orang Rp 40.000.000,00 Pembinaan Disiplin ASN Kabupaten Bandung Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 40 Orang Rp 40.000.000,00 32 KODE Rancangan Awal Hasil Analis Kebutuhan Catatan Penting Urusan Bid. Urusan ProgramKegiatanSub Keg Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 5 3 2 2,04 8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20 Laporan Rp 80.000.000,00 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20 Laporan Rp 35.279.500,00 5 3 2 2,04 9 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 40 Dokumen Rp 40.000.000,00 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 40 Dokumen Rp 28.950.000,00 5 3 2 2,04 10 Evaluasi Disiplin ASN Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 1 Laporan Rp 15.000.000,00 Evaluasi Disiplin ASN Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 1 Laporan Rp 15.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kabupaten Bandung Rp 5.771.813.400,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kabupaten Bandung Rp 6.012.068.900,00 5 4 2 0 0 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kabupaten Bandung Persentase Peningkatan Kompetensi ASN 82 Persen Rp 5.771.813.400,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kabupaten Bandung Persentase Peningkatan Kompetensi ASN 82 Persen Rp 6.012.068.900,00 5 4 2 2,01 0 Pengembangan Kompetensi Teknis Kabupaten Bandung Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi 3 Persen Rp 1.100.000.000,00 Pengembangan Kompetensi Teknis Kabupaten Bandung Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi 3 Persen Rp 961.586.000,00 5 4 2 2,01 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Bandung Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, 1 Dokumen Rp 35.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Bandung Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, 1 Dokumen Rp 113.701.000,00 5 4 2 2,01 3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Bandung Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 100 Orang Rp 1.030.000.000,00 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Bandung Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 399 Orang Rp 830.705.000,00 33 KODE Rancangan Awal Hasil Analis Kebutuhan Catatan Penting Urusan Bid. Urusan ProgramKegiatanSub Keg Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 5 4 2 2,01 4 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi 1 Dokumen Rp 35.000.000,00 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi 1 Dokumen Rp 17.180.000,00 5 4 2 2,02 0 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Kabupaten Bandung Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 3 Persen Rp 4.671.813.400,00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Kabupaten Bandung Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 3 Persen Rp 5.050.482.900,00 5 4 2 2,02 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional Kabupaten Bandung Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 1 Dokumen Rp 5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional Kabupaten Bandung Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 1 Dokumen Rp 3.710.000,00 5 4 2 2,02 3 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kabupaten Bandung Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi 100 Orang Rp 100.000.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kabupaten Bandung Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi 100 Orang Rp 79.680.000,00 5 4 2 2,02 7 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 100 Laporan Rp 4.536.813.400,00 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1195 Laporan Rp 4.960.042.900,00 34 KODE Rancangan Awal Hasil Analis Kebutuhan Catatan Penting Urusan Bid. Urusan ProgramKegiatanSub Keg Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 5 4 2 2,02 8 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 1 Dokumen Rp 30.000.000,00 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Kabupaten Bandung Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 1 Dokumen Rp 7.050.000,00 5 4 2 02:03 0 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Bandung Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0,00 Persen Rp - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Bandung Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0,00 Persen Rp - 5 4 2 02:03 2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Bandung Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0 Orang Rp - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Bandung Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0 Orang Rp - Jumlah 2 Rp 10.294.419.400,00 Jumlah 2 Rp 10.633.245.838,00 Jumlah Total Rp 41.514.636.325,00 Jumlah Total Rp 39.441.093.204,49 35 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Bandung sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menata ulang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat. 36 Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi ke 3 Bupati Bandung yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”, dimana tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung yang di integrasikan dengan visi dan misi Bupati Bandung dan 37 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah “Terwujudnya Profesionalitas dan meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN’. Setelah dilakukan kajian internal maka sasaran dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Profesionalitas ASN dan Meningkatnya Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi”. Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap sasaran dan indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka di tetapkan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut : Tabel 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPSDM 2025 - 2029 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Satuan Realisasi Tahun 2024 Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 1 Terwujudnya Profesionalitas dan meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN Terwujudnya Profesionalitas ASN Indeks RB General Poin 80,29 80,5 80,8 81,1 81,4 81,7 82 Nilai Maturitas Manajemen Risiko BKPSDM % 63,51% 63,60% 63,70% 63,80% 63,90% 64,00% 64,00% Indeks Profesionalitas ASN Point 84,65 84,85 85,05 85,25 85,45 85,65 85,85 Meningkatnya Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Point 28,77 28,9 29 29,1 29,2 29,3 29,4 Upaya perencanaan tujuan dan sasaran merupakan faktor teenting dalam peoses perencanaan strategis, untuk mencapai tujuan dan sasaran BKPSDM menjabarkan dalam kebijakan program dan kegiatan, untuk mencapai strategi BKPSDM selama kurun waktu 2025 s/d 2029. 3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan meningkatkan 38 kualitas sumber daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan didasarkan pada 2 (dua) unsur yaitu unsur Internal dan Eksternal. Tabel 6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2025 Urusan Bid. Urusan ProgramKegiatanSub Keg Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 5 3 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai Sakip Perangkat Daerah - Presentase Aset Dalam Kondisi Baik 5 3 1 2.01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 5 3 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 3 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 3 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5 3 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 3 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 5 3 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 3 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 3 1 2.01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata 5 3 1 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 5 3 1 2.02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 5 3 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 3 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 3 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 3 1 2.05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis 5 3 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 3 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 3 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 3 1 2.06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 5 3 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 3 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 3 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 39 Urusan Bid. Urusan ProgramKegiatanSub Keg Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 5 3 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 3 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 3 1 2.07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah 5 3 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 3 1 2.07 8 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan mebel yang dibeli 5 3 1 2.08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah 5 3 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 3 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 3 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 3 1 2.09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase aset dalam kondisi baik 5 3 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 3 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 3 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 3 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 3 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 3 1 2.13 0 Penataan Organisasi Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian 5 3 1 2.13 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 5 3 2 0 0 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN 5 3 2 2.01 0 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 5 3 2 2.01 1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 5 3 2 2.01 2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 5 3 2 2.01 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 5 3 2 2.01 4 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 5 3 2 2.01 6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 5 3 2 2.01 7 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 5 3 2 2.01 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 5 3 2 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 5 3 2 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 5 3 2 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 5 3 2 2.02 0 Mutasi dan Promosi ASN Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi 40 Urusan Bid. Urusan ProgramKegiatanSub Keg Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 5 3 2 2.02 1 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 5 3 2 2.02 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 5 3 2 2.02 3 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 5 3 2 2.03 0 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN 5 3 2 2.03 2 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 5 3 2 2.03 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 5 3 2 2.03 12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 5 3 2 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 5 3 2 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 5 3 2 2.04 0 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase ASN Yang Berkinerja Baik 5 3 2 2.04 1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 3 2 2.04 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 3 2 2.04 3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 3 2 2.04 4 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 5 3 2 2.04 5 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 5 3 2 2.04 7 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5 3 2 2.04 8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 5 3 2 2.04 9 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 5 3 2 2.04 10 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 5 4 0 0 0 URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 4 2 0 0 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Peningkatan Kompetensi ASN 5 4 2 2.01 0 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi 5 4 2 2.01 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 5 4 2 2.01 3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 4 2 2.01 4 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5 4 2 2.02 0 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 5 4 2 2.02 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 41 Urusan Bid. Urusan ProgramKegiatanSub Keg Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 5 4 2 2.02 3 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 5 4 2 2.02 7 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5 4 2 2.02 8 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 5 4 2 2.03 0 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 5 4 2 2.03 2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7, berikut : 42 Tabel 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (T-C.33) Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 5 3 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai Sakip Perangkat Daerah - Presentase Aset Dalam Kondisi Baik BKPSDM Kabupaten Bandung 84.70 94 Poin Persen Rp 28.807.847.366,49 APBD 81.30 95 Poin Persen Rp 30.567.158.000,00 5 3 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu BKPSDM Kabupaten Bandung 100 Persen Rp 64.886.817,90 APBD 100 Persen Rp 39.000.000,00 5 3 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung 4 Dokumen Rp 18.650.000,00 APBD 4 Dokumen Rp 8.000.000,00 5 3 1 2,01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 2 Dokumen Rp 6.844.600,00 APBD 2 Dokumen Rp 3.000.000,00 5 3 1 2,01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 2 Dokumen Rp 12.720.000,00 APBD 2 Dokumen Rp 3.000.000,00 5 3 1 2,01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 2 Dokumen Rp 3.720.000,00 APBD 2 Dokumen Rp 5.000.000,00 5 3 1 2,01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 2 Dokumen Rp 3.720.000,00 APBD 2 Dokumen Rp 5.000.000,00 5 3 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 1 Laporan Rp 1.720.000,00 APBD 1 Dokumen Rp 3.000.000,00 5 3 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung 7 Laporan Rp 17.232.217,90 APBD 7 Dokumen Rp 10.000.000,00 43 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 5 3 1 2,01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata BKPSDM Kabupaten Bandung 1 Dokumen Rp 140.000,00 APBD 1 Laporan Rp 1.000.000,00 5 3 1 2,01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung 70 Data Rp 140.000,00 APBD 93 Laporan Rp 1.000.000,00 5 3 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu BKPSDM Kabupaten Bandung 100 Persen Rp 26.944.051.733,59 APBD 100 Persen Rp 28.480.688.000,00 5 3 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN BKPSDM Kabupaten Bandung 65 Orang/bulan Rp 26.924.101.733,59 APBD 65 Orang/bulan Rp 28.445.688.000,00 5 3 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 1 Laporan Rp 8.550.000,00 APBD 1 Laporan Rp 15.000.000,00 5 3 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 8 Laporan Rp 11.400.000,00 APBD 8 Laporan Rp 20.000.000,00 5 3 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis BKPSDM Kabupaten Bandung 100 Persen Rp 5.392.700,00 APBD 100 Persen Rp 90.380.000,00 5 3 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan BKPSDM Kabupaten Bandung 1 Paket Rp 5.000.000,00 APBD 1 Paket Rp 5.000.000,00 5 3 1 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Orang Rp 392.700,00 APBD 70 Orang Rp 85.380.000,00 5 3 1 2,05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Orang Rp - APBD 0 Orang 5 3 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran BKPSDM Kabupaten Bandung 100 Persen Rp 347.548.650,00 APBD 100 Persen Rp 461.000.000,00 44 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 5 3 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 1 Paket Rp 15.000.000,00 APBD 1 Paket Rp 15.000.000,00 5 3 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 4 Paket Rp 116.973.600,00 APBD 2 Paket Rp 120.000.000,00 5 3 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 12 Paket Rp 41.516.500,00 APBD 1 Paket Rp 20.000.000,00 5 3 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 2 Paket Rp 32.418.800,00 APBD 1 Paket Rp 90.000.000,00 5 3 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 3 Dokumen Rp 11.000.000,00 APBD 3 Dokumen Rp 11.000.000,00 5 3 1 2,06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu BKPSDM Kabupaten Bandung 12 Laporan Rp 8.900.000,00 APBD 12 Laporan Rp 15.000.000,00 5 3 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 177 Laporan Rp 121.739.750,00 APBD 75 Laporan Rp 190.000.000,00 5 3 1 2,07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah BKPSDM Kabupaten Bandung 100 Persen Rp 111.430.000,00 APBD 100 Persen Rp 85.000.000,00 5 3 1 2,07 6 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan mebel yang dibeli BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Unit Rp - APBD 0 Unit Rp - 5 3 1 2,07 5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 20 Unit Rp 111.430.000,00 APBD 4 Unit Rp 85.000.000,00 5 3 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung 100 Persen Rp 1.083.267.465,00 APBD 100 Persen Rp 1.136.090.000,00 5 3 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BKPSDM Kabupaten Bandung 9000 Laporan Rp 12.100.000,00 APBD 9000 Laporan Rp 40.000.000,00 45 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 5 3 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 12 Laporan Rp 19.997.325,00 APBD 12 Laporan Rp 120.000.000,00 5 3 1 2,08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Laporan Rp - APBD 0 Laporan 5 3 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 12 Laporan Rp 1.051.170.140,00 APBD 12 Laporan Rp 976.090.000,00 5 3 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase aset dalam kondisi baik BKPSDM Kabupaten Bandung 94 Persen Rp 251.270.000,00 APBD 95 Persen Rp 275.000.000,00 5 3 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Unit Rp - APBD 0 Unit - 5 3 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya BKPSDM Kabupaten Bandung 23 Unit Rp 211.270.000,00 APBD 27 Unit Rp 220.000.000,00 5 3 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara BKPSDM Kabupaten Bandung 27 Unit Rp 40.000.000,00 APBD 27 Unit Rp 40.000.000,00 5 3 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Gedung Rp - APBD 0 Unit 5 3 1 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Unit Rp - APBD 1 Unit Rp 15.000.000,00 5 3 1 2,13 0 Penataan Organisasi Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Persen Rp - APBD 0 Persen Rp - 5 3 1 2,13 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Dokumen APBD 0 Dokumen Jumlah 1 Rp 28.807.847.366,49 Rp 30.567.158.000,00 46 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 5 3 2 0 0 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN Kabupaten Bandung 87 Persen Rp 4.621.176.938,00 APBD 90 Persen Rp 3.493.756.000,00 5 3 2 2,01 0 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Kabupaten Bandung 100 Persen Rp 2.988.249.388,00 APBD 100 Persen Rp 1.498.750.000,00 5 3 2 2,01 1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Kabupaten Bandung 1 Dokumen Rp 17.589.000,00 APBD 1 Dokumen Rp 35.000.000,00 5 3 2 2,01 2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Kabupaten Bandung 1 Dokumen Rp 19.882.000,00 APBD 1 Dokumen Rp 48.750.000,00 5 3 2 2,01 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Kabupaten Bandung 2 Dokumen Rp 2.254.731.980,00 APBD 2 Dokumen Rp 750.000.000,00 5 3 2 2,01 4 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Kabupaten Bandung 1 Laporan Rp 5.518.263,00 APBD 1 Laporan Rp 15.000.000,00 5 3 2 2,01 6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Kabupaten Bandung 1200 Dokumen Rp 108.452.200,00 APBD 1200 Dokumen Rp 100.000.000,00 5 3 2 2,01 7 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Kabupaten Bandung 1 Dokumen Rp 38.931.000,00 APBD 1 Dokumen Rp 60.000.000,00 5 3 2 2,01 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Kabupaten Bandung 2 Lembaga Rp 249.840.000,00 APBD 2 Lembaga Rp 150.000.000,00 5 3 2 2,01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Bandung 1 Dokumen Rp 272.704.945,00 APBD 1 Dokumen Rp 300.000.000,00 5 3 2 2,01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Kabupaten Bandung 5000 Dokumen Rp 14.400.000,00 APBD 5000 Dokumen Rp 20.000.000,00 5 3 2 2,01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Bandung 1 Laporan Rp 6.200.000,00 APBD 1 Laporan Rp 20.000.000,00 5 3 2 2,02 0 Mutasi dan Promosi ASN Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi Kabupaten Bandung 90 Persen Rp 305.632.800,00 APBD 90 Persen Rp 710.000.000,00 5 3 2 2,02 1 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Kabupaten Bandung 40 Dokumen Rp 58.644.500,00 APBD 40 Dokumen Rp 170.000.000,00 47 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 5 3 2 2,02 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kabupaten Bandung 1750 Dokumen Rp 41.546.000,00 APBD 1750 Dokumen Rp 140.000.000,00 5 3 2 2,02 3 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Kabupaten Bandung 2 Dokumen Rp 205.442.300,00 APBD 2 Dokumen Rp 400.000.000,00 5 3 2 2,03 0 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN Kabupaten Bandung 100 Persen Rp 962.530.750,00 APBD 100 Persen Rp 725.000.000,00 5 3 2 2,03 2 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Kabupaten Bandung 500 Dokumen Rp 658.990.000,00 APBD 100 Dokumen Rp 200.000.000,00 5 3 2 2,03 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Kabupaten Bandung 100 Orang Rp 198.449.000,00 APBD 100 Orang Rp 350.000.000,00 5 3 2 2,03 12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Kabupaten Bandung 0 Dokumen Rp - APBD 0 Dokumen 5 3 2 2,03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Kabupaten Bandung 40 Orang Rp 56.257.500,00 APBD 2 Orang Rp 100.000.000,00 5 3 2 2,03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Kabupaten Bandung 8 Orang Rp 48.834.250,00 APBD 8 Orang Rp 75.000.000,00 5 3 2 2,04 0 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase ASN Yang Berkinerja Baik Kabupaten Bandung 95 Persen Rp 364.764.000,00 APBD 95 Persen Rp 560.006.000,00 5 3 2 2,04 1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung 1 Dokumen Rp 27.445.000,00 APBD 1 Dokumen Rp 61.730.000,00 5 3 2 2,04 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung 2 Dokumen Rp 65.859.000,00 APBD 2 Dokumen Rp 103.500.000,00 5 3 2 2,04 3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung 0 Dokumen Rp - APBD 0 Laporan 5 3 2 2,04 4 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Kabupaten Bandung 6 Orang Rp 149.240.000,00 APBD 6 Orang Rp 211.000.000,00 5 3 2 2,04 5 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Kabupaten Bandung 326 Orang Rp 2.990.500,00 APBD 326 Orang Rp 8.776.000,00 5 3 2 2,04 7 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Kabupaten Bandung 40 Orang Rp 40.000.000,00 APBD 3 Orang Rp 40.000.000,00 48 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 5 3 2 2,04 8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Bandung 20 Laporan Rp 35.279.500,00 APBD 20 Laporan Rp 80.000.000,00 5 3 2 2,04 9 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Kabupaten Bandung 40 Dokumen Rp 28.950.000,00 APBD 40 Dokumen Rp 40.000.000,00 5 3 2 2,04 10 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Kabupaten Bandung 1 Laporan Rp 15.000.000,00 APBD 1 Laporan Rp 15.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kabupaten Bandung Rp 6.012.068.900,00 APBD Rp 2.794.964.000,00 5 4 2 0 0 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Peningkatan Kompetensi ASN Kabupaten Bandung 82 Persen Rp 6.012.068.900,00 APBD 85 Persen Rp 2.794.964.000,00 5 4 2 2,01 0 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi Kabupaten Bandung 3 Persen Rp 961.586.000,00 APBD 3 Persen Rp 820.000.000,00 5 4 2 2,01 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Kabupaten Bandung 1 Dokumen Rp 113.701.000,00 APBD 1 Dokumen Rp 35.000.000,00 5 4 2 2,01 3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Kabupaten Bandung 399 Orang Rp 830.705.000,00 APBD 100 Orang Rp 750.000.000,00 5 4 2 2,01 4 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Kabupaten Bandung 1 Dokumen Rp 17.180.000,00 APBD 1 Dokumen Rp 35.000.000,00 5 4 2 2,02 0 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Kabupaten Bandung 3 Persen Rp 5.050.482.900,00 APBD 3 Persen Rp 1.974.964.000,00 49 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 5 4 2 2,02 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun Kabupaten Bandung 1 Dokumen Rp 3.710.000,00 APBD 1 Dokumen Rp 5.000.000,00 5 4 2 2,02 3 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kabupaten Bandung 100 Orang Rp 79.680.000,00 APBD 100 Orang Rp 100.000.000,00 5 4 2 2,02 7 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Kabupaten Bandung 1195 Laporan Rp 4.960.042.900,00 APBD 100 Laporan Rp 1.839.964.000,00 5 4 2 2,02 8 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama Kabupaten Bandung 1 Dokumen Rp 7.050.000,00 APBD 1 Dokumen Rp 30.000.000,00 5 4 2 02:03 0 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Bandung 0,00 Persen Rp - APBD 0,09% Persen Rp - 5 4 2 02:03 2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Bandung 0 Orang Rp - APBD 15 Orang Rp - Jumlah 2 Rp 10.633.245.838,00 Rp 6.288.720.000,00 Jumlah Total Rp 39.441.093.204,49 Rp 36.855.878.000,00 50 Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Mitra Perencanaan Pembangunan di Badan Perencanaan Pembanguan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung melakukan verifikasi dengan bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. RKA SKPD tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025. Berpedoman berdasarkan rencana kerja yang akan dicapai sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya pagu anggaran pada tahap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung sebagai bahan penyusunan rancangan 51 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025. Setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung segera menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-SKPD). Proses mengenai Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sama dengan anggaran sebelum adanya Perubahan. Untuk rencana anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebesar. Rp. 39.441.093.204,49 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Koma Empat Puluh Sembilan Rupiah). 52 Tabel 8 Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM Tahun 2025 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Catatan Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif A. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik 5 3 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai Sakip Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung 84.70 Poin 28.807.847.366,49 APBD - Presentase Aset Dalam Kondisi Baik 94 Persen A.1 5 3 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu BKPSDM Kabupaten Bandung 100 Persen 64.886.817,90 APBD A.1.1 5 3 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung 4 Dokumen 18.650.000,00 APBD A.1.2 5 3 1 2,01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 2 Dokumen 6.844.600,00 APBD A.1.3 5 3 1 2,01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 2 Dokumen 12.720.000,00 APBD A.1.4 5 3 1 2,01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 2 Dokumen 3.720.000,00 APBD A.1.5 5 3 1 2,01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 2 Dokumen 3.720.000,00 APBD A.1.6 5 3 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 1 Laporan 1.720.000,00 APBD A.1.7 5 3 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung 7 Laporan 17.232.217,90 APBD A.1.8 5 3 1 2,01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata BKPSDM Kabupaten Bandung 1 Dokumen 140.000,00 APBD 53 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Catatan Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif A.1.9 5 3 1 2,01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung 70 Data 140.000,00 APBD A.2 5 3 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu BKPSDM Kabupaten Bandung 100 Persen 26.944.051.733,59 APBD A.2.1 5 3 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN BKPSDM Kabupaten Bandung 65 Orang/bulan 26.924.101.733,59 APBD A.2.2 5 3 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 1 Laporan 8.550.000,00 APBD A.2.3 5 3 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 8 Laporan 11.400.000,00 APBD A.3 5 3 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis BKPSDM Kabupaten Bandung 100 Persen 5.392.700,00 APBD A.3.1 5 3 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan BKPSDM Kabupaten Bandung 1 Paket 5.000.000,00 APBD A.3.2 5 3 1 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Orang 392.700,00 APBD A.3.3 5 3 1 2,05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Orang - APBD A.4 5 3 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran BKPSDM Kabupaten Bandung 100 Persen 347.548.650,00 APBD A.4.1 5 3 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 1 Paket 15.000.000,00 APBD A.4.2 5 3 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 4 Paket 116.973.600,00 APBD 54 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Catatan Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif A.4.3 5 3 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 12 Paket 41.516.500,00 APBD A.4.4 5 3 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 2 Paket 32.418.800,00 APBD A.4.5 5 3 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 3 Dokumen 11.000.000,00 APBD A.4.6 5 3 1 2,06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu BKPSDM Kabupaten Bandung 12 Laporan 8.900.000,00 APBD A.4.7 5 3 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BKPSDM Kabupaten Bandung 177 Laporan 121.739.750,00 APBD A.5 5 3 1 2,07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah BKPSDM Kabupaten Bandung 100 Persen 111.430.000,00 APBD A.5.1 5 3 1 2,07 6 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan mebel yang dibeli BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Unit - APBD A.5.2 5 3 1 2,07 5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 20 Unit 111.430.000,00 APBD A.6 5 3 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bandung 100 Persen 1.083.267.465,00 APBD A.6.1 5 3 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BKPSDM Kabupaten Bandung 9000 Laporan 12.100.000,00 APBD A.6.2 5 3 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 12 Laporan 19.997.325,00 APBD A.6.3 5 3 1 2,08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Laporan - APBD A.6.4 5 3 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan BKPSDM Kabupaten Bandung 12 Laporan 1.051.170.140,00 APBD 55 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Catatan Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif A.7 5 3 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase aset dalam kondisi baik BKPSDM Kabupaten Bandung 94 Persen 251.270.000,00 APBD A.7.1 5 3 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Unit - APBD A.7.2 5 3 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya BKPSDM Kabupaten Bandung 23 Unit 211.270.000,00 APBD A.7.3 5 3 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara BKPSDM Kabupaten Bandung 27 Unit 40.000.000,00 APBD A.7.4 5 3 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Gedung - APBD A.7.5 5 3 1 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Unit - APBD A.8 5 3 1 2,13 0 Penataan Organisasi Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Persen - APBD A.8.1 5 3 1 2,13 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan BKPSDM Kabupaten Bandung 0 Dokumen APBD Jumlah 1 28.807.847.366,49 B. Meningkatnya Profesionalitas ASN 5 3 2 0 0 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN Kabupaten Bandung 87 Persen 4.621.176.938,00 APBD B.1 5 3 2 2,01 0 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Kabupaten Bandung 100 Persen 2.988.249.388,00 APBD B.1.1 5 3 2 2,01 1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Kabupaten Bandung 1 Dokumen 17.589.000,00 APBD B.1.2 5 3 2 2,01 2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Kabupaten Bandung 1 Dokumen 19.882.000,00 APBD 56 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Catatan Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif B.1.3 5 3 2 2,01 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Kabupaten Bandung 2 Dokumen 2.254.731.980,00 APBD B.1.4 5 3 2 2,01 4 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Kabupaten Bandung 1 Laporan 5.518.263,00 APBD B.1.5 5 3 2 2,01 6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Kabupaten Bandung 1200 Dokumen 108.452.200,00 APBD B.1.6 5 3 2 2,01 7 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Kabupaten Bandung 1 Dokumen 38.931.000,00 APBD B.1.7 5 3 2 2,01 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Kabupaten Bandung 2 Lembaga 249.840.000,00 APBD B.1.8 5 3 2 2,01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Bandung 1 Dokumen 272.704.945,00 APBD B.1.9 5 3 2 2,01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Kabupaten Bandung 5000 Dokumen 14.400.000,00 APBD B.1.10 5 3 2 2,01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Bandung 1 Laporan 6.200.000,00 APBD B.2 5 3 2 2,02 0 Mutasi dan Promosi ASN Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi Kabupaten Bandung 90 Persen 305.632.800,00 APBD B.2.1 5 3 2 2,02 1 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Kabupaten Bandung 40 Dokumen 58.644.500,00 APBD B.2.2 5 3 2 2,02 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kabupaten Bandung 1750 Dokumen 41.546.000,00 APBD B.2.3 5 3 2 2,02 3 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Kabupaten Bandung 2 Dokumen 205.442.300,00 APBD B.3 5 3 2 2,03 0 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN Kabupaten Bandung 100 Persen 962.530.750,00 APBD B.3.1 5 3 2 2,03 2 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Kabupaten Bandung 500 Dokumen 658.990.000,00 APBD B.3.2 5 3 2 2,03 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Kabupaten Bandung 100 Orang 198.449.000,00 APBD B.3.3 5 3 2 2,03 12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Kabupaten Bandung 0 Dokumen - APBD 57 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Catatan Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif B.3.4 5 3 2 2,03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Kabupaten Bandung 40 Orang 56.257.500,00 APBD B.3.5 5 3 2 2,03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Kabupaten Bandung 8 Orang 48.834.250,00 APBD B.4 5 3 2 2,04 0 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase ASN Yang Berkinerja Baik Kabupaten Bandung 95 Persen 364.764.000,00 APBD B.4.1 5 3 2 2,04 1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung 1 Dokumen 27.445.000,00 APBD B.4.2 5 3 2 2,04 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung 2 Dokumen 65.859.000,00 APBD B.4.3 5 3 2 2,04 3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Bandung 0 Dokumen - APBD B.4.4 5 3 2 2,04 4 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Kabupaten Bandung 6 Orang 149.240.000,00 APBD B.4.5 5 3 2 2,04 5 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Kabupaten Bandung 326 Orang 2.990.500,00 APBD B.4.6 5 3 2 2,04 7 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Kabupaten Bandung 40 Orang 40.000.000,00 APBD B.4.7 5 3 2 2,04 8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Bandung 20 Laporan 35.279.500,00 APBD B.4.8 5 3 2 2,04 9 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Kabupaten Bandung 40 Dokumen 28.950.000,00 APBD B.4.9 5 3 2 2,04 10 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Kabupaten Bandung 1 Laporan 15.000.000,00 APBD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kabupaten Bandung 6.012.068.900,00 APBD C. Meningkatnya Profesionalitas ASN 5 4 2 0 0 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Peningkatan Kompetensi ASN Kabupaten Bandung 82 Persen 6.012.068.900,00 APBD C.1 5 4 2 2,01 0 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi Kabupaten Bandung 3 Persen 961.586.000,00 APBD C.1.1 5 4 2 2,01 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Kabupaten Bandung 1 Dokumen 113.701.000,00 APBD 58 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Catatan Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum C.1.2 5 4 2 2,01 3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Kabupaten Bandung 399 Orang 830.705.000,00 APBD C.1.3 5 4 2 2,01 4 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Kabupaten Bandung 1 Dokumen 17.180.000,00 APBD C.2 5 4 2 2,02 0 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Kabupaten Bandung 3 Persen 5.050.482.900,00 APBD C.2.1 5 4 2 2,02 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun Kabupaten Bandung 1 Dokumen 3.710.000,00 APBD C.2.2 5 4 2 2,02 3 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kabupaten Bandung 100 Orang 79.680.000,00 APBD C.2.3 5 4 2 2,02 7 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Kabupaten Bandung 1195 Laporan 4.960.042.900,00 APBD 59 No Sasaran Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Sumber Dana Catatan Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan C.2.4 5 4 2 2,02 8 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama Kabupaten Bandung 1 Dokumen 7.050.000,00 APBD C.3 5 4 2 02:03 0 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Bandung 0,00 Persen - APBD C.3.1 5 4 2 02:03 2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Bandung 0 Orang - APBD Jumlah 2 10.633.245.838,00 Jumlah Total 39.441.093.204,49 60 Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dengan memperhatikan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai kesepakan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 2025 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor 61 kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program - program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung untuk 2025. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 2025 merupakan penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan. Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung tahun 2025 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Ttd TATANG KUSNAWAN BUPATI BANDUNG MUHAMMAD DADANG SUPRIATNA ttd Tabel 9 Pengendalian Dan Evaluasi Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Form E.70) No Dokumen/Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila TidakAda Tidak Ada 1 2 3 4 5 6 1 Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja √ 2 Pengolahan Data dan Informasi. √ 3 Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten √ 4 Mengkaji hasil evaluasi renja- perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra-perangkat daerah. √ 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. √ 6 Penelaahan Rancangan RKPD. √ 7 Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja. √ 8 Penelaahan usulan masyarakat. √ Tidak ada usulan masyarakat 9 Perumusan kegiatan prioritas. √ 10 Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten. √ 10a. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. √ Tidak ada usulan masyarakat 10b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. √ 10c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. √ 10d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah. √
1. 11.Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran teadu. √ No Dokumen/Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila TidakAda Tidak Ada 1 2 3 4 5 6
2. 12.Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah. √
3. 13.Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerahtelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. √
4. 14.Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan. √ KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Ttd TATANG KUSNAWAN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…