DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 125 Tahun 2025

Nomor: 125
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 12);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra,dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2023, capaian Rencana Kerja tahun 2023 (tahun n-1) dan capaian target Renstra Dinas Ketenagakerjaan, pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian. Realisasi program/kegiatan tahun 2023 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan daerah merupakan proses di mana pemerintah daerah maupun masyarakatnya secara bersama-sama mengelola sumber daya-sumber daya yang ada. Pemerintah daerah dengan sektor swasta membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di dalam wilayah tersebut. Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya, jadi bukan hanya sebagai usaha pemerintah semata. Pembangunan memiliki berbagai tujuan, antara lain untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah serta antar warga masyarakat demi pemerataan dan keadilan. Pembangunan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, serta menciptakan atau menambah lapangan kerja.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif,yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP IV.1 Catatan-catatan Penting Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 terbagi pada 6 Program 18 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan jumlah dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Tahun 2025 secara keseluruhan jumlah anggaran belanja langsung wajib dan belanja perangkat daerah sebesar Rp.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 125 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 125 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 1 KATA PENGANTAR Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung selama tahun 2025. Dalam urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Perubahan Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya kami berharap agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Soreang, Plt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG IRVAN AHMAD Pembina Utama Muda Nip. 19650520 199102 1 002 2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 2 1.3 Maksud dan Tujuan 3 1.4 Sistematika Penulisan 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 4 2.2.1 Penduduk Usia Kerja 24 2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 24 2.2.3 Angkatan Kerja 25 2.2.4 Penduduk yang Bekerja 25 2.2.5 Penganggur Terbuka 25 2.2.6 Pelatihan Tenaga Kerja 26 2.2.7 Penempatan Tenaga Kerja 27 2.2.8 Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 27 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 28 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD 32 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 47 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 49 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 49 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 94 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 94 BAB V PENUTUP 102 5.1 Catatan-catatan Penting 102 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 102 5.3 Rencana Tindak Lanjut 103 1 Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan memperhatikan dan mensinergikan selain dengan RPJM Kementrian Ketenagakerjaan, RPJM Provinsi Jawa Barat, Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan KeTenaga Kerjaan. Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang diarahkan untuk memantapkan masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera sebagai titik pusat perhatian dari segenap gerak pembangun, sekaligus sebagai modal dasar dan kekuatan daerah, pembangunan manusia menekankan pada peningkatan harkat, martabat hak dan kewajiban manusia yang tercermin pada peningkatan nilai seperti etika, estetika, logika. Nilai-nilai tersebut adalah beriman, bertaqwa, amanah, sadar akan harga diri, mandiri, cerdas, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Program Nasional yang dilaksanakan baik oleh Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Barat dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yaitu ; Urusan Wajib :

1.Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.
3.Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Urusan Pilihan : 2
1.Program Pengembangan Transmigrasi Regional 1.2 Landasan Hukum Landasan Hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : ● Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; ● Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; ● Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; ● Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan; ● Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ● Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ● Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; ● Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7); ● Peraturan Derah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025; ● Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27); ● Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 04 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung; ● Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 3 Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92); ● Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung; ● Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026; ● Keputusan Bupati Bandung Nomor 008.1.1/KEP/131- BAPPERIDA/2024 tentang Pembentukan TIM Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. ● Peraturan Bupati No 93 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025. ● Surat Edaran Bupati Bandung nomor Nomor : 000.8./048 / 959 C / BAPPERIDA tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah Tersusunya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025 secara tepat waktu. 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun dalam 4 (empat) BAB dengan sistematika : Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a.Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b.Tujuan yang dikehendaki;
c.Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d.Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana. Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini 6 TC.29 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI SAKIP PD 76,65 Point 73,47 80,35 109,36% 73,97 80,35 104,83% Persentase Aset BMD dalam kondisi baik 85 % 85 98,88 116,33% 90 98,88 116,33% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 % 90 90,17 100,19% 85 90,17 100,19% 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu 100 % 100 100 100 100,00% 100 100 100,00% 2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Doku men 5 2 2 100,00% 2 9 90,00% 7 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Doku men 2 1 1 100,00% 1 4 80,00% 2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Doku men 2 2 2 100,00% 1 5 100,00% 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 % 100 100 100 100,00% 100 100 100,00% 2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang /Bula n 58 56 53 94,64% 58 58 100,00% 2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25 Doku men 10 5 5 100,00% 5 20 80,00% 2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Lapora n 2 1 1 100,00% 1 4 80,00% 8 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 2.07.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 30 Doku men 7 0 0 #DIV/0! 6 13 43,33% 2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 Lapora n 4 0 0 #DIV/0! 2 6 60,00% 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 100 % 100 100 100 100,00% 100 100 100,00% 2.07.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah ASN yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan formal 56 Orang 56 56 27 48,21% 56 56 100,00% 2.07.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 - 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 100 100 100 100,00% 100 100 100,00% 9 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 1 1 100,00% 1 4 80,00% 2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 1 1 100,00% 1 4 80,00% 2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 1 1 100,00% 1 4 80,00% 2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 2 1 1 100,00% 1 4 80,00% 2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 10 Doku men 4 2 2 100,00% 2 8 80,00% 2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Lapora n 2 1 1 100,00% 1 4 80,00% 2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Lapora n 2 1 1 100,00% 1 4 80,00% 2.07.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Doku men 1 0 #DIV/0! 0 1 100,00% 10 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik 85 % 85 97,88 115,15% 85 98,88 116,33% 2.07.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 0 0 #DIV/0! 2 2 #DIV/0! 2.07.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Perorangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 2.07.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 5 5 100,00% 0 5 250,00% 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 100 100 100 100,00% 100 100 100,00% 2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Doku men 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapora n 24 12 12 100,00% 12 12 100,00% 11 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapora n 24 12 12 100,00% 12 12 100,00% 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik 85 % 85 97,88 115,15% 85 98,88 116,33% 2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 1 1 100,00% 0 1 100,00% 2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 7 7 100,00% 5 7 140,00% 2.07.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeleur yang dipelihara - Unit 0 0 #DIV/0! 0 0 #VALUE! 2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 2 Unit 4 1 0 0,00% 2 4 200,00% 12 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 1 1 100,00% 1 2 200,00% 2.07.01.02.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 85 % 0 100 98,88 98,88% 85 98,88 116,33% 2.07.01.02.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Lapora n 0 1 1 100,00% 0 1 #DIV/0! 2.07.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH 100 % 100 100 100,00% 100 100 100,00% 2.07.01.2.11.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang /Bula n 12 12 12 100,00% 12 12 100,00% 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD 64 % 61 91,09 149,33% 63 91,09 142,33% 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro) 100 % 100 100 100 100,00% 100 100 100,00% 2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Doku men 1 1 1 100,00% 1 1 100,00% 13 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 2.07.02.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 80 Perusa haan 80 5 16 320,00% 70 166 207,50% 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan 44 % 41 52,13 127,15% 42 52,13 118,48% 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi 17 % 17 28,41 167,12% 17 28,41 167,12% 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 5760 Orang 4160 1.660 1660 100,00% 1780 7600 131,94% 2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 70 Lemba ga 32 14 14 100,00% 12 58 82,86% 14 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 2.07.03.2.01.04 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 120 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0,00% 2.07.03.2.01.06 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan vokasi dan Produktivitas Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 8 Kesep akatan 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0,00% 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina 74 Persen 60 93,61 156,02% 40 93,61 126,50% 2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 175 Lemba ga 130 35 35 100,00% 60 225 128,57% 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas 100 % 100 100 100,00% 90 100 100,00% 15 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Doku men 1 1 1 100,00% 1 3 300,00% 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 19 Persen 16 44,24 276,50% 17 44,24 232,84% 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 19 Orang 16 44,24 276,50% 17 44,24 232,84% 2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 4600 Orang 3992 900 933 103,67% 900 5825 126,63% 2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan 900 Orang 478 180 80 44,44% 180 738 82,00% 2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 50 Orang 20 0 0 #DIV/0! 10 30 60,00% 2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 3600 Orang 1280 360 360 100,00% 420 2060 57,22% 16 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan 100 Persen 100 30 100 333,33% 30 100 100,00% 2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 4 Doku men 2 0 0 #DIV/0! 1 3 75,00% 2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 15000 Orang 8854 3000 5044 168,13% 3000 16898 112,65% 2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 650 Orang 1420 130 1004 772,31% 1200 3624 557,54% 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota persentase PMI yang terlayani 100 % 100 100 100 100,00% 100 100 100,00% 2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 125 Orang 50 25 140 560,00% 25 215 172,00% 2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 100 Orang 50 0 0 #DIV/0! 20 70 70,00% 17 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 60 Persen 57 57,81 101,42% 58 57,81 96,35% 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB 41 Perusa haan 41 43 104,88% 41,08 43 104,88% 2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 250 Perusa haan 204 50 184 368,00% 20 408 163,20% 2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 25 Perusa haan 15 5 15 300,00% 3 33 132,00% 18 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 5 Lapora n 2 1 1 100,00% 2 5 100,00% 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi 26 Persen 26 21,88 118,83% 80 21,88 84,15% 2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 100 Perkar a 50 30 35 116,67% 20 105 105,00% 19 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 60 Perkar a 20 60 64 106,67% 10 94 156,67% 2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 13 Asosia si dan Serika t Pekerj a 13 13 18 138,46% 13 13 100,00% 2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lemba ga 1 1 1 100,00% 1 1 100,00% 2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 174000 Orang 191.387 174000 191387 109,99% 174000 556774 319,99% 20 KODE REKENING Program / Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan K Target Renja Perangkat Daerah 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 3.32.02 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi 5 Lokasi 0 1 0 0,00% 1 1 20,00% 3.32.02.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Animo transmigrasi 150 Kepala Keluar ga 5 30 0 0,00% 30 35 23,33% 3.32.02.2.01.06 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 100 Orang 100 0 0 #DIV/0! 40 140 140,00% 3.32.02.2.01.09 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan 100 Lokasi 0 0 0 #DIV/0! 1 1 1,00% 3.32.02.2.01.020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 5 Lokasi 0 0 0 #DIV/0! 1 1 20,00% 21 Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk realisasi kinerja tahun 2023 secara keseluruhan sudah melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal ini juga sudah sesuai dengan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah. Adapun untuk capaian Rencana Stategis sampai dengan Tahun 2024 secara mayoritas sudah memenuhi. Hasil dari realisasi Tahun 2023 telah menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja Tahun 2024 dan akan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari analisis kinerja yang dilakukan tim penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan memiliki tupoksi terkait urusan ketenagakerjaan yang mengacu pada Misi ke-4 dan ke-5 dimana segala urusan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasoi Angkatan Kerja, Angkatan Kerja, Penduduk Yang Bekerja, Pengangguran Terbuka, Pelatihan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga kerja dan Hubungan Industrial menjadi hal yang dijadikan fokus utama pada Upaya pencapaian misi tersebut. Semua hal tersebut dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran dengan memiliki indikator dalam setiap tujuan dan sasaranya. Maka analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dapat terlihat seperti yang tersaji pada tabel TC.30 berikut ini : 22 TC 30 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. No INDIKATOR TUJUAN/SASARAN SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catata n Analisi s 2023 2024 2024 2025 2026 2023 202 4 2024 2025 1 Persentase Penduduk Yang Bekerja 91,85% 92,07% 92,29% 92,49% 92,69% 93,02% - 92,29% 92,49% 2 Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 3,95% - 5,00% 6,00% 3 Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 15% 16% 17% 18% 19% 53,46% - 17% 18% 4 Persentase pencari kerja yang Tersertifikasi 3,25% 3,50% 3,75% 4,00% 4,25% 9,06% - 3,75% 4,00% 5 Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 56% 57% 58% 59% 60% 56,16% - 58% 59% 6 Nilai akuntabilitas instansi 73,47 73,72 73,97 74,22 74,47 74,36 - 73,97 74,22 7 Nilai IKM 90 90 90 90 90 90,03 - 90 90 8 2.1.3 Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 85% 85% 85% 85% 85% 99,03 - 85% 85% 23 Pada setiap indikator tujuan dan sasaran yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan tabel di atas akan diturunkan kedalam program kegiatan dan sub kegiatan yang termuat pada dokumen Perubahan Rencana Kerja ini dalam rangka mendorong ketercapaian target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Ketenagakerjaan. 2.2.1 Penduduk Usia Kerja Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 Tahun keatas. Fluktuasi PUK ini tergantung pada naik turunnya jumlah penduduk secara keseluruhan sesuai dengan terjadinya perubahan faktor-faktor demografi. Tabel 2.3 Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2015 – 2023 Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2015-2023. 2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Bila angka TPAK kecil maka dapat di duga bahwa penduduk usia kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya. Dengan demikian angka TPAK dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi maupun faktor demografis. Beberapa faktor demografis yang dianggap penting pengaruhnya terhadap TPAK adalah jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini karena berhasilnya sistem pendidikan yang diprogramkan pemerintah yaitu pendidikan 9 Tahun wajib belajar bagi anak-anak untuk memasuki dunia pendidikan, sementara dari sisi lainnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap pengurangan atau memperlambat angkatan kerja memasuki dunia kerja. Dengan adanya program wajib belajar tersebut maka pertambahan jumlah angkatan kerja untuk Tahun berikutnya diharapkan akan relatif menurun dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja. PENDIDIKAN TAHUN 2015 2017 2018 2021 2023 ≤SD 1.012.209 874.601 885.256 997.848 958.226 SMTP 706.637 796.063 774.527 760.876 792.494 SMTA Umum 454.078 529.345 572.262 533.589 562.624 SMTA Kejuruan 177.102 202.534 206.320 251.700 244.530 DIPLOMA I/II/III/AKADEM I 42.270 71.260 75.114 48.965 49.214 UNIVERSITAS 125.443 151.706 166.284 138.807 154.161 JUMLAH 2.517.739 2.625.509 2.679.76 3 2.731.78 5 2.761.249 24 Tabel 2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2017 – 2023 Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2017-2023 2.2.3 Angkatan Kerja Tabel 2.5 Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2017 – 2023 JENIS KELAMIN TAHUN 2017 2018 2021 2022 2023 Laki-Laki 1.076.305 1.100.696 1.135.074 1.778.10 5 1.201.220 Perempuan 572.759 557.905 651.088 30.694 677.537 JUMLAH 1.649.064 1.658.601 1.786.162 1.808.79 9 1.878.757 2.2.4 Penduduk yang Bekerja Penduduk yang bekerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan. Tabel 2.6 Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Bandung Tahun 2017 – 2023 JENIS KELAMIN TAHUN 2017 2018 2021 2022 2023 Laki-Laki 1,038,75 8 977,558 1,074,76 7 1.655.68 2 1.116.49 7 Perempuan 545,633 460,807 613,439 26.828 39.831 JUMLAH 1,584,39 1 1,438,36 5 1,688,20 6 1.682.51 0 1.756.32 8 PENDIDIKAN TAHUN 2017 2018 2021 2022 2023 ≤SD 60.83 56.36 61,72 % 61,83% 64,84 % SMTP 52.49 56.73 58,82 % 53,66% 57,40 % SMTA Umum 69.47 65.39 68,70 % 66,34% 72,03 % SMTA Kejuruan 72.76 75.04 89,08 % 79,29% 81,78 % DIPLOMA I/II/III/AKADEMI 73.77 78.69 72,25 % 74,55% 73,72 % UNIVERSITAS 86.72 79.49 82,67 % 73,20% 82,45 % JUMLAH 62.81 61.89 66,09 % 63,64% 67,10 % 25 2.2.5 Penganggur Terbuka Penganggur terbuka, terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Jumlah penganggur terbuka di Kabupaten tahun 2014-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Berkurangnya penganggur terbuka dikarenakan jumlah kesempatan kerja yang semakin banyak baik di sektor formal dan non formal. Selain itu karena program Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten dalam mengurangi angka pengangguran. Diantaranya adalah program pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan berbasis kewirausahaan, uji kompetensi, pemagangan dan diadakannya bursa tenaga kerja (job fair). Hal tersebut tampaknya memberikan pengaruh cukup berarti terhadap turunnya pengangguran. Tabel 2.7 Penganggur Terbuka Kabupaten Bandung Tahun 2017 – 2023 JENIS KELAMIN TAHUN 2017 2018 2021 2022 2023 Laki-Laki 37,547 46,724 60,307 122.423 84.723 Perempuan 27,126 36,216 37,649 3.866 37.706 JUMLAH 64,673 82,940 97,956 126.289 122.429 2.2.6 Pelatihan Tenaga Kerja Kabupaten bandung adalah salah satu wilayah Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki berbagai potensi seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, tekstil dan bahan olahannya, pendidikan dan jasa konstruksi. Dengan potensi yang beragam tersebut, maka diperlukan ketersediaan tenaga kerja terampil untuk menjalankan semua potensi tersebut baik berupa tenaga yang dihasilkan oleh pendidikan menengah dan tinggi dan pekerja yang tidak berpendidikan. Disamping kebutuhan akan tenaga kerja yang besar di wilayah Kabupaten Bandung dari wilayah ini juga banyak menyediakan tenaga kerja yang bekerja di Luar Negeri. Didasari bahwa, untuk penyediaan tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, pendidikan formal dirasakan belum cukup mampu menyediakan tenaga terampil yang siap pakai. Untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai, diperlukan pendidikan lanjutan setelah pendidikan formal berupa pendidikan non formal. Kita harus menyadari bahwa dalam menghadapi era globalisasi, untuk dapat menembus pasar global dan persyaratan perdagangan bebas, kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat merupakan persyaratan yang tidak dapat dihindarkan. Untuk itu, penciptaan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dan bersertifikat harus menjadi program utama pemerintah. Bila hal ini diabaikan, maka 26 serbuan tenaga kerja dari luar negeri akan mendominasi tanah air temasuk Kabupaten Bandung. Dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan daerah perlu adanya pendidikan dan latihan kepada para penganggur agar peserta didik mempunyai keahlian baik pendidikan agar tenaga kerja bisa bekerja mandiri atau berwirausaha ataupun memiliki keahlian atau keterampilan pada sektor formal sesuai dengan pasar kerja sehingga setiap ada lowongan dapat diisi sesuai dengan yang dibutuhkan pasar. Tabel 2.8 Kapasitas Terpasang, Jumlah Instruktur dan Lulusan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2023 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2021 2023 Jumlah kapasitas terpasang - - - - - Jumlah Instruktur - - 1 1 5 Jumlah lulusan pelatihan 1.460 2.080 1.260 1.940 2.200 Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung 2.2.7 Penempatan Tenaga Kerja Jumlah penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bandung setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal tersebut diantaranya karena program Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam mengurangi angka pengangguran. Diantaranya adalah program pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan berbasis kewirausahaan, uji kompetensi, pemagangan dan diadakannya bursa tenaga kerja (job fair). Tabel 2.9 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2023 Kabupaten/Kota Tahun 2017 2018 2021 2022 2023 Pencari kerja terdaftar 10.742 7.486 5.100 1131 7 5044 Pencari kerja ditempatkan 7.820 5.390 3.725 2299 3400 2.2.8 Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perusahaan dan pekerja jamsostek aktif mengalami kenaikan setiap tahun. Perusahaan menyadari pentingnya jaminan sosial tenaga kerja. Target yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya kesejahteraan pekerja. Kondisi hubungan industrial pun akan semakin kondusif. Dengan demikian, para pekerja akan bekerja lebih tenang, nyaman dan meraih kesejahteraan yang dicita-citakan. Bagi pengusaha, kondisi ini akan mendorong usahanya semakin maju berkembang dan produktifitas yang makin tinggi. 27 Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Sejak diluncurkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat
1. 4.Upah Minimum Kabupaten Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring dengan kenaikan KHL. Tabel 2.10 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Bandung,Tahun 2021-2024 Tahun UMK (Rp) 2021 3.241.929,67 2022 3.241.929,67 2023 3.492.465,99 2024 3.527.967,00 Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Kinerja pelayanan pada Dinas Ketenagakerjaan meliputi Hubungan Industrial, Pelayanan Antar Kerja dan Pelatihan sejauh ini sudah berada pada level yang tinggi berdasarkan pada penilaian IKM pada tahun 2024 yang ada pada Kriteria Sangat Baik (90,00 Point) hal. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 bahwa salah satu isu terkait ketenagakerjaan di kabupaten bandung bahwa sumber daya manusia belum mampu berdaya saing. Hal ini berdasarkan kepada Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung masih didominasi oleh tatanan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 34,35%. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas hanya sebesar 7,93%. Jika dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah justru mengalami peningkatan persentase sebesar. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mengalami penurunan persentase. Hal kritis pada pelayanan terdapat pada Pelayanan Antar Kerja di Sub Kesempatan Kerja dimana kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang tersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Masih terdapatnya perbedaan antara link and match pada lowongan yang tersedia menyebabkan tingkat kesempatan kerja masih rendah sehingga angka pengangguran masih cukup besar. Oleh sebab itu sinergitas program 28 menjadi hal penting pada penentuan isu-isu penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan. Bonus demografi menjadi salah satu tantangan dan peluang bagi pelayanan Dinas Ketanagakerjaan, bagaimana upaya Dinas Ketenagakerjaan dalam memanfaat bonus demografi serta dampak apa saja yang terjadi ketika bonus demografi ini tidak terselesaikan dengan baik menjadi fokus Dinas Ketenagakerjaan dalam menyelaraskan program kegiatan yang menjadi prioritas nasional, provinsi dan daerah seperti pada table berikut : Tabel 2.11 Sinergitas Program pada Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas. Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja mandiri yang berdaya saing dan inovatif Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. Memberikan fasilitasi peningkatan sarana dan prasana pelatihan kerja Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0 Memberikan fasilitasi bagi pencari kerja usia muda untuk meningkatkan kemampuan menjadi pekerja mandiri Mengembangkan kemampuan purna tenaga kerja untuk mengembangkan kemampuan sebagai pekerja mandiri Memberikan fasilitasi penempatan kerja (baik di dalam maupun di luar negeri) dan pembinaan purna-kerja Memberikan fasilitasi perluasan kesempatan kerja Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan Menyelesaikan kasus hubungan industrial secara cepat, tepat dan berkeadilan Meningkatkan peran pekerja dan pengusaha dalam mewujudkan Meningkatkan perlindungan pekerja 29 Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026 jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan. kelangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja Memberikan fasilitasi kepada pekerja/buruh dalam rangka mencapai kesejahteraan Peningkatan pemahaman terhadap perundangan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan pekerja Meningkatnya rata- rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi Meningkatnya rata- rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi. Mendorong penyelenggaraan kerjasama antara daerah pengirim dengan daerah penempatan Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi melalui pelatihan yang efektif Dalam hal permasalahan dan hambatan yang ada pada dinas ketenagakerjaan diantaranya adalah antara lain:
2. 1.Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja,
3. 2.Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi,
4. 3.Masih rendahnya kualitas angkatan kerja,
5. 4.Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai,
6. 5.Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah. Hal tersebut bisa menciptakan Pengangguran di Kabupaten Bandung , pengangguran bisa bersifat sementara, terutama di kalangan yang baru lulus memerlukan waktu sebelum mereka berhasil mendapatkan pekerjaan. Diindikasikan pula bahwa pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik khususnya yang berpendidikan sekolah menengah ke atas cenderung terjadi karena adanya kekurangsesuaian antara isi pendidikan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan di satu pihak, serta kebutuhan keterampilan dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lain pihak. Belum lagi potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15 – 19 tahun. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mengakibatkan rendahnya daya saing dan kekuatan tawar di pasar kerja, terutama bagi angkatan kerja muda. Kualifikasi mereka belum mampu memenuhi tuntutan pasar kerja dan persaingan pasar global yang membutuhkan 30 tenaga kerja profesional berbasis knowledge, skill, attitude (KSA) ditambah keterampilan sosial (social skill). Sektor tenaga kerja di Indonesia menghadapi tiga permasalahan utama yang dapat mempengaruhi daya saing tenaga kerja. Pertama, persoalan kesempatan kerja yang terbatas. Situasi ini, disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menyerap angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar kerja dan jumlah penganggur riil.Kedua, rendahnya kualitas angkatan kerja. Ketiga, masih tingginya tingkat pengangguran. Kondisi ini berdampak pada capaian program kegiatan nasional maupun provinsi seperti pada pencapaian SDG’s Pilar Ekonomi dan pada 17 TBP khusunya TBP ke delapan . dimana dampak yang terjadi salahsatunya adalah terhadap angka kemiskinan yang sulit ditekan. Dua aspek penting ketenagakerjaan di Indonesia yakni Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak akan berarti dan menyejahterakan rakyat jika tidak dikelola oleh tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas. Tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam mengatasi persoalan pengangguran, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan kondisi-kondisi dan upaya- upaya seperti : - Menciptakan lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Tantangan ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan karena terkait iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung, dan harus didukung dengan upaya pengembangan industri yang bersifat padat karya. - Mendorong perpindahan pekerja dari jenis pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi. Tantangan ini harus diikuti dengan perbaikan kebijakan ketenagakerjaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, perubahan pola hubungan industrial antara pemerintah, pekerja dan pemberi kerja, serta peningkatan pendidikan, keterampilan/keahlian dan kompetensi tenaga kerja. - Meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih bekerja di lapangan kerja informal. Tantangan ini harus diikuti upaya pemberdayaan UMKM yang banyak menyerap tenaga kerja informal, pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang banyak menyerap tenaga kerja informal, serta reformasi penempatan dan perlindungan TKI terampil maupun non terampil. Penduduk memiliki 2 (dua) potensi yang kontradiktif. Di satu sisi penduduk dapat menjadi beban bagi proses pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk dapat menjadi modal pembangunan. Penduduk berjumlah besar dengan kualitas rendah lebih merupakan beban bagi pembangunan karena kapasitas produksinya melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, timbul berbagai dampak sosial seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, daerah urban, krisis pangan, daya dukung alam dan tingginya tingkat kriminalitas. Sedangkan di sisi lain masih banyak daerah di luar Jawa yang kekurangan jumlah penduduk dengan tingkat 31 kepadatan penduduk yang rendah. Dengan demikian, program transmigrasi merupakan salah satu alternatif solusi, mengingat program ini pada prinsipnya merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Program transmigrasi sangat bersifat strategis untuk terus dijalankan karena di samping menjaga keutuhan NKRI, juga terkait kebijakan kependudukan lainnxya berupa kebijakan pengendalian jumlah, kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk, dan pembangunan ekonomi di daerah tujuan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, untuk kelancaran dan keselarasan program transmigrasi, penyusunan program transmigrasi atau mobilitas penduduk perlu didahului dengan kerjasama antara daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan penempatan yang berkesinambungan. 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 sesuai tabel (Terlampir) sebagai berikut : 32 TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian Kinerja PAGU INDIKATIF (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian Kinerja PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP (Poin) 74,97 17.207.714.877 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP (Poin) 81,10 18.712.396.534 Nilai IKM (poin) 90 Nilai IKM (poin) 90 Persentase aset BMD dalam kondisi baik (%) 85 Persentase aset BMD dalam kondisi baik (%) 85 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (%) 100 67.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (%) 100 67.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 40.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 40.000.000 33 TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1 2.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1 2.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 25.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 25.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang diselesaikan tepat waktu (%) 100 13.720.365.877 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang diselesaikan tepat waktu (%) 100 14.465.621.364 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 58 13.702.865.877 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 58 14.448.121.364 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen) 5 5.000.000 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen) 5 5.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 5.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 5.000.000 34 TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 6 2.500.000 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 6 2.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan) 2 5.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan) 2 5.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (%) 100 50.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (%) 100 99.841.300 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 56 50.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 56 99.841.300 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran (%) 100 374.223.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran (%) 100 408.548.800 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket) 1 10.000.000 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket) 1 10.000.000 35 TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 130.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 130.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 10.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 10.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 70.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 53.750.800 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 2 10.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 2 10.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 13.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 13.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 80.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 181.798.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik (%) 85 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik (%) 85 36 TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran (%) 100 2.580.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran (%) 100 2.954.700.712 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 180.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) 12 180.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 2.400.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 2.774.700.712 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik (%) 85 262.349.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik (%) 85 513.118.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 5 142.349.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 5 56.940.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2 20.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2 20.000.000 37 TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 100.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 436.178.000 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH 100 129.550.000 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH 100 203.566.358 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 129.550.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 203.566.358 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD (%) 63 424.000.000 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD (%) 63 424.000.000 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro)(%) 100 424.000.000 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro)(%) 100 424.000.000 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen) 1 124.000.000 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen) 1 124.000.000 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang) 40 300.000.000 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang) 40 300.000.000 38 TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan (%) 42 2.596.674.700 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan (%) 43 17.735.162.067 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi (%) 17 2.146.674.700 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi (%) 17 17.285.162.067 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) 1040 145.802.200 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) 1440 11.326.547.334 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga) 14 1.300.872.500 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga) 19 5.143.743.450 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 60 200.000.000 60 200.000.000 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n 4 500.000.000 4 614.871.283 39 TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina (%) 72 250.000.000 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina (%) 72 250.000.000 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga) 35 250.000.000 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga) 35 250.000.000 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas (%) 90 200.000.000 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas (%) 100 250.000.000 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah(Dokumen) 1 200.000.000 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah(Dokumen) 1 200.000.000 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%) 17 2.763.902.812 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%) 18 8.098.298.850 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%) 17 2.006.481.812 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%) 18 6.995.166.600 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang) 900 1.657.458.200 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang) 900 1.870.097.200 40 TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang) 180 91.524.000 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang) 180 91.524.000 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang) 50 50.000.000 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang) 50 70.000.000 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang) 720 207.499.612 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang) 560 4.963.545.400 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan (%)251 30 673.138.000 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan (%) 30 1.018.849.250 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen) 1 60.000.000 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen) 1 60.000.000 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)(Orang) 3000 60.000.000 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)(Orang) 3000 60.000.000 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang) 130 553.138.000 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang) 130 898.849.250 41 TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota persentase PMI yang terlayani (%) 100 84.283.000 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota persentase PMI yang terlayani (%) 100 84.283.000 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang) 25 39.375.000 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang) 25 39.375.000 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang) 20 44.908.000 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang) 20 44.908.000 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%) 58 1.943.769.800 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%) 58 3.310.019.800 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB (%) 41 358.324.000 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB (%) 41 358.324.000 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan) 50 141.784.000 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan) 50 141.784.000 42 TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan) 5 66.540.000 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan) 5 66.540.000 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan(Laporan) 1 150.000.000 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan(Laporan) 1 150.000.000 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi (%) 26 1.585.445.800 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi (%) 26 2.951.695.800 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara) 20 73.271.000 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara) 20 73.271.000 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara) 60 70.100.000 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara) 60 70.100.000 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja) 13 842.074.800 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja) 13 2.308.324.800 43 TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga) 1 500.000.000 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga) 1 500.000.000 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang) 174000 100.000.000 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang) 174000 0 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi (Lokasi) 1 140.000.000 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi (Lokasi) 1 120.000.000 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Animo transmigrasi (Kepala Keluarga) 30 140.000.000 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Animo transmigrasi (Kepala Keluarga) 30 120.000.000 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang) 40 50.000.000 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang) 40 50.000.000 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi) 60 40.000.000 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi) 60 70.000.000 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi) 1 50.000.000 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi) 0 0 44 45 Menelaah Tabel TC. 31 bahwa hasil analisis Dinas Ketenagakerjaan melalui tim penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 terkait perbandingan Target Kinerja dan Anggaran pada Ranwal Renja Tahun 2025 mengalami kenaikan dikarenakan adanya beberapa sub kegiatan yang menjadi program kewilayahan dan menindaklanjuti hasil rapat internal dalam rangka pencapaian IKK dan IKD Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam mendukung program/kegiatan usulan masyarakat telah melaksanakan kegiatan berbasis kewilayahan. Proses ini diawali dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang menampung aspirasi masyarakat melalui DSP Kecamatan untuk selanjutnya ditajamkan Kembali dengan disesuaikan dengan prioritas dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan melalui kegiatan Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dibawa ke Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan hasil yang tertera pada table TC.32 berikut: TC.32 Tabel 2.13 Usulan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Disnaker Kab. Bandung. No Program/Kegiatan/Subkegiata n Lokasi Indikator Kinerja Besara n Volume Catatan 1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Wilayah Kabupate n Bandung Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 1300 Orang Hasil usulan masyaraka t dan Pokir DPRD Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Wilayah Kabupate n Bandung Jumlah Kesepakatan/Koordinas i dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 166 Orang Hasil usulan masyaraka t dan Pokir DPRD 2 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Wilayah Kabupate n Bandung Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 171 Orang Hasil usulan masyaraka t dan Pokir DPRD 46 Tabel hasil usulan kewilayahan yang disusulkan ke Dinas Ketenagakerjaan di atas, telah sesusai dengan tupoksi Dinas Ketenagakerjaan serta sudah diselaraskan dengan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Ketenagakerjaan pada Tahun 2025. 47 Pembangunan juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, serta mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). Pembangunan daerah merupakan bagian internal dan integral dari pembangunan nasional. Namun pencapaian keberhasilan pembangunan daerah harus benar- benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Perbedaan kondisi daerah akan mengakibatkan perbedaan dalam menerapkan corak pembangunan. Dengan demikian, pencapaian sasaran pembangunan di daerah disesuaikan dengan potensi setempat, aspirasi masyarakat, juga permasalahan pembangunan di daerah. Indonesia tengah menghadapi tantangan untuk memasuki siklus “bonus demografi”, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi nasional. Bonus demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja sehingga lebih berkesempatan untuk meningkatkan tabungan keluarga. Dengan demikian, pada periode 2025 - 2035, Indonesia memiliki kesempatan besar memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi akan menjadi windows of opportunity bila disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa di masa depan. Sebaliknya, bonus demografi bisa menjadi windows of disaster jika ternyata sebagian besar penduduk usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus pendidikan SMP atau SMA, lalu penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, sehingga 48 menimbulkan efek sosial yang buruk dan hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan. Untuk meraih keuntungan bonus demografi, ada 4 (empat) hal yang harus dipenuhi : (1) penduduk usia muda yang meledak jumlahnya itu harus mempunyai pekerjaan produktif dan bisa menabung, (2) tabungan rumah tangga dapat diinvestasikan untuk menciptakan lapangan kerja produktif, (3) ada investasi untuk meningkatkan modal manusia agar dapat memanfaatkan momentum jendela peluang (windows of opportunity) yang akan datang, dan (4) menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan masuk pasar kerja. Visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 sejalan dengan visi Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi. Kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh gerak dunia usaha yang menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berlandaskan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Sejalan dengan itu perlu adanya upaya: ● Perbaikan produktivitas nasional melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan pertumbuhan ekonomi; ● Penciptaan lapangan kerja formal yang melindungi pekerja Indonesia serta dilaksanakan berbasiskan hubungan industrial yang setara antara pekerja dan pengusaha; ● Perlindungan pekerja Indonesia, sebagai bagian dari perlindungan sosial, diberikan tidak hanya bagi pekerja formal namun juga pekerja informal; ● Perbaikan regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung dunia usaha. Penanggulangan kemiskinan adalah upaya terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang mana masing-masing memiliki peran tersendiri, yaitu : • Peran masyarakat dan dunia usaha diarahkan dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah menyelesaikan masalah kemiskinan yang riil terjadi di suatu daerah; • Dunia usaha membantu penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada daerah tertentu melalui pelaksanaan corporate social responsibility (CSR); • Pemerintah Pusat mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, masyarakat dan daerah. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Kabupaten Bandung yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Kabupaten Bandung Tahun 2021– 2026 yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”. Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, 49 maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar. Sesuai dengan tupoksinya Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. Pada tahun 2024 mendatang Dinas Ketenagakerjaan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana tersebut di atas. Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Dinas Ketenagakerjaan menetapkan tujuan sebagai berikut :
7. 1.Meningkatkan keterampilan dan produktifitas Tenaga Kerja
8. 2.Mengembangkan Sistem Informasi Pasar Kerja
9. 3.Meningkatkan ketenangan kerja bagi pekerja dan kemajuan berusaha bagi pengusaha
10. 4.Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja Dengan Peningkatan Keselamatan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Pekerja
11. 5.Meningkatkan Pelayanan Ketransmigrasian dengan Mensinergikan Penempatan Tenaga Kerja Pada Lokasi-lokasi Transmigrasi. Sasaran dari organisasi yaitu merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan stratejik organisasi. Sasaran-sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung sasaran dengan kebijakan pelaksanaanya sebagai berikut : ● Menciptakan Tenaga Kerja yang maju, mandiri, dan berdaya saing dengan berorientasi pada perluasan kerja dan kemandirian yaitu menciptakan dan mempersiapkan tenaga kerja dalam hal ini pencari kerja yang memiliki keterampilan yang dapat bersaing dalam pasar kerja serta dipersiapkan untuk menjadi pencipta lapangan kerja. ● Mewujudkan hubungan kerja yang harmonis yaitu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menunjang antara pengusaha dan pekerja dengan meletakan keseimbangan hak dan kewajiban yang dilandasi dengan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), transparansi, komunikatif dan saling membuka peluang untuk mengembangkan pendidikan dan latihan serta mengembangkan sistem profesionalisasi setiap perkerja melalui kesempatan promosi pada jabatan-jabatan yang lebih baik secara berjenjang. Selanjutnya, berdasarkan analisis lingkungan strategis ditentukan kebijakan pelaksanaanya :
12. 1.Meningkatkan keterampilan dan produktivitas pencari kerja dalam mengurangi tingkat pengangguran yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan strategis, dalam kenyataan bahwa tingkat keterampilan dan keahlian para pencari kerja di Kabupaten Bandung ini masih relatif kurang, hal ini dibuktikan dalam 50 perebutan peluang pasar kerja di sektor formal sedikit sekali yang terserap, oleh karena demikian kebijakan penempatan tersebut tidak hanya disektor formal saja tapi harus diimbangi melalui penempatan sektor formal dan pembentukan usaha mandiri, untuk menjangkau kondisi yang demikian tersebut diawali dengan pemberian pelatihan-pelatihan terhadap penguasan salah satu penerapan teknologi.
13. 2.Meningkatkan Pendayagunaan dan Penyebaran Tenaga Kerja. Strategi untuk pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja berkaitan erat dengan percepatan serta pemerataan pembangunan, selaras dengan fungsi tata ruang, untuk hal tersebut perlu didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang matching baik dari segi kualitas dan kuantitas sehingga akan terhindar atau paling dapat dibatasi penumpukan tenaga kerja di satu tempat, sementara di tempat lain kekurangan tenaga kerja. Kondisi yang sudah dirasakan adanya kekurangan tenaga kerja terdapat pada wilayah-wilayah untuk bidang pertanian.
14. 3.Meningkatkan Ketenangan dan Kemajuan Berusaha Sebagai pelaku ekonomi perusahaan swasta memiliki konstribusi yang sangat penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu ketenangan dalam berusaha bagi pengusaha dan ketenangan bekerja bagi pekerja mutlak dibutuhkan untuk itu perlu diambil strategi kebijakan melalui perwujudan hubungan kerja yang serasi, harmonis dan dinamis. Untuk mencapai itu semua yang harus ditempuh adalah melaksanakan secara bersungguh-sungguh semua hak dan kewajiban masing-masing antar pekerja dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sosialisasi bimbingan teknis.
15. 4.Meningkatkan pelayanan ketransmigrasian dengan mensinergikan Penempatan Tenaga Kerja pada lokasi-lokasi Transmigrasi. Tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 dapat disajikan pada table berikut ini : 51 Tabel 3.14 TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETENAGAKERJAAN No Tujuan PD Sasaran PD Sasaran Program/Keg/Subkeg Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Meningkatnya persentase capaian proyeksi indikator terhadap RTKD PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD 2 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Meningkatnya kualitas dokumen Rencana Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro) 3 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Tersedianya Dokumen RTK Makro secara tepat waktu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 4 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Meningkatnya SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 5 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Meningkatnya Persentase Penempatan Pencari Kerja terdaftar PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 6 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Meningkatnya Jumlah Penempatan Pencari Kerja terdaftar Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan 7 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Terlaksananya Penempatan pencari kerja melalui layanan AKAD dan AKL Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 8 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Meningkatnya Kualitas Pencari Kerja yang mendapatkan penyukuhan dan Bimbingan Jabatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 52 No Tujuan PD Sasaran PD Sasaran Program/Keg/Subkeg Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 9 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Terlayaninya Tenaga Kerja Disabilitas di Kabupaten Bandung Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 10 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Optimalisasi Kinerja Kelompok Kerja melalui pelatihan TKM Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 11 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Optimalisasi kinerja pelayanan kepada pencari kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan 12 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Tersusunya Dokumen Database Ketenagakerjaan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 13 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Terdatanya jumlah pencari kerja yang mendaftar Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 14 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Terlaksananya kegiatan jobfair/bursa kerja Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja 15 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Meningkatnya Perlindungan terhadap PMI dan Purna PMI di Kabupaten Bandung Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota persentase PMI yang terlayani 53 No Tujuan PD Sasaran PD Sasaran Program/Keg/Subkeg Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 16 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Terlaksananya pelayanan terhadap CPMI dan PMI bermasalah Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 17 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Terlaksananya Pemberdayaan PMI Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 18 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Terlaksananya penjajagan lokasi transmigrasi PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi 19 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Meningkatnya jumlah Kuota transmigran Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Animo transmigrasi 20 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Optimalisasi SDM Calon Transmigran Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 21 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Terdapatnya calon lokasi transmigran yang layak Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan 22 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Berkurangnya jumlah transmigran yang kembali ke daerah asal Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 23 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Meningkatnya Lulusan Pelatihan bagi Penari Kerja yang mendapat pekerjaan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan 54 No Tujuan PD Sasaran PD Sasaran Program/Keg/Subkeg Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 24 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Meningkatnya kualitas pencari kerja melalui Uji kompetensi dan sertifikasi Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi 25 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 26 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Terlaksananya Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 27 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Terlaksananya pelatihan VOKASI bagi pencari kerja Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 28 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Terlaksananya Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 29 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Bandung Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina 55 No Tujuan PD Sasaran PD Sasaran Program/Keg/Subkeg Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 30 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Optimalisasi LPK swasta di Kab. Bandung Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 31 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Meningkatnya Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan Produktivitas Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas 32 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Tersusunnya Kualitas dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja daerah Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 33 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya hubungan industrial Yang Harmonis Meningkatnya kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 34 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya hubungan industrial Yang Harmonis Meningkatnya tata Kelola persyaratan kerja Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB 35 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya hubungan industrial Yang Harmonis Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Perusahaan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 56 No Tujuan PD Sasaran PD Sasaran Program/Keg/Subkeg Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 36 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya hubungan industrial Yang Harmonis Tersedianya data perusahaan yang menyusun PKB Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 37 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya hubungan industrial Yang Harmonis Meningkatnya jumlah perusahaan dengan tata kelola yang layak Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 38 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya hubungan industrial Yang Harmonis Optimalisasi mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi 39 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya hubungan industrial Yang Harmonis Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 40 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya hubungan industrial Yang Harmonis Meningkatnya penyelesaian perkara dalam Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 57 No Tujuan PD Sasaran PD Sasaran Program/Keg/Subkeg Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 41 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya hubungan industrial Yang Harmonis Tersusunya data asosiasi serikat pekerja yang sesuai prosedur Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 42 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya hubungan industrial Yang Harmonis Meningkatnya Kualitas LKS Tripartit Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 43 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya hubungan industrial Yang Harmonis Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Teknis Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 44 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 45 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas dokumen perencanaan yang tepat waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu 46 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersusunya Dokumen Perencanaan secara tepat waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersusunya Dokumen Laporan Kinerja yang baik secara tepat waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 58 No Tujuan PD Sasaran PD Sasaran Program/Keg/Subkeg Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 48 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi yang baik secara tepat waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan yang diselesaikan tepat waktu 50 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tercapainya layanan yang optimal terhadap ASN Dinas Ketenagakerjaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan secara tepat waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 52 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun secara tepat waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 53 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya secara tepat waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 54 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tercapainya Target Realisasi Keuangan dalam Bulanan/Triwulanan/Semestera n Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 59 No Tujuan PD Sasaran PD Sasaran Program/Keg/Subkeg Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 55 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Optimalisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 56 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Penatausahaan BMD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 57 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 58 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Meningkatnya Kinerja SDM Internal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 59 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 60 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Penatausahaan BMD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 61 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Ketenagakerjaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 62 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersedianya Logistik yang memadai Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 63 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersedianya Barang Cetakan yang memadai Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60 No Tujuan PD Sasaran PD Sasaran Program/Keg/Subkeg Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 64 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersedianya Bahan Bacaan pada Dinas Ketenagakerjaan dalam Satu Tahun Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 65 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 66 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Optimalisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 68 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersedianya Peralatan dan mesin yang memadai Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 69 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 70 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersedianya sarana jasa komunikasi dan listrik pada Dinas Ketenagakerjaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 71 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tersedianya layanan jasa kebersihan dan keamanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 61 No Tujuan PD Sasaran PD Sasaran Program/Keg/Subkeg Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 72 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Optimalisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 73 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 74 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Terlaksananya pemeliharaan sarana peralatan dan mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 75 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dengan tepat waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 76 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH 77 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah Tercapainya layanan yang optimal terhadap ASN Dinas Ketenagakerjaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 62 3.3 Program dan Kegiatan Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang klasisikafi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Program dan Kegiatan setiap perangkat daerah harus mengacu pada peraturan tersebut, sehingga setiap perangkat daerah diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Strategisnya, begitu juga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2023 dalam menyusun rencana program dan kegiatannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut. Program dan Kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut : I. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
16. 1.Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RTK) N o Narasi Tolok Ukur Target Kinerja 1 Capaian Kegiatan Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD 63 % 2 Masukan Dana yang Dibutuhkan Rp. 103.448.800,- 3 Keluaran Persentase program/kegiatan yang berdasarkan RTK 100% 4 Hasil Persentase program/kegiatan yang berdasarkan RTK 100% Terbagi atas Sub Kegiatan sebagai berikut : N o Sub Kegiatan Jumlah Dana Indikator Target Kinerja 1 Penyusunan Tenaga Kerja Makro Rp. 12.414.700,- Jumlah Dokumen RTK Makro yang dievaluasi 1 Dokumen 2 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Rp 91.034.100,- Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 70 Orang II. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.
17. 1.Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi No Narasi Tolok Ukur Target Kinerja 1 Capaian Kegiatan Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan 42 % 2 Masukan Dana yang Dibutuhkan Rp. 26.530.309.434,05 3 Keluaran Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi 17 Persen 63 4 Hasil Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi 17 Persen Terbagi atas Sub Kegiatan sebagai berikut : No Sub Kegiatan Jumlah Dana Indikator Target Kinerja 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp. 17.490.512.600,05 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 2640 Orang 2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Rp. 8.496.248.151 Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 43 Kesepakatan 3 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Rp. 200.000.000 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 60 Orang 4 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Rp. 543.548.683 Jumlah Kesepakatan/Koordinas i dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 5 Kesepakatan
18. 2.Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. N o Narasi Tolok Ukur Target Kinerja 1 Capaian Kegiatan Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan 42 % 2 Masukan Dana yang Dibutuhkan Rp. 57.590.600,- 3 Keluaran Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas 100 Persen 4 Hasil Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas 100 Persen Terbagi atas Sub Kegiatan sebagai berikut : No Sub Kegiatan Jumlah Dana Indikator Target Kinerja 1 Pengukuran Kompetensi dan Rp. 57.590.600 Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga 1 Dokumen 64 Produktivitas Tenaga Kerja Kerja di Tingkat Daerah III. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
19. 1.Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/kota. No Narasi Tolok Ukur Target Kinerja 1 Capaian Kegiatan Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 17 % 2 Masukan Dana yang Dibutuhkan Rp. 5.762.802.700 3 Keluaran Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan 17 % 4 Hasil Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan 17 % Terbagi atas Sub Kegiatan sebagai berikut : N o Sub Kegiatan Jumlah Dana Indikator Target Kinerja 1 Pelayanan antar Kerja Rp. 1.289.132.800 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 900 Orang 2 Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Rp. 32.942.800 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 180 Orang 3 Perluasan Kesempatan Kerja Rp. 4.440.727.100 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 560 Orang
20. 2.Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja N o Narasi Tolok Ukur Target Kinerja 1 Capaian Kegiatan Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 17 % 2 Masukan Dana yang Dibutuhkan Rp. 904.436.600,- 3 Keluaran Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan 30 Persen 4 Hasil Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan 30 Persen Terbagi atas Sub Kegiatan sebagai berikut : No Sub Kegiatan Jumlah Dana Indikator Target Kinerja 1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Rp. 12.209.400,- Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 1 Dokumen 2 Job Fair/Bursa Kerja Rp. 892.227.200,- Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja 500 Orang 65
21. 3.Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota. N o Narasi Tolok Ukur Target Kinerja 1 Capaian Kegiatan Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 17 % 2 Masukan Dana yang Dibutuhkan Rp. 11.369.700,- 3 Keluaran Persentase PMI yang Terlayani 100 % 4 Hasil Persentase PMI yang Terlayani 100 % Terbagi atas Sub Kegiatan sebagai berikut : N o Sub Kegiatan Jumlah Dana Indikator Target Kinerja 1 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Rp. 11.369.700,- Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 25 Orang IV. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL.
22. 1.Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota N o Narasi Tolok Ukur Target Kinerja 1 Capaian Kegiatan Prosentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 58 % 2 Masukan Dana yang Dibutuhkan Rp. 103.112.200 3 Keluaran Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB 41 Persen 4 Hasil Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB 41 Persen Terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut : N o Sub Kegiatan Jumlah Dana Indikator Target Kinerja 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Rp. 5.438.100,- Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 50 Perusahaan 2 Pendaftaran Perjanjian Rp. 10.529.400,- Jumlah Perusahaan 5 Perusahaan 66 N o Sub Kegiatan Jumlah Dana Indikator Target Kinerja Kerjasama bagi Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi SaranaHubunga n Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Rp. 87.144.700,- Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan
23. 2.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota N o Narasi Tolok Ukur Target Kinerja 1 Capaian Kegiatan Prosentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 58 % 2 Masukan Dana yang Dibutuhkan Rp. 2.534.776.290 3 Keluaran Porsentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi 26 % 4 Hasil Porsentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi 26 % Terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut : N o Sub Kegiatan Jumlah Dana Indikator Target Kinerja 1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. 68.771.000,- Jumlah Perselisihan yang Dicegah 20 Perkara 2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. 4.384.400,- Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 60 Perkara 67 3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi Rp. 2.045.925.490,- Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 13 Asosiasi dan Serikat Pekerja 4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Rp. 415.695.400,- Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 68 TC.33 Tabel 4.15 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung Dinas Ketenagakerjaan. NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN 54.492.802.668,0 5 25.076.062.189,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 54.492.802.668,0 5 24.936.062.189,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 54.492.802.668,0 5 24.936.062.189,00 1, 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai IKM Persentase BMD dalam Kondisi Baik 18.484.956.344,0 0 17.207.714.877,00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Internal Dinas Ketenagakerjaa n 67.000.000,00 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 40.000.000,00 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 2.000.000,00 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 25.000.000,00 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu 14.206.534.740,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Internal Dinas Ketenagakerjaa n 13.720.365.877,00 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14.191.534.740,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 13.702.865.877,00 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 5.000.000,00 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 5.000.000,00 2.07.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 2.500.000,00 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 5.000.000,00 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Internal Dinas Ketenagakerjaa n 0,00 2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 99.841.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Internal Dinas Ketenagakerjaa n 55.000.000,00 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 30.000.000,00 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 99.841.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 25.000.000,00 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 277.987.870,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Internal Dinas Ketenagakerjaa n 323.000.000,00 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 10.000.000,00 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 72.925.450,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 130.000.000,00 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9.983.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 10.000.000,00 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 53.311.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 70.000.000,00 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 9.997.820,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 10.000.000,00 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 13.000.000,00 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108.770.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 80.000.000,00 2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Internal Dinas Ketenagakerjaa n 0,00 2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 3.151.428.076,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Internal Dinas Ketenagakerjaa n 2.580.000.000,00 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 179.997.364,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 180.000.000,00 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2.971.430.712,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 2.400.000.000,00 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 505.598.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Internal Dinas Ketenagakerjaa n 262.349.000,00 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 49.420.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 142.349.000,00 2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 20.000.000,00 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 436.178.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 100.000.000,00 2.07.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH 203.566.358,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Internal Dinas Ketenagakerjaa n 200.000.000,00 2.07.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 203.566.358,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 200.000.000,00 2, 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD 103.448.800,00 424.000.000,00 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro) 103.448.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Masyarakat Kab. Bandung 424.000.000,00 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 12.414.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 124.000.000,00 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 91.034.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 300.000.000,00 3, 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan 26.587.900.034,0 5 2.596.674.700,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi 26.530.309.434,05 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Masyarakat Kab. Bandung 2.146.674.700,00 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 17.490.512.600,05 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 145.802.200,00 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinas i dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 8.496.248.151,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 1.300.872.500,00 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 200.000.000,00 2.07.03.2.01.0006 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n 543.548.683,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 500.000.000,00 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Masyarakat Kab. Bandung 250.000.000,00 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 250.000.000,00 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas 57.590.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Masyarakat Kab. Bandung 200.000.000,00 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 57.590.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 200.000.000,00 4, 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 6.678.609.000,00 2.763.902.812,00 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan 5.762.802.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Masyarakat Kab. Bandung 2.006.481.812,00 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 1.289.132.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 1.657.458.200,00 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 32.942.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 91.524.000,00 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 50.000.000,00 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 4.440.727.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 207.499.612,00 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan 904.436.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Masyarakat Kab. Bandung 673.138.000,00 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 12.209.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 60.000.000,00 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 60.000.000,00 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 892.227.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 553.138.000,00 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota persentase PMI yang terlayani 11.369.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Masyarakat Kab. Bandung 84.283.000,00 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 11.369.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 39.375.000,00 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 44.908.000,00 5, 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 2.637.888.490,00 1.943.769.800,00 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB 103.112.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Masyarakat Kab. Bandung 358.324.000,00 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 5.438.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 141.784.000,00 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 10.529.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 66.540.000,00 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 87.144.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 150.000.000,00 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi 2.534.776.290,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Masyarakat Kab. Bandung 1.585.445.800,00 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 68.771.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 73.271.000,00 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 4.384.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 70.100.000,00 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 2.045.925.490,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 842.074.800,00 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 415.695.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 500.000.000,00 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 100.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0,00 140.000.000,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0,00 140.000.000,00 1, 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi 0,00 140.000.000,00 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Animo transmigrasi 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Masyarakat Kab. Bandung 140.000.000,00 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 50.000.000,00 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 0,00 3.32.03.2.01.0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 0,00 3.32.03.2.01.0009 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 50.000.000,00 3.32.03.2.01.0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 RKPD PERUBAHAN 2025 LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 0,00 3.32.03.2.01.0014 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 0,00 3.32.03.2.01.0018 Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 0,00 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan 40.000.000,00 J U M L A H 54.492.802.668,0 5 25.076.062.189,00 93 94 4.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel Berikut : 95 Tabel 4.15 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DINAS KETENAGAKERJAAN 42.211.524.474,0 0 56.160.769.466,8 0 54.492.802.668,0 5 12.281.278.194,05 25.076.062.189,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 42.071.524.474,0 0 56.110.769.466,8 0 54.492.802.668,0 5 12.421.278.194,05 24.936.062.189,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 42.071.524.474,0 0 56.110.769.466,8 0 54.492.802.668,0 5 12.421.278.194,05 24.936.062.189,00 1, 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai IKM Persentase BMD dalam Kondisi Baik 76.45 poin 90 poin 85 persen Poin 76.45 poin 90 poin 85 persen Poin 17.146.667.587,0 0 18.697.890.347,8 0 18.484.956.344,0 0 61.047.290,00 17.207.714.877,00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 67.000.000,00 67.000.000,00 40.000.000,00 -27.000.000,00 Internal Dinas Ketenagakerjaa n 67.000.000,00 2.07.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 40.000.000,00 2.07.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 96 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 2.000.000,00 2.07.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 25.000.000,00 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 13.277.268.587,00 14.465.621.363,80 14.206.534.740,00 929.266.153,00 Internal Dinas Ketenagakerjaa n 13.720.365.877,00 2.07.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/b ulan 58 Orang/b ulan 13.259.768.587,00 14.448.121.363,80 14.191.534.740,00 931.766.153,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 13.702.865.877,00 2.07.01.2.02.000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 5.000.000,00 2.07.01.2.02.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 97 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 5.000.000,00 2.07.01.2.02.000 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 6 Dokumen 6 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 2.500.000,00 2.07.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 5.000.000,00 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 95 Persen 95 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 Internal Dinas Ketenagakerjaa n 0,00 2.07.01.2.03.000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 55.000.000,00 99.841.300,00 99.841.300,00 44.841.300,00 Internal Dinas Ketenagakerjaa n 55.000.000,00 2.07.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 98 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 55 Paket 0 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 30.000.000,00 2.07.01.2.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 56 Orang 56 Orang 25.000.000,00 99.841.300,00 99.841.300,00 74.841.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 25.000.000,00 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 100 Persen 323.000.000,00 394.445.250,00 277.987.870,00 -45.012.130,00 Internal Dinas Ketenagakerjaa n 323.000.000,00 2.07.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 10.000.000,00 2.07.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 130.000.000,00 115.896.450,00 72.925.450,00 -57.074.550,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 130.000.000,00 2.07.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 9.983.200,00 -16.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 10.000.000,00 2.07.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 70.000.000,00 53.750.800,00 53.311.400,00 -16.688.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 70.000.000,00 2.07.01.2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 9.997.820,00 -2.180,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 10.000.000,00 2.07.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 13.000.000,00 2.07.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 181.798.000,00 108.770.000,00 28.770.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 80.000.000,00 2.07.01.2.06.001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Internal Dinas Ketenagakerjaa n 0,00 2.07.01.2.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 2.07.01.2.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 2.07.01.2.07.000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 2.07.01.2.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 101 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.580.000.000,00 2.954.698.076,00 3.151.428.076,00 571.428.076,00 Internal Dinas Ketenagakerjaa n 2.580.000.000,00 2.07.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 2.07.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 180.000.000,00 179.997.364,00 179.997.364,00 -2.636,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 180.000.000,00 2.07.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.400.000.000,00 2.774.700.712,00 2.971.430.712,00 571.430.712,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.400.000.000,00 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 95 persen 95 persen 687.349.000,00 512.718.000,00 505.598.000,00 -181.751.000,00 Internal Dinas Ketenagakerjaa n 262.349.000,00 2.07.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 102 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 2.07.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 142.349.000,00 56.540.000,00 49.420.000,00 -92.929.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 142.349.000,00 2.07.01.2.09.000 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 2.07.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 14 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 20.000.000,00 2.07.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 525.000.000,00 436.178.000,00 436.178.000,00 -88.822.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 100.000.000,00 103 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2.07.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH 100 Persen 100 Persen 157.050.000,00 203.566.358,00 203.566.358,00 46.516.358,00 Internal Dinas Ketenagakerjaa n 200.000.000,00 2.07.01.2.11.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/B ulan 12 Orang/B ulan 157.050.000,00 203.566.358,00 203.566.358,00 46.516.358,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 200.000.000,00 2, 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD 63 % 63 % 424.000.000,00 415.420.000,00 103.448.800,00 0,00 424.000.000,00 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro) 100 persen 100 persen 424.000.000,00 415.420.000,00 103.448.800,00 -320.551.200,00 Masyarakat Kab. Bandung 424.000.000,00 2.07.02.2.01.000 1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 1 Dokumen 124.000.000,00 115.420.000,00 12.414.700,00 -111.585.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 124.000.000,00 2.07.02.2.01.000 3 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 40 Orang 40 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 91.034.100,00 -208.965.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 300.000.000,00 104 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3, 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan 43 % 43 % 13.438.744.200,0 0 25.173.778.969,0 0 26.587.900.034,0 5 -10.842.069.500,00 2.596.674.700,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi 17 Persen 17 Persen 12.988.744.200,00 24.723.778.969,00 26.530.309.434,05 13.541.565.234,05 Masyarakat Kab. Bandung 2.146.674.700,00 2.07.03.2.01.000 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 1440 Orang 2640 Orang 8.977.012.900,00 15.516.486.134,00 17.490.512.600,05 8.513.499.700,05 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) 145.802.200,00 2.07.03.2.01.000 2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 19 Lembaga 43 Lembaga 3.311.731.300,00 8.392.421.552,00 8.496.248.151,00 5.184.516.851,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.300.872.500,00 2.07.03.2.01.000 4 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 60 Orang 60 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 200.000.000,00 2.07.03.2.01.000 6 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 105 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n 4 Kesepaka tan 5 Kesepaka tan 500.000.000,00 614.871.283,00 543.548.683,00 43.548.683,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 500.000.000,00 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi 17 Persen 73 Persen 17 Persen 73 Persen 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 Masyarakat Kab. Bandung 250.000.000,00 2.07.03.2.02.000 1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 35 Lembaga 35 Lembaga 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 250.000.000,00 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas 100 Persen 100 Persen 200.000.000,00 200.000.000,00 57.590.600,00 -142.409.400,00 Masyarakat Kab. Bandung 200.000.000,00 2.07.03.2.05.000 1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 57.590.600,00 -142.409.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 200.000.000,00 4, 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 18 % 18 % 7.652.092.887,00 8.187.731.350,00 6.678.609.000,00 -4.888.190.075,00 2.763.902.812,00 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan 18 Persen 18 Persen 6.894.671.887,00 6.968.940.850,00 5.762.802.700,00 -1.131.869.187,00 Masyarakat Kab. Bandung 2.006.481.812,00 2.07.04.2.01.000 2 Pelayanan antar Kerja 106 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 900 Orang 900 Orang 1.870.097.200,00 1.857.697.200,00 1.289.132.800,00 -580.964.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 1.657.458.200,00 2.07.04.2.01.000 3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 180 Orang 180 Orang 91.524.000,00 91.524.000,00 32.942.800,00 -58.581.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 91.524.000,00 2.07.04.2.01.000 4 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 50 Orang 50 Orang 50.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 50.000.000,00 2.07.04.2.01.000 5 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 560 Orang 560 Orang 4.883.050.687,00 4.949.719.650,00 4.440.727.100,00 -442.323.587,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 207.499.612,00 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan 30 Persen 30 Persen 673.138.000,00 1.134.507.500,00 904.436.600,00 231.298.600,00 Masyarakat Kab. Bandung 673.138.000,00 2.07.04.2.03.000 1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 12.209.400,00 -47.790.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 60.000.000,00 107 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2.07.04.2.03.000 2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 3000 Orang 3000 Orang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 60.000.000,00 2.07.04.2.03.000 3 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 130 Orang 200 Orang 553.138.000,00 1.014.507.500,00 892.227.200,00 339.089.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 553.138.000,00 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota persentase PMI yang terlayani 100 Persen 100 Persen 84.283.000,00 84.283.000,00 11.369.700,00 -72.913.300,00 Masyarakat Kab. Bandung 84.283.000,00 2.07.04.2.04.000 2 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 25 Orang 25 Orang 39.375.000,00 39.375.000,00 11.369.700,00 -28.005.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 39.375.000,00 2.07.04.2.04.000 3 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 20 Orang 20 Orang 44.908.000,00 44.908.000,00 0,00 -44.908.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 44.908.000,00 5, 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 59 % 59 % 3.410.019.800,00 3.635.948.800,00 2.637.888.490,00 -1.466.250.000,00 1.943.769.800,00 108 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB 41 Persen 41 Persen 358.324.000,00 358.324.000,00 103.112.200,00 -255.211.800,00 Masyarakat Kab. Bandung 358.324.000,00 2.07.05.2.01.000 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 50 Perusah aan 50 Perusah aan 141.784.000,00 141.784.000,00 5.438.100,00 -136.345.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 141.784.000,00 2.07.05.2.01.000 2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 5 Perusaha an 5 Perusaha an 66.540.000,00 66.540.000,00 10.529.400,00 -56.010.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 66.540.000,00 2.07.05.2.01.000 3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 87.144.700,00 -62.855.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 150.000.000,00 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi 26 Persen 26 Persen 3.051.695.800,00 3.277.624.800,00 2.534.776.290,00 -516.919.510,00 Masyarakat Kab. Bandung 1.585.445.800,00 2.07.05.2.02.000 1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 109 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 20 Perkara 20 Perkara 73.271.000,00 73.271.000,00 68.771.000,00 -4.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 73.271.000,00 2.07.05.2.02.000 2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 60 Perkara 60 Perkara 70.100.000,00 70.100.000,00 4.384.400,00 -65.715.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 70.100.000,00 2.07.05.2.02.000 3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 13 Asosiasi dan Serikat Pekerja 13 Asosiasi dan Serikat Pekerja 2.308.324.800,00 2.308.324.800,00 2.045.925.490,00 -262.399.310,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 842.074.800,00 2.07.05.2.02.000 4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 500.000.000,00 825.929.000,00 415.695.400,00 -84.304.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 500.000.000,00 2.07.05.2.02.000 5 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 174000 Orang 0 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 100.000.000,00 110 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 140.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -140.000.000,00 140.000.000,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 140.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -140.000.000,00 140.000.000,00 1, 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi 1 lokasi 1 lokasi 140.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Animo transmigrasi 30 Kepala Keluarga 30 Kepala Keluarga 140.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -140.000.000,00 Masyarakat Kab. Bandung 140.000.000,00 3.32.03.2.01.000 5 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 20 Kepala Keluarga 20 Kepala Keluarga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 50.000.000,00 3.32.03.2.01.000 6 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 3.32.03.2.01.000 7 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi 111 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi 0 Kepala Keluarga 0 Kepala Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 3.32.03.2.01.000 9 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan 1 Lokasi 0 Lokasi 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 50.000.000,00 3.32.03.2.01.001 0 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 3.32.03.2.01.001 4 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan 0 KK 0 KK 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 3.32.03.2.01.001 8 Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi 0 KK 0 KK 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 0,00 3.32.03.2.01.002 0 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi 112 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Perkiraan Maju 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkuran g LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 1 Lokasi 0 Lokasi 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 40.000.000,00 J U M L A H 42.211.524.474,0 0 56.160.769.466,8 0 54.492.802.668,0 5 1.476.193.051.822,6 1 25.076.062.189,00 113 54.492.802.668,05. IV.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program kegiatan pembangunan didalam Perubahan Rencana Kerja DISNAKER Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Tahun 2025, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
24. 1.Perubahan Rencana Kerja DISNAKER Kabupaten Bandung Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang.
25. 2.Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil- hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
26. 3.Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DISNAKER Kabupaten Bandung Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Perubahan Rencana Kerja masih belum sepaham, selanjutnya perlu peningkatan kapasitas dan kinerja SDM baik melalui bimbingan teknis, seminar/workshop, diklat dan sebutan lainnya guna menyelaraskan penyusunan Perubahan Rencana Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
27. 4.Perubahan Rencana Kerja DISNAKER Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
28. 5.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen- dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Perangkat Daerah). 114
29. 6.Perubahan Rencana Kerja DISNAKER Kabupaten Bandung Tahun 2025 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. IV.3 Rencana Tindak Lanjut Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
30. 1.Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
31. 2.Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
32. 3.Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
33. 4.Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
34. 5.Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
35. 6.Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud. Plt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG ttd IRVAN AHMAD BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…