DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 127 Tahun 2025

Nomor: 127
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 149 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 67);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP 5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan propinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dengan mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun Anggarabn 2025, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Barat 2005–2025, RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung menyusun suatu instrumen pelaksanaan teknis dalam bentuk program dan kegiatan. Sebagai salah satu instrumen, program akan mencakup satu atau beberapa kegiatan. Adapun kegiatan, sebagai turunan dari program, akan mencakup tindakan-tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun barang modal termasuk didalamnya peralatan dan teknologi sebagai input untuk menghasilkan output kegiatan yang telah ditargetkan.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

P E N U T U P 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 127 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 127 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERATURAN B U P A T I B A N D U N G P e m e r i n t a h K a b u p a t e n B a n d u n g P E R U B A H A N R E N C A N A K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H T A H U N 2 0 2 5 1 KECAMATAN CILENGKRANG KATA PENGANTAR Perubahan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen rancangan perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Cilengkrang, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cilengkrang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Kecamatan Cilengkrang Tahun 2024 dan 2025. Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Kecamatan Cilengkrang sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Cilengkrang, Juni 2025 CAMAT CILENGKRANG Drs AGUS RIZAL, M.Si PEMBINA TINGKAT I NIP. 19680812 199010 1 001 DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................... i Daftar Isi ......................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ........................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ....................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................... 7 1.4 Sistimatika Penyusunan ............................................. 8 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ................................................................................. 10 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah........................................................................ 10 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............ 24 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .......................................... 37 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD ................. 41 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................................................. 52 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ......... 53 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ................... 53 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ........... 55 3.3. Program dan Kegiatan ............................................... 57 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............................................... 65 BAB V PENUTUP .................................................................. 73 5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja ................ 73 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ...................................... 73 5.3. Rencana Tindak Lanjut ............................................... 75 Lampiran-lampiran Berpedoman pada peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014, Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Dalam keberjalanan implementasi perencanaan, terdapat dinamika perkembangan pembangunan daerah baik pada level internal Kecamatan Cilengkrang , Kabupaten Bandung maupun di level provinsi dan nasional, maka dari itu diperlukan upaya penyesuaian substansi pada dokumen Rencana kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 secara umum dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah yang menyebabkan dinamika pembangunan di tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, adanya perubahan RPKD Kabupaten Bandung Tahun 2025, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan adanya kebijakan yang menyebabkan refocusing anggaran. Hasil evaluasi pembangunan tahun 2024 dan evaluasi renja triwulan I tahun 2025 menunjukan adanya dinamika pembangunan di Kecamatan Cilengkrang secara Khusus dan Kabupaten Bandung secara umum yang mendorong perlunya sinkronisasi perencanaan dengan kondisi pembangunan yang sedang berjalan, dimana terdapat syarat untuk dilakukan perubahan diantaranya, ditemukan beberapa substansi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu penyesuaian pada beberapa target indikator pembangunan, dan perubahan kebijakan daerah yang perlu diakomodir dalam dokumen. Renja Perubahan Tahun 2025 memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, perubahan-perubahan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan daerah, berikut dengan asumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Penyusunan Rancangan awal Renja Perubahan Tahun 2025 selain untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin konsistensi pelaksanaan dan pengawasan penganggaran serta mewujudkan efisiensi berbagai sumber daya pada pembangunan daerah, berpedoman kepada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi penting peranannya dalam rangka menjaga efisiensi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Cilengkrang menyusun Renja Perubahan Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, Subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cilengkrang. Renja Perubahan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025, hasil evaluasi renja tahun 2024, prognosis pelaksanaan dokumen pelaksanan anggaran tahun 2025 dan Hasil Review dari Rancangan Akhir Perubahan RKPD yang disesuakan dengan kebutuhan Perangkat Daerah. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Perubahan Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal
c.Penyusunan Rancangan
d.Penyusunan Rancangan Akhir, Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Ranwal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah :
1. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2851);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Rancangan Renja-PD Pembahasa n Renja SKPD pada Forum SKPD Penetapan Renja-PD oleh Per-KDH Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif Pengolah an data dan informasi Isu-isu penting penyeleng garaan tugas dan fungsi SKPD Analisis Gambara n Pelayana n SKPD Penyempurnaa n Rancangan Renja PD kab/kota Persiap an Penyus unan Renja SKPD hasil evaluasi capaian Renstra PD Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perum usan Sasara n Perum usan Tujuan Usulan program & kegiatan dari masyarakat SE KDH perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-PD Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Musrenbang Musrenbang Desa Penyesuaian Rancangan Renja PD kab/kota Penyesuaian Rancangan Renja Penyusuna n Rancanga n RKPD Musrenba ng RKPD Perumusa n Ranc. akhir RKPD Per KDH RKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 Forum PD
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. 6.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. 9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. 11.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
12. 12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
14. 14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
15. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
16. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
17. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 9 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045;
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
19. 19.Peraturan Bupati Bandung No.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
20. 20.Peraturan Bupati No. 120 tahun 2023 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
21. 21.Peraturan Bupati Bandung No.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
22. 22.Peraturan Bupati Bandung Nomor 159 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025;
23. 23.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025;
24. 24.Keputusan Bupati Bandung Nomor: 137.1/Kep.580-Adpem/2018 Tentang Perlimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat; 1.3 Maksud dan Tujuan
25. 1.Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
26. 2.Tujuan :
a.Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025;
b.Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024 dan 2025;
c.Sebagai pedoman perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut : Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Cilengkrang tahun 2024 dan pelaksanaan renja triwulan 1 tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Nama PD : Kecamatan Cilengkrang Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 80 poin 76.08 point 77 point 79.80 Point 102.60% 80.00 Point - 79.80 Point 99.75% Persentase BMD Dalam Keadaan Baik 88 % 85.00 86.00 84.89 98.71% 87.00 % - 84.89 96.47% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu 100% 40% 100% 100% 100.00% 100.00 % - 45.00% 45.00% 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100.00% 2.00 Dokumen - 6 dokumen 54.55% 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 2 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 1.00 Dokumen - 3 dokumen 60.00% 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 Dokumen 2 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 4 dokumen 80.00% 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Dokumen 2 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 1.00 Dokumen - 3 dokumen 60.00% 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 Dokumen 2 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 1.00 Dokumen - 3 dokumen 60.00% 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Dokumen 2 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 1.00 Laporan - 3 dokumen 60.00% 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen 2 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 1.00 Laporan 1.00 Laporan 3 dokumen 60.00% T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (output ) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (output ) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0.00% 1.00 Dokumen - 0 dokumen 0.00% 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0.00% 1.00 Data 1.00 Data 0 dokumen 0.00% 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Keuangan yang Tepat Waktu 100 % 40% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 % - 45% 45.00% 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1440 orang/bulan 576 orang / bulan 288 orang/ bulan 279 orang/ bulan 100.00% 288.00 Orang/bulan 66 orang/bulan 921 orang / bulan 63.96% 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 dokumen 0 dokumen dokumen dokumen 0.00% 4.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1 dokumen 8.33% 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 1.00 Laporan 1.00 Laporan 4 dokumen 80.00% 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 20 dokumen 8 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100.00% 4.00 Dokumen 1.00 Dokumen 13 dokumen 65.00% 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD Sesuai Kebutuhan 100 % 40.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 % - 45.00% 45.00% 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Laporan 8 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100.00% 4.00 Laporan 1.00 Laporan 13 dokumen 65.00% 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu 100 % 40.00% 100.00% 80.00% 80.00% 100.00 % - 40.00% 45.00% 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 paket 1 paket Paket Paket 0.00% 1.00 Paket - 1 paket 50.00% 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 120 Dokumen 48 dokumen 8 Dokumen 6 Dokumen 80.00% 24.00 Dokumen 6.00 Dokumen 60 Dokumen 50.00% 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 48 orang 20 orang orang orang' 0.00% - - 20 orang 41.67% Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (output ) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 40.00% 100.00% 75.00% 75.00% 100.00 % - 45.00% 45.00% 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 60 Paket 24 paket 12 Paket 8 Paket 67.00% 12.00 Paket 3.00 Paket 35 paket 58.33% 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 60 Paket 24 paket 12 Paket 10 Paket 83.00% 12.00 Paket 3.00 Paket 37 paket 61.67% 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 60 Paket 24 paket 12 Paket 6 Paket 50.00% 12.00 Paket 3.00 Paket 33 paket 55.00% 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 48 paket 24 Paket 12 Paket 9 Paket 75.00% 12.00 Paket 3.00 Paket 36 paket 0.60% 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60 Paket 24 paket 12 Paket 10 Paket 83.00% 12.00 Paket 3.00 Paket 37 paket 0.62% 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 laporan 0 laporan 12 Laporan 0 Laporan 0.00% 4.00 Laporan - 0 laporan 0.00% 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 132 laporan 24 laporan 24 Laporan 21 Laporan 87.00% 24.00 Laporan - 45 laporan 34.09% 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0.00% 0 unit - 0 unit 0.00% 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 paket 0 unit 0 unit 0 unit 0.00% 0 unit - 0 unit 0.00% 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0.00% 0 unit - 0 unit 0.00% 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0.00% 0 unit - 0 unit 0.00% Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (output ) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 40.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 % - 45.00% 45.00% 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 laporan 24 laporan 12 Laporan 12 Laporan 100.00% 12.00 Laporan 3.00 Laporan 39 laporan 65.00% 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 laporan 24 laporan 12 Laporan 12 Laporan 100.00% 12.00 Laporan 3.00 Laporan 39 laporan 65.00% 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 40.00% 100.00% 85.00% 85.00% 86.00 % - 45.00% 45.00% 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 unit mobil 20 motor 4 unit mobil 8 motor 2 unit mobil 4 motor 1 torca 2 unit mobil 4 motor 1 torca 100.00% 6.00 Unit 2 Unit 8 unit mobil 12 motor 68.97% 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 unit/tahun 8 unit / tahun 10 unit/tahun 4 unit/tahun 50.00% 10.00 Unit - 12 unit / tahun 24.00% 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 unit 1 unit unit unit 0.00% 1.00 Unit - 1 unit 25.00% 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 unit unit unit 0.00% unit - 0 unit 0.00% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 86 poin 80 poin 82 poin 82 poin 100.00% 86.00 Point - 80 poin 93.02% 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain 100.00% 40.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 % - 45.00% 45.00% 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100.00% 2.00 Laporan - 3 laporan 37.50% 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 40.00% 100.00% 75.00% 75.00% 100.00 % - 45.00% 45.00% Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (output ) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 16 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 50.00% 2.00 Dokumen - 6 dokumen 37.50% 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 40.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00 % - 45.00% 45.00% 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 45 laporan 15 laporan 3 laporan 3 laporan 100.00% 4.00 Laporan 1.00 Laporan 19 laporan 42.22% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 86 poin 80 poin 82 poin 82 poin 100.00% 86.00 Point - 80 poin 93.02% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100.00% 40.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 % - 45.00% 45.00% 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 4 kegiatan 2 Laporan 2 Laporan 100.00% 2.00 Laporan - 6 kegiatan 60.00% 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemsyarakatan yang Terfasilitasi 100% 40.00% 100.00% 80.00% 80.00% 100.00 % - 45.00% 45.00% 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 9 lembaga 4 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 100.00% 2 lembaga - 6 lembaga 66.67% 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 15 laporan (Bumdes,DanaBergulir,Ka rtu Tani) 4 laporan 3 Laporan 0 Laporan 0.00% 1.00 Laporan - 4 laporan 26.67% 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 laporan 0 laporan laporan laporan 0.00% 1.00 Laporan - 0 laporan 0.00% 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 % - 0.00% 0.00% Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (output ) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 60 Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0.00% 30.00 Keluarga - 0 keluarga 0.00% 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 60 Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0.00% 30.00 Keluarga - 0 keluarga 0.00% 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 60 Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0.00% 30.00 Keluarga - 0 keluarga 0.00% 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 60 Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0.00% 30.00 Keluarga - 0 keluarga 0.00% 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 60 Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0.00% 30.00 Keluarga - 0 keluarga 0.00% 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 60 Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0.00% 30.00 Keluarga 15.00 Keluarga 0 keluarga 0.00% 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 60 Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0.00% 30.00 Keluarga - 0 keluarga 0.00% 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 60 Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0.00% 30.00 Keluarga - 0 keluarga 0.00% 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 60 Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0.00% 30.00 Keluarga - 0 keluarga 0.00% 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 60 Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0.00% 30.00 Keluarga - 0 keluarga 0.00% Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (output ) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 60 Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0.00% 30.00 Keluarga - 0 keluarga 0.00% 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 60 Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0 keluarga 0.00% 30.00 Keluarga - 0 keluarga 0.00% 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 86 poin 80 poin 82 poin 82 poin 100.00% 86.00 Point - 80 poin 93.02% 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% 20.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00 % - 20.00% 20.00% 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 30 laporan 2 laporan 6 Laporan 0 Laporan 0.00% 1.00 Laporan - 2 laporan 20.00% 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 40.00% 100.00% 70.00% 70.00% 100.00 % - 45.00% 45.00% 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 60 laporan 24 laporan 12 Laporan 9 Laporan 70.00% 12.00 Laporan - 31 laporan 51.67% 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 86 poin 80 poin 82 poin 82 poin 100.00% 86.00 Point - 80 poin 93.02% 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 40.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 % - 45.00% 45.00% 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 1500 Orang 600 orang 300 orang 300 orang 100.00% 300.00 Orang - 900 orang 60.00% 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 1500 Orang 600 orang 300 orang 300 orang 100.00% 300.00 Orang 90 orang 990 orang 66.00% 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 8 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100.00% 1.00 Dokumen - 4 dokumen 50.00% Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (output ) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100.00% 12.00 Dokumen 3.00 Dokumen 27 laporan 56.25% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Mandiri 6 Desa 2 desa 1 Desa 1 Desa 100.00% 1.00 Desa - 3 desa 50.00% 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 40.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 % - 40.00% 45.00% 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 30 dokumen 12 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100.00% 6.00 Dokumen 1.00 Dokumen 19 Dokumen 63.33% 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30 dokumen 12 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100.00% 6.00 Dokumen 1.00 Dokumen 19 Dokumen 63.33% 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00% 0 Dokumen - 0 Dokumen 0.00% 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 4 Dokumen 80.00% 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00% 0 Dokumen - 0 Dokumen 0.00% 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 4 laporan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00% 0 Dokumen - 0 Dokumen 0.00% 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis Kinerja Pelayanan pada Kantor Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung merupakan kajian terhadap capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan Renstra 2021-2026, Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan. Pencapaian Kinerja Kecamatan Cilengkrang selama tahun 2024 dalam berbagai bidang baik bidang pemerintahan, pembangunan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, Pendapatan Asli Daerah, maupun pembangunan infrasturktur hasil Musrenbang tahun 2023 yang terealisasi pada tahun 2024, dan hasil musrenbang tahun 2024 yang akan terrealisasi pada tahun 2025. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Cilengkrang dapat terealisasi dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan diantaranya

1.Pada bidang Pemerintahan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan: • dilaksanakan pembinaan tiga bulan sekali, kepada aparat Pemerintahan Desa, Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan desa dengan materi masalah pemerintahan dan sosial dari semua Seksi di lingkungan Kecamatan Cilengkrang serta pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa • Kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya dan berkala adalah sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, sosialisasi DD, ADPD dan Bantuan Gubernur, evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, serta monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa • Dalam bidang Kependudukan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembuatan KTP Elektronik (KTP el), serta untuk tertibnya administrasi kependudukan dilaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan publik alam bidang kependudukan dengan dilaksanakannya pelayanan kependudukan secara mobile di desa desa dan telah hadirnya Anjungan Dukcapil Mandiri di Desa Jatiendah dan Desa Girimekar • Mengenai pelayanan di bidang pembuatan KTP, KK, surat keterangan pindah, dan surat-surat kependudukan lainnya, telah terlayani dengan baik, dan seluruh permohonan telah diproses sesuai SOP yang berlaku. • Pengecekan dalam pengetikan Susunan Akhli Waris
2.Pada bidang Sosial dan Budaya, telah dilaksanakan kegiatan berupa: • Pembinaan puskesos di 6 desa • Berkoordinasi dengan TKSK, PSM dan Fasilitator PKH • Berkoordinasi dengan para kasi kesra selaku ketua puskesos, karang taruna, SLRT sebagai pilar-pilar sosial di tiap desa yang menangani permasalahan sosial di tiap desa • Berkoordinasi dengan elemen-elemen kepemudaan yang berada di bawah KNPI • Berkoordinasi dengan Korwil TK/SD kaitan dengan pelaksanaan UAN dan kebijakan Bupati Bandung tentang pemberian insentif bagi para guru ngaji • Monitoring pelaksanaan pendistribusian Bansos Sembako/BPNT di tiap desa • Membentuk tim koordinasi Bansos Sembako Tingkat Kecamatan • Mendorong terbentuknya Timlak Bansos Sembako tingkat desa • Memasyarakatkan kegiatan keolahragaan bersama Kormi Tingkat Kecamatan • Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kecamatan • Mendorong terbentuknya Gerai UPZ tiap desa • Mendorong kreatifitas pemuda dalam giat seni dan budaya • Membina dan mengkoordinasikan kegiatan seni benjang di wilayah kecamatan cilengkrang dalam kegiatan Festival Benjang yang diselenggarakan oleh Disparbud Kab Bandung dan Paguyuban Seni Benjang (Paseban) wilayah Kecamatan Cilengkrang • Memfasilitasi kegiatan olahraga Bupati Cup dalam cabang olahraga Pencaksilat, Tenis Meja dan sepakbola U 16. • Memfasilitasi pendistribusian bansos Sembako dari pusat, provinsi dan kabupaten • Berkoordinasi dengan Korwil pendidikan tingkat kecamatan, Ormas dan OKP • Berkoordinasi dengan unsur-unsur penggerak kegiatan keagamaan tingkat kecamatan, yaitu DKM, MUI, KUA dan Ormas Islam • Melaksanakan monev Dana Desa, ADPD, dan Bantuan Gubernur • Mendorong LLI eksis di Kecamatan • Berkoordinasi dengan PT POS berkenaan dengan bansos Covid-19 • Mendistribusikan BNBA penerimaan Bansos • Menginventarisir data olahraga tiap desa • Memberikan rekomendasi proposal kegiatan social dan keagamaan • Pembinaan karang taruna ke desa-desa • Berkoordinasi dengan LLI dan KORMI Kecamatan Cilengkrang • Pembinaan dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
3.Pada Bidang Pembangunan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan: • Melaksanakan pembinaan dan monitoring serta evaluasi terhadap bantuan-bantuan seperti ADPD, raksa desa, bantuan gubernur dan Dana Desa ke desa-desa, terutama kegiatan fisik dan laporan pertanggung jawaban (SPJ), • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga; pembangunan jaringan irigasi, pembangunan rutilahu, rehab jalan beton dan hotmix, Penerangan Jalan Umum. • Fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup dan pengkoordinasian bahan pengawasan dan pengendalian fungsi daerah aliran sungan (DAS) serta fungsi prasarana dan sarana pengairan baik teknis/non teknis serta pengelolaan dan pemanfataan sumber daya air dan pertambangan. • Sosialisasi edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, dan sosialisasi penyelenggaraan prasarana pelayanan umum • Monitoring evaluasi kegiatan operasi bersih yang dilaksanakan oleh kader lingkungan Bandung Bedas Bersih Sampah (B3S) • Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi pelayanan Perijinan Menggunakan Bangunan (PBG) dan perizinan OSS RBA bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Rutilahu dari Dinas Perkimtan dan Monev Fasos dan Fasum
4.Pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Cilengkrang kondisi ketentraman dan ketertiban selama ini berjalan cukup aman, lancar dan tertib berkat adanya koordinasi yang baik dan terpadu antar Pemerintahan Kecamatan, Polsek dan Koramil setempat serta Kasi terkait. Beberapa langkah yang telah diambil dalam usaha memelihara ketentraman dan ketertiban, antara lain : • Memelihara, memupuk serta mengawasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penyuluhan ke tiap desa secara periodik bersama unsur terkait, kaitan dengan pendataan bangunan liar, tower, mini market dan warnet, penertiban perijinan perusahaan, penertiban kontrakan, penertiban banner dan reklame. • Meningkatkan pengawasan, dan kesiapsiagaan di setiap Kantor Pemerintahan dan Desa-desa dengan patrol wilayah, mengintensifkan pelaksanaan Piket anggota dan karyawan kantor, pemberdayaan Siskamling, pembinaan linmas dan pengefektifan Pos Kamling yang telah ada. • Bekerjasama dengan Kapolsek dan Koramil memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan surat-surat, antara lain: Surat Keterangan Kelakuan Baik dan surat ijin Rame-rame, pemberantasan miras, penertiban pedagang kaki lima, penertiban pasar tumpah, penertiban baligo, pembinaan PKL, razia anak funk dan PSK, serta penertiban dan pembongkaran bangunan liar/bangli. • Bekerjasama dengan kasi pembangunan dalam penerbitan perijinan baik IMB maupun perijinan lainnya terutama dalam hal persyaratan dan cek lokasi terhadap pemohon. • Melaksanakan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan • Melaksanakan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan • Melaksanakan upaya pencegahan serta penanggulangan bencana alam, sadar hukum dan terpeliharanya hakl asasi manusia (HAM) • Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat serta anggota Linmas Siaga Kecamatan dan Linmas Siaga Desa • Melaksanakan pam jalur/lalin dalam acara kunjungan kerja pejabat • Membantu penyaluran air bersih ke daerah bencana rawan kekeringan • Monitoring pengamanan kegiatan penyaluran bantuan-bantuan ke desa- desa • Melaksanakan pengamanan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat • Pemantauan/pengontrolan lokasi check point Pengawasan orang dalam perjalanan mudik di wilayah Kecamatan Cilengkrang • Koordinasi ke desa-desa terkait data kekeringan
5.Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu telah melaksanakan kegiatan, sebagai berikut: • Pembinaan organisasi perempuan • Pembinaan TP PKK kaitan dengan 10 program pokok PKK • Monitoring dan evaluasi posyandu • Pembinaan desa wisata • Pembinaan, monitoring dan evaluasi Bumdesa dan UMKM • Monitoring, pembinaan, verfikasi, mengumpulkan dan mengarsipkan dokumen, rekomendasi, dan evaluasi terkait Dana Desa, Bantuan Gubernur, ADPD • Pembinaan P2TP2A dan melaksanakan sosialisasi kesetaraan gender, pembinaan perempuan dan perlindungan anak • Sosialisasi kecamatan sehat dan pemberdayaan masyarakat/ FKKS • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Vaksinasi Masal bagi masyarakat kecamatan cilengkrang • Pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Analisis Kinerja Pelayanan pada Kantor Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan Renstra 2021-2026 dapat dilihat dari Tabel berikut : 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 (Tahun N) 2026 (Tahun N+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Point % 70 point 84 % 71 point 85 % 77 point 86% 80 point 87% 81 point 88 % 72,06 Poin 83,63% 76.08 point 85 % 79,80 point 84,89% 80 point 87% 81 point 88 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8 dokumen 2 dokumen 3 dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen na na na 1 Dokumen 1 Dokumen na na na 1 Dokumen 1 Dokumen Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data na na na 1 dokumen 1 dokumen na na na 1 dokumen 1 dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung SPM Catatan Analisis Proyeksi Program /Kegiatan /subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) TARGET IKK Target Kinerja Realisasi Capaian Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 (Tahun N) 2026 (Tahun N+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SPM Catatan Analisis Proyeksi Program /Kegiatan /subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) TARGET IKK Target Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang / bulan 24 orang/bulan 24 orang/bulan 24 orang/bulan 24 orang/bulan 24 orang/bulan 24 orang/ 14 bulan 24 orang/ 14 bulan 24 orang/ 12 bulan 24 orang/bulan 24 orang/bulan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen dokumen dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen dokumen Dokumen NA 4 dokumen 4 dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan % 100% 100% 100% 100% 100% 90% 0% 100% 100% 100% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Dokumen 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Capaian PAD % 100% 100% 100% 100% 100% 20% 0% 0% 100% 100% Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 12 laporan 12 laporan laporan laporan laporan 5 laporan laporan laporan laporan laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 68 100% 100% 100% 100% 100% 75% 0% 80% 100% 100% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket paket paket paket 1 paket 1 paket paket paket PAKET 1 paket 1 paket Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 20 Dokumen 24 dokumen 24 dokumen 24 dokumen 24 dokumen 24 dokumen Dokumen 6 dokumen 24 dokumen 24 dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan orang orang 24 orang 24 orang orang orang orang orang orang orang orang Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor % 100% 100% 100% 100% 100% 90% 0% 75% 100% 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 12 paket 8 paket 1 paket 1 paket Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 12 paket 10 paket 1 paket 1 paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket Peket Peket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 12 paket 6 paket 1 paket 1 paket Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Paket Peket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 9 paket 12 paket 12 paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 10 paket 9 paket 1 paket 1 paket Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 1 paket paket paket paket paket paket paket Paket paket paket 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 (Tahun N) 2026 (Tahun N+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SPM Catatan Analisis Proyeksi Program /Kegiatan /subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) TARGET IKK Target Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 1 Laporan laporan 4 laporan 4 laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 36 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 21 laporan 24 Laporan 24 Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 83% 84% 85% 86% 87% 0% 0% 0% 86% 87% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan unit unit unit unit 1 unit 1 unit unit unit unit 1 unit 1 unit Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket Paket Paket Paket 1 Paket Paket Paket Paket Paket 1 Paket Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 3 unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit unit unit unit 1 unit 1 unit unit unit unit 1 unit 1 unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit unit unit unit 1 unit unit unit unit unit 1 unit unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100% 100% 100% - - 100% - 100% - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Dalam Kondisi Baik % 83% 84% 85% 86% 87% 75% 0% 85% 86% 87% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 3 unit mobil 4 motor 3 unit mobil 4 motor 2 unit mobil 4 motor 2 unit mobil 4 motor 2 unit mobil 4 motor 2 unit mobil 4 motor 2 unit mobil / 4 unit motor 2 unit mobil 4 motor 2 unit mobil 4 motor 2 unit mobil 4 motor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 8 unit/tahun 10 unit/tahun 10 unit/tahun 10 unit/tahun 10 unit/tahun 6 unit/tahun 8 unit / tahun 4 unit/tahun 10 unit/tahun 10 unit/tahun Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit Unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit unit unit unit 1 unit 1 unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara unit Unit Unit Unit 2 unit 2 unit unit unit unit 2 unit 2 unit PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Point 78 poin 80 poin 82 poin 84 poin 86 poin 86 poin o poin 82 Poin 84 poin 86 poin Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 (Tahun N) 2026 (Tahun N+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SPM Catatan Analisis Proyeksi Program /Kegiatan /subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) TARGET IKK Target Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan 6 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak % 100% 100% 100% 100% 100% 90% 0% 100% 100% 100% Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Laporan laporan 6 Laporan - - - laporan - laporan - - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum % 100% 100% 100% 100% 100% 90% 0% 75% 100% 100% Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 1 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 1 Laporan 3 Dokumen 1 Laporan 4 dokumen 4 dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta unit 1 unit 1 Laporan - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan % 100% 100% 100% 100% 100% 85% 0% 100% 100% 100% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Laporan 9 laporan 9 laporan 9 laporan 9 laporan 7 laporan 7 laporan 8 laporan 3 Laporan 9 laporan 7 laporan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat Point 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.00% 82 poin 100% 100% Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.00% 100% 100% 100% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Laporan 2 lembaga 2 lembaga lembaga lembaga lembaga 2 lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 laporan 2 laporan 2 kegiatan 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 (Tahun N) 2026 (Tahun N+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SPM Catatan Analisis Proyeksi Program /Kegiatan /subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) TARGET IKK Target Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi % 78.00 80.00 82.00 84.00 100% 100% 0% 80% 84.00 100% Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga 1 Lembaga 2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga laporan 2 Laporan 2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 3 Laporan laporan 1 laporan 1 laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Laporan laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Laporan Laporan 1 laporan 1 laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga kelurga kelurga kelurga 30 Keluarga 30 Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga kelurga kelurga kelurga 30 Keluarga 30 Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga kelurga kelurga kelurga 30 Keluarga 30 Keluarga Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga kelurga kelurga kelurga 30 Keluarga 30 Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga kelurga kelurga kelurga 30 Keluarga 30 Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga kelurga kelurga kelurga 30 Keluarga 30 Keluarga 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 (Tahun N) 2026 (Tahun N+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SPM Catatan Analisis Proyeksi Program /Kegiatan /subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) TARGET IKK Target Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga kelurga kelurga kelurga 30 Keluarga 30 Keluarga Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga kelurga kelurga kelurga 30 Keluarga 30 Keluarga Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga kelurga kelurga kelurga 30 Keluarga 30 Keluarga Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga kelurga kelurga kelurga 30 Keluarga 30 Keluarga Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga kelurga kelurga kelurga 30 Keluarga 30 Keluarga Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga kelurga kelurga kelurga 30 Keluarga 30 Keluarga PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Point 78.00 80.00 82.00 84.00 100% 78.00 80.00 82 poin 84.00 100% Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum % 100% 8000% 8200% 8400% 100% 100% 0% 0% 8400% 100% Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 2 laporan 2 laporan laporan 6 laporan 6 laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 70% 100% 100% Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 9 laporan 12 laporan 12 laporan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Point 78.00 80.00 82.00 84.00 100% 78.00 80.00 82 poin 84.00 100% 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 (Tahun N) 2026 (Tahun N+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SPM Catatan Analisis Proyeksi Program /Kegiatan /subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) TARGET IKK Target Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 300 Orang - - - - 270 orang - - - - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Orang - 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang orang 220 orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 270 orang 150 orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen dokumen 1 Dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan laporan 12 Dokumen 12 dokumen 12 laporan 12 laporan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 Dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 4 Dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen Dokumen Dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 (Tahun N) 2026 (Tahun N+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SPM Catatan Analisis Proyeksi Program /Kegiatan /subkegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) TARGET IKK Target Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Laporan - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 0 Dokumen 0 Dokumen Dokumen Dokumen 1 laporan 0 Dokumen 2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cilengkrang Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor. 1 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung serta Peraturan Bupati No. 120 tahun 2023 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, kedudukan kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati No. 120 tahun 2023 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung No.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kecamatan Cilengkrang mengidentifikasi beberapa isu strategis di beberapa bidang, diantaranya adalah:
1.Pelayanan adminitrasi kependudukan terkendala pada penyediaan Blanko dan ribbon E KTP
2.Adanya perubahan tentang ijin mendirikan bangunan belum dibarengi dengan peraturan daerah Kabupaten Bandung dan peraturan Bupati Bandung.
3.Adanya Kepmendagri 050_5889 berakibat kepada perlunya penyesuaian tugas pokok dan fungsi kecamatan, penambahan SDM dan anggaran.
4.Belum sesuainya penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan pola karir yang jelas.
5.Pemahaman pegawai terkait standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan masih rendah
6.Desa di wilayah Kecamatan Cilengkrang baru ada 3 desa berkembang dan 3 desa maju, belum ada desa mandiri.
7.Pelaksanaan adminitrasi Pengelolan bantuan keuangan desa belum masuk kategori baik terlihat hasil pembinaan dan pengawasan, masih terjadi keterlambatan peng SPJ an.
8.Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat karena pandemi covid 19 dan resesi ekonomi
9.Pengelolaan Bumdes yang ada di desa desa belum optimal dan berkontribusi positif bagi pemerintah desa dan masyarakat desa.
10.Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah
11.Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
12.Belum adanya fasilitas sosial dan fasilitas umum dari perumahan/ komplek yang diserahkan kepada pemerintah desa ataupun kabupaten dengan kondisi fasos dan fasum dengan keadaan kurang baik.
13.Data masyarakat penyandang masalah sosial belum tersedia dengan baik sesuai dengan kondisi rill di masyarakat
14.Data Rumah Tidak layak huni belum tersedia dengan baik
15.Terdapat sumber mata air yang dikelola oleh pihak swasta dan perorangan
16.Meningkatnya kemiskinan akibat adanya pandemi covid 19
17.Fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan belum optimal
18.Mulai lunturnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial
19.Sarana dan Prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas yang ada di Kecamatan Cilengkrang masih kurang dan keadaan peralatan dan perlengkapan kantor banyak yang rusak berat dan juga Gedung kantor, rumah dinas dan Gedung olahraga kecamatan kondisinya rusak berat dan belum adanya penambahan anggaran untuk rehabilitasi/perbaikan dari tahun 2019.
20.Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum maksimal. Melihat permasalahan di atas, Kecamatan Cilengkrang melakukan upaya penanganan, antara lain:
1.Pengkoordinasian dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk penyediaan blanko dan ribbon e KTP
2.Memberikan pendidikan/pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kapasitasnya serta penempatan pegawai yang berkompeten
3.Meminta kepada Pemerintah kabupaten bandung untuk menganalisa dan mengevaluasi tufoksi kecamatan pasca adanya Permen PANRB tentang Penyederhanaan dan penyetaraan birokrasi serta tata hubungan kerja penyelenggara pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
4.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif untuk tertib adminitrasi dan meningkatkan status desa
5.Memaksimalkan kerjasama dengan aparat keamanan terutama dengan polsek dan koramil, serta meningkatkan patrol wilayah
6.Sosialisasi penanganan masalah sampah ke masyarakat serta perbaikan manajemen bagi pengelolaan sampah di Kecamatan Cilengkrang
7.Peningkatan pengadaan sarana dan pengelolaan sampah yang dilaksanakan rutin setiap tahun
8.Pembinaan dan Pengawasan kepada bumdes serta Pembinaan dan Pengawasan kepada UMKM secara intensif melalui program dana bergulir
9.Melakukan pendekatan kepada para pengembang perumahan untuk menyiapkan fasos dan fasum dan adminitrasi sebagai syarat penyerahan fasos fasum kepada pemerintah.
10.Melaksanakan tertib adminitrasi dalam pengelolan data, rumah berijin. Rumah tidak layak huni.
11.Melaksanakan tertib adminitrasi dalam pengelolan data masyarakat penyandang masalah sosial
12.Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga kemasyarakat
13.Meningkatkan kooridinasi dan konsultasi kepada dinas terkait dalam hal penganggulanan masalah sosial di masyarakat
14.Mendorong pemerintah desa untuk membeli asset masyarakat yang mempunyai potensi sumber air bersih untuk di kelola oleh desa.
15.Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan kecamatan dengan memohon anggaran pengadaan peralatan perlengkapan kantor serta perbaikan/rehabilitasi Gedung kantor, rumah dinas dan Gedung olahraga dari tahun 2019 kepada Tim Angggaran Pemerintah Daerah. Namun sampai tahun 2023 belum diberikan penambahan anggaran.
16.Selain permohonan penambahan anggaran untuk penambahan, perbaikan / rehab sarana dan prasarana kantor kecamatan, diperlukan juga adanya penambahan operasional bagi kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan serta pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat.
17.Memaksimalkan peran kecamatan sebagai Perangkat Daerah dengan mengimplementasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat Kecamatan sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di lingkungan Kecamatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, seksi, dan kelompok jabatan fungsional menurut lingkup tugasnya masing- masing. Camat baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Perangkat Daerah/instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor. 1 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung serta Peraturan Bupati No. 120 tahun 2023 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, kedudukan kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cilengkrang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
b.Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
c.Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
d.Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan; Sedangkan uraian tugas masing-masing unit Organisasi pada Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 tahun 2022. Untuk Wilayah Kecamatan Cilengkrang Camat membawahkan :
a.Sekretariat
b.Seksi Pemerintahan
c.Seksi Pemberdayaan Masyarakat
d.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e.Seksi Pembangunan
f.Seksi Sosial Budaya
g.Kasubag Umum dan Kepegawaian
h.Kasubag Program dan Keuangan
i.Jabatan Fungsional 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD Review Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 sesuai dengan pagu indikatif hasil Desk yang dilaksanakan dengan Bappelitbangda, Bagian Organisasi, Kabupaten Bandung pada bulan Maret sampai dengan Mei 2025 dimana dilaksanakan pergeseran anggaran dari program, kegiatan dan subkegiatan untuk menutup kebutuhan anggaran kegiatan belanja wajib mengikat dan anggaran kegiatan prioritas Bupati Bandung dari anggaran operasional rutin dan kegiatan rutin kecamatan. Tentunya hal ini akan mengganggu kegiatan rutin kecamatan dan analisis kebutuhan masing-masing Bagian di lingkungan Kecamatan Cilengkrang. Dan untuk menutupi kekurangan anggaran akan dilakukan usulan penambahan anggaran dalam Rancangan Akhir Renja Kecamatan CAMAT SEKRETARIS KECAMATAN Sub Bagian Program Dan Keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Seksi Pemerintahan Seksi Pembangunan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Sosial dan Budaya Seksi Trantibum Kelompok Jabatan Fungsional Cilengkrang Tahun 2025. Termasuk didalamnya akan diusulkan Kembali penambahan anggaran untuk rehab berat / perbaikan Gedung kantor, Gedung rumah dinas dan Gedung olahraga Kecamatan Cilengkrang yang semenjak tahun 2019 dilakukan pengusulan namun belum direalisasikan oleh Tim Anggaran pemerintah Daerah, serta penambahan anggaran untuk menutupi belanja jasa pelayanan kantor gaji pegawai Non ASN ke 13 dan 14. Banyaknya Program Prioritas Bupati Bandung yang menitikberatkan kepada peran kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik belum di singkronisasi dengan kegiatan dari perangkat daerah lainnya yang menjadikan kecamatan sebagai obyek kegiatan dengan beban operasional kepada kecamatan, sehingga sangat memberatkan kepada anggaran yang ada pada kecamatan. Adapun review atas Rancangan Akhir RKPD terhadap Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 sebagaiman pada Tabel C-31 dibawah ini Meni ngkat nya Kualit PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec Cilengkrang Nilai SAKIP BMD dalam Keadaan Baik 80 point 86 % 5,567,716,233 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec Cilengkrang Nilai SAKIP BMD dalam Keadaan Baik 80 point 86 % 5,567,716,233 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 42,548,800 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 42,548,800 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dokumen 12,863,600 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dokumen 12,863,600 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3,648,000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3,648,000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 4,702,500 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 4,702,500 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2,005,500 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2,005,500 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 4,385,500 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 4,385,500 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 4,060,500 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 4,060,500 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 8,374,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 8,374,000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1,254,600 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1,254,600 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec Cilengkrang Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Dokumen 1,254,600 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec Cilengkrang Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Dokumen 1,254,600 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 4,999,313,548 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 4,999,313,548 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec Cilengkrang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 orang/bulan 4,987,843,048 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec Cilengkrang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 orang/bulan 4,987,843,048 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 dokumen 4,330,000 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 dokumen 4,330,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 4,325,500 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 4,325,500 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 dokumen 2,815,000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 dokumen 2,815,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 2,800,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 2,800,000 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 laporan 2,800,000 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 laporan 2,800,000 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Persentase Capaian PAD 100% 0 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Persentase Capaian PAD 100% 0 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah laporan 0 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah laporan 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec Cilengkrang persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 32,296,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec Cilengkrang persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 32,296,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec Cilengkrang Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 22,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec Cilengkrang Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 22,000,000 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24 dokumen 10,296,000 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24 dokumen 10,296,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec Cilengkrang Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan orang 0 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec Cilengkrang Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan orang 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 111,110,650 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec Cilengkrang Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 111,110,650 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec Cilengkrang Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 paket 5,999,200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec Cilengkrang Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 paket 5,999,200 HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA T- C. 31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN BANDUNG NO TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA RANCANGAN AWAL RKPD 2025 TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATOR HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA NO TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA RANCANGAN AWAL RKPD 2025 TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATOR Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Kec Cilengkrang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 paket 74,148,900 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Kec Cilengkrang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 paket 74,148,900 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec Cilengkrang Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 paket 5,474,980 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec Cilengkrang Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 paket 5,474,980 Penyediaan Bahan Logistik Kec Cilengkrang Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik 12 paket 11,998,400 Penyediaan Bahan Logistik Kec Cilengkrang Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik 12 paket 11,998,400 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec Cilengkrang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket 6,039,170 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec Cilengkrang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket 6,039,170 Penyediaan Bahan/Material Kec Cilengkrang Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan paket 0 Penyediaan Bahan/Material Kec Cilengkrang Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan paket 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 laporan 6,000,000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 laporan 6,000,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 1,450,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 1,450,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec Cilengkrang Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0% 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec Cilengkrang Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0% 0 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec Cilengkrang Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan unit 0 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec Cilengkrang Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan unit 0 Pengadaan Mebel Kec Cilengkrang Jumlah Paket Mebel yang Disediakan paket - Pengadaan Mebel Kec Cilengkrang Jumlah Paket Mebel yang Disediakan paket - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec Cilengkrang Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 210,408,885 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec Cilengkrang Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 210,408,885 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 26,331,285 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 26,331,285 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 184,077,600 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 184,077,600 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec Cilengkrang Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 86% 169,238,350 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec Cilengkrang Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 86% 169,238,350 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec Cilengkrang Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 unit mobil, 4 motor, 1 Torca 69,388,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec Cilengkrang Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 unit mobil, 4 motor, 1 Torca 69,388,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 unit/tahun 9,460,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 unit/tahun 9,460,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 90,390,350 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 90,390,350 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara unit 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara unit 0 Jumlah 1 5,567,716,233 Jumlah 1 5,567,716,233 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec Cilengkrang Indeks Kepuasan Masyarakat 84 poin 249,129,605 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec Cilengkrang Indeks Kepuasan Masyarakat 84 poin 249,129,605 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec Cilengkrang Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100.00% 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec Cilengkrang Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100.00% 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 laporan 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 laporan 0 HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA NO TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA RANCANGAN AWAL RKPD 2025 TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATOR Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec Cilengkrang Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100% 54,080,000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec Cilengkrang Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100% 54,080,000 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - 0 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - 0 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 54,080,000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 54,080,000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec Cilengkrang Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 33,473,000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec Cilengkrang Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 33,473,000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 dokumen 33,473,000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 dokumen 33,473,000 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kec Cilengkrang Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 0 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kec Cilengkrang Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec Cilengkrang Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 161,576,605 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec Cilengkrang Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 161,576,605 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 161,576,605 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 161,576,605 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec Cilengkrang Indeks Kepuasan Masyarakat 84 poin 74,337,000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec Cilengkrang Indeks Kepuasan Masyarakat 84 poin 74,337,000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec Cilengkrang Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100% 19,912,000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec Cilengkrang Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100% 19,912,000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec Cilengkrang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - 0 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec Cilengkrang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - 0 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan laporan 0 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan laporan 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 19,912,000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 19,912,000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec Cilengkrang persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 19,025,000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec Cilengkrang persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 19,025,000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec Cilengkrang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 lembaga 15,450,000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec Cilengkrang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 lembaga 15,450,000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 laporan 3,575,000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 laporan 3,575,000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna laporan 0 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna laporan 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 35,400,000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 35,400,000 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Keluarga 0 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Keluarga 0 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 0 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 0 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 3,900,000 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 3,900,000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Keluarga 0 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Keluarga 0 HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA NO TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA RANCANGAN AWAL RKPD 2025 TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATOR Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Keluarga 0 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Keluarga 0 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 30 Keluarga 7,140,000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 30 Keluarga 7,140,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30 Keluarga 3,900,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30 Keluarga 3,900,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 30 Keluarga 3,900,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 30 Keluarga 3,900,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga 0 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga 0 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 3,900,000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 3,900,000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga 0 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga 0 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 30 Keluarga 12,660,000 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kec Cilengkrang Jumlah Keluarga yang Mengikuti penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 30 Keluarga 12,660,000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec Cilengkrang Indeks Kepuasan Masyarakat 84 Poin 48,540,000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec Cilengkrang Indeks Kepuasan Masyarakat 84 Poin 48,540,000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec Cilengkrang Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 8,940,000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec Cilengkrang Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 8,940,000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 laporan 8,940,000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 laporan 8,940,000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec Cilengkrang Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 39,600,000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec Cilengkrang Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 39,600,000 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 laporan 39,600,000 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 laporan 39,600,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec Cilengkrang Indeks Kepuasan Masyarakat 84 Poin 116,788,600 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec Cilengkrang Indeks Kepuasan Masyarakat 84 Poin 116,788,600 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec Cilengkrang Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 116,788,600 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec Cilengkrang Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 116,788,600 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec Cilengkrang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec Cilengkrang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec Cilengkrang Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan 300 orang 39,820,000 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec Cilengkrang Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan 300 orang 39,820,000 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec Cilengkrang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 300 orang 37,019,600 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec Cilengkrang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 300 orang 37,019,600 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 dokumen 9,385,000 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 dokumen 9,385,000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 dokumen 30,564,000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 dokumen 30,564,000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec Cilengkrang Jumlah Desa Berkategori Baik 1 Desa 51,323,900 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec Cilengkrang Jumlah Desa Berkategori Baik 1 Desa 51,323,900 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec Cilengkrang Persentase desa yang dibina 100% 51,323,900 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec Cilengkrang Persentase desa yang dibina 100% 51,323,900 HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA NO TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA RANCANGAN AWAL RKPD 2025 TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATOR Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 dokumen 13,394,800 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 dokumen 13,394,800 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 dokumen 13,394,800 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 dokumen 13,394,800 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 24,534,300 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 24,534,300 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 Dokumen 0 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec Cilengkrang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 Dokumen 0 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 Dokumen 0 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Kec Cilengkrang Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 Dokumen 0 540,119,105 540,119,105 6,107,835,338 6,107,835,338 Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perumusan visi dan misi RPJMD selain merupakan pemjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih, juga harus mengacu kepada RPJPD. Dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka visi RPJMD Kabupaten Bandung harus mengacu kepada visi RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2023, dan RPJP Nasional Tahun 2004-2024 sebagai berikut. Tabel 5-1 Visi RPJPD, RPJP Nasional DAN RPJPD Provinsi Jawa Barat RPJP Nasional (Tahun 2004-2024) RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2003- 2023) RPJPD Kabupaten (2005-2025) “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia" "Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025" Sumber: RPJP Nasional 2004-2024,RPJPD Provinsi Jawa Barat 2003-2023 dan RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025 Dalam mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005- 2025, terdapat 6 (enam) misi sebagai berikut : 1) Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 3) Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5) Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan 6) Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Pada masing-masing dokumen perencanaan RPJP di tiap levelnya, RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 melihat kepada arahan kebijakan pembangunan RPJP yang ada ditahap ke-IV. Berikut merupakan arahan kebijakan pada tahap IV di masingmasing perencanaan jangka panjang. Tabel 5-2 Arahan Kebijakan RPJPD, RPJP Nasional Dan RPJPD Provinsi Jawa Barat RPJP Nasional (Tahun 2004-2024) RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2003- 2023) RPJPD Kabupaten (2005-2025) Tahap IV (2020-2024) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing Tahap IV (2018-2023) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan maksud sebagai persiapan dalam mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang Tahap IV (2021-2025) Pemantapan perekonomian daerah yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerata Pembangunan Terkait dengan kebijakan nasional, Kecamatan Cilengkrang sebagai unsur penunjang pemerintah daerah Kabupate Bandung, masuk dalam prioritas nasional ke 1 yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebgai berikut : 1) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi structural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata lakksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur, dan pencapaian kinerja secara optimal. 2) Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan standar pelayanan minimal untuk mendukung pengelolaan urusan yang lebih baik, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah. 3) Percepatan dan pencapaian target Millenium Development Goal’s (MDG’S) 4) Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan 5) Penetapan dan penerapan system indicator inerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah 6) Peningkatan integritas dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hokum dan pemberantasana koruspis sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat, 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.2.1. Visi dan Misi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya, agar konsisten dan dapat Eksis, Antisipasif, Inovatif serta Produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” Penjabaran makna yang terkadung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut : Bangkit : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit adalah memberdayakan masyarakat menuju perubahan sosial ekonomi secara nyata dan bertahap melalui program pembangunan yang dirancang secara sektoral dan regional yang berdampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli. Edukatif : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Edukatif, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat dan aparatur memiliki motivasi, semangat, dan etos kerja yang prima atau "Bedas" di segala bidang untuk kemajuan Kabupaten Bandung, menuju Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui optimalisasi aspek pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dinamis : Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bandung yang Dinamis, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Bandung yang memperhatikan kaidah- kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai : (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agamis : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Agamis, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berakhlak mulia berlandaskan nilaI-nilai religiusitas keagamaan. Sejahtera : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai. Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut : 1) Membangkitkan Daya Saing Daerah 2) Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata 3) Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan 4) Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai- nilai keagamaan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah 3.2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan Cilengkrang telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian Integral dalam proses Rencana Strategis organisasi dengan mengacu kepada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranhir RKPD 2024) Pemerintahan Kecamatan Cilengkrang telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian Integral dalam proses Rencana Strategis organisasi dengan mengacu kepada Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021-2026 Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera Misi IV Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayanan Publik Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja aparatur Pelayan Publik Optimalisasi kualitas dan kapasitas Sumberdaya Pelayan Publik Meningkatnya kualitas pelayanan public Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatkan kualitas pelayanan publik Optimalisasi pelayanan publik Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan desa Otimalisasi peningkatan kualitas Aparatur pemerintahan desa 3.2 Program dan Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan di Kabupaten Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkung anstrategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Disamping itu penyusunan program dan kegiatan kecamatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 yang disusun pada Januari 2024 sebagaimana amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5.1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah belum menyesuaikan jumlah anggaran yang dibutuhkan sedangkan program, kegiatan dan subkegiatan bertambah, sehingga mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena belum dilaksanakannya perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026. Program dan Kegiatan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung berdasarkan Perubahan Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021-2026 sebagai mana tabel T-C 33 Tolak Ukur Target 7 01 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP BMD dalam Keadaan Baik 80 point 86 % 5,567,716,233 APBD Nilai SAKIP BMD dalam Keadaan Baik 81 point 88 % 5,447,500,000 7 01 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 42,548,800 APBD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 67,000,000 7 01 1 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dokumen 12,863,600 APBD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 dokumen 20,000,000 7 01 1 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3,648,000 APBD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4,000,000 7 01 1 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4,702,500 APBD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 8,000,000 7 01 1 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2,005,500 APBD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4,000,000 7 01 1 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4,385,500 APBD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 8,000,000 7 01 1 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 4,060,500 APBD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 8,000,000 7 01 1 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 8,374,000 APBD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 8,000,000 7 01 1 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1,254,600 APBD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 3,500,000 TC 33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 KECAMATAN CILENGKRANG Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 KECAMATAN CILENGKRANG Kode Rekening Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target Capaian Kinerja Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Tolak Ukur Target Kode Rekening Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target Capaian Kinerja Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 7 01 1 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Dokumen 1,254,600 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Dokumen 3,500,000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 4,999,313,548 Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 4,614,100,000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 orang/bulan 4,987,843,048 APBD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 orang/bulan 4,596,100,000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 dokumen 4,330,000 APBD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 dokumen 6,000,000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 4,325,500 APBD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 6,000,000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 dokumen 2,815,000 APBD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 6,000,000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 2,800,000 APBD Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 6,000,000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 laporan 2,800,000 APBD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 laporan 6,000,000 7 01 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Capaian PAD 100% 0 APBD Persentase Capaian PAD 100% 0 7 01 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah laporan 0 APBD Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah laporan 0 7 01 01 2.05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 32,296,000 APBD persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 144,000,000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 22,000,000 APBD Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 30,000,000 Tolak Ukur Target Kode Rekening Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target Capaian Kinerja Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24 dokumen 10,296,000 APBD Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24 dokumen 24,000,000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan orang 0 APBD Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan orang 90,000,000 7 01 01 2.06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 111,110,650 APBD Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 129,500,000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 paket 5,999,200 APBD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 6,000,000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 paket 74,148,900 APBD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 60,000,000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 paket 5,474,980 APBD Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 12,000,000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik 12 paket 11,998,400 APBD Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik 12 paket 18,000,000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket 6,039,170 APBD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 6,500,000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan paket 0 APBD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan paket 0 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 laporan 6,000,000 APBD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 laporan 12,000,000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 1,450,000 APBD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 15,000,000 7 01 01 207 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0% 0 APBD Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87% 60,000,000 7 01 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan unit 0 APBD Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 unit 35,000,000 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan paket - APBD Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 25,000,000 7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit - APBD Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit - Tolak Ukur Target Kode Rekening Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target Capaian Kinerja Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 207 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 APBD Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 APBD Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 7 01 01 208 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 210,408,885 APBD Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 168,400,000 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 26,331,285 APBD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 23,400,000 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 184,077,600 APBD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 145,000,000 7 01 01 209 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 87% 169,238,350 APBD Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 87% 258,500,000 7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 unit mobil, 4 motor, 1 Torca 69,388,000 APBD Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit mobil 4 motor 69,500,000 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 unit/tahun 9,460,000 APBD Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 unit/tahun 9,000,000 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 90,390,350 APBD Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 180,000,000 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara unit 0 APBD Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara unit 0 Jumlah 1 5,567,716,233 5,447,500,000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 84 poin 249,129,605 APBD Indeks Kepuasan Masyarakat 86 poin 260,000,000 Tolak Ukur Target Kode Rekening Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target Capaian Kinerja Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100.00% 0 APBD Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100.00% 0 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 laporan 0 APBD Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 laporan 0 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100% 54,080,000 APBD Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100% 12,000,000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - 0 APBD Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - 0 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 54,080,000 APBD Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12,000,000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 33,473,000 APBD Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 48,000,000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 dokumen 33,473,000 APBD Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 dokumen 48,000,000 7 01 02 2.03 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 0 APBD Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 0 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 161,576,605 APBD Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 200,000,000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 161,576,605 APBD Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 200,000,000 Tolak Ukur Target Kode Rekening Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target Capaian Kinerja Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat 84 poin 74,337,000 APBD Indeks Kepuasan Masyarakat 86 poin 167,000,000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100% 19,912,000 APBD Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100% 35,000,000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di - 0 APBD Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - 0 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan laporan 0 APBD Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan laporan 0 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 19,912,000 APBD Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 kegiatan 35,000,000 7 01 03 2.02 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 19,025,000 APBD persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 60,000,000 7 01 03 2.02 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 lembaga 15,450,000 APBD Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 lembaga 48,000,000 7 01 03 2.02 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 laporan 3,575,000 APBD Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 6,000,000 7 01 03 2.02 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna laporan 0 APBD Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 laporan 6,000,000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 35,400,000 APBD Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 72,000,000 Tolak Ukur Target Kode Rekening Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target Capaian Kinerja Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Keluarga 0 APBD Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, 30 Keluarga 6,000,000 7 01 03 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 0 APBD Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 30 Keluarga 6,000,000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 3,900,000 APBD Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 6,000,000 7 01 03 2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Keluarga 0 APBD Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 30 Keluarga 6,000,000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan KKesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Keluarga 0 APBD Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan 30 Keluarga 6,000,000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 30 Keluarga 7,140,000 APBD Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan 30 Keluarga 6,000,000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30 Keluarga 3,900,000 APBD Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30 Keluarga 6,000,000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 30 Keluarga 3,900,000 APBD Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 30 Keluarga 6,000,000 Tolak Ukur Target Kode Rekening Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target Capaian Kinerja Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga 0 APBD Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 30 Keluarga 6,000,000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 3,900,000 APBD Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 6,000,000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga 0 APBD Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 30 Keluarga 6,000,000 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti enumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 30 Keluarga 12,660,000 APBD Jumlah Keluarga yang Mengikuti penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 30 Keluarga 6,000,000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat 84 poin 48,540,000 APBD Indeks Kepuasan Masyarakat 86 poin 68,000,000 7 01 04 2.01 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 8,940,000 APBD Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 20,000,000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 laporan 8,940,000 APBD Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporam 20,000,000 7 01 04 2.02 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 39,600,000 APBD Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 48,000,000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 laporan 39,600,000 APBD Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 laporan 48,000,000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat 84 poin 116,788,600 APBD Indeks Kepuasan Masyarakat 86 poin 136,000,000 Tolak Ukur Target Kode Rekening Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target Capaian Kinerja Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 7 01 05 2.01 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 116,788,600 APBD Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 136,000,000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - - APBD Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 orang 39,820,000 APBD Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan 350 ORANG 50,000,000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 300 orang 37,019,600 APBD Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 350 ORANG 50,000,000 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 dokumen 9,385,000 APBD Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 dokumen 12,000,000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 dokumen 30,564,000 APBD Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 dokumen 24,000,000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Berkategori Baik 1 Desa 51,323,900 APBD Jumlah Desa Berkategori Baik 1 Desa 72,600,000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100% 51,323,900 APBD Persentase desa yang dibina 100% 72,600,000 Tolak Ukur Target Kode Rekening Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target Capaian Kinerja Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 dokumen 13,394,800 APBD Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 dokumen 18,300,000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan 6 dokumen 13,394,800 APBD Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 dokumen 18,300,000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0 APBD Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 1 Dokumen 24,534,300 APBD Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 36,000,000 7 01 06 2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 Dokumen 0 APBD Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 Dokumen 0 7 01 06 2.01 0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 Dokumen 0 APBD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 Dokumen 0 540,119,105 703,600,000 6,107,835,338 6,151,100,000 Adapun pendanaan program, kegiatan, subkegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun Anggaran 2025 sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. Dimana secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2025 ini masih sangat minim dibandingkan dengan Analisa kebutuhan yang diperlukan oleh Kecamatan Cilengkrang dalam pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021-2024. Disamping itu Keputusan Bupati Bandung No. 137.1/Kep.580-Adpem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum berjalan secara optimal dikarenakan
1. 1.Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan • Banyak kecamatan belum memiliki aparatur yang cukup atau kompeten untuk melaksanakan kewenangan baru yang bersifat teknis dan administratif. • Camat dan stafnya belum sepenuhnya memahami ruang lingkup dan tanggung jawab atas kewenangan yang dilimpahkan.
2. 2.Koordinasi Lintas OPD yang Lemah • Kurangnya sinergi antara camat dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sebelumnya memegang kewenangan tersebut menyebabkan tumpang tindih atau tarik menarik kewenangan. • Ada kecenderungan SKPD enggan melepaskan kewenangannya secara penuh kepada camat.
3. 3.Sarana dan Prasarana Penunjang Belum Memadai • Kecamatan belum dilengkapi dengan infrastruktur, fasilitas, dan sistem informasi yang memadai untuk menjalankan layanan publik secara cepat dan berkualitas. • Beberapa layanan seperti perizinan atau pengawasan membutuhkan dukungan teknologi dan sistem yang belum tersedia di tingkat kecamatan.
4. 4.Ketiadaan SOP dan Juklak/Juknis Teknis Pelaksanaan • Belum semua kewenangan yang dilimpahkan didukung dengan Standard Operating Procedure (SOP), petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis yang jelas dan seragam antar kecamatan. • Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan teknis, bahkan ada kewenangan yang tidak dijalankan sama sekali karena ketidakjelasan tersebut.
5. 5.Rendahnya Pengawasan dan Evaluasi Berkala • Pemerintah Kabupaten belum optimal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelimpahan kewenangan ini. • Tidak ada sanksi atau insentif yang mendorong camat untuk menjalankan kewenangan secara aktif.
6. 6.Minimnya Anggaran dan Dukungan Keuangan • Kewenangan yang dilimpahkan tidak diikuti dengan pelimpahan anggaran (budget follow function), menyebabkan camat tidak memiliki daya untuk mengeksekusi kegiatan secara maksimal.
7. 7.Kultur Birokrasi yang Sentralistis • Masih adanya pola pikir lama di mana camat hanya dianggap sebagai “perpanjangan tangan” bupati, bukan sebagai pelaksana kewenangan mandiri. • Ini menyebabkan camat ragu untuk mengambil keputusan meski sudah mendapat mandat formal dari keputusan bupati. Sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 akan diusulkan penambahan anggaran sesuai Analisa dan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta menutup kebutuhan belanja wajib mengikat dan belanja program prioritas bupati bandung serta kebutuhan belanja rutin operasional kecamatan dan belanja program, kegiatan, subkegiatan yang rutin dilaksanakan oleh kecamatan. Rincian Rencana kerja dan Pendanaan sebagai berikut : Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP BMD dalam Keadaan Baik 80 point 86 % 5,567,716,233 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 42,548,800 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dokumen 12,863,600 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3,648,000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 4,702,500 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2,005,500 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 4,385,500 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 4,060,500 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 8,374,000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1,254,600 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Dokumen 1,254,600 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 4,999,313,548 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 orang/bulan 4,987,843,048 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 dokumen 4,330,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 4,325,500 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 dokumen 2,815,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 2,800,000 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 laporan 2,800,000 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Capaian PAD 100% 0 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah laporan 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 32,296,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 22,000,000 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24 dokumen 10,296,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan orang 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 111,110,650 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 paket 5,999,200 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 paket 74,148,900 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 paket 5,474,980 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik 12 paket 11,998,400 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket 6,039,170 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan paket 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 laporan 6,000,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 1,450,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0% 0 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan unit 0 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan paket - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 210,408,885 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 26,331,285 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 184,077,600 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 87% 169,238,350 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 unit mobil, 4 motor, 1 Torca 69,388,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 unit/tahun 9,460,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 90,390,350 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara unit 0 Jumlah 1 5,567,716,233 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 84 poin 249,129,605 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100.00% 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 laporan 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100% 54,080,000 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - 0 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 54,080,000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 33,473,000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 dokumen 33,473,000 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 161,576,605 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 161,576,605 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat 84 poin 74,337,000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100% 19,912,000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - 0 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan laporan 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 19,912,000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 19,025,000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 lembaga 15,450,000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 laporan 3,575,000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna laporan 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 35,400,000 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Keluarga 0 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 0 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 3,900,000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Keluarga 0 Peningkatan KKesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Keluarga 0 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 30 Keluarga 7,140,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30 Keluarga 3,900,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 30 Keluarga 3,900,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga 0 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 3,900,000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga 0 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti enumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 30 Keluarga 12,660,000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat 84 poin 48,540,000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 8,940,000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 laporan 8,940,000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 39,600,000 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 laporan 39,600,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat 84 poin 116,788,600 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 116,788,600 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 orang 39,820,000 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, 300 orang 37,019,600 Regional, dan Nasional Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 dokumen 9,385,000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 dokumen 30,564,000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Berkategori Baik 1 Desa 51,323,900 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100% 51,323,900 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 dokumen 13,394,800 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 dokumen 13,394,800 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 24,534,300 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 Dokumen 0 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 Dokumen 0 540,119,105 6,107,835,338 Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar organisasi kecamatan melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung. 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
8. 1.Renja Kecamatan Cilengkrang tahun 2025 , harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seksi.
9. 2.Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
10. 3.Penyusunan Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum maksimal.
11. 4.Penyusunan Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 mengacu kepada Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 yang disusun pada Januari 2024 sebagaimana amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5.1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah belum menyesuaikan jumlah anggaran yang dibutuhkan sedangkan program, kegiatan dan subkegiatan bertambah, sehingga mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena belum dilaksanakannya perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
12. 5.Rancangan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 sesuai dengan pagu indikatif hasil Desk yang dilaksanakan dengan Bappelitbangda Kabupaten Bandung pada bulan 22 Februari 2024 dimana dilaksanakan pergeseran anggaran dari program, kegiatan dan subkegiatan untuk menutup kebutuhan anggaran kegiatan belanja wajib mengikat dan anggaran kegiatan prioritas Bupati Bandung dari anggaran operasional rutin dan kegiatan rutin kecamatan.
13. 6.Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN sesuai dengan analisa kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibutuhkan oleh Kecamatan Cilengkrang.
14. 7.Rancangan Akhir Renja SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas). 5.3. Rencana Tindak Lanjut Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
15. 1.Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
16. 2.Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
17. 3.Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
18. 4.Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
19. 5.Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
20. 6.Memohon penyesuaian Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 yang disusun pada Januari 2024 sebagaimana amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5.1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah termasuk menyesuaikan jumlah anggaran yang dibutuhkan bertambah, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Termasuk perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
21. 7.Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
22. 8.Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
23. 9.Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan tahunan. CAMAT CILENGKRANG ttd AGUS RIZAL BUPATI BANDUNG MOCHAMAD DADANG SUPRIATNA LAMPIRAN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…