DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 130 Tahun 2025

Nomor: 130
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciparay Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 138 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 44);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Ciparay, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapt dipahami dengan baik.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CIPARAY TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ciparay Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 khususnya Kecamatan Ciparay berupa perbandingan Rencana Kerja Kecamatan Ciparay tahun 2024 dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dari segi lokasi kegiatan, capaian target kinerja dan jumlah anggaran/dana meliputi: Belanja Kewilayahan dan Belanja Penunjang. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara Rencana Kerja dengan RKA tahun yang sama, sehingga dapat dilakukan tidak lanjut berupa revisi pada penyusunan Renja tahun berikutnya, bila terjadi ketidaksesuaian.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CIPARAY 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam proses penyusunan Renja harus memperhatikan prioritas nasional maupun prioritas Pembangunan daerah. Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ciparay harus selaras dengan prioritas Pembangunan nasional dan daerah. Berikut adalah keselarasan program Kecamatan Ciparay dengan prioritas program nasional:

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIPARAY Rencana program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra, selanjutnya dijabarkan oleh Kecamatan Ciparay kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP 1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahun 2025 yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 130 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 130 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERATURAN B U P A T I B A N D U N G P e m e r i n t a h K a b u p a t e n B a n d u n g P E R U B A H A N R E N C A N A K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H T A H U N 2 0 2 5 KECAMATAN CI PARAY KABUPATEN BANDUNG K E C A M A T A N C I P A R A Y K A B U P A T E N B A N D U N G BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 008.1.1/KEP.131-BAPPERIDA/2024 LAMPIRAN : 2 (DUA) TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun rencana kerja perangkat daerah;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
6. 7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
7. 8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
8. 9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27);
10. 11.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92). MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
11. 1.Tim Pengarah,
12. 2.Tim Teknis,
13. 3.Sekretariat. KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing- masing Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran berjalan. KEEMPAT : Dengan ditetapkanya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/KEP.107-BAPPELITBANGDA/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Soreang Pada tanggal 7 MARET 2024 BUPATI BANDUNG, MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA TEMBUSAN, disampaikan kepada: Yth. 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung;
14. 2.Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
15. 3.Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
16. 4.Seluruh Anggota Tim. LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 008.1.1/KEP.131-BAPPERIDA/2024 TANGGAL : 7 MARET 2024 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG I. TIM PENGARAH Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Wakil Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
17. 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
18. 3.Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. II. TIM TEKNIS Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung. Sekretaris : Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;
19. 2.Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung;
20. 3.Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung;
21. 4.Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung;
22. 5.Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung;
23. 6.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
24. 7.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
25. 8.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung;
26. 9.Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bandung;
27. 10.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung;
28. 11.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
29. 12.Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bandung;
30. 13.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung;
31. 14.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;
32. 15.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung;
33. 16.Kepala Dinas Pangan Dan Perikanan Kabupaten Bandung;
34. 17.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
35. 18.Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
36. 19.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung;
37. 20.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung;
38. 21.Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bandung;
39. 22.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
40. 23.Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bandung;
41. 24.Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
42. 25.Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Bandung;
43. 26.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung;
44. 27.Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Bandung;
45. 28.Inspektur Daerah Kabupaten Bandung;
46. 29.Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung;
47. 30.Camat Cileunyi;
48. 31.Camat Cilengkrang;
49. 32.Camat Cimenyan;
50. 33.Camat Bojongsoang;
51. 34.Camat Margahayu;
52. 35.Camat Margaasih
53. 36.Camat Dayeuhkolot;
54. 37.Camat Katapang;
55. 38.Camat Pameungpeuk;
56. 39.Camat Arjasari;
57. 40.Camat Pangalengan;
58. 41.Camat Cimaung;
59. 42.Camat Banjaran;
60. 43.Camat Cicalengka;
61. 44.Camat Rancaekek;
62. 45.Camat Cikancung;
63. 46.Camat Nagreg;
64. 47.Camat Baleendah;
65. 48.Camat Pacet;
66. 49.Camat Kertasari;
67. 50.Camat Ciparay;
68. 51.Camat Majalaya;
69. 52.Camat Ibun;
70. 53.Camat Paseh;
71. 54.Camat Solokanjeruk;
72. 55.Camat Pasirjambu;
73. 56.Camat Ciwidey;
74. 57.Camat Rancabali;
75. 58.Camat Soreang;
76. 59.Camat Cangkuang;
77. 60.Camat Kutawaringin. III. TIM VERIFIKATOR
78. 1.Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Ketua Kelompok Kerja : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung. Anggota : 1. Kepala Bagian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
79. 2.Perencana Ahli Muda - Yanti Megayanti, S.Sos, M.Si pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
80. 3.Perencana Ahli Muda - Puni Seruni, ST, MT pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
81. 4.Perencana Ahli Muda - Irma Winarni, STP. ME pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
82. 5.Perencana Ahli Muda - Budi Darmawan, S.Pt, MT.,MPP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
83. 6.Perencana Ahli Pertama - Rani Nurfitriani, SE pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
84. 2.Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Ketua Kelompok Kerja : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Sekretaris : Kabid Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung. Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
85. 2.Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
86. 3.Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
87. 4.Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung;
88. 5.Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung;
89. 6.Perencana Ahli Muda - Yana Barlian, SH, MM. pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
90. 7.Perencana Ahli Muda - Agung Rahadian, S.IP, M.Si pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
91. 8.Perencana Ahli Pertama - Nicola Sandhy Tuerah Santoso, SE pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung.
92. 3.Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Ketua Kelompok Kerja : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Insfrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung. Anggota : : :
93. 1.Perencana Ahli Muda - Ai Kania, SP, ME. Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
94. 2.Perencana Ahli Muda - Opi Sugilar, ST pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
95. 3.Perencana Ahli Muda - Indra Gunawan, S.Hut, MP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
96. 4.Perencana Ahli Pertama - Mira Prayuningtias, SE pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung; IV. SEKRETARIAT Koordinator : Perencana Ahli Muda – Primayanti Sri Astuti., SH pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung. BUPATI BANDUNG, MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 008.1.1/KEP.131-BAPPERIDA/2024 TANGGAL : 7 MARET 2024 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG I. TIM PENGARAH A. Ketua
97. 1.Memberikan arahan kebijakan dalam penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
98. 2.Memimpin rapat pimpinan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
99. 3.Memberikan arahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
100. 4.Melaporkan hasil pekerjaan Tim Teknis Penyusunan kepada Bupati Bandung. B. Wakil Pengarah
101. 1.Mengkoordinasikan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
102. 2.Memimpin rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung.
103. 3.Memberi penjelasan teknis dari arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung.
104. 4.Memimpin merumuskan kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
105. 5.Melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pengarah Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. C. Anggota
106. 1.Membantu dalam mengkoordinasikan rapat pimpinan dan rapat koordinasi teknis.
107. 2.Mewakili ketua/wakil ketua dalam memimpin rapat koordinasi teknis.
108. 3.Memberikan masukan teknis atas arah kebijakan pembangunan secara sektoral/parsial sesuai tugas pokok dan fungsinya.
109. 4.Memberi masukan dan turut serta dalam perumusan kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
110. 5.Turut serta dalam persiapan dan penyampaian laporan hasil kerja Tim Teknis Penyusunan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pengarah Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. II. TIM TEKNIS A. Ketua Tim Teknis
111. 1.Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
112. 2.Memimpin Rapat Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
113. 3.Mengkoordinasikan dan menyinkronkan seluruh pekerjaan kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
114. 4.Melaksanakan perumusan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung.
115. 5.Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
116. 6.Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan.
117. 7.Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
118. 8.Melaporkan hasil kerja Tim Teknis Kepada Ketua/Wakil Ketua Pengarah. B. Sekretaris
119. 1.Membantu Ketua Tim Teknis dalam Mengkoordinasi pelaksanaan teknis penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
120. 2.Memfasilitasi dan membantu ketua dalam rapat Tim Teknis dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
121. 3.Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung.
122. 4.Memfasilitasi penyelenggaraan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
123. 5.Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan.
124. 6.Membantu Ketua dalam melakukan penelaahan dan koreksi atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung C. Anggota
125. 1.Menyediakan dan membuat analisa/telahaan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
126. 2.Melaksanakan pemantauan (pengendalian dan/atau evaluasi kebijakan) penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
127. 3.Membantu dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
128. 4.Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
129. 5.Menyusun, Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
130. 6.Melaporkan hasil kerja kepada Ketua Tim Teknis. III. TIM VERIFIKATOR
131. 1.Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
a.Ketua Kelompok Kerja 1) Mengkoordinasikan pengolahan data gambaran kondisi daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan ekonomi, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing dalam hal fokus kemampuan ekonomi dan fokus iklim investasi. 2) Mengkoordinasikan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, yang dikelompokkan ke dalam urusan, program, kegiatan, subkegiatan Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 3) Mengkoordinasikan dan merumuskan usulan program, kegiatan dan subkegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 4) Merumuskan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 5) Merumuskan kerangka ekonomi dan arah kebijakan ekonomi daerah. 6) Merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 7) Mengkoordinasikan dan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 9) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 11) Mengkoordinasikan perumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 12) Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 13) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 14) Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. 15) Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua Tim Teknis Penyusunan.
b.Sekretaris 1) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pengolahan data gambaran kondisi daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan ekonomi, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing dalam hal fokus kemampuan ekonomi dan fokus iklim investasi. 2) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan penelaahan pokok- pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, yang dikelompokkan ke dalam urusan, program, kegiatan, subkegiatan Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 3) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan dan merumuskan usulan program, kegiatan dan subkegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 4) Membantu Ketua dalam Merumuskan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 5) Membantu Ketua dalam Merumuskan kerangka ekonomi dan arah kebijakan ekonomi daerah. 6) Membantu Ketua dalam Merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 7) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan dan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 8) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 9) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 10) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 11) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan perumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 12) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 13) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 14) Membantu Ketua dalam Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 15) Membantu Ketua dalam Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua Tim Teknis Penyusunan. 16) Mengelola sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya didalam SIPD.
c.Anggota 1) Menyediakan dan membuat analisa/telaahan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah mencakup aspek kesejahteraan masyarakat fokus pemerataan ekonomi, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi dan fokus iklim usaha. 2) Melaksanakan inventarisasi jenis program, kegiatan dan subkegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 3) Merekap dan melaporkan hasil inventarisasi jenis program, kegiatan dan subkegiatan yang diusulkan DPRD bahan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 4) Melakukan perumusan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 5) Melakukan perumusan kerangka ekonomi dan arah kebijakan ekonomi daerah. 6) Melakukan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 7) Melakukan penyelerasan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 8) Melaksanakan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 9) Menyampaikan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah, tentang kesesuaian antara rancangan Renja Perangkat Daerah dengan capaian target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah dan/atau Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Sehingga apabila Renja Perangkat Daerah belum sesuai, maka dianjurkan Perangkat Daerah untuk menyempurnakannya. 10) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 11) Melaksanakan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 12) Melaksanakan penyusunan rumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam. 13) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 14) Melaporkan hasil kerja kepada Koordinator Bidang.
1. 2.Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
a.Ketua Kelompok Kerja 1) Mengkoordinasikan pengolahan data gambaran kondisi daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing fokus pada sumber daya manusia. 2) Mengkoordinasikan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, yang dikelompokkan kedalam urusan, program, kegiatan dan subkegiatan PD pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 3) Mengkoordinasikan dan merumuskan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 4) Merumuskan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 5) Merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 6) Mengkoordinasikan dan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra PD pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 8) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 10) Mengkoordinasikan perumusan dan analisis capaian program, kegiatan sub kegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 11) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 12) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 13) Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 14) Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua Tim Teknis Penyusunan.
b.Sekretaris 1) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pengolahan data gambaran kondisi daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing fokus pada sumber daya manusia. 2) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan penelaahan pokok- pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, yang dikelompokkan kedalam urusan, program, kegiatan dan subkegiatan PD pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 3) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan dan merumuskan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 4) Membantu Ketua dalam Merumuskan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 5) Membantu Ketua dalam Merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 6) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan dan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 7) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra PD pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 8) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 9) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 10) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan perumusan dan analisis capaian program, kegiatan sub kegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 11) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 12) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 13) Turut serta dan memberi masukan dalam penyusunan bahan ekspose Ketua Tim Penyusun Kepada Bupati. 14) Membantu Ketua dalam Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 15) Membantu Ketua dalam Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua Tim Teknis Penyusunan. 16) Mengelola sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya didalam SIPD.
c.Anggota 1) Menyediakan dan membuat analisa/telaahan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah mencakup aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan sosial fokus seni budaya dan olahraga, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah fokus pada sumber daya manusia. 2) Melaksanakan inventarisasi jenis program, kegiatan dan subkegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 3) Merekap dan melaporkan hasil inventarisasi jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan DPRD bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 4) Melakukan perumusan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 5) Melakukan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 6) Melakukan penyelerasan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 7) Melaksanakan verifikasi usulan program, kegiatan subkegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 8) Menyampaikan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah, tentang kesesuaian antara rancangan Renja Perangkat Daerah dengan capaian target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah dan/atau Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Sehingga apabila Renja Perangkat Daerah belum sesuai, maka dianjurkan Perangkat Daerah untuk menyempurnakannya. 9) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 10) Melaksanakan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 11) Melaksanakan penyusunan rumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 12) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. 13) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 14) Turut serta dan memberi masukan dalam penyusunan bahan ekspose Ketua Tim Penyusun Kepada Bupati. 15) Melaporkan hasil kerja kepada Koordinator Bidang.
1. 3.Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
a.Ketua Kelompok Kerja 1) Mengkoordinasikan pengolahan data gambaran kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing fokus pada fasilitas wilayah/infrastruktur. 2) Mengkoordinasikan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, yang dikelompokkan kedalam urusan, program, kegiatan dan subkegiatan PD bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 3) Mengkoordinasi dan merumuskan usulan program, kegiatan dan subkegiatan dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 4) Merumuskan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 5) Merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 6) Mengkoordinasikan dan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 8) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 10) Mengkoordinasikan perumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 11) Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 12) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 13) Turut serta dan memberi masukan dalam penyusunan bahan ekspose Ketua Tim Penyusun Kepada Bupati. 14) Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 15) Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua Tim Teknis Penyusunan.
b.Sekretaris 1) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pengolahan data gambaran kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing fokus pada fasilitas wilayah/infrastruktur. 2) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan penelaahan pokok- pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, yang dikelompokkan kedalam urusan, program, kegiatan dan subkegiatan PD bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 3) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasi dan merumuskan usulan program, kegiatan dan subkegiatan dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 4) Membantu Ketua dalam Merumuskan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 5) Membantu Ketua dalam Merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 6) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan dan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 7) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 8) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 9) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 10) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan perumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 11) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 12) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 13) Turut serta dan memberi masukan dalam penyusunan bahan ekspose Ketua Tim Penyusun Kepada Bupati. 14) Membantu Ketua dalam Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 15) Membantu Ketua dalam Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua Tim Teknis Penyusunan. 16) Mengelola sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya didalam SIPD.
c.Anggota 1) Menyediakan dan membuat analisa/telaahan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah mencakup aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah fokus pada fisilitas/infrastruktur. 2) Melaksanakan inventarisasi jenis program, kegiatan subkegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 3) Merekap dan melaporkan hasil inventarisasi jenis program, kegiatan dan subkegiatan yang diusulkan DPRD bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 4) Melakukan perumusan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 5) Melakukan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 6) Melakukan penyelerasan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Peragkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 7) Melaksanakan verifikasi usulan program dan kegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 8) Menyampaikan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah, tentang kesesuaian antara rancangan Renja Perangkat Daerah dengan capaian target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah dan/atau Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Sehingga apabila Renja Perangkat Daerah belum sesuai, maka dianjurkan Perangkat Daerah untuk menyempurnakannya. 9) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 10) Melaksanakan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 11) Melaksanakan penyusunan rumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. 12) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 13) Turut serta dan memberi masukan dalam penyusunan bahan ekspose Ketua Tim Penyusun Kepada Bupati. 14) Melaporkan hasil kerja kepada Koordinator Bidang. IV. SEKRETARIAT Koordinator
1. 1.Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi perkantoran (administrasi surat menyurat dan pendistribusiannya, penyediaan peralatan dan bahan tulis menulis, serta sarana prasarana) selama penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
2. 2.Mengkoordinasikan penyediaan bahan untuk pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. BUPATI BANDUNG, MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Ada Tidak Ada 1 2 3 4 5 6 1 Pembentukan tim penyusun RENJA Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja √ 2 Pengolahan data dan informasi √ 3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 4 Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 6 Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung √ 7 Perumusan tujuan dan sasaran. √ 8 Penelaahan usulan masyarakat. √ 9 Perumusan kegiatan prioritas. √ 10 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 10.a Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan √ 10.b Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 10.c Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. √ 10.d Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten sesuai surat edaran bupati. √ Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian No Jenis Kegiatan Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurna an Apabila Tidak 1 2 3 4 5 6 11 Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu √ 12 Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 13 Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju √ 14 Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang telah disyahkan. √ Pembina Tk. I NIP. 19700109 199101 1 003 CAMAT CIPARAY RACHMAT, S.IP, MM Ciparay, Juni 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN CIPARAY Jl. Pamagersari No.2 Ciparay Telp. 022 5950372 Email : kec.ciparay@bandungkab.go.id Website : kec.ciparay.bandungkab.go.id SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR 000.9.2./512-Sekret Dasar : 1. Peraturan Bupati Bandung No 93 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025
3. 2.Keputusan Bupati Bandung Nomor : 008.1.1/KEP.131-BAPPERIDA/2024, tanggal 7 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Nama : RACHMAT S.I.P., M.M. Jabatan : CAMAT CIPARAY MEMERINTAHKAN Kepada : 1. Nama : Terlampir Pangkat/Gol : Terlampir NIP : Terlampir Jabatan : Terlampir Hari,Tanggal : Senin - Sabtu, 14 April 2025 s/d 28 Juni 2025 Tempat : Kecamatan Ciparay Untuk : MENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 Ditetapkan di Ciparay Pada Tanggal 14 April 2025 CAMAT CIPARAY RACHMAT S.I.P., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 197001091991011003 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan yang diterbitkan . UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 Sertifikat Elektronik BSrE-BSSN "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum Lampiran 1 Nomor : 000.9.2./512-Sekret Tanggal : 14 April 2025 Hal : Surat Perintah Tugas DAFTAR TERLAMPIR No Daftar Telampir 1 EUIS RITA S.A.P. 196705012002122002 Penata Muda - III/a Sekretaris Kecamatan Ciparay 2 BUDI ADRIANSYAH A.MK 197907262007011004 Penata - III/c Kepala Sub Bagian Sub Bagian Program Dan Keuangan 3 SAEPULOH SKM 196909091995031002 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Pemerintahan 4 ANEU SITI NURJANAH S.E., M.M. 198206112014102001 Penata - III/c Kepala Seksi Pembangunan 5 R. LULU HELMINA TIRTA DILAGA ST 198209122010012002 Penata - III/c Kepala Seksi Sosial Budaya 6 SURYANA S.E. 197606092008011004 Penata - III/c Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 7 POPI SOPIANI S.S. 197707132014102002 Penata Muda - III/a Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Program Dan Keuangan 8 JUKHRUF SYAM JARUTA A.Md.T. 199305272020121004 Pengatur Tingkat I - II/d Pengolah Data Dan Informasi Sub Bagian Program Dan Keuangan Verifikator Nomor : 000.9.2./512-Sekret Tanggal : 14 April 2025 Hal : Surat Perintah Tugas DAFTAR VERIFIKATOR No. Tanggal Verifikasi Verifikator Status 1 2025-06-13 14:39:00 PLT SEKRETARIS - KECAMATAN EUIS RITA S.A.P. Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Ciparay Tingkat Realisasi (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 8=(7/6) 11=(10/4) Kepmen 050 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 75,10 75,10 77,30 102,93 78,00 76,80 101,99 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100,00 % 100,00 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25 dok 9 dok 6 dok 6 dok 100,00 6 dok 21,00 dok 84,00 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 6,00 dok 85,71 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 6,00 dok 85,71 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 7 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 6,00 dok 85,71 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 7 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 6,00 dok 85,71 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26 lap 6 lap 6 lap 6 lap 100,00 6 lap 18,00 lap 69,23 Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) 9 10=(5+7+9) 75,30 100 1 4 5 6 7 TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output ) Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Realisasi (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output ) Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32 lap 11 lap 6 lap 6 lap 100,00 6 lap 23,00 lap 71,88 7 01 01 2.01 08 Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah 1 dok 1,00 dok 7 01 01 2.01 09 pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat desa 56 data 56,00 data 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100 100 100 100 100 100 100,00 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1212 orang /bula n 528 orang/bula n 228 orang/bula n 228 orang/bula n 100,00 228 orang/bula n 984,00 orang/bula n 81,19 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 lapora n 2 lap 2,00 50,00 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 lap lap lap lap 6 lap 6,00 lap 50,00 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database 100 100 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 dok dok dok dok dok - dok - 7 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 lap 4 lap 4 lap 4 lap 100,00 4 lap 12,00 lap 75,00 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 lap 4 lap 4 lap 100,00 4 lap 8,00 lap 66,67 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% - 7 01 01 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 38 paket 2 paket 2,00 paket 5,26 7 01 01 2.05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9 dok 3 dok 3 dok 100,00 3 dok 6,00 dok 66,67 100 100 100 Tingkat Realisasi (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output ) Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) 7 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 78 orang 25 orang 25 orang 100,00 40 orang 65,00 orang 83,33 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 38 orang 23 orang 23,00 orang 60,53 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 97,03 100 98,02 98,02 100 98,35 % 98,35 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 21 paket 9 paket 4 paket 4 paket 100,00 5 paket 18,00 paket 85,71 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 99 paket 57 paket 28 paket 28 paket 100,00 29 paket 114,00 paket 115,15 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 75 paket 31 paket 18 paket 18 paket 100,00 20 paket 69,00 paket 92,00 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 17 paket 3 paket 2 paket 2 paket 100,00 1 paket 6,00 paket 35,29 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 10 dok 13 dok 13,00 dok 130,00 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu 8 lap 4 lap 4,00 lap 50,00 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 648 lap 292 lap 200 lap 200 lap 100,00 296 lap 788,00 lap 121,60 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 unit 2 unit 15 unit 15 unit 100,00 4 unit 21,00 unit 105,00 7 01 01 2.07 06 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 4 unit 2 unit 2,00 unit 50,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16 lap 1 lap lap lap 2 lap 3,00 lap 18,75 100 Tingkat Realisasi (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output ) Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 lap 14 lap 12 lap 12 lap 100,00 12 lap 38,00 lap 63,33 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 lap 84 lap 12 lap 12 lap 100,00 12 lap 108,00 lap 180,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 unit 21 unit 11 unit 11 unit 100,00 11 unit 43,00 unit 86,00 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 unit 4 unit 2 unit 2 unit 100,00 8 unit 14,00 unit 140,00 7 01 01 2.09 09 pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantoir dan bangunan lainnya jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 2 unit 1 unit 1,00 unit 50,00 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 unit 2 unit 4 unit 4 unit 100,00 1 unit 7,00 unit 87,50 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit 1 unit 1,00 unit 50,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM 89,97 89,97 89,97 100,00 89,98 89,97 99,97 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 7 01 01 2.00 01 Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100,00 1 lap 3,00 lap 75,00 90,00 Tingkat Realisasi (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output ) Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 dok 2 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 4,00 dok 80,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan. 100 100 100 100,00 100 100,00 100,00 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 dok 1 dok 1,00 dok 50,00 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100,00 1 lap 3,00 lap 75,00 7 01 03 2.03 03 Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100,00 1 lap 3,00 lap 75,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. 100 100 100 100 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 9 dok 3 dok 4 dok 2 dok 50,00 4 dok 9,00 dok 100,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan. 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 100 Tingkat Realisasi (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output ) Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 4 dok 1 dok 1,00 dok 25,00 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 37 lap 11 lap 13 lap 13 lap 100,00 24 lap 48,00 lap 129,73 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20 lap 3 lap 13 lap 13 lap 100,00 4 lap 20,00 lap 100,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi. 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 lemba ga kema sy 8 lembaga kemasy lembaga kemasy lembaga kemasy 8,00 lembaga kemasy 200,00 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 8 lap 3 lap 2 lap 2 lap 100,00 1 lap 6,00 lap 75,00 7 01 03 2.03 05 Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5 lap 1 lap 2 lap 2 lap 100,00 1 lap 4,00 lap 80,00 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 100 - 7 01 03 2.06 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 200 keluar ga 65 keluarga 65,00 keluarga 32,50 100 Tingkat Realisasi (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output ) Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) 7 01 03 2.06 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 200 keluar ga 65 keluarga 65,00 keluarga 32,50 7 01 03 2.06 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 200 keluar ga 85 keluarga 85,00 keluarga 42,50 7 01 03 2.06 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 200 keluar ga 85 keluarga 85,00 keluarga 42,50 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 100 100 100 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 100 100 100 100 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 19 lap 1 lap 14 lap 14 lap 100,00 3 lap 18,00 lap 94,74 7 01 05 2.02 02 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 21 lap 3 lap 12 lap 12 lap 100,00 4 lap 19,00 lap 90,48 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 100 100 100,00 100 100,00 100 100 % 100,00 Tingkat Realisasi (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output ) Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 17 lap 2 lap 12 lap 12 lap 100,00 2 lap 16,00 lap 94,12 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 766 orang 150 orang 200 orang 200 orang 100,00 295 orang 645,00 orang 84,20 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 1743 orang 416 orang 600 orang 600 orang 100,00 540 orang 1.556,00 orang 89,27 100 100 Tingkat Realisasi (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output ) Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) 7 01 05 2.01 05 Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100,00 1 lap 3,00 lembaga 75,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. 40 doku men 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100,00 12 dokumen 36,00 dokumen 90,00 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina. 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2,00 dok 1 dok 1,00 dok 50,00 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 dok 3 dok 4 dok 4 dok 100,00 2 dok 9,00 dok 128,57 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 dok 2 dok 2,00 dok 33,33 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 2 lap 1 lap 1,00 lap 50,00 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 11 dok 1 dok dok dok dok 1,00 dok 9,09 100,00 100,00 Tingkat Realisasi (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output ) Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10 dok 4 dok 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 8,00 dok 80,00 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2 lap 1 lap 1,00 lap 50,00 Ciparay, 2 Januari 2025 CAMAT CIPARAY RACHMAT, S.IP, MM Pembina Tk. I NIP. 197001091991011003 i i DAFTAR ISI DAFTAR ISI i BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan 1 2 5 5 BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CIPARAY TAHUN LALU 8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ciparay Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciparay Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ciparay Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 8 25 31 36 46 BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CIPARAY 48 3.1 3.2 3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Ciparay Program dan Kegiatan 48 49 58 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIPARAY 66 BAB IV PENUTUP 75 Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 138 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Rencana Kerja ini merupakan dasar dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2025. RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kecamatan Ciparay, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD. Renstra Kecamatan Ciparay menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD Tahun 2025 yang disusun ke dalam Renja Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Ciparay berdasarkan pelaksanaan Renja Kecamatan Ciparay tahun-tahun sebelumnya. 2 Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja Kecamatan Ciparay dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ciparay. 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025, adalah:
4. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
5. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang– undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang– undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3
9. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
15. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. 14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 4
18. 15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. 16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
22. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
23. 20.Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. 21.Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 138 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
25. 22.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025;
26. 23.Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.467-Tapem/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
27. 24.Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 5 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ciparay adalah untuk memberikan acuan awal bagi Kecamatan Ciparay dalam menyusun perubahan program dan kegiatan, menentukan lokasi kegiatan, menyusun indikator kegiatan, kelompok sasaran kegiatan dalam periode satu tahun pada tahun yang akan datang. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan melalui perencanaan terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan Kabupaten Bandung. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 disusun dengan sistematika, sebagai berikut: 1.1 Latar Belakang Memuat tentang pengertian, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra serta tindak lanjut dengan dengan proses penyusunan RKA 1.2 Landasan Hukum Menguraikan penjelasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan lain yang mengatur SOTK, kewenangan Kecamatan Ciparay, serta pedoman yang dijadikan acuan 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Ciparay 6 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Ciparay serta susunan garis besar isi dokumen BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CIPARAY TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ciparay Menggambarkan kajian terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Ciparay Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciparay Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ciparay berdasarkan indicator kinerja 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ciparay Berisikan uraian mengenai: sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Ciparay dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Ciparay, permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Ciparay, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ciparay, formulais isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dialukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap rancangan awal RKPD 7 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CIPARAY 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tupoksi Kecamatan Ciparay 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Ciparay Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ciparay yang diakitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Ciparay 3.3 Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dna kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun keduanya BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIPARAY Menjelaskan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan BAB V PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut 8 Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kecamatan Ciparay khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Selanjutnya keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan 9 berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Ciparay telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kinerja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja barang jasa, belanja pegawai dan belanja modal dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut: Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Perubahan Realisasi Anggaran % Realisasi Anggaran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.103.596.868 4.665.749.823 91,42 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.832.000 21.316.400 66,97 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.300.000 10.689.600 74,75 Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD 1.168.000 1.168.000 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.168.000 1.168.000 100,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.168.000 828.000 70,89 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.168.000 658.000 56,34 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.860.000 5.144.800 47,37 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 1.660.000 83,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.326.737.488 3.944.088.479 91,16 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.326.737.488 3.944.088.479 91,16 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.059.940 133.808.171 89,17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.751.000 6.751.000 100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.003.800 79.884.801 99,85 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.490.140 2.482.370 99,69 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 700.000 700.000 100,00 10 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Perubahan Realisasi Anggaran % Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.115.000 43.990.000 73,18 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 326.197.440 310.537.067 95,20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.708.440 40.646.386 74,30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 271.489.000 269.890.681 99,41 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.500.000 1.179.800 78,65 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 500.000 499.800 99,96 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000 680.000 68,00 Administrasi kepegawaian Perangkat daerah 24.488.500 24.408.800 99,67 Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian 500.000 499.800 99,96 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 23.988.500 23.909.000 99,67 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.180.500 17.070.000,00 99,36 Pengadaan Mebel 17.180.500 17.070.000,00 99,36 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.601.000 213.341.106 94,57 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54.680.000 43.071.700 78,77 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.720.000 2.680.000 98,53 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 168.201.000 167.589.406 99,64 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 469.675.000 465.125.220 99,03 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.900.000 3.846.000 98,62 Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait 1.950.000 1.914.000 98,15 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.950.000 1.932.000 99,08 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan 7.334.600 7.268.200 99,09 Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan 3.250.000 3.220.000 99,08 11 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Perubahan Realisasi Anggaran % Realisasi Anggaran Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan 4.084.600 4.048.200 99,11 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 49.529.000 49.367.400 99,67 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 49.529.000 49.367.400 99,67 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 408.911.400 404.643.620 98,96 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 408.911.400 404.643.620 98,96 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 121.672.000 120.653.799 99,16 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 121.672.000 120.653.799 99,16 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30.692.000 30.501.100 99,38 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 62.360.000 61.622.699 98,82 Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3.424.000 3.394.000 99,12 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 25.196.000 25.136.000 99,76 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 61.972.666 59.619.837 96,20 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 46.814.666 46.440.637 99,20 Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 20.878.666 20.801.437 99,63 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat 25.936.000 25.639.200 98,86 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15.158.000 13.179.200 86,95 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 15.158.000 13.179.200 86,95 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 277.022.000 276.254.800 99,72 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 205.307.000 204.719.400 99,71 12 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Perubahan Realisasi Anggaran % Realisasi Anggaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 205.307.000 204.719.400 99,71 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 71.715.000 71.535.400 99,75 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 57.372.000 57.226.000 99,75 Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 14.343.000 14.309.400 99,77 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 80.910.098 80.013.600 98,89 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 80.910.098 80.013.600 98,89 Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa 56.480.169 55.944.000 99,05 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 24.429.929 24.069.600 98,53 JUMLAH 6.114.848.632 5.667.417.079 92,68 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran:
28. 1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Di Tahun ini ada 1 sub kegiatan dalam kinerjanya tidak tercapai 100%, yaitu sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Hal ini dikarenakan adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai perencanaan dalam pelaksanaannya baik dari segi waktu dan tempat kegiatannya sehingga anggaran tidak terserap.
29. 2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Secara keseluruhan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan. 13
30. 3.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan tidak ada yang melebihi target yang telah ditetapkan.
31. 4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Semua program/kegiatan dan sub kegiatan semuanya tercapai. Hal ini dikarenakan koordinasi yang baik antar dan intern kecamatan dengan dinas terkait serta desa. Di samping itu factor lainnya adalah kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
32. 5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Capaian Kinerja di Kecamatan Ciparay yang secara keseluruhan mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi positif terhadap Renstra. Penyelenggaraan perencanaan Renja sesuai Renstra dalam sisi kinerja walaupun terdapat perubahan angaran berjalannya waktu/tahun Renja.
33. 6.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut. Meminimalisir perubahan anggaran yang mendekati akhir tahun anggaran bisa memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program kegiatan. Berikut tabel realisasi kinerja Kecamatan Ciparay: No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %
34. 1.Nilai AKIP Poin 75,10 77,30 102,93 2. Prosentase BMD dalam kondisi baik Persen 80,93 81,47 100,67
35. 3.Nilai IKM Poin 89,98 89,98 100,00 4. Jumlah desa yang cepat berkembang desa 2 2 100,00 14 Untuk pencapaian nilai AKIP di tahun 2024, Kecamatan Ciparay mendapat nilai 77,30 atau capaiannya 102,93% dari target yang ditentukan. Peningkatan ini dikarenakan salah satunya yaitu meningkatnya kinerja Kecamatan Ciparay. Aset yang ada di kecamatan Ciparay 81,47% dalam kondisi baik untuk tahun 2024. Kondisi asset melebihi dengan target yang diharapkan karena adanya sensus barang di tahun 2024 maka sebagian barang yang sudah rusak berat telah dihapuskan. Untuk pencapaian kinerja, evaluasi juga dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja Kecamatan Ciparay Tahun 2024, dengan ruang lingkup sebagai berikut: 15 Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Ciparay Tingkat Realisasi (%) T ing kat C ap aian R ealisasi T ar g et R enst r a ( %) 2 3 8=(7/6) 11=(10/4) Kepmen 050 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai A KIP 75,10 75,10 77,30 102,93 78,00 76,80 101,99 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pers enta s e Perenca na a n, Peng a ng g a ra n, da n Eva l ua s i Ki nerj a Pera ng ka t Da era h 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100,00 % 100,00 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25 dok 9 dok 6 dok 6 dok 100,00 6 dok 21,00 dok 84,00 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 7 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 6,00 dok 85,71 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 7 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 6,00 dok 85,71 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 7 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 6,00 dok 85,71 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 7 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 6,00 dok 85,71 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26 lap 6 lap 6 lap 6 lap 100,00 6 lap 18,00 lap 69,23 TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output ) Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) 1 4 5 6 7 Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) 9 10=(5+7+9) 75,30 100 16 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32 lap 11 lap 6 lap 6 lap 100,00 6 lap 23,00 lap 71,88 7 01 01 2.01 08 Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah 1 dok 1,00 dok 7 01 01 2.01 09 pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat desa 56 data 56,00 data 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100 100 100 100 100 100 100,00 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan T unjangan ASN 1212 orang /bula n 528 orang/bul an 228 orang/bul an 228 orang/bul an 100,00 228 orang/bul an 984,00 orang/bul an 81,19 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir T ahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir T ahun SKPD 4 lapor an 2 lap 2,00 50,00 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ T riwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD 12 lap lap lap lap 6 lap 6,00 lap 50,00 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database 100 100 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 dok dok dok dok dok - dok - 7 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 lap 4 lap 4 lap 4 lap 100,00 4 lap 12,00 lap 75,00 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 lap 4 lap 4 lap 100,00 4 lap 8,00 lap 66,67 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% - 7 01 01 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 38 paket 2 paket 2,00 paket 5,26 7 01 01 2.05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaw aian 9 dok 3 dok 3 dok 100,00 3 dok 6,00 dok 66,67 100 100 100 17 7 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang y ang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 78 orang 25 orang 25 orang 100,00 40 orang 65,00 orang 83,33 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang y ang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 38 orang 23 orang 23,00 orang 60,53 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 97,03 100 98,02 98,02 100 98,35 % 98,35 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 21 paket 9 paket 4 paket 4 paket 100,00 5 paket 18,00 paket 85,71 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 99 paket 57 paket 28 paket 28 paket 100,00 29 paket 114,00 paket 115,15 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah T angga yang Disediakan 75 paket 31 paket 18 paket 18 paket 100,00 20 paket 69,00 paket 92,00 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 17 paket 3 paket 2 paket 2 paket 100,00 1 paket 6,00 paket 35,29 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 dok 13 dok 13,00 dok 130,00 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu 8 lap 4 lap 4,00 lap 50,00 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 648 lap 292 lap 200 lap 200 lap 100,00 296 lap 788,00 lap 121,60 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 unit 2 unit 15 unit 15 unit 100,00 4 unit 21,00 unit 105,00 7 01 01 2.07 06 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 4 unit 2 unit 2,00 unit 50,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16 lap 1 lap lap lap 2 lap 3,00 lap 18,75 100 18 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 lap 14 lap 12 lap 12 lap 100,00 12 lap 38,00 lap 63,33 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 lap 84 lap 12 lap 12 lap 100,00 12 lap 108,00 lap 180,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 unit 21 unit 11 unit 11 unit 100,00 11 unit 43,00 unit 86,00 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 unit 4 unit 2 unit 2 unit 100,00 8 unit 14,00 unit 140,00 7 01 01 2.09 09 pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantoir dan bangunan lainnya jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 2 unit 1 unit 1,00 unit 50,00 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 unit 2 unit 4 unit 4 unit 100,00 1 unit 7,00 unit 87,50 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit 1 unit 1,00 unit 50,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM 89,97 89,97 89,97 100,00 89,98 89,97 99,97 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 7 01 01 2.00 01 Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100,00 1 lap 3,00 lap 75,00 90,00 19 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen P eningkatan Efektifitas Kegiatan P emerintahan di T ingkat Kecamatan 5 dok 2 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 4,00 dok 80,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada 100 100 100 100,00 100 100,00 100,00 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada 2 dok 1 dok 1,00 dok 50,00 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi P ercepatan P encapaian Standar P elayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100,00 1 lap 3,00 lap 75,00 7 01 03 2.03 03 Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah Laporan P eningkatan Efektifitas P elaksanaan P elayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100,00 1 lap 3,00 lap 75,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. 100 100 100 100 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan P erangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang T erkait dalam P emeliharaan Sarana dan P rasarana P elayanan Umum 9 dok 3 dok 4 dok 2 dok 50,00 4 dok 9,00 dok 100,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan. 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 100 20 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 4 dok 1 dok 1,00 dok 25,00 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 37 lap 11 lap 13 lap 13 lap 100,00 24 lap 48,00 lap 129,73 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20 lap 3 lap 13 lap 13 lap 100,00 4 lap 20,00 lap 100,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi. 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 lemb aga kema sy 8 lembaga kemasy lembaga kemasy lembaga kemasy 8,00 lembaga kemasy 200,00 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 8 lap 3 lap 2 lap 2 lap 100,00 1 lap 6,00 lap 75,00 7 01 03 2.03 05 Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5 lap 1 lap 2 lap 2 lap 100,00 1 lap 4,00 lap 80,00 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 100 - 7 01 03 2.06 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 200 kelua rga 65 keluarga 65,00 keluarga 32,50 100 21 7 01 03 2.06 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga y ang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 200 kelua rga 65 keluarga 65,00 keluarga 32,50 7 01 03 2.06 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 200 kelua rga 85 keluarga 85,00 keluarga 42,50 7 01 03 2.06 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 200 kelua rga 85 keluarga 85,00 keluarga 42,50 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 100 100 100 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 100 100 100 100 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 19 lap 1 lap 14 lap 14 lap 100,00 3 lap 18,00 lap 94,74 7 01 05 2.02 02 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Jumlah Laporan P elaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan T okoh Agama dan T okoh Masyarakat 21 lap 3 lap 12 lap 12 lap 100,00 4 lap 19,00 lap 90,48 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 100 100 100,00 100 100,00 100 100 % 100,00 22 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan P erangkat Daerah yang T ugas dan Fungsinya di Bidang P enegakan P eraturan P erundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 17 lap 2 lap 12 lap 12 lap 100,00 2 lap 16,00 lap 94,12 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum y ang ditugaskan kepala daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 766 orang 150 orang 200 orang 200 orang 100,00 295 orang 645,00 orang 84,20 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 1743 orang 416 orang 600 orang 600 orang 100,00 540 orang 1.556,00 orang 89,27 100 100 23 7 01 05 2.01 05 Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 4 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100,00 1 lap 3,00 lembaga 75,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen T ugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. 40 doku men 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100,00 12 dokumen 36,00 dokumen 90,00 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina. 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 % 100,00 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2,00 dok 1 dok 1,00 dok 50,00 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 dok 3 dok 4 dok 4 dok 100,00 2 dok 9,00 dok 128,57 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 dok 2 dok 2,00 dok 33,33 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 2 lap 1 lap 1,00 lap 50,00 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka P elaksanaan P emilihan Kepala Desa 11 dok 1 dok dok dok dok 1,00 dok 9,09 100,00 100,00 24 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan P embangunan Desa 10 dok 4 dok 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 8,00 dok 80,00 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2 lap 1 lap 1,00 lap 50,00 25 Kinerja Renstra berdasarkan periode 4 tahun Renstra tercapai cukup optimal dan sesuai target. Hal ini dikarenakan adanya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan semua program, kegiatan dan sub kegiatan. Dapat dilihat pada capaian nilai AKIP tahun 2024, Kecamatan Ciparay mendapat nilai 77,30 dari target 75,10 poin. Untuk nilai IKM Kecamatan Ciparay juga mendapat poin sesuai terget yaitu 89,98 poin. Pendukung keberhasilan ini antara lain semakin maksimalnya pelayanan prima kepada masyarakat. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciparay Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan. Pencapaian Kinerja Kecamatan Ciparay selama tahun 2024 dalam berbagai bidang baik bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, Pendapatan Asli Daerah, maupun pembangunan infrastruktur hasil Musrenbang, yaitu:
36. 1.Pada bidang Pemerintahan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain: - Sosialisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa - Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa - Sosialisasi BPD - Sosialisasi SOTK - Sosialisasi RT/RW - Melaksanakan rapat rutin bulanan (ABPEDNAS) - Melaksanakan monitoring dan evaluasi Bunga Desa, BKK, DD, ADPD - Pembinaan Musdes RPJMDES - Monitoring dan evaluasi dana BKK Bunga Desa, Bantuan Provinsi dan BKK Rembug Bedas - Monitoring kegiatan BLT - Rapat Koordinasi Forkopimcam Tingkat Kecamatan Ciparay - Monitoring tahapan-tahapan dan pelaksanaan Pilkada 26 - Rembug Bedas di Desa Gunungleutik - Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ciparay - Monitoring, evaluasi dan pembinaan administrasi BPD - Rakor pendataan indicator standar pelayanan masyarakat Tingkat Kecamatan Ciparay - Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa - Sosialisasi SOTK Desa, RT/RW, BPD - Sosialisasi Pilkada - Melaksanakan Monev ADPD ke desa-desa - Melaksanaan pembinaan pada kegiatan musyawarah RKPDES se Kecamatan Ciparay - Melaksanakan sosialisasi 13 Program Bupati Bandung - Pembinaan perangkat desa - Rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan pemerintahan - Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa - Pelayanan bedas digital service
37. 2.Pada bidang Sosial dan Budaya Pada tahun 2024 ini di bidang sosial budaya telah dilaksanakan berbagai kegiatan berupa: - Sosialisasi Pendidikan, peran Pendidikan kesetaraan (paket A,B,C) dalam menanggulangi warga masyarakat putus sekolah - Sosialisasi kepemudaan, mengembangkan kewirausahaan bagi generasi muda - Monitoring kegiatan BLT - Penyerahan bantuan dari Baznas Kabupaten Bandung - Peringatan Hari Santri nasional - Rapat Koordinasi Forkopimcam Tingkat Kecamatan Ciparay - Bina wilayah Karang Taruna se Kecamatan Ciparay - Rembug Bedas di Desa Gunungleutik - Peringatan HUT RI dan HUT Kabupaten Bandung - Kegiatan Donor Darah 27 - Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ciparay - Sosialisasi sertifikat halal non hewani - Melaksanakan Monev ADPD ke desa-desa - Pelaksanaan hari-Hari bersejarah - Melaksanakan sosialisasi 13 Program Bupati Bandung - Mengikuti kegiatan Festival olah raga tradisional - Melaksanakan Gelar Budaya - Fasilitasi penyerahan bantuan bagi korban bencana - pelaksanaan Hari-Hari Besar Islam tingkat Kecamatan - Sosialisasi Kepemudaan dan Kependidikan
38. 3.Pada Bidang Pembangunan, telah melaksanakan kegiatan- kegiatan, diantaranya: - Melaksanakan monitoring dan evaluasi Bunga Desa, BKK, DD, ADPD Tahap II dan III - Pembinaan Musdes RPJMDES - Pembersihan titik sampah/sampah liar - Sosialisasi tata Kelola sarana dan prasarana desaPeningkatan kapasitas pemerintahan desa dan Lembaga desa - Monitoring dan evaluasi dana BKK Bunga Desa, Bantuan Provinsi dan BKK Rembug Bedas - Rapat Koordinasi Forkopimcam Tingkat Kecamatan Ciparay - Rembug Bedas di Desa gunungleutik - Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ciparay - Rapat koordinasi revitalisasi Pasar Desa Ciparay - Pembinaan dalam rangka penialian BBGRM Tingkat Kabupaten Bandung - Musrenbang Tingkat Kecamatan Ciparay - Melaksanakan Monev ADPD ke desa-desa - Melaksanakan sosialisasi 13 Program Bupati Bandung - Melaksanaan pembinaan pada kegiatan musyawarah RKPDES se Kecamatan Ciparay melaksanakan pembinaan dan monitoring serta evaluasi terhadap bantuan-bantuan seperti ADPD, raksa desa, bantuan gubernur dan Dana Desa 28 ke desa-desa, terutama kegiatan fisik dan laporan pertanggung jawaban (SPJ) - Mendampingi, mengawasi kegiatan para kader lingkungan dalam kegiatan hariannya - Monitoring penyaluran bantuan dari pusat, gubernur, bupati, BST, BTT, bansos - Bimbingan teknis pengelolaan sampah dan bank sampah
39. 4.Pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Ciparay kondisi ketentraman dan ketertiban selama ini berjalan cukup aman, lancar dan tertib berkat adanya koordinasi yang baik dan terpadu antar Pemerintahan Kecamatan, Polsek dan Koramil setempat serta Kasi terkait. Selain hal tersebut di atas, kerja sama dan koordinasi tersebut dalam rangka meningkatkan keamanan lingkungan dan pencegahan kejahatan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban, akan tetapi berhasil ditangani dengan baik. Beberapa langkah yang telah diambil dalam usaha memelihara ketentraman dan ketertiban, antara lain: - Melaksanakan sosialisasi mitigasi bencana - Melaksanakan monitoring dan evaluasi Bunga Desa, BKK, DD, ADPD - Pembersihan titik sampah/sampah liar - Turnamen Sepakbola Linmas desa - Sosialisasi gempur rokok illegal dalam rangak menjaga trantibum wilayah Kabupaten Bandung - Monitoring kegiatan BLT - Rapat Koordinasi Forkopimcam Tingkat Kecamatan Ciparay - Rembug Bedas di Desa Gunungleutik - Sosialisasi penanganan konflik internal Tingkat Kecamatan Ciparay - Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ciparay - Sosialisasi Rokok Ilegal kepada warung dna took se Kecamatan Ciparay 29 - Rapat koordinasi revitalisasi Pasar Desa Ciparay - Melaksanakan Monev ADPD ke desa-desa - Melaksanaan pembinaan pada kegiatan musyawarah RKPDES se Kecamatan Ciparay - Melaksanakan sosialisasi 13 Program Bupati Bandung - Monitoring penyaluran bantuan dari pusat, gubernur, bupati, BST, BTT, bansos - Pemantauan kegiatan pasar tumpah di wilayah Kecamatan Ciparay - Operasi miras ke desa-desa
40. 5.Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu telah melaksanakan kegiatan, sebagai berikut: - Sosialisasi Pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat untuk meningkatkan pemasaran produk UMKM - Sosialisasi Gerakan keluarga sehat, tanggap dan Tangguh bencana - Melaksanakan monitoring dan evaluasi Bunga Desa, BKK, DD, ADPD Tahap II dan III - Pembinaan Musdes RPJMDES - Pemutkahiran SGDs Anggaran DD Tahap II - Lokakarya Triwulan IV bersama PKM - Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG) - Monitoring posyandu - Jambore kader PKK - Sosialisasi Gerakan keluarga sehat tanggap dan Tangguh bencana - Monitoring dan evaluasi dana BKK Bunga Desa, Bantuan Provinsi dan BKK Rembug Bedas - Monitoring kegiatan BLT - Rapat Koordinasi Forkopimcam Tingkat Kecamatan Ciparay - Peningkatan kapasitas kader posyandu - Monitoring pemberian vitamin A ke posyandu se Kecamatan Ciparay 30 - Monitoring dan evaluasi program inovasi Bermadu ke desa- desa - Rembug Bedas di Desa Gunungleutik - Pelaksanaan Rembug stunting - Penyuluhan pola asuh anak kepada orang tua serta melakukan pembinaan kepada guru PAUD - Lomba Cipta Menu PKK dan Lomba Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Tingkat Kecamatan Ciparay - Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ciparay - Melaksanakan monev Bermadu Posyandu di desa-desa - Bunga Desa di Desa Mekarlaksana - Melaksanakan Monev ADPD ke desa-desa - Melaksanaan pembinaan pada kegiatan musyawarah RKPDES se Kecamatan Ciparay - Melaksanakan sosialisasi 13 Program Bupati Bandung - Pelaksanaan pelatihan penguatan kapasitas SDM kader posyandu Kaitan dengan kegiatan di berbagai bidang yang menunjang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ciparay, berdasarkan Renstra Perubahan, berikut diuraikan dalam table di bawah ini: Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay No Indikator SPM/ Standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 Nilai AKIP 72,00 75,20 75,30 80,00 77,30 75,30 80,00 2 Persentase BMD dalam kondisi baik 80,93% 81,13% 82,51% 82,62% 81,47% 82,51% 82,62% 3 Nilai IKM 89,98 89,99 90,00 90,00 89,98 90,00 90,00 4 Jumlah desa cepat berkembang 2 2 1 2 2 1 2 Kaitan dengan capaian target kinerja yang telah terlampaui di tahun 2024, maka untuk target capaian tahun-tahun selanjutnya akan mengalami perubahan disesuaikan dengan capaian tahun
41. 2024.Data target pada tahun 2024 masih dalam target Renstra. Namun untuk kaitan dengan Nilai AKIP, karena di tahun 2024 telah melebihi realisasinya, maka di tahun 2025 dan seterusnya 31 mengalami penyesuaian target Nilai AKIP. Di tahun 2024, nilai AKIP Kecamatan Ciparay sebesar 77,30. Berikut adalah target kinerja berdasarkan hasil capaian di tahun sebelumnya: Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay No Indikator SPM/ Standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 Nilai AKIP 72,00 78,00 78,50 79,00 77,30 78,50 80,00 2 Persentase BMD dalam kondisi baik 80,93% 81,13% 82,51% 82,62% 81,47% 82,51% 82,62% 3 Nilai IKM 89,98 89,99 90,00 90,00 89,98 90,00 90,00 4 Jumlah desa cepat berkembang 2 2 1 2 2 1 2 Dalam kaitan dengan PAD, di tahun 2024 kecamatan tidak lagi melaksanakan penerimaan PAD, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta Surat Edaran Kemendagri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perijinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ciparay
42. 1.Kinerja Kecamatan Ciparay Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ciparay telah berjalan sesuai dengan perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi intern telah dilaksanakan rapat koordinasi setiap bulannya untuk memastikan capaian kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik. Selain kegiatan tersebut di atas, Kecamatan Ciparay juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program- 32 program prioritas Bupati Bandung, yakni: rembug stunting, fasilitasi penyaluran bantuan bagi warga miskin dan operasi Pasar Murah dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim. Hal-hal kritis kaitan dengan pelayanan ;
a.Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Ciparay berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Untuk pelaksanaan kewenangan Kecamatan Ciparay yang tertuang dalan Renja yang merupakan urusan wajib adalah kesehatan, lingkungan hidup, kepemudaan dan olahraga, koperasi dan usaha kecil menengah, Administrasi kependudukan dan catatan sipil, sosiali, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, pariwisata, kebudayaan,dan pertanahan.
b.Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain:
1. 1.Non Perizinan/Administrasi Kependudukan dan lainnya
2. 2.Memberikan rekomendasi terhadap proposal ataupun pelayanan lainnya
3. 3.Melaksanakan Program Kewilayahan
4. 4.Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan
5. 5.Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna mengetahui tingkat Kepuasan Masyarakat melalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. 2.Permasalahan dan Hambatan Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas 33 dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kecamatan Ciparay mengidentifikasi beberapa permasalahan di beberapa bidang, diantaranya adalah:
7. 1.Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur
8. 2.Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat
9. 3.Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah
10. 4.Belum maksimalnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan social
11. 5.Sarana dan Prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas yang ada di Kecamatan Ciparay masih kurang.
12. 6.Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum maksimal. Melihat permasalahan di atas, Kecamatan Ciparay melakukan upaya penanganan, antara lain:
13. 1.Mengajukan permohonan penambahan sumber daya aparatur serta mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada
14. 2.Memaksimalkan kerjasama dengan aparat keamanan terutama dengan polsek dan koramil
15. 3.Sosialisasi penanganan masalah sampah ke masyarakat serta perbaikan manajemen bagi pengelolaan sampah di Kecamatan Ciparay
16. 4.Meningkatkan kegiatan Jumsih, pelaksanaan BBGRM
17. 5.Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan kecamatan
18. 6.Memaksimalkan peran kecamatan sebagai Perangkat Daerah dengan mengimplementasikan petunjuk pelaksanaan dan 34 petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat Hambatan :
a.Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
b.SPIP dalam Pelaksanaan Pelayanan belum terlaksana dengan baik
1. 3.Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan
2. 4.Tantangan dan Peluang. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak telepas dari adanya tantangan, baik tantangan dari internal maupun ekternal, baik tantangan yang sudah terprediksi maupun tantangan yang tidak terprediksi. Adapun tantangan tersebut adalah A. Tantangan 1) Internal
a.SDM Aparatur yang masih perlu adanya peningkatan kuantitas dalam rangka peningkatan pelayanan prima
b.penunjang kerja yang perlu perbaikan dan peningkatan 35 2) Ekternal
a.masih rendahnya tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan
b.rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan
c.Rendahnya masyarakat dalam menciptakan Lingkungan yang bersih dan Sehat
d.Pelimpahan Kewenangan urusan Pemerintahan dari Bupati kecamatan yang perlu pembaharuan disesuaikan dengan potensi masing-masing Kecamatan B. Peluang 1) Adanya Dukungan Anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegitan 2) Sarana dan Prasarana Kecamatan (meskipun masih perlu peningkatan Kualitas dan kapasitasnya) 3) Semangat dan Komitmen Aparatur Kecamatan sangat tingggi untuk mendukung Kecamatan Ciparay yang lebih maju dan semakin baik. 4) Trend Positif Kinerja Aparatur Kecamatan Ciparay 5) Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
1. 5.Formulasi isu–isu penting Formulasi isu-isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catata strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain:
2. 1.Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur
3. 2.Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat
4. 3.Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah
5. 4.Belum maksimalnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan social 36
6. 5.Sarana dan Prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas yang ada di Kecamatan Ciparay masih kurang.
7. 6.Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum maksimal. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indicator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.
8. 1.Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan. Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan,
9. 2.Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan 37
10. 3.Temuan-temuan dan catatan penting setelah analisis kebutuhan Setelah dilaksanakan analisis kebutuhan, maka terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Hal itu dikarenakan penyesuaian program kegiatan terutama kaitan dengan prioritas program Bupati Bandung.
11. 4.Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan, sebagai berikut: 38 Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Ciparay Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Ciparay Nilai AKIP 74,20 4.330.227.078,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Ciparay Nilai AKIP 78,00 5.892.486.154,00 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Ciparay Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 10.900.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Ciparay Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 27.378.926,00 a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 dokumen 1.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 dokumen 12.707.500,00 b Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD Kec. Ciparay Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 700.000,00 Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD Kec. Ciparay Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 1.316.000,00 c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 1.316.000,00 d Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kec. Ciparay Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 900.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kec. Ciparay Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.316.000,00 e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 2 Dokumen 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 2 Dokumen 1.316.000,00 f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Ciparay Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 laporan 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Ciparay Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 laporan 6.050.000,00 g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Ciparay Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 laporan 800.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Ciparay Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 laporan 1.620.000,00 h Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 dokumen 2.000.000,00 Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 dokumen 883.326,00 Tabel TC.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung Rancangan Awal RKPD No Catatan Penting Hasil Analisis Kebutuhan 39 i pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah Kec. Ciparay Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 56 data 2.000.000,00 pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah Kec. Ciparay Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 56 data 854.100,00 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Ciparay Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100% 3.891.763.698,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Ciparay Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100% 4.604.025.764,00 a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Ciparay Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 228 orang/bulan 3.890.763.698,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Ciparay Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 228 orang/bulan 4.602.705.764,00 b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Ciparay Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Ciparay Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 660.000,00 c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Ciparay Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 laporan 500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Ciparay Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 laporan 660.000,00 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Ciparay Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% 100% 31.451.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Ciparay Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% 100% 106.468.000,00 a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Ciparay Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 19 paket 9.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Ciparay Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 paket 24.000.000,00 b Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaw aian 3 dokumen 500.000,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaw aian 3 dokumen 949.400,00 c Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Ciparay Jumlah Orang y ang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 19 orang 16.951.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Ciparay Jumlah Orang y ang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 orang 40.759.300,00 d Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Ciparay Jumlah Orang y ang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 19 orang 5.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Ciparay Jumlah Orang y ang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 23 orang 40.759.300,00 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Ciparay Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100% 29.900.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Ciparay Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100% 219.824.599,00 a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Ciparay Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 paket 500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Ciparay Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 paket 7.251.000,00 b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Ciparay Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 paket 14.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Ciparay Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 34 paket 142.862.950,00 c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Ciparay Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 paket 1.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Ciparay Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 21 paket 11.510.649,00 40 d Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Ciparay Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 150.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Ciparay Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 850.000,00 e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 dokumen 1.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 13 dokumen 9.900.000,00 f Fasilitasi kunjungan tamu Kec. Ciparay Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu 4 laporan 1.000.000,00 Fasilitasi kunjungan tamu Kec. Ciparay Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu 4 laporan 6.500.000,00 g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Ciparay Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 laporan 12.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Ciparay Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 296 laporan 40.950.000,00 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Ciparay Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah 100% 306.602.380,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Ciparay Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah 100% 326.819.061,00 a Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Ciparay Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 laporan 1.400.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Ciparay Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 laporan 2.800.000,00 b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Ciparay Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 54.013.380,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Ciparay Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 40.810.861,00 c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Ciparay Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 251.189.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Ciparay Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 283.208.200,00 6 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Ciparay Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database 100% 1.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Ciparay Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database 100% 620.000,00 a Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Ciparay Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 laporan 500.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Ciparay Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 laporan 310.000,00 b Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Kec. Ciparay Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 laporan 500.000,00 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Kec. Ciparay Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 laporan 310.000,00 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Ciparay Persentase ketersediaan barang milik daerah 100% 8.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Ciparay Persentase ketersediaan barang milik daerah 100% 59.983.500,00 a Pengadaan Mebel Kec. Ciparay Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 unit 3.000.000,00 Pengadaan Mebel Kec. Ciparay Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 unit 50.186.200,00 b Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kec. Ciparay Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 2 unit 5.000.000,00 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kec. Ciparay Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 2 unit 9.797.300,00 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Ciparay Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 50.610.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Ciparay Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 547.366.304,00 a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Ciparay Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 unit 41.930.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Ciparay Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 unit 74.580.000,00 b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Ciparay Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 unit 2.680.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Ciparay Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 unit 5.240.000,00 41 c pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantoir dan bangunan lainnya Kec. Ciparay jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 unit 2.000.000,00 pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantoir dan bangunan lainnya Kec. Ciparay jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 3 unit 467.546.304,00 d Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Ciparay Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 2.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Ciparay Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0,00 e Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Ciparay Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 2.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Ciparay Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0,00 II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Ciparay Nilai IKM 89,99 323.500.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Ciparay Nilai IKM 89,99 437.130.414,00 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Ciparay Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. 100% 6.500.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Ciparay Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. 100% 10.000.000,00 a Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kec. Ciparay Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 laporan 3.250.000,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kec. Ciparay Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 laporan 5.000.000,00 b Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 3.250.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 5.000.000,00 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Ciparay Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan. 100% 12.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Ciparay Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan. 100% 69.602.948,00 a Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 dokumen 2.000.000,00 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 dokumen 4.107.400,00 b Fasilitasi P ercepatan P encapaian Standar P elayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 laporan 5.000.000,00 Fasilitasi P ercepatan P encapaian Standar P elayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 laporan 7.750.248,00 c P eningkatan Efektifitas P elaksanaan P elayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 laporan 5.000.000,00 P eningkatan Efektifitas P elaksanaan P elayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 laporan 57.745.300,00 42 3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Ciparay Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. 100% 20.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Ciparay Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. 100% 52.000.000,00 a Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 20.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 52.000.000,00 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Ciparay Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan. 100% 285.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Ciparay Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan. 100% 305.527.466,00 a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 2 dokumen 5.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 dokumen 4.985.766,00 b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Ciparay Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 laporan 280.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Ciparay Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 21 laporan 300.541.700,00 III PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Ciparay Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 85.500.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Ciparay Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 89.975.000,00 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Ciparay Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. 100% 85.500.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Ciparay Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. 100% 89.975.000,00 a Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Ciparay Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 200 orang 20.500.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Ciparay Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 295 orang 30.985.000,00 b Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Ciparay Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 orang 30.000.000,00 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Ciparay Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 540 orang 30.370.000,00 c Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Kec. Ciparay Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 1 laporan 5.000.000,00 Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Kec. Ciparay Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 1 laporan 3.424.000,00 d Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. 12 Dokumen 30.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. 12 Dokumen 25.196.000,00 43 IV PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Ciparay Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 59.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Ciparay Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 116.106.900,00 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Ciparay Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 100% 44.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Ciparay Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 100% 88.656.900,00 a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 laporan 14.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 laporan 44.862.900,00 b Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Ciparay Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 laporan 30.000.000,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Ciparay Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 laporan 43.794.000,00 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Ciparay Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 100% 15.000.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Ciparay Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 100% 27.450.000,00 a Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Ciparay Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 laporan 15.000.000,00 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Ciparay Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 laporan 27.450.000,00 V PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Ciparay Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100% 157.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Ciparay Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100% 176.003.000,00 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Ciparay Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. 100% 70.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Ciparay Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. 100% 79.900.000,00 a Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 laporan 70.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Ciparay Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 laporan 79.900.000,00 2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec. Ciparay Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi. 100% 35.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec. Ciparay Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi. 100% 36.103.000,00 a Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Ciparay Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 laporan 20.000.000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Ciparay Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 laporan 25.645.300,00 44 b Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Ciparay Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 laporan 15.000.000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Ciparay Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 laporan 10.457.700,00 3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Ciparay Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 52.000.000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Ciparay Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 60.000.000,00 a Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Ciparay Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 100 keluarga 24.000.000 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Ciparay Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 67 keluarga 19.840.100,00 b Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Ciparay Jumlah Keluarga y ang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 100 keluarga 10.000.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Ciparay Jumlah Keluarga y ang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 67 keluarga 19.837.300,00 c Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Ciparay Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 100 keluarga 9.000.000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Ciparay Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 93 keluarga 9.948.300,00 d Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Ciparay Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 100 keluarga 9.000.000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Ciparay Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 99 keluarga 10.374.300,00 VI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Ciparay Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 75.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Ciparay Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 106.488.000,00 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Ciparay Persentase desa yang dibina. 100% 75.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Ciparay Persentase desa yang dibina. 100% 106.488.000,00 a Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec. Ciparay Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 2.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec. Ciparay Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 10.445.300,00 b Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Ciparay Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 10.000.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Ciparay Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 8.954.300,00 c Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Ciparay Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 10.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Ciparay Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 20.180.600,00 45 d Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan Kec. Ciparay Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 laporan 2.000.000 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan Kec. Ciparay Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 laporan 10.445.300,00 e Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10 Dokumen 19.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa f Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 30.000.000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Ciparay Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 52.440.600,00 g Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kec. Ciparay Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 laporan 2.000.000,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kec. Ciparay Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 laporan 4.021.900,00 Jumlah Total 5.030.227.078,00 Jumlah Total 6.818.189.468,00 46 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 merupakan perubahan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selanjutnya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025. Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Ciparay dituntut untuk siap dan sanggup melaksanakan pembangunan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Proses penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Adapun proses kegiatan musrenbang diawali dengan adanya usulan dari desa-desa atau bersifat bottom up untuk dijadikan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan sehingga menjadi DSP. Setelah menjadi DSP maka dilaksanakan pra musrenbang dan musrenbang di tingkat kecamatan 47 untuk direview dan diputuskan oleh dinas/instansi terkait DSP mana saja yang secara kriteria teknis dapat menjadi DSP untuk musrenbang kabupaten. Kesesuaian DSP yang diusulkan oleh desa ke tingkat kecamatan dan kabupaten yaitu DSP yang sesuai dengan kriteria teknis pelaksanaan pembangunan di tahun 2025. Jikalau tidak sesuai, maka usulan tersebut dapat ditolak namun bisa diajukan kembali di musrenbang tahun mendatang jika kriteria teknisnya sesuai. Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan (Rincian kegiatan dan program terlampir ) T 48 No Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Nasional Prioritas Pembangunan Daerah Program Kecamatan I PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 1 Digitalisasi pelayanan publik Reformasi birokrasi integratif, inovatif, dan dinamis Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2 Penyusunan dasar hukum pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3 Penyusunan dasar hukum pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4 Kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkotika Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Selain prioritas Pembangunan, perlu juga disandingkan strategi dan kebijakan Kecamatan Ciparay dengan Kabupaten Bandung. Berikut adalah strategi dan kebijakan antara Kabupaten Bandung dan Kecamatan Ciparay: 49 Kabupaten Bandung Kecamatan Ciparay Strategi Kebijakan Strategi Kebijakan Meningkatnya kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan public Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik Peningkatan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik Meningkatkan kualitas pelayanan publik Peningkatan kualitas pelayanan publik Meningkatkan kualitas pemerintahan desa Peningkatan kualitas pemerintahan desa 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Ciparay Dalam rangka mewujudkan Misi Bupati Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2025. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sebelumnya, adalah sebagai berikut: TUJUAN URAIAN SASARAN INDIKATOR Meningkatnya akuntabilitas Kecamatan Ciparay Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik Nilai AKIP Persetase BMD dalam Kondisi Baik Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik Nilai IKM Meningkatnya kualitas pemerintahan desa Jumlah desa yang cepat berkembang Untuk tujuan dan sasaran tersebut didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan. Secara lengkap dalam table berikut ini: 50 Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tercapainya pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 5 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 7 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 8 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terselenggaranya walidata pendukung statistik sektoral daerah Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 11 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya pengumpulan data statistik sektoral daerah pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran berdasarkan desk dengan bagian organisasi Setda Kab Bandung No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan 51 10 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tercapainya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 11 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tercapainya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 15 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 19 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu 20 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52 21 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tercapainya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah 22 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya Penyediaan Jasa surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 25 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tercapainya pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database 26 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 27 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 28 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tercapainya pemenuhan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah Administrasi Kepegawaian perangkat daerah Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% 29 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 30 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan pengolahan admonistrasi kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 31 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 32 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 33 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Tercapainya pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah 53 34 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 35 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 36 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 39 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantoir dan bangunan lainnya jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 40 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 41 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 42 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM 43 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. 44 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 54 45 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 46 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan. 47 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 48 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 49 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tercapainya pemenuhan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. 50 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 51 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tercapainya pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan. 52 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 53 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 54 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 55 55 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tercapainya pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. 56 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 57 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 58 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 59 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila 60 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. 61 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 62 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tercapainya pemenuhan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 63 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 64 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 65 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 56 66 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 67 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pemerintahan desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 68 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tercapainya pemenuhan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. 69 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tercapainya fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi. 71 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 72 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 73 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tercapainya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 74 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 75 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 76 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 57 77 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 78 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 79 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tercapainya pemenuhan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina. 80 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 81 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 82 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 83 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 84 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 85 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 58 3.3 Program dan Kegiatan Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Ciparay dalam Perencanaan Tahun 2025, antara lain: 59 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7 1 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Kecamatan Ciparay 78,00 5.892.486.154,00 APBD Kab. Bandung 78,50 4.335.227.078,00 7 1 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay 100% 27.378.926,00 APBD Kab. Bandung 100% 6.900.000,00 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay 6 dokumen 12.707.500,00 APBD Kab. Bandung 6 dokumen 1.500.000,00 7 1 1 2,01 2 Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 1.316.000,00 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 700.000,00 7 1 1 2,01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 1.316.000,00 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 1.000.000,00 7 1 1 2,01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 1.316.000,00 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 900.000,00 7 1 1 2,01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 1.316.000,00 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 1.000.000,00 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Ciparay 6 laporan 6.050.000,00 APBD Kab. Bandung 6 laporan 1.000.000,00 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay 6 laporan 1.620.000,00 APBD Kab. Bandung 6 laporan 800.000,00 7 1 1 2,01 8 Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Ciparay 1 dokumen 883.326,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,01 9 pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay 56 data 854.100,00 APBD Kab. Bandung Prakiraan Rencana Maju Tahun 2026 TC. 33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN CIPARAY Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun Rencana) Catatan Penting 60 7 1 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan Kecamatan Ciparay 100% 4.604.025.764,00 APBD Kab. Bandung 100% 3.891.763.698,00 7 1 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Ciparay 228 orang/bulan 4.602.705.764,00 APBD Kab. Bandung 228 orang/bulan 3.890.763.698,00 7 1 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Ciparay 2 laporan 660.000,00 APBD Kab. Bandung 2 laporan 500.000,00 7 1 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Peny usunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD Kecamatan Ciparay 6 laporan 660.000,00 APBD Kab. Bandung 6 laporan 500.000,00 7 1 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% Kecamatan Ciparay 100% 106.468.000,00 APBD Kab. Bandung 100% 31.451.000,00 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kecamatan Ciparay 2 paket 24.000.000,00 APBD Kab. Bandung 19 paket 9.000.000,00 7 1 1 2,05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Ciparay 3 dokumen 949.400,00 APBD Kab. Bandung 3 dokumen 500.000,00 7 1 1 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Ciparay 40 orang 40.759.300,00 APBD Kab. Bandung 19 orang 16.951.000,00 7 1 1 2,05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan Ciparay 23 orang 40.759.300,00 APBD Kab. Bandung 19 orang 5.000.000,00 7 1 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Kecamatan Ciparay 100% 219.824.599,00 APBD Kab. Bandung 100% 34.900.000,00 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kecamatan Ciparay 5 paket 7.251.000,00 APBD Kab. Bandung 3 paket 500.000,00 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan Ciparay 34 paket 142.862.950,00 APBD Kab. Bandung 12 paket 19.250.000,00 7 1 1 2,06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kecamatan Ciparay 21 paket 11.510.649,00 APBD Kab. Bandung 10 paket 1.000.000,00 7 1 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kecamatan Ciparay 1 paket 850.000,00 APBD Kab. Bandung 1 paket 150.000,00 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kecamatan Ciparay 13 dokumen 9.900.000,00 APBD Kab. Bandung 5 dokumen 1.000.000,00 7 1 1 2,06 8 Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu Kecamatan Ciparay 4 laporan 6.500.000,00 APBD Kab. Bandung 4 laporan 1.000.000,00 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Ciparay 296 laporan 40.950.000,00 APBD Kab. Bandung 100 laporan 12.000.000,00 61 7 1 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah Kecamatan Ciparay 100% 326.819.061,00 APBD Kab. Bandung 100% 306.602.380,00 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Ciparay 2 laporan 2.800.000,00 APBD Kab. Bandung 2 laporan 1.400.000,00 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecamatan Ciparay 12 laporan 40.810.861,00 APBD Kab. Bandung 12 laporan 54.013.380,00 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kecamatan Ciparay 12 laporan 283.208.200,00 APBD Kab. Bandung 12 laporan 251.189.000,00 7 1 1 2,03 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database Kecamatan Ciparay 100% 620.000,00 APBD Kab. Bandung 100% 1.000.000,00 7 1 1 2,03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Ciparay 4 laporan 310.000,00 APBD Kab. Bandung 4 laporan 500.000,00 7 1 1 2,03 6 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Ciparay 4 laporan 310.000,00 APBD Kab. Bandung 4 laporan 500.000,00 7 1 1 2,07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah Kecamatan Ciparay 100% 59.983.500,00 APBD Kab. Bandung 100% 8.000.000,00 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kecamatan Ciparay 4 unit 50.186.200,00 APBD Kab. Bandung 2 unit 3.000.000,00 7 1 1 2,07 6 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Kecamatan Ciparay 2 unit 9.797.300,00 APBD Kab. Bandung 2 unit 5.000.000,00 7 1 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Ciparay 100% 547.366.304,00 APBD Kab. Bandung 100% 54.610.000,00 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kecamatan Ciparay 11 unit 74.580.000,00 APBD Kab. Bandung 10 unit 41.930.000,00 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kecamatan Ciparay 8 unit 5.240.000,00 APBD Kab. Bandung 2 unit 2.680.000,00 7 1 1 2,09 9 pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantoir dan bangunan lainnya jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kecamatan Ciparay 1 unit 467.546.304,00 APBD Kab. Bandung 1 unit 4.000.000,00 7 1 1 2,09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan Ciparay APBD Kab. Bandung 1 unit 4.000.000,00 7 1 1 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan Ciparay APBD Kab. Bandung 1 unit 2.000.000,00 Jumlah 1 Kecamatan Ciparay 5.892.486.154,00 APBD Kab. Bandung 4.335.227.078,00 62 7 1 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM Kecamatan Ciparay 89,99 437.130.414,00 APBD Kab. Bandung 90,00 378.500.000,00 7 1 2 2,01 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Ciparay 100% 10.000.000,00 APBD Kab. Bandung 100% 10.500.000,00 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan Ciparay 1 laporan 5.000.000,00 APBD Kab. Bandung 1 laporan 5.250.000,00 7 1 2 2,01 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Ciparay 1 Dokumen 5.000.000,00 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 5.250.000,00 7 1 2 2,02 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan. Kecamatan Ciparay 100% 69.602.948,00 APBD Kab. Bandung 100% 33.000.000,00 7 1 2 2,02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kecamatan Ciparay 1 dokumen 4.107.400,00 APBD Kab. Bandung 1 dokumen 4.000.000,00 7 1 2 2,02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Ciparay 1 laporan 7.750.248,00 APBD Kab. Bandung 1 laporan 7.000.000,00 7 1 2 2,02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Ciparay 1 laporan 57.745.300,00 APBD Kab. Bandung 2 laporan 22.000.000,00 7 1 2 2,03 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. Kecamatan Ciparay 100% 52.000.000,00 APBD Kab. Bandung 100% 50.000.000,00 7 1 2 2,03 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Ciparay 4 Dokumen 52.000.000,00 APBD Kab. Bandung 3 Dokumen 50.000.000,00 7 1 2 2,04 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan. Kecamatan Ciparay 100% 305.527.466,00 APBD Kab. Bandung 100% 285.000.000,00 7 1 2 2,04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kecamatan Ciparay 1 dokumen 4.985.766,00 APBD Kab. Bandung 2 dokumen 5.000.000,00 63 7 1 2 2,04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Ciparay 21 laporan 300.541.700,00 APBD Kab. Bandung 10 laporan 280.000.000,00 7 1 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kecamatan Ciparay 100% 89.975.000,00 APBD Kab. Bandung 100% 85.500.000,00 7 1 5 2,01 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Kecamatan Ciparay 100% 89.975.000,00 APBD Kab. Bandung 100% 85.500.000,00 7 1 5 2,01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Ciparay 295 orang 30.985.000,00 APBD Kab. Bandung 200 orang 20.500.000,00 7 1 5 2,01 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Ciparay 540 orang 30.370.000,00 APBD Kab. Bandung 200 orang 30.000.000,00 7 1 5 2,01 5 Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Kecamatan Ciparay 1 laporan 3.424.000,00 APBD Kab. Bandung 1 laporan 5.000.000,00 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Kecamatan Ciparay 12 Dokumen 25.196.000,00 APBD Kab. Bandung 12 Dokumen 30.000.000,00 7 1 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Ciparay 100% 116.122.666,00 APBD Kab. Bandung 100% 59.000.000,00 7 1 4 2,01 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kecamatan Ciparay 100% 88.672.666,00 APBD Kab. Bandung 100% 44.000.000,00 7 1 4 2,01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Ciparay 3 laporan 44.878.666,00 APBD Kab. Bandung 2 laporan 14.000.000,00 7 1 4 2,01 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Ciparay 4 laporan 43.794.000,00 APBD Kab. Bandung 4 laporan 30.000.000,00 64 7 1 4 2,02 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kecamatan Ciparay 100% 27.450.000,00 APBD Kab. Bandung 100% 15.000.000,00 7 1 4 2,02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kecamatan Ciparay 2 laporan 27.450.000,00 APBD Kab. Bandung 2 laporan 15.000.000,00 7 1 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Ciparay 100% 176.003.000,00 APBD Kab. Bandung 100% 157.000.000,00 7 1 3 2,01 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Kecamatan Ciparay 100% 79.900.000,00 APBD Kab. Bandung 100% 70.000.000,00 7 1 3 2,01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Ciparay 4 laporan 79.900.000,00 APBD Kab. Bandung 3 laporan 70.000.000,00 7 1 3 2,03 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi. Kecamatan Ciparay 100% 36.103.000,00 APBD Kab. Bandung 100% 35.000.000,00 7 1 3 2,03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ciparay 1 laporan 25.645.300,00 APBD Kab. Bandung 1 laporan 20.000.000 7 1 3 2,03 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Ciparay 1 laporan 10.457.700,00 APBD Kab. Bandung 1 laporan 15.000.000 7 1 3 2,06 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Ciparay 100% 60.000.000 APBD Kab. Bandung 100% 52.000.000 7 1 3 2,06 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecamatan Ciparay 67 keluarga 19.840.100,00 APBD Kab. Bandung 100 keluarga 24.000.000 7 1 3 2,06 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamatan Ciparay 67 keluarga 19.837.300,00 APBD Kab. Bandung 100 keluarga 10.000.000 7 1 3 2,06 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kecamatan Ciparay 93 keluarga 9.948.300,00 APBD Kab. Bandung 100 keluarga 9.000.000 7 1 3 2,06 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kecamatan Ciparay 99 keluarga 10.374.300,00 APBD Kab. Bandung 100 keluarga 9.000.000 65 7 1 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Ciparay 100% 106.488.000,00 APBD Kab. Bandung 100% 80.000.000,00 7 1 6 2,01 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina. Kecamatan Ciparay 100% 106.488.000,00 APBD Kab. Bandung 100% 80.000.000,00 7 1 6 2,01 1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kecamatan Ciparay 1 Dokumen 10.445.300,00 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 2.000.000,00 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 8.954.300,00 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 20.000.000,00 7 1 6 2,01 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 20.180.600,00 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 20.000.000,00 7 1 6 2,01 4 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Ciparay 1 laporan 10.445.300,00 APBD Kab. Bandung 1 laporan 4.000.000 7 1 6 2,01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 52.440.600,00 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 30.000.000 7 1 6 2,01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kecamatan Ciparay 1 laporan 4.021.900,00 APBD Kab. Bandung 1 laporan 4.000.000,00 Jumlah 2 925.719.080,00 760.000.000,00 Jumlah Total 6.818.205.234,00 5.095.227.078,00 66 Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendaliandan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Renja adalah sebagai berikut: 67 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 1 7 1 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Kecamatan Ciparay 78,00 5.892.486.154,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay 100% 27.378.926,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay 6 dokumen 12.707.500,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,01 2 Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 1.316.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 1.316.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 1.316.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 1.316.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Ciparay 6 laporan 6.050.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay 6 laporan 1.620.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,01 8 Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Ciparay 1 dokumen 883.326,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,01 9 pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay 56 data 854.100,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan Kecamatan Ciparay 100% 4.604.025.764,00 APBD Kab. Bandung No Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN CIPARAY Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun Rencana) Catatan Penting 68 7 1 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Ciparay 228 orang/bulan 4.602.705.764,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Ciparay 2 laporan 660.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Peny usunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD Kecamatan Ciparay 6 laporan 660.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% Kecamatan Ciparay 100% 106.468.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kecamatan Ciparay 2 paket 24.000.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Ciparay 3 dokumen 949.400,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Ciparay 40 orang 40.759.300,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan Ciparay 23 orang 40.759.300,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Kecamatan Ciparay 100% 219.824.599,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kecamatan Ciparay 5 paket 7.251.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan Ciparay 34 paket 142.862.950,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kecamatan Ciparay 21 paket 11.510.649,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kecamatan Ciparay 1 paket 850.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kecamatan Ciparay 13 dokumen 9.900.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,06 8 Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu Kecamatan Ciparay 4 laporan 6.500.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Ciparay 296 laporan 40.950.000,00 APBD Kab. Bandung 69 7 1 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah Kecamatan Ciparay 100% 326.819.061,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Ciparay 2 laporan 2.800.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecamatan Ciparay 12 laporan 40.810.861,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kecamatan Ciparay 12 laporan 283.208.200,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,03 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database Kecamatan Ciparay 100% 620.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Ciparay 4 laporan 310.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,03 6 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Ciparay 4 laporan 310.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah Kecamatan Ciparay 100% 59.983.500,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kecamatan Ciparay 4 unit 50.186.200,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,07 6 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Kecamatan Ciparay 2 unit 9.797.300,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Ciparay 100% 547.366.304,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kecamatan Ciparay 11 unit 74.580.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kecamatan Ciparay 8 unit 5.240.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,09 9 pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantoir dan bangunan lainnya jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kecamatan Ciparay 1 unit 467.546.304,00 APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan Ciparay APBD Kab. Bandung 7 1 1 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan Ciparay APBD Kab. Bandung 70 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 7 1 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM Kecamatan Ciparay 89,99 437.130.414,00 APBD Kab. Bandung 7 1 2 2,01 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Ciparay 100% 10.000.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan Ciparay 1 laporan 5.000.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 2 2,01 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Ciparay 1 Dokumen 5.000.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 2 2,02 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan. Kecamatan Ciparay 100% 69.602.948,00 APBD Kab. Bandung 7 1 2 2,02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kecamatan Ciparay 1 dokumen 4.107.400,00 APBD Kab. Bandung 7 1 2 2,02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Ciparay 1 laporan 7.750.248,00 APBD Kab. Bandung 7 1 2 2,02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Ciparay 1 laporan 57.745.300,00 APBD Kab. Bandung 7 1 2 2,03 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. Kecamatan Ciparay 100% 52.000.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 2 2,03 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Ciparay 4 Dokumen 52.000.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 2 2,04 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan. Kecamatan Ciparay 100% 305.527.466,00 APBD Kab. Bandung 71 7 1 2 2,04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kecamatan Ciparay 1 dokumen 4.985.766,00 APBD Kab. Bandung 7 1 2 2,04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Ciparay 21 laporan 300.541.700,00 APBD Kab. Bandung 7 1 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kecamatan Ciparay 100% 89.975.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 5 2,01 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Kecamatan Ciparay 100% 89.975.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 5 2,01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Ciparay 295 orang 30.985.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 5 2,01 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Ciparay 540 orang 30.370.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 5 2,01 5 Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Ciparay 1 laporan 3.424.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Kecamatan Ciparay 12 Dokumen 25.196.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Ciparay 100% 116.106.900,00 APBD Kab. Bandung 7 1 4 2,01 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kecamatan Ciparay 100% 88.656.900,00 APBD Kab. Bandung 7 1 4 2,01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Ciparay 3 laporan 44.862.900,00 APBD Kab. Bandung 7 1 4 2,01 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Ciparay 4 laporan 43.794.000,00 APBD Kab. Bandung 72 7 1 4 2,02 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kecamatan Ciparay 100% 27.450.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 4 2,02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kecamatan Ciparay 2 laporan 27.450.000,00 APBD Kab. Bandung 3 Meningkatnya kualitas pemerintahan desa 7 1 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Ciparay 100% 176.003.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 3 2,01 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Kecamatan Ciparay 100% 79.900.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 3 2,01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Ciparay 4 laporan 79.900.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 3 2,03 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi. Kecamatan Ciparay 100% 36.103.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 3 2,03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ciparay 1 laporan 25.645.300,00 APBD Kab. Bandung 7 1 3 2,03 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Ciparay 1 laporan 10.457.700,00 APBD Kab. Bandung 7 1 3 2,06 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Ciparay 100% 60.000.000 APBD Kab. Bandung 7 1 3 2,06 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecamatan Ciparay 67 keluarga 19.840.100,00 APBD Kab. Bandung 7 1 3 2,06 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamatan Ciparay 67 keluarga 19.837.300,00 APBD Kab. Bandung 7 1 3 2,06 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kecamatan Ciparay 93 keluarga 9.948.300,00 APBD Kab. Bandung 7 1 3 2,06 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kecamatan Ciparay 99 keluarga 10.374.300,00 APBD Kab. Bandung 73 7 1 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Ciparay 100% 106.488.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 6 2,01 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina. Kecamatan Ciparay 100% 106.488.000,00 APBD Kab. Bandung 7 1 6 2,01 1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kecamatan Ciparay 1 Dokumen 10.445.300,00 APBD Kab. Bandung 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 8.954.300,00 APBD Kab. Bandung 7 1 6 2,01 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 20.180.600,00 APBD Kab. Bandung 7 1 6 2,01 4 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Ciparay 1 laporan 10.445.300,00 APBD Kab. Bandung 7 1 6 2,01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Ciparay 2 Dokumen 52.440.600,00 APBD Kab. Bandung 7 1 6 2,01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kecamatan Ciparay 1 laporan 4.021.900,00 APBD Kab. Bandung Jumlah Total 6.818.189.468,00 74 Tahun 2025, Kecamatan Ciparay mendapat pagu anggaran Perubahan sebesar Rp. 6.818.189.468,00 yang memuat 6 program dalam mengusung misi visi Kabupaten Bandung. Program-program tersebut, yaitu:
12. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
13. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
14. 3.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
15. 4.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
16. 5.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
17. 6.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 75
18. 2025.Selain itu, RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahun 2025 yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2025, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan langkah-langkah, sebagai berikut:
19. 1.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena perlu peningkatan kapasitas dan kinerja SDM baik melalui Bintek, Seminar/Workshop, Diklat dan sebutan lainnya guna menyelaraskan penyusunan Renja sesuai ketentuan yang berlaku. 76
20. 2.Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten
21. 3.Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra).
22. 4.RENJA Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 1.3. Rencana Tindak Lanjut Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah, sebagai berikut:
23. 1.Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
24. 2.Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, 77 pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
25. 3.Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan.
26. 4.Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud. Akhir kata kami beserta Aparat Pemerintah Kecamatan Ciparay mengharapkan agar RENJA Perubahan Tahun 2025 ini dapat memenuhi akuntabilitas kami kepada Stake Holders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. CAMAT CIPARAY CAMAT CIPARAY ttd RACHMAT BUPATI BANDUNG, MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA ttd RACHMAT BUPATI BANDUNG,

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…