DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 131 Tahun 2025

Nomor: 131
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 152 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 59);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PASIRJAMBU TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu di Tahun 2023 dapat mencapai target baik secara kinerja maupun secara serapan anggaran. Kecamatan Pasirjambu pada Renja Tahun 2023 menganggarkan sebesar Rp. 4.816.346.349,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.519.219.111,00 atau 93,83%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 Program yang terdiri dari : 15 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan yang difokuskan pada 3 Target Sasaran Utama. Adapun data capaian kinerja Tahun 2023, tersaji pada tabel berikut ini :

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2025 terdapat beberapa isu strategis, salah satunya adalah rendahnya kualitasi implementasi dan belum optimalnya kualitas dan kuantitas partisipasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah pusat mencanangkan salah satu agenda pembangunan yaitu memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik untuk menyelesaikan isu strategis tersebut.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 4.1. Rencana Kerja Pencapaian Sasaran Berdasarkan analisa kebutuhan, Kecamatan Pasirjambu menetapkan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dalam usaha penyelesaian isu strategis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu maka program dan kegiatan direncanakan untuk mendukung urusan kewilayahan yang keberhasilannya diukur dari Indikator Kinerja Utama.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

P E N U T U P 5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan PerubahanRenja Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 merupakan dokumen akhir yang harus disusun oleh Kecamatan Pasirjambu dalam melaksanakan rangkaian proses perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 131 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 131 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 sampul i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik Hidayah dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai Program Kerja Kecamatan Pasirjambu dalam kurun waktu Tahun 2025. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025 mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam Renja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023, dan juga merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksiting Kecamatan Pasirjambu, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021-2026. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama Dinas / Instansi terkait atas bantuan, bimbingan dan partisipasinya hingga kami dapat menyelesaikan penyusunnan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, Amiiin. Pasirjambu, Juni 2025 CAMAT PASIRJAMBU, NIA KANIA, S.PT., M.I.L NIP. 19780927 201001 2 008 ii DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ……………………………………………………………………….....…… i Daftar Isi ………………………………………………………………………………….....… ii Daftar Gambar dan Tabel ............................................................................................. iii-iv BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………..……….. 1 1.1. Latar Belakang ………………………………………………..………. 1 1.2. Landasan Hukum …………………………………………..……….… 3 1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………….….. 6 1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan.....……………………………………….… 6 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU …………… 9 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ……………………………………………………….……. 9 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ………………………………...……. 16 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ………… 26 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………………………… 47 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………. 54 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD ……………………………………..………… 55 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………….…. 55 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD ….……..………………………….… 56 3.3. Program dan Kegiatan ……………………………………………….. 73 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD ............…………..……….… 83 BAB IV PENUTUP ………………………………….…………………………………... 90 5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan PerubahanRenja ……………………….. 90 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ……………….………………………... 90 5.3. Rencana Tindak Lanjut ………………………………………………. 91 Lampiran-lampiran : 1. Formulir E.70 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 92-93 iii DAFTAR GAMBAR DAN TABEL Halaman Gambar 1.1 Kedudukan Renja dalam Manajemen Strategis Sektor Publik 2 Gambar 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 24 Gambar 2.2 Grafik Penilaian AKIP Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 30 Gambar 2.3 Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023-2024 dan Capaian Nilai AKIP Terhadap Target Tahun 2024 29 Gambar 2.4 Perbandingan Realisasi BMD Dalam Kondisi Baik Tahun 2023-2024 dan Capaian Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Terhadap Target Target Tahun 2024 32 Gambar 2.5 Grafik Kondisi Barang Milik Daerah Tahun 2024 33 Gambar 2.6 Capaian Nilai IKM dan Perbandingan Capaian Nilai IKM 35 Gambar 2.7 Informasi Detail Responden Dalam Penilaian IKM Tahun 2023 dan IKM Tahun 2024 Kecamatan Pasirjambu 35 Gambar 2.8 Capaian Persentasi Desa Beradministrasi Baik Tahun 2024 38 Gambar 2.9 Analisis SWOT Kewilayahan Kecamatan Pasirjambu 40 Gambar 3.1 Casecading RPJMD Terhadap Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 54 Gambar 4.1 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasirjambu 75 Gambar 4.2 Rencana Program Yang Akan Dilaksanakan Tahun 2025 76 Tabel 2.1 Hasil Pengukuran Atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 dan Perbandingan Capaian Antara Tahun 2023 dan Tahun 2024 9 Tabel 2.2 – TC.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung 10-15 Tabel 2.3 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat 17-24 Tabel 2.4- TC.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung 26-27 Tabel 2.5 Kriteria Penilaian Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) 28 Tabel 2.6 Jenis Unsur Pelayanan Yang Diakomodir Pada e-SKM Tahun 2023 dan Tahun 2024 36 Tabel 2.7 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan 39 iv Pasirjambu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Tabel 2.8 - TC.31 Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung 42-48 Tabel 2.9 - TC.32 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung 49 Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2025 51 Tabel 3.2 Cascading RPJMD terhadap Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 54 Tabel 3.3 Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 56 Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu 58-65 Tabel 3.5 Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 66 Tabel 3.6 - TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung 67-74 Tabel 4.1 Usulan Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2025 77-80 Lampiran – Lampiran : Formulir E.70 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 92-93 1 Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu merupakan penjabaran terhadap rencana pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasirjambu pada tahun n+1 yaitu tahun 2025 yang berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023 tentang Renja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan juga merupakan penyempurnaan dari Rancangan Renja berdasarkan Pasal 138 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Perumusan Rencana Kerja dimaksudkan untuk mempertajam program, kegiatan, dan pagu indikatif Kecamatan Pasirjambu dalam rangka melaksanakan tugasnya yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pasirjambu. Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah juncto Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Renja Perangkat Daerah Berpedoman Kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen Renja adalah penjabaran dari Dokumen Renstra yang berpedoman pada RKPD Tahun 2025. 2 Gambar 1.1 Kedudukan Renja dalam Manajemen Strategis Sektor Publik Dari gambar 1.1 di atas, Penyusunan rencana kinerja meliputi Penyusunan Perubahan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan yang direncanakan mendukung pencapai an tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam Dokumen Renstra, selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam Penyusunan PerubahanRenja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran / DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan atasannya langsung, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Penetapan kinerja merupakan pedoman dasar bagi Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan kinerja apa yang akan dilakukan di tahun berjalan, sasaran targetserta anggaran yang dapat diserap untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kinereja yang diperjanjikan. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah (LKIP). Dokumen LKIP ini akan menjelaskan kesesuaian antara kinerja yang diperjanjikan dengan realisasi kinerja serta penyerapan anggaran. Evaluasi kerja pada Dokumen LKIP menjadi hal yang penting 3 untuk menyusun rencana aksi selanjutnya yang mendukung pelaksanaan Renstra di tahun mendatang. Proses Penyusunan PerubahanRenja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut Penyusunan PerubahanDokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan Akhir RKPD dan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD Rencana serta aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bandung. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja PD yang dilanjutkan dengan Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, Rancangan Akhir Perubahankerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam Penyusunan PerubahanKebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang mendasari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 5
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 7);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
23.Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);
24.Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 39);
25.Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 124);
26.Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun2023 Nomor 75); 6
27.Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung Kepada Camat.
28.Keputusan Bupati bandung Nomor : 050 / Kep.107-Bappelitbangda / 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025 dimaksudkan untuk :
1.Menyempurnakan Rancangan Renja Kecamatan Pasirjambu;
2.Memastikan rancangan perencanaan, pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, dan RKPD;
3.Sebagai alat ukur untuk mengukur capaian kinerja Kecamatan Pasirjambu. Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk :
1.Mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 sebagai bahan Penyusunan PerubahanRenja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025;
2.Merumuskan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk indikator kinerja, target kinerja Kecamatan Pasirjambu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
3.Merancang acuan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Camat Pasirjambu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pasal 126 Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. dengan sistematika sebagai berikut : 7 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pengertian, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja PD Kecamatan Pasirjambu dengan Dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Pasirjambu dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjut dengan proses Penyusunan PerubahanRAPBD 1.2 Landasan Hukum Penjelasan UU, PP, PERDA dan Peraturan lain yang mengatur SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan 1.3 Maksud dan Tujuan Penjelasan maksud dan tujuan dari Penyusunan PerubahanRenja 1.4 Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PASIRJAMBU TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pasirjambu. Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Pasirjambu tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pasirjambu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu tahun-tahun sebelumnya (Sajikan Tabel T-C.29 (PMDN 86/17) 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasirjambu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan PP nomor 6 tahun 2008, ( Sajikan Tabel T-C.30). 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasirjambu 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Lampirkan Tabel T-C.31) 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Sajikan Tabel T-C.32) BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PASIRJAMBU 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tupoksi Kecamatan Pasirjambu 8 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pasirjambu Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Pasirjambu 3.3 Program dan Kegiatan

a.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan ( misal : pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian sdgs, pencapaian NSPK dan SPM, pengentasan kemiskininan, pengembangan daerah terisolir, dst)
b.Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi : - Jumlah program dan jumlah kegiatan - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan - Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
c.Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Renstra yang menjadi bahan Rancangan Akhir PerubahanRKPD baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif maupun keduanya. (Sajikan Tabel T-C.33) BAB IV RENJA DAN PENDANAAN BAB V PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Lampiran-Lampiran Berisi SK Tim Penyusun Renja, dan lampiran-lampiran lainnya. 9 Tabel 2.1. Hasil Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 dan Perbandingan Capaian Antara Tahun 2023 dan Tahun 2024 TARGET REALISASI TARGET REALISASI SASARAN RPJMD TUJUAN PD INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 TAHUN 2024 PERSENTAS E CAPAIAN TAHUN 2024 PERSENTASE PERTUMBUHAN CAPAIAN ANTARA 2023 DAN 2024 Meningkatnya Kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja, aparatur, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraa n pelayanan publik ( Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1 ) Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Naik (8,94%) 85,00 90.87 86,00 91,70 106,63 73,80 69,00 80,40 116,52 98,50 93,15 98,50 99,96 101,48 68,45 Naik (7,31%) Naik (0,91%) Naik (2,18%) Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 66,00 75,10 113,79 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Persentase Desa Beradministrasi Baik 65,50 73.50 Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Rata - Rata Capaian = 438,42% : 4 = 109,60% Rata - Rata Pertumbuhan = 19,34% Dari Tabel 2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian Kecamatan Pasirjambu terhadap target sasaran strategis sebesar 109,60%. Pertumbuhan terjadi pada capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Persentase BMD Dalam Kondisi Baik. Meskipun rata-rata capaian diatas 100% namun ada 2 (dua) Indikator yang persentase capaiannya masih nilai prediksi (perkiraan) dikarenakan masih dalam tahap proses penilaian oleh Tim diantaranya : 1. Indikator Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), dan
1. 2.Indikator Persentase Desa Beradministrasi Baik. 10 Tabel 2.2 - TC.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PASIRJAMBU UrusanBidangProgramKegiatan Sub Kegiatan 2 3 7 01 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
2. 1.NILAI AKIP
3. 2.PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK 70,00 98,50 Point Persen 73,80 93,15 Point Persen 69,00 98,50 Point Persen 80,40 99,96 Point Persen 116,52 101,48 Point Persen 69,50 98,50 Point Persen Point Persen Point Persen
4. 1.Nilai AKIP 70,00 Point 73,80 Point 69 Point 80,40 Point 116,52 Point 69,50 Point Point Point 7 01 1 2.01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan perencanaan dan evaluasi 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 1 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100,00 Persen 6 Dokumen 18 Dokumen 75,00 Persen 7 01 1 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00 Persen 1 Dokumen 7 Dokumen 58,33 Persen 7 01 1 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 16 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00 Persen 3 Dokumen 11 Dokumen 68,75 Persen 7 01 1 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 8 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 Persen 1 Dokumen 5 Dokumen 62,50 Persen 7 01 1 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 12 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00 Persen 3 Dokumen 9 Dokumen 75,00 Persen 7 01 1 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100,00 Persen 4 Laporan 10 Laporan 66,67 Persen 7 01 1 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 01 1 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 Persen 7 01 1 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1 Data 1 Data 100,00 Persen 7 01 1 2.02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase ketersediaan dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 1 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang / Bulan 12 Orang / Bulan 12 Orang / Bulan 12 Orang / Bulan 100,00 Persen 12 Orang / Bulan 36 Orang / Bulan 60,00 Persen 7 01 1 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 100,00 Persen 2 Laporan 6 Laporan 60,00 Persen 7 01 1 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD 20 Laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan 100,00 Persen 4 Laporan 12 Laporan 60,00 Persen 7 01 1 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00 Persen 4 Dokumen 12 Dokumen 60,00 Persen Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan 11=(10/4)1 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025) 11 7 01 1 2.05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian SKP ASN 100 Persen Persen Persen Persen Persen 100 Persen 100 Persen Persen 7 01 1 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket Paket Paket Paket #DIV/0! Persen Paket 0 Paket #DIV/0! Persen 7 01 1 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 9 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 Persen 1 Dokumen 3 Dokumen 33,33 Persen 7 01 1 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang Orang Orang Orang #DIV/0! Persen 0 Orang 0 Orang - Persen 7 01 1 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 45 Orang Orang Orang Orang #DIV/0! Persen 0 Orang 0 Orang - Persen 7 01 1 2.06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 1 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 60 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100,00 Persen 12 Paket 36 Paket 60,00 Persen 7 01 1 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 6 Paket 6 Paket 6 Paket 100,00 Persen 6 Paket 18 Paket 60,00 Persen 7 01 1 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 50 Paket 10 Paket 10 Paket 10 Paket 100,00 Persen 10 Paket 30 Paket 60,00 Persen 7 01 1 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket 20 Paket 20 Paket 20 Paket 100,00 Persen 20 Paket 60 Paket 60,00 Persen 7 01 1 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100,00 Persen 12 Paket 36 Paket 60,00 Persen 7 01 1 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00 Persen 12 Laporan 36 Laporan 60,00 Persen 7 01 1 2.08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 1 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan Laporan Laporan Laporan #DIV/0! Lembar 0 Laporan 0 Laporan #DIV/0! Persen 7 01 1 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00 Persen 12 Laporan 36 Laporan 60,00 Persen 7 01 1 2.08 0003 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00 Persen 12 Laporan 36 Laporan 60,00 Persen
5. 2.Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik 98,50 Point 73,80 Point 69,00 Point 80,40 Point 116,52 Point 98,50 Point Point Point 7 01 1 2.03 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 1 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 Persen 1 Laporan 3 Laporan 75,00 Persen 7 01 1 2.07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik 98,50 Point 98,50 Point 98,50 Point 93,15 Point 94,57 Point 98,50 Point 98,50 Point 93,17 Point 7 01 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 3 Jenis 3 Jenis 3 Unit 100,00 Jenis 3 Unit 9 Unit 60,00 Persen 12 7 01 1 2.09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik 98,50 Point 98,50 Point 98,50 Point 93,15 Point 94,57 Point 98,50 Point 91,77 Point 93,17 Point 7 01 1 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 31 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100,00 Persen 7 Unit 17 Unit 54,84 Persen 7 01 1 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 31 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100,00 Persen 5 Unit 15 Unit 48,39 Persen 7 01 1 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 10 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100,00 Persen 2 Unit 6 Unit 60,00 Persen 7 01 1 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 Unit Unit Unit Unit #DIV/0! Persen 0 Unit 0 Unit - Persen INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 88,00 Point 90,87 Point 86,00 Point 91,70 Point 106,63 Point 87,00 Point Point Point 7 01 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 88,00 Point 90,87 Point 86,00 Point 91,70 Point 106,63 Point 87,00 Point Point Point 7 01 2 2.03 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 2 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 Persen 1 Dokumen 3 Dokumen 75,00 Persen 7 01 2 2.03 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 7 01 2 2.04 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan 8 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50,00 Persen 1 Dokumen 4 Dokumen 50,00 Persen 7 01 2 2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan 60 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100,00 Persen 27 Laporan 33 Laporan 55,00 Persen PERSENTASE DESA BERADMINISTRASI BAIK 67,00 Point 73,50 Point 66,00 Point 75,10 Point 113,79 Point 66,50 Point Point Point 7 01 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 3 2.01 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 3 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa 40 Lembaga kemasyar akatan 12 Lembaga kemasyar akatan 12 Lembaga kemasyar akatan 12 Lembaga kemasyar akatan 100,00 Persen 12 Lembaga kemasyar akatan 36 Lembaga kemasyar akatan 90,00 Persen 7 01 3 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 60 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 Persen 12 Laporan 14 Laporan 23,33 Persen 13 7 01 3 2.03 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 3 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya 40 Lembaga kemasyar akatan 10 Lembaga kemasyar akatan 12 Lembaga kemasyar akatan 12 Lembaga kemasyar akatan 100,00 Persen 4 Lembaga kemasyar akatan 26 Lembaga kemasyar akatan 65,00 Persen 7 01 3 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah laporan fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 Persen 1 Laporan 3 Laporan 75,00 Persen 7 01 3 2.03 0005 Fasilitasi Pemanpaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemanpaatan Teknologi Tepat Guna 3 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Persen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 33,33 Persen 7 01 3 2.06 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 3 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 100,00 Persen 7 01 3 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat 10 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 100,00 Persen 7 01 3 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti PeningkatanKetahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 100,00 Persen 7 01 3 2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 10 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 100,00 Persen 7 01 3 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 100,00 Persen 7 01 3 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing 10 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 100,00 Persen 7 01 3 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 100,00 Persen 7 01 3 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 100,00 Persen 7 01 3 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 100,00 Persen 7 01 3 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 100,00 Persen 7 01 3 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 100,00 Persen 7 01 3 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas 10 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 100,00 Persen 14 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 88,00 Point 90,87 Point 86,00 Point 91,70 Point 106,63 Point 87,00 Point Point Point 7 01 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE PENEGAKAN PERDA YANG BERKAITAN DENGAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 4 2.01 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 4 2.01 0001 Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 Persen 1 Laporan 3 Laporan 75,00 Persen 7 01 4 2.02 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 Persen 1 Laporan 3 Laporan 75,00 Persen 7 01 4 2.02 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 4 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 60 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100,00 Persen 4 Laporan 12 Laporan 20,00 Persen 7 01 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE CAPAIAN KEBERHASILAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITUGASKAN KEPALA DAERAH 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 5 2.01 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 5 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 210 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 100,00 Persen 50 Orang 170 Orang 80,95 Persen 7 01 5 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa 400 Orang Orang Orang Orang #DIV/0! Persen 100 Orang 100 Orang 25,00 Persen 7 01 5 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antara suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional 1200 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 100,00 Persen 300 Orang 900 Orang 75,00 Persen 7 01 5 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 Persen 1 Laporan 3 Laporan 75,00 Persen 7 01 5 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 Persen 1 Dokumen 3 Dokumen 75,00 Persen 15 PERSENTASE DESA BERADMINISTRASI BAIK 67,00 Point 73,50 Point 66,00 Point 75,10 Point 113,79 Point 66,50 Point Point Point 7 01 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE DESA YANG DIBINA DAN DIAWASI 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen Persen 100 Persen 100 Persen Persen 7 01 6 2.01 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dibina 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7 01 6 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 40 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen Persen 1 Dokumen 21 Dokumen 52,50 Persen 7 01 6 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 60 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00 Persen 12 Dokumen 36 Dokumen 60,00 Persen 7 01 6 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 Persen 0 Dokumen 2 Dokumen 20,00 Persen 7 01 6 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 50 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 100,00 Persen 3 Dokumen 23 Dokumen 46,00 Persen Catatan : Sub Kegaiatan yang berwarna Merah adalah Sub Kegiatan Baru untuk Tahun 2025 Pasirjambu, 20 April 2025 CAMAT PASIRJAMBU NIA KANIA, S.PT., M.I.L NIP. 19780927 201001 2 008 16 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Pasirjambu yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pasirjambu. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Pasirjambu dituntut untuk melaksanakan fungsi yang sekaligus menjadi pelayanan perangkat daerah kewilayahan yaitu:
a.perumusan, pengaturan, pengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
b.penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan. Selain 4 (empat) fungsi tersebut, Kecamatan Pasirjambu melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Bupati Bandung untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Pasirjambu. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat yang telah diubah dengan Keputusan Bupati nomor 137.1/Kep.467-Tapem/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat. Pelimpahan kewenangan tersebut bersifat mandat yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan dan 157 (seratus lima puluh tujuh) pelimpahan. Adapun rincian pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3 berikut ini : 17 Tabel 2.3 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN STATISTIK Fasilitasi Fasilitasi pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus kecamatan SOSIAL Fasilitasi Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak terlantar Memfasilitasi pendataan dan pemantauan keberdaan anak terlantar Memfasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar Koordinasi Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan / traficking dan keluarga migran Rekomendasi Memberikan rekomendasi kepada Organisasi Sosial / Panti Sosial yang berada di Desa / Kelurahan dalam hal pendaftaran baru / ulang PERTANIAN Fasilitasi Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Kecamatan Koordinasi Koordinasi pencegahan penyakit menular di Kecamatan Penyelenggaraan Identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat tingkat Kecamatan PERTANAHAN Fasilitasi Fasilitasi penetapan tanah ulayat Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum Fasilitasi perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten di Kecamatan Koordinasi Koordiinasi penyelesaian masalah tanah kosong Koordinasi aspek sosial kemasyarakatan dalam proses izin lokasi Koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan Koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat melalui musyawarah di Kecamatan Pengendalian Monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi PERTAMBANGAN Fasilitasi Fasilitasi pengembangan peran serta masyarakat dalam konservasi air bawah tanah Fasilitasi pengendalian pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah sesuai dengan kebijakan daerah PERPUSTAKAAN Fasilitasi Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di desa / kelurahan / pontren PERINDUSTRIAN Fasilitasi Fasilitas pengembangan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga PERHUBUNGAN Koordinasi Perencanaan pemasangan, pemeluharaan kebersihan, serta pemantauan keamanan aset perlengkapan jalan di Desa PERENCANAAN PEMBANGUNAN Koordinasi Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah skala Kecamatan Pengendalian Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta dalam skala Kabupaten 18 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah skala kecamatan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa serta Penyusunan Perubahanperumusan DSP Kecamatan Penyelenggaraan Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kecamatan Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daera skala Kecamatan PENDIDIKAN Fasilitasi Memfasilitasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Memfasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan Memfasilitasi perencanaan, penetapan, dan pendirian dan penutupan TK, SD, SMP serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Koordinasi Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD dan SMP Pengendalian Pengenalan dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini Rekomendasi Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD, dan SMP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi Koordinasi dan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, serta perempuan di tingkat Kecamatan Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kecamatan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Fasilitasi Fasilitasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes), Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Desa, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (ILLPDes) Fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan ke Desa Fasilitasi pendataan profil Desa Fasilitasi pengawasan dan penanggulangan masalah- masalah penyelenggaraan pembangunan Desa Fasilitasi pengembangan BUMDES Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi perangkat desa di 19 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN Kecamatan Memfasilitasi pengusulan penghargaan untuk perangkat desa di Kecamatan Koordinasi Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan Koordunasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan Mengkoordinasikan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, peningkatan perekonomian dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah Kecamatan Pembinaan Pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Peundang- Undangan Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Fasilitasi Penyusunan PerubahanPeraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Perubahanprogram dan pelaksanaan 20 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya Penetapan Cuti Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian BPD Pengawasan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan masyarakat di Kecamatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan budaya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan Monitoring, evaluasi serta pelaporan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan Penyelenggaraan Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan Penyelenggaraan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Kepala Desa Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan, dan pengambilan sumpah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan, dan pengambilan sumpah Kepala Desa hasil pemilihan Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat Rekomendasi Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi pencegahan bencana Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemebentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar Desa Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan di Desa Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pencairan keuangan desa Memberikan rekomendasi perangkat desa PEKERJAAN UMUM Fasilitasi Fasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Koordinasi Koordinasi penanganan irigasi antar Kecamatan dalam kegiatan pengairan Mengkoordinasikan penanganan bencana alam tingkat kecamatan 21 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN Mengkoordinasikan penanganan jaringan irigasi dalam wilayah Kecamatan Rekomendasi Merekomendasikan pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) PARIWISATA Fasilitasi Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya pariwisata Fasilitasi pelaksanaan pasanggiri mojang jajaka tingkat Kecamtan Fasilitasi pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata Fasilitasi penyelenggaraan promosi pariwisata skala Kecamatan Fasilitasi penyelenggaraan widya wisata skala kecamatan serta mengirim dan menerima peserta group widya wisata Fasilitasi sapta pesona, promosi dan sosialisasi potensi Daya Tarik Wisata (DTW) Pembinaan Pemberdayaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata LINGKUNGAN HIDUP Fasilitasi Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup Koordinasi Koordinasi dan pelaksanaan pelestrasian keanekaragaman hayati Koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Kecamatan Koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kecamatan Koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau tanah skala kecamatan Memantau dan membina masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPST Mengarahkan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari sumber Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Mengkoordinasikan pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan Pengadaan lahan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Pengadaan roda sampah dan tempat sampah terpilah Penyebaran informasi tentang sampah kepada masyarakat Pengumpulan Data dan Informasi Melaksanakan Inventarisasi kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan skala Kecamatan KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAN Penyelenggaraan Penyelenggaraan pencatatan dan pendataan koperasi UMKM di Kecamatan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Koordinasi Koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok 22 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN komunikasi sosial Koordinasi dan fasilitasi sinergitas kelompok / organisasi yang bergerak di bidang informasi sebagai upaya penyelarasan media dengan program pembangunan di Kecamatan KETAHANAN PANGAN Fasilitasi Fasilitasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan tingkat Kecamatan Koordinasi Koordinasi mengidentifikasi kelompok rawan pangan Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan makanan Koordunasi pemantauan terhadap cadangan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan masyarakat KESEHATAN Koordinasi Mengkoordinasikan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah Mengkoordinasikan pencegahan gizi buruk Mengkoordinasikan upaya penurunan jumlah kematian Ibu, jumlah kematian bayi dan jumlah kematian balita KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Koordinasi Pengendalian Penyelengaraan pemerintah di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat di bidang fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada Pembinaan Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (Bimbingan, pemantauan, dan evaluasi) di Bidang ketahanan Ideologi Negara, Bela Negara, dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (Koordinasi, bimbingan, konsultasi) di bidang bina masyarakat, tenaga kerja, dan penanganan konflik sosial Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) dan fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan Pengawasan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Keluarahan, Desa dan Masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, nilai-nilai sejarah dan kebangsaan serta usulan penghargaan. Pengendalian Pengendalian penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, Keluarahan, Desa dan Masyarakat di bidang bina 23 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN masyarakat, tenaga kerja, dan penanganan konflik sosial Penyelenggaraan Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan usulan penghargaan kebangsaan Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Fasilitasi Fasilitasi pencatatan sipil skala Kecamatan Koordinasi Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kecamatan Pengendalian penyelenggaraan pencatatan sipil lingkup Kecamatan Pengumpulan Data dan Informasi Pengumpulan data kelahiran kematian tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan pelaporan pendaftaran penduduk Penyelenggaraan sosialisasi bimbingan teknis supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk Koordinasi Koordinasi pelayanan pencatatan sipil lingkup Kecamatan KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Fasilitasi Fasilitasi aktivitas kepemudaan di Kecamatan Fasilitasi Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di Kecamatan Koordinasi Koordinasi bidang kepemudaan di Kecamatan Pembinaan Pembinaan dan koordinasi secara hirarkis pemerintahan di bidang kepemudaan Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kecamatan KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Koordinasi Koordinasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak berupa Koordinasi pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi menular Seksual (IMS) Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan KEHUTANAN Koordinasi Koordinasi inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam wilayah Kecamatan Koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi. Hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta hutan taman raya 24 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN Rekomendasi Rekomendasi untuk izin pengelolaan sarang burung walet, lebah madu, dan budidaya jamur KEBUDAYAAN Penyelenggaraan Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME dan lembaga adat Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala Kecamatan meliputi Rekomendasi Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman, budayawan yang telah berjasa kepada negara dan daerah KEARSIPAN Penyelenggaraan Melaksanakan pelaporan arsip dinamis aktif dan inaktif setiap triwulan ke Kabupaten Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diukur dari pencapaian sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pemerintahan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan untuk acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun target kinerja dalam Renja tahunan. Sasaran strategis dan indikator kinerja untuk tahun 2021 - 2026 digambarkan pada gambar berikut ini Gambar 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021-2026 25 Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung. Selanjutnya sebagai perwujudan transparansi kinerja Kecamatan Pasirjambu telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan antara Camat Pasirjambu dengan Bupati Bandung. Adapun Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu yang berdasarkan pada Indikator Target Renstra Tahun 2021-2026 dan Realisasi Capaian tahun kebelakang termasuk proyeksi tahun berjalan, disajikan pada Tabel TC.30 berikut ini : Tabel 2.4 - TC. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung NO Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun Tahun Tahun 2022 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 11 11 13 13 14 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) 73,80 67,77 68,45 69,00 69,50 73,80 80,40 82,60 (Nilai Prediksi) 85,10 (Nilai Prediksi) Realisasi capaian didasarkan pada LHE Inspektorat, No. Realisasi pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama dan sinergitas antara pimpinan dan bawahan dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja baik pada bidang sektoral maupun pada bidang kesekretariatan, itupun masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang harus segera diselesaikan. Secara garis besar, kekurangan yang harus diselesaikan / ditindaklanjuti diantaranya pada aspek penyelarasan antara perencanaan kinerja dengan pelaksanaan kinerja yang diiringi evaluasi internal sehingga dapat memberikan alternatif perbaikan pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. 26 2 Prosentase BMD/ Aset Dalam Kondisi Baik 93,15 98,50 98,50 98,50 98,50 93,15 99,96 99,98 (Nilai Prediksi) 100,00 (Nilai Prediksi) Pengelolaan BMD di Kecamatan Pasirjambu masih terdapat dan ketemukan permasalahan, yaitu :
1. 1.Kurang lengkapnya data jumlah,,nilai, kondisi, dan status kepemilikan BMD. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi.
2. 2.Belum tersedianya basis data internal terintegerasi yang akurasi dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan Penyusunan Perubahanneraca Pemerintah Daerah.
3. 3.Terdapatnya perbedaan persepsi diantara pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan BMD. Selain permasalahan-permaslahan tersebut diatas, penurunan tersebut juga disebabkan belum dilakukannya penghapusanbarang yang telah habis masa pakai. Dan barang-barang yang nilainya kurang dari Rp. 500.000,00 belum dilakukan reklasifikasi. Sebagai upaya penyeleasaian masalah- masalah diatas, pada tahun 2023 PemerintahKecamatan Pasirjambu merencanakan langkah strategis dalam rangka peningkatan Persentase BMD Dalam Kondisi Baik, yaitu :
4. 1.Pembuatan bank data informasi barang yang dapat diakses baik secara online maupun offline untuk kemudahan aksesibilitasterhadap data BMD.
5. 2.Pembentukan tim khusus untuk penyelesaian tertib administrasi dan penggunaan BMD dan penyelesaian reklasifikasi barang.
6. 3.Pembenahan sarana gudang tempat menampung asset. 3 Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) 90,87 84,00 85,00 86,00 87,00 90,87 91,70 (Nilai Prediksi) 93,40 (Nilai Prediksi) 95,80 (Nilai Prediksi) Pencapaian ini masih dalam proses penilaian dan merupakan hasil dari perencanaan efektivitas serapan anggaran dan kekompakan dalam pelaksanaan pekerjaan baik pada level Struktural maupun pada level Pelaksana dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh bidang yang menjadi kewenangan Kecamatan Pasirjambu. Selain itu, pencapaian ini adalah hasil dari kesiapan seluruh elemen dalam menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat. 4 Persentase Desa Beradministra si Baik 73,50 65.00 65,50 66.00 66,50 73,50 75,10 (Nilai Prediksi) 75,60 (Nilai Prediksi) 80,20 (Nilai Prediksi) Catatan masih dalam tahap monitoring dan evaluasi Tim yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi Desa belum sepenuhnya dijadikan bahan perbaikan dan perumusan kebijakan kedepan oleh Desa 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Pasirjambu yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan 27 pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pasirjambu. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan Pasirjambu dituntut untuk melaksanakan perencanaan kinerja yang efektif serta memastikan pencapaian tujuan, sasaran Kecamatan Pasirjambu melalui proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi. Pada tabel T-C.30 telah dijelaskan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah namun perlu digaris bawahi bahwa masih terdapat hal-hal kritis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang ditargetkan, yaitu sebagai berikut :

(1). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan bebas dari pungli, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Pererintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemenintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilirtas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Aun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Bandung Nomor 7O0 / KEP 168 – INSPEKTORAT / 2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilirtas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pererintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Surat Perintat Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Nomor 500.2.4.3/1303/lrban I tanggal 6 Juni 2024, kami telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2024. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah maka perlu dilakukan suatu evaluasi atas implementasi SAKIP di Perangkat Daerahnya. Dalam rangka pelaksanaan SAKIP, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melaksanakan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Bandung. 28 Pada setiap penugasan evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendini berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi. Pada Tahun 2024 Inspektorat telah melakukan evaluasi atas AKIP Pemerintah Kecamatan Pasirjambu dengan tujuan : ➢ Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKI dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. ➢ Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1.Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2.Menilai tingkat implementasi SAKIP
3.Menilai tingkat akuntabilitas kinerja,
4.Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5.Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut menghasilkan output nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berikut ini adalah tabel kategori penilaian AKIP dimaksud : 29 Tabel 2.5 Kriteria Penilaian Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) NO KATAGORI INTERVAL NILAI INTERPRETASI
1.AA 91 – 100 Sangat Memuaskan
2.A 81 – 90 Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.BB 71 – 80 Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.B 61 – 70 Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.CC 51 – 60 Cukup, memadai. Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taan kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.C 31 – 50 Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.D 0 – 30 Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen besar manajemen kinerja yang meliputi :
1.Evaluasi atas Perencanaan Kinerja,
2.Evaluasi atas Pengukuran Kinerja,
3.Evaluasi atas Pelaporan Kinerja,
4.Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) pada Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor : 700/291/lnspektorat, Tanggal 27 Juni 2024, Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 80,40 dengan kategori “A” Interpretasi (Memuaskan). Dengan nilai tersebut dapat diinpretasikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pasirjambu sudah sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja namun perlu adanya perbaikan. Untuk itu kami sajikan grafik rincian pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada gambar 2.2 sebagai berikut : 30 Gambar 2.2 Grafik Penilaian AKIP Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 Gambar 2.3 Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 - 2024 dan Capaian Nilai AKIP Terhadap Target Tahun 2024 Dari Gambar 2.3 terlihat bahwa perbandingan capaian Nilai AKIP Kecamatan Pasirjambu antara Tahun 2023 dan 2024 tumbuh sebesar 8,94%. Dan capaian Nilai AKIP Tahun 2024 tercapai senilai 80,40 Point dari target yang ditentukan senilai 69,00 Point atau dengan persentase sebesar 116,52%. Kenaikan yang sangat segnifikan ini tidak terlepas dari kerjasama dan sinergitas antara pimpinan dan bawahan dalam mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja baik pada bidang sektoral maupun pada bidang kesekretariatan. Namun, berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kecamatan Pasirjambu, pencapaian tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam berbagai aspek yang harus diperbaiki, berikut ini kami sajikan Laporan Hasil Evaluasi Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) pada Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2024, yaitu : 22,20 21,00 Bobot Nilai Diperoleh 25,20 22,20 12,00 21,00 % Capaian Kinerja 84,00 74,00 80,00 84,00 Perencanaan Pengukuran Pelaporan Evaluasi Bobot Nilai Maksimal 30,00 30,00 15,00 25,00 Bobot Nilai 30,00 30,00 30,00 25,20 25,00 25,00 20,00 15,00 15,00 12,00 10,00 05,00 0,00 NILAI AKIP : 80,40 Point Katagori "BB" 22,20 21,00 Bobot Nilai Diperoleh 25,20 22,20 12,00 21,00 % Capaian Kinerja 84,00 74,00 80,00 84,00 Perencanaan Pengukuran Pelaporan Evaluasi Bobot Nilai Maksimal 30,00 30,00 15,00 25,00 Bobot Nilai 30,00 30,00 30,00 25,20 25,00 25,00 20,00 15,00 15,00 12,00 10,00 05,00 0,00 NILAI AKIP : 80,40 Point Katagori "BB" 79,00 78,00 77,00 76,00 81,00 75,00 75,00 74,00 74,00 73,00 73,00 72,00 72,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,0080,00 71,00 71,00 70,00 70,00 69,00 69,00 Realisasi Tahun 2023 Realisasi Tahun 2024 Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Capaian Nilai AKIP Terhadap Target Tahun 2023 dan 2024 Tahun 2024 Target Tahun 2023 Realisasi Tahun 2024 81,00 80,40 73,80 69,00 80,40 8,94% 116,52% (BB) 79,00 78,00 77,00 76,00 81,00 75,00 75,00 74,00 74,00 73,00 73,00 72,00 72,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,0080,00 71,00 71,00 70,00 70,00 69,00 69,00 Realisasi Tahun 2023 Realisasi Tahun 2024 Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Capaian Nilai AKIP Terhadap Target Tahun 2023 dan 2024 Tahun 2024 Target Tahun 2023 Realisasi Tahun 2024 81,00 80,40 73,80 69,00 80,40 8,94% 116,52% (BB) 31 A. Kondisi berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada : 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,20 ( 84% ), dengan kriteria sebagai berikut :

a.Keberadaan Keberadaan dokumen perencanaan kinerja memperoleh nilai 6,00 ( 100%) dengan kriteria : Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, terdapat dokurnen perencanaan kinerja jangka panjang, Terdapat dokurnen perencanaan kinerja jangka menengah, terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja dan Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
b.Kualitas Dokumen Perecanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) memperoleh nilai 7,20 ( 80% ) dengan kriteria sebagai berikut: Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan alas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, Ukuran Keberhasilan (lndikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, lndikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis, Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), Setiap uniVsatuan kerja (bidang/bagian di OPD) merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. 32
c.Pemanfaatan Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 12,00 ( 80% ) dengan kriteria sebagai berikut: Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai; Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai; Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track; Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selaludipantau secara berkala; Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya; Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik; Setiap uniVsatuan kerja (bidang/bagian di OPD) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja. Namun masih terdapat kekurangan : target yang ditetapkan dalam perencanaan Kinerja belum sepenuhnya tercapai. 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,20 ( 74% ) dengan kriteria sebagai berikut :
a.Keberadaan Keberadaan dokumen pengukuran kinerja memperoleh nilai 6,00 (100%) dengan kriteria: Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja; Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
b.Kualitas Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai 7.20 (80%) dengan kriteria sebagai berikut : Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja; Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan; Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala; Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit 33 dibawahnya secara berjenjang, Pengumpulan data kinerja telahmemanfaatkan Teknologi lnformasi (Aplikasi) dan Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi lnformasi (Aplikasi). Namun masih terdapat kekurangan :
1. 1.Penggunaan aplikasi SIAKANG dalam pengumpulan data kinerja belum ditetapkan berupa Keputusan Bupati;
2. 2.Penggunaan aplikasi SIDALMONEV dalam pengukuran kinerja belum ditetapkan berupa Keputusan Bupati.
c.Pemanfaatan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 9,00 ( 60% ) dengan kriteria sebagai berikut : Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja / penghasilan; Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian ( refocusing ) organisasi; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja; Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja; Setiap unit satuan kerja ( bidang / bagiandi OPD ) memahami dan peduli alas hasil pengukuran kinerja dan Setiap pegawai memahami dan peduli alas hasil pengukuran kinerja, 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja nilai 12,00 ( 80% ), dengan kriteria sebagai berikut :
a.Keberadaan Keberadaan dokumen pelaporan kinerja memperoleh nilai 2,40 ( 80% ) dengan kriteria : Dokumen Laporan Kinerja telah disusun, Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan, Dokumen Laporan Kinerja telah direviu, Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan dan Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. 34 Namun masih terdapat kekurangan : penyampaian Laporan Kinerja (LKIP) kepada Bupati Bandung tidak di/aksanakan sehingga tidak adanya surat pengantar penyampaian LKIP Tahun 2023.
b.Kualitas Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya memperoleh nilai 3,60 ( 80% ) dengan kriteria sebagai berikut : Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuaidengan standar; Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja); Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi alas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan Ookumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempumaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), namun masih terdapat catatan kekurangan : Dokumen Laporan Kinerja be/um menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan rea/isasi kinerja di level nasional (benchmark) dikarenakan tidak adanya template dari Bagian Organisasi Setda Kab Bandung tentang benchmark.
c.Pemanfaatan Pelaporan Kinerja telahmemberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 6,00 ( 80%) dengan kriteria sebagai berikut: lnformasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab); Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai; lnformasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; lnformasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja; lnformasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam eva\uasi pencapaian 35 keberhasilan kinerja; lnformasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan lnformasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,00 ( 84% ) dengan kriteria sebagai berikut :
d.Keberadaan Keberadaan dokumen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai 5,00 ( 100% ) dengan kriteria : Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja / perangkat daerah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
e.Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 6,00 ( 80% ) dengan kriteria sebagai berikut : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SOM yang memadai; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi lnformasi (Aplikasi), namun masih terdapat catatan kekurangan :
1. 1.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
2. 2.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum agar dilaksanakan menggunakan Teknologi lnformasi (Aplikasi).
f.Pemanfaatan 36 lmplementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 10,00 ( 80%) dengan kriteria sebagai berikut : Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti; Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal; Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja; Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal. 5) Nilai Akuntabilitas Kinerja Hasil evaluasi secara keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari o s.d. 100 Kantor Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung memperoleh nilai sebesar 80,40 ( 3,22 % ) dengan kategori A lnterpretasi (Memuaskan). Nilai tersebut diperoleh dari penjabaran hasil analisis komponen penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan Terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Rancabali Kab.Bandung, kami rekomendasikan sebagai berikut :
1. 1.Perencanaan Kinerja Pemanfaatan : Target Kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja agar dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan
2. 2.Pengukuran Kinerja Kualitas :
a.Penggunaan aplikasi SIAKANG dalam pengumpulan data kinerja agar ditetapkan berupa Keputusan Bupati;
b.Penggunaan aplikasi SIDALMONEV dalam pengukuran kinerja agar ditetapkan berupa Keputusan Bupati.
1. 3.Pelaporan Kinerja 37 Keberadaan : Penyampaian Laporan Kinerja (LKIP) kepada Bupati Bandung agar dilaksanakan secara tepat waktu maksimal 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dengan disertai surat pengatar yang ditujukan kepada Bupati. Kualitas : Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark).
2. 4.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kualitas :
3. 1.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
4. 2.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum agar dilaksanakan menggunakan Teknologi lnformasi (Aplikasi).

(2). Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik Barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yaitu meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi / peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang / jasa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan baik : akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis. Berikut ini adalah capaian persentase BMD Dalam Kondisi Baik yang akan digambarkan pada gambar berikut ini : Gambar 2.4 Perbandingan Realisasi BMD Dalam Kondisi Baik Tahun 2023 - 2024 dan Capaian Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Terhadap Target Tahun 2024 Indikator Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Kecamatan Pasirjambu pada Tahun 2024 memiliki target yaitu 98,50%, berhasil terealisasi dengan hasil Target Tahun 2024 Realisasi Tahun 2024Realisasi Tahun 2023 Realisasi Tahun 2024 20,00 20,00 10,00 10,00 40,00 40,00 30,00 30,00 60,00 60,00 50,00 50,00 80,00 80,00 70,00 70,00 Perbandingan Realisasi Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Tahun 2023 dan 2024 Capaian Nilai Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Terhadap Target Tahun 2024 100,00 100,00 90,00 90,00 Naik 7,31% 93,15 99,96 98,50 99,96 Naik 101,48% 38 capaian 99,96%. Meskipun telah tercapai target akan tetapi masih ada aset yang tercatat rusak berat sebanyak 155 unit atau sebanyak 32,2% belum dapat dihapuskan mengingat saat ini Kecamatan Pasirjambu sedang melaksanakan tahap penertiban aset milik daerah baik penetriban dari sisi administrasi maupun dari fisik aset-aset itu sendiri. Selain itu, terdapat aset rusak ringan sebanyak 24 unit atau 5% termasuk 2,5% aset yang masih dipakai, dari total keseluruhan aset yang masih diperlukan dalam kegiatan pekerjaan, mengingat anggaran untuk mengganti atau memperbaiki aset rusak ringan yang masih dipakai tersebut sangat terbatas sehingga barang-barang tersebut belum dapat dihapuskan. Berikut ini grafik kondisi barang milik daerah Kecamatan Pasirjambu Tahun 2023- 2024. Gambar 2.5 Grafik Kondisi Barang Milik Daerah Tahun 2023-2024 Meski target Persentase BMD Dalam Kondisi Baik telah tercapai, Kecamatan Pasirjambu tetap berkomitmen memegang prinisip akuntabilitas dalam seluruh pelaporan sebagai wujud implementasi transparansi informasi sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Sebagai upaya penyeleasaian permasalahan, pada Tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Pasirjambu merencanakan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan Persentase BMD Dalam Kondisi Baik. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu :

1.Menyelesaikan penertiban Aset / BMD agar prosedur penghapusan barang dengan kondisi rusak secara bertahap dapat ditempuh. Rencananya, proses ini akan selesai tahun 2025 yang diakhiri dengan sensus BMD secara keseluruhan.
2.Melaksanakan sensus BMD secara keseluruhan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pendataan aset sehingga pembenahan 39 aset dapat terlaksana. Dan juga output dari sensus BMD tersebut digunakan sebagai acuan dasar untuk proses rekonsilisasi aset daerah.
3.Pembentukan tim khusus untuk penyelesaian tertib administrasi dan penggunaan BMD dan penyelesaian reklasifikasi barang.

(3). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Penilaian yang diberikan langsung oleh masyarakat diharapkan dapat menentukan ukuran kinerja pelayanan publik. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui pelayanan publik adalah dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan suatu organisasi publik adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketentuan mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sendiri adalah pengukuran secara komperhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung implementasi SKM dilakukan melalui sarana teknologi yang dapat mengakomodir pengisian survei secara online, yaitu aplikasi e-SKM. Jenis pelayanan dalam pelaksanaan SKM melalui e-SKM di Kecamatan Pasirjambu pada Tahun 2024 dilaksanakan dari tanggal 26 Pebruari 2024 s/d 14 Juni 2024 total pelayanan sebanyak 21 jenis pelayanan yang terakomodir baru 11 jenis pelayanan, dengan rincian jenis pelayanan sebagai berikut : • Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga • Fasilitasi Pembuatan KTP • Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran • Fasilitasi Pembuatan Kartu Identitas Anak • Rekomendasi dalam Pelaksanaan Pencairan Keuangan Desa • Pembuatan Akta Pertanahan • Fasilitasi Surat Keterangan Ahli Waris • Fasilitasi Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu • Legalisir Dokumen 40 • Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana • Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya Tingkat Kecamatan. Nilai IKM sementara didalam Aplikasi https://skm.bandungkab.go.id/home s/d pertanggal 14 Juni 2024 baru sebesar 88,74% dari 11 jenis pelayanan. Adapun apabila hasil Survei dilakukan s/d bulan Desember Tahun 2024 diperkirakan akan mencapai Nilai sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini : Gambar 2.6 Capaian Nilai IKM dan Perbandingan Capaian Nilai IKM Catatan Nilai ini belum final dikarenakan penilaian IKM masih berjalan Gambar 2.7 Informasi Detail Responden Dalam Penilaian IKM Tahun 2023 dan IKM Tahun 2024 Kecamatan Pasirjambu Nilai IKM Tahun 2023 Total Responden 2.749 Nilai IKM s/d 14 Juni Tahun 2024 Total Responden 738 Pada Gambar 2.6 dan 2.7 terlihat ada Perbedaan Nilai IKM, itu semua disebabkan karena Nilai IKM pada Gambar 2.6 adalah Nilai Perkiraan yang akan dicapai s/d bulan Desember Tahun 2024 sedangkan pada Gambar 2.7 adalah Nilai IKM Pertanggal 14 Juni Tahun 2024 yang diambil dari Aplikasi https://skm.bandungkab.go.id/laporan/survey/DashboardIKM/null/null/NilaiIKM, apabila Nilai IKM perkiraan sesuai maka perbandingan realisasi Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,91% dari Tahun 2023 dan Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 106,63% dari Target yang telah ditetapkan sebesar 86,00 Point. Realisasi Tahun 2023 Realisasi Tahun 2024 Target Tahun 2024 Realisasi Tahun 2024 75,00 75,00 70,00 70,00 65,00 65,00 85,00 85,00 80,00 80,00 Perbandingan Realisasi Nilai IKM Tahun 2023 dan 2024 Capaian Nilai IKM Terhadap Target Tahun 2024 100,00 100,00 95,00 95,00 90,00 90,00 90,87 91,70 86,00 91,70 Naik 0,91% Naik 106,63% Realisasi Tahun 2023 Realisasi Tahun 2024 Target Tahun 2024 Realisasi Tahun 2024 75,00 75,00 70,00 70,00 65,00 65,00 85,00 85,00 80,00 80,00 Perbandingan Realisasi Nilai IKM Tahun 2023 dan 2024 Capaian Nilai IKM Terhadap Target Tahun 2024 100,00 100,00 95,00 95,00 90,00 90,00 90,87 91,70 86,00 91,70 Naik 0,91% Naik 106,63% 41 Kenaikan realisasi dan capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut diraih berdasarkan beberapa paktor diantaranya kedisiplinan dan keseriusan memperbaiki kekurangan pelayanan di tahun yang lalu terutama selalu memberikan pelayanan yang ramah dan memberikan penjelasan secara rutin dan rinci kepada warga masyarakat yang akan membuat surat-surat keterangan tentang adanya beberapa mekanisme dalam hal proses pembuatan / penerbitan surat-surat keterangan yang dibutuhkan, terlihat pada Tabel 2.6 dibawah di Tahun 2023 terakomodir 25 Jenis Pelayanan dan pada Tahun 2024 baru 11 Jenis Pelayanan yang terakomodir, jadi ada 14 Jenis pelayanan yang Respondennya belum membuat layanan tersebut dalam e-SKM di Tahun 2024 akan tetapi mengingat masih panjangnya waktu dan masih berjalannnya survey diharapkan dapat menambah capaian realisasi melebihi target yang direncanakan. Berikut inikami sajikan beberapa perbedaan jenis layanan di e-SKM antara Tahun 2023 dan Tahun 2024 (Pertanggal 14 Juni 2024), sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini : Tabel 2.6 Jenis Unsur Pelayanan yang Diakomodir pada e-SKM Tahun 2023 dan Tahun 2024 No Perbedaan Jenis Unsur Pelayanan e-SKM Tahun 2023 Tahun 2024 1 Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD, dan SMP Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga 2 Pencatatan dan Pendataan Koperasi dan UMKM Fasilitasi Pembuatan KTP 3 Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran 4 Fasilitasi Pembuatan KTP Fasilitasi Pembuatan Kartu Identitas Anak 5 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran Rekomendasi dalam Pelaksanaan Pencairan Keuangan Desa 6 Fasilitasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Pembuatan Akta Pertanahan 7 Rekomendasi dalam Pelaksanaan Pencairan Keuangan Desa Fasilitasi Surat Keterangan Ahli Waris 8 Fasilitasi Pembuatan Surat Pindah Fasilitasi Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu 9 Pembuatan Akta Pertanahan Legalisir Dokumen 10 Fasilitasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 11 Fasilitasi Pembuatan Akta Kematian Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya Tingkat Kecamatan. 12 Legalisir Dokumen 13 Rekomendasi Kartu Kerja 14 Rekomendasi Bantuan Dana/Hibah 15 Rekomendasi untuk Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet, Lebah Madu, dan Budi Daya Jamur 42 16 Pembuatan Surat Keterangan Lainnya 17 Rekomendasi Pemberian Penghargaan kepada Seniman, Budayawan yang telah berjasa kepada Negara dan Daerah 18 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan 19 Rekomendasi kepada Organisasi Sosial/ Panti Sosial yang berada di Desa/Kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ ulang 20 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa dan Kelurahan 21 Rekomendasi Perangkat Desa 22 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan antar Kecamatan/ Desa dengan Swasta dalam Skala Kabupaten di Kecamatan 23 Rekomendasi Pembentukan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) 24 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25 Fasilitasi Surat Keterangan Ahli Waris Meskipun kenaikan Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 masih dalam Nilai Perkiraan yang tidak terlalu segnifikan yaitu dari Target yang direncanakan sebesar 86,00 Point sedangkan realisasi sebesar 91,70 Point = 106,63%, dan capaian Tahun ini masih belum mengakomodir seluruh layanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirjambu. Di Tahun 2025 Kecamatan Pasirjambu menetapkan target capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,00 Point dan mengingat adanya beberapa penambahan jenis layanan yang diakomodir oleh e-SKM. Apabila melihat dari beberapa sumber baik tabel maupun grafik yang telah disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pasirjambu terus mengalami peningkatan dan telah berhasil menunjukan kinerja yang baik sehingga melebihi target yang telah ditetapkan, Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sampai dengan saat ini (Pertanggal 14 Juni 2024) sudah tercapai nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,74 Point dan diperkirakan s/d Desember 2024 akan mencapai Nilai sebesar lebih dari 91,70 Point. Pencapaian ini merupakan hasil dari perencanaan efektivitas serapan anggaran dan kekompakan dalam pelaksanaan pekerjaan baik pada level Struktural maupun pada level Pelaksana dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh bidang yang menjadi tugas dan kewenangan Kecamatan Pasirjambu. Selain itu, pencapaian ini adalah hasil dari kesiapan seluruh elemen dalam mengevaluasi dan menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat. 43
(4). Persentase Desa Beradministrasi Baik Indikator Persentase Desa Beradministrasi Baik merupakan salah satu indikator yang baru masuk di Tahun 2024 dari Tujuan PD “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dan Sasaran Strategis Kecamatan Pasirjambu yaitu “Meningkatnya KualitasPemerintahan Desa”. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yangmampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi serta pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maka Persentase Desa Beradministrasi Baik dipandang perlu untuk dijadikan indikator keberhasilan dalam mensukseskan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Adapun Nilai Persentase Desa Beradministrasi Baik Tahun 2024 ini belum final dan masih Nilai prediksi (perkiraan) dikarenakan penilainnya sampai dengan saat ini masih berjalan, akan tetapi kami perlu membanding realisasi dengan tahun sebelumnya sehingga kami memprediksi nilai Persentase Desa Beradministrasi Baik Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini : Gambar 2.8 Capaian Persentase Desa Beradministrasi Baik Tahun 2024 Catatan Nilai ini belum final dikarenakan penilaian Persentase Desa Beradministrasi Baik masih berjalan Kalau dilihat dari gambar 2.8 diatas Capaian Persentase Desa Beradminiatrasi Baik mengalami peningkatan capaian sebesar 113,79% dari target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 66,00 dan realisasi capaian Tahun 2024 sebesar 75,10%, kenaikan tersebut ditunjang oleh keseriusan dan semangat kinerja TIM monitoring dan evaluasi yang selalu berkomitmen untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan, meskipun dari hasil temuan monitoring dan evaluasi Tim masih ada yang belum ditindaklanjuti terutama dalam pertanggungjawaban / pengelolaan administrasi Desa dan belum sepenuhnya dijadikan bahan perbaikan dan perumusan kebijakan. Kecamatan Pasirjambu berdasarkan hasil penelahaan visi dan misi Kepala Daerah mengemban tugas dalam penyelesaian misi ke-4 yaitu Perbandingan Realisasi Persentase Desa Beradministrasi Baik Tahun 2023 dan 2024 73,50 REALISASI TAHUN 2024 66,00 64,00 62,00 60,00 REALISASI TAHUN 2023 74,00 72,00 70,00 68,00 80,00 78,00 76,00 75,10 Naik 2,18% 75,10 66,00 Capaian Realisasi Persentase Desa Beradministrasi Baik Terhadap Target Tahun 2024 REALISASI TAHUN 2024 80,00 78,00 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62,00 60,00 TARGET TAHUN 2024 Naik 113,79% 44 “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”. Indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas adalah ukuran yang menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja sasaran yang secara eksplisit berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung berdasarkan cascading kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasirjambu terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bandung. Selanjutnya, diperlukan identfikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap pencapaian visi dan misi sebagai masukan terhadap perumusan strategi pencapaian kinerja Kecamatan Pasirjambu. Pada RKPD 2025 Kabupaten Bandung, Bupati Bandung telah mencanangkan program-program wajib untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung 2021-2026. Program-program tersebut dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Faktor penghambat dan faktor pendorong dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini : Tabel 2.7 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pasirjambu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera. Misi 4 : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan. Prioritas Pembangunan : Reformasi Birokrasi Integratif, Inovatif dan Dinamis No. Faktor Penghambat Pendorong 1 ❖ Kurang optimalnya keselarasan pencapaian target realisasi kinerja dan anggaran seta tidak adanya keseragaman rumus perhitungan terutama bagi indikator tertentu ❖ Komitmen, semangat, motivasi baik, dari pimpinan yang kuat untuk mencapai target pencapaian Nilai AKIP yang lebih baik, yang tumbuh dari tahun ke tahun serta penekanan evaluasi dan tindak lanjut hasil LHE Inspektorat dengan tepat waktu. 45 ❖ Kurang optimalnya Penyusunan Perubahandokumen-dokumen perencanaan, baik kinerja maupun anggaran dalam bidang kesekretariatan maupun sektoral. ❖ Kemauan dan kerja keras serta Komitmen dari pimpinan yang kuat untuk membuat dan melaksanakan manajemen risiko dalam pengendalian kinerja seluruh lini yang menopang kinerja Kecamatan Pasirjambu. 2 ❖ Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintahan ❖ Adanya sinergitas yang baik antara Pemerintah Kecamatan Pasirjambu dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal pelayanan kepada masyarakat. ❖ Kurang optimalnya kinerja Kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. ❖ Inisiasi sosialisasi, penjelasan tentang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat melalui media-media sosial yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta melalui bimbingan teknis atau kegiatan lainnya. ❖ Komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat 3 ❖ Masih kurangnya raihan pencapaian Desa Beradministrasi Baik. ❖ Komitmen yang tinggi antara Pemerintah Kecamatan dengan Kepala Desa dalam hal peningkatan kualitas sumber daya aparatur Desa. ❖ Komitmen yang tinggi antara Pemerintah Kecamatan sebagai fasilitator dengan Kepala Desa dalam hal pelaksanaan perundang- undangan terkait pengelolaan keuangan dan aset Desa. Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 telah memetakan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) berdasarkan pendekatan kewilayahan pada masing-masing wilayah Kecamatan. Menurut Freddy (2013), analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Gambar berikut ini menjabarkan kondisi Kecamatan Pasirjambu sesuai dengan analisis SWOT sebagai dasar untuk penentuan program yang akan dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu dalam menyelesaikan isu strategis Kabupaten Bandung. 46 Gambar 2.9 Analisis SWOT Kewilayahan Kecamatan Pasirjambu Sumber Data : Kasi Pemerintahan / Sosbud Kecamatan Pasirjambu Dari analisis SWOT tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis yang diharapkan dapat menjadi basis perencanaan yang mendukung program mandatori kewilayahan pada tahun 2025 yaitu :

1.Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendorong pengembangan wilayah seperti akses jalan, irigasi, infrastruktur pertanian, sanitasi, pengelolaan sampah.
2.Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan Pendidikan (terutama program penyetaraan Pendidikan) dan Pelatihan Ketenagakerjaan.
3.Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan kesehatan, layanan KB dan pengendalian penduduk.
4.Peningkatan jaringan kerjasama usaha pelaku ekonomi melalui kemitraan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pelaku ekonomi lainnya. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kecamatan Pasirjambu sesuai tugas dan fungsinya merencanakan pelaksanaaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana khususnya dalam hal peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam sarana dan prasarana pelayanan umum. Selain itu, Kecamatan Pasirjambu merencanakan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat dalam hal fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan dan fasilitasi perencanaan, penetapan, dan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan terutama program penyetaraan pendidikan. Selain 2 program tersebut. Kecamatan Pasirjambu merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan khususnya dalam hal koordinasi 47 kegiatan pemberdayaan desa. Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan untuk pelaksanaan Forum Koordinasi Kecamatan Sehat (FKKS), fasilitasi kegiatan- kegiatan percepatan penurunan stunting. Dalam rangka peningkatan jaringan kerjasama usaha pelaku ekonomi melalui kemitraan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pelaku ekonomi lainnya, Kecamatan Pasirjambu merencanakan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna untuk memfasilitasi program bupati terkait pengembangan ekonomi kewilayahan dan pembinaan teknologi tepat guna tingkat Kecamatan 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Terdapat penyesuaian tolok ukur kinerja serta anggaran sesuai analisis kebutuhan terhadap RKPD Tahun 2025. Review lengkap terhadap RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Rumusan kebutuhan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target / tolok ukur, dan yang terpenting adalah besaran pagu anggaran yang dibutuhkan agar bisa disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan dilapangan. Pada Tahun Anggaran 2025 Review Rancangan Awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan melalui Tabel TC.31, sebagai berikut : 48 Tabel 2.8 TC.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PASIRJAMBU 1 2 3 4 6 7 8 9 11 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN PASIRJAMBU
1.NILAI AKIP
2.Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 69,50 98,50 Point Persen 4.275.348.731,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN PASIRJAMBU
1.NILAI AKIP
2.Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 70,00 98,50 Point Persen 6.861.299.731,00 1,1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu 100 Persen 60.999.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu 100 Persen 89.000.000,00 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 2.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 5.000.000,00 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 6 Dokumen 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 4 Dokumen 5.000.000,00 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 6 Dokumen 1.999.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 4 Dokumen 5.000.000,00 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 10.000.000,00 1.1.7 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 24.500.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 24.500.000,00 1.1.8 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Pasirjambu Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 24.500.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Pasirjambu Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 24.500.000,00 1,2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu 100 Persen 3.827.729.731,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu 100 Persen 3.828.229.731,00 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Pasirjambu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 228 Orang/Bul an 3.813.229.731,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Pasirjambu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 228 Orang/Bul an 3.813.229.731,00 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 4 Laporan 4.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 5.000.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 5.000.000,00 INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN 5 10 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD TAHUN 2025 TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP) TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (RP) NOMOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI 49 1,3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 5.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 5.000.000,00 1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 1,4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu 100 Persen 5.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu 100 Persen 39.750.000,00 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 23 Paket 17.250.000,00 1.4.2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 5.000.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 5.000.000,00 1.4.3 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 40 Orang 10.000.000,00 1.4.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 45 Orang 7.500.000,00 1,5 Administrasi Umum Perangkat Kecamatan Pasirjambu Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 Persen 118.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Kecamatan Pasirjambu Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 Persen 118.000.000,00 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 60.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 60.000.000,00 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 5.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 5.000.000,00 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 15.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 15.000.000,00 1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.000.000,00 1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 20.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 20.000.000,00 1,6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 10.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 10.000.000,00 1.6.1 Pengadaan Mebel Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 10.000.000,00 Pengadaan Mebel Kecamatan Pasirjambu Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 10.000.000,00 1,7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 211.120.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 233.820.000,00 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1.500.000,00 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 13.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 34.200.000,00 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 198.120.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 198.120.000,00 50 1,8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pasirjambu Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik 95.50 Persen 37.500.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pasirjambu Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik 98.50 Persen 2.537.500.000,00 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 15.000.000,00 1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Pasirjambu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 7.500.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Pasirjambu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 7.500.000,00 1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Pasirjambu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 2 Unit 15.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Pasirjambu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 2 Unit 15.000.000,00 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Pasirjambu Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Pasirjambu Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 2 Unit 2.500.000.000,00 4.275.348.731,00 6.861.299.731,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PASIRJAMBU INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 87 Persen 379.664.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PASIRJAMBU INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 88 Persen 379.664.000,00 2,1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Pasirjambu Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 Persen 25.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Pasirjambu Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 Persen 25.000.000,00 2.1.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 25.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 25.000.000,00 2,2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang Dilaksanakan 100 Persen 354.664.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang Dilaksanakan 100 Persen 354.664.000,00 2.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 4.664.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 4.664.000,00 2.2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 350.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 350.000.000,00 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN PASIRJAMBU Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 228.001.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN PASIRJAMBU Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 228.001.000,00 3,1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Pasirjambu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 98.002.200,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Pasirjambu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 98.002.200,00 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Pasirjambu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyar akatan 5.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Pasirjambu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyar akatan 5.000.000,00 3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.002.200,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.002.200,00 JUMLAH 1 51 3,2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Kecamatan Pasirjambu persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi 100 Persen 39.998.800,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Kecamatan Pasirjambu persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi 100 Persen 39.998.800,00 3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga Kemasyar akatan 14.998.800,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga Kemasyar akatan 14.998.800,00 3.2.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 15.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 15.000.000,00 3.2.3 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 10.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 10.000.000,00 3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Pasirjambu Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 Persen 90.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Pasirjambu Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 Persen 90.000.000,00 3.3.1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10 Keluarga 7.500.000,00 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10 Keluarga 7.500.000,00 3.3.2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 10 Keluarga 7.500.000,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat 10 Keluarga 7.500.000,00 3.3.3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga 7.500.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti PeningkatanKetahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga 7.500.000,00 3.3.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 10 Keluarga 7.500.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 10 Keluarga 7.500.000,00 3.3.5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10 Keluarga 7.500.000,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10 Keluarga 7.500.000,00 3.3.6 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing 10 Keluarga 7.500.000,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing 10 Keluarga 7.500.000,00 3.3.7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga 7.500.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga 7.500.000,00 52 3.3.8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10 Keluarga 7.500.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10 Keluarga 7.500.000,00 3.3.9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga 7.500.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga 7.500.000,00 3.3.10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga 7.500.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga 7.500.000,00 3.3.11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10 Keluarga 7.500.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10 Keluarga 7.500.000,00 3.3.12 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas 10 Keluarga 7.500.000,00 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kecamatan Pasirjambu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas 10 Keluarga 7.500.000,00 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PASIRJAMBU Persentase Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 50.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PASIRJAMBU Persentase Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 50.000.000,00 4,1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pasirjambu Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 35.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pasirjambu Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 35.000.000,00 4.1.1 Sinergitas dengan kepolisian Negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 Sinergitas dengan kepolisian Negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 4.1.2 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 25.000.000,00 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 25.000.000,00 4,2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 Persen 15.000.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 Persen 15.000.000,00 4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 15.000.000,00 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 15.000.000,00 53 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PASIRJAMBU Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah 100 Persen 80.336.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PASIRJAMBU Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah 100 Persen 110.336.000,00 5,1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 80.336.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Pasirjambu Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 110.336.000,00 5.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pasirjambu Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 Orang 10.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pasirjambu Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 Orang 10.000.000,00 5.1.2 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kecamatan Pasirjambu Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100 Orang 15.000.000,00 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kecamatan Pasirjambu Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 200 Orang 45.000.000,00 5.1.3 Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Pasirjambu Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 400 Orang 20.000.000,00 Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Pasirjambu Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 400 Orang 20.000.000,00 5.1.4 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 5.000.000,00 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 5.000.000,00 5.1.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 30.336.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 30.336.000,00 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PASIRJAMBU Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi 100 Persen 40.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PASIRJAMBU Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi 100 Persen 40.000.000 6,1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Pasirjambu Persentase Desa yang Dibina 100 100 Persen 40.000.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Pasirjambu Persentase Desa yang Dibina 100 100 Persen 40.000.000 6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 6.1.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 10.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 10.000.000,00 6.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dokumen - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dokumen - 6.1.4 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 Dokumen 20.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Pasirjambu Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 Dokumen 20.000.000,00 778.001.000,00 808.001.000,00 5.053.349.731,00 7.669.300.731,00 JUMLAH 2 JUMLAH TOTAL (1 DAN 2) Pasirjambu, 20 April 2025 Camat Pasirjambu NIA KANIA, S.PT., M.I.L NIP. 19780927 201001 2 008 54 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan pada Tahun 2023 untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025. Dan berdasarkan hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut tidak terdapat Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat maka untuk Tabe 2.8-TC.32 Nihil. Tabel 2.9 – TC.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PASIRJAMBU NO MOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD TAHUN 2025 CATATAN PENTING INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN HASIL MAPPING INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN NOMENKLATUR 050 TAHUN 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 N I H I L 55 Kabupaten Bandung dalam mendukung agenda pembangunan nasional tersebut mencanangkan misi mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Pemerintah adalah salah satu aktor utama dalam pembangunan. Konsep tata kelola pemerintahan dengan prinsip good governance sudah sering digalakkan baik dalam skala pusat, provinsi dan kabupaten/ kota dalam satu dekade terakhir. Dalam melengkapi konsep good governance yang masIh terus diupayakan, penerapan konsep dynamic governance dirasa penting untuk diadakan. Konsep tata pemerintahan yang dinamis adalah mencoba menciptakan pemerintahan yang selalu adaptif terhadap dinamika perubahan dan tantangan yang selalu berubah setiap waktunya. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dinamis maka perlu adanya dorongan beberapa faktor yaitu meningkatnya kualitas e- government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik, dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, pemerintah daerah perlu menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif dengan cara meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dorongan-dorongan terhadap beberapa faktor tersebut merupakan tugas dan fungsi kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Pasirjambu dalam lingkup wilayahnya. Untuk mencegah kesimpangsiuran pemahaman, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RKPD yang diaktualisasikan melalui Penyusunan PerubahanRenja (RENJA) SKPD, selanjutnya diimpelemtasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 56 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 dalam proses Penyusunan PerubahanRenja harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi,dan pemerintah kabupaten. Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Pasirjambu adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif sehingga perannya dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan relatif terbatas. Ke depan, Kecamatan Pasirjambu diharapkan dapat terlibat penuh dalam sistem pengganggaran untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pengganggaran serta pelaksanaannya. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dalam rangka mewujudkan Misi Nomor 4 Kabupaten Bandung, yaitu “Mengoftimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan” maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya kami sajikan tabel tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pasirjambu sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2025 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Target 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 69,50 Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 98,50 2 Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 87,00 Meningkatnya Kualitas pemerintahan Desa Jumlah Desa Mandiri 2 57 3.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Berdasarkan kajian-kajian yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 terdapat tantangan-tantangan dalam pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode Tahun 2021-2026 ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera.” Penjabaran dari Visi Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : Bangkit: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit adalah memberdayakan masyarakat menuju perubahan sosial ekonomi secara nyata dan bertahap melalui program pembangunan yang dirancang secara sektoral dan regional yang berdampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli. Edukatif: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Edukatif, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat dan aparatur memiliki motivasi, semangat, dan etos kerja yang prima atau Bedas di segala bidang untuk kemajuan Kabupaten Bandung. Dinamis: Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bandung yang Dinamis, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Bandung yang memperhatikan kaidah- kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satugenerasi ke generasi berikutnya. Agamis: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Agamis, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berakhlak mulia berlandaskan nilaI-nilai keagamaan. Sejahtera: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya 58 kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai. Berdasarkan Visi pembangunan yang ada, berikut adalah Misi-misi pembangunan yang ada dalam mewujudkan Visi pembangunan. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) Tahun kedepan :
1.Membangkitkan Daya Saing Daerah.
2.Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata
3.Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal.
4.Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilaikeagamaan.
5.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah. Berdasarkan hasil penelahaan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, Kecamatan Pasirjambu akan menyelesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Misi ke 4, yaitu : “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”. 3.2.2 Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan terhadap perangkat daerah dimasa yang datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan di Kecamatan Pasirjambu, yaitu : 3.3.1 Kurang optimalnya Kualitas Kinerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 3.3.2 Kurang optimalny Akualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. 3.3.3 Kurang optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa. 59 3.2.3 Penentuan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Berdasarkan telahaan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, agar visi dan misi tersebut dapat diwujudkan serta sebagai upaya penyelesaian isu strategis yang telah dirumuskan, maka Kecamatan Pasirjambu menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada visi dan misi bupati. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Pasirjambu pada periode tahun 2021-2026 terperinci dalam gambar dan tabel berikut ini : Gambar 3.2 Cascading RPJMD terhadap Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah VISI "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera" MISI 4 Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan TUJUAN RPJMD 4.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Kelembagaan dalam Pelayanan Publik INDIKATOR KINERJA 4.1.1 Indek Reformasi Birokrasi SASARAN RPJMD 4.1.1.1 Meningkatnya e-government melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1) INDIKATOR KINERJA 4.1.1.1.2 Nilai SAKIP Kabupaten TUJUAN PERANGKAT DAERAH (1) Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah INDIKATOR KINERJA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) TUJUAN PERANGKAT DAERAH (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik INDIKATOR KINERJA Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) SASARAN PERANGKAT DAERAH (1) Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik INDIKATOR KINERJA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Persentase BMD Dalam Kondisi Baik SASARAN PERANGKAT DAERAH (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan INDIKATOR KINERJA Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) SASARAN PERANGKAT DAERAH (3) Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa INDIKATOR KINERJA Persentase Desa Beradministrasi Baik Jumlah Desa Mandiri 60 Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Pasirjambu memiliki 2 (dua) tujuan jangka menengah yaitu :
1.Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan pertama ditekankan pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan ini Kecamatan Pasirjambu menentukan sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik” yang bermakna bahwa Kecamatan Pasirjambu harus mampu memastikan kualitas kinerja pelayanan meningkat dari tahun ke tahun melalui peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan publik. Keberhasilan dari sasaran tersebut diukur dari pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari segi penguatan akuntabilitas kinerja. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain dari nilai AKIP, salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu ketersediaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik yang diukur dari pencapaian persentase BMD dalam kondisi baik. Tujuan kedua ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan ini Kecamatan Pasirjambu menentukan 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan dan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pertama yaitu dengan mengukur nilai kepuasan masyarakat yang dilaksanakan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran tersebut dilaksanakan melalui metode survey yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara komperhensif dengan tujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak serta merta hanya diukur dari sisi kepuasan masyarakat saja, namun harus diukur dari kualitas pemerintahan desa yang langsung berhadapan melayani masyarakat. Persentase Desa Beradministrasi Baik merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana kualitas pemerintahan desa telah dicapai. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maka Persentase Desa Beradministrasi Baik dipandang perlu untuk dijadikanindikator keberhasilan dalam mensukseskan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. 61 Tujuan dan Sasaran tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penentuan strategi disertai arah kebijakan yang relevan untuk pencapaiannya. Tabel berikut ini merupakan matriks arah kebijakan terhadap tujuan dan sasaran Kecamatan Pasirjambu. Tabel 3.3 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera Misi 4 : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Pemerintah Kecamatan Pasirjambu Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kualitas implementasi SAKIP di Kecamatan Pasirjambu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui perbaikan pelaksanaan pelayanan publik yang berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang sinergis dengan instansi terkait trantibum dan seluruh tokoh elemen masyarakat Optimalisasi peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Desa dalam Pengembangan Masyarakat Desa Optimaslisasi koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Optimalisasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa melalui pembinaan berkelanjutan dalam upaya peningkatan capaian Indeks Desa membangun 62 3.2.4 Indikator Kinerja Turunan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Untuk memperjelas Kerangka Kerja dari Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah maka diperlukan penentuan Indikator Kinerja dari Turunan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai. Berikut ini kami sajikan Tabel 3.4 yang merupakan Matriks Indikator Kinerja dari Tujuan dan Sasaran beserta turunannya 63 Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu NO TUJUAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KETERANGAN ULTIMATE OUTCOME INTERMEDIATE OUTCOME IMMEDIATE OUTCOME OUTPUT / INDIKATOR PROSES 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Pasirjambu Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggarea Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pasirjambu
1.Nilai AKIP
2.Persentase BMD Dalam 1,1 Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar yang berlaku Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Jumlah Penggunaan Perencanaan Kinerja sebagai Acuan dalam Proses Penganggaran Persentase dokumen pelaporan kinerja. yang disusun sesuai ketentuan 1.1.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Pembuatan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen yang memenuhi standar yang berlaku Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2 Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 64 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.1.6 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai ketentuan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai ketentuan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.1.7 Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Jumlah Hasil Pelaksanaan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.8 Tersusunnya Dokumen Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen dan Data Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang terkumpul Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.1.9 Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Terkumpulnya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 65 1,2 Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan 1.2.1 Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD secara tepat waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.3 Tersusunnya laporan keuangan periodik SKPD Terlaksananya koordinasi dan penyuaunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semest eran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD 1.2.4 Tersedianya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya laporan analisis prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1,3 Terlayananinya ASN pada layanan administrasi kepegawaian Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan 1.3.1 Tersedianya Dokumen Hasil Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sesuai Ketentuan yang berlaku Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.3.2 Meningkatnya tingkat pengetahuan ASN tentang peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan sesuai kebutuhan dan ketentuan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 66 Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan 1.3.3 Meningkatnya tingkat pengetahuan ASN tentang Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan sesuai kebutuhan dan ketentuan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1,4 Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan umum sesuai ketentuan Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Jumlah Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP sesuai ketentuan Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan 1.4.1 Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya penyediaan paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.4.2 Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1.4.3 Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan paket Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.4.4 Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor sesuai kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.4.5 Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.4.6 Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ketentuan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diserlenggarakan sesuai ketentuan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67 1,5 Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Teredianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar yang berlaku Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan 1.5.1 Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan ketentuan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.5.2 Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan dan ketentuan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1,6 Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai Ketentuan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.6.1 Terpenuhinya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai Ketentuan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1,6 Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 1.6.1 Terpenuhinya kebutuhan mebeuler Terlaksananya pengadaan mebel sesuai kebutuhan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1,7 Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya pemenuhuan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah sesuai ketentua Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Persentase BMD dalam Kondisi Baik 68 1.7.1 Terpenuhinya ke Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan dan ketentuan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1.7.2 Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1.7.3 Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2,1 Terciptanya sinergitas dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2.1.1 Terciptanya sinergitas dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Terlaksananya koordinasi sinergi dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2,2 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 2.2.1 Terselenggaranya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzianan non usaha Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzianan non usaha sesuai ketentuan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 69 2.2.2 Terselenggaranya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat Terlaksananya yrysan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu Persentase Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3,1 Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Tercipatanya sinergitas dan harmonisasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang Berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum 3.1.1 Tercipatanya sinergitas dengan pihak terkait dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang mendukung sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.1.2 Tercipatanya harmonisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat 3,2 Tegaknya Perda dan Perkada di lingkungan Kecamatan Tercipatanya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang Berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.2.1 Terciptanya sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Terlaksana dan Terlaporkannya Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 70 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah 4,1 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah terhadap Jumlah Penugasan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Jumlah Penugasan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 4.1.1 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Nasional masyarakat Kecamatan Pasirjambu Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional 4.1.2 Terciptanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Wilayah Kecamatan Pasirjambu Terbinanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 4.1.3 Terciptanya Kerukunan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional di Lingkungan Kecamatan Pasirjambu Terbinanya masyarakat dalam menciptakan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 4.1.4 Menurunnya Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Tertangani dan terlaporkannya penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4.1.5 Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Mandiri Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 5,1 Teselenggaranya kegiatan pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Desa Mandiri Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 71 5.1.1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun yang Dibina Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.1.2 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5,2 Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Jumlah Desa Mandiri Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa 5.2.1 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5.2.2 Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Terlaksana dan terlaporaknnya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.2.3 Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Desa Mandiri Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Menuju Desa Mandiri Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang telah dicapai Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 72 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat sesuai Ketentuan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga sesuai Kebutuhan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah sesuai Ketentuan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing secara Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing 73 Berkelanjutan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara Berkesinambungan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya secara Merata Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup secara berkelanjutan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan Tepat Waktu dan Tepat sasaran Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga dengan Tepat Waktu dan Tepat sasaran Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dengan Tepat Sasaran Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Mandiri Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi 74 6,1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa Mandiri Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan 6.1.1 Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan pengendalian Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa 6.1.2 Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terfasilitasi dan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.1.3 Terfasilitasinya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Terfasilitasi dan terlaporkannya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6.1.4 Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Pasirjambu, 20 April 2025 Camat Pasirjambu NIA KANIA, S.PT., M.I.L NIP. 19780927 201001 2 008 73 3.3 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Pasirjambu adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Pasirjambu dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sedangkan Belanja Modal diperuntukan untuk membiayai Belanja Modal Peralatan dan Mesin, lebih jelasnya dengan ini kami sajikan rincian besaran pagunya sebagai berikut : Tabel 3.5 Rancangan Sebelum Perubahan Dokumen Pelaksanaan Penggeseran Anggaran (DPPA) Pendapatan Dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN (RP.) 5 BELANJA DAERAH 5 1 BELANJA OPERASI 5.214.623.064,56 5 1 01 Belanja Pegawai 4.136.255.624,00 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.078.367.440,56 5 2 BELANJA MODAL 86.994.500,00 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.994.500,00 Jumlah Belanja 5.301.617.564,56 Total Surplus / (Defisit) (5.301.617.564,56) Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, Kecamatan Pasirjambu menetapkan rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025 yang terdiri dari 6 Program, 17 Kegiatan, dan 49 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp. 5.301.617.564,56 Adapun Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini : 74 Tabel 3.6 - TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung Nama PD : Kecamatan Pasirjambu Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.NILAI AKIP
2.Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Kecamatan Pasirjambu 69,50 Point 98,50 Persen 4.807.491.184 APBD Kabupaten 69,50 Poin 98,50 Persen 7.301.154.592,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Kecamatan Pasirjambu 100 35.199.000 APBD Kabupaten 100% 80.000.000,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu 6 Dokumen 5.000.000,00 APBD Kabupaten 6 Dokumen 5.000.000,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 5.000.000,00 APBD Kabupaten 3 Dokumen 5.000.000,00 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kecamatan Pasirjambu 3 Dokumen 5.000.000,00 APBD Kabupaten 4 Dokumen 5.000.000,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 5.000.000,00 APBD Kabupaten 2 Dokumen 5.000.000,00 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kecamatan Pasirjambu 3 Dokumen 4.999.000,00 APBD Kabupaten 3 Dokumen 5.000.000,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Pasirjambu 4 Laporan 5.000.000,00 APBD Kabupaten 3 Laporan 5.000.000,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 3.560.000,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 1 Dokumen 24.000.000,00 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu 1 Data 1.640.000,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 1 Data 24.000.000,00 75 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu Kecamatan Pasirjambu 100 4.268.338.284 APBD Kabupaten 100% 4.048.734.592,00 7.01.01.2.02.0007 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Pasirjambu 228 Orang/Bulan 4.253.838.284,00 APBD Kabupaten 228 Orang/Bulan 4.034.234.592,00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Pasirjambu 2 Laporan 5.000.000,00 APBD Kabupaten 2 Laporan 5.000.000,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Kecamatan Pasirjambu 4 Laporan 4.500.000,00 APBD Kabupaten 4 Laporan 5.000.000,00 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Pasirjambu 4 Dokumen 5.000.000,00 APBD Kabupaten 4 Dokumen 4.500.000,00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu 100 5.000.000 APBD Kabupaten 100% 5.000.000,00 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kantor Kecamatan Pasirjambu 1 Laporan 5.000.000,00 APBD Kabupaten 1 Laporan 5.000.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu Kecamatan Pasirjambu 100 3.530.000 APBD Kabupaten 100% 81.500.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 42 Paket 31.500.000,00 7.01.01.2.05.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 3.530.000,00 APBD Kabupaten 1 Dokumen 5.000.000,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Pasirjambu 0,00 APBD Kabupaten 40 Orang 5.000.000,00 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Pasirjambu 0,00 APBD Kabupaten 45 Orang 40.000.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Kecamatan Pasirjambu 100 158.203.900 APBD Kabupaten 100% 146.000.000,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 12 Paket 12.000.000,00 APBD Kabupaten 12 Paket 18.000.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 6 Paket 100.203.900,00 APBD Kabupaten 6 Paket 72.000.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 10 Paket 5.000.000,00 APBD Kabupaten 10 Paket 5.000.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 20 Paket 15.000.000,00 APBD Kabupaten 20 Paket 20.000.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 12 Paket 6.000.000,00 APBD Kabupaten 12 Paket 6.000.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Pasirjambu 12 Laporan 20.000.000,00 APBD Kabupaten 12 Laporan 25.000.000,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Pasirjambu 100 10.000.000 APBD Kabupaten 100% 45.200.000,00 7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 3 Unit 10.000.000,00 APBD Kabupaten 3 Unit 45.200.000,00 76 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pasirjambu 100 273.140.000 APBD Kabupaten 100% 340.720.000,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 12 Laporan 18.220.000,00 APBD Kabupaten 12 Laporan 32.000.000,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 12 Laporan 254.920.000,00 APBD Kabupaten 12 Laporan 307.220.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik Kecamatan Pasirjambu 98.50 54.080.000 APBD Kabupaten 98,50 Persen 2.554.000.000,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kecamatan Pasirjambu 5 Unit 15.000.000,00 APBD Kabupaten 7 Unit 44.000.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kecamatan Pasirjambu 5 Unit 7.500.000,00 APBD Kabupaten 5 Unit 10.000.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Kecamatan Pasirjambu 2 Unit 31.580.000,00 APBD Kabupaten 2 Unit 2.500.000.000,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Unit Unit JUMLAH 1 4.807.491.184 7.301.154.592,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) Kecamatan Pasirjambu 87,00 260.404.058 APBD Kabupaten 86,00 Poin 365.500.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Pasirjambu 100 22.900.000 APBD Kabupaten 100% 10.500.000,00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 22.900.000,00 APBD Kabupaten 1 Dokumen 10.500.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang Dilaksanakan Kecamatan Pasirjambu 100 237.504.058 APBD Kabupaten 100% 355.000.000,00 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 4.664.000,00 APBD Kabupaten 1 Dokumen 5.000.000,00 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Pasirjambu 12 Laporan 232.840.058,00 APBD Kabupaten 12 Laporan 350.000.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Pasirjambu 100 197.962.500 APBD Kabupaten 100% 308.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Pasirjambu 100 144.117.200 APBD Kabupaten 100% 155.000.000,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Pasirjambu 12 Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 APBD Kabupaten 12 Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Kecamatan 12 Laporan 139.117.200,00 APBD 12 Laporan 150.000.000,00 77 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pasirjambu Kabupaten 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Kecamatan Pasirjambu 100 29.935.300 APBD Kabupaten 100% 63.000.000,00 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kecamatan Pasirjambu 4 Lembaga Kemasyarakatan 13.905.300,00 APBD Kabupaten 4 Lembaga Kemasyarakatan 38.000.000,00 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pasirjambu 1 Laporan 10.170.000,00 APBD Kabupaten 1 Laporan 15.000.000,00 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Pasirjambu 1 Laporan 5.860.000,00 APBD Kabupaten 1 Laporan 10.000.000,00 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 23.910.000 APBD Kabupaten 100% 90.000.000,00 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 10 Keluarga 7.500.000,00 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 10 Keluarga 7.500.000,00 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti PeningkatanKetahanan Pangan Keluarga Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 10 Keluarga 7.500.000,00 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 10 Keluarga 7.500.000,00 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 10 Keluarga 7.500.000,00 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 10 Keluarga 7.500.000,00 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 4.350.000,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 10 Keluarga 7.500.000,00 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 7.500.000,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 10 Keluarga 7.500.000,00 78 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 10 Keluarga 7.500.000,00 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 6.030.000,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 10 Keluarga 7.500.000,00 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 6.030.000,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 10 Keluarga 7.500.000,00 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiatan Baru 2025 10 Keluarga 7.500.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pasirjambu 100 41.075.000 APBD Kabupaten 100% 47.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pasirjambu 100 28.280.000 APBD Kabupaten 100% 22.000.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan kepolisian Negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Pasirjambu 1 Laporan 7.900.000,00 APBD Kabupaten 1 Laporan 10.000.000,00 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Pasirjambu 1 Laporan 20.380.000,00 APBD Kabupaten 1 Laporan 12.000.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kecamatan Pasirjambu 100 12.795.000 APBD Kabupaten 100% 25.000.000,00 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kecamatan Pasirjambu 12 Laporan 12.795.000,00 APBD Kabupaten 12 Laporan 25.000.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah Kecamatan Pasirjambu 100 97.962.483 APBD Kabupaten 100% 129.685.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Pasirjambu 100 97.962.483 APBD Kabupaten 100% 129.685.000,00 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pasirjambu 100 Orang 10.000.000,00 APBD Kabupaten 100 Orang 15.000.000,00 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kecamatan Pasirjambu 100 Orang 40.000.000,00 APBD Kabupaten 100 Orang 40.000.000,00 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Pasirjambu 400 Orang 15.695.000,00 APBD Kabupaten 400 Orang 26.350.000,00 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Pasirjambu 1 Laporan 3.740.000,00 APBD Kabupaten 1 Laporan 2.000.000,00 79 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 28.527.483,00 APBD Kabupaten 1 Dokumen 46.335.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi Kecamatan Pasirjambu 100 41.605.000 APBD Kabupaten 100% 85.750.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Dibina Kecamatan Pasirjambu 100 41.605.000 APBD Kabupaten 100% 85.750.000,00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 5.590.000,00 APBD Kabupaten 1 Dokumen 32.750.000,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Pasirjambu 12 Dokumen 6.115.000,00 APBD Kabupaten 12 Dokumen 13.000.000,00 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Pasirjambu Dokumen 0,00 APBD Kabupaten Dokumen 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Pasirjambu 3 Dokumen 29.900.000,00 APBD Kabupaten 3 Dokumen 40.000.000,00 JUMLAH 2 639.009.041,00 935.935.000,00 JUMLAH TOTAL 5.446.500.225,00 8.237.089.592,00 Pasirjambu, 20 Juni 2025 CAMAT PASIRJAMBU, NIA KANIA, S.PT., M.I.L NIP. 19780927 201001 2 008 Verifikator, Fungsional Perencana Ahli Muda AGUNG RAHADIAN, S.IP., M.Si. NIP. 19761213 201001 1 002 Mengetahui, a.n Kepala Bappelitbangda Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Dan Pemerintahan LILIS ROSTINI, S.H., M.H. NIP. 19781211 200501 2 009 83 Gambar 4.1 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasirjambu Untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan rumusan program dan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran. Sebelum menentukan besaran pagu anggaran yang dibutuhkan perlu ditentukan program apa yang dapat menyelesaikan isu yang berkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Pasirjambu dengan ukuran keberhasilan Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan. Berikut ini adalahpenentuan rencana program yang akan dilaksanakan : 84 Gambar 4.2 Rencana Program yang Akan Dilaksanakan di Tahun 2025 4.2. Rencana Pendanaan Perangkat Daerah Setelah menentukan program yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan isu strategis, maka dirumuskan perencanaan pendanaan untuk melaksanakan program-program yang dipilih. Total program, kegiatan, subkegiatan beserta besaran anggaran yang diusulkan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 85 Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 No. Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatny a Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelengga raan Pelayanan Publik 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.NILAI AKIP
2.Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Kecamatan Pasirjambu 69,50 Point 98,50 Persen 4.807.491.184 APBD Kabupaten 1.1 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Kecamatan Pasirjambu 100 35.199.000 APBD Kabupate n 1.1.1 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu 6 Dokumen 5.000.000,00 APBD Kabupaten 1.1.2 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 5.000.000,00 APBD Kabupaten 1.1.3 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kecamatan Pasirjambu 3 Dokumen 5.000.000,00 APBD Kabupaten 1.1.4 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 5.000.000,00 APBD Kabupaten 1.1.5 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kecamatan Pasirjambu 3 Dokumen 4.999.000,00 APBD Kabupaten 1.1.6 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Pasirjambu 4 Laporan 5.000.000,00 APBD Kabupaten 1.1.7 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.8 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 3.560.000,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 1.1.9 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu 1 Data 1.640.000,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 1.2 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu Kecamatan Pasirjambu 100 4.268.338.284 APBD Kabupate n 1.2.1 7.01.01.2.02.0007 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Pasirjambu 228 Orang/Bul an 4.253.838.284,00 APBD Kabupaten 86 1.2.2 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Pasirjambu 2 Laporan 5.000.000,00 APBD Kabupaten 1.2.3 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Kecamatan Pasirjambu 4 Laporan 4.500.000,00 APBD Kabupaten 1.2.4 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Pasirjambu 4 Dokumen 5.000.000,00 APBD Kabupaten 1.3 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu 100 5.000.000 APBD Kabupate n 1.3.1 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kantor Kecamatan Pasirjambu 1 Laporan 5.000.000,00 APBD Kabupaten 1.4 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu Kecamatan Pasirjambu 100 3.530.000 APBD Kabupate n 1.4.1 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1.4.2 7.01.01.2.05.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 3.530.000,00 APBD Kabupaten 1.4.3 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan Pasirjambu 0,00 APBD Kabupaten 1.4.4 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan Pasirjambu 0,00 APBD Kabupaten 1.5 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Kecamatan Pasirjambu 100 158.203.900 APBD Kabupate n 1.5.1 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 12 Paket 12.000.000,00 APBD Kabupaten 1.5.2 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 6 Paket 100.203.900,00 APBD Kabupaten 1.5.3 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 10 Paket 5.000.000,00 APBD Kabupaten 1.5.4 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 20 Paket 15.000.000,00 APBD Kabupaten 1.5.5 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 12 Paket 6.000.000,00 APBD Kabupaten 1.5.6 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Pasirjambu 12 Laporan 20.000.000,00 APBD Kabupaten 1.6 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Pasirjambu 100 10.000.000 APBD Kabupate n 1.6.1 7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 3 Unit 10.000.000,00 APBD Kabupaten 87 1.7 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pasirjambu 100 273.140.000 APBD Kabupate n 1.7.1 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1.7.2 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 12 Laporan 18.220.000,00 APBD Kabupaten 1.7.3 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kecamatan Pasirjambu 12 Laporan 254.920.000,00 APBD Kabupaten 1.8 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik Kecamatan Pasirjambu 98.50 54.080.000 APBD Kabupate n 1.8.1 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kecamatan Pasirjambu 5 Unit 15.000.000,00 APBD Kabupaten 1.8.2 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kecamatan Pasirjambu 5 Unit 7.500.000,00 APBD Kabupaten 1.8.3 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Kecamatan Pasirjambu 2 Unit 31.580.000,00 APBD Kabupaten 1.8.4 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Unit JUMLAH 1 4.807.491.184 2 Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintaha n 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) Kecamatan Pasirjambu 87,00 260.404.058 APBD Kabupaten 2.1 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Pasirjambu 100 22.900.000 APBD Kabupate n 2.1.1 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 22.900.000,00 APBD Kabupaten 2.2 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang Dilaksanakan Kecamatan Pasirjambu 100 237.504.058 APBD Kabupate n 2.2.1 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 4.664.000,00 APBD Kabupaten 2.2.2 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Pasirjambu 12 Laporan 232.840.058,00 APBD Kabupaten 3 Meningkatny a Kualitas Pemerintaha n Desa 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Pasirjambu 100 197.962.500 APBD Kabupaten 3.1 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Pasirjambu 100 144.117.200 APBD Kabupate n 88 3.1.1 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Pasirjambu 12 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 APBD Kabupaten 3.1.2 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Pasirjambu 12 Laporan 139.117.200,00 APBD Kabupaten 3.2 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Kecamatan Pasirjambu 100 29.935.300 APBD Kabupate n 3.2.1 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kecamatan Pasirjambu 4 Lembaga Kemasyara katan 13.905.300,00 APBD Kabupaten 3.2.2 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pasirjambu 1 Laporan 10.170.000,00 APBD Kabupaten 3.2.3 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Pasirjambu 1 Laporan 5.860.000,00 APBD Kabupaten 3.3 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 23.910.000 APBD Kabupate n 3.3.1 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 3.3.2 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 3.3.3 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti PeningkatanKetahanan Pangan Keluarga Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 3.3.4 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 3.3.5 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 3.3.6 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 89 3.3.7 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 4.350.000,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 3.3.8 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 7.500.000,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 3.3.9 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 3.3.1 0 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 6.030.000,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 3.3.1 1 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 6.030.000,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 3.3.1 2 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas Kecamatan Pasirjambu 10 Keluarga 0,00 APBD Kabupaten Sub Kegiata n Baru 2025 4 Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintaha n 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pasirjambu 100 41.075.000 APBD Kabupaten 4.1 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pasirjambu 100 28.280.000 APBD Kabupate n 4.1.1 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan kepolisian Negara tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Pasirjambu 1 Laporan 7.900.000,00 APBD Kabupaten 4.1.2 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Pasirjambu 1 Laporan 20.380.000,00 APBD Kabupaten 4.2 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kecamatan Pasirjambu 100 12.795.000 APBD Kabupate n 4.2.1 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kecamatan Pasirjambu 12 Laporan 12.795.000,00 APBD Kabupaten 5 Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintaha n 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah Kecamatan Pasirjambu 100 97.962.483 APBD Kabupaten 90 5.1 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Pasirjambu 100 97.962.483 APBD Kabupate n 5.1.1 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pasirjambu 100 Orang 10.000.000,00 APBD Kabupaten 5.1.2 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kecamatan Pasirjambu 100 Orang 40.000.000,00 APBD Kabupaten 5.1.3 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Pasirjambu 400 Orang 15.695.000,00 APBD Kabupaten 5.1.4 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Pasirjambu 1 Laporan 3.740.000,00 APBD Kabupaten 5.1.5 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 28.527.483,00 APBD Kabupaten 6 Meningkatny a Kualitas Pemerintaha n Desa 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi Kecamatan Pasirjambu 100 41.605.000 APBD Kabupaten 6.1 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Dibina Kecamatan Pasirjambu 100 41.605.000 APBD Kabupate n 6.1.1 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Pasirjambu 1 Dokumen 5.590.000,00 APBD Kabupaten 6.1.2 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Pasirjambu 12 Dokumen 6.115.000,00 APBD Kabupaten 6.1.3 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Pasirjambu Dokumen 0,00 APBD Kabupaten 6.1.4 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Pasirjambu 3 Dokumen 29.900.000,00 APBD Kabupaten JUMLAH 2 639.009.041,00 JUMLAH 1 DAN 2 5.446.500.225,00 Pasirjambu, 20 April 2025 CAMAT PASIRJAMBU, NIA KANIA, S.PT., M.I.L NIP. 19780927 201001 2 008 90 Renja Kecamatan Pasirjambu dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD. Selain itu, Renja dapat diubah jika terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi dan/atau terjadi penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pasirjambu beserta target indikatornya sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021-2026. 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Penyusunan PerubahanRenja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026, Renstra Perubahan Kecamatan Pasirjambu tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Bupati Bandung Nomor Dl.03.01 / 4382 / BAPPELITBANGDA tentang Agenda Penyusunan PerubahanDokumen Perencanaan Tahun 2025. Selain itu, Penyusunan PerubahanRenja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain hal-hal diatas, Penyusunan PerubahanRenja merupakan salah satu upaya proses penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Pasirjambu yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Bandung nomor 75 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. 91 5.3 Rencana Tindak Lanjut Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 merupakan pedoman untuk proses penganggaran pada tahap Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 merupakan pedoman untuk proses Penyusunan Perubahanpenganggaran pada tahap Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan. Demikian Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Tahun Anggaran 2025 ini kami susun dan kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, namun diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja 2025 ini, Kecamatan Pasirjambu dapat meningkatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam melaksanakan seluruh sasaran strategisnya dalam upaya mencapai dan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasirjambu yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bandung. BUPATI BANDUNG, MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Pasirjambu, Juni 2025 CAMAT PASIRJAMBU, ttd NIA KANIA 92 Lampiran – lampiran : Formulir E.70 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung No Jenis kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidakses uaian Tindak Lanjut Penyempu rnaan Apabila Tidak Ada Tidak Ada

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusun Agenda Kerja √ 2 Pengolahan Data dan Evaluasi √ 3 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota √ 4 Mengkaji hasil evalusi renja-Perangkat Daearah Kabupaten/Kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota √ 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota √ 6 Penelaahan Rancangan Akhir PerubahanRKPD Kabupaten/Kota √ 7 Perumusan Tujuan dan sasaran √ 8 Penelaahan usulan masyarakat √ 9 Perumusan kegiatan prioritas √

10.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota √ 10.a Menyelarasakan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrembang kecamatan √ 10.b Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota √ 10.c Mensingkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangak optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan √ 10.d Mensesuaikan pendanan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai surat edaran bupati/wali kota √ 11 Sasaran Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja,perencanaan dan penganggaran terpadu √ 12 Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan perangkat Daerah lainya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 93 13 Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju √ 14 Dokumen renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan √ Pasirjambu, Juni 2025 CAMAT PASIRJAMBU, NIA KANIA, S.PT., M.I.L NIP. 19780927 201001 2 008

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…