DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 132 Tahun 2025

Nomor: 132
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 134 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 47);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, bahwa Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum, sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Pangalengan Tahun Lalu Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Pangalengan.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Renja SKPD tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pangalengan Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

Penutup 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 132 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 132 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 1 i KATA PENGANTAR Seiring dengan perkembangan dan dinamika serta paradigma yang menuntut Institusi Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan disisi lain pula institusi Pemerintah termasuk Kantor Kecamatan harus melaksanakan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan prosedur dan kententuan. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026 harus bisa dilaksanakan secara efektif dan efesien yang berati bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan perencanaan, baik pelaksanaannya maupun terhadap kinerjanya yang menghasilkan output dan outcome yang mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Kecamatan. Bahwa Perencananan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Pangalengan sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 Demikian Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada, dan dalam rangka penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan , kritik dan saran serta masukan sangat kami butuhkan mengingat dalam penyusunan Kami sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, semoga Allah Swt memberikan Ridho dan lindunganNya, Amiin Ya Rabbal Alamiin. Pangalengan, Juni 2025 Plt. Camat Pangalengan VENA ANDRIAWAN S.STP,M.SI Pembina NIP. 198202152000121001 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................... i DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ......................................................................... 4 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 7 1.4 Sistematika Penyusunan ................................................................ 7 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU .......... 10 2.1 Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ........................................... 12 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah ............................ 28 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...................................................................... 31 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................. 37 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ................................ 52 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................. 56 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..................................... 55 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ...................................... 57 3.3 Program Kegiatan ....................................................................... 60 93 BAB V PENUTUP ......................................................................................... 101 5.1 ………………………………………………………………………… 101 5.2…………………………………………………………………………. 101 5.3………………………………………………………………………… 102 iii DAFTAR TABEL TABEL 2.1 Hasil Pengukuran Indikator Sasaran Strategis ....................................... 10 TABEL 2.2 Realisasi Program Kegiatan Tahun 2024................................................ 11 TABEL TC 29............................................................................................................. 16 TABEL TC 30............................................................................................................. 31 TABEL TC 31............................................................................................................. 40 TABEL 3.1 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran.......................................................... 60 TABEL TC 32............................................................................................................. 61 TABEL TC.33………………………………………………………………………………. 80 TABEL 4.1 Rencana Kerja Program Kegiatan Tahun 2025....................................... 97 1 Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut untuk dapat meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat, dan dengan pelayanan tersebut Kecamatan merupakan etalase yang mencerminkan Pelayanan Daerah Kabupaten, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan harus memiliki Perencanaan dan target kinerja yang jelas dan terukur. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Kecamatan Pangalengan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 telah memiliki Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama yang setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangalengan dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang tercantum didalam Renstra dimaksud. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 merupakan hasil dari Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPERIDA Kabupaten Bandung untuk mencapai tujuan dan target sesuai dengan target Renstra yang merupakan bagian dari Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026. Kecamatan Pangalengan sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam berkontribusi terhadap capaian Daerah dengan Visi Kabupaten Bandung “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” dengan Misi Nomor 4 Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui 2 Birokrasi yang profesional, dan Tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai – nilai keagamaan, Sebagai bagian dari Perencanaan, Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 disusun berdasarkan kebutuhan yang berdasarkan permasalahan yang ada dan perlu penanganan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi optimal dan mendukung terhadap tugas Atributif yang diemban kecamatan serta dalam rangka menjalankan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada camat Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan diikuti Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769 -TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdapat 16 Bidang Pelimpahan, 28 sub bidang Pelimpahan, dengan Pelimpahan berupa Pelaksanaan, Koordinasi, Rekomendasi, Pembinaan, dan Fasilitasi (Perizinan dan Non Perizinan) Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja guna memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis dan merupakan proses perencanaan sehingga menjadi variabel yang sangat strategis dalam perencanaan, disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang akan dicapai mengikuti Rencana Strategis untuk 5 (lima) Tahun ke depan, dan akan dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Strategis dan juga menyeleraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”. 3 dijabarkan pedoman bahan pedoman bahan pedoman Renja PD pedoman pedoman pedoman DPA PDRKA PD APBDRAPBD KUA & PPAS Renstra PD RKPDRPJMDRPJPD RKPRPJMN Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Pangalengan sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 serta Perubahan Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025. Selanjutnya Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pangalengan Tahun 2025.\ 4 1.2. Landasan Hukum

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 5
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025; 6
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung nomor 15 tahun 2018);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 15);
26.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
28.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 83);
29.Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung 2023 Nomor 120);
30.Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);
31.Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 76);
32.Peraturan Bupati Bandung Nomor 132 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 132 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan 7 Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 65);
33.Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/20233 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
34.Surat Edaran Bupati Bandung Nomor DL.03.01/ 4382 / BAPPERIDA tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung di tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung secara berkesinambungan. Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1.Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025;
2.Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pangalengan secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
3.Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pangalengan Tahun 2025. 1.4. Mekanisme Penyusunan BAB I PENDAHULUAN Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Memuat tentang Renja Kecamatan Pangalengan, proses penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja 8 1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan serta susunan garis besar isi dokumen BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangalengan 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan 2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangalengan 2.4. Review Terhadap Renja Kerja RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangalengan 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kerja Kecamatan Pangalengan Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan 3.3 Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan 9 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH Menjelaskan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB V PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut 10 Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra dalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2024 dapat mencapai target secara kinerja maupun secara serapan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 Program yang terdiri dari 14 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang difokuskan pada 3 Sasaran Strategis. Data capaian kinerja tahun 2024 terjadi pada tabel berikut ini : Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2024 No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satua n Target Tahun 2024 Realis asi 202 4 Capaia n 2024 (%)
1.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dala m penyelenggaraan pelayanan publik
1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 75.30 77.30 102,66
2.Persentase BMD dalam Kondisi baik % 96.00 97,73 101,35 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Nilai IKM Nilai 84.00 84,89 101,06 11 3. Meningkatn ya kualitas Pemerintaha n Desa Jumlah Desa Cepat Berkembang Desa 2 2 100 Rata-rata capaian 105,07 (Sumber LKIP tahun 2024) Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kecamatan Pangalengan pada tahun 2024 mencapai 105,07 %, sedangkan untuk capaian realisasi program dan Kegiatan Kecamatan Pangalengan Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.2 Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja Tahun 2024 No Uraian Urusan/Bidang/Perangk at Daerah/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Jumlah Anggaran Realisasi % Menunjang/Tidak Menunjang 1 2 3 4 5 6 UNSUR KEWILAYAHAN 6,256,002,188 5,847,850,362 Menunjang KECAMATAN 6,256,002,188 5,847,850,362 Menunjang 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5,350,662,202 4,655,840,522 62.62 Menunjang 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54,627,000 46,675,000 60.63 Menunjang 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5,650,000 5,610,000 66.26 Menunjang 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5,500,000 5,440,000 68.61 Menunjang 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5,500,000 5,440,000 68.61 Menunjang 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 37,677,000 33,185,000 87.38 Menunjang 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,478,486,002 4,121,756,725 62.03 Menunjang 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,478,486,002 4,121,756,725 62.03 Menunjang 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6,500,000 6,460,000 66.38 Menunjang 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6,500,000 6,460,000 66.38 Menunjang 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 46,366,000 46,267,000 66.76 Menunjang 1.4.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 46,366,000 46,267,000 66.76 Menunjang 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 138,763,604 137,838,222 66.31 Menunjang 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi 4,000,000 3,668,800 66.67 Menunjang 12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76,068,804 76,068,500 100 Menunjang 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5,000,000 4,664,400 66.86 Menunjang 1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,816,522 12,816,522 100 Menunjang 1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6,000,000 5,160,000 86.5 Menunjang 1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31,878,578 31,740,000 66.57 Menunjang 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 430,340,148 411,604,870 65.72 Menunjang 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57,060,148 42,407,430 74.32 Menunjang 1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 373,280,000 366,467,440 68.66 Menunjang 1.6.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 162,846,148 178,638,705 62.76 Menunjang 1.7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47,000,000 34,056,085 72.46 Menunjang 1.7.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15,346,148 15,268,250 66.66 Menunjang 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 130,500,000 126,584,370 66.3 Menunjang 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 363,000,000 355,731,870 68 Menunjang 2.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 13,000,000 13,000,000 100 Menunjang 2.1.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 13,000,000 13,000,000 100 Menunjang 2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 350,000,000 342,731,870 67.62 Menunjang 2.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 350,000,000 342,731,870 67.62 Menunjang 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 256,500,000 254,115,000 66.07 Menunjang 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 158,000,000 157,675,000 66.68 Menunjang 3.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 158,000,000 157,675,000 66.68 Menunjang 13 Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.1.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 68,500,000 66,140,000 67.6 Menunjang 3.1.3 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 63,500,000 63,462,000 66.64 Menunjang 3.1.4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 25,000,000 22,678,000 60.71 Menunjang 3.1.5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 10,000,000 10,000,000 100 Menunjang 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 57,115,000 57,006,000 66.81 Menunjang 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 51,605,000 51,566,000 66.63 Menunjang 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6,655,000 6,650,000 66.62 Menunjang 4.1.2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 44,650,000 44,616,000 66.63 Menunjang 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5,510,000 5,440,000 68.73 Menunjang 4.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 5,510,000 5,440,000 68.73 Menunjang 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 106,674,686 106,647,000 66.67 Menunjang 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 106,674,686 106,647,000 66.67 Menunjang 5.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30,737,000 30,722,000 66.65 Menunjang 5.1.2 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 51,737,686 51,725,000 66.67 Menunjang 5.2.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 24,500,000 24,500,000 100 Menunjang 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 121,450,000 118,207,000 67.33 Menunjang 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 121,450,000 118,207,000 67.33 Menunjang 6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 83,630,000 83,615,000 66.68 Menunjang 14 6.1.2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 37,520,000 34,262,000 61.4 Menunjang Dari tabel di atas Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran :
1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target
2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat sub kegiatan yang tidak aada penyerapan namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100%.
3.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada capaian Program dan Kegiatan tidak terdapat capaian yang melebihi dari target, karena realisasi sesuai dengan target yang perencanaan.
4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor penyebab tidak tercapainya target dikarenakan dengan adanya beberapakali perubahan parsial anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan sehingga realisasi tidak tercapai sesuai yang ditargetkan. Sedangkan Untuk faktor penyebab Program/kegiatan terpenuhi realisasi kinerjanya dengan adanya faktor perencanaan yang tepat untuk program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pangalengan sehingga realisasi kinerja 15 sesuai dengan yang ditargetkan, juga dukungan dari semua pihak.
5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Capaian Kinerja di Kecamatan Pangalengan yang secara keseluruhan mencapai 90% tentu ada implikasi terhadap Renstra PD, sehingga menunjang terhadap capaian Indikator Kinerja.
6.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut. Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

a.Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya daya dukung sarana dan prasarana utility tidak berfungsi dengan optimal.
b.SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
c.Perubahan Kebijakan/Aturan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 khususnya Kecamatan Pangalengan berupa perbandingan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun Anggaran 2025 dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dari segi lokasi kegiatan, capaian target kinerja dan jumlah anggaran/dana. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara Rencana Kerja dengan RKA tahun yang sama, sehingga dapat dilakukan tidak lanjut berupa revisi pada penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya, bila terjadi ketidaksesuaian. Evaluasi juga dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 per triwulan. Adapun indikator target kinerja Perangkat Daerah (PD) mengacu kepada sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yaitu Terselenggaranya Penatakelolaan Pemerintahan yang lebih baik melalui Peningkatan Kinerja Aparatur, dengan Penuh Dedikasi, Integritas, Kompeten, Pemenuhan, Formasi Pegawai, Akuntabel, Transparan, Menuju Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 16 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung Nama PD : Kecamatan Pangalengan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) KECAMATAN PANGALENGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Presentase Aset Dalam Kondisi Baik 67 point 68.50 Point 75,30 Point 77,30 Point 103% 78,10 Point 0,00 Point 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 20 % 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 laporan 6 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 2 dokumen 1 dokumen 11 dokumen 55% 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 50% 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 50% 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50 dokumen 10 laporan 5 laporan 5 laporan 100% 5 laporan 1 laporan 16 laporan 32% 18 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 25 % 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 105 org 21 org/blan 21 org/blan 21 org/blan 100% 20 org/blan 20 org/blan 62 org/blan 59% 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 0 laporan 2 laporan 200% 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 10 % 19 7.01.01.2.05.002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya 22 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0% 22 Paket 0 Paket 0 Paket 0% 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200 org 50 org 50 org 50 org 100% 50 org 10 org 110 org 55% 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 29,72 % 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 3 paket 0 paket 2 paket 40% 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 paket 1 paket 4 paket 4 paket 100% 12 paket 1 paket 6 paket 30% 20 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 paket 1 paket 2 paket 2 paket 100% 12 paket 3 paket 6 paket 60% 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 paket 1 paket 2 paket 2 paket 100% 5 paket 1 paket 4 paket 40% 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 dok 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 3 paket 60% 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 890 laporan 2 laporan 178 Laporan 178 Laporan 100% 12 Laporan 3 Laporan 183 Laporan 21% 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 25 % 21 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat 4 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0% 4 laporan 1 laporan 1 laporan 25% 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 15 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 100% 12 laporan 3 laporan 9 laporan 60% 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 40 laporan 1 laporan 8 laporan 8 laporan 100% 12 laporan 3 laporan 12 laporan 30% 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 12,22 % 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 unit 5 unit 5 unit 5 unit 100% 5 unit 1 unit 11 unit 44% 22 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 unit 6 unit 6 unit 6 unit 100% 6 unit 1 unit 13 unit 43% 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Gedung 2 Gedung 2 Gedung 2 Gedung 100% 2 Gedung 0 Gedung 4 Gedung 40% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 83.00 point 83.54 point 84,00 point 84,89 point 101% 85,00 point 0,00 point 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 200 % 200% 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50% 23 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 25 % 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 60 laporan 6 Laporan 12 laporan 12 laporan 100% 4 laporan 1 laporan 19 laporan 32% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemberdayaan masyarakat desa 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 20 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 20 % 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 laporan 0 1 laporan 1 laporan 100% 5 laporan 1 laporan 2 laporan 50% 24 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prsentase lembaga kemasyarakatan yang dibina 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 100% 1 lembaga 0 lembaga 2 lembaga 40% 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 laporan 0 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 0 laporan 1 laporan 20% 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5 laporan 0 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 0 laporan 1 laporan 20% 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan Persentase keluaga yang terfasilitasi 100 % 0 % 0 % 0 % 0% 100 % 0 % 25 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 26 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 0 laporan 2 laporan 40% 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 0 laporan 2 laporan 40% 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 27 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 5 laporan 0 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 0 laporan 1 laporan 20% 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 15 % 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 250 org 200 org 50 org 50 org 100% 50 org 0 org 250 org 100% 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 800 org 250 orang 200 org 200 org 100% 50 org 10 org 460 org 58% 28 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 dokmen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 4 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 60% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 20 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 50 % 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 52 dokumen 13 dokumen 13 dokumen 13 dokumen 100% 1 dokumen 0 dokumen 26 dokumen 50% 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 60% 29 TC-29 merupakan tabel rekapitulasi hasil capaian perencanaan kerja dan pencapaian perencanaan strategis. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja telah mencapai target pada akhir periode renstra. Setelah dilakukan analisis pada penyusunan renstra perubahan, terdapat perubahan target capaian pada indikator sasaran strategis “Persentase Desa Beradministrasi Baik”. Hal ini dikarenakan indikator tersebut sudah tidak relevan untuk dijadikan indikator sasaran strategis. Relevansi penetapan indikator sasaran strategis kaitan penyelenggaraan pemerintahan desa dinilai dari tugas dan fungsi Kecamatan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan pemetaan permasalahan yang dirumuskan pada perubahan rencana strategis Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026, pada pelaksanaan urusan peningkatan kualitas pemerintahan desa terdapat masalah pokok yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan yaitu belum optimalnya pengukuran keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi desa dari berbagai aspek. Untuk itu dibutuhkan indikator pengukur kinerja yang komerhensif terhadap ketiga tujuan pembentukan kecamatan terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa. Maka ditetapkanlah Indikator “Jumlah Desa Cepat Berkembang” sebagai pengganti indikator “Persentase Desa Beradministrasi Baik” Indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang dipilih sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Indikator tersebut merupakan alat ukur dari capaian hasil perkembangan sebuah desa serta mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan pada tiga bidang yaitu bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan. Dari pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang dapat dijadikan ukuran yang objektif dalam mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan desa di Kecamatan Pangalengan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan 30 kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Kecamatan Pangalengan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun Kecamatan. Namun disisi lain sering berubah- rubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Perencana di tingkat SKPD mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pangalengan berdasarkan indikator yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini: 31 TABEL T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2023 (n-2) 2024(n- 1) 2025 (n) 2026 (n+1) 2023 (n-2) 2024 (n- 1) 2025 (n) 2026 (n+1) 1 Nilai AKIP 68,50 Poin 75,30 Point 78.10 79,00 75,30 Point 77,30 Point 78.10 79,00 Pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama dan sinergitas antara pimpinan dan bawahan dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja baik pada bidang sektoral maupun pada bidang kesekretariatan, berdasarkan hasil evaluasi inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kecamatan Pangalengan Pencapaian nilai AKIP Kecamatan Pangalengan masih terdapat kekurangan untuk diperbaiki, seperti pada capaian pengukuran kinerja yang masih belum optimal. 2 Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik 64,10 % 96% 97,80 % 98,00 % 93,26 % 97,30 % 97,80 % 98,00 % Terdapat beberapa permasalahan umum yang ditemukan pada pengelolaan BMD di Kecamatan Pangalengan yaitu 1. Penertiban aset agar prosedur penghapusan barang dalam kondisi rusak dapat ditempuh.2. Pendataan BMD secara keseluruhan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana pendataan aset Selain permasalahan- permaslahan tersebut diatas, penurunan tersebut juga disebabkan belum dilakukannya penghapusan barang yang telah habis 3 Indek Kepuasan Masyarakat 83,10 Point 84,00 Point 85,00 Point 85,50 Point 83,54 point 84,89 Point 85,00 Point 85,50 Point IKU Kecamatan Pangalengan Pada tahun 2024, Kecamatan Pangalengan memperoleh nilai IKM sebesar 84,89 poin,atau tercapai sebesar 100,01%. Meskipun capaian melebihi target yang telah ditetapkan, terdapat perbaikan- perbaikan yang harus dilakukan seperti unsur sarana dan pra sarana, waktu pelayanan, serta tidak adanya kotak kritik dan saran untuk mewadahi keluhan masyarakat 32 4 Jumlah Desa Cepat Berkembang 2 Desa 2 Desa - - 2 Desa 2 Desa IKU Kecamatan Pangalengan Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap capaian persentase desa beradministrasi baik, sebagai upaya penyelarasan pengukuran kinerja, Kecamatan Pangalengan melakukan perubahan indikator “persentase desa beradministrasi baik” menjadi “jumlah desa cepat berkembang” pada perubahan rencana strategis tahun 2021-2026. Perubahan tersebut didasari dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung 2021 -2026. 2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Pangalengan dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Kecamatan Pangalengan sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya: 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. 33 Selanjutnya, tugas pokok pada Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: Identifikasi masalah atau disebut juga dengan Problem Identification adalah suatu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah dengan kata lain identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang bisa dikatakan langkah paling penting diantara langkah-langkah proses yang lain. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Adapun indikator permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan sasaran Kecamatan Pangalengan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut: Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4
1.Akuntabilitas Kinerja Masih Kurangnya sumber daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing Moratorium penerimaan CPNS/ belum meratanya penempatan PNS, terbatasnya diklat/bimtek peningkatan kapasitas pegawai 34
2.Aset barang pemerintah Penataan ruang pelayanan dan penataan ruangan gedung kantor, pagar kantor Keterbatasan anggaran Kecamatan
3.Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sarana prasarana pelayanan Kebijakan Pemerintah, koordinasi internal dan tingkat sektoral Pada tabel tersebut diatas, dapat kita lihat permasalahan- permasalahan yang terjadi yaitu:
1.Kurangnya jumlah tenaga jabatan pelaksana yang terlatih untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
2.Sarana dan prasarana pendukung yang mengarah pada kelancaran proses pemerintahan dan pelayanan masyarakat kurang memadai, salah satunya pelayanan langsung adminduk yaitu penataan ruang tunggu antrian pelayanan kecamatan dan kondisi bangunan gedung kantor kecamatan Pangalengan harus sudah di laksanakan pembangunan rehab.
3.Tujuan pelimpahan kewenangan belum seimbang dengan kondisi yang ada, terutama Sumber Daya Manusia.
4.Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui forum Musrenbang Desa dan Kecamatan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bandung, khususnya terkait “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” dengan tugas dan fungsi Kecamatan terdapat pada Misi ke 4 (Empat) yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan” 35 Tabel B- 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pangalengan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” No. Misi dan Program KDH dan Wk. KDH Terpilih Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan Faktor Penghambat Pendorong

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Peningkatkan kualitas Sumber Daya Meningkatnya ketersediaan layanan 35asyarakat, 35asyaraka berkualitas dan partisipasi 35asyarakat dalam bidang 35asyarakat dan Kesehatan Kurangnya tenaga pelaksana yang Profesional untuk mempermudah dan memparlancar pelayanan kepada 35asyarakat. Masih kurangnya pendukung pengolah data/ informasi hasil penelitian Adanya jaringan internet dan sarana prasaran penunjang operasional (PC 35asyarak/ laptop) 2 Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai optimalisasi Belum adanya petugas secara khusus menangani bidangi dan memfasilatasi bidang perekonomian Masih rendahnya motivasi terhadap peningkatan ekonomi mikro Banyak sektor andalan yang bisa dijadikan faktor pendorong perekonomian 3 Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah 36 Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” No. Misi dan Program KDH dan Wk. KDH Terpilih Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan Faktor Penghambat Pendorong Meningkatkan ketersediaan dan kualaitas infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah Pemukiman padat penduduk mengancam ruang terbuka hijau menyempit. Kurangnya kepedulian 36asyarak 36asyarakat terhadap lingkungan Sebagain besar wilayah kecamatan Pangalengan merupakan daerah rawan bencana Kepedulian 36asyarak 36asyarakat dalam mendukung program pemerintah 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperharikan daya dukung lingkungan daya 36asyara lingkungan Pendekatan/ sosialisasi belum terlaksana dengan baik Cepatnya pembangun an fisik dan rendahnya kepedulian sebagaian 36asyarakat terhadap lingkungan Peraturan Daerah 5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatkan kinerja Aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan 36asyar Kurangnya SDM Kecamatan Belum merata penempatan PNS dan kurangnya pemberdaya an pegawai Pengadaan tambahan pegawai/karya wan, Peningkatan tunjangan pegawai dan penerapan system 37 Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” No. Misi dan Program KDH dan Wk. KDH Terpilih Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan Faktor Penghambat Pendorong capaian kinerja pegawai Tabel B- 3.2 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No . Sasaran Jangka Menengah Renstra Kecamatan Pangalengan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan Faktor Penghambat Pendorong

(6)(7) (8) (9) (10) 1 Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Kurangnya petugas pelayanan yang 37asyarakat37l untuk menunjang pelayanan publik Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan 37asyar serta terbatasnya rekruitmen pegawai/ petugas/ operator Sebagain sarana prasaran pendukung telah tersedia baik 37asyarak maupun jaringan internet 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Masih kurangnya pemahaman 37asyarakat terhadap Kurangnya sosialisasi penyelenggaraan program pemerintah Fasilitasi dan sosialisasi kepada 37asyarakat terhadap 38 No . Sasaran Jangka Menengah Renstra Kecamatan Pangalengan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan Faktor Penghambat Pendorong
(6)(7) (8) (9) (10) penyelenggaraa n program pemerintah kepada masyarakat program dan perencanaan pembanguna n 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Pangalengan Masih rendahnya disiplin pegawai
1. a.Terbatasnya sumberdaya aparatur
2. b.Belum optimalnya inventarisasi barang/asset Optimalisasi sumberdaya yang ada serta tersusunnya pelaporan internal Berdasarkan isu-isu strategis diatas maka maka ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan yang diuraikan pada BAB IV Dokumen Renja 2024 2.4 Review terhadap Renja RKPD
  1. 1.Perbandingan Renja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Membandingkan Renja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Renja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan. Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan Renja RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan, 39
  2. 2.Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan Renja RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat sebagai berikut: 40 TABEL T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 N o Rancangan Awal renja RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif ( Rp. ) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN KECAMATAN 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Pangalenga n Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan ( AKIP ) 76 4.437.665.40 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Pangalenga n Nilai AKIP Persentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik 75,80 Poin 93,75 % 4.955.578.682 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 15.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 40.802.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.000.000 41 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen 2.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2.550.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 dokumen 2.000.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.550.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 9.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 29.702.000,00 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 3.980.829.408 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22/12 bulan 3.980.829.408 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Pangalenga n Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 2.000.000,00 42 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 1.500.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4.292.760.266 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan 1.500.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 4.292.760.266 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 9.369.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 % 1.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 369.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 9.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu 100 % 28.500.000,00 Administrasi UmumPerangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 55.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 12.000.000,00 43 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 paket 4.000.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 16.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 paket 10.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal 100 % 124.388.100 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 paket 5.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 paket 5.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 69.388.100 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 25.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5.000.000,00 44 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Kec. Pangalenga n Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 338.100.148 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 60.148 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 48.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 385.151.985 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 290.040.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Pangalenga n Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik 93.75 37.866.852 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 28.811.985 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Pangalenga n Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 unit 14.819.852 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 353.340.000 45 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 unit 10.547.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 92 % 82.476.331 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Pangalenga n Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 2 Gedung 12.500.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Pangalenga n Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 55.000.000,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Pangalenga n INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 84.10% 205.000.000 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Pangalenga n Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 2 Unit 12.500.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Pangalenga n Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 5.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Pangalenga n INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 84,10 Poin 427.178.586,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 dokumen 5.000.000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Pangalenga n Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 1 Kegiatan 11.600.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Pangalenga n Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 200.000.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 11.600.000,00 46 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 laporan 200.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Pangalenga n Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 100 % 415.578.586,00 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Pangalenga n Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 100% 175.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 415.578.586,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Pangalenga n Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100% 75.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Pangalenga n Persentase pemberdayaan masyarakat desa 100 % 225.623.500,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 laporan 75.000.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Pangalenga n Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 102.900.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Kec. Pangalenga n persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 95.000.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 102.900.000,00 47 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Pangalenga n Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 lembaga kemsyarakata n 50.000.000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina 1 Lembaga 68.900.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 laporan 20.000.000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Pangalenga n Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarakata n 23.900.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 laporan 25.000.000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 20.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Pangalenga n Persentase Keluarga yang terfasilitasi 100% 5.000.000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 25.000.000,00 Peniingkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 1.000.000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Pangalenga n Persentase Keluarga Yang Terfasilitasi 100 % 54.023.500,00 Peningkatan Kesadaran keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkaulitas dan berdaya saing Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber 50 Keluarga 1.000.000 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 12.804.700,00 48 Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 50 Keluarga 1.000.000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga 10.304.700,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 1.000.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 10.304,700,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 1.000.000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 10.304,700,00 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Pangalenga n Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 75.000.000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 10.304,700,00 49 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Pangalenga n Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 70.000.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 52.109.400,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 laporan 20.000.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Pangalenga n Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 47.109.400,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 laporan 50.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 20.000.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 5.000.000 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 27.109.400,00 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 laporan 5.000.000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Pangalenga n Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 5.000.000,00 50 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 105.000.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 5.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 105.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Pangalenga n Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 138.774.000 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan da625 Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 20.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 138.774.000 Pembinaan KerukunanAntarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras, danGolongan Lainnya GunaMewujudkan StabilitasKeamanan Lokal, Regional,dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 50.000.000 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 77.625.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 dokumen 35.000.000 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 30.149.000,00 51 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 90.000.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 31.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100% 90.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Pangalenga n Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 60.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 dokumen 30.000.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Pangalenga n Persentase desa yang dibina 100 % 60.000.000,00 Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 dokumen 10.000.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 dokumen 50.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 50.000.000,00 JUMLAH 5.087.665.408,00 5.979.287.213,0 0 52 Reviu terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan proses untuk membandingkan antara program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan kebutuhan sumber daya untuk mengakomodasi upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Proses ini merupakan metode untuk mengidentifikasi perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan menganalisis alasan-alasan perbedaan yang ditemukan. Terdapat catatan-catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pangalengan tahun 2025 yaitu:
  3. 1.Terdapat penghapusan target kinerja maupun sumber daya anggaran pada sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa. Target pada rencana strategis merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana masa jabatan Kepala Desa terpilih selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan. Sesuai jadwal pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Pangalengan, tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak. Namun terdapat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun. Atas perubahan tersebut, subkegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak dilaksanakan.
  4. 2.Terdapat perbedaan pagu anggaran pada rancangan awal RKPD tahun 2025 dan hasil analisis kebutuhan. Perbedaan tersebut adalah hasil analisis kebutuhan sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhi capaian program yang diharapkan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pangalengan tahun 2025. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RPJP Nasional 2005-2025, tidak lepas dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Renja Kecamatan Pangalengani Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan pemerintah 53 Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Pangalengan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik, baik dari segi administrasi kependudukan maupun mengkoordinasikan pelayanan bersifat umum diantaranya pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan ketertiban wilayah. Proses penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2024 didasarkan kepada RPJP Nasional 2005-2025 yang tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Renja Pembangunan Daerah Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Usulan program kegiatan yang diusulkan berdasarkan penelaahan berbagai aspek, yang dikerucutkan terhadap program kegiatan sesuai program prioritas Kecamatan daintaranya penunjang tata kelola internal (akuntabilitas), administrasi kependudukan, pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan ketertiban umum, olahraga pembinaan kepemudaan, wawasan kebangsaan dan stabilitas politik wilayah. Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung 54 Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pangalengan No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 55 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2024 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja Awal juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 3.1.1. Kebijakan Nasional Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Proses perencanaan yang transparan dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di 56 dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik. Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  5. 1.Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur, dan pencapaian kinerja secara optimal;
  6. 2.Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
  7. 3.Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal’s (MDG’s)
  8. 4.Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
  9. 5.Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 57
  10. 6.Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. 3.1.2. Kebijakan Provinsi Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Pangalengan yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya”. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis. Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Pangalengan adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan kegiatan setelah pagu indikatif RKPD Kabupaten ditetapkan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangalengan Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, Berdasarkan Rencana 58 Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 terdapat tantangan-tantangan dalam Pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.”. Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:
  11. 1.Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
  12. 2.Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.
  13. 3.Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Berdasarkan visi pembangunan yang ada, berikut adalah misi- misi pembangunan yang ada dalam mewujudkan visi pembangunan. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.
  14. 1.Membangkitkan Daya Saing Daerah
  15. 2.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan
  16. 3.Meningkatkan Transparansi dalam Pelayanan Publik
  17. 4.Mengoptimalkan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Publik 59
  18. 5.Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan
  19. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pangalengan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat daerah telah merumuskan tujuan yang strategis sebagai arah kebijakan dalam pencapaian hasil dari pelaksanaan Program kegiatan. Dengan sasaran yang disinergikan dengan Tujuannya agar hasil yang dicapai dapat terukur Berdasarkan hasil penelahaan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa kecamatan akan menyelesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masuk ke dalam Misi ke 3, yaitu : “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”. Tujuan Kecamatan pangalengan untuk mencapai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan, Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pangalengan yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan. Tujuan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya mencerminkan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, tetapi juga menjadi indikator utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pelayanan publik berarti memberikan layanan yang cepat, tepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kecamatan Pangalengan berkomitmen untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, pengoptimalan manajemen data dan administrasi, hingga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar prosedur operasional tetapi juga mampu menjawab harapan masyarakat secara efektif dan efisien. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi sarana penting untuk memperkuat 60 partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, mendorong terciptanya iklim pemerintahan yang bersih, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pangalengan secara menyeluruh dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Kecamatan Pangalengan yaitu, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan menggunakan Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran ini dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang komprehensif dengan tujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, pengukuran indikator tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Pangalengan pada periode tahun 2025-2029, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.1 Tujuan Sasaran Kecamatan Pangalengan NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Laju IKM 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 Meningkatnya Kepuasan Mayarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Nilai IKM 85.05 85.10 85.15 85.20 85.25 Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.1 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya 61 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah KECAMATAN PANGALENGAN No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket Outcome Ultimate Immediate outcome Output Proses Outcome Intermedite 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan 1.1 Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan Nilai Evaluasi Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar yang berlaku Prosentase dokumen Perancanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Darah yang disusun sesui ketentuan dan tepat wajtu 62 1.1.1 Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranngkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Penggunaan Perencanaan Kinerja sebagai Acuan dalam Proses Penganggaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2 Tersusunya Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Persentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.1.3 Tersusunya Dokumen DPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Persentase Perencanaan Kinerja Periode Selanjutnya berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 63 1.1.4 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai ketentuan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Perencanaan Kinerja Periode Selanjutnya berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.2 Tersusunnya dokumen administrasi keuangan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan Nilai Evaluasi SAKIP komponen Pengukuran Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai ketentuan Persentase Dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai Ketentuan 1.2.1 Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN 64 1.3 Terpenuhinya administrasi Barang milik Daerah Terlaksanya Administrasi Barang Milik Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan Nilai Evaluasi SAKIP komponen Pengukuran Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai ketentuan Persentase Dokumen aPenataa Usahaan yang disusun sesuai Ketentuan 1.3.1 Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.4 Terlayananinya ASN pada layanan administrasi kepegawaian Tersusunya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan Nilai Evaluasi SAKIP komponen Pengukuran Kinerja Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran kinerja pada pengambilan keputusan terhadap total pengambilan keputusan Persentase ASN Yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan 65 1.4.1 Meningkatnya tingkat pengetahuan ASN tentang peraturan perundang- undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan sesuai kebutuhan dan ketentuan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai ketentuan Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Per undang- undangan 1.4.2 Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan umum sesuai ketentuan Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan Nilai Evaluasi SAKIP komponen Pengukuran Kinerja Jumlah Pelaksanaan tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Evaluasi Sakip sesuai Ketentuan Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum sesuai Ketentuan 1.4.3 Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya penyediaan paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 66 1.4.4 Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.4.5 Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan paket Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1.4.6 Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedia 67 1.4.7 Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan sesuai kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1.4.8 Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ketentuan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5 Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Teredianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan Nilai Evaluasi Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar yang berlaku Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan sesuai Kebutuhan 68 1.5.1 Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan ketentuan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.5.2 Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan dan ketentuan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedi 1.6 Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya pemenuhuan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan Nilai Evaluasi Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai Ketentuan Prosentase BMD dalam Kondisi Baik 69 1.6.1 Terpenuhinya ke Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan dan ketentuan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.6.2 Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase Pengunaan hasil pengukuran pada pengambilan keputusan terhadap total pengambilan keputusan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1.6.3 Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 70 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan 2.1 Terciptanya sinergitas dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang diselenggarakan sesuai dengan Ketentuan Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum . Terciptanya sinergitas dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Terlaksananya koordinasi sinergi dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 71 2.2 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang diselenggarakan sesuai Dengan ketentuan Persentase urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 2.2.1 Terselenggaranya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat Terlaksananya yrysan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan 72 3.1 Teselenggaranya kegiatan pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa Pada Capaian Indeks Desa Membangun Persentase lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang dibina Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.1.1 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berfartisifasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa 3.2 Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan 73 3.2.1 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan 3.2.2 Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Terlaksana dan terlaporaknnya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat 3.2.3 Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 74 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan 4.1 Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Tercipatanya sinergitas dan harmonisasi dengan pihak- pihak yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan Persentase Penegakan Perda dan Raperda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketretiban umum Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum 4.1.1 Tercipatanya sinergitas dengan pihak terkait dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang mendukung sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 75 4.1.2 Tercipatanya harmonisasi dengan tokoh- tokoh masyarakat Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masy 4.2 Tegaknya Perda dan Perkada di lingkungan Kecamatan Tercipatanya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang- undangan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan Persentase Penegakan Perda dan Raperda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketretiban umum Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Pelaturan Kepala Daerah 4.2.1 Terciptanya sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Terlaksana dan Terlaporkannya Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 76 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan 5.1 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan Persentase Capaian keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan kepala Daerah terhadap jumlah Penugasan Persentase Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap jumlah penugasan Persentase Pelaksanaan kegiatan urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 5.1.1 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Nasional masyarakat Kecamatan Pangalengan Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Laporan yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 77 5.1.2 Terciptanya Kerukunan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional di Lingkungan Kecamatan Pangalengan Terbinanya masyarakat dalam menciptakan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan 5.1.3 Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan 78 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan 6.1.1 Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan pengendalian Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa 6.1.2 Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 79 3.3 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung dengan 5 (lima) misi untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung Yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” dengan gerakan BEDAS sebagai semangat bergotong royong menguatkan sinergitas instansi Pemerintahan di Kabupaten Bandung. Misi Nomor 3 Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. telah menjadi kewajiban bagi OPD Kecamatan untuk melaksanakan Misi tersebut guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik, maka Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan, disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program, kegiatandan Sub Kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Pangalengan. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Bupati Terpilih Kecamatan Pangalengan, dalam Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 yaitu : 80 TABEL T.C.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PANGALENGAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN BANDUNG OPD : Kecamatan Pangalengan No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2025 ( tahun rencana ) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumbe r Dana Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Catatan Penting 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Pangalenga n Nilai AKIP Persentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik 78.10 Poin 97.80 % 4.993.638.213,0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Pangalenga n Nilai AKIP Persentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik 4.993.638.213,0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 46.100.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.100.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 81 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2.550.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.550.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.550.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2.550.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 35.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 35.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Pangalenga n Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 2.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Pangalenga n Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2.000.000,00 82 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4.303.451.213,0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.303.451.213,0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 4.303.451.213,0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4.303.451.213,0 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 % 1.500.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 1.500.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.500.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu 100 % 28.500.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu 28.500.000,00 83 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 12.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 16.500.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 16.500.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal 100 % 142.547.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal 142.547.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 87.547.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 87.547.000,00 84 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 6.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 35.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 389.040.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 389.040.000,00 85 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 48.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 338.040.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 338.040.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 92 % 82.500.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 82.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Pangalenga n Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 55.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Pangalenga n Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 55.000.000,00 86 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Pangalenga n Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 2 Unit 12.500.000,00 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Pangalenga n Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 12.500.000,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Pangalenga n INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 84,10 Poin 475.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Pangalenga n INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 475.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Pangalenga n Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 1 Kegiatan 15.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Pangalenga n Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 15.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 15.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 15.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Pangalenga n Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 100 % 460.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Pangalenga n Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 460.000.000,00 87 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 460.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 460.000.000,00 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Pangalenga n Persentase pemberdayaan masyarakat desa 100 % 234.500.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Pangalenga n Persentase pemberdayaan masyarakat desa 234.500.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Pangalenga n Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 75.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Pangalenga n Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 75.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 75.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 75.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina 1 Lembaga 84.500.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina 84.500.000,00 88 3 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Pangalenga n Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarakata n 39.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Pangalenga n Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 39.500.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 20.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 20.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 25.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 25.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Pangalenga n Persentase Keluarga Yang Terfasilitasi 100 % 75.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Pangalenga n Persentase Keluarga Yang Terfasilitasi 75.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 17.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 17.000.000,00 89 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga 14.500.000,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 14.500.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 14.500.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 14.500.000,00 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 14.500.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 14.500.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 14.500.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 14.500.000,00 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 75.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 75.000.000,00 90 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Pangalenga n Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 70.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Pangalenga n Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 70.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 20.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 50.000.000,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 50.000.000,00 5 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Pangalenga n Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 5.000.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Pangalenga n Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 5.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 5.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.000.000,00 91 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Pangalenga n Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 141.149.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Pangalenga n Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 141.149.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 141.149.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 141.149.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 80.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 80.000.000,00 6 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 30.149.000,00 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 30.149.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 31.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 31.000.000,00 92 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Pangalenga n Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 60.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Pangalenga n Persentase desa yang dibina dan diawasi 60.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Pangalenga n Persentase desa yang dibina 100 % 60.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Pangalenga n Persentase desa yang dibina 60.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 50.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 50.000.000,00 Jumlah 5.859.464.168 5.651.598.361 93 Renja program dan kegiatan Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada tabel 3.3. di BAB III (pada halaman sebelumnya) Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban. 94 Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pangalengan bersumber dari APBD Kabupaten Bandung. Adapun program dan kegiatan serta pendanaan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut: 95 Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran tahun 2025 N O Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2025 ( tahun rencana ) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana 1. Meningkatnya Kualitas kinerja Kinerja Aparatur dan Penyelenggar an Pelayan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Kec. Pangalenga n Nilai AKIP Persentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik 75,80 Poin 93,75 % 4.993.638.213, 00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 46.100.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2.550.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.550.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 35.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Pangalenga n Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 2.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4.303.451.213, 00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 4.303.451.213, 00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 % 1.500.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 96 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu 100 % 28.500.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 12.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 16.500.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal 100 % 142.547.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 87.547.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Pangalenga n Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 35.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 389.040.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 48.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 338.040.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 97 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 92 % 82.500.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Pangalenga n Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 55.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Pangalenga n Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 2 Unit 12.500.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 2 Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Pangalenga n INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 84,10 Poin 475.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Pangalenga n Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 1 Kegiatan 15.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 15.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Pangalenga n Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 100 % 460.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 460.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 3 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Pangalenga n Persentase pemberdayaan masyarakat desa 100 % 234.500.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Pangalenga n Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 75.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 75.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina 1 Lembaga 84.500.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 98 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Pangalenga n Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarakat an 39.500.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 20.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 25.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Pangalenga n Persentase Keluarga Yang Terfasilitasi 100 % 75.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 17.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga 14.500.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 14.500.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 14.500.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Pangalenga n Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 14.500.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Pangalenga n Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 75.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Pangalenga n Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 70.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 20.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 99 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 50.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Pangalenga n Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 5.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Pangalenga n Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 5.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM Kec. Pangalenga n Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 141.149.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Pangalenga n Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 141.149.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 80.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Pangalenga n Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 30.149.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 31.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA Kec. Pangalenga n Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 60.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Pangalenga n Persentase desa yang dibina 100 % 60.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 100 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Pangalenga n Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 50.000.000,00 Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Jumlah 5.859.464.168 Tahun 2025, Kecamatan Pangalengan mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 5.859.464.168 yang memuat 6 program dalam mengusung misi visi Kabupaten Bandung. Program-program tersebut, yaitu:
  20. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  21. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  22. 3.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  23. 4.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  24. 5.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  25. 6.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 101 Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung 2005-2025, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  26. 1.Renja Kecamatan Pangalengan tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan Seksi.
  27. 2.Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan 102 bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
  28. 3.Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten.
  29. 4.Renja SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra SKPD).
  30. 5.Renja Kecamatan PangalenganTahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 5.3 Rencana Tindak Lanjut Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baikdalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akanmembutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
  31. 1.Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
  32. 2.Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
  33. 3.Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan. 103
  34. 4.Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
  35. 5.Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
  36. 6.Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
  37. 7.Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
  38. 8.Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
  39. 9.Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan. Plt. CAMAT PANGALENGAN ttd VENA ANDRIAWAN BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA ttd

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…