DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 137 Tahun 2025

Nomor: 137
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud, tujuan dan prinsip; peraturan internal institusi; peraturan internal staf medis; ketentuan reviu dan revisi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis, Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;
c.bahwa untuk mengisi kekosongan hukum serta memberikan kepastian hukum kepada Rumah Sakit dalam melaksanakan kebijakan umum pelayanan yang mendukung tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, perlu diatur dalam sebuah pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
7.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata Kabupaten Bandung.
6.Peraturan Internal Rumah Sakit adalah peraturan organisasi rumah sakit dan peraturan staf medis rumah sakit yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.
7.Peraturan Internal Institusi adalah aturan yang mengatur agar tata kelola institusi terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara Pemilik atau yang mewakili Pemilik, Direksi dan Staf Medis di rumah sakit.
8.Peraturan Internal Staf Medis adalah aturan tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme Staf Medis fungsional di rumah sakit.
9.Dewan Pengawas Rumah Sakit selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
10.Representatif Pemilik adalah seseorang yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pemilik bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit.
11.Direktur adalah pimpinan tertinggi di RSUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Staf Medis adalah dokter umum, dokter gigi umum, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional, melakukan kegiatan keprofesian meliputi pelayanan, Pendidikan dan penelitian secara purnawaktu maupun paruh waktu di rumah sakit serta telah disetujui dan diterima sesuai aturan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Internal Rumah Sakit ini yaitu sebagai pedoman sekaligus payung hukum bagi RSUD dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Internal Rumah Sakit meliputi:

a.mewujudkan kerja sama yang baik dan harmonis antara Pemerintah Daerah sebagai Pemilik, Dewan Pengawas, Direksi, Kelompok Staf Medis dan Non Medis sehingga tercipta tata kelola instansi yang baik dan tata kelola klinis yang baik;
b.memberikan manfaat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh RSUD dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak;
c.mengatasi berbagai macam konflik yang terjadi di RSUD secara internal sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
d.menjalin kerja sama yang baik dan sinergi antara kelompok Staf Medis dengan pihak manajemen serta jajaran Direksi untuk kepentingan pasien; dan
e.tercapainya tanggung jawab Staf Medis terhadap mutu pelayanan medis, pendidikan dan penelitian di RSUD.

Pasal 4

(1)Peraturan Internal Rumah Sakit berdasarkan prinsip :
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independensi.
(2)Tranparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
(3)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sitem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dan organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
(4)Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERATURAN INTERNAL INSTITUSI

Pasal 5

(1)Nama rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata.
(2)Kelas Rumah Sakit yaitu Kelas B.
(3)RSUD beralamat di Jalan Raya Gading Tutuka, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
(4)Logo RSUD yaitu sebagai berikut:
(5)Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki arti:
1. a.bentuk palang yang simetris yang merupakan ikon pelayanan kesehatan melambangkan bagian dari tujuan pembangunan kesehatan;
2. b.dua tangan saling berpegangan mencerminkan kesetiakawanan, persatuan, kebersamaan, tolong menolong dan tenggang rasa antar sesama anggota;
3. c.bentuk hati memberikan arti bahwa semua dijaga dan dilandasi dengan hati, sebagai nilai dasar pelayanan terhadap sesama manusia dan lingkungan;
4. d.terdapat huruf O, huruf T, huruf I, huruf S, huruf T, huruf A sebagai singkatan kata dari RSUD Oto Iskandar Di Nata yaitu OTISTA;
5. e.warna hijau merupakan kedamaian, keseimbangan, rasa empati yang mampu menenangkan, juga sebagai penggambaran pondasi yang kuat, semangat bahu membahu insan rumah sakit bersama-sama menjalankan misi untuk mencapai visi RSUD;
6. f.warna biru merupakan warna yang dapat menimbulkan perasaan tenang juga umumnya dikaitkan dengan profesionalismo yang mencerminkan rumah sakit yang unggul dalam memberikan layanan dan perasaan yang nyaman; dan
7. g.warna jingga merupakan warna simbol optimisme, ramah dan bijaksana, serta memiliki makna kreativitas yang sejalan dengan RSUD yang selalu berinovasi menjadi Rumah Sakit yang terpercaya, aman, bermutu, serta mandiri.

Pasal 6

(1)Visi dan misi RSUD sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)Sasaran RSUD yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan masyarakat.
(3)Tujuan RSUD yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
(4)Falsafah RSUD meliputi:
1. a.memberikan pelayanan secara profesional, ramah, paripurna dan merata bagi seluruh masyarakat;
2. b.meningkatkan pengelolaan manajemen RSUD secara profesional berlandaskan nilai-nilai keagamaan;
3. c.menciptakan akuntabilitas keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
4. d.meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; dan
5. e.meningkatkan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan.
(5)Nilai dasar RSUD meliputi:
1. a.melayani;
2. b.akuntabel;
3. c.nyaman;
4. d.terdepan;
5. e.amanah; dan
6. f.profesional.

Pasal 7

(1)RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang berada di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(2)RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur.
(3)RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
(4)RSUD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
(5)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), RSUD mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan;
3. c.penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
4. d.pelayanan medis;
5. e.pelayanan penunjang medik dan non medik;
6. f.pelayanan keperawatan;
7. g.pelayanan rujukan;
8. h.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
9. i.pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
10. j.pengelolaan keuangan dan akutansi; dan
11. k.pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelestarian, perkembangan dan kemajuan RSUD sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan peraturan tentang tata kelola dan standar pelayanan minimal beserta perubahannya;
2. b.membentuk dan menetapkan pejabat pengelola dan Dewan Pengawas;
3. c.memberhentikan pejabat pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya dibolehkan untuk diberhentikan;
4. d.menyetujui dan mengesahkan rencana bisnis dan anggaran; dan
5. e.memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
(3)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran RSUD, yang setelah diaudit secara independen, bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan.
(4)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD.

Pasal 9

(1)Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas.
(2)Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh RSUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir memenuhi syarat minimal.
(3)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dengan ketentuan:
1. a.paling banyak 3 (tiga) orang dalam hal RSUD memliki:
  1. 1.realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  2. 2.nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
2. b.paling banyak 5 (lima) orang dalam hal RSUD memliki:
  1. 1.realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  2. 2.nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(4)Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berfungsi sebagai governing body RSUD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal di Rumah Sakit.
(2)Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…