DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 151 Tahun 2025

Nomor: 151
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 147 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 51);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, bahwa Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum., sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NAGREG TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Nagreg Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya adalah Tahun 2023 dikarenakan pada saat penyusunan Renja Tahun 2024, tahun berjalan adalah Tahun 2023.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN, DAN SASARAN KECAMATAN NAGREG 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NAGREG Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen Rancangan perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rencana kerja Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada kebutuhan dan Pertimbangan lain berdasarkan pengalaman atau history pada tahun 2024 dengan demikian ada keselarasan antara prioritas kabupaten dengan prioritas Kecamatan Nagreg maupun nasional. Rencana awal ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Nagreg dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025, hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai ujuan OPD :

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 03 Juli 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 03 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 151 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 151 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERATURAN B U P A T I B A N D U N G P e m e r i n t a h K a b u p a t e n B a n d u n g P E R U B A H A N R E N C A N A K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H T A H U N 2 0 2 5 K E C A M A T A N N A G R E G K A B U P A T E N B A N D U N G K E C A M A T A N N A G R E G K A B U P A T E N B A N D U N G 1 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 KATA PENGANTAR Rencana Kerja merupakan suatu dokumen perencanaan untuk satu tahun yang memuat kebijakan program, Kegiatan, dan subkegiatan pembangunan yang disertai target capaian dan indikator sasaran, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis. Bahwa Perencananan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Nagreg sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 Dalam realisasinya Rencana Kerja Kecamatan disertai dengan dinamika yang menuntut adanta penyesuaian terhadap kebutuhan pada tahun berjalan, sehingga Rencana Kerja perlu dilakukan perubahan sebagai konsekuensi terhadap adanya pengurangan atau panambahan Kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggarannya, dan untuk menyikapi dinamika tersebut rencana perlu dilakukan perubahan terhadap Kerja perubahan tahun 2025 Semoga Rencana Kerja Perubahan ini berguna bagi Kecamatan Nagreg dan dapat mendukung terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten bandung dan semoga pula apa yang direncanakan sesuai dengan realita yang ada dan mampu berkontribusi terhadap capaian target indikator Utama di Kabupaten bandung. Nagreg, Juni 2025 Camat Nagreg DINDIN HIKMAT WAHIDIN, S.E,.M.K.P NIP. 19700205 199003 1 004 2 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 KATA PENGANTAR ...................................................................................................... 1 DAFTAR ISI ................................................................................................................... 2 BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 3 1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 3 2.1 Landasan Hukum ................................................................................. 5 3.1 Maksud dan Tujuan .............................................................................. 6 4.1 Sistematika Penulisan .......................................................................... 6 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU .......................................... 8 2.1 Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ................................................................................ 8 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah ..................................... 23 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .................................................................................................. 26 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .......................................... 29 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ......................................... 49 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................................. 51 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .............................................. 51 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ............................................... 54 3.3 Program Kegiatan ................................................................................ 56 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .......... 75 BAB V PENUTUP .................................................................................................. 81 3 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan dan fungsinya sevagai Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut untuk dapat meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat, dan dengan pelayanan tersebut Kecamatan merupakan etalase yang mencerminkan Pelayanan Daerah Kabupaten, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan harus memiliki Perencanaan dan target kinerja yang jelas dan terukur. Dalam pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Kecamatan Nagreg sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 telah meiliki Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama yang setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nagreg dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang tercantum didalam Renstra dimaksud. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nagreg Tahun 2024 sebagai bagian dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 merupakan hasil dari Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPERLITBANGDA untuk mencapai tujuan dan target sesuai dengan target Renstra yang merupakan bagian dari Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026. Kecamatan Nagreg sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam berkontribusi terhadap capaian Daerah dengan Visi Kabupaten Bandung “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” dengan Misi Nomor 4 Mengoptimalkan tata kelola 4 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 pemerintahan melalui Birokrasi yang profesional, dan Tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai – nilai keagamaan, Sebagai bagian dari Perencanaan, Rancangan Rencana KerjaKecamatan Nagreg Tahun 2024 disusun berdasarkan kebutuhan yang berdasarkan permasalahan yang ada dan perlu penanganan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi optimal dan mendukung terhadap tugas Atributif yang diemban kecamatan serta dalam rangka menjalankan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada camat Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten, Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep. 580 - Adpem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdapat 29 Bidang Pelimpahan, 23 sub bidang Pelimpahan, dan 321 Rincian Pelimpahan dengan Pelimpahan berupa Pelaksanaan, Koordinasi, Rekomendasi, Pembinaan, dan Fasilitasi (Perizinan dan Non Perizinan) Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja guna memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis dan merupakan proses perencanaan sehingga menjadi variabel yang sangat strategis dalam perencanaan, disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 Peyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nagreg Tahun 2023 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang akan dicapai, sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis dan juga menyeleraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahwa rencana Kerja Tahunan Kecamatan Nageg dalam dinamika pelasanaannya terdapat hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pada Tahun Anggaran perubahan sehingga diperlukan adanya perubahan Rencana Kerja sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.2. Landasan Hukum

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 5 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 6 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2015 Nomor 2037);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 7 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
25.Peraturan Bupati Bandung Nomor 147 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026;
26.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 83);
27.Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 76);
28.Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung 2023 Nomor 120);
29.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);
30.Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Disusunnya Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk :
1.Menyusun Dokumen Perencanaan Tahun 2025 8 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025
2.Sebagai pedoman dan arah meiaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Prioritas Kabupaten Bandung
3.Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Nagreg 1.4. Mekanisme Penyusunan BAB I PENDAHULUAN Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Nagreg, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapt dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Memuat tentang Renja Kecamatan Nagreg, proses penyusunan Renja KecamatanNagreg, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja 1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Nagreg Tahun 2025 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Nagreg 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Nagreg serta susunan garis besar isi dokumen. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nagreg. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Kecamatan Nagreg Tahun 2016-2021. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2021-2026. Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun padatahun 2025. Secara umum Kecamatan Nagreg telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2025 adalah tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan. dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran) yang sejkaligus sebagai Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025. Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2023 berjalan ditengah pemulihan pandemi Covid – 19 sehingga terjadi adanya kebijakan refocusing terhadap pagu anggaran, dan dari Refiocing tersebut berdampak terhadap adanya pengurangan anggaran dan selain terdapat adanya beberakali perubahan yang berdampak terhadap tidak tercapainya realisasi target anggaran. Dengan adanya kebijakan refocusing tersebut Camat Nagreg telah melakuka langkah – langkah diantaranya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi berdasarkan Tugas dan fungsi yang melekat sesuai Perbup No 99 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung, adapun Capaian Pelaksanaan Renja Tahun 2022 (Tahun Lalu) dan Capaian Renstra sebagaimana tabel berikut 11 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Tabel 2.1 (TC 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat DaerahTahun 2024 s/d Triwulan I TA 2025 Kecamatan Nagreg Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Nagreg 07.01 Kecamatan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akip 79 Poin 75 Poin 76 Poin 77 Poin 101% 78 Poin 0 Poin 77 Poin 98% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 300% 100% 100% 100% 100% 400% 100% 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 13 Dokumen 87% 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 100% 12 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 100% 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 100% 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Dokumen 4 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 100% 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Laporan 0 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Laporan 0 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 300% 100% 100% 100% 100% 0% 400% 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tujangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Org/bln 28 Org/bln 26 Org/bln 26 Org/bln 100% 26 Org/bln 26 Org/bln 26 Org/bln 100% 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 100% 13 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15 Laporan 12 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 80% 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5 Dokumen 3 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 60% 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 300% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 296 Orang 148 Orang 37 Orang 37 Orang 100% 37 Orang 0 Orang 185 Orang 63% 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 0 Paket 4 Paket 80% 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 85 Paket 63 Paket 21 Paket 21 Paket 100% 21 Paket 0 Paket 84,00 99% 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 0 Paket 4 Paket 80% 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 6 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 10 Paket 0 Paket 8 Paket 80% 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 24 Paket 16 Paket 4 Paket 4 Paket 100% 4 Paket 0 Paket 20 Paket 83% 14 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 65 Dokumen 52 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 13 Dokumen 0 Dokumen 55 Dokumen 85% 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Dokumen 3 Dokumen - 0 Dokumen - 3 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 100% 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 83% 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 0 Paket 4 Paket 80% 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 21 Unit 12 Unit 7 Unit 7 Unit 100% 1 Paket 0 Paket 19 Paket 90% 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 300% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 80% 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 80% 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah 100% 300% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit 0 Unit 5 Unit 100% 15 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Peralatan 4 Peralatan 2 Peralatan 2 Peralatan 100% 7 Peralatan 0 Peralatan 2 Peralatan 50% 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Gedung 2 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100% 1 Gedung 0 Gedung 3 Gedung 75% 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 90 Poin 90 Poin 90 Poin 90 Poin 101% 90 Poin 0 Poin 90 Poin 100% 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 300% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 100% 1 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 100% 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 80% 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 LK 5 LK 5 LK 5 LK 100% 100% 0 LK 10 LK 200% 16 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 80% 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 LK 3 LK 1 LK 1 LK 100% 1 LK 0 LK 4 LK 80% 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 LK 3 LK 1 LK 1 LK 100% 1 LK 0 LK 4 LK 80% 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Laporan 4 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 80% 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 80% 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 100% - 100% - 100% 0% 100% 100% 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga - 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga - 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga - 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 17 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga - 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga - 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga - 50 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 80% 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 80% 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 200% 200% 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 2 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 80% 18 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 650 Orang 450 Orang 150 Orang 150 Orang 100% 150 Orang 0 Orang 600 Orang 92% 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 6 LK 0 Dokumen 4 Dokumen 80% 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa - - 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10 Dokumen 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen 70% 19 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 80% 20 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama dari Tabel 2.1 di atas memberikan gambaran :

1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja terdapat beberapa Program diantaranya :

a.Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota 99,00%
b.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meskipun secara pembiayaan dengan Realiasi Program tersebut tidak tercapai, namun dalam pelaksanaan tugas fungsi yang melekat, program tersebut dapat dilaksanakan dan mencapai Kinerja yang sesuai dengan target. Yang paling menonjol terhadap capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang hanya mencapai 78,50%, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan Anggaran akibat dari adanya perubahan APBD TA 2021 yang berakibat terhadap keterlambatan openyerapan, namun demikian meskipun berpengaruh terhadap capaian pelaksanaan program namun secara umum capaian Kinerja masih tetap tercapai meskipun ada kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan.
1. 2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dari sisi penyerapan anggaran Secara keseluiruha mencapai 92%, realisasi Program Kegiatan/Sub Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan dan telah sesuai target program dan Kegaiatan (Outcome) maupun Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat kegiatan yang penyerapannya hanya 50 persen namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100% , hal tersebut dikarenakan pada anggaran tersebut kegiatanya sebagian dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid - 19 sehingga anggaran yang ada tidak terserap 100%.. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nagreg Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nagreg Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. 21 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Kecamatan Nagreg sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksankan. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaan Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan. Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja., sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perenccanaan Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya. Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Nagreg merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel 2.2 mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Nagreg. 22 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 23 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Tabel 2.2 (TC.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung No Indikator SPM /Standar Nasional IKK Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 Indek Kepuasan Masyarakat 85 86 87 88 88,83 90,15 90,20 90,50 Pada TahunTahun 2021. 2022, 2023 DAN 2024 terjadi Capaian Realisasi yang melebihi target sejalan dengan optimalisasi pelayanan melalui Inovasi Nagreg Cerdas, sehingga target untuk tahun 2024 sudah tidak relevan namun demikian target masih tetap dikarenakan belumdilakukan perubahan kedua pada Renstra Tahun 2021-2026, dan untuk realisasi Tahun 2023 belum ada dikarenakan laporan IKM dilakukan pada akhir Tahun atau bulan Desember pada aplikasi e-SKM Kab Bandung 3 Nilai AKIP 72 73 74 75 75,35 77,40 78 78,50 Dengan adanya Monev Internal pelaksanaan Program kegiatan dan rencana aksi yang dilakukan tiap Triwulan, Capaian Nilai AKIP Tahun 2024 telah melampaui target Untuk Realisasi Tahun 2024 belum ada dikarenakan belum dilakasanakan Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten bandung 4 Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik 65% 70% 75% 80% 65% 75% 75% 75% dengan adanya pendataan dan penertiban aset serta pengadaan pada Tahun 2024 Target Aset dalam keadaan baik realisasi tercapai sesuai target. 5 Desa Beradministrasi baik 100% 100% 100% 100% NA - 100% 100% Capaian Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi bantuan keuangan Desa serta pembinaan administrasi Desa, telah berkontribusi terhadap tercapainya realisasi target 24 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Desa Cepat Berkembang N/A N/A 4 - N/A 4 4 4 Indikator ini merupakan perubahan dari Desa Beradministrasi baik 25 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 2.1 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
2. 1.Kinerja Kecamatan Nagreg Kinerja Pelayanan di Kecamatan Nagreg telah berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik. Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan ;
a.Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Nagreg berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : ....... yang terdiri dari 30 Kewenangan dan 320 Rincian Pelimpahan, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
b.Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain :
1. 1.Perizinan
2. 2.Non Perizinan (Penerbitan KK, KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya)
3. 3.Melaksanakan Program Kewilayan
4. 4.Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan
5. 5.Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna menghetahui tingkat Kepuasan Masyarakat nelalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. 2.Permasalahan dan Hambatan Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya. Permasalahan :
a.SDM Aparatur
b.tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan yang menginginkan kecepatan, ketapatan, kesesuaian biaya dan berkeadilan.
c.Tingkat Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Belum optimal dilaksanakan.
d.masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan
e.Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
f.belum optimalnya koordinasi di tingkat Dinas/Badan dengan Kecamatan
g.permasalahan Sampah belum terkelola dengan baik
h.jauhnya jarak pusat pelayanan di Kabupaten dengan Kecamatan Nagreg
i.adanya kegiatan Galin C quari tanah 26 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025
j.belum adanya sarana dan prasarana umum untuk kegiatan aktivitas warga (Olah Raga, Refressing dan kegiatan lainya) berupa Taman alun – alun
k.belum adanya pasar Tradisional dan sehat Hambatan :
a.Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
b.Standar Oprerasioanl Prosedur (SOP) yang berlum tersusun secara benar dan belum teraplikasinya pada seluruh bidang kegiatan.
1. 3.Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan
2. 4.Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada A. Kekuatan 1) Adanya dukungan anggaran 2) SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapat melayani dengan baik 3) Sarana dan Parasarana pendukung pelayanan 4) sinergitas dan soliditas aparatur B. Kelemahan 1) Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana baru 2) Kapasitas SDM Aparatur 3) Tidak adanya sarana publik yang memadai (RTH) C. Tantangan 1) Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat 2) Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahu tentang SOP pelayanan 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih 4) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang) D. Peluang 27 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 1) Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku 2) Antusiame masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak) 3) Kordinasi dengan pemerintah Desa masih terjalin dengan baik.
3. 5.Formulasi isu – isu penting Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catata strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain : 1) Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemkab 2) Melaksanakan Pembinanan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Perundang – undangan kaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur 3) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan 4) Penysusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan sub bidang 5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan 6) Meningkatkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan 7) Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani Pembuatan KTP, KK, Perizinan, Perpustakaan dan pelayan terpadu tersebut Dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani di Kecamatan 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
4. 1.Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan. Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan, Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara rancangan awal RKPDl dengan hasil analisis kebutuhan, hal tersebut
5. 2.Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan 28 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan 29 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 30 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Review Terhadap RKPD tahun 2025 Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung No RKPD Murni Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian kebutuhan Dana (Rp) KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN NAGREG 5.832.612.570,56 KECAMATAN NAGREG 5.599.812.768 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec.Nagreg Nilai Akip 73 5.832.612.570,56 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec.Nagreg Nilai Akip 78 4.724.259.392 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec.Nagreg Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 67.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec.Nagreg Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 11.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 25.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec.Nagreg Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec.Nagreg Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.500.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kec.Nagreg Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kec.Nagreg Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec.Nagreg Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec.Nagreg Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 1.000.000 31 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Laporan 4.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Laporan 1.000.000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec.Nagreg Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Laporan 4.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec.Nagreg Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Laporan - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec.Nagreg Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 4.756.685.702,56 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec.Nagreg Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 4.178.332.524 Penyediaan Gaji dan Tujangan Kec.Nagreg Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Org/Bulan 4.749.185.702,56 Penyediaan Gaji dan Tujangan Kec.Nagreg Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Org/Bulan 4.178.332.524 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec.Nagreg Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec.Nagreg Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec.Nagreg Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec.Nagreg Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.500.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec.Nagreg Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 100.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec.Nagreg Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec.Nagreg Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 37 paket 100.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec.Nagreg Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 38 paket Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec.Nagreg Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 37 Orang 115.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec.Nagreg Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 38 Orang 32 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec.Nagreg Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100% 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec.Nagreg Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Nagreg Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 paket 15.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Nagreg Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec.Nagreg Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 47 paket 5.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec.Nagreg Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 47 paket 10.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec.Nagreg Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 paket 5.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec.Nagreg Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec.Nagreg Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec.Nagreg Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 10.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 13 paket 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 14 paket 100.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec.Nagreg Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 dokumen 5.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec.Nagreg Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 dokumen 5.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec.Nagreg Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 60.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec.Nagreg Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 15.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec.Nagreg Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 Lap 167 Lap 121.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec.Nagreg Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9 Lap 167 Lap 5.000.000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 58.000.000,00 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec.Nagreg Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100% 63.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec.Nagreg Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100% 10.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec.Nagreg Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit 434.926.868,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec.Nagreg Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit 5.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec.Nagreg Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Unit 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec.Nagreg Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Unit Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec.Nagreg Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Paket 399.926.868,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec.Nagreg Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Paket 60.000.000 33 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec.Nagreg Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah 7 nit 238.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec.Nagreg Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah 8 nit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec.Nagreg Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec.Nagreg Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec.Nagreg Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 3.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec.Nagreg Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec.Nagreg Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 200.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec.Nagreg Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit - Kec.Nagreg Kec.Nagreg 10.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec.Nagreg INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 89 Poin 416.500.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec.Nagreg INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 90,20 Poin 25.000.000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec.Nagreg Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Laporan 5.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec.Nagreg Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Laporan - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 laporan 5.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 laporan - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec.Nagreg Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan 411.500.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec.Nagreg Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec.Nagreg Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11 Laporan 411.500.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec.Nagreg Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11 Laporan 369.926.868,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec.Nagreg Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 150.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec.Nagreg Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 34 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec.Nagreg Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5 unit 60.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec.Nagreg Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6 unit 20.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec.Nagreg Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Unit 5.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec.Nagreg Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Unit - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec.Nagreg Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Unit 55.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec.Nagreg Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Unit 349.926.868 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec.Nagreg Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan 6 unit 35.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec.Nagreg Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan 7 unit 60.000.000 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kec.Nagreg Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5.000.000,00 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kec.Nagreg Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 20.000.000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec.Nagreg Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec.Nagreg Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec.Nagreg Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 10.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec.Nagreg Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec.Nagreg Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 84% 10.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec.Nagreg Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 184% Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec.Nagreg Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan % 55.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec.Nagreg Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan % 40.000.000 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec.Nagreg Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Laporan 5.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec.Nagreg Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Laporan 35 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec.Nagreg Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Dokumen 10.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec.Nagreg Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Dokumen 4.724.259.392 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec.Nagreg Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing % 10.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec.Nagreg Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing % Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec.Nagreg Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dokumen 10.000.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec.Nagreg Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dokumen 210.000.000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec.Nagreg Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Laporan 10.000.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec.Nagreg Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Laporan - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec.Nagreg Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Laporan 10.000.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec.Nagreg Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Laporan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec.Nagreg Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% 35.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec.Nagreg Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 200% Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec.Nagreg Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 25.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec.Nagreg Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec.Nagreg Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100% 5.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec.Nagreg Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100% 36 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec.Nagreg Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Dokumen 20.000.000,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec.Nagreg Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec.Nagreg Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 10.000.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec.Nagreg Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec.Nagreg Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 laporan 10.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec.Nagreg Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 laporan 5.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec.Nagreg Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 74.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec.Nagreg Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 5.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec.Nagreg Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 74.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec.Nagreg Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 205.000.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec.Nagreg Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100% 54.000.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec.Nagreg Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100% 3.000.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 LK 20.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7 LK 2.000.000 37 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec.Nagreg Persentase desa yang dibina dan diawasi Dokumen 51.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec.Nagreg Persentase desa yang dibina dan diawasi Dokumen 200.000.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec.Nagreg Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 Laporan 51.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec.Nagreg Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2 Laporan 200.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec.Nagreg Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 100% - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec.Nagreg Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 200% 200.000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec.Nagreg Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 LK 21.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec.Nagreg Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 LK 10.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 LK Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 LK 10.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 aporan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2 aporan 5.000.000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 30.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec.Nagreg Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 5000000 38 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 39 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Soial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur. Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulakan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbangbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan. Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait. Adapaun usulan Musrenbang sebagai berikut
6. 1.Usulan Seluruh Desa (DSP) : 281 Usulan
7. 2.Usulan Yang yang dilajutkan : 67 Usulan
8. 3.Usulan Yang ditolak (tidak dilajutkan) : 214 Usulan Usulan tersebut dipilah tidak masuk pada Renstra dan Renja tetapi usulan dari Desa di olah melalui Musyawarah Pembangunan di Kecamatan dan disulkan melalui Dinas teknis untuk disetujui masuk dalam Renja Dinas teknis atau tidak dibiayai dari DPA Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja Dinas/badan untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, dan usulan tersebut berdasarkan masalah Daerah Kabupaten yang ada di Desa desa di Kecamatan Nagreg 40 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :
9. 1.Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
10. 2.Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan,penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan; Yang akan menjadi telaahan dan acuan bagi Kecamatan Nagreg yang meupakan bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung, sebagai landasan kebijakannya adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Visi dan Misi disesuikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri. Arah Kebijakan Kabupaten Bandung Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026 Sesuai dengan Misi yang diemban Kecamatan Tujuan Sasaran RPJMD Strategi Arah Kebijakan Misii : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera Visi No 4 : Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan 4.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan 4.1.1 Meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata 4.1.1.1 Meningkatkan kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik a Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan 41 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 dalam pelayanan publik kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik publik 4.1.1.2 Peningkatan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah a Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan b Pembentukan BUMD serta peningkatan akuntabilitas kinerja BUMD 4.1.1.3 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip a Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip 4.1.1.4 Optimalisasi sistem pengawasan internal Pemerintah Daerah a Peningkatan kapasitas APIP 4.1.1.5 Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN a Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN 4.1.1.6 Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik a Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan 4.1.2 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah 4.1.2.1 Meningkatkan kemandirian fiska a Optimalisasi potensi sumber- sumber pendapatan 4.1.2.2 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah a Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 4.2 Menciptakan stabilitas 4.2.1 Meningkatkan ketertiban umum 4.2.1.1 Peningkatan kedisiplinan a Menciptakan masyarakat yang 42 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif dan perlindungan masyarakat masyarakat dalam hidup bermasyarakat disiplin dan harmonis 4.2.1.2 Peningkatan kesadaran keamanan di lingkungan masyarakat Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan Dengan Visi “ Terwujudnya Msyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” Kecamatan Nagreg harus berkontribusi terhadap tercapainya Visi tersebut dengan mengemban Tugas Misi No 4 “ Mengoptimalkan Tata kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan Masyarakat yang berlandaskan Nilai – nilai Kegamaan, Kecamatan Nagreg sebagai bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten bandung dalam melaksanakan kebijakannya tidak terlepas dari Renstra dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Sasaran RPJMD Kabupatenm Bandung Tahun 2021 – 2026 Meningkatnya kualitas e-goverment melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah Kebijakan Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik. Guna mensukseskan kebijakan sebagaimana dalam RPJMD , selain melaksanakan Kegiatan yang bersipat Atributif dan Delegatif sebagai pemegang mandatori Kewenangan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, selain membawa Misi No 4, Kecamatan Nagreg harus memberikan kontribusi terhadap capaian misi lainnya dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat mendorong atau memfasilitasi, mengkoordinasikan aspek kewilayahan untuk mendukung Dinas/Instansi lain dalam menjalan Program Kegiatan di wsilayah Kecamatan Nagreg Fasilitasi dan Koordinasi terutama terhadap bidang Pendidikan, Kesehatan dan Program Pembangunan lainnya dengan tuijuan mendorong terhadap capaian IPM Kecamatan Nagreg guna berkontribusi capaian IPM Kabupaten Bandung Untuk menmendukung terhadap Kinerja pelayanam Publ;ik, Kecamatan dituntut untuk melakukan Inovasi diberbagai bidang terutama sesuai dengan tugas dan fungsinya agar layanan publik dapat berjalan secara efektif dan epesien. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga Tujuan merupakan hal yang sangat Penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah. 43 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025
11. 1.Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi, OPD Kecamatan secara bersama melaksanakan Misi dari Kabupaten Bandung dan kaitan dengan misi tersebut Kecamatan Nagreg melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran yang berkorelasi dan berorioentasi pada Visi dan Misi Kabupaten bandung sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang pada ketentuan perundang – undangan sebagai Pelaksanaan tugas Atributif dan Delegatif sebagai kewenangan mandatori dari Bupati Kepada Camat. A. Tujuan Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Nagreg dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah
12. 1.Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dengan Tujuan tersebut Kecamatan Nagreg sebagai bagian dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya dituntut harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan roda p[emerintahan di tingkat Kecamatan diwujudkan dengan Akuntabilitas melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang diwujudkan adanya komitmen seluruh jajaran di Kecamatan untuk berkinerja dengan baik dengan Perjanjian Kinerja, dan untuk m,engevaluasi terhadap kinerja aparatur tersebut perlu dilakuan pengukuran Kinerja dengan acuan target capaian Kinerja sebagaimana Perencanaan dalam Renstra dan Renja. Tata kelola pemerintahan sebagaimana Tujuannya harus dapat dilaporkan Kinerjanya melalui LKIP yang harus sisusun setiap tahun dengan data yang bersumber dari hasil kinerja masing – masing unit kerja yang ada di kecamatan.
13. 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan layanan Publik di Kecamatan adalah merupakan hal harus disikapi dan dilaksanbakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupatiu Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Selain Layanan Publik berupa Kegiatan Pelayanan Publik Paten guna pelayanan Administrasi yang dibutuhkan Masyarakat, Kecamatan harus melaksanakan Program dan Kegiatan guna peninmgkatan melalui Peningkatan pelaksaan Program dan Kegiatan serta melakukan P[embinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa agar Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pembangunan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.. Guna terwujudnya pelayanan yang baik, Kecamatan Nagreg dengan Visi Pelayanan : Terwujudnya Pelayanan yang Cepat, Efektif, Responsif, Dinamis, Akurat, dan Santun, (Motto NAGREG CERDAS) ditunjang dengan Misi Pelayanan
14. 1.Mewudkan Pelayanan Cepat (sesuai dengan SOP)
15. 2.Meningkatkan Pelayanan yang efektif (Selesai sesuai Ketentuan)
16. 3.Meningkatkan Pelayanan yang Responsif 44 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025
17. 4.Meningkatkan Pel;ayanan yang Dinamis (Tanggap dan cepat terhadap kondisi yang ada)
18. 5.Meningkatnya Pelayanan yang Akurat
19. 6.Mewujudkan Aparatur yang santun dalam melayani B. Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melaui Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis. Adapun Sasaran Renja Kecamatan Nagreg :
20. 1.Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik
21. 2.Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan
22. 3.Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Untuk mencapai Sasaran tersebut Camat Nagreg telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi dan Monitoring evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dengan Monitooring dan Evaluasi internal tersebut diharapkan Kinerja Kecamatan Nagreg dapat terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan perencanaan guna pencapaian Target Kinerja dan Pengelolaan Keuangan yang dalam Penyerapannya dapat secara maksimal dan optimal dalam pelaksanaan Program dan Kegiatannya Selain Monitoring dan Evaluasi Internal, Camat Nagreg telah melakukan upaya penegakan Disiplin aparatur dan terus meningkatkan koordinasi guna membangunan soliditas Kinerja Pembangunan di kecamatan nagreg. Tujuan, Sasaran dan Indilator Kinerja Utama Kecamatan Nagreg Tahun 2025 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Tahun 2024 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik
23. 1.Nilai AKIP 74
24. 2.BMD dalam Keadaan baik 73 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
25. 1.Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan Nilai IKM 90
26. 2.Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Juamlah Desa cepat berkembang 8 Desa 45 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Tabel 3.3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN NAGREG TAHUN 2025 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang trasparan dan akuntabel Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1.1.4 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahanDPA-SKPD 1.1.5 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 46 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.1.6 Tersedianya data Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnta Tata Kelola Adnistrasi Keuangan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 1.2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksanya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatkan tata kelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 1.3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah meningkatnya Kapasitas SDM dan Disiplin Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1.4 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah meningkatnya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 1.4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 47 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 1.4.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.4.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya bahan logistic Knator Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.4.4 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.4.5 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakanjumlah surat kabar dan tabloit 1.4.6 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.4.7 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.5.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Ketersediaan Meubeul Kantor Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1.5.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan mein lainnya. pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1.6 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.6.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.6.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DisediakanJumlah Orang bekerja/Bulan 1.7 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 48 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 1.7.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1.7.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah terlaksannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya JJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 2.2.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Menungkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang DilimpahkanJumlah Jenis Urusan 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina 3.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 49 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 3.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 3.2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3.2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3.2.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Trantiibum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 4.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaknanya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh MasyarakatJumlah Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian Keberhasilan Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 5.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 5.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 6.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 6.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 51 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 52 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 3.3 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalam Pelaksaaan Kebijakan dan Program senantiasa memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 Guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada permendagri 90 Tahun 2019 dan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program/kegiatan/Sub Kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Nagreg Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung, Kecamatan Nagreg dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan program secara efekltif dan efesien Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Nagreg dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Nagreg pada Tahun 2025 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Stap harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar. 53 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 54 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 TC. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung OPD : Kecamatan Nagreg Kode Rekening Urusan/Bidang/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif KECAMATAN KECAMATAN NAGREG 6.246.641.599 1 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akip Kec.Nagreg 78 5.739.261.899 APBD Kab 77 Point 4.775.259.392,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec.Nagreg 100% 46.806.000 APBD Kab 100% 13.000.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec.Nagreg 1 Dokumen 17.726.000 APBD Kab 1 Dokumen 7.000.000,00 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec.Nagreg 1 Dokumen 17.180.000 APBD Kab 1 Dokumen 1.500.000,00 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kec.Nagreg 1 Dokumen 3.000.000 APBD Kab 1 Dokumen 1.500.000,00 55 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Kec.Nagreg 1 Dokumen 2.150.000 APBD Kab 1 Dokumen - 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec.Nagreg 1 Dokumen 2.150.000 APBD Kab 1 Laporan 1.000.000,00 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec.Nagreg 1 Laporan 2.300.000 APBD Kab 1.000.000,00 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kec.Nagreg 1 Laporan 2.300.000 APBD Kab 1.000.000,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec.Nagreg 100% 4.755.663.703 APBD Kab 100% 4.179.332.524,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec.Nagreg 26 Org/Bulan 4.749.183.703 APBD Kab 24 Orang/bulan 4.178.332.524,00 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec.Nagreg 1 Laporan 2.500.000 APBD Kab 1 Laporan - 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec.Nagreg 1 Laporan 1.990.000 APBD Kab 1 Laporan 1.000.000,00 56 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec.Nagreg 1 Dokumen 1.990.000 APBD Kab 1 Dokumen - 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec.Nagreg 100% 41.635.328 APBD Kab 100% 10.000.000,00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec.Nagreg 37 paket 41.635.328 APBD Kab 24 Orang 10.000.000,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal Kec.Nagreg 37 Orang 101.230.000 APBD Kab 100% 105.000.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec.Nagreg 100% 5.000.000 APBD Kab 1 Paket 5.000.000,00 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec.Nagreg 17 paket 15.000.000 APBD Kab 1 Paket 15.000.000,00 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec.Nagreg 47 paket 5.000.000 APBD Kab 1 Paket 5.000.000,00 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec.Nagreg 10 paket 5.000.000 APBD Kab 2.000.000,00 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec.Nagreg Paket 10.000.000 APBD Kab 1 Paket 10.000.000,00 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kec.Nagreg 13 paket 10.000.000 APBD Kab 1 Dokumen 5.000.000,00 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec.Nagreg 3 dokumen 5.000.000 APBD Kab 1 Laporan 3.000.000,00 57 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec.Nagreg Laporan 46.230.000 APBD Kab 167 Laporan 60.000.000,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec.Nagreg 8 Lap 167 Lap 121.000.000 APBD Kab 1000 35.000.000,00 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 58.000.000 1 Unit 10.000.000,00 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kec.Nagreg 100% 63.000.000 APBD Kab 3 Unit 25.000.000,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec.Nagreg Unit 434.926.868 APBD Kab 100% 369.926.868,00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec.Nagreg Unit 35.000.000 APBD Kab 12 Laporan 20.000.000,00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec.Nagreg 1 Paket 399.926.868 APBD Kab 11 Laporan 349.926.868,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah Kec.Nagreg 7 nit 238.000.000 APBD Kab 100% 63.000.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec.Nagreg 35.000.000 APBD Kab 6 Unit 20.000.000,00 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec.Nagreg Unit 3.000.000 APBD Kab 2 Unit 3.000.000,00 58 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec.Nagreg Unit 200.000.000 APBD Kab 1 Unit 40.000.000,00 Jumlah I 4.775.259.392,00 2 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kec.Nagreg 90,20 Point 470.269.700 APBD Kab 89 Persen 205.000.000,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec.Nagreg Laporan 3.640.000 APBD Kab 100% 5.000.000,00 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec.Nagreg 12 laporan 3.640.000 APBD Kab 1 Dokumen 5.000.000,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan Kec.Nagreg 466.629.700 APBD Kab 100% 200.000.000,00 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec.Nagreg 11 Laporan 466.629.700 APBD Kab 1 Laporan 200.000.000,00 3 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec.Nagreg 100% 159.075.300 APBD Kab 100 Persen 55.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec.Nagreg 5 unit 77.280.000 APBD Kab 100% 10.000.000,00 59 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec.Nagreg Unit 3.640.000 APBD Kab 1 Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec.Nagreg Unit 73.640.000 APBD Kab 1 Laporan 5.000.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan Kec.Nagreg 6 unit 33.255.300 APBD Kab 100% 35.000.000,00 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kec.Nagreg 4.150.000 APBD Kab 1 Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kec.Nagreg 9.955.300 APBD Kab 1 Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec.Nagreg 9.150.000 1 Laporan 10.000.000,00 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec.Nagreg 84% 10.000.000 APBD Kab 1 Laporan 10.000.000,00 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec.Nagreg % 48.540.000 APBD Kab 100% 10.000.000,00 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec.Nagreg Laporan 3.640.000 APBD Kab 1.000.000,00 60 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec.Nagreg Dokumen 10.000.000 APBD Kab 1.000.000,00 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec.Nagreg % 8.300.000 APBD Kab 2.000.000,00 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec.Nagreg Dokumen 10.000.000 APBD Kab 2.000.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec.Nagreg Laporan 8.300.000 APBD Kab 2.000.000,00 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec.Nagreg Laporan 8.300.000 APBD Kab 2.000.000,00 4 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec.Nagreg 100% 28.200.000 APBD Kab 100 Persen 35.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec.Nagreg 1 Dokumen 20.750.000 APBD Kab 1000 25.000.000,00 61 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec.Nagreg 100% 4.150.000 APBD Kab 1 Laporan 5.000.000,00 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec.Nagreg 1 Dokumen 16.600.000 APBD Kab 1 Laporan 20.000.000,00 0 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah Kec.Nagreg 1 Laporan 7.450.000 APBD Kab 100% 10.000.000,00 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec.Nagreg 2 laporan 7.450.000 APBD Kab 1 Laporan 10.000.000,00 5 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kec.Nagreg 79.000.000 100 Persen 44.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec.Nagreg 100% 79.000.000 APBD Kab 100% 44.000.000,00 62 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec.Nagreg 100% 54.000.000 APBD Kab 150 Orang 24.000.000,00 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec.Nagreg 6 LK 25.000.000 APBD Kab 1 Dokumen 20.000.000,00 6 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec.Nagreg Dokumen 47.430.000 APBD Kab 100 Persen 45.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec.Nagreg 1 Laporan 47.430.000 APBD Kab 100% 45.000.000,00 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec.Nagreg 100% APBD Kab 1 Dokumen 6.000.000,00 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec.Nagreg 4 LK 19.300.000 APBD Kab 1 Dokumen 5.000.000,00 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec.Nagreg 5 LK APBD Kab 1 Dokumen 5.000.000,00 63 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kec.Nagreg 1 aporan APBD Kab 1 Dokumen 4.000.000,00 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec.Nagreg 28.130.000 1 Dokumen 25.000.000,00 64 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 Rencana program dan kegiatan Kecamatan Nagreg Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya) Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban Tabel 4.1 Program dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2025 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu Pendanaan (Rp) 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.739.263.898,56 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.806.000,00 65 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.726.000,00 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 17.180.000,00 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.150.000,00 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.150.000,00 1.1.6 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.300.000,00 1.1.7 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 2.300.000,00 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.755.665.702,56 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.749.185.702,56 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000,00 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.990.000,00 1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.990.000,00 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 41.635.328,00 1.3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 41.635.328,00 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 101.230.000,00 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000,00 1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 1.4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000,00 1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 46.230.000,00 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 121.000.000,00 1.5.1 Pengadaan Mebel 58.000.000,00 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.000.000,00 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 434.926.868,00 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000,00 1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 399.926.868,00 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 238.000.000,00 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000,00 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 358.859.700,00 2.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 3.640.000,00 2.1.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3.640.000,00 2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 355.219.700,00 66 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 2.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 355.219.700,00 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 139.880.600,00 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 57.280.000,00 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.640.000,00 3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 53.640.000,00 3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 34.060.600,00 3.2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 4.150.000,00 3.2.2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 9.955.300,00 3.2.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.955.300,00 3.2.4 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 10.000.000,00 3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 48.540.000,00 3.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 3.640.000,00 3.3.2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10.000.000,00 3.3.3 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 8.300.000,00 3.3.4 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10.000.000,00 3.3.5 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 8.300.000,00 3.3.6 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 8.300.000,00 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 28.200.000,00 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.750.000,00 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.150.000,00 4.1.2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 16.600.000,00 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.450.000,00 4.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 7.450.000,00 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.030.000,00 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.030.000,00 5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 54.000.000,00 5.1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 16.030.000,00 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 47.430.000,00 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 47.430.000,00 6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0,00 67 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025 6.1.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19.300.000,00 6.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 6.1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0,00 6.1.5 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 28.130.000,00 68 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG 2025
27. 1.Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
28. 2.Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
29. 3.Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Nagreg dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus dihapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung. Plt. Camat Nagreg TTD DINDIN HIKMAT WAHIDIN, S.E,.M.K.P NIP. 19700205 199003 1 004 BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA TTD

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…