DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 156 Tahun 2025

Nomor: 156
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 145 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 49);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Perubahan Rencana Kerja pemerintah daerah pada paragraf 2 yang mengatur tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disebutkan pada pasal 126 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember, sehingga Perubahan Rencana Kerja merupakan bagian yang harus dilaksanakan dari proses perencanaan kerja perangkat Daerah termasuk Kecamatan dan Renja tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah perencanaan kerja di tingkat perangkat daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Cikancung Tahun Lalu Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cikancung tahun lalu 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 dilakukan dengan mengacu pada APBD Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2021 - 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkanprioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala - kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 03 Juli 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 03 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 156 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 156 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 TAHUN 2025 PERUBAHAN 1 KATA PENGANTAR Guna memenuhi ketentuan sebagaima diatur dalam permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Perubahan Rencana Kerja pemerintah daerah, Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan untuk melakukan analisis kebutuhan tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan sebuah proses menuju perencanaan kerja yang konfrehensif guna menjalankan program dan kegiatan di Kecamatan Cikancung Tahun 2025. Bahwa Perencananan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Cikancung sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 Semoga Perubahan Rencana Kerja ini berguna bagi Kecamatan Cikancung dan dapat mendukung terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten bandung dan semoga pula apa yang direncanakan sesuai dengan realita yang ada dan mampu berkontribusi terhadap capaian target indikator Utama di Kabupaten bandung Cikancung, 26 Juni 2025 CAMAT CIKANCUNG S U D R A J A T 2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................. 2 DAFTAR ISI ............................................................................................. 3 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 4 1.1 Latar Belakang ..................................................................... 4 2.1 Landasan Hukum ................................................................ 5 3.1 Maksud dan Tujuan ............................................................. 6 4.1 Sistematika Penulisan .......................................................... 6 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU ............................... 8 2.1 Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ................................................... 8 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah ....................... 18 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ................................................................ 20 2.4 Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja RKPD .............. 24 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ........................... 36 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ........................ 43 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................ 43 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ................................ 43 3.3 Program Kegiatan ................................................................. 46 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 209, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi yang secara melekat dan diberiakn berdasarkan Undang – undang (kewenangan Atributif) dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan (Kewenangan Delegatif),Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi camat yang sekaligus merupakan tugas dan fungsi Kecamatan diperlukan adanya Rencana Strategis (Renstra) yang secara substansi meliputi adanya Tujuan dan 4 Sasaran yang menggambarkan adanya Target yang akan dicapai sebagai acuan dalam pengukuran kinerja sehingga memberikan gambaran terhadap capaian kinerja untuk setiap tahunnya. Sebagai bagian dari Perencanaan, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 disusun berdasarkan kebutuhan yang berdasarkan permasalahan yang ada dan perlu penanganan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi optimal dan mendukung terhadap tugas Atributif yang diemban kecamatan serta dalam rangka menjalankan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada camat Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten, Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep. 580 -Adpem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdapat 29 Bidang Pelimpahan, 23 sub bidang Pelimpahan, dan 321 Rincian Pelimpahan dengan Pelimpahan berupa Pelaksanaan, Koordinasi, Rekomendasi, Pembinaan, dan Fasilitasi (Perizinan dan Non Perizinan) Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja guna memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Perubahan Rencana Kerja merupakan Dokumen Penting dan strategis dan merupakan proses perencanaan sehingga menjadi variabel yang sangat strategis dalam perencanaan, disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Peyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang akan dicapai meskipun secara substansi mengalami kendala dikarenakan belum tersusunya Rencana Strategis untuk 5 (lima) Tahun ke depan, dan akan dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Strategis dan juga menyeleraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 1.2. Landasan Hukum

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah 5
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
7.Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017.
8.Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung
9.Keputusan Bupati Bandung Nomor :137.1/Kep.783.Otda/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.
10.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13.Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 147 Tahun 2021 Tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026.
14.Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025. 6
15.Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 000.8./016 / 1345 C / BAPPERIDA/2025 Tanggal 20 Mei 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dan Perubahan Rencana Kerja Pd Tahun 2025 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung 2025 dimaksudkan untuk :
1.Menyusun Dokumen Perencanaan Tahun 2025
2.Sebagai pedoman dan arah melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Prioritas Kabupaten Bandung
3.Sebagai tolak ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Cikancung. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 adalah :
1.Tersedianya Dokumen Perencanan Kecamatan Cikancung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026;
2.Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cikancung dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun 2025;
3.Tersedianya suatu tolak ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Kecamatan Cikancung. 1.4. Mekanisme Penyusunan BAB I PENDAHULUAN Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapt dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Memuat tentang Renja Kecamatan Cikancung, proses penyusunan Renja KecamatanCikancung, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja 1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 1.3. Maksud dan Tujuan 7 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Cikancung 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Cikancung serta susunan garis besar isi dokumen. 8
2025.Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan realisasi Renstra disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Pada Tahun 2024 Kecamatan Cikancung melaksanakan 6 (Enam) program dengan 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan didalamnya dan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 6.671.911.242,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA-SKPD), Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja baru mencapai 100% dengan kinerja keuangan (realisasi anggaran) mencapai 92,93 % atau Rp. 6.200.391.888,00 Berdasarkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan maka realisasi program/kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut
1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 telah berhasil memberikan realisasi kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari target yang ditentukan, dengan demikian tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 9 Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2024 No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TargetTahun 2024 Realisasi 2024 Capaian 2024 (%)
1.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggara anpelayanan publik
1.NilaiAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 70 76,80 109,71%
2.Persentase BMD dalamKondisi baik % 78 81,62 104,64%
2.Meningkatnya kualitas pelayanan publik Nilai IKM Nilai 78 82,50 105,77% Persentase Desa yang beradministrasi baik % n/a n/a n/a Jumlah Desa Cepat Berkembang Desa 3 3 100 % Rata-rata capaian 105,03
2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Realisai program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tersebut adalah sebagai berikut : Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Tar get Out put Reali sasi Capa ian Menunj ang/ Rp Rp Stn Stn Stn % tdk PENDAPATAN 1 Pendapatan Asli Daerah 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 BELANJA DAERAH 6.671.911.242,00 6.200.391.888,00 92,93 I Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.856.937.438,00 5.436.707.588,00 92,83 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.150.000,00 40.208.000,00 80,18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.150.000,00 8.301.000,00 90,72 Dokumen 1 1 100,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 3.670.000,00 73,40 Dokumen 1 1 100,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.000.000,00 3.757.000,00 62,62 Dokumen 1 1 100,00 100,00 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 24.480.000,00 81,60 Dokumen 1 1 100,00 100,00 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.059.605.438,00 4.702.629.917,00 92,94 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 5.043.605.438,00 4.690.529.917,00 93,00 Bulan 14 14 100,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000,00 2.550.000,00 73,40 Dokumen 1 1 100,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 8.000.000,00 6.910.000,00 86,38 Dokumen 1 1 100,00 100,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.000.000,00 2.640.000,00 52,80 Dokumen 1 1 100,00 100,00 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perrangkat Daerah 5.000.000,00 2.560.000,00 51,20 Rekonsiliasi dan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000,00 2.560.000,00 51,20 Dokumen 1 1 100 100 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.121.000,00 131.260.600,00 88,62 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 2.998.500,00 99,95 Unit 34 34 100,00 100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.113.000,00 80.167.900,00 96,46 Unit 4 4 100,00 100,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.998.400,00 99,97 Buah 6 6 100,00 100,00 Penyediaan Bahan Logistik 7.500.000,00 7.493.000,00 99,91 HOK 12 12 100,00 100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000,00 2.328.000,00 38,80 Buah 5 5 100,00 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 25.728.000,00 23.114.800,00 89,84 Eksemplar 87 87 100,00 100,00 Fasilitas Kunjungan Tamu 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 HOK 12 12 100,00 100,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.780.000,00 7.160.000,00 60,78 HOK 12 12 100,00 100,00 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 257.122.550,00 242.380.331,00 94,27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.122.500,00 25.542.000,00 68,80 Unit 7 7 100,00 100,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.290.000,00 92,90 Unit 5 5 100,00 100,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 210.000.000,00 207.548.331,00 98,83 Unit 1 1 100,00 100,00 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 310.983.500,00 291.853.940,00 93,85 Penyediaan Jasa Surat 3.000.000,00 1.010.000,00 33,67 Bulan 12 12 100,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.050.000,00 29.103.300,00 72,75 Bulan 12 12 100,00 100,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 267.933.500,00 261.740.640,00 97,69 Bulan 14 14 100,00 100,00 II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 395.222.550,00 365.666.400,00 92,52 11 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.943.200,00 9.554.200,00 96,09 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait 9.943.200,00 9.554.200,00 96,09 Kegiatan 1 1 100,00 100,00 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 17.839.800,00 16.304.000,00 91,39 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.839.800,00 16.304.000,00 91,39 Kegiatan 1 1 100,00 100,00 3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 17.464.500,00 17.183.000,00 98,39 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 17.464.500,00 17.183.000,00 98,39 Kegiatan 1 1 100,00 100,00 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 349.975.050,00 322.625.200,00 92,19 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 349.975.050,00 322.625.200,00 92,19 Kegiatan 4 4 100,00 100,00 III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 149.750.300,00 145.680.100,00 97,28 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 99.685.400,00 96.632.500,00 96,94 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 99.685.400,00 96.632.500,00 96,94 Kegiatan 2 2 100,00 100,00 2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 50.064.900,00 49.047.600,00 97,97 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 13.971.600,00 13.834.200,00 99,02 Kegiatan 1 1 100,00 100,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 20.957.400,00 20.284.200,00 96,79 Kegiatan 1 1 100,00 100,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 15.135.900,00 14.929.200,00 98,63 Kegiatan 1 1 100,00 100,00 IV PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 45.910.000,00 41.110.000,00 89,54 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaan Ketentraman dan Ketertiban 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 Kegiatan 1 1 100,00 100,00 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 30.910.000,00 26.110.000,00 84,47 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 30.910.000,00 26.110.000,00 84,47 Kegiatan 1 1 100,00 100,00 12 dan/atau Kepolisian Negara V PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 69.282.107,00 62.355.400,00 90,00 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 69.282.107,00 62.355.400,00 90,00 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 37.732.107,00 32.005.400,00 84,82 Kegiatan 1 1 100,00 100,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 31.550.000,00 30.350.000,00 96,20 Kegiatan 1 1 100,00 100,00 VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 37.742.320,00 37.327.800,00 98,90 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 154.808.847,00 148.872.400,00 96,17 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 74.992.847,00 74.288.400,00 99,06 Kegiatan 1 1 100,00 100,00 Failitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.816.000,00 23.850.000,00 96,11 Kegiatan 1 1 100,00 100,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa 30.000.000,00 28.177.000,00 93,92 Kegiatan 1 1 100,00 100,00 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesanaan di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 22.557.000,00 90,23 Kegiatan 1 1 100,00 100,00
3.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada capaian Program dan Kegiatan tidak terdapat capaian yang melebihi dari target, karena realisasi sesuai dengan target yang perencanaan.
4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor penyebab tidak tercapainya target dikarenakan dengan adanya beberapakali perubahan parsial anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan sehingga realisasi tidak tercapai sesuai yang ditargetkan. Sedangkan Untuk faktor penyebab Program/kegiatan terpenuhi realisasi kinerjanya dengan adanya faktor perencanaan yang tepat untuk program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Cikancung sehingga realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan, juga dukungan dari semua pihak.
5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Capaian Kinerja di Kecamatan Cikancung yang secara keseluruhan mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatip terhadap 13 Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat seslisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kineja.
6.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut. Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

a.Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya daya dukung sarana dan prasarana utility tidak berfungsi dengan optimal.
b.SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
c.Perubahan Kebijakan/Aturan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 khususnya Kecamatan Cikancung berupa perbandingan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun Anggaran 2024 dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dari segi lokasi kegiatan, capaian target kinerja dan jumlah anggaran/dana. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara Rencana Kerja dengan RKA tahun yang sama, sehingga dapat dilakukan tidak lanjut berupa revisi pada penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya, bila terjadi ketidaksesuaian. Evaluasi juga dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 per triwulan. Adapun indikator target kinerja Perangkat Daerah (PD) mengacu kepada sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yaitu Terselenggaranya Penatakelolaan Pemerintahan yang lebih baik melalui Peningkatan Kinerja Aparatur, dengan Penuh Dedikasi, Integritas, Kompeten, Pemenuhan, Formasi Pegawai, Akuntabel, Transparan, Menuju Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini 14 Tabel 2.1 (TC.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Cikancung dan Pencapaian Renstra Kecamatan Cikancung s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)* Kabupaten Bandung Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja capaian Program ( Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2021 - 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangka Daerah Tahun 2025 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%) Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 1 16.00 0 0 0 KECAMATAN - Nilai SAKIP - Nilai BMD - 71 - 80 - 75,96 - 77 - 70 - 78 - 76,80 - 78 100% - 70 - 78 - 76,80 - 78 98% 7 1 16.00 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai SAKIP - Nilai BMD - 71 - 80 - 75,96 - 77 - 70 - 78 - 76,80 - 78 100% - 70 - 78 - 76,80 - 78 98% 7 1 16.00 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500% 100% 100% 50% 100% 100% 350% 80% 7 1 16.00 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 6 dokumen 80% 15 7 1 16.00 1 2,01 2 Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 80% 7 1 16.00 1 2,01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 6 dokumen 60% 7 1 16.00 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 100% 2 Laporan 5 Laporan 80% 7 1 16.00 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 500% 100% 100% 50% 100% 100% 300% 80% 7 1 16.00 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 128 Orang/ Bulan 25 Orang/ 12 Bulan 25 Orang/ 12 Bulan 25 Orang/ 6 Bulan 100% 25 Orang/ 12 Bulan 75 Orang/ 12 Bulan 80% 7 1 16.00 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 80% 7 1 16.00 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 6 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 80% 7 1 16.00 1 2,02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 80% 7 1 16.00 1 2,03 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 500% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 80% 7 1 16.00 1 2,03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 80% 1 5 .5..00 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16 1 5 .5..00 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 0 Paket - 0 Paket - - 0 0% 1 5 .5..00 1 2,05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 45 OK 0 OK 0 OK 0 OK 0 OK 0 OK 0 OK 0% 7 1 16.00 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 80% 7 1 16.00 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/penerangan yang disediakan 10 Paket 4 Paket 2 Paket 0 Paket 100% 2 Paket 10 Paket 100% 7 1 16.00 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 20 Paket 4 Paket 4 Paket 1 Paket 100% 4 Paket 12 Paket 80% 7 1 16.00 1 2,06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 10 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 100% 2 Paket 6 Paket 80% 7 1 16.00 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan 8 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 100% 2 Paket 4 Paket 80% 7 1 16.00 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 2 Paket 2 Paket 0 Paket 100% 2 Paket 6 Paket 80% 7 1 16.00 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 16 Dokumen - 4 Dokumen 2 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen 80% 7 1 16.00 1 2,06 7 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 8 Peket 2 Paket 0 Paket 0 Paket 100% 2 Paket 4 Paket 80% 7 1 16.00 1 2,06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 4 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 80% 7 1 16.00 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 3 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 80% 7 1 16.00 1 2,07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah 500% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 80% 7 1 16.00 1 2,07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 80% 17 7 1 16.00 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Paket 2 Paket 2 Paket 0 Paket 100% 2 Paket 4 Paket 80% 7 1 16.00 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 4 Unit 100% 4 Unit 80% 7 1 16.00 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 80% 7 1 16.00 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 6 Laporan 100% 12 Laporan 24 Laporan 80% 7 1 16.00 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik yang disediakan 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 6 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 80% 7 1 16.00 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 6 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 80% 7 1 16.00 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 80% 7 1 16.00 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 38 unit 7 unit 9 unit 2 unit 100% 9 unit 23 unit 80% 7 1 16.00 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 unit 100% 0% 7 1 16.00 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25 unit 5 unit 5 unit 2 unit 100% 5 unit 15 unit 80% 7 1 16.00 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit 1 unit 1 unit 0 unit 100% 1 unit 3 unit 80% 7 1 16.00 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM 80,00 77,00 78,00 84,12 100% 78,00 78,00 80% 18 7 1 31.00 2 2,01 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 500% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 80% 7 1 31.00 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 80% 7 1 31.00 2 2,01 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 100% 0% 7 1 31.00 2 2,02 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 500% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 80% 7 1 31.00 2 2,02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 80% 7 1 31.00 2 2,03 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 500% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 80% 7 1 31.00 2 2,03 1 Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 100% 1 dokumen 2 dokumen 80% 7 1 16.00 2 2,04 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 80% 7 1 16.00 2 2,04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan 2 Dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 100% 0 dokumen 0 dokumen 0% 7 1 16.00 2 2,04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 100% 4 Laporan 12 Laporan 80% 19 7 1 16.00 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 80% 7 1 16.00 3 2,01 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 80% 7 1 16.00 3 2,01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25 Lembaga 5 Lembaga 0 Lembaga 0 Lembaga 100% 0 Lembaga 5 Lembaga 80% 7 1 16.00 3 2,01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 1 Laporan 0,5 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 80% 7 1 20.00 3 2,03 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 500% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 80% 7 1 20.00 3 2,03 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya 20 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 0 Lembaga 100% 5 Lembaga 10 Lembaga 80% 7 1 20.00 3 2,03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 80% 7 1 20.00 3 2,03 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 80% 7 1 16.00 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 500% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 80% 7 1 16.00 4 2,01 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 500% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 80% 7 1 16.00 4 2,01 1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 80% 7 1 16.00 4 2,02 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase dalam pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 80% 20 Peraturan Kepala Daerah Ketertiban Umum 7 1 16.00 4 2,02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 10 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 100% 2 Laporan 6 Laporan 80% 7 1 16.00 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 80% 7 1 16.00 5 2,01 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 80% 7 1 16.00 5 2,01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 180 Orang 60 Orang 0 Orang 60 Orang 100% 0 Orang 60 Orang 80% 7 1 16.00 5 2,01 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional 425 Orang 85 Orang 85 Orang 0 Orang 0% 85 Orang 255 Orang 80% 7 1 16.00 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 80% 7 1 16.00 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 80% 7 1 16.00 6 2,01 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dibina 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 80% 7 1 16.00 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20% 1 dokumen 2 dokumen 80% 21 7 1 16.00 6 2,01 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20% 1 dokumen 3 dokumen 80% 7 1 16.00 6 2,01 4 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undanga Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 Dokumen 0% 7 1 16.00 6 2,01 7 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 7 1 16.00 6 2,01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 80% 7 1 16.00 6 2,01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 0 1 Laporan 1 Laporan 20% 1 Laporan 2 Laporan 80% Cikancung, 28 Mei 2025 Verifikator Camat Cikancung Kasubid Sosial Pemerintahan AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.Si SUDRAJAT, S.Pd., MM NIP. 19761213 201001 1 002 NIP. 19680508 199103 1 006 ttd 22 23 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Kecamatan Cikancung sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program kegiatan yang telah dilaksankan. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaian Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan. Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja., sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perenccanaan Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya. Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cikancung merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya. 24 Tabel 2.2 (TC.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung No Indikator Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2023 2024 2025 2026 2024 2025 2025 2026 1 Indek Kepuasan Masyarakat 76 77 78 79 82,50 79 80 2 Nilai AKIP 66,5 67 68 68,5 76,80 68,5 70 3 Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik 76% 77% 78% 79% 81,64 79% 80% 4 Persentase Desa Beradministrasi Baik 100% 4 Jumlah Desa cepat Berkembang 3 2 2 3 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
1. 1.Kinerja Kecamatan Cikancung Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cikancung telah berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik. Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan ;
a.Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Cikancung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung yang terdiri dari 30 Kewenangan dan 320 Rincian Pelimpahan, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
b.Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain :
1. 1.Perizinan/ Rekomendasi 25
2. 2.Non Perizinan (Penerbitan KK, KIA, KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya)
3. 3.Melaksanakan Program Kewilayan
4. 4.Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan
5. 5.Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna menghetahui tingkat Kepuasan Masyarakat nelalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. 2.Permasalahan dan Hambatan Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya. A. Permasalahan : Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut Pemerintah Kecamatan Cikancung mengidentifikasi beberapa isu strategis di beberapa bidang, diantaranya adalah:
a.Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum Profesional;
b.Sarana dan prasarana yang belum memadai;
c.Belum Optimalnya Pelayanan kepada Masyarakat;
d.Belum Optimalnya Pengadministrasian dan Tata Kelola Pemerintahan Desa;
e.Terjadinya Bencana alam (Banjir, longsor, Kekeringan lahan) di beberapa Wilayah Kecamatan Cikancung;
f.Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan;
g.Masih Terdapatnya angka stunting, anak yang putus sekolah, serta masyarakat miskin ekstrim di Wilayah Kecamatan Cikancung;
h.belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pengembangan UMKM ;
i.Pengelolaan sampah belum Optimal;
j.adanya kegiatan Galian C quari tanah yang kurang memperhatikan lingkungan Masyarakat sekitar
k.belum adanya Pengelolaan pasar Tradisional yang sehat. 26 B. Hambatan :
a.Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
b.Standar Oprerasioanl Prosedur (SOP) yang berlum tersusun secara tepat dan belum teraplikasinya pada sebagian bidang kegiatan.
c.Belum optimalnya SPIP dalam Pelaksanaan Pelayanan
1. 3.Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan.
2. 4.Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada A. Kekuatan 1) Adanya dukungan anggaran 2) SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapat melayani dengan baik 3) Sarana dan Parasarana pendukung pelayanan 4) sinergitas dan soliditas aparatur B. Kelemahan 1) Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana baru 2) Kapasitas SDM Aparatur 3) Standar Operasional Prosedur yang masih belum lengkap 4) Pelimpahan Kewenangan urusan Pemerintahan dari Bupati kecamatan yang perlu pembaharuan diseuaikan dengan potensi masing – masing Kecamatan C. Tantangan 1) Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat 27 2) Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahu tentang SOP pelayanan 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih 4) Masih kurang nya tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang) 5) Jauhnya jarak pelayanan Cikancung – Soreang khusunya dalam pelayanan Akte Kelahiran dan perizinan yang bukan kewenangan Kecamatan D. Peluang 1) Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku 2) Antusiame masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak) 3) Kordinasi dengan pemerintah Desa masih terjalin dengan baik.
3. 5.Formulasi isu – isu penting Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain : 1) Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemkab 2) Melaksanakan Pembinanan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Perundang – undangan kaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur 3) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan 4) Penysusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan sub bidang 5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan 6) Meningkatkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan 7) Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani Pembuatan KTP, KK, Perizinan, Perpustakaan dan pelayan terrpadu tersebut Dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani di Kecamatan 28 2.4 Review terhadap Renja Tahun 2025
4. 1.Perbandingan Renja dengan hasil analisis kebutuhan Membandingkan Rencana Kerja (Renja) dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan. Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan Rencana Kerja (Renja) dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan, Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara Rencana Kerja (Renja) dengan hasil analisis kebutuhan, hal tersebut; 29 Tabel TC.31 Review Terhadap Rancangan Renja tahun 2025 Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung KODE REKENING RANCANGAN RENJA 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 7.01 KECAMATAN 6,082,480,061 KECAMATAN 6,638,586,524 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cikancung - Nilai IRB - Nilai IMR 71 Point 71 Point 5,360,930,061 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cikancung - Nilai IRB - Nilai IMR 71 Point 71 Point 6,050,485,647 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Nilai Akip 71 Point 65,000,000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Nilai Akip 71 Point 47,660,000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4,000,000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 6,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 6,000,000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5,000,000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5,000,000 30 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 30,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 19,800,000 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 10,000,000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 5,750,000 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Cikancung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 58 Data 10,000,000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Cikancung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 58 Data 7,110,000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4,732,930,061 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5,322,525,647 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/ bulan 4,723,930,061 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/ bulan 5,317,605,647 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2,500,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 460,000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 4,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 4,000,000 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen 2,500,000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen 460,000 31 Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 4,000,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 2,300,000 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4,000,000 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2,300,000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1,000,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 4,200,000 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 12 Orang 1,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 12 Orang 4,200,000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 82,000,000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 77,680,000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 3,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 3,000,000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 40,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 40,000,000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5,000,000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 5,000,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 5,000,000 32 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4,000,000 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 10,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 10,000,000 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4,000,000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4,000,000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 11,000,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 6,680,000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah 100 % 30,000,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah 100 % 41,385,000 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Cikancung Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Cikancung Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 20,000,000 Pengadaan Mebel Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 20,000,000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Cikancung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 10,000,000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Cikancung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 21,385,000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 323,000,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 386,395,000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3,000,000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 16,815,000 33 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 290,000,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 366,580,000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 123,000,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 168,340,000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Cikancung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 20,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Cikancung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 20,000,000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Cikancung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 3,000,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Cikancung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 3,000,000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Cikancung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit 100,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Cikancung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit 145,340,000 Jumlah 1 5,360,930,061 Jumlah 1 6,050,485,647 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cikancung INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 79 Point 430,000,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cikancung INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 79 Point 367,200,000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Cikancung Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 10,000,000 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Cikancung Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 10,000,000 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 10,000,000 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 10,000,000 34 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kecamatan Cikancung Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 20,000,000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kecamatan Cikancung Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 70,000,000 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 10,000,000 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 10,000,000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10,000,000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 60,000,000 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Cikancung Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 15,000,000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Cikancung Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 15,000,000 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 15,000,000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 15,000,000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 385,000,000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 272,200,000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 385,000,000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 272,200,000 35 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cikancung Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100,000,000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cikancung Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan 100 % 67,516,177 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa 100 % 40,000,000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa 100 % 40,000,000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 40,000,000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 40,000,000 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kecamatan Cikancung Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 45,000,000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kecamatan Cikancung Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 18,906,177 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Cikancung Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga K emasyara kat an 15,000,000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Cikancung Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 5,770,000 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 15,000,000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 6,480,000 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 15,000,000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 6,656,177 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 15,000,000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 8,610,000 36 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamatan Cikancung Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 100 Keluarga 15,000,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamatan Cikancung Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 100 Keluarga 8,610,000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cikancung Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 45,000,000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cikancung Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 45,000,000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 15,000,000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 15,000,000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 15,000,000 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 15,000,000 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 30,000,000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 30,000,000 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Laporan 30,000,000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Laporan 30,000,000 37 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Cikancung Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 66,550,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Cikancung Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 57,100,000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 66,550,000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 57,100,000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 60 Orang 10,000,000 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 60 Orang 10,000,000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 85 Orang 25,000,000 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 85 Orang 15,550,000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 31,550,000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 31,550,000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cikancung Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 80,000,000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cikancung Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 51,284,700 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Cikancung Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 80,000,000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Cikancung Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 51,284,700 38 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10,000,000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 7,160,000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 20,000,000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 7,090,000 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 5,000,000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 0 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 20,000,000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 25,000,000 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 25,000,000 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12,034,700 Jumlah 2 721,550,000 Jumlah 2 588,100,877 Jumlah Total 6,082,480,061 Jumlah Total 6,638,586,524 39 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Soial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur. Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulakan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbangbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan. Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait. 40 TC.32 Usulan Program Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kabupaten Bandung Kecamatan Cikancung No Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume/ Besaran Catatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 41 Peranan Kecamatan sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :
5. 1.Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
6. 2.Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan; Tabel 3.1 Dukungan Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Prioritas Nasional Program Pembangunan Nasiona Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Program Kecamatan PN3 SDM berkualitas dan berdaya saing PP1 Reformasi sistem kesehatan daerah P1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif PN1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan PP2 Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi P2 Pemulihan dan penguatan ekonomi 42 berkeadilan PP8 Gerakan membangun desa kerakyatan PN7 Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik PP7 Inovasi pelayanan publik dan penataan dearah P3 Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
7. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
8. 2.PROGRAM PENYELENGGARA A N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
9. 3.PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
10. 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
11. 5.PROGRAM PENYELENGGARA A N URUSAN PEMERINTAHAN
12. 6.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PN3 SDM berkualitas dan berdaya saing PP5 Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan P4 Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global PN4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan PP9 Pendidikan agama dan tempat ibadah juara PN6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim PP6 Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana P5 Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim PP10 Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup PN4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan PP3 Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan P6 Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan PN2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan PP10 Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup P7 Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah PN5 Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar PP9 Pendidikan agama dan tempat ibadah juara PN3 SDM berkualitas dan berdaya saing PP4 Reformasi sistem perlindungan social P8 Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat PN2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan PP11 Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata P9 Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi 43 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabililtas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat masyarakat pada khususnya. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Rencana Strategis Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2021– 2026 berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-
13. 2016.Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera“. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi Pembangunan yaitu :
14. 1.Membangkitkan daya saing Daerah
15. 2.Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata
16. 3.Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan
17. 4.Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan 44
18. 5.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah. Agar Visi dan Misi tersebut dapat diwujudkan, maka Cikancung menetapkan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan berpedoman kepada visi dan misi Bupati. Serta berpedoman kepada Renstra 2021-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cikancung dapat dilihat pada gambar berikut ini : Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cikancung A. Tujuan Tujuan Kecamatan Cikancung dalam penyelenggaraan Pemerintahan yaitu:
19. 1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Sumber Daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. B. Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksankan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan Adapun sasaran Rencana Kerja Kecamatan Cikancung untuk tahun 2025 adalah :
20. 1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 45 Adapun target kinerja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Target Kinerja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 Sebelum Reviu Tujuan Kecamatan Setelah Reviu Tujuan Kecamatan Sebelum Reviu Sasaran Kecamatan Setelah Reviu Sasaran Kecamatan Indikator Tujuan Indikator Sasaran Target 2025 1 2 3 4 5 6 7
21. 1.Meningkatnya Akuntabiitas Pemerintah Daerah
22. 1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik
23. 1.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik
24. 1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan
25. 1.Laju IKM 1. Nilai IKM 82 Point 2.Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Sebelum Reviu Tujuan Kecamatan
26. 1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan
27. 2.Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Sumber Perubahan Renstra Kecamatan Cikancung 2021-2026 dan hasil Keputusan internal Tim Penyusun Perubahan Renja 2025 Untuk memperjelas kerangka kerja dari Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tabel 3.2 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cikancung pada Tahun Anggaran 2025. Berikut ini : 46 Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cikancung No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Nilai Laju IKM Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Nilai IKM 1 Meningkatnya akuntabilitas Kecamatan Cikancung Meningkatnya Kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran Pelaporan , dan Evaluasi Pada Kecamatan Cikancung Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penganggaran Pelaporan , dan Evaluasi Pada Kecamatan Cikancung Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 1.1.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah 1.1.2 Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersusunya Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1.1.3 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.1.4 Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Tersusunya Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1.1.5 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusunya Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.1.6 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.1.7 Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.8 Tersedianya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 47 1.1.9 Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1.2 Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Tersusunya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 1.2.1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.3 Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan Terkelolanya bahan tanggapan pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.2.4 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.2.5 Tersedianya Laporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran Tersusunnya Laporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.3 Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 1.3.1 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.3.2 Tersedianya Laporan hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Tersedianya Laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.3.3 Terlaksanakanya Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD Tersusunnya Laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.3.4 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 1.2 Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Tersusunya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 1.2.1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.3 Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan Terkelolanya bahan tanggapan pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.2.4 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.2.5 Tersedianya Laporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran Tersusunnya Laporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.3 Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 1.3.1 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.3.2 Tersedianya Laporan hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Tersedianya Laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.3.3 Terlaksanakanya Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD Tersusunnya Laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.3.4 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.4 Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 1.4.1 Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1.4.2 Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianyan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 49 1.4.3 Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Tersedianya dokumen sistem informasi kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.4.4 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 1.4.5 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Kepegawaian Dan Umum Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Kepegawaian Dan Umum Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 1.5.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.5.2 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.5.3 Tersedianya Peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan rumah tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan 1.5.4 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.5.5 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.5.6 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1.5.7 Tersedianya Bahan/ Material yang dibutuhkan Tersedianyan bahan / material Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1.5.8 Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.5.9 Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tersusunnya Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.6 Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.6.1 Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianyan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1.6.2 Terpenuhinya kebutuhan Mebel Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1.6.3 Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianyan Peralatan dan Mesin lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1.7 Terpenuhinya kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7.1 Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.7.2 Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.7.3 Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.7.4 Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.8 Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 1.8.1 Terpenuhinya pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.8.2 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1.8.3 Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.8.4 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.8.5 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Terpeliharanya saran dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2.1 Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 2.1.1 Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tersusunya Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.1.2 Meningkatnya Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.2 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sesuai ketentuan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan gunaMendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 2.2.1 Terlaksananya percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Terfasilitasinya percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.2.2 Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.3 Terciptanya sinergitas dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2.3.1 Terciptanya sinergitas dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Terlaksananya koordinasi/ sinergi dengan perangkat Dearah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2.4 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 2.4.1 Terselenggaranya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzianan non usaha Terselenggaranya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzianan non usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 2.4.2 Terselenggaranya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 52 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dibina 3.1 Teselenggaranya kegiatan pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.1.1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.1.2 Terciptanya harmonisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tersedianya dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3.1.3 Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.2 Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memilik Desa) persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 3.2.1 Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3.2.2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Penyediaan Sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 3.2.3 Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.2.4 Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan TerFasilitasinya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3.3 Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan 3.3.1 Memperkuat ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 53 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 3.3.2 Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan penguunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 3.3.3 Meningkatkan Kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan layak huni serta kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 3.3.4 Menumbuhkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Meningkatnya Pertumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3.3.5 Menumbuhkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Meningkatnya Pertumbuhan Keluarga dalam Kelestarian Lingkungan Hidup Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 3.3.6 Menyiapkan keluarga Tanggap Bencana Alam Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 3.3.7 Menyiapkan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 4.1 Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.1.1 Terciptanya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.1.2 Terciptanya Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.2 Terselenggaranya koordinasi penerepan dan penegakkan Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan 54 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.2.1 Terselenggaranya Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Terlaksananya Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 5.1 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 5.1.1 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5.1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) WawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional 5.1.3 Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Terselenggaranya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 5.1.4 Meningkatnya kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 55 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 5.1.5 Tertanganinya konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Terselenggaranya penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.6 Terselenggaranya Koordinasi pimpinan di Kecamatan Terselenggaranya Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
28. 2.Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 6.1 Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dibina 6.1.1 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 6.1.2 Terlaksananya fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.1.3 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.1.4 Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6.1.5 Terakomodirnya Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa Terlaksananya fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.1.6 Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan TerFasilitasinya Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 6.1.7 Terjalinnya kerjasama antar Desa dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 6.1.8 Terselenggaranya Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terfasilitasinya Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 6.1.9 Tersusunnya Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terfasilitasinya Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan 6.1.10 Terselenggaranya Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 56 3.3. Program dan Kegiatan
a.Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan 1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Cikancung secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 2) Pencapaian SPM Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Cikancung Utara diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Program Pelayanan Masyarakat.
b.Rekapitulasi Program dan Kegiatan 1) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan. Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cikancung Tahun 2025 adalah 6 (Enam) program dengan 17 (Tiga belas) kegiatan dan 42 ( Empat Puluh Dua ) Sub Kegiatan didalamnya. 2) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan. 57 Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cikancung sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Cikancung, yang meliputi semua Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Cikancung dan juga Kantor Kecamatan Cikancung sendiri, beberapa lokasi luar daerah serta di Wilayah Kabupaten Bandung. 3) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.671.911.242 (Enam Miliyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Rekapitulasi Program/Kegiatan Tahun 2025 berdasarkan urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah – Bidang Tugas-Tugas Camat beserta kebutuhan dana/pagu indikatif tersaji dalam Tabel T-C 33 58 Tabel TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Bandung KODE REKENING Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) usulan Perubahan Tambah/ Kurang Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 7.01 KECAMATAN 6,082,480,061 6,638,586,524 556,106,463 PAD dan DAU Disesuaikan Perubahan Renja hasil Verifikasi BAPERIDA 5,871,087,980.00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cikancung - Nilai IRB - Nilai IMR 71 Point 71 Point 5,360,930,061 6,050,485,647 689,555,586 PAD dan DAU 71,5 Point 71,5 Point 5,305,087,980.00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Nilai Akip 71 Point 65,000,000 47,660,000 -17,340,000 PAD 71,5 Point 54,450,000.00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4,000,000 4,000,000 0 PAD 2 Dokumen 3,150,000.00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 6,000,000 6,000,000 0 PAD 2 Dokumen 1,000,000.00 59 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5,000,000 5,000,000 0 PAD 2 Dokumen 2,150,000.00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 30,000,000 19,800,000 -10,200,000 PAD 2 Laporan 33,150,000.00 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 10,000,000 5,750,000 -4,250,000 PAD 10,000,000.00 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Cikancung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 58 Data 10,000,000 7,110,000 -2,890,000 PAD 5,000,000.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 4,732,930,061 5,322,525,647 589,595,586 PAD dan DAU 100 % 4,790,152,980.00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/ bulan 4,723,930,061 5,317,605,647 593,675,586 PAD dan DAU 26 Orang/bulan 4,780,652,980.00 60 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2,500,000 460,000 -2,040,000 PAD 1 Laporan 3,000,000.00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 4,000,000 4,000,000 0 PAD 12 Laporan 4,000,000.00 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2,500,000 460,000 -2,040,000 PAD 1 Dokumen 2,500,000.00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD 100 % 4,000,000 2,300,000 -1,700,000 PAD 100 % 2,000,000.00 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4,000,000 2,300,000 -1,700,000 PAD 1 Laporan 2,000,000.00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Dokumen Administrasi 100 % 1,000,000 4,200,000 3,200,000 PAD 100 % 10,000,000.00 61 Kepegawaian yang tepat waktu 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 12 Orang 1,000,000 4,200,000 3,200,000 PAD 10 Orang 10,000,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 82,000,000 77,680,000 -4,320,000 PAD 100 % 44,000,000.00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 3,000,000 3,000,000 0 PAD 2 Paket 3,000,000.00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 40,000,000 40,000,000 0 PAD 4 Paket 20,000,000.00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5,000,000 5,000,000 0 PAD 2 Paket 2,500,000.00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 5,000,000 5,000,000 0 PAD 1 Paket 2,000,000.00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4,000,000 4,000,000 0 PAD 4 Paket 3,000,000.00 62 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 10,000,000 10,000,000 0 PAD 4 Dokumen 500,000.00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4,000,000 4,000,000 0 PAD 1 Laporan 4,000,000.00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 11,000,000 6,680,000 -4,320,000 PAD 12 Laporan 6,000,000.00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 30,000,000 41,385,000 11,385,000 PAD 100 % 40,000,000.00 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 20,000,000 20,000,000 0 PAD 0 Unit 0.00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Cikancung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 10,000,000 21,385,000 11,385,000 PAD 3 Unit 10,000,000.00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Cikancung Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 323,000,000 386,395,000 63,395,000 PAD 100 % 250,485,000.00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3,000,000 3,000,000 0 PAD 12 Laporan 3,000,000.00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30,000,000 16,815,000 -13,185,000 PAD 12 Laporan 10,005,000.00 63 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 290,000,000 366,580,000 76,580,000 PAD 12 Laporan 237,480,000.00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Cikancung Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 123,000,000 168,340,000 45,340,000 PAD 100 % 114,000,000.00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Cikancung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 20,000,000 20,000,000 0 PAD 7 Unit 11,000,000.00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Cikancung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 3,000,000 3,000,000 0 PAD 5 Unit 3,000,000.00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Cikancung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit 100,000,000 145,340,000 45,340,000 PAD 1 Unit 100,000,000.00 Jumlah 1 5,360,930,061 6,050,485,647 689,555,586 245,000,000.00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cikancung INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 82 Point 430,000,000 367,200,000 -62,800,000 PAD 82 Point 245,000,000.00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Cikancung Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 10,000,000 10,000,000 0 PAD 100 % 10,000,000.00 64 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 10,000,000 10,000,000 0 PAD 1 Laporan 10,000,000.00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kecamatan Cikancung Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 20,000,000 70,000,000 50,000,000 PAD 100 % 20,000,000.00 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 0 PAD 10,000,000.00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10,000,000 60,000,000 50,000,000 PAD 1 Laporan 10,000,000.00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Cikancung Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 15,000,000 15,000,000 0 PAD 100 % 15,000,000.00 65 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 0 PAD 1 Dokumen 15,000,000.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 385,000,000 272,200,000 -112,800,000 PAD 100 % 200,000,000.00 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 385,000,000 272,200,000 -112,800,000 PAD 4 Laporan 200,000,000.00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cikancung Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina 100 % 100,000,000 67,516,177 -32,483,823 PAD 100 % 110,000,000.00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa 100 % 40,000,000 40,000,000 0 PAD 100 % 40,000,000.00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 40,000,000 40,000,000 0 PAD 1 Laporan 40,000,000.00 66 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kecamatan Cikancung Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 45,000,000 18,906,177 -26,093,823 PAD 100 % 45,000,000.00 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Cikancung Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 15,000,000 5,770,000 -9,230,000 PAD 5 Lembaga 15,000,000.00 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 15,000,000 6,480,000 -8,520,000 PAD 1 Laporan 15,000,000.00 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 15,000,000 6,656,177 -8,343,823 PAD 1 Laporan 15,000,000.00 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 15,000,000 8,610,000 -6,390,000 PAD 100 % 25,000,000.00 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamatan Cikancung Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 100 Keluarga 15,000,000 8,610,000 -6,390,000 PAD 100 Keluarga 25,000,000.00 67 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cikancung Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 45,000,000 45,000,000 0 PAD 100 % 55,000,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 15,000,000 15,000,000 0 PAD 100 % 25,000,000.00 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 15,000,000 15,000,000 0 PAD 1 Laporan 25,000,000.00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 30,000,000 30,000,000 0 PAD 100 % 30,000,000.00 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Laporan 30,000,000 30,000,000 0 PAD 2 Laporan 30,000,000.00 68 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Cikancung Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 % 66,550,000 57,100,000 -9,450,000 PAD 100 % 66,000,000.00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 66,550,000 57,100,000 -9,450,000 PAD 100 % 66,000,000.00 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 60 Orang 10,000,000 10,000,000 0 PAD 60 Orang 11,000,000.00 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 85 Orang 25,000,000 15,550,000 -9,450,000 PAD 85 Orang 25,000,000.00 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 1 Dokumen 31,550,000 31,550,000 0 PAD 1 Dokumen 30,000,000.00 69 Pimpinan di Kecamatan 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cikancung Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa 100 % 80,000,000 51,284,700 -28,715,300 PAD 100 % 90,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Cikancung Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 80,000,000 51,284,700 -28,715,300 PAD 100 % 90,000,000.00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10,000,000 7,160,000 -2,840,000 PAD 1 Dokumen 10,000,000.00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 20,000,000 7,090,000 -12,910,000 PAD 1 Dokumen 20,000,000.00 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 5,000,000 0 -5,000,000 PAD 0 Dokumen 0.00 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 Dokumen 20,000,000 25,000,000 5,000,000 PAD 1 Dokumen 30,000,000.00 70 Pembangunan Desa 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 25,000,000 12,034,700 -12,965,300 PAD 1 Laporan 30,000,000.00 Jumlah 2 721,550,000 588,100,877 -133,449,123 Jumlah Total 6,082,480,061 6,638,586,524 556,106,463 71 Rencana program dan kegiatan Kecamatan Cikancung Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Perubahan Rencana Kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya) Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban. 72 Tabel IV.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Cikancung No Sasaran Kode Rekening Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7.01 KECAMATAN Kecamatan Cikancung Nilai Laju IKM 71 Point 6,223,870,347 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DAU Disesuaikan dengan kebutuhan, Verifikasi BAPERIDA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cikancung Nilai IRB Nilai IMR 71 Point 71 Point 6,050,485,647 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DAU 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Nilai Akip 71 Point 47,660,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 6,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 73 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 19,800,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 5,750,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Cikancung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 58 Data 7,110,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5,322,525,647 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DAU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 5,317,605,647 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DAU 74 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 460,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 4,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 460,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 2,300,000 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2,300,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 4,200,000 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 12 Orang 4,200,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 77,680,000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 3,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 40,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 5,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 10,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 76 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 6,680,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah 100 % 41,385,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Kecamatan Cikancung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 20,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Cikancung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 21,385,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 386,395,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 16,815,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 366,580,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 168,340,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 77 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Cikancung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 20,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Cikancung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 3,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Cikancung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 145,340,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cikancung INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 79 Point 367,200,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Cikancung Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 10,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 10,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 78 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kecamatan Cikancung Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 70,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 10,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 60,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Cikancung Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 15,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 15,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 272,200,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 79 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 272,200,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cikancung Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina 100 % 67,516,177 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa 100 % 40,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 40,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kecamatan Cikancung Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 18,906,177 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Cikancung Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 5,770,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 6,480,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 6,656,177 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 8,610,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamatan Cikancung Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 100 Keluarga 8,610,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cikancung Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 45,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 15,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 81 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 15,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 30,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 30,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Cikancung Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 % 57,100,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Cikancung Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 57,100,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 82 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 60 Orang 10,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Cikancung Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 85 Orang 15,550,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 31,550,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cikancung Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa 100 % 51,284,700 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Cikancung Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 51,284,700 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 7,160,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 83 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 7,090,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Cikancung Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 25,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cikancung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12,034,700 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84 85
1. 2025.Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada kebutuhan dan Pertimbangan lain berdasarkan pengalaman atau history pada tahun 2024 dengan demikian ada keselarasan antara prioritas kabupaten dengan prioritas Kecamatan Cikancung maupun nasional. Rencana awal ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Cikancung dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan OPD :
2. 1.Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
3. 2.Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
4. 3.Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergi Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Cikancung dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus dihapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung. 86 CAMAT CIKANCUNG ttd SUDRAJAT BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA REPEH RAPIH KERTARAHARJA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN CIKANCUNG Jalan Raya Cikancung –Ciluluk No 06 Cikancung Kode Pos : 40396 Telp/Fax (022)7948228 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa barat Email: kec.cikancung@bandungkab.go.id website: kecamatancikancung.bandungkab.go.id PERWWWWWRPP SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIKANCUNG NOMOR : 700/KEP.61/V/2025 LAMPIRAN : II ( DUA ) T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 CAMAT CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026, maka setiap Perangkat Daerah (PD) perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja ( PERUBAHAN RENJA)
b.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2021-2026. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 7. 8. 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data indonesia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasipembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
6. 10.Peraturan Presiden Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
7. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kebupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12); 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21); M E M U T U S K A N Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025. PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagaimana telah dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Camat Cikancung Kabupaten Bandung ini. KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat visi, misi, strategis, kebijakan, program dan rencana kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. KETIGA : Peraturan Camat Cikancung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Cikancung Pada tanggal : 26 Mei 2025 CAMAT CIKANCUNG, SUDRAJAT,S.Pd.,M M Pembina Tk.I NIP. 19680508 199103 1 006 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22) 15 16 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 92 Tahun 2025 Tanggal 01 Juli 2025 tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 008.1.1/KEP.131- BAPPERIDA/2025 Tanggal 07 Maret 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Lampiran I : Surat Keputusan Camat Cikancung Nomor : 700/KEP.61/V/2025 Tanggal : 26 Mei 2025 Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Cikancung SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 Jabatan dalam Tim Nama/Jabatan Penanggungjawab : Sekretaris Kecamatan Cikancung Ketua : Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan 1 Kasi Pemerintahan 2 Kasi Pemberdayaan Masyarakat 3 Kasi Pembangunan 4 5 Kasi Sosial Budaya Kasi Trantibum 6 7 Kasubag Umpeg Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Ditetapkan di : Cikancung Pada tanggal : 26 Mei 2025 CAMAT CIKANCUNG, SUDRAJAT,S.Pd.,M M Pembina Tk.I NIP. 19680508 199103 1 006 Lampiran II : Surat Keputusan Camat Cikancung Nomor : 700/KEP.61/V/2025 Tanggal : 26 Mei 2025 Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Cikancung RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA ( PERUBAHAN RENJA) KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025  PENANGGUNGJAWAB  Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;  Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;  Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Camat Cikancung  Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.  KETUA:  Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;  Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;  Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penangungjawab penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;  Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.  ANGGOTA:  Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Cikancung;  Melakukan análisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;  Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;  Melakukan telaahan terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025;  Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;  Merumuskan kegiatan prioritas Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;  Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Perubahan Renja bidangnya masing-masing pada Kecamatan Cikancung;  Melaksanakan penyempurnaan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Kecamatan Cikancung;  Menyesuaikan dokumen rancangan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 sesuai dengan dokumen RKPD tahun 2025 yang telah ditetapkan;  Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan. Formulir E. 70 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat daerah Kabupaten Bandung No Jenis Kegiatan Hasil pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada Tidak Ada

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembentukan Tim Penyusun renja Perangkat daerah dan Penyusun Agenda Kerja. √
2.Pengolahan data dan informasi. √
3.Analisis gambaran pelayanan Perangkat daerah Kabupaten/Kota. √
4.Mengkaji hasi evaluasi renja - Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra -Perangkat Daerah kabupaten/kota. √
5.Penentuan isu-isu penting peyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. √
6.Penelaahan Rencana Kerja (Renja) RKPD kabupaten/kota. √
7.Perumusan tujuan dan sasaran. √
9.Perumusan kegiatan prioritas. √
10.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. √ 10.a. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. √ 10.b. Mempertajam indiklator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. √ 10.c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. √ 10.d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota. √ No Jenis Kegiatan Hasil pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada Tidak Ada

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

11.Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. √
12.Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. √
13.Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupatem/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. √
14.Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan. √ Cikancung, Juni 2025 CAMAT CIKANCUNG SUDRAJAT, S.Pd.,MM Pembina Tk I NIP. 19680508 199103 1 006

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…