DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 158 Tahun 2025

Nomor: 158
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelkasanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentua penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 33);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah. proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan Rancangan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renja.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DALDUKPPA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DALDUKPPA Kabupaten Bandung Tahun 2024 Dokumen Rancangan Awal RENJA PD Tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi PD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi perangkat daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Tela’ahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan Penyusunan Rencana Kerja DALDUKPPA tahun 2025 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan yang tertuang dalam visi DALDUKPPA harus dicapai melalui programdan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut:

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, BAPPEDALITBANGDA Kabupaten Bandung menyusun suatu instrumen pelaksanaan teknis dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Sebagai salah satu instrumen, program akan mencakup satu atau beberapa kegiatan. Adapun sub kegiatan sebagai turunan dari kegiatan, serta kegiatan merupakan turunan program akan mencakup tindakan-tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun barang modal termasuk didalamnya perlatan dan teknologi sebagai input untuk mengahsilkan output kegiatan yang telah ditargetkan.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan Rencana Kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan yang selanjutnya dibuat strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan Sumber dana realisasi tahun anggaran 2025 berasal dari APBD dan APBN yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan tupoksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja intansi pemerintah diusahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan yang proposional. Upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai, baik teknis maupun non teknis, dengan renstra dan Rencana Kerja 2025 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melibatkan steakholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya. salinan sesuai dengan aslinya
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 03 Juli 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 03 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 158 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 158 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 Ranwal Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -i KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan Berkah dan Karunia-Nya, kita bersaksi bahwa Nabi Muhamad SAW adalah Nabi dan Rosul utusan Alloh SWT, penunjuk kepada jalan kebenaran dalam menempuh hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Atas ijin Alloh SWT pula kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBP3A) Kabupaten Bandung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, walaupun masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan, namun dalam penyusunan tugas ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kearah yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan dibuatnya Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBP3A) Kabupaten Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan acuan dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan bagi segenap aparatur dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBP3A) Kabupaten Bandung. 07 Agustus 2023 Soreang, 26 Juni 2025 KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANDUNG H. MUHAMAD HAIRUN, SH., MH. NIP. 19670626 199203 1 005 Ranwal Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.............................................................................................................................1 DAFTAR ISI ..........................................................................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN........................................................................................................................3 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................................3 1.2 Landasan Hukum ....................................................................................................................3 1.3 Maksud Dan Tujuan ...............................................................................................................4 1.4 Sistematika Penulisan.............................................................................................................5 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DALDUKPPA TAHUN LALU.............................6 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..........................................................................................16 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DALDUKPPA .....................................50 2.3 Review terhadap Rancangan RKPD ......................................................................................52 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ...........................................................................62 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..............................................................72 3.1 Tela’ahan Terhadap Kebijakan Nasional ..............................................................................72 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DALDUKPPA Kabupaten Bandung ...........................................72 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DALDUKPPA Tahun 2025 ........................................80 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ........................................82 BAB V PENUTUP .............................................................................................................................105 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -3 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. Rancangan Awal RENJA PD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi,misi, persepsi, strategi seluruh aparat Pemerintahan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja PD di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada PD. Rancangan Awal RENJA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025. Adapun keberhasilan pelaksanaan dari RENJA tersebut tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. 1.2 Landasan Hukum

1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -4 Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
7.Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2022 Tanggal 27 Juni Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026;
8.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9.Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.107- Bappelitbangda/2023 Tanggal 20 Januari 2023 tentang Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
10.Surat Edaran Bupati Nomor 000.8./011/3683/BAPPERIDA tanggal 13 tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025. 1.3 Maksud Dan Tujuan Rancangan Awal RENJA DALDUKPPA Kabupaten Bandung ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang Pengendalian Pendududuk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal RENJA PD DALDUKPPA Kabupaten Bandung tahun 2025 adalah :
1.Menyediakan dokumen perencanaan tahunan DALDUKPPA tahun 2025;
2.Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
3.Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh DALDUKPPA Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan upaya yaitu :

a.Meningkatkan Indek Pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan program dan kegiatan yang mengarah kepada Penduduk Tumbuh Seimbang.
b.Tujuan tersebut untuk mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan, maka sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (PD) dilakukan penilaian capaian melalui laporan tahunan.
c.Mengidentifikasi Program PD terhadap capaian kinerja Program PD periode sebelumnya.
d.Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis PD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -5
e.Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.
f.Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.
g.Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah (PD ).
h.Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan secara terpadu terarah dan terukur
i.Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika dan Penulisan BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perubahan SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Tahun Sekarang 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -6 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian pada tahun berjalan pada bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung tahun 2024 dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk evaluasi pogram dan kegiatan tahun 2025. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 dijabarkan pada tabel 2.1 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -7 Page7 Tabel II.1 (TC.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realilsasi Renja Perangkat Daerah 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 69,56 − 82.83 % 82.83 % 82.83 % 69,16 22,61% 22,61% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% − 99.74 % 99.74 % 99.74 % 100% 14,18% 14,18% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen − 97.2 % 97.2 % 97.2 % 2 Dokumen 37,22% 37,22% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen − 100% 100% 100% 1 Dokumen 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen − 100% 100% 100% 1 Dokumen 69,03% 69,03% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen − 100% 100% 100% 1 Dokumen 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen − 100% 100% 100% 1 Dokumen 19,50% 19,50% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan − 100% 100% 100% 1 Laporan 12,58% 12,58% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan − 100% 100% 100% 1 Laporan 0,00% 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100% − 81.91 % 81.91 % 81.91 % 100% 23,14% 23,14% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan − 81.85 % 81.85 % 81.85 % 12 bulan 23,15% 23,15% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen − 100% 100% 100% 2 Dokumen 12,29% 12,29% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan − 100% 100% 100% 1 Laporan 42,90% 42,90% Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1 Dokumen − 100% 100% 100% 1 Dokumen 18,75% 18,75% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 3 Laporan − 99.98 % 99.98 % 99.98 % 3 Laporan 18,38% 18,38% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% − 98.68 % 98.68 % 98.68 % 100% 3,64% 3,64% Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -8 Page8 No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realilsasi Renja Perangkat Daerah 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit − 96.71 % 96.71 % 96.71 % 1 Dokumen 0,00% 0,00% Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen − 100% 100% 100% 3 Laporan 15,00% 15,00% Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang − − − − 1 Laporan 0,00% 0,00% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang − − − − 1 Laporan 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% − 96% 96% 96% 100% 36,48% 36,48% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 Paket − 99.92 % 99.92 % 99.92 % 3 Paket 80,94% 80,94% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Paket − 91.48 % 91.48 % 91.48 % 2 Paket 99,99% 99,99% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket − 99.83 % 99.83 % 99.83 % 1 Paket 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 Paket − 100% 100% 100% 2 Paket 0,00% 0,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan 2 Paket − 100% 100% 100% 2 Paket 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 Dokumen − 100% 100% 100% 2 Dokumen 0,00% 0,00% Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan − 99.99 % 99.99 % 99.99 % 12 Laporan 49,40% 49,40% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan − 95.56 % 95.56 % 95.56 % 60 Laporan 1,52% 1,52% Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen − 98.82 % 98.82 % 98.82 % 2 Dokumen 0,00% 0,00% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% − 100% 100% 100% 100% 23,50% 23,50% Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen − 100% 100% 100% 1 kegiatan 24,75% 24,75% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SK 1 Laporan − − − − 1 kegiatan 22,79% 22,79% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% − 99.7 % 99.7 % 99.7 % 100% 0,00% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Unit − 99.7 % 99.7 % 99.7 % 5 Unit 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% − 91.5 % 91.5 % 91.5 % 100% 12,35% 12,35% Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -9 Page9 No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realilsasi Renja Perangkat Daerah 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar 1 Laporan − 99.86 % 99.86 % 99.86 % 1 Laporan 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik 3 Laporan − 62.37 % 62.37 % 62.37 % 3 Laporan 5,77% 5,77% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah penyediaan SDM pendukung 12 Laporan − 96.62 % 96.62 % 96.62 % 12 Laporan 15,18% 15,18% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% − 93.05 % 93.05 % 93.05 % 100% 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7 Unit − 93.31 % 93.31 % 93.31 % 7 Unit 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51 Unit − 90.02 % 90.02 % 90.02 % 51 Unit 0,00% 0,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit − − − − 3 Unit 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit − 99.86 % 99.86 % 99.86 % 1 Unit 0,00% 0,00% 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan 100% − 94.99 % 94.99 % 94.99 % 100% 5,92% 5,92% Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender 100% − 100% 100% 100% 100% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah dokumen kebijakan dalam pelaksanaan PUG 1 Dokumen − 100% 100% 100% 1 Dokumen 0,00% 0,00% Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah peserta yang mengikuti bimtek PPRG 50 Perangkat Daerah − 100% 100% 100% 50 Perangkat Daerah 0,00% 0,00% Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga pemberdayan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG 100% − 96.79 % 96.79 % 96.79 % 100% 9,50% 9,50% Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 2 Organisasi − 96.79 % 96.79 % 96.79 % 2 Organisasi 9,50% 9,50% PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan 100% − 51.31 % 51.31 % 51.31 % 100% 4,40% 4,40% Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempua yang dilaksanakan 2 Kegiatan − 100% 100% 100% 2 Kegiatan 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan khusus 50 Dokumen − 100% 100% 100% 2 Lembaga 0,00% 0,00% Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan 100% − 25.97 % 25.97 % 25.97 % 100% 5,55% 5,55% Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -10 Page10 No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realilsasi Renja Perangkat Daerah 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan 30 Orang − 100% 100% 100% 50 Dokumen 6,07% 6,07% Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota − − 20,57% 20,57% 20,57% 50 Dokumen 5,81% 5,81% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(UPTD PPA) Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota − − − − − 50 Dokumen 0,00% 0,00% PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga 100% − 78.49 % 78.49 % 78.49 % 100% 10,29% 10,29% Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Desa − 81.07 % 81.07 % 81.07 % 1 Desa 10,88% 10,88% Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah terbentuknya Desa P2WKSS percontohan Tk. Kabupaten 2 Laporan − 81,07% 81,07% 81,07% 2 Laporan 10,88% 10,88% Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Kegiatan − 100% 100% 100% 1 Kegiatan 0,00% 0,00% Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Yang Terbina 1 Dokumen − 100,0% 100,0% 100,0% 1 Dokumen 0,00% 0,00% Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase keluarga yang terlayani dalam bidang KG dan hak anak 100% − 67.93 % 67.93 % 67.93 % 100% 12,81% 12,81% Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan dalam bidang KG dan hak anak 50 Layanan − 67.93 % 67.93 % 67.93 % 50 Layanan 12,81% 12,81% 3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase data terpilah anak 100% − 99.39 % 99.39 % 99.39 % 100% 20,88% 20,88% Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak 100% − 99.39 % 99.39 % 99.39 % 100% 20,88% 20,88% Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 31 Dokumen − 100% 100% 100% 31 Dokumen 30,09% 30,09% Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah PD yang memanfaatkan data gender dan anak 47 Dokumen − 98.16 % 98.16 % 98.16 % 47 Dokumen 9,19% 9,19% PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak 100% − 99.96 % 99.96 % 99.96 % 100% 6,87% 6,87% Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anak 100% − 99.92 % 99.92 % 99.92 % 100% 7,68% 7,68% Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Jumlah Lembaga Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 39 Organisasi − 99.92 % 99.92 % 99.92 % 39 Organisasi 7,68% 7,68% Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -11 Page11 No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realilsasi Renja Perangkat Daerah 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina 100% − 100% 100% 100% 100% 5,94% 5,94% Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Orang − 100% 100% 100% 39 Organisasi 5,94% 5,94% PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 100% − 100% 100% 100% 100% 0,00% 0,00% Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten 2 kegiatan − 100% 100% 100% 2 kegiatan 0,00% 0,00% Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan 2 Organisasi − 100% 100% 100% 2 Organisasi 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan 50 Dokumen − − − − 50 Dokumen 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(UPTD PPA) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota − − − − 50 Dokumen 0,00% 0,00% Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus 100% − 100% 100% 100% 0,00% 0,00% Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus 310 Orang − 100% 100% 100% 310 Orang 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota(UPTD PPA) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen − − − − 1 Dokumen 0,00% 0,00% Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota − − − − − 100% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota − − − − − 1 Dokumen 0,00% 0,00% 4 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TFR (angka kelahiran total) 2,40 − 91.1 % 91.1 % 91.1 % 2,42 3,31% 3,31% Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi 100% − 91.79 % 91.79 % 91.79 % 100% 0,00% 0,00% Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah dokumen dan kebijakan perihal persentase pemanfaatan hasil penyusunan GDPK yang dimiliki Kabupaten Bandung 1 Dokumen − 100% 100% 100% 1 Dokumen 0,00% 0,00% Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang dimiliki Kabupaten 3 Laporan − 100% 100% 100% 3 Laporan 0,00% 0,00% Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -12 Page12 No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realilsasi Renja Perangkat Daerah 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan 10 organisasi − 100% 100% 100% 10 organisasi 0,00% 0,00% Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK (UPTD Pengendalian Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga) Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian program KKBPK 2 Laporan − 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2 Laporan 0,00% 0,00% Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan 100% − 90.53 % 90.53 % 90.53 % 4,00% 4,00% Perumusan Parameter Kependudukan Jumlah kebijakan terkait perumusan parameter kependudukan 1 Laporan − 100% 100% 100% 1 Laporan 0,00% 0,00% Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (UPTD Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan) Jumlah dokumen terkait penyediaan dan pengolahan data kependudukan 1 Dokumen − 100% 100% 100% 1 Dokumen 0,00% 0,00% Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Jumlah dokumen penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga 1 Dokumen − 100% 100% 100% 1 Dokumen 0,00% 0,00% Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain Jumlah pembentukan Rumah Data Kependudukan Di Kampung Kb Untuk Memperkuat Integrasi Program Kkbpk Di Sektor Lain 2 Unit − 100% 100% 100% 2 Unit 0,00% 0,00% Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan − 99.45 % 99.45 % 99.45 % 1 Laporan 43,00% 43,00% Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah dokumen data dan informasi keluarga 2 Dokumen − 46.32 % 46.32 % 46.32 % 2 Dokumen 0,00% 0,00% Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (UPTD Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga) Jumlah data Keluarga 1 Laporan − 99.75 % 99.75 % 99.75 % 1 Laporan 53,85% 53,85% Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah dokumen hasil pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB di Kabupaten Bandung 2 Dokumen − 100% 100% 100% 2 Dokumen 1,37% 1,37% Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK 2 Laporan − 100% 100% 100% 2 Laporan 33,15% 33,15% PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru 83,48% − 94.66 % 94.66 % 94.66 % 83% 2,23% 2,23% Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah peserta KB baru- Pesentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa 100% − 90.53 % 90.53 % 90.53 % 100% 0,75% 0,75% Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholers dan Mitra Kerja 10 Organisasi − 100% 100% 100% 10 Organisasi 0,00% 0,00% Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (UPTD Promosi KB Melalui Kearifan Budaya Lokal) Frekuensi terlaksananya jenis KIE melalui moment strategis 4 Dokumen − 65.95 % 65.95 % 65.95 % 4 Dokumen 1,21% 1,21% Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (UPTD Pemanfaatan Media Massa Cetak dan Media Luar Ruang) Jumlah kebijakan terkait sarana promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang 1 Dokumen − 100% 100% 100% 1 Dokumen 0,00% 0,00% Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Jumlah penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam − − 80 % 80 % 80 % 31 Laporan 0,00% 0,00% Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -13 Page13 No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realilsasi Renja Perangkat Daerah 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK pencitraan program KKBPK Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah kegiatan Mekanisme Operasional program KKBPK − − − − − 2 Laporan 0,00% 0,00% Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (UPTD Mekanisme Operasional Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)) Jumlah kegiatan Mekanisme Operasional program KKBPK 2 Laporan − 99.87 % 99.87 % 99.87 % 2 Laporan 0,00% 0,00% Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (UPTD Pengelolaan Balai Penyuluhan) Jumlah Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK − 84.54 % 84.54 % 84.54 % 31 Laporan 0,00% 0,00% Pengendalian Program KKBPK Jumlah Paguyuban yang berperan dalam Program KKBPK 31 Laporan − 100% 100% 100% 31 Laporan 20,49% 20,49% Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina 31 Kecamatan − 100% 100% 100% 31 Kecamatan 4,12% 4,12% Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB jumlah IMP yang dibina 1 Organisasi − 100% 100% 100% 1 Organisasi 4,46% 4,46% Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB(UPTD Sarana PLKB)(UPTD Sarana PLKB) Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB PNS dan Non PNS 1 Unit − 99.99 % 99.99 % 99.99 % 1 Unit 0,00% 0,00% Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (UPTD Pergerakan Lini Lapangan) Jumlah Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1 Laporan − 99.99 % 99.99 % 99.99 % 1 Laporan 10,00% 10,00% Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (UPTD Pergerakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)) Jumlah pelaksanaan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (Pos KB dan Sub PPKBD) 4.643 Orang − 100% 100% 100% 4.643 Orang 0,00% 0,00% Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB 100% − − − − 100% 1,83% 1,83% Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (UPTD Distribusi Alokon) Jumlah Faskes yang meperoleh sarana peunjang pelayanan KB 79 Laporan − 85.05 % 85.05 % 85.05 % 79 Laporan 21,38% 21,38% Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meningkat 21000Orang − 99.94 % 99.94 % 99.94 % 21000Orang 0,00% 0,00% Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (UPTD Metode Kontrasepsi Jangka Pajang) Jumlah Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meningkat − − − − − 12 Laporan 0,00% 0,00% Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (UPTD Penyediaan Sarana Pelayanan KB) Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB − − 94.13 % 94.13 % 94.13 % 31 Laporan 0,00% 0,00% Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 12 Laporan − 100% 100% 100% 31 Laporan 29,40% 29,40% Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -14 Page14 No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realilsasi Renja Perangkat Daerah 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (UPTD Pembina Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana) Reproduksi di Fasilitasi Kesehatan Peningkatan Kesertaan KB Pria (UPTD KB Pria) Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat 70 Orang − 100% 100% 100% 70 Orang 22,56% 22,56% Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB 100% − 100% 100% 100% 100% 0,84% 0,84% Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (UPTD Kemitraan KB) Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang berperan serta dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1 Organisasi − 100% 100% 100% 1 Organisasi 0,00% 0,00% Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (UPTD Pengelolaan Kampung KB) Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB 97 Kampung − 100% 100% 100% 97 Kampung 0,87% 0,87% 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera 100% − 97.78 % 97.78 % 97.78 % 100% 0,13% 0,13% Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga 100% − 97.78 % 97.78 % 97.78 % 100% 0,13% 0,13% Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 3.000 Unit − 92.42 % 92.42 % 92.42 % 3.000 Unit 0,00% 0,00% Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (UPTD Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga) Jumlah kelompok pengelola bina keluarga yang mendapat pelatihan tenaga pendampingan tentang bina keluarga 2 Laporan − 100% 100% 100% 2 Laporan 0,00% 0,00% Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (UPTD pembinaan Kader Ekonomi Keluarga) Jumlah kelompok pelaksana bina keluarga yang mendapat pelatihan tenaga pendampingan tentang bina keluarga 95 Orang − 100% 100% 100% 95 Orang 0,00% 0,00% Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) − − 100% 100% 100% 2 Laporan 0,00% 0,00% Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (UPTD Generasi Berencana) Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat promosi dan sosialisasi tentang orang tua hebat, generasi berecana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga 2 Laporan − 99.98 % 99.98 % 99.98 % 2 Laporan 0,00% 0,00% Sosialisasi IPK Jumlah sosialisasi IPK yang dilaksanakan 40 Orang − 100% 100% 100% 40 Orang 11,11% 11,11% Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten 100% − − − − 100% 0,00% 0,00% Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -15 Page15 No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realilsasi Renja Perangkat Daerah 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Keluarga Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 2 Laporan − − − − 2 Laporan 0,00% 0,00% Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -16 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakberdasakan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Adapun hasil capaian kinerja pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung tahun 2023 sebagai berikut : Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -17 1 Tabel T-C-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DALDUKPPAKabupaten Bandung No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkata Daerah SPM/standar nasional Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- IKK 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 Total Fertility Rate 2,42 2,29 2,28 2,27 2,26 2,3 2,29 2,21 − − 108,22% 100,00% 103,17% − − 2 Cakupan Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga 89,32 89,42 89,52 89,62 89,72 98,72 94,44 89,7 − − 110,53% 105,62% 100,20% − − 3 Nilai Akip 69,16 69,26 69,36 69,46 69,56 70,6 75,9 80,35 − − 102,80% 10959,00% 115,84% − − 4 Presentase Aset Dalam kondisi Baik 85,5 86 86,5 87 87,5 98,4 94,58 90 − − 115,09% 109,98% 104,05% − − 5 Indeks Pembangunan Gender 94,16 93,97 93,99 94,01 94,03 93,88 93,97 94,36 − − 99,86% 100,00% 100,39% − − 6 Presentase Kecamatan Layak Anak 16 17 17 17 17 17 17 17 − − 100,00% 100,00% 100,00% − − Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -50 1 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DALDUKPPA
a.Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi :
1. 1.Kepala Dinas 1 (satu) orang
2. 2.Sekretaris Dinas 1 (satu) orang
3. 3.Dibawah Sekretaris ada 3 (tiga) orang, terdiri dari: - Perencana Ahli Pertama - Kepala sub bagian keuangan - Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
4. 4.Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 3 (tiga) orang jabatan fungsional, yang terdiri dari: - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
5. 5.Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 3 (tiga) orang jabatan fungsional, yang terdiri dari: - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
6. 6.Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 3 (tiga) orang jabatan fungsional, yang terdiri dari: - Analis Kebijakan
7. 7.Kepala Bidang Perlindungan Anak 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 3 (tiga) orang jabatan fungsional, yang terdiri dari: - Analis Kebijakan Sumber daya manusia tersebut telah mencukupi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat secara riil juga didukung oleh sumber daya manusia yang berada dilapangan yang terdiri 69 petugas Penyuluh KB. Meskipun dari segi standar pelayanan minimal masih kurang dari rasio, yaitu 1 petugas membawahi 2-4 desa (standar SPM 1 petugas : 2 desa) namun demikian selalu di upayakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.
b.Permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 1) Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
a.Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran program kerja yang telah dibuat kurang maksimal; Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -51 1
b.Kurangnya sumber daya manusia yang cukup sehingga tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan maksimal;
c.Kurangnya dukungan anggaran pada beberapa kegiatan;
d.Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengendalian penduduk serta perlindungan perempuan dan anak, sehingga masih diperlukan upaya yang optimal informasi dan edukasi kepada masyakat tentang pentingnya pengendalian penduduk dan perlindungan perempuan dan anak. 2) Hambatan pelaksanan tugas dan fungsi
a.Koordinasi yang belum menyeluruh sehingga menghambat dalam proses pelayanan publik,
b.Pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi belum maksimal,
c.Inovasi dan kreatifitas dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur masih kurang,
d.Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 3) Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah
a.Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerah melalui pembangunan berkelanjutan akan membutuhkan waktu yang lama,
b.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat lamban dan berakibat kepercayaan pada pemerintah akan menurun, 4) Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
a.Tantangan - Kurangnya jumlah Penyuluh Keluarga Berencana/PKB (rasio PKB dibandingkan jumlah desa/kelurahan) serta kualitasnya (pengetahuan dan keterampilan) - Belum optimalnya fungsi organisasi DALDUKPPA
b.Peluang - Struktur organisasi yang jelas (Perbup Nomor !5 Tahun 2022) - Adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana - Adanya team work yang kuat dalam pelaksanaan tugas - Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
c.Isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DALDUKPPA ) Kabupaten Bandung − Adanya kasus tindak kekerasan KDRT, traficking; − Perlunya lembaga perlindungan perempuan dan anak; − Peran serta perempuan dalam kegiatan usaha masih rendah; − PUS ingin ber KB tapi belum ber-KB masih tinggi; − Masih tingginya perkawinan usia < 20; − Data mikro kependudukan yang perlu diperbaiki. Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -52 1 2.3 Review terhadap Rancangan RKPD Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Kabupaten Bandung dalam penyusunannya dilakukan secara komprehensip, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipasif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Rancangan RKPD disusun berdasarkan kebutuhan untuk mencapai kinerja yang telah disusun. Sehingga diharapkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar- benar mendukung kinerja DALDUKPPA, rencana Program dan Kegiatan DALDUKPPA Kabupaten Bandung selama kurun waktu Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -54 Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung DALDUKPPA RANCANGAN RKPD HASIL KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP.) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 69,46 Nilai SAKIP 69,46 24.043.356.912,00 Presentase Aset Dalam kondisi Baik 87,0% Presentase Aset Dalam kondisi Baik 87,0% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 139.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 139.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab, Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 52.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab, Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 52.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 dokumen 7.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 7.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 6.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 dokumen 6.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 dokumen 7.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dokumen 7.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen 6.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 dokumen 6.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab, Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 24.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab, Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 24.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab, Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 35.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab, Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 35.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab, Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 dokumen 1.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab, Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab, Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 20 Data 1.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab, Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 20 Data 1.000.000,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -55 RANCANGAN RKPD HASIL KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP.) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100% 22.753.882.912,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100% 22.753.882.912,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab, Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Orang 22.703.882.912,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab, Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Orang 22.703.882.912,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 10.000.000,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 10.000.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab, Bandung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 8.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab, Bandung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 8.000.000,00 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kab, Bandung Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 7.000.000,00 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kab, Bandung Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 7.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab, Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 25.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab, Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 25.000.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab, Bandung Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 0 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab, Bandung Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 0 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 50.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 50.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab, Bandung Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab, Bandung Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab, Bandung Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab, Bandung Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 97.900.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 97.900.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kab, Bandung Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kab, Bandung Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab, Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 218 Paket 20.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab, Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 218 Paket 20.000.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kab, Bandung Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kab, Bandung Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 - Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -56 RANCANGAN RKPD HASIL KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP.) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab, Bandung Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 36.000.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab, Bandung Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 36.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab, Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 6.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab, Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 6.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Kab, Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 11.900.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Kab, Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 35.900.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 302.574.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 302.574.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab, Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 20.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab, Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab, Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 120.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab, Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 120.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab, Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab, Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab, Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 8.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab, Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 8.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab, Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab, Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 20.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab, Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab, Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 5.000.000,00 Penyediaan Bahan/Material Kab, Bandung Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Penyediaan Bahan/Material Kab, Bandung Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab, Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab, Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab, Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 100.574.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab, Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 100.574.000,00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kab, Bandung Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100% 30.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100% 30.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab, Bandung Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab, Bandung Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Pengadaan Mebel Kab, Bandung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 20.000.000,00 Pengadaan Mebel Kab, Bandung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 20.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab, Bandung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab, Bandung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -57 RANCANGAN RKPD HASIL KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP.) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 379.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 379.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab, Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab, Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab, Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab, Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab, Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 300.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab, Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 300.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 243.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 243.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab, Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 42.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab, Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 42.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab, Bandung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 Unit 121.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab, Bandung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 Unit 121.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab, Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 5.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab, Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 5.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab, Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 75.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab, Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 75.000.000,00 Jumlah 1 24.043.356.912,00 Jumlah 1 24.043.356.912,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan 100% 790.000.000,00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan 100% 790.000.000,00 Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD 12,00% Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD 12,00% Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 68,07 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 68,07 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender 100% 195.000.000,00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender 100% 195.000.000,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -58 RANCANGAN RKPD HASIL KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP.) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kab, Bandung Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 80.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kab, Bandung Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 80.000.000,00 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Kab, Bandung Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 50 Orang 80.000.000,00 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Kab, Bandung Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 50 Orang 80.000.000,00 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Kab, Bandung Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 35.000.000,00 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Kab, Bandung Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 35.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 50% 120.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 50% 120.000.000,00 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kab, Bandung Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Organisasi 120.000.000,00 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kab, Bandung Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Organisasi 120.000.000,00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga pemberdayan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG 100% 475.000.000,00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga pemberdayan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG 100% 475.000.000,00 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 2 lembaga 475.000.000,00 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 2 lembaga 475.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 0 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 0 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan 100% 125.000.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan 100% 125.000.000,00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempua yang dilaksanakan 2 Kegiatan 60.000.000,00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempua yang dilaksanakan 2 Kegiatan 60.000.000,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -59 RANCANGAN RKPD HASIL KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP.) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan 50 Dokumen 60.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan 50 Dokumen 60.000.000,00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan 100% 65.000.000,00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan 100% 65.000.000,00 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 30 Orang 65.000.000,00 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 30 Orang 65.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga 100% 344.813.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga 100% 344.813.000,00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Desa 160.000.000,00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Desa 160.000.000,00 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 160.000.000,00 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 160.000.000,00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 70.000.000,00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 70.000.000,00 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 70.000.000,00 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 70.000.000,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -60 RANCANGAN RKPD HASIL KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP.) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase keluarga yang terlayani dalam bidang KG dan hak anak 100% 114.813.000,00 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase keluarga yang terlayani dalam bidang KG dan hak anak 100% 114.813.000,00 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 50 Layanan 114.813.000,00 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 50 Layanan 114.813.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase data terpilah anak 100% 144.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase data terpilah anak 100% 144.000.000,00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak 100% 144.000.000,00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak 100% 144.000.000,00 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 31 Dokumen 74.000.000,00 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 31 Dokumen 74.000.000,00 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 70.000.000,00 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 70.000.000,00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak 100% 172.657.000,00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak 100% 172.657.000,00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anak 100% 70.000.000,00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anak 100% 70.000.000,00 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 39 Organisasi 70.000.000,00 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 39 Organisasi 70.000.000,00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina 100% 102.657.000,00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina 100% 102.657.000,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -61 RANCANGAN RKPD HASIL KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP.) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 51 Orang 72.657.000,00 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 51 Orang 72.657.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 30.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 30.000.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 100% 430.000.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 100% 430.000.000,00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten 2 Kegiatan 115.000.000,00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten 2 Kegiatan 115.000.000,00 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kab, Bandung Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 50 Orang 55.000.000,00 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kab, Bandung Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 50 Orang 55.000.000,00 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Kab, Bandung jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 50 Dokumen 60.000.000,00 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Kab, Bandung jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 50 Dokumen 60.000.000,00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus 100% 315.000.000,00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus 100% 315.000.000,00 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 50 Orang 45.000.000,00 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 50 Orang 45.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kab, Bandung Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 30 Layanan 20.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kab, Bandung Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 30 Layanan 20.000.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TFR (angka kelahiran total) 2,27 242.000.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TFR (angka kelahiran total) 2,27 242.000.000,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -62 RANCANGAN RKPD HASIL KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP.) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) 79,25 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) 79,25 Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) 10,10 Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) 10,10 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi 100% 108.000.000,00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi 100% 108.000.000,00 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah dokumen dan kebijakan perihal persentase pemanfaatan hasil penyusunan GDPK yang dimiliki Kabupaten Bandung 1 Dokumen 20.000.000,00 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Kab, Bandung Jumlah dokumen dan kebijakan perihal persentase pemanfaatan hasil penyusunan GDPK yang dimiliki Kabupaten Bandung 1 Dokumen 20.000.000,00 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan Kab, Bandung Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 3 Organisasi 18.000.000,00 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan Kab, Bandung Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 3 Organisasi 18.000.000,00 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Kab, Bandung Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 0 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Kab, Bandung Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 0 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Kab, Bandung Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 3 Kegiatan 20.000.000,00 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Kab, Bandung Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 3 Kegiatan 20.000.000,00 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Kab, Bandung Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 2 kegiatan 50.000.000,00 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Kab, Bandung Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 2 kegiatan 50.000.000,00 Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan 100% 134.000.000,00 Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan 100% 134.000.000,00 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Kab, Bandung Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 1 Dokumen 10.000.000,00 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Kab, Bandung Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 1 Dokumen 10.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Kab, Bandung Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 10.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Kab, Bandung Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 10.000.000,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Kab, Bandung Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 2 Dokumen 25.250.000,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Kab, Bandung Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 2 Dokumen 25.250.000,00 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Kab, Bandung Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 10.000.000,00 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Kab, Bandung Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 10.000.000,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -63 RANCANGAN RKPD HASIL KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP.) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Kab, Bandung Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 2 Dolumen 10.000.000,00 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Kab, Bandung Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 2 Dolumen 10.000.000,00 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Kab, Bandung Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 2 Unit 38.750.000,00 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Kab, Bandung Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 2 Unit 38.750.000,00 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Kab, Bandung Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan 1 Dokumen 10.000.000,00 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Kab, Bandung Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan 1 Dokumen 10.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Kab, Bandung Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 2 Laporan 10.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Kab, Bandung Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 2 Laporan 10.000.000,00 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kab, Bandung Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 10.000.000,00 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kab, Bandung Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 10.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru 83,48% 5.093.120.000,00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru 83,48% 5.093.120.000,00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Pesentase Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB 100% 235.450.000,00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Pesentase Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB 100% 235.450.000,00 Pengendalian Program KKBPK Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 31 Laporan 30.000.000,00 Pengendalian Program KKBPK Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 31 Laporan 30.000.000,00 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Kab, Bandung Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 3 Unit 5.000.000,00 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Kab, Bandung Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 3 Unit 5.000.000,00 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Kab, Bandung Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2 Laporan 60.450.000,00 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Kab, Bandung Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2 Laporan 60.450.000,00 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Kab, Bandung Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 15.000.000,00 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Kab, Bandung Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 15.000.000,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -64 RANCANGAN RKPD HASIL KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP.) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Kab, Bandung Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 4 Dokumen 85.000.000,00 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Kab, Bandung Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 4 Dokumen 85.000.000,00 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Kab, Bandung Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2 Organisasi 40.000.000,00 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Kab, Bandung Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2 Organisasi 40.000.000,00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina 4.486.500.000,00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina 4.486.500.000,00 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Kab, Bandung Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 150 Unit 30.000.000,00 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Kab, Bandung Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 150 Unit 30.000.000,00 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kab, Bandung Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 4653 Orang 2.492.500.000,00 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kab, Bandung Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 4653 Orang 2.492.500.000,00 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Kab, Bandung Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 3 Organisasi 70.000.000,00 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Kab, Bandung Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 3 Organisasi 70.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan 1.894.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan 1.894.000.000,00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB 100% 291.170.000,00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB 100% 291.170.000,00 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kab, Bandung Jumlah Faskes yang meperoleh sarana peunjang pelayanan KB 12 Laporan 74.870.000,00 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kab, Bandung Jumlah Faskes yang meperoleh sarana peunjang pelayanan KB 12 Laporan 74.870.000,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -65 RANCANGAN RKPD HASIL KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP.) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kab, Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 100.000 Orang 86.300.000,00 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kab, Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 100.000 Orang 86.300.000,00 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 50.000.000,00 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 50.000.000,00 Peningkatan Kesertaan KB Pria Kab, Bandung Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 30 Orang 80.000.000,00 Peningkatan Kesertaan KB Pria Kab, Bandung Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 30 Orang 80.000.000,00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB 100% 80.000.000,00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB 100% 80.000.000,00 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Kab, Bandung Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 5 Organisasi 50.000.000,00 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Kab, Bandung Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 5 Organisasi 50.000.000,00 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Kab, Bandung Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 0 kegiatan - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Kab, Bandung Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 0 kegiatan - Pembinaan Terpadu Kampung KB Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 0 kegiatan - Pembinaan Terpadu Kampung KB Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 0 kegiatan - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Kab, Bandung 97 Kampung 30.000.000,00 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Kab, Bandung 97 Kampung 30.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera 100% 390.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera 100% 390.000.000,00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga 305.000.000,00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga 305.000.000,00 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Laporan 100.000.000,00 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Laporan 100.000.000,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -66 RANCANGAN RKPD HASIL KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP.) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kab, Bandung Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 1 Unit 30.000.000,00 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kab, Bandung Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 1 Unit 30.000.000,00 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kab, Bandung Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 95 Orang 75.000.000,00 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kab, Bandung Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 95 Orang 75.000.000,00 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 2 Laporan 75.000.000,00 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 2 Laporan 75.000.000,00 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Kab, Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 40 Orang 25.000.000,00 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Kab, Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 40 Orang 25.000.000,00 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten 85.000.000,00 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten 85.000.000,00 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 2 Laporan 85.000.000,00 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Kab, Bandung Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 2 Laporan 85.000.000,00 Jumlah 2 7.731.590.000,00 Jumlah 2 7.731.590.000,00 Jumlah Total 31.774.946.912,00 Jumlah Total 31.774.946.912,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -62 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja DALDUKPPA didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada DALDUKPPA selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi maupun SKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Masukan dan harapan tersebut adalah sebagai berikut : - Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan Dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan adanya data dan informasi yang menggambarkan situasi dan kondisi mengenai aspek-aspek yang terkait dengan kependudukan dan KB. Semakin lengkap dan akurat data/informasi kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pengendalianpenduduk. - Bidang Keluarga Berencana Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB perlu adanya jaminan ketersediaan alkon sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi secara gratis. Sekaligus pembinaan terhadap akseptor aktif sehingga tidak terjadi DO. - Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam hal peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga masyarakat mengharapkan penyertaan modal usaha pada kelompok yang ada di desa, yaitu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) masuk dalam penyertaan modal dari provinsi/pusat. Selain itu, dalam hal program ketahanan keluarga masyarakat menghendaki adanya pembinaan bagi kelompok bina-bina (BKB, BKL, BKR). Permasalahan remaja yang berhubungan dengan seksualitas, HIV/AIDs, dan Napza perlu penananganan melalui program kesehatan reproduksi remaja, serta Genre perlu digencarkan juga ke seluruh remaja yang ada di Kabupaten Bandung - Bidang Pemberdayaan Perempuan Dalam hal peningkatan pendapatan perempuan diharapkan adanya pembinaan melalui berbagai pelatihan keterampilan dan juga bantuan modal usaha. Semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan mengharuskan pemerintah hadir untuk memberikan dukungan, baik dana maupun pendampingan dalam penyelesaian kasus. Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -63 - Bidang Perlindungan Anak Dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Aparat Penegak Hukum, pembimbing kemasyarakatan dan relawan pendamping, membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan hak anak. Semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap anak mengharuskan pemerintah hadir untuk memberikan dukungan, baik dana maupun pendampingan dalam penyelesaian kasus. Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan DALDUKPPA Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Bandung Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 34.312.571.209,88 59.204.967.346,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 34.312.571.209,88 59.204.967.346,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.720.829.050,00 1.827.342.190,00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 100 12 68,07 % % 100 12 68,07 % % 1.234.462.700,00 792.231.850,00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender 100 % 100 % 281.430.000,00 281.430.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokume n 1 Dokumen 206.436.000,00 80.975.400,00 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 50 Orang 50 Orang 51.184.000,00 46.684.000,00 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 50 Orang 50 Orang 23.810.000,00 22.755.300,00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 % 50 % 498.501.500,00 498.501.500,00 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Organis asi 2 Organisasi 498.501.500,00 187.285.950,00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga pemberdayan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG 100 % 100 % 454.531.200,00 454.531.200,00 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 2 Lembag a 2 Lembaga 454.531.200,00 454.531.200,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan 100 % 100 % 110.440.600,00 82.832.860,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -64 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempua yang dilaksanakan 2 kegiatan 2 kegiatan 47.860.600,00 47.860.600,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Dokume n 50 Dokumen 47.860.600,00 19.855.300,00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan 100 % 100 % 62.580.000,00 62.580.000,00 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 30 Orang 30 Orang 62.580.000,00 62.977.560,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga 100 % 100 % 588.721.100,00 446.667.200,00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Desa 1 Desa 156.375.000,00 156.375.000,00 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokume n 1 Dokumen 156.375.000,00 71.605.300,00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 kegiatan 1 kegiatan 47.125.900,00 47.125.900,00 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokume n 1 Dokumen 47.125.900,00 47.125.900,00 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 385.220.200,00 385.220.200,00 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 50 Layanan 50 Layanan 385.220.200,00 327.936.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase data terpilah anak 100 % 100 % 141.455.000,00 66.246.000,00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak 100 % 100 % 141.455.000,00 141.455.000,00 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -65 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 31 Dokume n 31 Dokumen 99.700.000,00 42.171.000,00 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokume n 1 Dokumen 41.755.000,00 24.075.000,00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak 100 % 100 % 151.507.550,00 113.662.350,00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak 100 % 100 % 66.779.950,00 66.779.950,00 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 39 Organis asi 39 Organisasi 66.779.950,00 50.209.950,00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina 100 % 100 % 84.727.600,00 84.727.600,00 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 51 Orang 51 Orang 66.997.300,00 49.577.100,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokume n 2 Dokumen 17.730.300,00 13.875.300,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 100 % 100 % 494.242.100,00 325.701.930,00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten 2 kegiatan 2 kegiatan 198.936.500,00 198.936.500,00 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 50 Orang 50 Orang 148.600.000,00 42.781.100,00 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 50 Dokume n 50 Dokumen 50.336.500,00 23.400.530,00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus 100 % 100 % 295.305.600,00 295.305.600,00 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 50 Orang 50 Orang 25.950.300,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 30 Layanan 30 Layanan 269.355.300,00 259.520.300,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 31.591.742.159,88 57.377.625.156,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Nilai AKIP Presentase Aset Dalam kondisi Baik 69,46 87 Poin % 80,36 87 Poin % 25.284.894.270,88 26.214.563.539,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -66 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 123.347.800,00 123.347.800,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokume n 0 Dokumen 46.546.500,00 45.496.500,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokume n 1 Dokumen 6.370.000,00 3.850.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokume n 1 Dokumen 6.000.000,00 1.240.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokume n 1 Dokumen 6.370.000,00 2.180.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokume n 1 Dokumen 6.000.000,00 1.435.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 16.424.200,00 14.899.200,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 33.637.100,00 11.981.100,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokume n 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 20 Data 20 Data 1.000.000,00 1.000.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 % 100 % 23.990.626.070,88 23.990.626.070,88 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Orang/b ulan 97 Orang/bul an 23.946.316.470,88 25.284.331.039,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokume n 2 Dokumen 8.785.000,00 8.785.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.475.000,00 2.465.000,00 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokume n 1 Dokumen 5.050.000,00 3.100.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 24.999.600,00 2.622.600,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 42.090.400,00 42.090.400,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokume n 1 Dokumen 20.660.400,00 16.500.400,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -67 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 21.430.000,00 21.430.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 100 % 84.250.000,00 84.250.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 218 Paket 218 Paket 20.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 218 Dokume n 218 Dokumen 22.350.000,00 20.660.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 50 Orang 6.000.000,00 6.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 50 Orang 35.900.000,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 100 % 294.580.000,00 294.580.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 15.637.700,00 5.677.100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 114.890.300,00 63.605.200,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 11.452.000,00 10.216.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokume n 2 Dokumen 5.000.000,00 3.999.000,00 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.170.000,00 24.170.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 98.430.000,00 23.746.685,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 467.000.000,00 467.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 388.000.000,00 402.373.715,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 273.000.000,00 273.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -68 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 42.000.000,00 35.350.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 Unit 51 Unit 121.000.000,00 87.450.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 105.000.000,00 0,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) TFR (angka kelahiran total) Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) 10,10 2.27 79,25 % Kelahira n/Ibu Angka 10,10 2.27 79,25 % Kelahiran/I bu Angka 220.621.189,00 757.840.968,00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi 100 % 100 % 100.901.200,00 100.901.200,00 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokume n 1 Dokumen 16.635.300,00 0,00 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 3 Organis asi 3 Organisasi 17.859.300,00 0,00 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 3 Kegiatan 3 Kegiatan 18.175.300,00 0,00 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 2 Kegiatan 2 Kegiatan 48.231.300,00 5.016.000,00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan 100 % 100 % 119.719.989,00 119.719.989,00 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 1 Dokume n 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 1 Laporan 5.120.000,00 60.000.000,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 2 Dokume n 2 Dokumen 14.083.000,00 0,00 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 1 Laporan 6.530.000,00 279.000.000,00 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 2 Dokume n 2 Dokumen 36.970.000,00 408.970.000,00 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 2 Unit 2 Unit 37.036.300,00 546.000,00 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -69 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan 1 Dokume n 1 Dokumen 4.248.721,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 2 Laporan 2 Laporan 5.598.968,00 4.308.968,00 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokume n 1 Dokumen 4.133.000,00 0,00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru 83.48 % 83.48 % 5.660.044.200,00 13.221.375.296,00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pesentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa 100 % 100 % 140.231.200,00 140.231.200,00 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 31 Laporan 31 Laporan 15.030.000,00 8.205.000,00 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 3 Unit 3 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 31 Laporan 0,00 620.000.000,00 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2 Laporan 2 Laporan 0,00 465.000.000,00 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokume n 1 Dokumen 14.800.000,00 67.650.000,00 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 4 Dokume n 4 Dokumen 71.620.900,00 3.900.000,00 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2 Organis asi 2 Organisasi 33.780.300,00 200.000.000,00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina 31 kecamat an 31 kecamata n 5.216.979.100,00 5.216.979.100,00 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 150 Unit 150 Unit 23.750.000,00 0,00 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 4653 Orang 4653 Orang 2.564.000.000,00 3.437.957.300,00 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 3 Organis asi 3 Organisasi 54.848.500,00 22.886.600,00 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -70 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan 12 Laporan 2.574.380.600,00 2.439.341.500,00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB 100 % 100 % 260.773.300,00 260.773.300,00 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 71.235.600,00 11.220.300,00 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 100000 Orang 100000 Orang 86.211.000,00 5.424.310.796,00 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 47.015.900,00 30.345.300,00 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 30 Orang 30 Orang 56.310.800,00 23.733.200,00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB 100 % 100 % 42.060.600,00 42.060.600,00 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 5 Organis asi 5 Organisasi 12.235.300,00 0,00 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 97 Kampun g 97 Kampung 29.825.300,00 461.825.300,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Presentase Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 100 % 100 % 426.182.500,00 17.183.845.353,00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga 100 % 100 % 317.874.200,00 317.874.200,00 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - 1 Laporan / Dokumen 0,00 9.600.000,00 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Laporan 2 Laporan 92.401.600,00 31.927.000,00 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -71 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 1 Unit 1 Unit 15.900.000,00 169.000.000,00 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 95 Orang 95 Orang 50.340.000,00 7.056.200,00 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 2 Laporan 2 Laporan 68.687.300,00 17.875.000,00 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 40 Orang 40 Orang 90.545.300,00 23.301.400,00 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten 100 100 108.308.300,00 108.308.300,00 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 2 Laporan 2 Laporan 108.308.300,00 173.085.753,00 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 8376 laporan 0,00 8.376.000.000,00 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - 8376 laporan 0,00 8.376.000.000,00 Total 34.312.571.209,88 59.204.967.346,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -72
1. 1.Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan bagian dari Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, KB , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung dalam upaya pencapaian kinerja selama 5 tahun.
2. 2.Rencana Kerja 2025 ini merupakan kelanjutan daripada capaian kinerja tahun 2024.
3. 3.Rencana Kerja 2025 adalah alat ukur sekaligus pedoman pelaksanaan kegiatan yang sudah digariskan dalam rencana stategis Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung yang didasarkan kepada situasi, kondisi, dan potensi Dinas. Terkait dengan kebijakan nasional, BAPPERIDA Kabupaten Bandung selaku lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah, masuk kedalam Prioritas Pembangunan Nasioanal (NAWACITA) Prioritas 2 yakni Membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan arah kebijakan menguatnya tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Daerah. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DALDUKPPA Kabupaten Bandung Sasaran strategis merupakan pokok kegiatan dan program yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengarah pada meningkatkan Indek pembangunan Manusia (IPM) dengan indikator peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli. Berdasarkan kondisi di atas maka sasaran strategis dituangkan dalam rencana kegiatan jangka waktu bulanan, semesteran, triwulan dan tahunan. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan sasaran untuk tahun 2025 sebagai berikut:
4. 1.Peningkatan Pengendalian Angka Kelahiran
5. 2.Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Optimalisasi Perlindungan perempuan &Anak. Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -73 Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 69.16 2 Presentase Aset Dalam kondisi Baik 85.5 3 Meningkatnya kualkitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya kualkitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 4 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 5 Tersusunnya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersusunnya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 dokumen 6 Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 dokumen 7 Tersusunnya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tersusunnya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 dokumen 8 Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 dokumen 9 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 10 Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 11 Meningkatnya ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Meningkatnya ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100% 12 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan 13 Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 14 Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Laporan 15 Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Dokumen 16 Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 Laporan 17 Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 bulan 18 Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 19 Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 20 Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 21 TersusunnyaLaporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD TersusunnyaLaporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 22 Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 23 Meningkatnya ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 24 Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 25 Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 26 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Dokumen 27 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -74 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 28 Meningkatnya Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 29 Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 30 Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 31 Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 32 Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 33 Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 34 Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 35 Tersusunya Laporan Penyediaan Bahan/Material Tersusunya Laporan Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Laporan 36 Tersusunya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersusunya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 60 Laporan 37 Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Dokumen 38 Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Paket 39 Meningkatnya ketersediaan operasional perkantoran Meningkatnya ketersediaan operasional perkantoran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100% 40 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 41 Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 42 Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 43 Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 44 Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 45 Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 46 Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 47 Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 48 Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7 Unit 49 Terlaksananya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 Unit 50 Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 51 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 52 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan 100% 53 Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD 0.058% 54 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 67.47 55 Meningkatnya lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender Meningkatnya lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender 100% 56 Tersusunnya Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Tersusunnya Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan 1 Dokumen Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -75 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 57 Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Perangkat Daerah 58 Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Perangkat Daerah 59 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 100% 60 Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Organisasi 61 Meningkatnya lembaga pemberdayan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG Meningkatnya lembaga pemberdayan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga pemberdayan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG 100% 62 Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan terhadap Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan terhadap Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 2 Lembaga 63 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas terhadap sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas terhadap sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Orang 64 Meningkatnya Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan Meningkatnya Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan 100% 65 Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan perempua yang dilaksanakan Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan perempua yang dilaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempua yang dilaksanakan 2 kegiatan 66 Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Dokumen 67 Meningkatnya layanan rujukan lanjutan terhadap kasus perempuan korban kekerasan Meningkatnya layanan rujukan lanjutan terhadap kasus perempuan korban kekerasan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan 100% 68 Terlaksananya Layanan Pengaduan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terlaksananya Layanan Pengaduan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 30 Orang 69 Meningkatnya Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga Meningkatnya Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga 100% 70 Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Desa 71 Tersusunnya Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusunnya Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan 72 Meningkatnya layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Meningkatnya layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan 1 Kegiatan Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -76 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 73 Tersusunnya Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 74 Meningkatnya keluarga yang terlayani dalam bidang KG dan hak anak Meningkatnya keluarga yang terlayani dalam bidang KG dan hak anak Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase keluarga yang terlayani dalam bidang KG dan hak anak 100% 75 Terlaksananya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia Terlaksananya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 50 Layanan 76 Meningkatnya kecamatan yang melakukan pendataan data terpilah Meningkatnya kecamatan yang melakukan pendataan data terpilah PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase kecamatan yang melakukan pendataan data terpilah 100% 77 Meningkatnya kecamatan yang melakukan data terpilah anak Meningkatnya kecamatan yang melakukan data terpilah anak Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak 100% 78 Tersusunnya Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Tersusunnya Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 31 Dokumen 79 Tersusunnya Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 47 Dokumen 80 Meningkatnya Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak Meningkatnya Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak 100% 81 Meningkatnya lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anak Meningkatnya lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anak Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anak 100% 82 Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 39 Organisasi 83 Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina 100% 84 Terlaksananya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Orang 85 Tersusunnya Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 86 Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 100% 87 Meningkatnya Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Meningkatnya Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten 2 kegiatan 88 Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan PencegahanKekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Organisasi 89 Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Dokumen 90 Meningkatnya anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus Meningkatnya anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus 100% 91 Terlaksananya Layanan Pengaduan Kewenangan Terlaksananya Layanan Pengaduan Kewenangan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 310 Orang Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -77 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Kabupaten/Kota terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Kabupaten/Kota terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 92 Tersusunnya Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 93 Meningkatnya Pengendalian Penduduk Meningkatnya Pengendalian Penduduk PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TFR (angka kelahiran total) 2.42 94 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) 69.15 95 Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 9.97 96 Meningkatnya kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi Meningkatnya kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi 100% 97 -persentase penanganan pengendalian penduduk 100% 98 Tersusunnya Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 99 Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 3 Laporan 100 Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal N/A 101 Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal 10 organisasi 102 Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal N/A 103 Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 2 Laporan 104 Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 1 Dokumen 105 Tersususunnya Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Tersususunnya Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 3 Laporan 106 Tersusunnya Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Tersusunnya Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) N/A 107 Meningkatnya data pengendalian penduduk yang diimplementasikan Meningkatnya data pengendalian penduduk yang diimplementasikan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan 100% 108 Tersusunnya Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan Tersusunnya Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan Perumusan Parameter Kependudukan Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan 1 Laporan 109 Tersusunnya Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Tersusunnya Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 1 Dokumen 110 Tersusunnya Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tersusunnya Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 111 Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Jumlah Kajian Dampak Kependudukan N/A 112 Tersedianya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk Tersedianya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk 2 Unit 113 Tersusunnya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Tersusunnya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 114 Tersedianya Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Tersedianya Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 2 Dokumen 115 Tersusunnya Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Tersusunnya Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 116 Tersusunnya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Tersusunnya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data 2 Dokumen Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -78 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 117 Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 2 Laporan 118 Meningklatnya pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru Meningklatnya pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru 83% 119 Meningkatnya Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Meningkatnya Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Pesentase Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB 100% 120 Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 10 Organisasi 121 Tersusunnya Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Tersusunnya Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 4 Dokumen 122 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 123 Digunakannya Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Digunakannya Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 124 Tersusunnya Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Tersusunnya Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2 Laporan 125 Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 31 Laporan 126 Meningkatnya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina Meningkatnya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina 31 kecamatan 127 Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 1 Organisasi 128 Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 1 Unit 129 Tersusunnya Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Tersusunnya Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1 Laporan 130 Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 4.643 Orang 131 Meningkatnya pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB Meningkatnya pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB 100% 132 Tersusunnya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Tersusunnya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 79 Laporan 133 Terlaksananya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Terlaksananya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 21000Orang 134 Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 12 Laporan Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -79 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 135 Terlaksananya Peningkatan Kesetaraan KB Pria Terlaksananya Peningkatan Kesetaraan KB Pria Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 32 Orang 136 Meningkatnya PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB Meningkatnya PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB 100% 137 Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1 Organisasi 138 Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 97 Kampung 139 Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB 140 Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 141 Meningkatnya pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera Meningkatnya pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera 100% 142 Meningkatnya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga Meningkatnya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga 100% 143 Tersedianya Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Tersedianya Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 3.000 Unit 144 Tersusunya Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Tersusunya Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Laporan 145 Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 95 Orang 146 Tersusunnya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Tersusunnya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 2 Laporan 147 Terlaksananya Sosialisasi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Terlaksananya Sosialisasi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Sosialisasi IPK Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 40 Orang 148 Meningkatnya Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Meningkatnya Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten 100% 149 Tersusunnya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Tersusunnya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 2 laporan
6. 3.Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi DALDUKPPA Di dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung yang selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran terdapat 10 program 29 kegiatan dan 93 sub kegiatan anggaran pembangunan untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -80 mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Bandung,sedangkan untuk anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat alokasi anggaran pada perencanaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 31.774.946.912,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah). Menindaklanjuti Program Prioritas Anggaran tahun 2025 sebagai rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung, maka kebijakan Dinas P2KBP3A masuk dalam prioritas kesehatan. Kebijakan tersebut dituangkan dalamRencana Kerja 2025 sebagai berikut:
7. 1.Mengurangi kasus kekerasan dengan fokus pada pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KDRT;
8. 2.Penguatan lembaga layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah Kecamatan;
9. 3.Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus terhadap anak;
10. 4.Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penenganan berbagai kasus anak;
11. 5.Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk melalui kegiatan pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan pembinaan kelestarian Pus ber-KB yang diarahkan ke MKJP ;
12. 6.Membuat rumusan kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas dan kinerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DALDUKPPA Tahun 2025 Rencana Kerja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman oprasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Kerja tersebut menggambarkan tentang Program, kegiatan dan sub kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung pada periode tahun 2025 adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran tahun 2025. Untuk Tahun 2025 DALDUKPPA Kabupaten Bandung telah menyusun 10 Program, 29 Kegiatan dan 95 Sub Kegiatan. Dengan total anggaran sebesar Rp 31.774.946.912,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah). Dengan demikian program dan kegiatan dilaksanakan oleh DALDUKPPA Kabupaten Bandung secara strategis untuk mendukung Program Prioritas Anggaran yang secara umum untuk dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung tahun 2023 meliputi: Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -81
13. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
14. 2.Program Pengendalian Penduduk
15. 3.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
16. 4.Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
17. 5.Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
18. 6.Program Perlindungan Perempuan
19. 7.Program Peningkatan Kualitas Keluarga
20. 8.Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
21. 9.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
22. 10.Program Perlindungan Khusus Anak Dengan demikian diharapkan melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung dapat mendukung keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan. Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -82 Adapun Rencana Kerja dan pendanaan DALDUKPPA Kabupaten Bandung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -83 Tabel IV.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 KABUPATEN BANDUNG No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 31.877.946.912,00 34.312.571.209,88 59.204.967.346,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 31.877.946.912,00 34.312.571.209,88 59.204.967.346,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.006.470.000,00 2.720.829.050,00 1.827.342.190,00 1 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 100 12 68,07 % % 100 12 68,07 % % 790.000.000,00 1.234.462.700,00 792.231.850,00 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender 100 % 100 % 195.000.000,00 281.430.000,00 281.430.000,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 206.436.000,00 80.975.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.01 0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 50 Orang 50 Orang 80.000.000,00 51.184.000,00 46.684.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.01 0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 50 Orang 50 Orang 35.000.000,00 23.810.000,00 22.755.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -84 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 % 50 % 120.000.000,00 498.501.500,00 498.501.500,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.02 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Organisasi 2 Organisasi 120.000.000,00 498.501.500,00 187.285.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga pemberdayan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG 100 % 100 % 475.000.000,00 454.531.200,00 454.531.200,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.03 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 2 Lembaga 2 Lembaga 475.000.000,00 454.531.200,00 454.531.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan 100 % 100 % 125.000.000,00 110.440.600,00 82.832.860,00 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempua yang dilaksanakan 2 kegiatan 2 kegiatan 60.000.000,00 47.860.600,00 47.860.600,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Dokumen 50 Dokumen 60.000.000,00 47.860.600,00 19.855.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -85 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan 100 % 100 % 65.000.000,00 62.580.000,00 62.580.000,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 30 Orang 30 Orang 65.000.000,00 62.580.000,00 62.977.560,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga 100 % 100 % 344.813.000,00 588.721.100,00 446.667.200,00 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Desa 1 Desa 160.000.000,00 156.375.000,00 156.375.000,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.01 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 160.000.000,00 156.375.000,00 71.605.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 kegiatan 1 kegiatan 70.000.000,00 47.125.900,00 47.125.900,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.02 0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 47.125.900,00 47.125.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -86 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 114.813.000,00 385.220.200,00 385.220.200,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.03 0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 50 Layanan 50 Layanan 114.813.000,00 385.220.200,00 327.936.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase data terpilah anak 100 % 100 % 144.000.000,00 141.455.000,00 66.246.000,00 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak 100 % 100 % 144.000.000,00 141.455.000,00 141.455.000,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 05 2.01 0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 31 Dokumen 31 Dokumen 74.000.000,00 99.700.000,00 42.171.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 05 2.01 0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 41.755.000,00 24.075.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak 100 % 100 % 172.657.000,00 151.507.550,00 113.662.350,00 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak 100 % 100 % 70.000.000,00 66.779.950,00 66.779.950,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -87 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Kewenangan Kabupaten/Kota DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 39 Organisasi 39 Organisasi 70.000.000,00 66.779.950,00 50.209.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina 100 % 100 % 102.657.000,00 84.727.600,00 84.727.600,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 2.02 0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 51 Orang 51 Orang 72.657.000,00 66.997.300,00 49.577.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 2.02 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 30.000.000,00 17.730.300,00 13.875.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 100 % 100 % 430.000.000,00 494.242.100,00 325.701.930,00 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten 2 kegiatan 2 kegiatan 115.000.000,00 198.936.500,00 198.936.500,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.01 0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 50 Orang 50 Orang 55.000.000,00 148.600.000,00 42.781.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -88 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.01 0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 50 Dokumen 50 Dokumen 60.000.000,00 50.336.500,00 23.400.530,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus 100 % 100 % 315.000.000,00 295.305.600,00 295.305.600,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 50 Orang 50 Orang 45.000.000,00 25.950.300,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 30 Layanan 30 Layanan 270.000.000,00 269.355.300,00 259.520.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 29.871.476.912,00 31.591.742.159,88 57.377.625.156,00 7 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Presentase Aset Dalam kondisi Baik 69,46 87 Poin % 80,36 87 Poin % 24.043.356.912,00 25.284.894.270,88 26.214.563.539,00 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 139.000.000,00 123.347.800,00 123.347.800,00 DP2KBP3A DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 52.000.000,00 46.546.500,00 45.496.500,00 Kab. Bandung, Semua Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -89 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Kecamatan, Semua Kel/Desa PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 6.370.000,00 3.850.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 1.240.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 6.370.000,00 2.180.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 1.435.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 24.000.000,00 16.424.200,00 14.899.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 33.637.100,00 11.981.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -90 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 20 Data 20 Data 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 % 100 % 22.753.882.912,00 23.990.626.070,88 23.990.626.070,88 DP2KBP3A DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Orang/bulan 97 Orang/bulan 22.703.882.912,00 23.946.316.470,88 25.284.331.039,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 8.785.000,00 8.785.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 8.000.000,00 5.475.000,00 2.465.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -91 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 5.050.000,00 3.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 25.000.000,00 24.999.600,00 2.622.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 50.000.000,00 42.090.400,00 42.090.400,00 DP2KBP3A DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 20.660.400,00 16.500.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 21.430.000,00 21.430.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 100 % 97.900.000,00 84.250.000,00 84.250.000,00 DP2KBP3A DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 218 Paket 218 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -92 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Semua Kel/Desa DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 218 Dokumen 218 Dokumen 36.000.000,00 22.350.000,00 20.660.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 50 Orang 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 50 Orang 35.900.000,00 35.900.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 100 % 320.574.000,00 294.580.000,00 294.580.000,00 DP2KBP3A DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 20.000.000,00 15.637.700,00 5.677.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 120.000.000,00 114.890.300,00 63.605.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -93 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.000.000,00 11.452.000,00 10.216.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.999.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 24.170.000,00 24.170.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan 12 Laporan 100.574.000,00 98.430.000,00 23.746.685,00 Kab. Bandung, Semua Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -94 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan, Semua Kel/Desa PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 100 % 30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 DP2KBP3A DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 379.000.000,00 467.000.000,00 467.000.000,00 DP2KBP3A DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -95 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 2 14 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000,00 388.000.000,00 402.373.715,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 273.000.000,00 273.000.000,00 273.000.000,00 DP2KBP3A DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 42.000.000,00 42.000.000,00 35.350.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 Unit 51 Unit 121.000.000,00 121.000.000,00 87.450.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) TFR (angka kelahiran total) 10,10 2.27 79,25 % 10,10 2.27 79,25 % 272.000.000,00 220.621.189,00 757.840.968,00 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -96 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Kelahiran/Ibu Angka Kelahiran/Ibu Angka 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi 100 % 100 % 108.000.000,00 100.901.200,00 100.901.200,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.01 0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 16.635.300,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.01 0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 3 Organisasi 3 Organisasi 18.000.000,00 17.859.300,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.01 0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 3 Kegiatan 3 Kegiatan 20.000.000,00 18.175.300,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.01 0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 2 Kegiatan 2 Kegiatan 50.000.000,00 48.231.300,00 5.016.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan 100 % 100 % 164.000.000,00 119.719.989,00 119.719.989,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -97 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 5.120.000,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 2 Dokumen 2 Dokumen 25.250.000,00 14.083.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 6.530.000,00 279.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 36.970.000,00 408.970.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 2 Unit 2 Unit 38.750.000,00 37.036.300,00 546.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -98 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 4.248.721,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 5.598.968,00 4.308.968,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 4.133.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru 83.48 % 83.48 % 5.093.120.000,00 5.660.044.200,00 13.221.375.296,00 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pesentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa 100 % 100 % 235.450.000,00 140.231.200,00 140.231.200,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 31 Laporan 31 Laporan 30.000.000,00 15.030.000,00 8.205.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 3 Unit 3 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -99 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 31 Laporan 0,00 0,00 620.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2 Laporan 2 Laporan 60.450.000,00 0,00 465.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 14.800.000,00 67.650.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 4 Dokumen 4 Dokumen 85.000.000,00 71.620.900,00 3.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2 Organisasi 2 Organisasi 40.000.000,00 33.780.300,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina 31 kecamatan 31 kecamatan 4.486.500.000,00 5.216.979.100,00 5.216.979.100,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.02 0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 150 Unit 150 Unit 30.000.000,00 23.750.000,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -100 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Kecamatan, Semua Kel/Desa PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 4653 Orang 4653 Orang 2.492.500.000,00 2.564.000.000,00 3.437.957.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.02 0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 3 Organisasi 3 Organisasi 70.000.000,00 54.848.500,00 22.886.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan 12 Laporan 1.894.000.000,00 2.574.380.600,00 2.439.341.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB 100 % 100 % 291.170.000,00 260.773.300,00 260.773.300,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 74.870.000,00 71.235.600,00 11.220.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 100000 Orang 100000 Orang 86.300.000,00 86.211.000,00 5.424.310.796,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -101 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Semua Kel/Desa Fisik-BOKB- KB PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 47.015.900,00 30.345.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.03 0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 30 Orang 30 Orang 80.000.000,00 56.310.800,00 23.733.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB 100 % 100 % 80.000.000,00 42.060.600,00 42.060.600,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.04 0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 5 Organisasi 5 Organisasi 50.000.000,00 12.235.300,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 97 Kampung 97 Kampung 30.000.000,00 29.825.300,00 461.825.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Presentase Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 100 % 100 % 463.000.000,00 426.182.500,00 17.183.845.353,00 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan 100 % 100 % 305.000.000,00 317.874.200,00 317.874.200,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -102 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.01 0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - 1 Laporan / Dokumen 0,00 0,00 9.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.01 0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 92.401.600,00 31.927.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 15.900.000,00 169.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.01 0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 95 Orang 95 Orang 75.000.000,00 50.340.000,00 7.056.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.01 0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 2 Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 68.687.300,00 17.875.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.01 0022 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 40 Orang 40 Orang 25.000.000,00 90.545.300,00 23.301.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -103 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Semua Kel/Desa PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten 100 100 158.000.000,00 108.308.300,00 108.308.300,00 masyarakat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.02 0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 2 Laporan 2 Laporan 158.000.000,00 108.308.300,00 173.085.753,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.02 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 8376 laporan 0,00 0,00 8.376.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - 8376 laporan 0,00 0,00 8.376.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK J U M L A H 31.877.946.912,00 34.312.571.209,88 59.204.967.346,00 Rancang 104 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -104 Pengembangan Riset dan Inovasi Beberapa inovasi pelayanan masyarakat juga di kembangkang oleh DALDUKPPA guna merespon terhadap tantangan pembangunan yang ada, inovasi tersebut meliputi: Tabel IV.2 Inovasi DALDUKPPA NO INOVASI Tujuan 1 PUSAKA (Pasangan Usia Subur dan Akseptor Karawat) Untuk mengendalikan angka Drop Out sehingga akan berkontribusi terhadap pengendalian LPP dan menurunkan angka TFR. 2 WASKAT (Pengawasan Melekat)
23. 1.Tersediannya sistem pengendalian terhadap kinerja para petugas lapanan
24. 2.Tersediannya alat pantau untuk mengukur, menilai,mengevaluasi capaian kinerja petugas lapangan 3.
25. 3.Tersediannya alat untuk mengarahkan proses kerja kearah tercapainnya tujuan Organisasi
26. 4.Tersediannya alat pantau untuk menciptakan budaya kerja yang baik
27. 5.Tersediannya alat pantau untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintaha dan pelayanan kepada masyarakat yang fropesional 3 BEDAS SAPUJAGAT (Berencana Dewasakan anak agar sejahtera sinergiatas Akselerasi Pendewasaan Usia Kawin Terjaga Keluarga Sehat ) Menegakan pendewasaan usia kawin di masyarakat agar menurunnya perkawinan anak yang berdampak pada kesehatan keluarga baik dari segi kesehatan fisik dan psikis serta mendukung program penurunan AKI dan AKB. 4 SIDUGA BEDAS (Sistem Inforamsi Kependudukan) Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 5 PPRG BEDAS (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Bersinergi dalam anggaran responsif gender) Adanya Dokumen PPRG yang terdiri dari Gender Analisi Pathway (GAP) dan Gender Budget Statment (GBS) dan TOR Responsif Gender yang dapat mengeluarkan nilai ARG 6 SIPETIK BEDAS (Sistem Informasi Pelaporan Tindak Kekerasan Daerah dalam pelayanan Kekerasan) melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Bandung dan mempermudah Masyarakat Kabupaten Bandung dalam melaporkan tindak Kekerasan 7 BEDAS BERLIAN (Bersama Lindungi Anak Berkeadilan dan Berintegritas) Adanya dokumen eviden untuk penilaian kabupaten layak anak sekaligus evaluasi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di kabupaten Bandung Rancang 105 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -105 Secara umum keberhasilan program KB dan Pemberdayaan Perempuan telah memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Bandung. Walaupun dengan keterbatasan anggaran sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan. Pengendalian penduduk pada tahun 2023 akan tercapai bila Total Fertility Rate (TFR) menurun atau rata-rata kelahiran hanya 2 orang anak, kondisi ini akan terwujud apabila seluruh keluarga ikut KB dan memakai alat kontrasepsi. Tentunya untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran serta kebijakan dari pemerintah yang cukup besar untuk mendukung program dan kegiatan. Rancang 106 Renja Perubahan DALDUKPPA Kab. Bandung Tahun 2025 -106 Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan DALDUKPPA tahun 2025 ini. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ttd H. MUHAMAD HAIRUN BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA ttd Rancang 107 Form E.70 PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG No Dokumen/Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila TidakAda Tidak Ada 1 2 3 4 5 6 1 Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja √ 2 Pengolahan Data dan Informasi. √ 3 Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten √ 4 Mengkaji hasil evaluasi renja- perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra-perangkat daerah. √ 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. √ 6 Penelaahan Rancangan RKPD. √ 7 Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja. √ 8 Penelaahan usulan masyarakat. √ Tidak ada usulan masyarakat 9 Perumusan kegiatan prioritas. √ 10 Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten. √ 10a. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. √ Tidak ada usulan masyarakat 10b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. √ 10c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. √ 10d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah. √ 11. Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. √ Rancang 108 No Dokumen/Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila TidakAda Tidak Ada 1 2 3 4 5 6 12. Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah. √ 13. Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerahtelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. √ 14. Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan. √ KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ttd H. MUHAMAD HAIRUN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…