31.Keputusan Bupati Nomor 137.1/Kep. 615 KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep. 467- Tapem/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Dayeuhkolot pada tahun 2025. Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah agar dokumen yang disusun dapat dijadikan acuan oleh Kecamatan Dayeuhkolot dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2025. 9 | RENJA P E R U B A H A N T A H U N 2 0 2 5 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah : 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memaparkan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bandung tahun 2025, baik peraturan perundang-undangan di level nasional, Provinsi Jawa Barat maupun peraturan perundang- undangan di level internal Kabupaten Bandung. 1.4. Maksud dan Tujuan Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bandung tahun 2025. 1.5. Sistematika Dokumen RKPD Menguraikan organisasi penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, pengaturan bab serta 10 | RENJA P E R U B A H A N T A H U N 2 0 2 5 penjelasan mengenai garis besar tiap bab. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: 13 | RENJA P E R U B A H A N T A H U N 2 0 2 5 Evaluasi Program Tahun 2024 Anggaran belanja Tahun 2024 Kecamatan Dayeuhkolot sebesar Rp. 10.393.369.842,00 Dengan realisasi anggaran keselurahan sebesar Rp. 9.556.675.696,00. atau capaian 91,95% Terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.784.469.976,00, dengan realisasi sebesar Rp. 5.182.624.110,00, capaian 89,60% Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.073.126.586,00. dengan realisasi sebesar Rp. 4.073.126.586,00. Atau capaian 94,61%. Untuk Belanja modal sebesar Rp. 303.712.050,00, realisasi sebesar Rp. 300.925.000,00, capai 99,08% Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025 Sedangkan untuk tahun anggaran 2025 dengan usulan sebesar Rp. 10.024.055.804,56 menjadi Rp. 9.755.509.159,56 setelah adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 268.546.645,00 atau sebesar 2,76%. Untuk belanja pegawai sebesar Rp. 5.776.014.473,56, pagu anggaran tetap tidak ada perubahan/pengurangan anggaran. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa yang semula sebesar Rp. 4.243.698.231,00 menjadi Rp. 3,975.151.586,00. Untuk efisiensi anggaran diambil dari rekening belanja sosialisasi, belanja perjalanan dinas, belanja cetak dan belanja honorarium. Dan untuk belanja modal sebesar Rp. 12.343.100,00. Dan untuk realisasi anggaran keseluruhan sampai triwulan 1 sebesar Rp. 1.748.067.356,00 atau baru mencapai 17%. Dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 1.379.259.444,00. Atau baru mencapai 24%. Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 368.807.912,00, dengan capaian baru 09%. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Dayeuhkolot selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program 14 | RENJA P E R U B A H A N T A H U N 2 0 2 5 tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan adalah sebagai berikut : (Terlampir Tabel T.C. 29) 13 | RENJA P E R U B A H A N T A H U N 2 0 2 5 Nama OPD : Kecamatan Dayeuhkolot Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 8 (7/6) 10 (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 7.01 KECAMATAN 7.01.01 Nilai AKIP 72,00 POINT 76,01 POIN 76 Poin 78,50 Poin 103,29% 78,60 poin 0 154,51 2,15 Presentase Aset Dalam Kondisi Baik 94 % 90 % 90 % 90,00 % 100% 90,00 % 0 180,00 1,91 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 20 % 100 % 85,09 % 85,09% 100 % 0 105,09 1,05 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16 Dok 1 Dok 0 - 0 - 0 4 Dok 0 1 0,06 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 10 Dok 0 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 4 Dok 0 2 0,20 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 2 Dok 0 2 0,25 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dok 2 Dok 0 - 0 - 0,00% 3 Dok 0 2 0,50 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 4 Laporan 0 1 0,08 7.01.01.2.01.0009 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Laporan 0 - 0 - 0 - 0% 1 Laporan 0 0 0,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 % 19,64 % 100 % 100,00 % 100% 12 Bulan 3 122,64 1,23 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 70 Bln 12 Bulan 12 Bln 12 Bulan 100% 12 Bulan 0 24 0,34 Tabel T-C-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4 5 6 7 9 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Renja Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 14 | RENJA P E R U B A H A N T A H U N 2 0 2 5 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9 Laporan 0 Dok 4 Laporan 4 Laporan 100% 1 Laporan 0 4 0,44 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 4 Laporan 0 2 0,25 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 6 Dok 0 Laporan 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 1 0,17 7.01.0.00.0.00.07.00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 0 % - - - - - 0 - 0 0 0,00 7.01.0.00.0.00.07.00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 0 Laporan 0 - 0 - 0% 1 Laporan 0 0 0,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 0 % 100 % - - - 100 % 0 0 0,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 130 Org 0 Org 25 Org 25 Org 100% 50 Orang 0 25 0,19 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 153,57 % 100 % 100,00 % 100% 100 % 0 253,57 2,54 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0 Paket 4 Paket 4 Paket 100% 1 Paket 0 4 0,80 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 0 5 0,42 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 0 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 0 1 0,20 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediaka 10 Paket 3 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 0 5 0,50 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dok 4 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 5 1,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 8 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Dok 0 4 0,50 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Dok 0 4 0,80 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah 100 % 0 - 100 % 100 % 100% 0 - 0 100 1,00 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0 - 1 Unit 1 Unit 100% 0 - 0 1 0,50 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 0 - 2 Unit 2 Unit 100% 0 - 0 2 0,50 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusuan umum pemerinrah daereah 100 % 88,34 % 100 % 92 % 92,00% 0 - 0 180,34 1,80 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10 Laporan 2 Jenis 2 Laporan 2 Laporan 100,00% 1 Paket 0 4 0,40 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 12 Bln 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 4 Laporan 0 13 2,60 15 | RENJA P E R U B A H A N T A H U N 2 0 2 5 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 21 Org 4 Laporan 4 Laporan 100,00% 4 Laporan 0 25 5,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 42,22 % 100 % 100 % 100,00% 0 - 0 142,22 1,42 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 25 Unit 3 Unit 2 Unit 2 Unit 100,00% 10 Unit 0 5 0,20 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Jenis 2 Jenis 2 Unit 2 Unit 100,00% 1 Unit 0 4 0,27 7.01.0.00.0.00.07.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0 Unit 2 Paket 2 Paket 100,00% 1 Unit 0 2 0,40 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 Poin 91,1 Poin 91,10 Poin 91,71 Poin 100,67% 92 poin 0 182,81 1,83 7.01.0.00.0.00.07.00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerinatahan di tingkat kecamatan 0 % 0 - 0 - 0 - 0,00% 0 - 0 0 #DIV/0! Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 % 0 - 0 - 0 - 0,00% 1 Laporan 0 0 #DIV/0! 7.01.0.00.0.00.07.00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 - 1 Laporan 0 - 0 - 0,00% 0 - 0 1 1,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase penylenggraan urusan pemerfintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daearah yang ada di kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan 100 % 0 % 0 0 0,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 0 - 2 Laporan 2 Laporan 100,00% 1 Laporan 0 2 0,40 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 100 % 0 % 100 % 100 % 100,00% 100 % 0 100 1,00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 Dok 0 - 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 0 1 0,20 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 100 % 16,67 % 100 % 100 % 100,00% 4 Laporan 0 116,67 1,17 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 30 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100,00% 1 Laporan 0 5 0,17 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 Poin 91,1 Poin 91,10 Poin 91,71 Poin 100,67% 92 poin 0 182,81 1,83 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 3,91 % 0 3,91 0,04 16 | RENJA P E R U B A H A N T A H U N 2 0 2 5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyarak atan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 0 2 0,25 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 0 - 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 6 Lembaga Kemasyarak atan 0 1 0,25 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 250 % 100 % 100 % 100,00% 100 % 0 350 3,50 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarak atan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 0 2 0,40 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 3 Unit 6 Unit 6 Unit 100,00% 1 Unit 0 9 1,13 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas/Orm as 3 Pokmas/Or mas 1 Laporan 1 Laporan 100,00% Pokmas 0 4 0,50 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 0 4 0,80 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 100 % 0 100 1,00 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga Kemasyarak atan 1 Laporan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyarak atan 100,00% Lembaga Kemasyarka tan 0 2 0,40 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 4 Unit 1 Unit 0 - 0 - 0,00% 1 Unit 0 1 0,25 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 0 - 1 Laporan 1 - 0,00% 1 Laporan 0 1 0,33 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3 Laporan 0 - 1 Laporan 1 - 0,00% 1 Laporan 0 1 0,33 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0 % 0 - 0 - 0 - 0,00% 0 Keluarga 0 0 #DIV/0! 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga 0 - 0 - 0 - 0,00% 50 Keluarga 0 0 0,00 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 0 - 0 - 0 - 0,00% 50 Keluarga 0 0 0,00 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluarga 0 - 0 - 0 - 0,00% 50 Keluarga 0 0 0,00 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga 0 - 0 - 0 - 0,00% 50 Keluarga 0 0 0,00 17 | RENJA P E R U B A H A N T A H U N 2 0 2 5 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 0 - 1 Laporan 1 Laporan 0,00% 50 Keluarga 0 1 0,02 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga 0 - 0 - 0 - 0,00% 50 Keluarga 0 0 0,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 50 Keluarga 0 - 0 - 0 - 0,00% 50 Keluarga 0 0 0,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 0 - 0 - 0 - 0,00% 50 Keluarga 0 0 0,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 0 - 0 - 0 - 0,00% 50 Keluarga 0 0 0,00 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 50 Keluarga 0 - 0 - 0 - 0,00% 50 Keluarga 0 0 0,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 Poin 91,1 Poin 91,10 Poin 91,71 Poin 100,67% 92 poin 0 182,81 1,83 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 0 % 100 % 99 % 99,00% 100 % 0 99 0,99 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 0 1 0,20 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 0 Laporan 1 - 1 - 100,00% 1 Laporan 0 1 0,25 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 Poin 91,1 Poin 91,10 Poin 91,71 Poin 100,67% 92 poin 0 182,81 1,83 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 100 % 99 % 99,00% 0 199 1,99 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1500 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 100,00% 300 Orang 0 600 0,40 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 250 Orang 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 0 2 0,01 18 | RENJA P E R U B A H A N T A H U N 2 0 2 5 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0 Orang 0 - 0 - 0 - 0,00% 0 - 0 0 0,00 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6 Laporan 1 Laporan 50 Orang 50 Orang 100,00% 1 Laporan 0 51 8,50 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7 Dok 3 Dok 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 0 4 0,57 7.01.0.00.0.00.07.00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina 100 % 88,71 % 100 % 99 % 99,00% 1 Laporan 0 187,71 1,88 7.01.0.00.0.00.07.00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 100 % 25 % 100 % 99 % 99,00% 1 Laporan 0 124 1,24 7.01.0.00.0.00.07.00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dok 0 Laporan 1 Dok 1 Dok 100,00% 1 Laporan 0 1 0,20 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 Dok 0 Dok 0 - 0,00% 0 - 0 0 0,00 7.01.0.00.0.00.07.00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 Dok 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 0 1 0,20 7.01.0.00.0.00.07.00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5 Dok 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 0 1 0,20 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dok 1 Dok 1 Dok 0 - 0,00% 1 Laporan 0 1 0,25 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0 - 0 0 0,00 13 | RENJA P E R U B A H A N T A H U N 2 0 2 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan kedua adalah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana hakekat penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih tekankan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Salah satu arah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahtraaan masyarakat dalam mengimplementasikan UU 23/2014, tentang Pemerintah Daerah adalah bahwa pelayanan publik (public service) merupakan pelayanan dasar dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara yang urgent. Pada prakteknya penyediaan pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan: