DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 164 Tahun 2025

Nomor: 164
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalaian dan evaluasi; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2025. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 nomor 30);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan Perubahan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI PERUBAHAN RENJA DISPUSIP 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Dalam rencana strategis periode jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2021-2026, dan pada tahun keempat (2025) atau tahun berjalan, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program- program strategis untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung pada Urusan Perpustakaan dan Arsip. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 (n-2) dan tahun 2026 (tahun berjalan/n-1) yaitu sebagaimana berikut :

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN KEGIATAN DISPUSIP 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Di dalam Renstra Perpusnas RI disebutkan bahwa sasaran jangka menengah Tahun 2022-2024 adalah :

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPUSIP Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021- 2026 serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 serta prakiraan maju Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada, Tabel 4.1 berikut :

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

P E N U T U P Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun kelima, pada periode Renstra 2021 – 2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dispusip dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 11 Juli 2025 BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 11 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd. CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 164 salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 164 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 i Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapka terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan dokumen ini. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun ketiga, pada periode Renstra 2021 – 2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dispusip dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman / acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program / kegiatan PD tahun 2025. Demikian Perubahan Renja Dispusip Tahun 2025 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana program dan kegiatan Dispusip Tahun 2025 disusun. Saran dan kritik membangun sangat diperlukan bagi penyusunan dokumen Perubahan Renja berikutnya ke arah yang lebih baik. Salam Bedas. KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN BANDUNG H. TEGUH PURWAYADI, S.STP., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19810123 199912 1 001 ii Hal KATA PENGANTAR……………………………………………………………………….. i DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………. ii DAFTAR TABEL……………………………………………………………………………. iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang…………………………………………………………………… 1 1.2 Landasan Hukum……………………………………………………………….. 2 1.3 Maksud dan Tujuan…………………………………………………………….. 5 1.3.1 Maksud…………………………………………………………………………….. 5 1.3.2 Tujuan……………………………………………………………………………… 5 1.4 Sistematika Penulisan………………………………………………………….. 5 BAB II EVALUASI PERUBAHAN RENJA DISPUSIP …………………………….. 8 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja dan Capaian Renstra DISPUSIP …………..…………………………………………………………….. 8 2.2 Analisis Kinerja DISPUSIP…………………………………………………….. 26 2.2.1 Urusan Kearsipan……………………………………………………………….. 30 2.2.2 Urusan Perpustakaan…………………………………………………………... 32 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DIPUSIP………… 33 2.3.1 Isu-Isu Strategis Daerah……………………………………………………….. 33 2.3.2 Isu-Isu Strategis DISPUSIP…………………..……………………………….. 33 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD………………………………………… 34 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……………….. 40 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN……………………. 41 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasaional…………………………………… 41 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah…………………………….. 42 3.3 Program dan Kegiatan…………………………………………………………… 49 3.4 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kab. Bandung………… 51 3.4.1 Manfaat Penyelenggaraan PUG……………………………………………….. 52 3.4.2 Mekanisme PUG………………………………………………………………….. 52 3.4.3 Kelembagaan PUG……………………………………………………………….. 53 3.4.4 Hambatan Pelaksanaan PUG………………………………………………….. 53 BAB IV PERUBAHAN RENJA DAN PENDANAAN DISPUSIP………………….. 55 BAB V PENUTUP…………………………………………………………………………. 64 iii Daftar Isi Hal 2.1 Evaluasi Sasaran Perubahan Renja DISPUSIP Tahun 2021…………… 11 2.2 Rekapitulasi Perubahan Renja Tahun 2025……………………………….. 20 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD…………………………………………. 35 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah…………………………….. 44 3.3 Program dan Kegiatan…………………………………………………………… 49 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DISPUSIP Tahun 2025 (Kepmendagri 050)…………………………………………………….……….. 56 1 Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, yang meliputi 3 tahapan,antara lain : Tahap Penyusunan, Tahap Rancangan dan tahapan penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2025, setelah tahapan-tahapan dilalui maka disempurnakanlah menjadi Dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip yang Definitif. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP H. TEGUH PURWAYADI, S.STP., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19810123 199912 1 001 2 1.2 Landasan Hukum Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sumedang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3.Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
4.Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
5.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Hak Perlindungan Anak;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang PUG Sebagai Lintas Bidang dalam Pembangunan; Penetapan Target dan Indikator Kinerja PUG;
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11.Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Instruksi Kepada Para Menteri K/L, Para Gubernur, Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Untuk Melaksanakan PUG
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan PUG di Daerah; 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 8);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
21.Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
25.Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
27.Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025;
30.Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung;
31.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi DISPUSIP; 5
32.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DISPUSIP;
33.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34.Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung.
35.SEB 4 Menteri: Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia & KPPPA, Tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan PU Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Kabupaten Bandung T.A 2025 adalah untuk merumuskan rencana kerja DISPUSIP dalam periode 1 tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip. 1.3.2 Tujuan • Menetapkan prioritas dan sasaran program kegiatan Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. • Merumuskan rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung beserta pagu indikatif dan target indikator kinerja Tahun 2025. 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika (tata urutan) sebagai berikut : 6 BAB I PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Bandung. 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA DISPUSIP TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISPUSIP Memuat kajian (review) terhadap hasil hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip; 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip; 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip; 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD; 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masayarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip. 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Menyajikan matrik rumusan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung. 7 BAB V PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, maupun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. 8
1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
e.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
a.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 9
b.Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
c.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Penyediaan Peralatan RumahTangga
d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g.Fasilitasi Kunjungan Tamu
h.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
i.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :
a.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :
a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
d.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
e.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.Pemeliharaan Mebel
d.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 10
1. 2.PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :
a.Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b.Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
c.Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
d.Pengembangan Bahan Pustaka
e.Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
f.Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
g.Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :
a.Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.
b.Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
c.Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.
1. 3.PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Kegiatan : Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :
a.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
b.Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
1. 4.PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :
a.Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
b.Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan : Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 11
a.Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Kegiatan : Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :
a.Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.
1. 5.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Kegiatan : Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :
a.Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
1. 6.PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Kegiatan : Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :
a.Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup. Pengukuran kinerja DISPUSIP didasakan pada sasaran – sasaran dengan capaian sasaran pada Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut : Tabel. 2.1 Evaluasi Sasaran Renja DISPUSIP Tahun 2025 No Sasaran Indikator Kinerja Target 2025 1 Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Bandung - Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1) 0.58 - Pemerataan Koleksi Perpustakaan (UPLM 2) 0.37 - Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3) 0.31 - Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM 4) 0.01 - Perpustakaan ber - SNP (UPLM 5) 1.00 - Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6) 0.98 - Jumlah Pemustaka (UPLM 7) 1.00 2 Meningkatnya Tata Kelola Arsip yang Tertib dan Termanfaatkan - Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku 20% 3 Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik - Nilai SAKIP 88.10 12 Dari Tabel 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa ke 3 sasaran yang diemban oleh DISPUSIP, yaitu : Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Bandung; Meningkatnya Tata Kelola Arsip yang Tertib dan Termanfaatkan; serta Meningkatnya. Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik memiliki tingkat capaian 100% pada tahun kedua Renstra 2021-2026. Sedangkan realisasi kinerja maupun anggaran pada program, kegiatan, dan sub kegiatan DISPUSIP tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1 Target Anggaran T.A. 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip KODE REKENING URAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCA NAAN

(2021)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN PENA NGGU NG JAWA B (PD) TAHUN 2025 URAIAN BID. URUSANPROGRA M KEGIAT ANSUB. KEGIAT AN TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 0 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA - Nilai SAKIP - Nilai IKM - 73.70 - 89.31 - 74.0 - 98.25 11.754.281.46 9,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 1 2 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman yang berlaku 100 persen 100% 138.719.000,0 0 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 2 Dokume n 95.316.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 2 Dokume n 11.712.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokume n 14.712.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 2 Laporan 8.102.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 13 KODE REKENING URAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCA NAAN
(2021)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN PENA NGGU NG JAWA B (PD) TAHUN 2025 URAIAN BID. URUSANPROGRA M KEGIAT ANSUB. KEGIAT AN TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Laporan 8.877.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 1 2 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/ke uangan yang diselesaikan tepat waktu 100 persen 100% 9.389.485.000, 00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan 45 Bulan 9.377.565.000, 00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 1 Laporan 4.059.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 2 dokumen 2 Laporan 7.861.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 24 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 1 2 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman yang Berlaku 100% 100% 7.008.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 24 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD 7 Dokumen 7 Dokume n 7.008.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 1 2 , 1 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian sesuai Pedoman yang Berlaku 100% 100% 133.470.000,0 0 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 19 Pegawai 2 Paket 31.700.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 2 Dokume n 6.270.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 pegawai 12 Pegawai 95.500.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 14 KODE REKENING URAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCA NAAN
(2021)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN PENA NGGU NG JAWA B (PD) TAHUN 2025 URAIAN BID. URUSANPROGRA M KEGIAT ANSUB. KEGIAT AN TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 1 2 , 1 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Umum DISPUSIP 100% 100% 326.907.000,0 0 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 jenis 1 Paket 7.150.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 jenis 1 Paket 150.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 jenis 20 Paket 4.077.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 jenis 1 Paket 5.346.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 jenis 2 Paket 47.168.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 bulan 3 Dokume n 18.059.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 300 Orang Kegiatan 3 Laporan 17.127.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 laporan 40 Laporan 70.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 1 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 3 Daftar Arsip 3 Dokume n 7.980.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 1 2 , 1 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISPUSIP 100% 100% 29.300.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 0 0 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 0 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 1 jenis 5 Unit 29.300.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 15 KODE REKENING URAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCA NAAN
(2021)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN PENA NGGU NG JAWA B (PD) TAHUN 2025 URAIAN BID. URUSANPROGRA M KEGIAT ANSUB. KEGIAT AN TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 Lainnya yang Disediakan 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 1 2 , 1 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100% 100% 1.425.428.469, 00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2000 surat 2 Laporan 4.572.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan 3 Laporan 143.013.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 bulan 4 Laporan 1.277.843.469, 00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 1 2 , 1 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaa n Barang Milik Daerah yang Layak Pakai 100% 100% 303.964.000,0 0 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 unit 5 unit 20.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 unit 10 unit 147.389.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Jenis 3 Unit 20.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 jenis 10 Unit 16.575.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 1 2 , 1 9 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 3 gedung 2 Unit 100.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us Jumlah 1 11.754.281.46 9,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 2 0 0 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rata-rata ketersediaan perpustakaa n sekolah 45,20 46.00 772.640.500,0 0 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 16 KODE REKENING URAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCA NAAN
(2021)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN PENA NGGU NG JAWA B (PD) TAHUN 2025 URAIAN BID. URUSANPROGRA M KEGIAT ANSUB. KEGIAT AN TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 1.00 Rata-rata ketersediaan perpustakaa n umum dan taman bacaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us Indeks Pembanguna n Literasi Masyarakat (IPLM) 53.80 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 2 2 0 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Layanan Perpustakaa n 100% 100% 531.000.000,0 0 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 2 2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangka n di Tingkat Daerah Kabupaten/K ota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/K ota Sesuai Kewenangann ya 10 Perpustak aan 10 perpusta kaan 275.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 2 4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 50 Perpustak aan Sekolah 50 perpusta kaa n sekolah 41.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 2 6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota 70 Orang 3 orang 45.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 2 8 Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan 1.100 Judul 1000 Eksempl ar 90.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 2 9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembanga n untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 2.000 Buku 2000 buku 40.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 17 KODE REKENING URAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCA NAAN
(2021)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN PENA NGGU NG JAWA B (PD) TAHUN 2025 URAIAN BID. URUSANPROGRA M KEGIAT ANSUB. KEGIAT AN TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 2 1 0 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan , Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota 1 Dokumen 1 Dokume n 40.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 2 2 0 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kegiatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kab. Bandung 100% 100% 241.640.500,0 0 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 2 1 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaa n Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 2 Kegiatan 5 Lokus 40.141.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 2 3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 5 Kegiatan 18 orang 136.499.500,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 2 4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/K ota yang Dikembangka n 2 Kegiatan 1 Perpusta kaan 65.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 3 3 0 Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 15.000.000,00 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 3 1 Pengukuran Indeks Penbangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembanguna n Literasi Masyarakat 53.90 15.000.000,00 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 3 0 0 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO PERSENTAS E KECAMATAN YANG TERDAPAT NASKAH KUNO 20% 20% 97.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Disarp us 2 23 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 3 2 0 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Persentase naskah kuno yang dikelola dengan baik 100% 100% 97.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 3 2 1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan , Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 1 Kegiatan 7 orang 56.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 23 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 3 2 2 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangka n untuk Dilestarikan dan 1 Kegiatan 1 Eksempl ar 41.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 18 KODE REKENING URAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCA NAAN
(2021)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN PENA NGGU NG JAWA B (PD) TAHUN 2025 URAIAN BID. URUSANPROGRA M KEGIAT ANSUB. KEGIAT AN TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 Didayagunak an 2 24 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 0 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah 87.88 310.363.300,0 0 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 24 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 2 0 0 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PERSENTAS E PD YANG MENGELOLA ARSIP SECARA BAKU 20% 100% 234.712.300,0 0 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 24 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 2 2 0 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah yang sudah diaudit kearsipan internal 20% 20% 100.000.000,0 0 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 24 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 2 2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 1 Dokumen 4 Berkas 50.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 24 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 2 3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/K ota 1 Dokumen 2 Laporan 50.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 24 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 2 2 0 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Arsip Statis yang Terpelihara 100% 100% 84.712.300,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 24 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 2 2 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 2 Jenis 100 Arsip 84.712.300,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 24 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 2 2 0 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase Pedoman Penyelengga raan Kearsipan 100% 20% 50.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 24 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 2 2 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaa n Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/K ota 2 Dokumen 2 Laporan 50.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 24 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 3 0 0 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP PERSENTAS E ARSIP YANG TERLINDUN GI 100% 100% 38.413.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 24 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 3 2 0 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Persentase Arsip Statis yang Dialihmedia kan 100% 100% 38.413.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 24 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 3 2 2 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan 2 Dokumen 100 Arsip 38.413.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 19 KODE REKENING URAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCA NAAN
(2021)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN PENA NGGU NG JAWA B (PD) TAHUN 2025 URAIAN BID. URUSANPROGRA M KEGIAT ANSUB. KEGIAT AN TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 Arsip 2 24 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 4 0 0 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP PERSENTAS E INFORMASI ARSIP YANG TERMANFAA TKAN 100% 100% 37.238.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 24 2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00 4 2 0 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Jumlah Informasi Arsip yang Termanfaatk an 1 Dokumen 1 Dokume n 37.238.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us 2 24 2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0 4 2 2 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 1 Dokumen 6500 Arsip 37.238.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Disarp us Jumlah 2 1.180.003.800,00 Jumlah Total 12.934.285.269,0 0 Anggaran Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung dengan APBD (murni) sebesar Rp. 12.934.285.269,- yang terdiri dari 6 program, 16 kegiatan, 48 sub kegiatan. Diantara 48 sub kegiatan tersebut, ada 4 sub kegiatan yang realisasi nya di bawah 90%. Sub kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan realisasi sebesar 86.3%. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun;
2. b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan realisasi sebesar 75.94%. Pembayaran berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh PLN, PDAM, dan Telkom. Kurang mempredikasi dengan cermat kebutuhan di tahun yang bersangkutan.
3. c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan realisasi sebesar 89.39%. Hal ini dikarenakan SSH dan SBU untuk Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat tinggi. Sementara biaya real tidak sampai setengahnya.
4. d.Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi sebesar 89.17%. Hal ini dikarenakan sisa uang saku kegiatan yang tidak terserap, karena peserta tidak seluruhnya hadir. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DISPUSIP s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) dapat dilihat rinci pada Tabel 2.2 berikut : 20 Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai SAKIP - Nilai IKM - 74.10 - 99.00 X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman yang berlaku 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% X XX 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 8 4 2 50% 4 10 100% X XX 01 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10 6 2 1 50% 2 8 80% X XX 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 10 6 2 1 50% 2 8 80% X XX 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 6 1 1 100% 1 8 80% X XX 01 2.01 06 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 8 4 2 50% 4 14 70% 21 X XX 01 2.01 08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 X XX 01 2.01 09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% X XX 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 70 122 14 7 50% 14 135 193% X XX 01 2.02 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 3 1 1 100% 1 5 100% X XX 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 6 2 1 50% 2 9 90% X XX 01 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman yang Berlaku 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% X XX 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 35 7 7 3 43% 7 17 49% X XX 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian sesuai Pedoman yang Berlaku 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% X XX 01 2,05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 38 19 9 47% 19 80 800% X XX 01 2,05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 10 6 3 1 33% 3 10 100% X XX 01 2,05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 49 12 13 6 46% 13 31 63% X XX 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Umum DISPUSIP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% X XX 01 2,06 04 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 3 11 5 45% 11 35 700% X XX 01 2,06 05 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 5 5 2 40% 5 11 220% X XX 01 2,06 01 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 40 15 7 47% 15 40 40% 22 X XX 01 2,06 02 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 3 6 3 50% 6 17 340% X XX 01 2,06 03 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 6 19 9 47% 19 50 500% X XX 01 2,06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 9 12 6 50% 12 40 267% X XX 01 2,06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 15 9 330 165 50% 330 1000 6667% X XX 01 2,06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 140 40 20 50% 40 200 100% X XX 01 2,06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15 6 3 1 33% 3 10 67% X XX 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISARPUS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% X XX 01 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 16 0 0 0% 0 X XX 01 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 5 0 0 0% 0 X XX 01 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 25 7 1 1 100% 1 9 36% X XX 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% X XX 01 2,08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10 6 2200 1100 50% 2200 3306 33060% X XX 01 2,08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 15 9 12 6 50% 12 27 180% X XX 01 2,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 20 12 12 6 50% 12 12 60% X XX 01 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% X XX 01 2,09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 15 5 3 60% 5 23 92% 23 X XX 01 2,09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 38 10 5 50% 10 53 106% X XX 01 2,09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 2 1 1 100% 1 4 27% X XX 01 2,09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 14 2 1 50% 2 17 34% X XX 01 2,09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 8 3 1 33% 3 12 120% 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - Rata-rata ketersediaan perpustakaan sekolah - Rata-rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan 46.10 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Layanan Perpustakaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 80 30 40 20 50% 40 55 69% 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 45 150 65 15 23% 65 25 56% 2 23 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 18 145 170 25 15% 170 10 56% 2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan 4700 3090 2100 1000 48% 2100 4000 85% 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1000 6000 2000 1000 50% 2000 9000 900% 2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 3 2 1 50% 2 6 120% 24 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kegiatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kab. Bandung 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 23 02 2.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 22 9 3 2 67% 3 10 45% 2 23 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 18 36 5 4 80% 5 45 250% 2 23 02 2,02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 15 7 4 2 50% 4 13 87% 2 23 03 2.01 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO PERSENTASE KECAMATAN YANG TERDAPAT NASKAH KUNO 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Persentase naskah kuno yang dikelola dengan baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 23 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 5 10 1 1 100% 1 12 240% 2 23 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 5 3 1 1 100% 1 5 100% 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PERSENTASE PD YANG MENGELOLA ARSIP SECARA BAKU 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah yang sudah diaudit kearsipan internal 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2 24 02 2.01 03 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 19 12000 2 2 100% 2 12004 63179% 2 24 02 2.01 02 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 8 3 2 1 50% 2 6 75% 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Arsip Statis yang Terpelihara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 500 300 2 2 100% 2 304 61% 25 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase pedoman penyelenggaraan kearsipan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 10 6 2 2 100% 2 10 100% 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip yang terlindungi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Persentase Arsip Statis yang Dialihmediakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 24 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 10 300 2 2 100% 2 304 3040% 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP PERSENTASE INFORMASI ARSIP YANG TERMANFAATKAN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Jumlah Informasi Arsip yang Termanfaatkan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 24 04 2.01 02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 6500 19500 1 1 100% 1 19502 300% 26 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip (DISPUSIP) Kabupaten Bandung yang berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung memiliki wewenang untuk menyelenggarakan 2 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar DISPUSIP Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan pada :

1.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
2.Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 97).

a.Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Arsip (DISPUSIP) mempunyai tugas pokok urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Urusan Perpustakaan memiliki 2 Program yaitu : Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Sedangkan Urusan Kearsipan memiliki 3 Program yaitu : Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dan Program Perizinan Penggunaan Arsip.
b.Fungsi Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, DISPUSIP menyelenggarakan Fungsi : - Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; - Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 97), Dinas Perpustakaan dan Arsip 27 Kabupaten Bandung susunannya terdiri dari : ➢ Kepala Dinas; ➢ Sekretariat, yang membawahi : - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. ➢ Bidang Penyelenggaraan Kearsipan; ➢ Bidang Pengelolaan Perpustakaan; ➢ Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno; ➢ Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. Dalam melaksanakan tugas pokok nya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dengan tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas – tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian Penyusunan Program dan Keuangan serta Pengelolaan Umum dan Kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat menyelenggarakan Fungsi :
a.Penyusunan Rencana Kerja Kesekretariatan;
b.Pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program Dinas;
c.Penyelenggaraan tugas – tugas Kesekretariatan;
d.Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
e.Penyelenggaraan koordinasi intergrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f.Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian Kinerja Sekretariat. 28 Bidang Penyelenggaraan Kearsipan Bidang Penyelenggaraan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang dengan Tugas Pokok Memimpin, Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Tugas – tugas di Bidang Penyelenggaraan Kearsipan. Dalam menjalankan Tugas Pokoknya Bidang Penyelenggaraan Kearsipan memiliki Fungsi :
a.Penyelenggaraaan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, meliputi Pembinaan Kearsipan, Pengawasan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip;
b.Penyelenggaraan Rencana Kerja Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, meliputi Pembinaan Kearsipan, Pengawasan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip;
c.Penyelenggaraan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d.Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Bidang Penyelenggaraan Kearsipan. Bidang Pengelolaan Perpustakaan Bidang Pengelolaan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang dengan Tugas Pokok Memimpin, Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Tugas – tugas di Bidang Pengelolaan Perpustakaan. Dalam menjalankan Tugas Pokoknya Bidang Pengelolaan Perpustakaan memiliki Fungsi :
a.Penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengelolaan Perpustakaan, meliputi Seksi Pembinaan Perpustakaan (Pustakawan), Seksi Pengembangan Perpustakaan (Pustakawan), Seksi Informasi dan Layanan Perpustakaan Elektronik (Pustakawan);
b.Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
c.Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pengelolaan Perpustakaan. Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan 29 tugas – tugas di bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno. Dalam melaksanakan tugas pokok nya Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno menyelenggarakan fungsi :
a.Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno, meliputi Seksi Pembudidayaan Kegemaran Membaca (Pustakawan), Seksi Pelestarian Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi Etnis Budaya Nusantara (Pustakawan), Seksi Kerjasama dan Literasi Inklusi Sosial (Pustakawan);
b.Penyelenggaraan rencana kerja bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno, meliputi Seksi Pembudidayaan Kegemaran Membaca (Pustakawan), Seksi Pelestarian Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi Etnis Budaya Nusantara (Pustakawan), Seksi Kerjasama dan Literasi Inklusi Sosial (Pustakawan);
c.Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno. Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan hasil penyederhanaan : Gambar 2.1 Sumber : SOTK Dispusip Kab. Bandung 30 Berdasarkan Misi 2 pada RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 yang telah ditetapkan yaitu : Menyediakan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata, dan sasaran yang menjadi target yaitu Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat. Sejalan dengan Misi 2 beserta tujuan dan sasaran nya, DISPUSIP Kabupaten Bandung memiliki keterkaitan pada Urusan Perpustakaan yang dapat menunjang tercapainya Misi RPJMD tersebut. Tujuan DISPUSIP di Urusan Perpustakaan pada RPJMD adalah meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat dengan indikator nya adalah Indeks Baca masyarakat Kabupaten Bandung dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung. Dimana sasaran tersebut akan ditunjang oleh 2 Program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Sedangkan untuk Urusan Kearsipan sejalan dengan Misi 4 pada RPJMD, yaitu : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Professional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan dengan tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik, dan sasaran yang menjadi target yaitu meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Keterkaitan RPJMD dengan urusan kearsipan dalam mencapai sasaran RPJMD yaitu urusan kearsipan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengawasan arsip internal dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya tata kelola arsip yang tertib dan termanfaatkan. Sasaran tersebut didukung oleh 4 Program, yaitu : Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Program Pengelolaan Arsip, dan Program Perizinan Penggunaan Arsip. 2.2.1 Urusan Perpustakaan
a.Urusan Perpustakaan memiliki 2 bidang yaitu bidang PP (Pengelolaan Perpustakaan), dan bidang PKMPBPNK (Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno). Beberapa fasilitas gedung perpustakaan yang responsif gender, antara lain : • Ruang Anak • Ruang Baca Dewasa dan Remaja • Ruang Koleksi • Ruang Referensi, Surat Kabar/Majalah 31 • Ruang Akses Internet + Gazebo Hot Spot • Ruang Layanan Audio Visual • Ruang Layanan Workshop • Arena Bermain Anak • Mobil Pintar dan Motor Pintar • Mobil Perpustakaan Keliling • Website Perpustakaan www.DISPUSIP.bandungkab.go.id, mulai tayang tahun 2018, sebagai media penyampaian informasi kegiatan Bidang Perpustakaan. • Ruang Pojok Sunda • Ruang Pojok Braille • Ruang BI Corner • Ruang Mezanin/Pojok Instagramable • Ruang Café Book • Ruang Laktasi • Toilet yang Representatif (Toilet wanita lebih banyak)
b.Adapun bentuk layanan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Kabupaten Bandung, diantara nya adalah : • Open Access System atau Sistem Layanan Terbuka, yaitu layanan bagi semua pengguna, baik yang sudah menjadi anggota ataupun yang belum menjadi anggota diberi kebebasan mencari, memilih, dan mengambil sendiri bahan perpustakaan yang diinginkan secara langsung ke rak sesuai dengan kebutuhannya; • Layanan Terbitan Berkala, yaitu layanan yang meliputi surat kabar, tabloid, majalah, jurnal, dan bulletin; • Layanan Sirkulasi, yaitu layanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi terhadap koleksi bahan pustaka baik berupa peminjaman dan pengembalian buku oleh anggota perpustakaan ataupun sebaliknya; • Layanan Referensi atau Rujukan, yaitu layanan informasi bahan pustaka kepada masyarakat meliputi kamus – kamus, ensiklopedia, dan tidak dipinjamkan; • Layanan Story Telling, yaitu layanan bercerita kepada anak – anak pra sekolah dan taman kanak – kanak; • Layanan MUPK (Mobil Unit Perpustakaan Keliling), yaitu layanan perpustakaan dengan menggunakan mobil pintar, mobil pusteling, 32 motor pintar ke beberapa kecamatan, desa/kelurahan yang melayani siswa/siswi sekolah (SD, SMP, SMU, dan Pondok Pesantren); • Layanan Mobil Perpustakaan Elektronik Keliling; • Layanan Perpustakaan Berbasis Informasi dan Teknologi, yaitu layanan berbasis internet, OPAC (Online Public Access Catalogue); • Layanan Pelatihan, meliputi layanan pelatihan catur, menggambar, mewarnai, kerajinan tangan, English Club, dan musik tradisional; • Aplikasi Bookless e-Library System, dan i-Sabilulungan; • Layanan Wali BEDAS (Wisata Literasi Bedas); • Layanan PESAN BEDAS (Perpustakaan Sahabat Anak Bedas); • Layanan JELITA (Jelajah Literasi); • Layanan BERLIAN (Bedas Literasi Ramadhan); • Layanan LENTERA LANGIT (Literasi Ceria Lambang Generasi Tangguh); • Layanan Pembinaan Perpusdes, Perpuslah, Perpusus, Perpusmas, dll; • Layanan Pembinaan Pengelola Perpusdes Perpuslah, Perpusus, Perpusmas, dll. 2.2.2 Urusan Kearsipan
a.Depo Arsip Kabupaten Bandung, yang berada di komplek Pemerintah Kabupaten Bandung, memiliki beberapa fasilitas, antara lain : • Ruang Audio Visual • Ruang Pameran • 3 (tiga) Ruangan Arsip • Ruang Arsip Tekstual; dan • E – Arsip
b.Adapun bentuk layanan yang diselenggarakan pada bidang kearsipan, diantaranya adalah : • Pembinaan dan pendampingan penataan arsip di Perangkat Daerah, Desa, BUMD, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan lembaga Lainnya; • Aplikasi “Silancar BEDAS” (Sistem Informasi Layanan Cepat Arsip) merupakan pengentryan berkas arsip ke dalam aplikasi; Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung memiliki website resmi yaitu www.DISPUSIP.bandungkab.go.id yang mulai tayang pada tahun 2018, sebagai media penyampaian informasi kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung. 33 2.3 Isu – isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, DISPUSIP Kabupaten Bandung tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM, sarana dan prasarana. Adapun isu-isu penting dan jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh DISPUSIP pada urusan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut : 2.3.1 Isu Strategis Daerah
a.Urusan Kearsipan Isu-Isu Strategis pada urusan Kearsipan adalah sebagai berikut: • Jabatan fungsional arsiparis dan JFU Pengelola Kearsipan; • Pengelola arsip di lembaga pencipta arsip yang belum memahami tentang pengelolaan arsip dinamis, arsip vital, arsip statis dan arsip digital; • Kurangnya Sarana dan Prasarana Kearsipan yang berbasisTeknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). Masalah yang dihadapi : • Masih kurangnya pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis; • Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis belum sesuai dengan aturan kearsipan; • Masih kurangnya pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kab./Kota; • Kurang optimalnya penyediaan informasi, akses, dan layanan kearsipan; • Banyaknya arsip yang hilang atau rusak akibat bencana. Strategi Pemecahan Masalah : • Melaksanakan pemusnahan arsip/pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan; • Melaksanakan pembinaan kearsipan kepada perangkat daerah; • Menyusun regulasi penyelenggaraan kearsipan; • Pembuatan/pengembangan aplikasi; • Melaksanakan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana. 34
b.Urusan Perpustakaan Isu-Isu Startegis pada Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut : • Daya beli masyarakat terhadap buku • Jumlah koleksi bahan Pustaka • Daya jangkau masyarakat ke perpustakaan daerah • SDM teknis perpustakaan dan pengolah bahan perpustakaan secara Digital • Kesadaran Masyarakat untuk melaporkan keberadaan naskah kuno • Promosi Perpustakaan • Sarana dan prasarana perpustakaan desa, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus di kabupaten bandung (Koleksi bahan bacaan maupun fasilitas gedung perpustakaan yang sesuai standar) • Akses masyaraakat ke perpustakaan, terutaama dikawasan perdesaan • Jumlah pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaaan • Minat pada baca buku dan budaya membaca di masyarakat Masalah yang dihadapi • Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat; • Kurangnya sosialisasi keberadaan Perpustakaan Daerah; • Rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Bandung. Strategi Pemecahan Masalah : • Dilaksanakannya perhitungan Indeks Baca Masyarakat Kabupaten Bandung; • Diselenggarakannya lomba-lomba seperti : Lomba menulis, mewarnai, menggambar, mereviu buku, presentasi buku; • Dilaksanakan kegiatan-kegiatan Literasi, seperti : Lomba Bercerita, Lomba Perpustakaan, Kegiatan Festival Literasi, Roadshow Perpustakaan, Pembinaan kepada perpustakaan-perpustakaan, Pembinaan kepada Pengelola Perpustakaan. 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Rancangan RKPD DISPUSIP Kabupaten Bandung dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara rinci rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan RKPD yang disajikan pada Tabel 2.4 berikut : 35 Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung Dinas Perpustakaan dan Arsip Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 0 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 12.846.675.038 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 12.846.675.038 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Bandung - Nilai SAKIP - Nilai IKM - 73.90 - 97.15 12.846.675.038 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Bandung - Nilai SAKIP - Nilai IKM - 73.90 - 97.15 12.846.675.038 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman yang berlaku 100 persen 125.316.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman yang berlaku 100 persen 125.316.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 95.316.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 95.316.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 8.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 8.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 8.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 8.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Dokumen 5.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Dokumen 5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 5.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.000.000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2.000.000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 persen 10.777.378.671 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 persen 10.777.378.671 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/Bulan 10.769.319.671 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/Bulan 10.769.319.671 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Kab. Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Dokumen 4.059.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kab. Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Dokumen 4.059.000 36 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bandung Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Bandung Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Dokumen 4.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Dokumen 4.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,03 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman yang Berlaku 100 persen 4.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman yang Berlaku 100 persen 4.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 Laporan 4.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 Laporan 4.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian sesuai Pedoman yang Berlaku 100 persen 130.200.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian sesuai Pedoman yang Berlaku 100 persen 130.200.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 31.700.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 31.700.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,05 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Bandung Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 3.000.000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Bandung Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 3.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Bandung Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Pegawai 95.500.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Bandung Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 41 Pegawai 95.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Penyediaan Administrasi Umum DISPUSIP 100 persen 391.259.898 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Penyediaan Administrasi Umum DISPUSIP 100 persen 391.259.898 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.150.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.150.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 147.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 147.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 4.077.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 4.077.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.346.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.346.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 47.168.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 47.168.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 18.059.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 18.059.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan 17.127.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan 17.127.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 141.332.898 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 141.332.898 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 4.000.000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 4.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISPUSIP 100 Persen 29.300.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISPUSIP 100 Persen 29.300.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 - 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 29.300.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 29.300.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,07 Pengadaan Mebelair Kab. Bandung Jumlah Unit Mebelair - - Pengadaan Mebelair Kab. Bandung Jumlah Unit Mebelair - - 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 1.085.256.469 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 1.085.256.469 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Jumlah Laporan Penyediaan 2 Laporan 2.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan 2.000.000 37 Bandung Jasa Surat Menyurat Bandung Surat Menyurat 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 143.013.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 143.013.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 940.243.469 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 940.243.469 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai 100 Persen 303.964.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai 100 Persen 303.964.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 unit 20.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 unit 147.389.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 unit 147.389.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Kab. Bandung Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 20.000.000 Pemeliharaan Mebel Kab. Bandung Jumlah Mebel yang Dipelihara - 20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 16.575.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 16.575.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Gedung 100.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Gedung 100.000.000 Jumlah 1 12.846.675.038 Jumlah 1 12.846.675.038 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 872.640.500 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.796.358.500 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 0 0 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Kab. Bandung - Rata-rata ketersediaan perpustakaan sekolah - Rata-rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan 45,70 777.640.500 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Kab. Bandung - Rata-rata ketersediaan perpustakaan sekolah - Rata-rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan 45,70 1.701.358.500 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,01 0 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Pengelolaan Layanan Perpustakaan 100% 540.500.000 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Pengelolaan Layanan Perpustakaan 100% 1.455.218.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,01 1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Kab. Bandung Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management ) 1 layanan 0 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Kab. Bandung Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management ) 1 layanan 0 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,01 2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 25 perpustakaan 272.500.000 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 25 perpustakaan 1.187.218.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,01 4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kab. Bandung Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 10 Perpustakaan 40.000.000 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kab. Bandung Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 10 Perpustakaan 40.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,01 6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 orang 44.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 orang 44.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,01 8 Pengembangan Bahan Pustaka Kab. Bandung Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan 800 Eksemplar 0 Pengembangan Bahan Pustaka Kab. Bandung Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan 400 Eksemplar 0 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,01 9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Kab. Bandung Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 2.500 130.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Kab. Bandung Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 2000 Eksemplar 130.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,01 10 Penyusunan Data dan Informasi Kab. Jumlah Data dan Informasi 1 54.000.000 Penyusunan Data dan Informasi Kab. Jumlah Data dan Informasi 1 54.000.000 38 Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bandung Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bandung Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,02 0 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Kegiatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kab. Bandung 100% 237.140.500 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Kegiatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kab. Bandung 100% 246.140.500 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,02 1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Kab. Bandung Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 5 Lokus 39.141.000 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Kab. Bandung Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 5 Lokus 39.141.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,02 3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mendapatkan PenghargaanGerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 15 Orang 133.999.500 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mendapatkan PenghargaanGerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 15 Orang 133.999.500 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,02 4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kab. Bandung Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 1 Perpustakaan 64.000.000 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kab. Bandung Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 1 Perpustakaan 73.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 3 0 Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kab. Bandung Indeks 53.90 0 Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kab. Bandung Indeks 53.90 0 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 3 1 Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kab. Bandung Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 53.90 - Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kab. Bandung Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 53.90 - 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 0 0 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Kab. Bandung PERSENTASE KECAMATAN YANG TERDAPAT NASKAH KUNO 20% 95.000.000 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Kab. Bandung PERSENTASE KECAMATAN YANG TERDAPAT NASKAH KUNO 20% 95.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2,01 0 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase naskah kuno yang dikelola dengan baik 100% 95.000.000 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase naskah kuno yang dikelola dengan baik 100% 95.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2,01 1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Kab. Bandung Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 8 Orang 55.000.000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Kab. Bandung Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 8 Orang 55.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2,01 2 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Kab. Bandung Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 1 Eksemplar 40.000.000 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Kab. Bandung Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 1 Eksemplar 40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 0 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 310.363.300 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 362.040.100 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 0 0 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Kab. Bandung Persentase Lembaga pencipta Arsip yang berkategori baik 20% 234.712.300 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Kab. Bandung Persentase Lembaga pencipta Arsip yang berkategori baik 20% 286.389.100 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,01 0 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase perangkat daerah yang sudah diaudit kearsipan internal 20% 100.000.000 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase perangkat daerah yang sudah diaudit kearsipan internal 20% 100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,01 2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Kab. Bandung Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 4.000 Berkas 50.000.000 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Kab. Bandung Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 4.000 Berkas 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,01 3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan 50.000.000 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,02 0 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Arsip Statis yang Terpelihara 100% 84.712.300 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Arsip Statis yang Terpelihara 100% 84.712.300 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,02 2 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Kab. Bandung Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 100 Arsip 84.712.300 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Kab. Bandung Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 100 Arsip 84.712.300 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,03 0 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase pedoman penyelenggaraan kearsipan 100% 50.000.000 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase pedoman penyelenggaraan kearsipan 100% 101.676.800 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2,03 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 50.000.000 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 101.676.800 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 3 0 0 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Kab. Bandung Persentase arsip yang terlindungi 100% 38.413.000 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Kab. Bandung Persentase arsip yang terlindungi 100% 38.413.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2,04 0 Autentikasi Arsip Statis dan Kab. Persentase Arsip Statis yang 100% Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Kab. Persentase Arsip Statis yang 100% 39 Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Bandung Dialihmediakan 38.413.000 Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Bandung Dialihmediakan 38.413.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2,04 2 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Kab. Bandung Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 100 Arsip 38.413.000 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Kab. Bandung Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 100 Arsip 38.413.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 4 0 0 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Kab. Bandung PERSENTASE INFORMASI ARSIP YANG TERMANFAATKAN 100% 37.238.000 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Kab. Bandung PERSENTASE INFORMASI ARSIP YANG TERMANFAATKAN 100% 37.238.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 4 2,01 0 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Informasi Arsip yang Termanfaatkan 1 Dokumen 37.238.000 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Informasi Arsip yang Termanfaatkan 1 Dokumen 37.238.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 4 2,01 2 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Kab. Bandung Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 6500 Arsip 37.238.000 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Kab. Bandung Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 6500 Arsip 37.238.000 Jumlah 2 1.183.003.800 Jumlah 2 2.158.398.600 Jumlah Total (1+2) 14.029.678.838 Jumlah Total (1+2) 15.005.073.638 40 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Perubahan Rencana Kerja DISPUSIP didiskusikan dalam pembahasan forum PD Kabupaten Bandung. Pada forum PD, ada beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada DISPUSIP selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat dan Lembaga Daerah Kabupaten Bandung. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan, diantaranya melibatkan Bidang pengelolaan Perpustakaann Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno dan Bidang Penyelenggaraan Kearsipan. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung adalah proses untuk mengkaji, memverifikasi, dan menilai usulan kegiatan dari masyarakat (lewat Musrenbang) dan usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, agar sesuai dengan: • Kebutuhan layanan perpustakaan dan kearsipan, • Prioritas pembangunan daerah, • Kebijakan strategis Dinas, • Kemampuan anggaran. Keterkaitan dengan Musrenbang Musrenbang • Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten. • Masyarakat bisa mengusulkan program, misalnya: ➢ Pengadaan koleksi sarana dan prasarana perpustakaan. ➢ Pengadaan buku ilmu pengetahuan praktis ➢ Pengadaan paket sarana kearsipan. Keterkaitan dengan Pokir DPRD Pokir DPRD • Pokir adalah usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat reses atau pertemuan langsung, misalnya: ➢ Pengadaan koleksi sarana dan prasarana perpustakaan. ➢ Pengadaan buku ilmu pengetahuan praktis ➢ Pengadaan paket sarana kearsipan. 41
1. a.Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca. Sejalan dengan sasaran jangka menengah Perpusnas RI di atas, Dispusip Kabupaten Bandung melaksanakan kajian Indeks Baca masyarakat. Kajian ini penting dilaksanakan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan budaya membaca masyarakat di Kabupaten Bandung yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca yang optimal sesuai dengan sasaran jangka menengah Perpusnas RI. Urusan Perpustakaan juga merupakan salah satu arah kebijakan Nasional Tahun 2020-2024 yaitu Meningkatkan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter. Prioritas Nasional yang berkaitan dengan Urusan Kearsipan yaitu :
2. a.Prioritas Nasional 4 : Membangun kebudayaan dan karakter bangsa, dapat dilakukan dengan cara Peningkatan akses dan kualitas pelayanan arsip;
3. b.PN7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan cara Peningkatan kualitas manajemen kearsipan;
4. c.Pengarusutamaan RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan cara Penerapan e-Arsip terintegrasi (SIKD). Persentase lembaga yang tertib arsip dan termanfaatkan mencapai realisasi 100% di tahun 2021 dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terwujud salah satu nya karena Dispusip mampu mengusulkan setiap PD agar mengalokasikan anggaran sarana dan prasarana kearsipan, Dispusip juga selalu konsisten mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kearsipan ke setiap PD yang dibina. Sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksananakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah. 42 3.2 Tujuan Dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip tentunya tidak terlepas dari visi dan misi yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026. Adapun uraian visi dan misi Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
5. a.Visi dan Misi Bupati Bandung Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera ” Misi :
  1. 1.Misi Pertama : Membangkitkan Daya Saing Daerah;
  2. 2.Misi Kedua : Menyediakan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata;
  3. 3.Misi Ketiga : Mengoptimalkan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Kreatifitas dalam Bingkai Kearifan Lokal; 4 Misi Keempat : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional dan Tata Kehidupan Masyarakat yang berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan ; dan 5 Misi Kelima : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Prinsip Keadilan dan Keberpihakan pada Kelompok Masyarakat Lemah. Sumber: www.bandungkab.go.id 43
6. b.Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Visi : “Perpustakaan Mencerdaskan Masyarakat, Kearsipan Pilar Akuntabilitas Yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi” Misi :
  1. 1.Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat;
  2. 2.Meningkatkan tata kelola kearsipan sebagai bahan bukti autentik dan sumber informasi publik;
  3. 3.Mengembangkan dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip untuk kepentingan IPTEK;
  4. 4.Meningkatkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis TIK; dan
  5. 5.Meningkatkan pembinaan perpustakaan dan kearsipan. Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Rancangan Renja DISPUSIP 2025. Tujuan, sasaran beserta indikator nya dituangkan pada Tabel 3.2 berikut : TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET (Definisi Operasional) Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan bagi Masyarakat serta Optimalnya Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungja waban Daerah - Nilai IPLM - Nilai Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan - UPLM 1 + UPLM 2 + UPLM + UPLM 4 + UPLM 5 + UPLM 6 + UPLM 7 - (60 % x LAKE) + (40% x LAKI) Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai RB General Nilai diambil dari aplikasi SURABI Prov Jabar, berdasarkan evidence yang diinput oleh PD Meningkatny a Tata Kelola Internal Perangkat Daerah
  6. 1.Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
  7. 2.Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Nilai diambil dari aplikasi SURABI Prov Jabar, berdasarkan evidence yang diinput oleh PD Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan 44 TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET (Definisi Operasional) Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen Perubahan RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi BMD Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Persentase Administrasi 45 TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET (Definisi Operasional) Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Barang Milik Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 46 TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET (Definisi Operasional) Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Meningkatny a Layanan Perpustakaa n Sesuai Standar Nasional Perpustakaa n Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Merupakan Hasil dari Penilaian Perpusnas RI Menigkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Merupakan Hasil dari Penilaian Perpusnas RI Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Ko ta sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 47 TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET (Definisi Operasional) Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Meningkatny a Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah Naskah Kuno yang ditemukan, dibagi jumlah Penelusuran Naskah Kuno, dikali 100 persen Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Pengembangan , Pengolahan dan Pengalihmedia an Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunaka n Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Meningkatnya tata kelola arsip yang tertib dan termanfaatkan Persentase PD yang mengelola secara Baku Meningkatny a Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis Tingkat Ketersediaan Arsip PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) x 60% + Nilai LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal) x 40% Tingkat Ketersediaan Arsip Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota (Persentase Arsip Aktif yang Telah dibuatkan Daftar Arsip + Persentase Arsip Inaktif yang Telah dibuatkan Daftar Arsip + Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik + Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ) : 4 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 48 TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET (Definisi Operasional) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Ko ta Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatny a Perlindunga n dan Penyelamata n Arsip sesuai NSPK Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Meningkatny a Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Jumlah masyarakat yang mengakses arsip dibagi jumlah masyarakat yang terlayani dikali 100 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 49 3.3 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2025 yang mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026, dan Kepmendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini Tabel 3.3 Program dan Kegiatan KODE REKENING Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 0 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 3 Penyediaan Peralatan RumahTangga 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 5 Pemeliharaan Mebel 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 0 0 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 0 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 10 Penyusunan Data dan Informasin Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 0 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 0 0 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2 0 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2 1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2 2 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk 51 Dilestarikan dan Didayagunakan 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 0 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 0 0 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 0 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 0 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 2 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 0 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 3 0 0 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2 0 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2 2 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 4 0 0 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 4 2 0 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 4 2 2 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 3.4 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Bandung Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung adalah upaya mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh kebijakan, program, dan layanan, agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses, memanfaatkan, dan berkontribusi pada layanan perpustakaan serta kearsipan daerah. Kebijakan internal • Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung berkomitmen menjadikan layanan perpustakaan dan pengelolaan arsip inklusif, ramah gender, dan aksesibel untuk semua kalangan. • Penguatan kapasitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendukung layanan prima. Integrasi dalam program dan kegiatan Urusan Perpustakaan Menyediakan koleksi bacaan yang mendukung kesetaraan gender (misalnya buku tentang pemberdayaan perempuan, literasi keluarga, parenting, kesehatan reproduksi). 52 • Memberi prioritas layanan kepada kelompok rentan (perempuan, anak, difabel, lansia). • Mengadakan pelatihan literasi digital yang bisa diikuti secara setara oleh perempuan, misalnya pelatihan UMKM perempuan, literasi keuangan keluarga. Urusan Arsip • Pengelolaan arsip yang mendukung hak informasi masyarakat tanpa diskriminasi gender. • Memberi ruang bagi perempuan untuk berperan dalam kegiatan digitalisasi arsip sejarah desa atau arsip keluarga. 3.4.1 Manfaat Penyelenggaraan PUG (Pengarusutamaan Gender) Untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki- laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional. Adapun manfaat dari penyelenggaraan PUG bagi pembangunan nasional, adalah memastikan bahwa perempuan dan laki-laki : • Memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan; • Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan; • Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan; • Memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. 3.4.2 Mekanisme PUG (Pengarusutamaan Gender) Dalam perencanaan yang responsif gender, terdapat 3 mekanisme utama dalam PUG, yaitu: • Melakukan analisis kebijakan gender : Pada umumnya kebijakan pemerintah hingga saat ini masih netral gender (gender neutral) dan kadang-kadang, secara tidak sengaja, mempunyai dampak kurang menguntungkan bagi salah satu jenis kelamin. Dengan menggunakan Data Pembuka Wawasan kita dapat melihat bagaimana kebijakan dan program yang ada ssat ini memberikan dampak berbeda kepada laki-laki dan perempua • Memformulasi kebijakan yang responsif gender : 53 Untuk menyusun Sasaran Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang menggiring kepada upaya mengurangi atau menghapus kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. • Pengintegrasian gender dalam seluruh tahapan : Seluruh kegiatan dalam rencana aksi harus sesuai dengan tujuan yang telah diidentifikasi dalam tahap Formulasi Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender di atas. Rencana aksi kebijakan ini perlu disertai dengan indikator keberhasilan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengimplemtasikan rencana aksi. 3.4.3 Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) Dalam rangka percepatan PUG, maka setiap SKPD pemberdayaan perempuan perlu membentuk kelembagaan PUG yakni berupa kelompok kerja pengarusutamaan gender yang keanggotaannya dari unsur pimpinan unit kerja SKPD provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu disetiap unit kerja SKPD perlu dibentuk Focal Point Gender guna membantu tugas pokok dan fungsi Pokja PUG guna menyusun kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsive gender. Dalam proses pembentukan Pokja PUG dan FPG perlu konsultasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana, Provinsi, Bagian Organisasi, Talaksana kabupaten/kota. Adapun mengenai kelembagaan PUG diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 67 Tahun 2011. Dalam Permendagri dijelaskan terdapat 4 lembaga / unit baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota, diantaranya adalah : • POKJA Provinsi dan Kabupaten Kota (Pasal 9 dan 14); • Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 11 dan 16); • RANDA PUG di Provinsi dan Kabupeten/Kota (Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (2)); • Focal Point Gender PUG di setiap SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 17 ayat (1), dan (2). 3.4.4 Hambatan Pelaksanaan PUG (Pengarusutamaan Gender) Penerapan pelaksanaan PUG memiliki beberapa tujuan penting yaitu untuk dapat meningkatkan peranan perempuan dalam kehidupan bangsa, serta dapat menjadi masukan bagi semua pihak pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah. Tetapi di luar itu semua, tentu saja pelaksanaan PUG ini memiliki kendala atau hambatan yang sering terjadi, antara lain : 54 • Budaya patriarki, secara tidak disadari tindakan-tindakan yang lahir masih bias gender. Pengkotak-kotakan peran berdasarkan relasi sosial bahwa perempuan “pekerja domestik”; • Perbedaan paradigma. Belum tuntas nya pemahaman PUG intra eksekutif, maupun legislatif; • Minimnya ketersediaan data terpilah; • Lemahnya sosialisasi. Belum banyak menjangkau tingkat kecamatan/desa; • Kebijakan anggaran masih netral (buta) gender; • PUG dianggap sebagai pengaruh dari budaya barat; • Hambatan kelembagaan SDM terbatas, pada institusi yang marginal, lemahnya aliansi sektor perempuan dan advokasi PUG di pemerintahan; • Kurangnya komitmen pimpinan; • Adanya stereotype bahwa PUG identik dengan perempuan. Berdasarkan penjabaran mengenai PUG di atas, beberapa hal yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender yang direalisasikan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah sebagai berikut : ➢ Toilet Representatif : Toilet perempuan lebih banyak dibandingkan dengan toilet laki-laki; ➢ Adanya Ruang Laktasi : Lebih memudahkan Ibu Menyusui untuk mengASIhi buah hatinya; ➢ Ruang layanan yang ramah difabel, sehingga mudah dijangkau oleh para kaum Difabel ➢ Menyediakan Buku dengan tulisan Braille; ➢ Mengadakan lomba dan kegiatan lainnya khusus untuk kaum difable, untuk menciptakan kaum difable yang cakap dalam berliterasi maupun bersosialisasi; ➢ Penyusunan SOP layanan perpustakaan yang Responsif gender; ➢ Merencanakan sosialisasi untuk usulan program kegiatan yang mengintegrasikan isu gender; ➢ Selalu tersedianya tenaga pengelola perpustakaan baik laki-laki maupun perempuan; ➢ Melakukan pembinaan lebih lanjut mengenai pengelolaan perpustakaan khususnya untuk kaum laki-laki. 55 59 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pahu Indikatif Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 0 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai SAKIP - Nilai IKM - 73.80 - 95.25 12.185.824.182,00 - 73.90 - 97.15 12.846.675.038,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman yang berlaku 100 persen 93.899.590,00 100 persen 125.316.000,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung 2 Dokumen 74.533.982 APBD 2 Dokumen 95.316.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Bandung 2 Dokumen 7.435.599 APBD 2 Dokumen 8.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung 2 Dokumen 5.212.425 APBD 2 Dokumen 8.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung 2 Dokumen 1.992.284 APBD 2 Dokumen 5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung 4 Dokumen 2.726.100 APBD 4 Dokumen 5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung 999.600 APBD 2.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Bandung 999.600 APBD 2.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 persen 9.560.894.705,00 100 persen 10.777.378.671,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung 45 Orang/Bulan 9.556.722.605 APBD 45 Orang/Bulan 10.769.319.671 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 2.106.900 APBD 1 Dokumen 4.059.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Kab. 2 Dokumen 2.065.200 APBD 2 Dokumen 4.000.000 60 Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bandung 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman yang Berlaku 100 persen 1.999.800,00 100 persen 4.000.000,00 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung 7 Laporan 1.999.800 APBD 7 Laporan 4.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian sesuai Pedoman yang Berlaku 100 persen 79.353.991,00 100 persen 130.200.000,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Bandung 2 Paket 18.847.700 APBD 2 Paket 31.700.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Bandung 2 Dokumen 1.500.000 APBD 2 Dokumen 3.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bandung 12 Pegawai 59.006.291 APBD 12 Pegawai 95.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Umum DISPUSIP 100 persen 297.655.802,00 100 persen 391.259.898,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 7.150.000 APBD 1 Paket 7.150.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 127.736.750 APBD 1 Paket 147.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Bandung 20 Paket 3.972.400 APBD 20 Paket 4.077.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 3.118.800 APBD 1 Paket 5.346.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bandung 2 Paket 27.854.800 APBD 2 Paket 47.168.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Bandung 3 Dokumen 18.055.500 APBD 3 Dokumen 18.059.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung 3 Laporan 8.560.000 APBD 3 Laporan 17.127.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung 40 Laporan 99.207.752 APBD 40 Laporan 141.332.898 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bandung 3 Dokumen 1.999.800 APBD 3 Dokumen 4.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISPUSIP 100 Persen 29.104.650,00 100 persen 29.300.000,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kab. Bandung - - APBD - - 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bandung 0 - APBD 0 - 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kab. Bandung 5 Unit 29.104.650 APBD 5 Unit 29.300.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 Pengadaan Meubelair Jumlah Unit Meubelair Kab. Bandung 1 Unit - APBD - - 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase ketersediaan operasional 1.719.036.644,00 61 Pemerintahan Daerah perkantoran 1.085.256.469,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung 2 Laporan 2.000.000 APBD 2 Laporan 2.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bandung 3 Laporan 159.810.368 APBD 3 Laporan 143.013.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 4 Laporan 1.557.226.276 APBD 4 Laporan 940.243.469 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai 100 Persen 403.879.000,00 100 persen 303.964.000,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Bandung 5 unit 20.000.000 APBD 5 unit 20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Bandung 10 unit 147.389.000 APBD 10 unit 147.389.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Kab. Bandung 3 Unit 20.000.000 APBD 3 Unit 20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Bandung 10 Unit 16.490.000 APBD 10 Unit 16.575.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 1 2,1 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bandung 2 Gedung 200.000.000 APBD 2 Gedung 100.000.000 Jumlah 1 12.185.824.182,00 12.846.675.038,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 0 0 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - Rata-rata ketersediaan perpustakaan sekolah - Rata-rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan 45,70 6.478.664.947,00 45,90 1.701.358.500,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 0 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Layanan Perpustakaan 100% 496.831.434,00 100% 1.455.218.000,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management ) Kab. Bandung 1 layanan 0 APBD 1 layanan 0 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Kab. Bandung 25 perpustakaan 240.596.416 APBD 25 perpustakaan 1.187.218.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Kab. Bandung 10 Perpustakaan 25.269.198 APBD 10 Perpustakaan 40.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung 5 orang 43.885.100 APBD 5 orang 44.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 8 Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan Kab. Bandung 800 Eksemplar 0 APBD 800 Eksemplar 0 62 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Kab. Bandung 2000 Eksemplar 147.733.058 APBD 2000 Eksemplar 130.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung 1 Dokumen 39.347.662 APBD 1 Dokumen 54.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 0 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kegiatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kab. Bandung 100% 5.981.833.513,00 APBD 100% 246.140.500,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Kab. Bandung 5 Lokus 19.613.237 APBD 5 Lokus 39.141.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Kab. Bandung 15 Orang 99.198.013 APBD 15 Orang 133.999.500 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Kab. Bandung 1 Perpustakaan 5.863.022.263 APBD 1 Perpustakaan 73.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 3 0 Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Kab. Bandung 53.90 0 APBD 53.90 0 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 2 3 1 Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kab. Bandung 53.90 0 APBD 53.90 0 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 0 0 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO PERSENTASE KECAMATAN YANG TERDAPAT NASKAH KUNO 20% 90.677.259,00 20% 95.000.000,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2 0 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Persentase naskah kuno yang dikelola dengan baik 100% 90.677.259,00 100% 95.000.000,00 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2 1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Kab. Bandung 8 Orang 69.846.095 APBD 8 Orang 55.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2 2 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Kab. Bandung 1 Eksemplar 20.831.164 APBD 1 Eksemplar 40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 0 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 0 0 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Lembaga pencipta Arsip yang berkategori baik 20% 263.385.899,00 20% 286.389.100,00 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 0 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah yang sudah diaudit kearsipan internal 20% 70.163.877,00 20% 100.000.000,00 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Kab. Bandung 4.000 Berkas 49.966.600 APBD 4.000 Berkas 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bandung 1 Laporan 20.197.277 APBD 2 Laporan 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 0 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Arsip Statis yang Terpelihara 100% 42.751.784,00 100% 84.712.300,00 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 2 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Kab. Bandung 100 Arsip 42.751.784 APBD 100 Arsip 84.712.300 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 0 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Persentase pedoman penyelenggaraan kearsipan 100% 150.470.238,00 100% 101.676.800,00 63 Kabupaten/Kota 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 2 2 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung 2 Laporan 150.470.238 APBD 2 Laporan 101.676.800 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 3 0 0 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip yang terlindungi 100% 23.179.900,00 100% 38.413.000,00 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2 0 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Persentase Arsip Statis yang Dialihmediakan 100% 23.179.900,00 100% 38.413.000,00 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 3 2 2 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Kab. Bandung 100 Arsip 23.179.900 APBD 100 Arsip 38.413.000 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 4 0 0 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP PERSENTASE INFORMASI ARSIP YANG TERMANFAATKAN 100% 27.371.138,00 100% 37.238.000,00 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 4 2 0 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Jumlah Informasi Arsip yang Termanfaatkan 1 Dokumen 27.371.138,00 1 Dokumen 37.238.000,00 2 24 2.23.2.24.0.00.21.00 4 2 2 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Kab. Bandung 6500 Arsip 27.371.138 APBD 6500 Arsip 37.238.000 Jumlah 2 6.883.279.143,00 2.158.398.600,00 Jumlah Total 19.069.103.325,00 15.005.073.638,00 64 Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman / acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program / kegiatan PD tahun
  8. 2025.Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Renja Dispusip Kabupaten Bandung tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dispusip Kabupaten Bandung serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan. Demikian Perubahan Renja Dispusip Tahun 2025 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana program dan kegiatan Dispusip Tahun 2025 disusun. Saran dan kritik membangun sangat diperlukan bagi penyusunan dokumen Rancangan Renja berikutnya ke arah yang lebih baik. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP TEGUH PURWAYADI

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…