DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 167 Tahun 2025

Nomor: 167
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja PD; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja PD; penetapan perubahan renja PD; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 nomor 53);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa stiap Perangkat Daerah diharuskan untuk Menyusun Rencan Kerja Perangkat Daerah sebagi acuan perencanaan kegiata perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG TAHUN LALU DAN TAHUN BERJALAN 2.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Soreang Tahun Lalu Secara umum Perubahan Recana Kerja Kecamatan Soreang Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kecamatan Soreang Tahun 2021 - 2026. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan , sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perubahan SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan - kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun – tahun mendatang.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SOREANG 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 terdapat beberapa isu strategis, salah satunya adalah rendahnya kualitasi implementasi dan belum optimalnya kualitas dan kuantitas partisipasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah pusat mencanangkan salah satu agenda pembangunan yaitu Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik untuk menyelesaikan isu strategis tersebut.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja merupakan pengimplementasian konsep perencanaan. Pentingnya perencanaan dan peran yang dimainkannya di dalam keseluruhan proses manajerial organisasi, telah menempatkan perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi Kecamatan Soreang. Perencanaan merupakan suatu proses yang terus menerus dengan melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi satu tahun kedepan.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP 5.1 Catatan Penting Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan RKPDP Tahun 2025 yang selaras antara prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten Bandung dan Kecamatan Soreang. Untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta perkembangan lingkungan organisasi.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 11 Juli 2025 BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 11 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd. CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 167 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 167 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang Tahun 2025 Sejalan dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Menindaklanjuti hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di dalam, perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2025. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan mengacu pada arahan sebagai berikut :

1.Berpedoman kepada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 mengatur tentang perubahan kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Peraturan ini terkait dengan hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2.Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dan evaluasi ii hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
3.Mempedomani Perubahan RKPD Tahun 2025 serta mengacu terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah, dan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator, target kinerja dan pagu indikatif;
4.Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah (Pasal 16 Ayat (2) Permendagri No 86 Tahun 2017):

i.Persiapan Penyusunan, ii. Penyusunan Rancangan, iii. Perumusan Rancangan Akhir, iv. dan Penetapan;
1. 5.Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: i) Pendahuluan, ii) Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, i iii) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, iv) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, dan v) Penutup; dan Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman bagi Kecamatan Soreang dalam melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan serta ketercapaian terhadap indicator kinerja utama yang tentunya harus mempunyai dampak (impact) yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kecamatan Soreang melalui program dan kegiatan dalam Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Publiknya. Demikian agar menjadi perhatian, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta iii partisipasi aktif dalam penyusunan Rencana Kerja Awal Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2025 Soreang, 24 Juni 2025 CAMAT SOREANG Drs. HARIS TAUPIK Nip. 19700605 19901 1 001 iv DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iv PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ....................................................................................................... 4 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................... 7 1.4 Mekanisme Penyusunan ............................................................................................ 8 BAB II ............................................................................................................................. 12 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG TAHUN LALU .......... 12 2.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Soreang Tahun Berjalan ..............................12 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Soreang .........................................................39 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....................52 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD ...........................................................................63 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .............................................82 BAB III ............................................................................................................................ 84 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SOREANG ............................................................. 84 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....................................................................84 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.............................................................89 3.3 Program dan Kegiatan ............................................................................................ 116 BAB IV .......................................................................................................................... 135 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH............................................ 135 4.1 Rencana Kerja ........................................................................................................ 135 4.2 Pendanaan ............................................................................................................. 137 BAB V ........................................................................................................................... 156 PENUTUP ..................................................................................................................... 156 5.1 Catatan Penting...................................................................................................... 156 5.2 Kaidah Pelaksanaan................................................................................................ 156 1 Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Rencana Strategis) Perangkat Daerah yang mengambarkan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanka oleh perangkat daerah. Kecamatan Soreang dalam hal ini sebagai Perangkat Daerah yang difokuskan sebagai penyelenggaran urusun penyelenggara pelayanan publik dimana system penyelenggaraan pemerintahanya memprioritaskan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum kewilayahan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769- TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769- TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yangMenjadi Kewenangan Daerah. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. Perencanaan adalah kunci dalam keberhasilan dimana E- planning, E- begetting dan E- Actuating pembangunan sangatlah diperlukan guna memastikan target pembangunan beserta tahapan- tahapan dalam mencapai target menjadi lebih terarah. Perencanaan pembangunan memiliki peran utama dalam mengarahkan pembangunan menuju target yang telah ditetapkan secara efektif melalui pengalokasian 2 sumber daya yang efisien. Sesuai dengan apa yag telah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Iventarisasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kode Fikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan sebagai penyelaras pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pemerintah Pusat mengatur dan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan bersinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, terhadap kemajuan pembangunan wilayah. Dalam undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, baik untuk perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan, dilaksanakan dan diatur dalam satu koridor dengan kesatuan tata cara perencanaan, sehingga sinkronisasi antar perencanaan pembangunan dapat terwujud. Sejalan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur perencanaan pembangunan internal Kabupaten Bandung dalam satu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pasal 11 ayat (3), salah satu rencana pembangunan yang wajib disusun perangkat daerah yaitu rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka pendek satu tahun untuk menjaga sinergitas pembangunan antar waktu dan antar fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam 3 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, Pada pelaksanaa perencanaan pembangunan RPJMD mengacu kepada penetapan RPJMD 2021-2026 sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Awal Tahun 2025. Untuk terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada tujuan (goals) dan juga berorientasi kepada proses, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dengan menggunakan metode partisipatif, target pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung diharapkan lebih mencerminkan aspirasi seluruh kalangan yang tertampung dalam rencanan kerja SKPD. Dengan melalui pendekatan politis, penyusunan program pembangunan dilakukan sejalan dalam mendukung visi, misi, dan program kepala daerah yang dikonsultasikan dalam pembahasan dengan DPRD untuk menghasilkan produk hukum yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara melalui pendekatan top-down dan bottom-up, rencana pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung diselaraskan dalam mekanisme capaian kinerja dari Tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan 2024 dan ditunjang dengan capaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari lingkup desa, kecamatan, hingga kabupaten, yang selanjutnya hasil kesepakatannya menjadi draf evaluasi usulan pada musrenbang provinsi dan nasional. Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memungkinkan proses perencanaan menjadi lebih efisien. Melalui sistem tersebut, pengajuan usulan desa dan kecamatan beserta proses verifikasi dapat dilaksanakan dari jarak jauh dengan berbasis internet. Selain dari pada itu penggunaan aplikasi ini menjadikan perencanaan lebih transparan sebab memungkinkan pengawasan untuk dilakukan pada keseluruhan tahapan proses, sehingga hasil perencanaan dapat lebih akuntabel Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan 4 bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah kabupaten, Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Noomor Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.862-TAPEM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor ; 137.1/Kep.769- TAPEM/2023 Pelimpahan Sebagian Kewenagan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan, terdapat 29 Bidang Pelimpahan, 23 sub bidang Pelimpahan, dan 321 Rincian Pelimpahan dengan Pelimpahan berupa Pelaksanaan, Koordinasi, Rekomendasi, Pembinaan, dan Fasilitasi (Perizinan dan Non Perizinan) dengan di prioritas kan menjadi 13 Program Strategis Kabupaten Bandung dan Tiga Program Prioritas Kabupaten Bandung. Peyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Soreang Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang akan dicapai dimana penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Strategis penyelarasan dengan dokumen Perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPDP) diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan Penyelenggaran Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang. 1.2 Landasan Hukum
2. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5
4. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019.
6. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Perencanaan Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan RencanaKerja Pemerintah daerah.
9. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
10. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025.
11. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
12. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
13. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 6 Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12)
14. 13.Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
15. 14.Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung.
16. 15.Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025;
17. 16.Peraturan Bupati Bandung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung;
18. 17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
19. 18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
20. 19.Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
21. 20.Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);
22. 21.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);
23. 22.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 53 Tahun 2024 tentang PeTentang raturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2022 Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 2024 Nomor 53);
24. 23.Keputusan Bupati Bandung Nomor Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.862-TAPEM/2023 tentang Perubahan Atas 7 Keputusan Bupati Bandung Nomor ; 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 Pelimpahan Sebagian Kewenagan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 1.3 Maksud dan Tujuan Disusunnya Perubahan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan untuk:
a.Dalam rangka melaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis
b.Memastikan perencanaan, pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra Perubahan, dan RKPD
c.Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Soreang Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah :
a.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan Tahun berjalan sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Soreang Tahun 2025
b.Memberikan acuan bagi Kecamatan Soreang dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c.Memberikan acuan bagi Kecamatan Soreang dalam menentukan lokasi kegiatan pada periode tahun berjalan dan periode satu tahun pada tahun yang akan datang. 8
d.Memberikan acuan bagi Kecamatan Soreang dalam menyusun dan mengevaluasi indikator kinerja kegiatan periode tahun berjalan dan satu tahun yang akan datang.
e.Memberikan acuan bagi Kecamatan Soreang dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang. 1.4 Mekanisme Penyusunan BAB I PENDAHULUAN Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perubahan Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.. 9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Tahun Berjalan Rencana Strategis Perangkat Daerah. BAB ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun- tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Berisikan uraian mengenai:
1. 1.Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. 2.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. 3.Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. 4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. 5.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 10 2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2024 dan Tahun Berjalan Berisikan uraian mengenai:
6. 1.Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
7. 2.Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
8. 3.Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Soreang Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perubahan Perangkat Daerah. 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: 11
a.Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan terkait Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
b.Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c.Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
a.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b.Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c.Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan. 12 Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Soreang telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya, Pelaksanaan Renja Kecamatan Soreang Tahun 2024 dapat mencapai target secara kinerja maupun secara serapan anggaran. Kecamatan Soreang dengan anggaran REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 Kode Rekening Uraian Urusan/Bidang/Pera ngkat Daerah/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja TARGET REALISASI Tingkat Capaia n (%) PD K RP K RO 1 2 3 4 5 6 7 9 10 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6712742017 5.604.311.335 83,49% 7,01 KECAMATAN 6,712,742,017 5,604,311,335 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 76,56 5,774,771,752 80.60 Point 4,666,838,835 104.83 Point Kec. Soreang 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, 100 Persen 50,618,000 100 Persen 50,617,200 100 Kec. Soreang 13 Kode Rekening Uraian Urusan/Bidang/Pera ngkat Daerah/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja TARGET REALISASI Tingkat Capaia n (%) PD K RP K RO Penganggaran dan evaluasi, 7.01.01.2.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 16,996,000 2 Dokumen 16,996,000 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.01. 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 10,022,000 2 Dokumen 10,022,000 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.01. 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2 Dokumen 3,200,000 2 Dokumen 3,199,800 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.01. 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3,200,000 1 Dokumen 3,199,800 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.01. 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 3,200,000 1 Dokumen 3,199,800 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.01. 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 7,800,000 1 Laporan 7,800,000 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 6,200,000 1 Laporan 6,199,800 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Capaaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan 100 Persen 5,070,874,824 100 Persen 3,991,828,296 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.02. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 241 Orang/bul an 5,067,674,824 241 Orang/bul an 3,988,628,696 100 Kec. Soreang 14 Kode Rekening Uraian Urusan/Bidang/Pera ngkat Daerah/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja TARGET REALISASI Tingkat Capaia n (%) PD K RP K RO 7.01.01.2.02. 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3,200,000 1 Laporan 3,199,600 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.02. 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 Kec. Soreang 7.01.01.2.02. 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 Kec. Soreang 7.01.01.2.02. 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 Kec. Soreang 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase kesesuain barang milik daerah dalam data base 100 Persen 3,200,000 100 Persen 3,199,800 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.03. 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3,200,000 1 Laporan 3,199,800 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.03. 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 Kec. Soreang 7.01.01.2.03. 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 Kec. Soreang 7.01.01.2.03. 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 Kec. Soreang 7.01.01.2.03. 03 Pengamanan Barang Milik Daerah 0 0 Kec. Soreang 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor 100 Persen 156,464,200 100 Persen 155,991,700 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.06. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 5,130,000 15 Paket 5,129,400 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.06. 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 50,000,000 10 Paket 49,824,800 100 Kec. Soreang 15 Kode Rekening Uraian Urusan/Bidang/Pera ngkat Daerah/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja TARGET REALISASI Tingkat Capaia n (%) PD K RP K RO 7.01.01.2.06. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 42 Paket 10,000,000 42 Paket 9,901,900 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.06. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 Kec. Soreang 7.01.01.2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 10,000,000 5 Paket 9,999,600 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.06. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 4,914,000 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.06. 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 Kec. Soreang 7.01.01.2.06. 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 15,000,000 1 Laporan 14,978,000 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.06. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 61,334,200 1 Laporan 61,244,000 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.07. 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0 12 Unit 0 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran 100 Persen 270,724,728 100 Persen 259,378,790 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.08. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2,000,000 1 Laporan 2,000,000 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.08. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 65,569,728 1 Laporan 55,845,030 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.08. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 203,155,000 4 Laporan 201,533,760 100 Kec. Soreang 16 Kode Rekening Uraian Urusan/Bidang/Pera ngkat Daerah/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja TARGET REALISASI Tingkat Capaia n (%) PD K RP K RO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 222,890,000 100 Persen 205,823,049 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.09. 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 70,820,000 8 Unit 54,698,000 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.09. 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 2,070,000 12 Unit 2,070,000 100 Kec. Soreang 7.01.01.2.09. 10 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 1 Unit 150,000,000 1 Unit 149,055,049 100 Kec. Soreang 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi, 100 432,549,500 100 Persen 432,409,600 100.00 Persen Kec. Soreang 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 13,215,900 100 Persen 13,125,000 100 Kec. Soreang 7.01.02.2.01. 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 13,215,900 1 Dokumen 13,125,000 100 Kec. Soreang 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 Persen 5,210,000 100 Persen 5,210,000 100 Kec. Soreang 17 Kode Rekening Uraian Urusan/Bidang/Pera ngkat Daerah/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja TARGET REALISASI Tingkat Capaia n (%) PD K RP K RO 7.01.02.2.02. 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5,210,000 1 Laporan 5,210,000 100 Kec. Soreang 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 Persen 21,428,000 100 Persen 21,379,200 100 Kec. Soreang 7.01.02.2.03. 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 21,428,000 1 Dokumen 21,379,200 100 Kec. Soreang 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 100 Persen 392,695,600 100 Persen 392,695,400 100 Kec. Soreang 7.01.02.2.04. 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 392,695,600 1 Laporan 392,695,400 100 Kec. Soreang 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 258,677,000 100 Persen 258,668,000 100.00 Persen Kec. Soreang 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase koordinasi pemberdayaan desa 100 Persen 164,625,000 100 Persen 164,622,000 100 Kec. Soreang 7.01.03.2.01. 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 161,325,000 1 Laporan 161,322,000 100 Kec. Soreang 7.01.03.2.01. 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga kemasyara katan 3,300,000 4 Lembaga kemasyara katan 3,300,000 100 Kec. Soreang 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Persentase capaian Lembaga 100 Persen 94,052,000 100 Persen 94,046,000 100 Kec. Soreang 18 Kode Rekening Uraian Urusan/Bidang/Pera ngkat Daerah/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja TARGET REALISASI Tingkat Capaia n (%) PD K RP K RO Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kemasyarakatan yang terfasilitasi 7.01.03.2.03. 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Dokumen 18,443,000 1 Dokumen 18,440,000 100 Kec. Soreang 7.01.03.2.03. 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumena Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4 Lembaga Kemasyara katan 55,446,000 4 Lembaga Kemasyar akatan 55,446,000 100 Kec. Soreang 7.01.03.2.03. 05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 20,163,000 1 Laporan 20,160,000 100 Kec. Soreang 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 68,456,000 100 Persen 68,455,800 100.00 Persen Kec. Soreang 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 53,456,000 100 Persen 53,455,800 100 Kec. Soreang 7.01.04.2.01. 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 44,796,000 1 Laporan 44,796,000 100 Kec. Soreang 7.01.04.2.01. 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8,660,000 1 Laporan 8,659,800 100 Kec. Soreang 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan Peraturan Perundang- undangan 100 Persen 15,000,000 100 Persen 15,000,000 100 Kec. Soreang 19 Kode Rekening Uraian Urusan/Bidang/Pera ngkat Daerah/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja TARGET REALISASI Tingkat Capaia n (%) PD K RP K RO 7.01.04.2.02. 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 15,000,000 1 Laporan 15,000,000 100 Kec. Soreang 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 60,823,000 100 60,649,000 100.00 Kec. Soreang 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 Persen 60,823,000 100 Persen 60,649,000 100 Kec. Soreang 7.01.05.2.01. 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 7,520,000 50 Orang 7,520,000 100 Kec. Soreang 7.01.05.2.01. 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 40 Orang 19,733,000 40 Orang 19,559,000 100 Kec. Soreang 7.01.05.2.01. 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 33,570,000 1 Dokumen 33,570,000 100 Kec. Soreang 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 117,464,765 100 Persen 117,290,100 100.00 Persen Kec. Soreang 20 Kode Rekening Uraian Urusan/Bidang/Pera ngkat Daerah/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja TARGET REALISASI Tingkat Capaia n (%) PD K RP K RO 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 117,464,765 117,290,100 Kec. Soreang 7.01.06.2.01. 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 19,901,600 100 Kec. Soreang 7.01.06.2.01. 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 100 Kec. Soreang 7.01.06.2.01. 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 47,464,765 1 Dokumen 47,388,500 100 Kec. Soreang Urusan ini dilaksanakan oleh KECAMATAN SOREANG dengan anggaran sebesar Rp 6,712,742,017,- dan terealisasi sebesar Rp 5,604,311,335,- atau 83,49%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program yang terdiri dari 14 kegiatan yang terdiri dari 34 sub kegiatan yang di fokuskan pada 3 target sasaran utama Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
1. 1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi memiliki target yaitu 76,68 point pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 80,60 point.
2. 2.Persentase BMD dalam kondisi baik memiliki target yaitu 98,00 % pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 98,75 %.
3. 3.Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target yaitu 90,07 point pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil 21 capaian 98,25 point.
4. 4.Prosentase Adminstrasi Desa yang baik memiliki target yaitu 80,00 % pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 100,00%. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2022. Capaian IKU Kecamatan Soreang Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang Tahun 2024 No MISI TUJUAN IKU Target 2024 Realisasi 2024 Persentase Capaian 2023

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 91,07 Poin 98,75 Poin Tercapai sebesar 105% Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang adalah sebesar 91.75 Poin, capaian tersebut telah melebihi target dan tercapai sebesar 100.05%. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Renstra Perubahan 2021-2026 pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang adalah sebagai berikut 22 Tabel 2.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang Sampai dengan Tahun 2024 dan perbandingan dengan target Renstra Perubahan 2021 -2026 No MISI TUJUAN IKU Target Renstra Perubahan 2021-2026 Realisasi sampai dengan Tahun 2023 Persentase Capaian [1] [2] [3] [4] [3] [4] [5] 1 Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 91,07 Poin 98,25 Poin Tercapai sebesar 111,614% Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang Sampai dengan Tahun 2023 sebesar 91,07 Poin Apabila dibandingkan dengan target Renstra Perubahan 2021-2026 sebesar 98,25 Poin, target tersebut telah tercapai sebesar 111,64 persen. Selanjutnya upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dengan memperbandingkan capaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Kecamatan Soreang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Camat Soreang dengan Bupati Bandung. Hasil pengukuran atas kinerja ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Soreang tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 2.3 Hasil pengukuran atas kinerja ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Soreang tahun 2024 No Sasaran Indikator Sasaran Target 2024 Realisasi 2024 Persentase Capaian 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 77,70 Poin 80,60 Poin Tercapai sebesar 103% Persentase BMD dalam kondisi baik 98,25 98,50 Tercapai sebesar 100% 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 98,03 Poin 98,25 Poin Tercapai sebesar 100,07% 3 Meningkatnya kualitas pemerintahan desa Persentase Desa Beradministrasi baik 100 % 100 % Tercapai sebesar 100% Rata - Rata Capaian 100% Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Kecamatan Soreang tahun 2023 sesuai 23 dengan target dan rata-rata capaian Kecamatan Soreang terhadap target sasaran strategis sebesar 100%. Perbandingan Antara Hasil pengukuran atas kinerja ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Soreang tahun 2022 dan perbandingan dengan target Renstra Perubahan 2021-2026 menunjukan hasil sebagai berikut Tabel 2.4 Realisasi Sasaran Strategis Kecamatan Soreang Sampai dengan Tahun 2024 dan perbandingan dengan target Renstra Perubahan 2021-2026 No Sasaran Indikator Sasaran Target Renstra Perubahan 2021-2026 Realisasi sampai dengan Tahun 2024 Persentase Capaian [1] [2] [3] [4] [5] [6] 1 Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 77.70 Poin 80,60, Poin Tercapai sebesar 103 % Persentase BMD dalam kondisi baik 98,06% 98,25 % Tercapai sebesar 100 % 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.00 Poin 98,75 Poin Tercapai sebesar 110.% 3 Meningkatnya kualitas pemerintahan desa Persentase Desa Beradministrasi baik 100% 100% Tercapai sebesar 100 % Rata-Rata Persentase Capaian 100% Realisasi Perjanjian Kinerja Kecamatan Soreang sampai dengan tahun 2023 dan Perbandingan dengan target Renstra Perubahan 2021-2026 adalah sebagai berikut. 2.1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Soreang sampai dengan tahun 2024 sebesar 80,60 Poin Apabila dibandingkan dengan Target Renstra Perubahan 2021-2026 sebesar 77,70 Poin, telah tercapai sebesar 103 persen terdapat kemajuan yang signifikan. 2.1.2 Persentase BMD dalam kondisi baik Realisasi Persentase BMD dalam kondisi baik Kecamatan Soreang sampai dengan tahun 2024 sebesar 98,25 % Apabila dibandingkan dengan Target Renstra Perubahan 2021-2026 sebesar 98,06 %, telah tercapai sebesar 100 persen. Dari seluruh realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa Rata-Rata Persentase Realisasi Perjanjian Kinerja Kecamatan Soreang Sampai dengan Tahun 2024 dan perbandingan dengan target Renstra Perubahan 2021-2026 sebesar 100 % 2.1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target yaitu 90,07 point 24 pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 98,25 point. 2.1.4 Prosentase Adminstrasi Desa yang baik memiliki target yaitu 80,00 % pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 100,00%. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ditunjang dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut: 25 Tabel 2.5 (TC.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Soreang dan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Soreang s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)* Kabupaten Bandung KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) KECAMATAN SOREANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik 77.00 Poin 77,70 Poin 78,68 Poin 80,60 Poin 102% 76,75 Poin 76,75 Poin 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi, 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen - Persen 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 5 Dokumen 2,50 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 5 Dokumen 2,50 26 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 5 Dokumen 2,50 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 3 Dokumen 3,00 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 3 Dokumen 3,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen - 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 0 Data 0 Data 0 Data 0 Data 0 Data 0 0 Data - 0 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Capaaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 100 Persen - 27 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 100% 21 Orang/bulan 19 61 Orang/bulan 2,90 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 1 Dokumen 1,00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 3 Dokumen 3,00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase kesesuain barang milik daerah dalam data base 100 Persen Persen 100 Persen Persen 100 Persen Persen 100 Persen Persen 100 Persen Persen 0 0 Persen - 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen Dokumen Dokumen 1 1 Dokumen 1,00 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% Laporan Laporan 1 3 Laporan 3,00 0 28 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen Persen - 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 0 Unit 1,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 1 1 Paket 1,00 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 1 Dokumen 1,00 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 2 Dokumen 2,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100% 50 Orang 0 100 Orang 2,00 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 0 Orang 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 100 Persen 0 Persen - 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 100% 5 Paket 5 15 Paket 3,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 10 Paket 10 Paket 100% 10 Paket 10 30 Paket 3,00 29 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 100% 5 Paket 5 15 Paket 3,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 100% 5 Paket 5 15 Paket 3,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 100% 5 Paket 5 15 Paket 3,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 Dokumen Dokumen 0 Dokumen Dokumen 0 Dokumen Dokumen 0 Dokumen Dokumen 0 Dokumen Dokumen 0 0 Dokumen - 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 2 Laporan 2,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 2 Laporan 2,00 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 30 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 0 Persen 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 0 Unit 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 100 Persen - 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 100 Persen - 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 100% 9 Unit 9 27 Unit 3,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit 5 15 Unit 3,00 31 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 3 Unit 3,00 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 3 Unit 3,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,75 Poin 81,75 Poin 81,75 Poin 81,75 Poin 100% 81,75 Poin 0 0 Poin - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 0 0 Persen - 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 2 Laporan 2,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 2 Dokumen 2,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen Persen - 32 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 2 Dokumen 2,00 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 2 Laporan 2,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 2 Laporan 2,00 #DIV/0! 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 0 Persen - 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 3 Dokumen 3,00 0 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 100 Persen Persen 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 33 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,25 Poin 81,25 Poin 81,500 Poin 81,75 Poin 100% 82,00 Poin 0 163 Poin 2,01 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 0 200 Persen 2,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 100% 4 Lembaga Kemasyara katan 4 12 Lembaga Kemasyara katan 3,00 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 3 Dokumen 3,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 0 200 Persen 2,00 34 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 100% 1 Lembaga Kemasyara katan 1 3 Lembaga Kemasyara katan 3,00 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Lcapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 0 Keluarga 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 0 Keluarga 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 0 Keluarga 35 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 0 Keluarga 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 0 Keluarga 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 0 Keluarga 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 0 Persen - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 0 Persen - 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 0 200 Persen 2,00 36 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 3 Laporan 3,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,5 Poin 81,5 Poin 81,5 Poin 81,5 Poin 100% 81,5 Poin 0 163 Poin 2,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 0 200 Persen 2,00 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100% 50 Orang 50 150 Orang 3,00 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100% 50 Orang 0 100 Orang 2,00 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100% 50 Orang 0 100 Orang 2,00 37 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 3 Dokumen 3,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa cepat berkembang / Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 0 % 200 Persen 2,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 0 200 Persen 2,00 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 2 Dokumen 2,00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 3 Dokumen 3,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0% 1 Dokumen 0 2 Dokumen 2,00 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen 0 0 Dokumen - 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen 0 0 Dokumen - 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 2 Dokumen 2,00 38 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 2 Dokumen 2,00 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen 0 0 Dokumen - 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan #DIV/0! 0 Laporan 0 0 Laporan - 39 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Soreang Kecamatan Soreang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Soreang yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Soreang. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Soreang dituntut untuk melaksanakan fungsi yang sekaligus menjadi pelayanan perangkat daerah kewilayahan yaitu:
1. a.perumusan, pengaturan, pengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
2. b.penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan. Selain 4 (empat) fungsi tersebut, Kecamatan Soreang melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Bupati Bandung untuk 40 melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Soreang. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.862-TAPEM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor ; 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 Pelimpahan Sebagian Kewenagan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan. Tabel 2.6 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN STATISTIK Fasilitasi Fasilitasi pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus kecamatan SOSIAL Fasilitasi Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak terlantar Memfasilitasi pendataan dan pemantauan keberdaan anak terlantar Memfasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar Koordinasi Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan / traficking dan keluarga migran Rekomendasi Memberikan rekomendasi kepada Organisasi Sosial / Panti Sosial yang berada di Desa / Kelurahan dalam hal pendaftaran baru / ulang PERTANIAN Fasilitasi Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Kecamatan Koordinasi Koordinasi pencegahan penyakit menular di Kecamatan Penyelenggaraan Identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat tingkat Kecamatan 41 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN PERTANAHAN Fasilitasi Fasilitasi penetapan tanah ulayat Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum Fasilitasi perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten di Kecamatan Koordinasi Koordiinasi penyelesaian masalah tanah kosong Koordinasi aspek sosial kemasyarakatan dalam proses izin lokasi Koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan Koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat melalui musyawarah di Kecamatan Pengendalian Monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi PERTAMBANGAN Fasilitasi Fasilitasi pengembangan peran serta masyarakat dalam konservasi air bawah tanah Fasilitasi pengendalian pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah sesuai dengan kebijakan daerah PERPUSTAKAAN Fasilitasi Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di desa / kelurahan / pontren PERINDUSTRIAN Fasilitasi Fasilitas pengembangan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga PERHUBUNGAN Koordinasi Perencanaan pemasangan, pemeluharaan kebersihan, serta pemantauan keamanan aset perlengkapan jalan di Desa PERENCANAAN PEMBANGUNAN Koordinasi Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah skala Kecamatan Pengendalian Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta dalam skala Kabupaten Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah skala kecamatan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa serta penyusunan perumusan DSP Kecamatan 42 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN Penyelenggaraan Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kecamatan Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daera skala Kecamatan PENDIDIKAN Fasilitasi Memfasilitasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Memfasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan Memfasilitasi perencanaan, penetapan, dan pendirian dan penutupan TK, SD, SMP serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Koordinasi Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD dan SMP Pengendalian Pengenalan dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini Rekomendasi Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD, dan SMP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi Koordinasi dan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, serta perempuan di tingkat Kecamatan Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kecamatan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Fasilitasi Fasilitasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes), Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Desa, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (ILLPDes) Fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan ke Desa 43 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN Fasilitasi pendataan profil Desa Fasilitasi pengawasan dan penanggulangan masalah-masalah penyelenggaraan pembangunan Desa Fasilitasi pengembangan BUMDES Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi perangkat desa di Kecamatan Memfasilitasi pengusulan penghargaan untuk perangkat desa di Kecamatan Koordinasi Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan Koordunasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan Mengkoordinasikan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, peningkatan perekonomian dan pembangunan, serta pelayanan 44 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN kepada masyarakat dalam wilayah Kecamatan Pembinaan Pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Peundang-Undangan Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya Penetapan Cuti Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian BPD Pengawasan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan masyarakat di Kecamatan 45 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan budaya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan Monitoring, evaluasi serta pelaporan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan Penyelenggaraan Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan Penyelenggaraan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Kepala Desa Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan, dan pengambilan sumpah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan, dan pengambilan sumpah Kepala Desa hasil pemilihan Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat Rekomendasi Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi pencegahan bencana Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemebentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar Desa Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan di Desa 46 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pencairan keuangan desa Memberikan rekomendasi perangkat desa PEKERJAAN UMUM Fasilitasi Fasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Koordinasi Koordinasi penanganan irigasi antar Kecamatan dalam kegiatan pengairan Mengkoordinasikan penanganan bencana alam tingkat kecamatan Mengkoordinasikan penanganan jaringan irigasi dalam wilayah Kecamatan Rekomendasi Merekomendasikan pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) PARIWISATA Fasilitasi Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya pariwisata Fasilitasi pelaksanaan pasanggiri mojang jajaka tingkat Kecamtan Fasilitasi pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata Fasilitasi penyelenggaraan promosi pariwisata skala Kecamatan Fasilitasi penyelenggaraan widya wisata skala kecamatan serta mengirim dan menerima peserta group widya wisata Fasilitasi sapta pesona, promosi dan sosialisasi potensi Daya Tarik Wisata (DTW) Pembinaan Pemberdayaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata LINGKUNGAN HIDUP Fasilitasi Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup Koordinasi Koordinasi dan pelaksanaan pelestrasian keanekaragaman hayati Koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau 47 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Kecamatan Koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kecamatan Koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau tanah skala kecamatan Memantau dan membina masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPST Mengarahkan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari sumber Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Mengkoordinasikan pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan Pengadaan lahan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Pengadaan roda sampah dan tempat sampah terpilah Penyebaran informasi tentang sampah kepada masyarakat Pengumpulan Data dan Informasi Melaksanakan Inventarisasi kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan skala Kecamatan KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAN Penyelenggaraan Penyelenggaraan pencatatan dan pendataan koperasi UMKM di Kecamatan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Koordinasi Koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial Koordinasi dan fasilitasi sinergitas kelompok / organisasi yang bergerak di bidang informasi sebagai upaya penyelarasan media dengan program pembangunan di Kecamatan KETAHANAN PANGAN Fasilitasi Fasilitasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan tingkat Kecamatan Koordinasi Koordinasi mengidentifikasi kelompok rawan pangan 48 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan makanan Koordunasi pemantauan terhadap cadangan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan masyarakat KESEHATAN Koordinasi Mengkoordinasikan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah Mengkoordinasikan pencegahan gizi buruk Mengkoordinasikan upaya penurunan jumlah kematian Ibu, jumlah kematian bayi dan jumlah kematian balita KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Koordinasi Pengendalian Penyelengaraan pemerintah di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat di bidang fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada Pembinaan Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (Bimbingan, pemantauan, dan evaluasi) di Bidang ketahanan Ideologi Negara, Bela Negara, dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (Koordinasi, bimbingan, konsultasi) di bidang bina masyarakat, tenaga kerja, dan penanganan konflik sosial Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) dan fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan 49 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan Pengawasan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Keluarahan, Desa dan Masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, nilai-nilai sejarah dan kebangsaan serta usulan penghargaan. Pengendalian Pengendalian penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, Keluarahan, Desa dan Masyarakat di bidang bina masyarakat, tenaga kerja, dan penanganan konflik sosial Penyelenggaraan Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan usulan penghargaan kebangsaan Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Fasilitasi Fasilitasi pencatatan sipil skala Kecamatan Koordinasi Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kecamatan Pengendalian penyelenggaraan pencatatan sipil lingkup Kecamatan Pengumpulan Data dan Informasi Pengumpulan data kelahiran kematian tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan pelaporan pendaftaran penduduk Penyelenggaraan sosialisasi bimbingan teknis supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk Koordinasi Koordinasi pelayanan pencatatan sipil lingkup Kecamatan KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Fasilitasi Fasilitasi aktivitas kepemudaan di Kecamatan 50 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN Fasilitasi Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di Kecamatan Koordinasi Koordinasi bidang kepemudaan di Kecamatan Pembinaan Pembinaan dan koordinasi secara hirarkis pemerintahan di bidang kepemudaan Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kecamatan KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Koordinasi Koordinasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak berupa Koordinasi pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi menular Seksual (IMS) Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan KEHUTANAN Koordinasi Koordinasi inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam wilayah Kecamatan Koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi. Hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta hutan taman raya Rekomendasi Rekomendasi untuk izin pengelolaan sarang burung walet, lebah madu, dan budidaya jamur KEBUDAYAAN Penyelenggaraan Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME dan lembaga adat 51 BIDANG JENIS KEWENANGAN RINCIAN PELIMPAHAN Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala Kecamatan meliputi Rekomendasi Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman, budayawan yang telah berjasa kepada negara dan daerah KEARSIPAN Penyelenggaraan Melaksanakan pelaporan arsip dinamis aktif dan inaktif setiap triwulan ke Kabupaten Kecamatan Soreang pada periode Renstra Perubahan 2021 – 2026 melaksanakan 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama, 1 (Satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) Indikator sasaran strategis. IKU ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pemerintahan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan untuk acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun target kinerja dalam Renja tahunan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung. Selanjutnya sebagai perwujudan transparansi kinerja Kecamatan Soreang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan antara Camat Soreang dengan Bupati Bandung. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Soreang tersaji dalam tabel berikut ini 52 Tabel 2.7 TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung NO Indikator SPM/standar nasional IKK Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 (thn n- 2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Indeks kepuasan masyarakat 81 81,25 81,50 81,75 83,03 98,25 98,70 98,75 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Soreang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Soreang yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Soreang. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan Soreang dituntut untuk melaksanakan perencanaan kinerja yang efektif serta memastikan pencapaian tujuan Kecamatan Soreang melalui proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi. Pada tabel T-C.30 telah dijelaskan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah namun perlu digarisbawahi terdapat hal-hal kritis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang ditargetkan, yaitu sebagai berikut 53 2.3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Soreang Tahun 2024 sebesar 80,60 Poin Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 77,70 Poin, terjadi peningkatan atau tumbuh sebesar 1.14 persen Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja terhadap implementasi SAKIP Kecamatan Soreang dengan rincian sebagai berikut: A. Perencanaan Kinerja ❖ Penyebab keberhasilan perencanaan kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu
5. a.Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia,
6. b.Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
7. c.Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. ❖ Penyebab kegagalan perencanaan kinerja, karena masih terdapat kelemahan yaitu
8. a.Dokumen perencanaan kinerja (Renstra Perubahan dan Renja) tidak / belum dipublikasikan tepat waktu,
9. b.Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja belum sepenuhnya dipantau secara berkala. ❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu 54
10. a.Dokumen perencanaan kinerja (Renstra Perubahan dan Renja) telah dipublikasikan tepat waktu,
11. b.Dokumen perencanaan kinerja harus ditetapkan dengan keputusan Bupati Bandung.
12. c.Pemantauan atas capaian Rencana Aksi secara berkala telah berisi hambatan/alasan bila ada keselarasan antara target dan capaian, solusi/saran perbaikan. B. Pengukuran Kinerja ❖ Penyebab keberhasilan pengukuran kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu
13. a.Pengukuran Kinerja telah dilakukan,
14. b.Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan,
15. c.Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, ❖ Penyebab kegagalan pengukuran kinerja karena masih terdapat kelemahan yaitu
16. a.Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja,
17. b.Terdapat Definisi Operasional atas kinerja, namun cara mengukur indikator kinerja belum jelas.
18. c.Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan
19. d.Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). 55
20. e.Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja
21. f.Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. ❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu
22. a.Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja,
23. b.Pada Definisi Operasional atas kinerja, telah dibuat formulasi penghitungan cara mengukur indikator kinerja dengan jelas.
24. c.Data kinerja yang dikumpulkan dari Kasi-kasi, Kasubag dan fungsional telah dilampirkan sebagai pendukung Laporan triwulan yang dibuat.
25. d.Pengumpulan data kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
26. e.Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
27. f.Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. A. Pelaporan Kinerja ❖ Penyebab keberhasilan pelaporan kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu
28. a.Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja,
29. b.Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, 56 informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya,
30. c.Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, ❖ Penyebab kegagalan pelaporan kinerja karena masih terdapat kelemahan yang meliputi:
31. a.Dokumen Laporan Kinerja belum direviu (belum ada cheklis reviu berjenjang),
32. b.Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan.
33. c.Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, ❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu:
34. a.Dokumen Laporan Kinerja telah direviu secara berjenjang dibuktikan dengan form cheklis reviu berjenjang,
35. b.Dokumen Laporan Kinerja (LKIP) 2023 telah segera dipublikasikan melaiui bandungkab.go.id.
36. c.Dokumen Laporan Kinerja untuk tahun 2023 telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ❖ Penyebab keberhasilan evaluasi akuntabilitas kinerja internal meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu
37. a.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan,
38. b.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai. 57
39. c.Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja, ❖ Penyebab kegagalan evaluasi internal pencapaian kinerja program organisasi karena masih terdapat kelemahan yaitu
40. a.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang,
41. b.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
42. c.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi),
43. d.Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti, ❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu
44. a.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah,
45. b.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Internal di Lingkungan Kecamatan Soreang.
46. c.Melaksanakan koodinasi dengan Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Bandung terkait menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi),
47. d.menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya, 2.3.2 Persentase BMD dalam kondisi baik Realisasi Persentase BMD dalam kondisi baik Kecamatan Soreang Tahun 2024 sebesar 98,50% Apabila dibandingkan dengan 58 realisasi Tahun 2024 sebesar 98,50%, terjadi peningkatan atau tumbuh sebesar 0.5 persen Meskipun realisasi persentase BMD dalam kondisi baik pada tahun 2024 telah tercapai, Kecamatan Soreang tetap berkomitmen memegang prinisip akuntabilitas dalam seluruh pelaporan sebagai wujud implementasi transparansi informasi sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, pada tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Soreang telah melaksanakan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan persentase BMD dalam kondisi baik. Langkah-langkah tersebut yaitu:
  1. 1.Menyelesaikan penertiban aset / BMD agar prosedur penghapusan barang dengan kondisi rusak secara bertahap dapat ditempuh. Proses ini akan selesai tahun 2024 yang diakhiri dengan sensus BMD secara keseluruhan.
  2. 2.Melaksanakan sensus BMD secara keseluruhan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pendataan aset sehingga pembenahan aset dapat terlaksana, dan juga output dari sensus BMD tersebut digunakan sebagai acuan dasar untuk proses rekonsilisasi aset daerah.
  3. 3.Pembentukan tim khusus untuk penyelesaian tertib administrasi dan penggunaan BMD dan penyelesaian reklasifikasi barang. 2.3.3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Soreang Tahun 2024 sebesar 98.75 Poin Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 98.25 Poin, terjadi peningkatan atau tumbuh sebesar 0,25 persen 59 Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada aplikasi e-skm, didapat data sebagai berikut:
48. a.Pelayanan Pembuatan e-KTP Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan e- KTP di Kecamatan Soreang Tahun 2023 adalah 82,7 (Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun unsur yang harus mendapat perhatian dan perbaikan adalah unsur Waktu Penyelesaian, Prosedur, Perilaku Pelaksana.
49. b.Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2024 adalah 86,01 (Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian dan perbaikan adalah unsur Waktu Penyelesaian, Perilaku Pelaksana, Prosedur.
50. c.Pelayanan Pembuatan SKTM Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan SKTM Tahun 2024 adalah 86,24 (Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian atau perbaikan adalah unsur Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana, Prosedur.
51. d.Pelayanan Pembuatan Surat Pindah Datang Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan Surat Pindah Datang Tahun 2024 adalah 92,32 (Sangat Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian atau perbaikan adalah unsur Prosedur, Waktu Pelayanan dan Perilaku Pelaksana.
52. e.Pelayanan Pembuatan Keterangan Ahli Waris 60 Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan Keterangan Ahli Waris Tahun 2022 adalah 85,42 (Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian atau perbaikan adalah unsur Perilaku Pelaksana, Waktu Pelayanan dan Kompetensi Pelaksana.
53. f.Pelayanan Surat Lainnya Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Surat Lainnya Tahun 2023 adalah 100 (Sangat Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian atau perbaikan adalah unsur Perilaku Pelaksana, Prosedur dan Waktu Pelayanan.
54. g.Pelayanan Pembuatan Akta Tanah Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Rekomendasi PembuatanAktaJual Beli adalah 79.17 (Baik). Adapun dari 9 unsur pelayanan, unsur yangharusmendapat perhatian adalah unsur Sarana dan Prasarana, Persyaratan, Sistem,Mekanisme dan Prosedur.
55. h.Pelayanan Rekomendasi Bantuan Dana/Hibah Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Rekomendasi PencairanBantuanKeuangan Desa Tahun 2023 adalah 80,56 (Baik). Adapun dari 9 unsur pelayanan,unsur yang harus mendapat perhatian adalah unsur Sarana dan Prasarana,Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
56. i.Pelayanan Surat Keterangan Lainya Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Rekomendasi PencairanBantuanKeuangan Desa Tahun 2023 adalah 90,68 (Baik). Adapun dari 9 unsur pelayanan,unsur yang harus 61 mendapat perhatian adalah unsur Sarana dan Prasarana,Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur. ❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu terus melakukan perbaikan berkelanjutan dari semua unsur pelayanan, diantaranya
  1. 1.Penyesuaian SOP Pelayanan
  2. 2.Efektifitas kinerja pelayanan
  3. 3.Coaching dan Mentoring Sumber Daya Manusia
  4. 4.Peningkatan kualitas dan efektifitas Sumber Daya Manusia dengan cara sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh internal Kecamatan dan Instansi Vertikal 2.3.4 Persentase Desa yang Beradministrasi baik Realisasi Persentase Desa Beradministrasi baik Kecamatan Soreang Tahun 2024 sebesar 80% Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 70 %, dikarenakan nilai tersebut baru ditetapkan pada tahun 2023 Meskipun realisasi Persentase Desa yang Beradministrasi baik pada tahun 2024 telah tercapai, Kecamatan Soreang tetap berkomitmen memegang prinisip berAkhak sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, pada tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Soreang telah melaksanakan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan Persentase Desa yang Beradministrasi baik, Penilaian terhadap seluruh aspek Administrasi Desa Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Soreang, maka ditentukan isu – isu penting yaitu: 62
  5. 1.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap berdasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan Non Pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
  6. 2.Optimalisasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh – sungguh memperhatikan Company/Corporate Social Responsibility (CSR), maka Kecamatan harus benar benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  7. 3.Pelayanan Prima. Kecamatan Soreang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku. Dan penyelenggaraan prima tersebut diperlukan Standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat baik melalui kegiatan yang ada di tingkat desa maupun 63 kegiatan sosialisasi kependudukan yang secara intens dilaksanakan oleh Kecamatan pada tiap tahunnya. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan masyarakat dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
  8. 4.Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
  9. 5.Fasilitasi Pemanfaatan posisi dan potensi sebagai wilayah Pariwisata, Perdagangan dan Pendidikan yang dimiliki oleh Kecamatan Soreang harus sebaik mungkin dapat dimanfaatkan guna mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakatnya. 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Definisi RKPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan 64 daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut:
  10. 1.Arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
  11. 2.Acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
  12. 3.RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Isu – Isu Strategis Dari Analisa isu trategis masih terdapat permasalah isu pada
  13. 1.Penguatan fungsi wilayah
  14. 2.Peningkatan kualitas SDM.
  15. 3.Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem
  16. 4.Peningkatan Ekonimo Kewilayahan. Dari analisis tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis yang diharapkan dapat menjadi basis perencanaan yang mendukung program mandatori kewilayahan pada tahun 2025 yaitu: 65
  17. 5.Penguatan fungsi wilayah sebagai wilayah penompang pertumbuhan perkembangan Pembangunan ibu kota Kabupaten Bandung.
  18. 6.Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan Pendidikan (terutama program penyetaraan Pendidikan) dan Pelatihan Ketenagakerjaan.
  19. 7.Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan kesehatan, layanan KB dan pengendalian penduduk.
  20. 8.Peningkatan kolaborasi unsur Pentahelix untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
  21. 9.Pengembangan kegiatan budidaya pertanian/peternakan dan kegiatan pariwisata secara bijak.
  22. 10.Peningkatan infrastruktur wilayah sebagai pendukung pengembangan sektor wisata dan sektor pertanian.
  23. 11.Peningkatan jaringan kerjasama usaha pelaku ekonomi melalui kemitraan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pelaku ekonomi lainnya.
  24. 12.Kolaborasi dengan Pentahelix untuk penanganan penurunan miskin ekstrem, stunting dan wilayah blank spot. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kecamatan Soreang sesuai tugas dan fungsinya merencanakan pelaksanaaan program kegiatan diantaranya
  25. 1.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebagai upaya dalam Penguatan fungsi wilayah untuk pelaksanaan
57. a.Forum Koordinasi Kecamatan Sehat (FKKS)
58. b.Fasilitasi kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting
59. c.Fasilitasi pemberdayaan UMKM dan Koperasi 66
  1. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagai upaya Kecamatan dalam beberapa hal, diantaranya
60. a.Upaya mengatasi masalah sarana dan prasarana khususnya dalam hal peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam sarana dan prasarana pelayanan umum sehingga dapat melaksanakan rekomendasi tersebut.
  1. 3.Kecamatan Soreang merencanakan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat diantaranya
61. a.Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan dan fasilitasi perencanaan, penetapan, dan pendirian dan penutupan TK, SD, SMP serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sebagai upaya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan terutama program penyetaraan pendidikan.
62. b.Fasilitasi peningkatan layanan kesehatan, layanan KB dan pengendalian penduduk
63. c.Fasilitasi dan koordinasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Bidang Sosial
64. d.Fasilitasi Pengembangan kegiatan budidaya pertanian/peternakan dan kegiatan pariwisata secara bijak sebagaimana Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Bidang Pertanian dan Pariwisata
65. e.Kecamatan Soreang sebagaimana termuat pada pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Bidang Komunikasi Dan Informatika merencanakan dengan 67 Instansi Vertikal sebagai upaya penyelesaian wilayah blank spot di Kecamatan Soreang
  1. 4.Kecamatan Soreang pada Program Ketentraman dan Ketertiban sebagai upaya dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, dimana dalam peraturan tersebut menerangkan bahwa tahapan, kelengkapan dan bantuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diantaranya Deteksi Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, Pengawalan, Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Adapun rumusan terhadap rencana program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan organisasi, dapat disajikan pada tabel berikut: 68 Tabel. TC 31 Revieu TerhadapRancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Soreang Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) KECAMATAN Kecamatan Soreang KECAMATAN Kecamatan Soreang KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Soreang Nilai SAKIP 76,25 Point 4.436.514.000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Soreang Nilai SAKIP 78,86 Point 5.398.402.520,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 15.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 18.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 3.000.000,00 ordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 69 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - Dokumen - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - Dokumen - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Soreang Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah - Data - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Soreang Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah - Data - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 Persen 3.975.314.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 Persen 4.843.982.520,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Soreang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/Bulan 3.973.314.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Soreang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/ Bulan 4.839.982.520,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 70 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD - Laporan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - Dokumen 1.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 Persen 2.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 Persen 15.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Laporan - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Laporan 1.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 Persen 18.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 Persen 5.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kecamatan Soreang Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai - Unit - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kecamatan Soreang Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai - Unit - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kecamatan Soreang Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - Paket - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kecamatan Soreang Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 3.000.000,00 71 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Soreang Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - orang - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Soreang Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - orang - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Kecamatan Soreang Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan. - orang - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Kecamatan Soreang Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan. orang 10.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Prosentase Ketersediaan Operasional Perkantoran 100 Persen 87.420.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Prosentase Ketersediaan Operasional Perkantoran 100 Persen 107.420.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Soreang Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Soreang Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Soreang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 34.920.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Soreang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 34.920.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Soreang Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Soreang Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Soreang Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Paket - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Soreang Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Soreang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Soreang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.000.000,00 72 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 40.000.000,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Dokumen - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - Dokumen - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Soreang Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Persen - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Soreang Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 1.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Soreang Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Soreang Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Unit 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Soreang Prosentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 228.780.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Soreang Prosentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 277.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 45.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 190.780.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 230.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Soreang Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik 98,03% 110.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Soreang Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik 98,03% 130.000.000,00 73 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Soreang Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Soreang Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 80.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Soreang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Soreang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 3.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Soreang Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi - Unit - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Soreang Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Soreang Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Soreang Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 22.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Soreang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 81,50 Point 65.660.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Soreang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 86,93 Point 510.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Soreang Prosentase Kegiatan Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang terlaksanakan 100 Persen 14.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Soreang Prosentase Kegiatan Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang terlaksanakan 100 Persen 12.500.000,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1Laporan 3.000.000,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 2.500.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 11.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 10.000.000,00 74 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kecamatan Soreang Prosentase Masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan 100 Prosen 6.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kecamatan Soreang Prosentase Masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan 100 Prosen 7.55.000,00 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - Dokumen - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 2.500.000,00 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.000.000,00 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.500.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.500.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Soreang Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 20.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Soreang Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 40.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 20.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 40.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Soreang Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 100% 25.660.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Soreang Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 100% 450.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7 Laporan 25.660.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7 Laporan 450.000.000,00 75 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Soreang Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 86,93 22.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Soreang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 86,93 160.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Soreang Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa 6.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Soreang Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa 88.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Soreang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarakatan 2.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Soreang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 2.000.000,00 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan emberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 3.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Dokumen 2.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Dokumen 80.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kecamatan Soreang Prosentase lembaga dan usaha masyarakat yang dibina 100% 16.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kecamatan Soreang Prosentase lembaga dan usaha masyarakat yang dibina 100% 40.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Soreang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarakatan 7.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Soreang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarakatan 30.000.000,00 76 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Penyediaan Sarana dan Prasaranan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Soreang Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasaranan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Soreang Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 1 Unit - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 2.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 5.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 2.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 5.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Soreang Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan -% - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Soreang Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 32.000.000,00 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kecamatan Soreang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara - Keluarga - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kecamatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10 Keluarga 5.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecamatan Soreang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga - Keluarga - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecamatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga 5.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kecamatan Soreang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri - Keluarga - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kecamatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 10 Keluarga 5.000.000,00 77 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kecamatan Soreang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah - Keluarga - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kecamatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10 Keluarga 5.000.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kecamatan Soreang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup - Keluarga - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kecamatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga 7.000.000,00 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kecamatan Soreang Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas - Keluarga - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kecamatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 10 Keluarga 5.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Soreang Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 11.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Soreang Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 60.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Soreang Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 5.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Soreang Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 45.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.500.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000,00 78 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1Laporan 2.500.000,00 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1Laporan 30.000.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kecamatan Soreang Prosentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan Peraturan Perundang- undangan 100% 6.000.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kecamatan Soreang Prosentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan Peraturan Perundang- undangan 100% 15.000.000,00 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 6.000.000,00 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 15.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Soreang Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 22.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Soreang Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 1,00 90.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Soreang Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 22.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Soreang Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 90.000.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Kecamatan Soreang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, - Orang - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Kecamatan Soreang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 50 Orang 10.000.000,00 79 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Soreang Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 Orang 7.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Soreang Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 20.000.000,00 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Soreang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional 40 Orang 3.000.000,00 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Soreang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional 50 Orang 20.000.000,00 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1Laporan 2.000.000,00 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - Laporan - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 10.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 40.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Soreang Prosentase Desa yang dibina dan Diawasi 100% 88.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Soreang Prosentase Desa yang dibina dan Diawasi 100% 110.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Soreang Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 88.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Soreang Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 110.000.000,00 80 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 20.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 30.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 25.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 30.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 35.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 40.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - Dokumen - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 Dokumen 5.000.000,00 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 3.000.000,00 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga - Dokumen - 81 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 2.500.000,00 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Soreang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa - Dokumen - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.500.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kecamatan Soreang Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan - Laporan Jumlah Total 4.645.174.000,00 6.323.402.520,00 82 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Soreang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra Perubahan ) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Soreang Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Soreang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 83 Kecamatan Soreang telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan pada Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Dan berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat. abel 2.9 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Soreang N o Program/Kegiata n Lokasi Indikator kinerja Besaran / Volume Catatan NIHI L 84 Kabupaten Bandung dalam mendukung agenda pembangunan nasional tersebut mencanangkan misi Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Pemerintah adalah salah satu aktor utama dalam pembangunan. Konsep tata kelola pemerintahan dengan prinsip good governance sudah sering digalakkan baik dalam skala pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam satu dekade terakhir. Dalam melengkapi konsep good governance yang masuh terus diupayakan, penerapan konsep dynamic governance dirasa penting untuk diadakan. Konsep tata pemerintahan yang dinamis adalah mencoba menciptakan pemerintahan yang selalu adaptif terhadap dinamika perubahan dan tantangan yang selalu berubah setiap waktunya. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dinamis maka perlu adanya dorongan beberapa faktor yaitu meningkatnya kualitas e-government melalui peningkatan kualitas 85 kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik, dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, pemerintah daerah perlu menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif dengan cara meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dorongan-dorongan terhadap beberapa faktor tersebut merupakan tugas dan fungsi kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Soreang dalam lingkup wilayahnya. Peranan Kecamatan sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut:
  2. 1.Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
  3. 2.Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan 86 kewenangan lain yang dilimpahkan, dengan menitikberatkan pada isu sentral diantaranya Tabel 3.1 Dukungan Program Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Prioritas Nasional Program Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Program Kecamatan PN 3 SDM berkualitas dan berdaya saing PP1 Reformasi sistem kesehatan daerah P1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif PN 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan PP2 Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi P2 Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan PP8 Gerakan membangun desa 87 Program Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Program Kecamatan PN 7 Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik PP7 Inovasi pelayanan publik dan penataan dearah P3 Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
  4. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A
  5. 2.PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  6. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  7. 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
  8. 5.PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
  9. 6.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PN 3 SDM berkualitas dan berdaya saing PP5 Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan P4 Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan PP9 Pendidikan agama dan tempat ibadah juara 88 Program Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Program Kecamatan PN 6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim PP6 Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulanga n risiko bencana P5 Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim PP1 0 Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan PP3 Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan P6 Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan PN 2 Pengembanga n wilayah untuk mengurangi kesenjangan PP1 0 Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup P7 Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah PN 5 Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar PP9 Pendidikan agama dan tempat ibadah juara PN 3 SDM berkualitas PP4 Reformasi sistem P8 Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh 89 Program Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Program Kecamatan dan berdaya saing perlindungan social lapisan masyarakat PN 2 Pengembanga n wilayah untuk mengurangi kesenjangan PP1 1 Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata P9 Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan adalah penjabaran untuk mencapai mencapai visi dan misi pemerintah daerah, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah. Berdasarkan kajian-kajian yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 terdapat tantangan-tantangan dalam pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera.” Penjabaran dari visi Kabupaten Bandung 2021-2026 adalah sebagai berikut Bangkit: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit adalah memberdayakan masyarakat menuju perubahan sosial 90 ekonomi secara nyata dan bertahap melalui program pembangunan yang dirancang secara sektoral dan regional yang berdampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli. Edukatif: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Edukatif, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat dan aparatur memiliki motivasi, semangat, dan etos kerja yang prima atau Bedas di segala bidang untuk kemajuan Kabupaten Bandung. Dinamis: Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bandung yang Dinamis, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Bandung yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agamis: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Agamis, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berakhlak mulia berlandaskan nilaI-nilai keagamaan. Sejahtera: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, 91 pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai. Berdasarkan visi pembangunan yang ada, berikut adalah misi- misi pembangunan yang ada dalam mewujudkan visi pembangunan. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.
  10. 1.Membangkitkan Daya Saing Daerah.
  11. 2.Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata
  12. 3.Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal.
  13. 4.Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
  14. 5.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah. Berdasarkan telahaan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, agar visi dan misi tersebut dapat diwujudkan serta sebagai upaya penyelesaian isu strategis yang telah dirumuskan, maka Kecamatan Soreang menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada visi dan misi bupati. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam 92 VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera MISI (4) Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan TUJUAN RPJMD: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik Indikator Kinerja: Indeks Reformasi Birokrasi SASARAN RPJMD: Meningkatnya kualitas e-government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Kabupaten, Indeks Kepuasan Masyarakat TUJUAN PERANGKAT DAERAH (1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Kinerja: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SASARAN PERANGKAT DAERAH (1) Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik Indikator Kinerja: Nilai AKIP, Persentase BMD dalam kondisi baik TUJUAN PERANGKAT DAERAH (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator Kinerja: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SASARAN PERANGKAT DAERAH
(2)Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. SASARAN PERANGKAT DAERAH (3) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa Indikator Kinerja: Persentase Desa Beradministrasi Baik jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kecamatan Soreang Tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Soreang pada periode tahun 2021 – 2026 terperinci dalam gambar dan tabel berikut ini: Gambar 3.1 Cascading RPJMD terhadap Tujuan dan Sasaran Kecamatan Soreang 93 Tabel 3.2 Matriks Cascading Misi, Tujuan RPJMD, Sasaran RPJMD dan Tujuan Kecamatan Soreang No . MISI TUJUA N RPJMD INDIK ATOR TUJUA N SASARAN RPJMD INDIKAT OR SASARA N TUJU AN PD INDIK ATOR TUJU AN PD KONDI SI KINER JA AWAL PERIO DE TARGET KINERJA PADA TAHUN KE KON DISI AKHI R PERI ODE 1 2 3 4 5
(1)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4 Mengopt imalkan tata kelola pemerin tahan melalui birokras i yang professi onal, dan tata kehidup an masyara kat yang berland askan nilai- nilai keagam aan Mening katkan tata kelola pemerin tahan yang baik dan kinerja kelemb agaan dalam pelayan an publik Indeks Reform asi Birokr asi Meningka tnya kualitas e-govt melalui peningk atan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerinta han, dan penyeleng garaan pelayana n publik Indeks Kepuasa n Masyara kat Menin gkatn ya Kepua san Masya rakat Terha dap Pelaya nan Keca matan Indek s Kepu asan Masy araka t (IKM) Keca mata n 80,97 Poin 81,0 0 Poin 81, 25 Poi n 81,5 0 Poin 81,7 5 Poin 82.0 0 Poin 82.0 0 Poin 94
1. a.Tujuan Tujuan Kecamatan Soreang pada tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan Misi 4, yaitu Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan mayarakat yang berlandaskan nilai – nilai keagamaan yang diemban seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung, maka tingkat pencapaiannya dapat dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri. Adapun tujuannya, yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”
2. b.Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Adapun Sasaran Renja Kecamatan Soreang Tahun 2025 adalah: “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan “ Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.2 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Soreang pada Tahun 2025. 95 Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Soreang No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 96 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersusunya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Tersusunya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Tersusunya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 97 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Tersusunya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 98 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 99 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu Tersusunya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersusunya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersusunya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersusunya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Tersusunya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Tersusunya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Tersusunya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Tersusunya Laporan Pelaksaan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Tersusunya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan 101 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 102 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersusunya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Mebel Terlaksananya Penyediaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 103 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersusunya Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersusunya Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 104 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Tersedianya Dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tersusunya Dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tersusunya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 105 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Tersusunya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tersusunnya Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat 106 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 diWilayah Kecamatan Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tersusunya Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tersusunnya Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 107 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Tersedianya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Desa Tersusunya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersusunya Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiata n Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersedianya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tersusunya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Meningkatnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tersusunya Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 108 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tersusunya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tersusunnya Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi PemanfaatanTekn ologi Tepat Guna Tersediaanya Dokumen Laporan tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tersusunya Dokumen Laporan tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tersediaanya Data kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam 109 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Berbangsa, dan Bernegara Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Terlaksananya kegiatan Ketahanan Pangan Keluarga Tersusunya Laporan kegiatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Tersediaanya Laporan Data Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tersediaanya Data Laporan tentang Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran 110 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Hukum tentang Kepemilikan Rumah Terlaksananya kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tersedianya Laporan Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terlaksananya kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Tersediaanya Laporan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan PROGRAM KOORDINASI Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan 111 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ketentraman dan ketertiban umum Tersedianya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tersusunya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tersusunya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 112 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tersusunya Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesi a 5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 113 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersusunya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 114 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Tersedianya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersusunya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 115 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tersusunya Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAs et Desa Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tersusunya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDes a 116 3.3 Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil. Program dan Kegiatan pada Kecamatan Soreang yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan mulai dari persiapan hingga penetapan skala prioritas. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Soreang selama satu tahun ke depan tahun 2025, diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Bandung. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, ditetapkan beberapa subkegiatan pada tahun 2025, dimana subkegiatan tersebut merupakan bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, Kecamatan Soreang menetapkan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 yang terdiri dari 6 program, 17 kegiatan, dan 71 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.323.402.520,- Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi pemerintah daerah, dalam Rencana Kerja Kecamatan Soreang Tahun 2024 direalisasikan melalui program/kegiatan/subkegiatan. Adapun rencana program/kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Soreang adalah sebagaimana tercamtum dalam Tabel T-C.33 sebagaimana terlampir di bawah: 117 Tabel 3.2 T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Soreang Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 KECAMATAN SOREANG 6.323.402.520,00 6.326.902.520,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.323.402.520,00 6.326.902.520,00 7.01 KECAMATAN 6.323.402.520,00 6.326.902.520,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik 76.75 Poin 98,05 Persen 5.393.402.520,00 77,00 Poin 5.398.402.520,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi, Kecamatan 100 Persen 18.000.000,00 Kecamatan 100 Persen 18.000.000,00 7.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan 2 Dokumen 10.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 2 Dokumen 10.000.000,00 7.01.01.2.01.000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kecamatan 2 Dokumen 3.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA Kecamatan 2 Dokumen 3.000.000,00 118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 ALOKASI UMUM 7.01.01.2.01.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kecamatan 2 Dokumen 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 2 Dokumen 1.000.000,00 7.01.01.2.01.000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 7.01.01.2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 7.01.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan 1 Laporan 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Laporan 1.000.000,00 7.01.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan 1 Laporan 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Laporan 1.000.000,00 7.01.01.2.01.000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Kecamatan 0 Dokumen 0,00 - Kecamatan 0,00 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 Statistik Sektoral Daerah 7.01.01.2.01.000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan 0 Data 0,00 - Kecamatan 0,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Capaaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan 100 Persen 4.843.982.520,00 Kecamatan 100 Persen 4.843.982.520,00 7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan 19 Orang/bulan 4.839.982.520,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIA N PEGAWAI PEMERINTA H DENGAN PERJANJIAN KERJA Kecamatan 21 Orang/bulan 4.839.982.520,00 7.01.01.2.02.000 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 7.01.01.2.02.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan 1 Laporan 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Laporan 1.000.000,00 7.01.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Kecamatan 1 Laporan 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Laporan 1.000.000,00 7.01.01.2.02.000 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase kesesuain barang milik daerah dalam data base 100 Persen 2.000.000,00 Kecamatan 100 Persen 2.000.000,00 7.01.01.2.03.000 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 7.01.01.2.03.000 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan 1 Laporan 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Laporan 1.000.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi 100 Persen 14.000.000,00 100 Persen Ke camatan 100 Persen 19.000.000,00 121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 Kepegawaian yang tepat waktu 7.01.01.2.05.000 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kecamatan 0 Unit 0,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Unit 1.000.000,00 7.01.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kecamatan 1 Paket 3.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Paket 3.000.000,00 7.01.01.2.05.000 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 0 Dokumen 1.000.000,00 7.01.01.2.05.000 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Kecamatan 0 Dokumen 0,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 7.01.01.2.05.001 0 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan 0 Orang 0,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 30 Orang 3.000.000,00 7.01.01.2.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan 21 Orang 10.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 30 Orang 10.000.000,00 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor 100 Persen 107.420.000,00 Kecamatan 100 Persen 107.420.000,00 7.01.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kecamatan 5 Paket 3.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 4 Paket 3.000.000,00 7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan 10 Paket 34.920.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 10 Paket 34.920.000,00 7.01.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kecamatan 5 Paket 10.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 5 Paket 10.000.000,00 7.01.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kecamatan 5 Paket 1.500.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 5 Paket 1.500.000,00 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kecamatan 5 Paket 10.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 5 Paket 10.000.000,00 7.01.01.2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 7.01.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan 1 Laporan 5.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Laporan 5.000.000,00 7.01.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan 1 Laporan 40.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Laporan 40.000.000,00 7.01.01.2.06.001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 7.01.01.2.06.001 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan 100 Persen 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 100 Persen 1.000.000,00 7.01.01.2.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kecamatan 1 Unit 1.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Unit 1.000.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran 100 Persen 277.000.000,00 Kecamatan 100 Persen 277.000.000,00 124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 7.01.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan 1 Laporan 2.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Laporan 2.000.000,00 7.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecamatan 1 Laporan 45.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Laporan 45.000.000,00 7.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kecamatan 1 Laporan 230.000.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Laporan 230.000.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 130.000.000,00 Kecamatan 100 Persen 130.000.000,00 7.01.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kecamatan 9 Unit 80.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 9 Unit 80.000.000,00 7.01.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kecamatan 5 Unit 3.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 5 Unit 3.000.000,00 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 7.01.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si Kecamatan 1 Unit 25.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Unit 25.000.000,00 7.01.01.2.09.001 1 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si Kecamatan 1 Unit 22.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan 1 Unit 22.000.000,00 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,75 Poin 510.000.000,00 81,75 Poin 508.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 12.500.000,00 Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 12.500.000,00 7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan 1 Laporan 2.500.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Laporan 2.500.000,00 7.01.02.2.01.000 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan 1 Dokumen 10.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Dokumen 10.000.000,00 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 Persen 7.500.000,00 Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 6.000.000,00 7.01.02.2.02.000 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kecamatan 1 Dokumen 2.500.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Dokumen 2.500.000,00 7.01.02.2.02.000 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kecamatan 1 Laporan 2.500.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Laporan 2.500.000,00 7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan 1 Laporan 2.500.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Laporan 1.000.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 Persen 40.000.000,00 Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 7.01.02.2.03.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan 1 Dokumen 40.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Dokumen 40.000.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan Kecamatan 100 Persen 450.000.000,00 Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 450.000.000,00 7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan 1 Laporan 450.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Laporan 450.000.000,00 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,75 Poin 160.000.000,00 81,75 Poin 160.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa 100 Persen 88.000.000,00 Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 88.000.000,00 7.01.03.2.01.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan 4 Lembaga K emasyarakat an 5.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 4 Lembaga K emasyarakat an 5.000.000,00 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 7.01.03.2.01.000 2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kecamatan 1 Dokumen 3.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Dokumen 3.000.000,00 7.01.03.2.01.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan 1 Laporan 80.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Laporan 80.000.000,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 Persen 40.000.000,00 Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 7.01.03.2.03.000 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kecamatan 1 Lembaga K emasyarakat an 30.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Lembaga K emasyarakat an 30.000.000,00 7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan 1 Laporan 5.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Laporan 5.000.000,00 7.01.03.2.03.000 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan 1 Laporan 5.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Laporan 5.000.000,00 129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Lcapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 Persen 100 Persen 32.000.000,00 Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 32.000.000,00 7.01.03.2.06.000 1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kecamatan 10 Keluarga 5.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 10 Keluarga 5.000.000,00 7.01.03.2.06.000 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecamatan 10 Keluarga 5.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 10 Keluarga 5.000.000,00 7.01.03.2.06.000 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kecamatan 10 Keluarga 5.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 10 Keluarga 5.000.000,00 130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 7.01.03.2.06.000 5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kecamatan 10 Keluarga 5.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 10 Keluarga 5.000.000,00 7.01.03.2.06.000 9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kecamatan 10 Keluarga 7.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 10 Keluarga 7.000.000,00 7.01.03.2.06.001 2 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kecamatan 10 Keluarga 5.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 10 Keluarga 5.000.000,00 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 % 81,75 Point 60.000.000,00 100 % 82,00 Point 60.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 45.000.000,00 Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 45.000.000,00 7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Kecamatan 1 Laporan 15.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Laporan 15.000.000,00 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.04.2.01.000 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan 1 Laporan 30.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Laporan 30.000.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 Persen 15.000.000,00 Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 15.000.000,00 7.01.04.2.02.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kecamatan 1 Laporan 15.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Laporan 15.000.000,00 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,75 Poin 90.000.000,00 81,75 Poin 90.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 90.000.000,00 Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 90.000.000,00 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 7.01.05.2.01.000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan 50 Orang 10.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 50 Orang 10.000.000,00 7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan 50 Orang 20.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 50 Orang 20.000.000,00 7.01.05.2.01.000 4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan 50 Orang 20.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 50 Orang 20.000.000,00 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 7.01.05.2.01.000 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan 1 Dokumen 40.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Dokumen 40.000.000,00 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa cepat berkembang 25 % 110.000.000,00 25 % 110.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 110.000.000,00 Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 110.000.000,00 7.01.06.2.01.000 1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kecamatan 0 Dokumen 0,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Dokumen 0,00 7.01.06.2.01.000 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan 1 Dokumen 30.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Dokumen 30.000.000,00 7.01.06.2.01.000 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan 1 Dokumen 30.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Dokumen 30.000.000,00 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatn Penting Prakiraan Kemajuan 2026 Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 8 9 11 14 15 16 7.01.06.2.01.000 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan 1 Dokumen 5.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Dokumen 5.000.000,00 7.01.06.2.01.000 7 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan 0 Dokumen 0,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Dokumen 0,00 7.01.06.2.01.000 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan 1 Dokumen 40.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Dokumen 40.000.000,00 7.01.06.2.01.001 2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan 1 Dokumen 5.000.000,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Dokumen 5.000.000,00 7.01.06.2.01.001 6 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan 0 Dokumen 0,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Dokumen 0,00 7.01.06.2.01.001 8 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kecamatan 0 Laporan 0,00 DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Kecamatan, Pemerintaha n Desa, dan Lembaga Masyarakat 1 Laporan 0,00 J U M L A H 6.323.402.520,00 6.326.902.520,00 135 Rencana Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja Kecamatan Soreang Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025, merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perubahan PD) Tahun 2021-2026. Berdasarkan analisa kebutuhan, Kecamatan Soreang menetapkan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dalam usaha penyelesaian isu strategis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Soreang maka program dan kegiatan direncanakan untuk mendukung urusan kewilayahan yang keberhasilannya diukur dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Sasaran. Untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan rumusan program dan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran. Sebelum menentukan besaran pagu anggaran yang dibutuhkan perlu ditentukan program apa yang dapat menyelesaikan isu yang berkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Soreang dengan ukuran keberhasilan Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan. Berikut ini adalah penentuan rencana program yang akan dilaksanakan: 136 Gambar 4.1 Rencana Program yang Akan Dilaksanakan Tahun 2025 Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Soreang tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Soreang yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Soreang demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan, yang di dalamnya telah memuat Indikator kinerja dipergunakan sebagai tolok ukur pencapaiannya. Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut: SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan publik. Indikator Sasaran Keberhasilan: - Capaian Nilai AKIP: 76,50 Poin - Capaian % BMD dalam Kondiisi Baik: 98,04% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA SASARAN 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Indikator Sasaran Keberhasilan: Capaian Nilai IKM: 81.50 Poin PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SASARAN 3: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa Indikator Sasaran Keberhasilan: Capaian Persentase Desa Beradministrasi Baik: 100% PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 137 1.2 Pendanaan Tabel 4.1 Perubahan Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BANDUNG TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 JENIS KEGIATAN PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA SUMBER DANA TARGE T KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp) a/b/c Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan KECAMATAN SOREANG 6.758.458.412,56 5.710.763.383,00 -1.047.695.029,56 6.326.902.520,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.758.458.412,56 5.710.763.383,00 -1.047.695.029,56 6.326.902.520,00 7.01 KECAMATAN 6.758.458.412,56 5.710.763.383,00 -1.047.695.029,56 6.326.902.520,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik 76.75 98,05 Poin Persen 76.75 98,05 Poin Persen 5.803.628.612,56 4.979.593.788,00 -824.034.824,56 77.00 98,25 Poin Persen 5.398.402.520,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi, Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi, Kecamatan Aparatur Kecamatan Soreang 100 Persen 100 Persen 18.000.000,00 11.329.387,00 -6.670.613,00 100 Persen 18.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 138 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 9.279.387,00 (720.613) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokume n 10.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 1.300.000,00 (1.700.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokume n 3.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000,00 150.000,00 (850.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokume n 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 150.000,00 (850.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 150.000,00 (850.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 150.000,00 (850.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 139 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 150.000,00 (850.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokume n 0,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 0 Data 0 Data 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 Data 0,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Capaaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan Prosentase Capaaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan Kecamatan Aparatur Kecamatan Soreang 100 Persen 100 Persen 5.229.038.412,56 4.417.876.543,00 -811.161.869,56 100 Persen 4.843.982.520,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 19 Orang/b ulan 19 Orang/b ulan 5.225.038.412,56 4.417.276.543,00 (807.761.870) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 19 Orang/b ulan 4.839.982.520,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 150.000,00 (850.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 140 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 150.000,00 (850.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 150.000,00 (850.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 150.000,00 (850.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase kesesuain barang milik daerah dalam data base Prosentase kesesuain barang milik daerah dalam data base Kecamatan Aparatur Kecamatan Soreang 100 Persen 100 Persen 2.000.000,00 453.600,00 -1.546.400,00 100 Persen 2.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 303.600,00 (696.400) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 150.000,00 (850.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 141 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Kecamatan Aparatur Kecamatan Soreang 100 Persen 100 Persen 14.000.000,00 2.889.658,00 -11.110.342,00 100 Persen 19.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 2.889.658,00 (110.342) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 3.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 (1.000.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokume n 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 Orang 3.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 142 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 21 Orang 21 Orang 10.000.000,00 0,00 (10.000.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21 Orang 10.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor Kecamatan Aparatur Kecamatan Soreang 100 Persen 100 Persen 107.420.000,00 106.256.250,00 -1.163.750,00 100 Persen 107.420.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 5 Paket 5 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Paket 3.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 10 Paket 10 Paket 34.920.000,00 54.426.250,00 19.506.250 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 Paket 34.920.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 5 Paket 5 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Paket 10.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 5 Paket 5 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Paket 1.500.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 143 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 5 Paket 5 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Paket 10.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 5.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 19.330.000,00 (20.670.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 40.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 144 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Aparatur Kecamatan Soreang 100 Persen 100 Persen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100 Persen 1.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran Kecamatan Aparatur Kecamatan Soreang 100 Persen 100 Persen 302.170.200,00 299.003.200,00 -3.167.000,00 100 Persen 277.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 2.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 41.833.000,00 (3.167.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 45.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 255.170.200,00 255.170.200,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 230.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 145 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Aparatur Kecamatan Soreang 100 Persen 100 Persen 130.000.000,00 140.785.150,00 10.785.150,00 100 Persen 130.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 9 Unit 9 Unit 80.000.000,00 80.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9 Unit 80.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 5 Unit 5 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Unit 3.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 25.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Aparatur Kecamatan Soreang Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Unit 1 Unit 22.000.000,00 32.785.150,00 10.785.150 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 22.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,75 Poin 81,75 Poin 597.874.600,00 522.221.432,00 -75.653.168,00 82 Poin 508.500.000,00 146 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 12.500.000,00 8.300.000,00 -4.200.000,00 100 Persen 12.500.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 2.500.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 5.800.000,00 (4.200.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 10.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 65.375.000,00 65.375.000,00 0,00 100 Persen 6.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 2.500.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 147 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 2.500.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 60.375.000,00 60.375.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENGHEMATAN BELANJA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENGHEMATAN BELANJA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 1.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 25.000.000,00 3.338.700,00 -21.661.300,00 100 Persen 40.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 3.338.700,00 (21.661.300) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 40.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 494.999.600,00 445.207.732,00 -49.791.868,00 100 Persen 450.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 148 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 494.999.600,00 445.207.732,00 (49.791.868) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 450.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,75 Poin 81,75 Poin 125.163.900,00 77.821.300,00 -47.342.600,00 81,75 Poin 160.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 66.062.600,00 43.441.300,00 -22.621.300,00 100 Persen 88.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Lembag a Kemasy ara katan 5.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 3.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 58.062.600,00 35.441.300,00 (22.621.300) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 80.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 149 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Persentase capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 34.571.300,00 13.250.000,00 -21.321.300,00 100 Persen 40.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 24.571.300,00 3.250.000,00 (21.321.300) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Lembag a Kemasy ara katan 30.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 5.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 5.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Lcapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Lcapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 24.530.000,00 21.130.000,00 -3.400.000,00 100 Persen 32.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 150 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 10 Keluarga 10 Keluarga 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 Keluarg a 5.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 10 Keluarga 10 Keluarga 7.555.000,00 7.555.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 Keluarg a 5.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 10 Keluarga 10 Keluarga 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 Keluarg a 5.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 10 Keluarga 10 Keluarga 5.000.000,00 5.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 Keluarg a 5.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 10 Keluarga 10 Keluarga 6.975.000,00 3.575.000,00 (3.400.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 Keluarg a 7.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 151 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 10 Keluarga 10 Keluarga 5.000.000,00 5.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 Keluarg a 5.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 81,75 % Point 100 81,75 % Point 59.970.000,00 21.378.163,00 -38.591.837,00 100 81,75 % Point 60.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat - - 44.970.000,00 21.268.700,00 -23.701.300,00 - 45.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 14.970.000,00 7.150.000,00 (7.820.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 15.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 14.118.700,00 (15.881.300) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 30.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 152 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 15.000.000,00 109.463,00 -14.890.537,00 100 Persen 15.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 109.463,00 (14.890.537) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 15.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,75 Poin 81,75 Poin 82.591.300,00 47.300.000,00 -35.291.300,00 81,75 Poin 90.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 82.591.300,00 47.300.000,00 -35.291.300,00 100 Persen 90.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 153 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 50 Orang 50 Orang 10.000.000,00 7.110.000,00 (2.890.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 Orang 10.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 50 Orang 50 Orang 20.000.000,00 14.240.000,00 (5.760.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 Orang 20.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 50 Orang 50 Orang 19.641.300,00 3.250.000,00 (16.391.300) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 Orang 20.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 32.950.000,00 22.700.000,00 (10.250.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 40.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 154 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa cepat berkembang / Persentase desa yang dibina dan diawasi Persentase desa cepat berkembang / Persentase desa yang dibina dan diawasi 25 % 25 % 89.230.000,00 62.448.700,00 -26.781.300,00 25 % 110.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Prosentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat 100 Persen 100 Persen 89.230.000,00 62.448.700,00 -26.781.300,00 100 Persen 110.000.000,00 KECAM ATAN SOREA NG 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokume n 0,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 22.300.000,00 7.698.700,00 (14.601.300) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 30.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 21.930.000,00 9.750.000,00 (12.180.000) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 30.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 5.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 155 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokume n 0,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 40.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokume n 5.000.000,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokume n 0,00 KECAMA TAN SOREAN G 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan 0,00 KECAMA TAN SOREAN G J U M L A H 6.758.458.412,56 5.710.763.383,00 -1.047.695.029,56 6.326.902.520,00 156 Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Soreang dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Renja Kecamatan Soreang Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021 – 2026, Renstra Perubahan Perubahan Kecamatan Soreang tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Selain itu, penyusunan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain hal-hal diatas, penyusunan Rencana Kerja merupakan salah satu upaya proses penajaman 157 program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Soreang yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Bandung nomor 75 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. 5.3 Rencana Tindak Lanjut Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang Tahun 2025 merupakan pedoman untuk proses penyusunan penganggaran pada tahap Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan dan hasilnya akan dituangkan pada Perubahn Renja Tahun 2025 Kecamatan Soreang. CAMAT SOREANG Ttd HARIS TAUPIK BUPATI BANDUNG, MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…