DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 172 Tahun 2025

Nomor: 172
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja PD; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja PD; penetapan perubahan renja PD; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 105 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 29);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2021 s.d 2026 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 s.d bulan Juni 2025 Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG 3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung 2025 Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan bidang kesejahteraan sosial, selaras dengan perubahan dinamika sosial, kondisi aktual di lapangan, serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG Dinas Sosial Kabupaten Bandung di tahun anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.693.807.983- (Empat puuh tiga Milyar Enamratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan sartus delapan puluh tiga rupiah),- Terhadap rincian pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bandung di tahun anggaran 2025 bidang kesejahteraan sosial dapat dilihat pada table berikut :

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP 5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 17 Juli 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 17 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 172 salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 172 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai wujud dalam penyiapan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 terdiri atas Bab. I Pendahuluan, Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024, Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daeah serta Bab. V Penutup. Berkenaan dengan itu, Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya. Ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang telah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pencapaian kinerja Tahun anggaran 2025, semoga Allah SWT memberkahi kita semua dan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bandung, Juli 2025 1 Daftar Isi Kata Pengantar ................................................................................ 1 Daftar Isi........................................................................................... 2 Daftar Tabel ..................................................................................... 3 Bab. I : Pendahuluan............................................................... 4 1.1. Latar Belakang....................................................... 1.2. Landasan Hukum.................................................. 1.3. Maksud Tujuan...................................................... 1.4. Sistematika Penulisan............................................ 4 5 9 10 Bab. II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024................................................ 12 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026.. 2.2. Analisis Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024............................................ 2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.............................................. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.............. 12 28 32 38 Bab. III : Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial.............................. 60 3.1. Tujuan dan Sasaran............................................

a.Tujuan............................................................
b.Sasaran.......................................................... 3.2. Kebijakan............................................................ 3.3. Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan.................. 60 60 60 61 62 Bab. IV : Rencana Kerja dan Pendaan Dinas Sosial................. 77 Bab. V : Penutup.................................................................. 85 2 Daftar Tabel Tabel 2.2.1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kesejahteraan Sosial Tahu 2024............................... 13 Tabel 2.2.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan................. 14 Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun lalu dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2024.............. 19 Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025.............................. 29 Tabel 2.2.3 Alokasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Dilakukan Perubahan Tahun Anggaran 2024........................................................... 39 Tabel T-C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung tahun 2025................................................ 44 Tabel T-C. 32 Usulan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2025........................... 53 Tabel 3.3.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2025................................................ 63 Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.......................................................................... 66 Tabel 5.5.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perubahan Tahun Anggaran 2025.......................................................................... 77 3 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu dan merealisasikan seluruh pencapaian realisasi kinerja yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 berupaya untuk merealisasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung untuk tahun 2024-2026 yang termasuk didalamnya tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara komprehensif dan bermartabat. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup sisi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana. Dinas Sosial Kabupaten Bandung merupakan Dinas Teknis Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati yang keberadaan kelembagaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 15 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial yang didalamnya menerangkan bahwa Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang 4 Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang Pelaksana Teknis Daerah yang menangani masalah internal dinas. Bidang teknis dalam Dinas Sosial Kabupaten Bandung diantaranya adalah :
1. 1.Bidang Penanganan Bencana
2. 2.Bidang Pemberdayaan Sosial
3. 3.Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. 4.Bidang Rehabilitasi Sosial Selain itu, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung yaitu :
5. 1.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Keterlantaran dan Disabilitas
6. 2.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tuna Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 Tahun 2013 dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan itu, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, selain itu juga di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman serta sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan bidang 5 kesejahteraan sosial di Wilayah Kabupaten Bandung. Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 terutama bidang pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :
7. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
8. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. 7.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289);
14. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 6 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
18. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
19. 13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. 19.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264); 7
26. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
27. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6);
28. 22.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 Nomor 13);
29. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
30. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
31. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
32. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
33. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92); 8
34. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 98);
35. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9);
36. 30.Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 105 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 29);
37. 31.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257);
38. 32.Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 15);
39. 33.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93). 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, agar tetap selaras dengan perubahan kebijakan, dinamika pembangunan daerah, dan 9 hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Renja Perubahan ini menjadi dokumen operasional yang memuat penyesuaian target, sasaran, dan strategi dalam rangka mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 1.3.1. Maksud Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 untuk menjamin adanya keselarasan dan kesinambungan perencanaan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan program yang teetuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap penurunan beban penduduk miskin untuk periode Tahun 2023 -2026 yang menjadi sasaran terutama di sektor pembangunan kesejahteraan bidang sosial. 1.3.2. Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah : 1) Untuk memenuhi kebutuhan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya layanan wajib dasar terhadap standar pelayanan minimal disabilitas, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, lanjut usia dan anak terlantar dalam panti serta korban bencana alam dan sosial. 2) Sebagai rancangan awal Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai Rencana Pembangunan Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran menurunkan beban penduduk miskin, 3) Sebagai gambaran umum tentang program dan kegiatan prioritas pembangunan Kesejahteraan Sosial skala Nasional dan Daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung. 4) Sebagai instrumen pengendalian kualitas dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
a.Tujuan
b.Sasaran 3.2. Kebijakan 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT KABUPATEN BANDUNG BAB IV. PENUTUP 11 43.293.807.983,- (empat puluhtiga milyar duaratus sembilanpuluh tigajuta delapan ratus tujuhribu sembilan ratus delapanpuluh tiga rupiah) yang dijabarkan dalam 6 (enam) program utama dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sosial di Kabupaten Bandung dan 1 (Satu) program rutinitas kantor yang terbagi dalam 15 (lima belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta Keputusan Menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050- 5889 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur 12 perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bandung mengalokasikan total anggaran Rp. 43.293.807983,- (empat puluh tiga milyar duaratus sembilanpuluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus delapanpuluh tiga rupiah) setelah dilakukan pengembalian terhadap alokasi anggaran yang berpotensi silpa, dari total alokasi anggaran dimaksud dapat dijabarkan dalam sub rincian belanja dengan perincian: untuk belanja pegawai (gaji asn) sebesar Rp 10.008.411.247,- (Sepuluh Milyar Delapan Juta EmpatRatus sebelas ribu duaratus empatpuluh tujuh rupiah) dan untuk BELANJA OPERASI sebesar Rp. 33.285.396.736,- (tiga puluh tiga milyar duartus delapanpuluh lima juta tigaratus sembilan puluh enam ribu tujuhratus tigapuluh enam rupiah), dari total pagu sebesar Rp. 43.293.807.983,- (empat puluh tiga milyar duaratus sembilanpuluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus delapanpuluh tiga rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp.40.769.127.543,- (empat puluh milyar tujuh ratus enampuuh sembilan juta seratus duapuluh tujuh juta limaratus empatpuluh tiga rupiah),- atau 94,17% (sembilan empat koma satu tujuh), ini menunjukan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bandung sangat serius dan berkomitmen penuh dalam merealisasikan anggaran serta tepat pada sasaran peningkatan kesejahteraan bidang sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Tabel. 2.2.1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024 No. Program Anggaran (Rp.) Bidang Pelaksana
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.14.502.156.536 Sekretariat
2. 2.Program Pemberdayaan Sosial Rp. 5.248.223.360 Bidang Pemberdayaan Sosial
3. 3.Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Rp. 43.081.000 Bidang Rehabilitasi Sosial
4. 4.Program Rehabilitasi Sosial Rp. 7.154.426.476 Bidang Rehabilitasi Sosial 13 No. Program Anggaran (Rp.) Bidang Pelaksana
5. 5.Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Rp.14.057.576.417 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. 6.Program Penanganan Bencana Rp. 2.054.319.690 Bidang Penangan Bencana
7. 7.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Rp. 83.397.404 Bidang Pemberdayaan Sosial Total Anggaran Rp.43.293.807.983 Dari total alokasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang terjabarkan pada 7 (tujuh) program, 15 (Limabelas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan dimaksud dapat terlihat pada table berikut : Tabel. 2.2.2 Tabel Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 No Program/Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Keu (%) 01 02 03 04 05 DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG 43.293.807.983,00 40.769.127.543,00 94.17 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 14,502,156,536.00 13,258,589,707.00 91.42 Perencanaan,Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 99.318.600 81.825.000 82.39 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 97.233.600,00 79.740.000,00 86,15 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 525.000,00 525.000,00 100 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 525.000,00 525.000,00 100 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 525.000,00 525.000,00 100 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 510.000,00 510.000,00 100 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.008.411.247 9.251.294.960 92,44 Penyedian Gaji dan Tunjangan 10.008.411.247 9.251.294.960 92,44 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. - Rp. - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rp. - Rp. - Administrasi Umum Peragkat Daerah 856,010,790.00 722,163,088.00 84.36 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19,245,490.00 13,503,200.00 70.16 14 No Program/Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Keu (%) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 309,039,300.00 294,518,250.00 95.30 Penyediaan peralatan Rumah Tangga 18,816,000.00 18,718,700.00 99.48 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23,334,300.00 17,746,600.00 76.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 122,480,000.00 79,743,900.00 65.11 Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan 19,998,400.00 18,660,000.00 93.31 Penyediaan Bahan/Material 34,608,000.00 23,650,000.00 68.34 Fasilitasi Kunjungan Tamu 150,000,000.00 112,005,000.00 74.67 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137,900,000.00 123,807,438.00 89.78 Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD 20,589,300.00 19,810,000.00 96.22 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 195,585,000.00 188,034,000.00 96.14 Pengadaan Mebel 195,585,000.00 188,034,000.00 96.14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2,262,441,899.00 2,141,945,941.00 94.67 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,850,000.00 5,500,000.00 94.02 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 290,908,015.00 224,732,924.00 77.25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,965,683,884.00 1,911,713,017.00 97.25 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1,080,389,000.00 873,326,718.00 80.83 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 42,330,000.00 13,529,759.00 31.96 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizian Keendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 319,695,000.00 188,154,912.00 58.85 Pemeliharaan Mebel Rp. - Rp. - #DIV/0! Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 99,430,000.00 57,500,000.00 57.83 Pemeliharaaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya 498,934,000.00 496,595,048.00 99.53 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya 120,000,000.00 117,546,999.00 97.96 15 No Program/Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Keu (%) Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ kota Rp. - Rp. - Koordinasi dan Singkronisasi penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau barang Rp. - Rp. - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahtweraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 5.248.223.360.oo 5.175.871.000.oo 98,62 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupatwen/Kota 1.113.575.740,oo 1.102.039.000,oo 98,96 Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota . 425.353.740.,oo 424.963.000,oo 99,91 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.539.484.940,oo 2.481.216.000.oo 97,71 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota . 1.169.808.940.oo 1.167.653.000.oo 99,82 Peningkatan kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Rp. - Rp. - 00.00 Program Penangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 43.708.100.oo 41.970.650.oo 97,42 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 43.708.100.oo 41.970.650.oo 97,42 Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal 43.708.100.oo 41.970.650.oo 97,42 Program Rehabilitasi Sosial . 7.154.426.476,oo . 6.992.365.297.oo 97,73 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 6.399.786.971.oo . 6.250.502.952.oo 99,60 Penyediaan Permakanan 1.188.000.000,oo 1.163.741.150.oo 97,96 Penyediaan Sandang 894.450.000,oo 801.710.487,oo 89,63 Penyediaan Alat Bantu 255.069.300,oo 203.219.375.oo 79,67 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5.140.000,oo 5.140.000,oo 100 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 2.534.859.500.oo 2.475.317.292.oo 97,65 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga Penyandang Disabiltas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 1.033.980.000.oo 997.486.477.oo 96,47 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk kependudukan Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 6.580.000.oo 6.580.000.oo 100 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 3.180.000,oo 3.180.000,oo 100 16 No Program/Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Keu (%) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 24.750.000,oo 24.750.000,oo 100 Pemberian Layanan Kedaruratan 557.098.171.oo 557.098.171.oo 100 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 2.500.000,oo 2.500.000,oo 100 Pemberian Layanan Rujukan 9.860.000.oo 9.860.000.oo 100 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahtweraan Sosial (PMKS) Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 754.639.505,oo 741.862.345.oo 98,31 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 24.750.000,oo 24.750.000,oo 100 Pemberian Layanan Kedaruratan 116.251.345.oo 116.251.345.oo 100 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 4.499.500,oo 4.499.500,oo 100 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 607.418.660.oo 594.653.000.oo 97,90 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Rp. - Rp. - 0 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Rp. - Rp. - 0 Pemberian Layanan Dukungan Rujukan . 1.720.000.oo . 1.720.000.oo 100 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 14.057.576.417.oo 13.289.589.174.oo 94.54 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten /Kota 14.057.576.417.oo 13.289.589.174.oo 94.54 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota 888.220.000.oo 844.290.00.oo 95,05 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten /Kota . 450.257.115.oo 446.632.185.oo 19.93 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga . 12.753.419.302.oo 11.998.666.989.oo 94,08 Program Penangan Bencana 2.054.319.690.oo 1.929.775.198.oo 93.94 Peerlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.573.996.690.oo 1.449.452.198.oo 92,09 Penyediaan Permakanan 852.734.890.oo 789.388.200.oo 92,57 Penyediaan Sandang 275.600.000.oo 254.038.478.oo 92,18 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 251.109.000.oo 238.611.519.oo 95.02 Pelayanan Dukungan Psikososial 194.552.800.oo 167.414.00.oo 86,05 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap ke siap siagaan Bencana Kab/Kota 480.323.000.oo 480.323.000.oo 100 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 30.000.000.oo 30.000.000.oo 100 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan taruna Siaga Bencana 450.323.000.oo 450.323.000.oo 100 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 83.397.404.oo 83.116.567.oo 99,66 Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 83.397.404.oo 83.116.567.oo 99,66 Rehabilitasi Sarana Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 48.300.000.oo 48.028.167.oo 99,44 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 35.097.404.oo 35.088.400,oo 99,97 17 Dinas Sosial Kabupaten Bandung mengalokasikan total anggaran Rp. 43.293.807.983,- (empat puluh tiga milyar duaratus sembilanpuluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) setelah dilakukan pengembalian terhadap alokasi anggaran yang berpotensi silpa, dari total alokasi anggaran dimaksud dapat dijabarkan dalam sub rincian belanja dengan perincian: untuk belanja pegawai (gaji ASN) sebesar Rp 10.008.411.247,- (Sepuluh Milyar Delapan Juta EmpatRatus sebelas ribu duaratus empatpuluh tujuh rupiah) dan untuk belanja operasi sebesar Rp. 33.285.396.736,- (tiga puluh tiga milyar duartus delapanpuluh lima juta tigaratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), dari total pagu sebesar Rp. 43.293.807.983,- (empat puluh tiga milyar duaratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp.40.769.127.543,- (empat puluh milyar tujuh ratus enampuuh sembilan juta seratus duapuluh tujuh juta limaratus empatpuluh tiga rupiah),- atau 94,17% (sembilan empat koma satu tujuh), ini sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.524.680.440,- (dua milyar Limaratus duapuluh empat juta enamratus Delapanpuluh ribu Empat ratus empatpuluh empat rupiah),- atau 5,83% (lima koma delapan tiga persen). Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kabupaten Bandung pada tahun 2024 mencapai rata-rata sebesar (94,17%) hal ini menunjukkan effisiensi yang signifikan terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan demikian Dinas Sosial Kabupaten Bandung telah menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja. 18 Tabel TC-29 (IG) Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= '(7/6) (9) (10)
(11)= '(5+7+10)
(12)= "(11/4) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA -Nilai SAKIP -Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik 89.8 Nilai 77.50 78.50 80.10 102% 79.5 157.60 176% 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 Presentas e 100% 100% 100% 100% 100 200% 2% 1.06.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perancanan Perangkat daerah 10 Dokumen 2 2 2 100% 2 1 5 50% 1.06.01.2.01.000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 1 1 1 100% 1 1 3 60% 1.06.01.2.01.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahamn RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 Dokumen 1 1 1 100% 1 0 2 40% 1.06.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25 Dokumen 5 5 5 100% 5 2 12 48% 1.06.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 8 Laporan 2 2 2 100% 2 0 4 50% 1.06.01.2.01.000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 0 0 0 #DIV/0! 1 0 0 #DIV/0! 1.06.01.2.01.000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 146 Data 0 0 0 #DIV/0! 146 0 0 #DIV/0! 19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= '(7/6) (9) (10)
(11)= '(5+7+10)
(12)= "(11/4) 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai AKIP Presentas e 100 100 100 100% 100 200 #DIV/0! 1.06.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Bulan 46 46 46 100% 47 12 104 173% 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 Presentas e 100 100 100 100% 100 200 200% 1.06.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan 0 0 0 #DIV/0! 65 0 0 #DIV/0! 1.06.01.2.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 325 Orang 0 0 0 #DIV/0! 65 0 0 0% 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai AKIP Presentas e 100 100 100 100% 100 0 200 #DIV/0! 1.06.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen instalasi listri/ Penerangan Bangunan 130 Paket 26 26 26 100% 26 0 52 40% 1.06.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 89 Paket 21 21 21 100 3 0 42 47% 1.06.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan 10 Paket 34 34 34 100% 3 0 68 680% 1.06.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan 30 Paket 6 6 6 100% 1 0 12 40% 1.06.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 86 Paket 19 19 19 100% 3 0 38 44% 1.06.01.2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan 95 Dokumen 19 19 19 100% 19 0% 38 40% 1.06.01.2.06.000 7 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket bahan / Material yang disediakan 9 Paket 2 2 2 100% 2 0 4 44% 1.06.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu 795 Laporan 159 159 159 100% 159 0 318 40% 1.06.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 65 65 65 100% 65 0 130 130% 1.06.01.2.06.001 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20 Dokumen 1 1 1 100% 3 0 2 10% 20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= '(7/6) (9) (10)
(11)= '(5+7+10)
(12)= "(11/4) 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik Presentas e 100 100 100 100% 100 0 200 #DIV/0! 1.06.01.2.07.000 5 Pengadaan Mebel Jumlah paket Mebel yang disediakan 39 Paket 9 9 9 100% 3 0 18 46% 1.06.01.2.07.001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya Yang disediakan 13 Unit 0 0 0 #DIV/0! 3 0 0 0% 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai AKIP Presentas e 100% 100% 100% 100% 100 0 2 #DIV/0! 1.06.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 10 Laporan 2 2 2 100% 1 1 5 50% 1.06.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 60 Laporan 12 12 12 100% 12 3 27 45% 1.06.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 60 Laporan 12 12 12 100% 12 3 27 45% 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik Presentas e 100% 100% 100% 100% 100 0 2 #DIV/0! 1.06.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 35 Unit 1 1 1 100% 1 0 2 6% 1.06.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 110 Unit 22 22 22 100% 22 0 44 40% 1.06.01.2.09.000 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang dipelihara 51 Unit 0 0 0 #DIV/0! 12 0 0 0% 1.06.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 125 Paket 25 25 25 100% 25 0 50 40% 1.06.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 15 Unit 3 3 3 100% 3 0 6 40% 1.06.01.2.09.001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantorbatau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 12 Unit 2 2 2 100% 2 0 4 33% 21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= '(7/6) (9) (10)
(11)= '(5+7+10)
(12)= "(11/4) 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos Presentas e 65.06 68.25 105% 53.98 0 68.25 #DIV/0! 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditertibkanal, dan Pelaku yang mengikuti Kopetensi Pekerja Sosial Presentas e 0% 0% #DIV/0! 48.61 0 0 #DIV/0! 1.06.02.2.02.000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang 25 Dokumen 0 42 0 0% 50 0 0 0% 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial Presentas e % 1551 535 34% 59.35 0 #VALUE! #VALUE! 1.06.02.2.03.000 1 Peningkatan Kemampuan Poten Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peniongkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota 3,930 Orang 684 442 442 100% 144 0 1126 29% 1.06.02.2.03.000 2 Peningkatan Kemampuan Potense Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota. 155 Orang 31 31 31 100% 31 31 93 60% 1.06.02.2.03.000 3 Peningkatanan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/Kota 2855 Keluarga 571 458 458 100% 571 0 1029 36% 1.06.02.2.03.000 4 Peningkatanan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Lembaga 3 578 578 100% 72 0 581 3873% 1.06.02.2.03.000 5 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga () LK3) Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi. 20 Orang 0 0 0 #DIV/0! 5 0 0 0% 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal Presentas e 37.79 37.79 100% 100 0 37.79 #DIV/0! 22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= '(7/6) (9) (10)
(11)= '(5+7+10)
(12)= "(11/4) 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Kdaerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Presentas e 37.79 37.79 100% 38.12 0 37.79 #DIV/0! Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. Presentas e 37.79 37.79 100% 38.12 0 37.79 #DIV/0! 1.06.03.2.01.000 1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk DIpulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal 50 Orang 10 11 11 100% 10 0 21 42% 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya Presentas e 47.58 52.06 109% 53.77 0 52.06 #DIV/0! 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar Presentas e 2,373 2,096 88.33% 72.35 0 2096 #DIV/0! 1.06.04.2.01.000 1 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/Kota 3,145 Orang 587 527 355 67% 441 441 1383 44% 1.06.04.2.01.000 2 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota 1,075 Orang 374 267 267 100% 283 0 641 60% 1.06.04.2.01.000 3 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Alat Bantu 0 Orang 79 79 79 100% 79 75 233 #DIV/0! 1.06.04.2.01.000 4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan kabupaten/Kota 330 Orang 66 66 66 100% 66 0 132 40% 23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= '(7/6) (9) (10)
(11)= '(5+7+10)
(12)= "(11/4) 1.06.04.2.01.000 5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota 2,925 Orang 508 548 605 110% 285 285 1398 48% 1.06.04.2.01.000 6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Ge;landangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1,770 Orang 251 286 224 78.32% 127 0 475 27% 1.06.04.2.01.000 7 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yangterpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabup[aten/Kota 500 Orang 50 100 100 100% 100 0 150 30% 1.06.04.2.01.000 8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 36 100 100 100% 70 0 136 39% 1.06.04.2.01.000 9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota. 100 Orang 20 100 100 100% 100 0 120 120% 1.06.04.2.01.001 0 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota. 500 Orang 100 100 100 100% 100 0 200 40% 1.06.04.2.01.001 1 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. 100 Orang 30 50 50 100% 20 0 80 80% 1.06.04.2.01.001 2 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan kabupaten/Kota 100 Orang 40 50 50 100% 20 0 90 90% 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan Presentas e #DIV/0! 35.19 0 0 #DIV/0! 1.06.04.2.02.000 1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 50 50 50 100% 50 0 100 20% 24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= '(7/6) (9) (10)
(11)= '(5+7+10)
(12)= "(11/4) 1.06.04.2.02.000 2 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota. 500 Orang 100 75 75 100% 100 0 175 35% 1.06.04.2.02.000 5 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota. 20 Orang 0 0 0 #DIV/0! 4 0 0 0% 1.06.04.2.02.000 6 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di luar panti Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 10 20 20 100% 20 0 30 60% 1.06.04.2.02.000 7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 520 Orang 87 92 50 54% 104 0 137 26% 1.06.04.2.02.001 1 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 15 0 0 #DIV/0! 15 0 15 20% 1.06.04.2.02.001 2 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota 100 Orang 20 0 0 #DIV/0! 20 0 20 20% 1.06.04.2.02.001 3 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 375 Orang 75 2 2 100% 75 0 77 21% 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi Presentas e 69.94% 74.83% 106.99% 100 0 0.7483 #DIV/0! 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani Presentas e 11,932 15,869 133% 85.68 0 15869 #DIV/0! Persentase ( % ) DTKS yang ter Verifikasi 350,000 255,075 73% 0 255075 #DIV/0! 1.06.05.2.02.001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/Kota yang di data 840000 KFM 137,082 50,000 49,730 99% 50 36 186848 22% 1.06.05.2.02.002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin 1,775,13 5 KPM 258,684 300,000 205,345 68% 150 46 464075 26% 25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= '(7/6) (9) (10)
(11)= '(5+7+10)
(12)= "(11/4) 1.06.05.2.02.004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota #DIV/0! 174 0 0 #DIV/0! 1.06.05.2.02.006 Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. 4,125 KPM 580 11,932 15,869 133% 5,943 0 16449 399% 1.06.06 PROGRAM PENANGAN BENCANA Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat. Presentas e #DIV/0! 79.28 0 0 #DIV/0! 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS Presentas e #DIV/0! 13.23 0 0 #DIV/0! 1.06.06.2.01.000 1 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 25,750 Orang 5000 5000 7881 158% 5000 1516 14397 56% 1.06.06.2.01.000 2 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 100 100 100 100% 100 0 200 40% 1.06.06.2.01.000 4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang mendapatkan Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupatemn/Kota 500 Orang 130 100 100 100% 340 0 230 46% 1.06.06.2.01.000 5 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 590 530 200 37.74% 100 0 790 158% 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih Presentas e #DIV/0! 73.52 0 0 #DIV/0! 1.06.06.2.02.000 1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Perlengkapan kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Desa/ Kampung 1 1 1 100% 2 0 2 20% 1.06.06.2.02.000 2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Sisga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan kabupaten/Kota 430 Orang 86 86 86 100% 86 0 172 40% 26 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= '(7/6) (9) (10)
(11)= '(5+7+10)
(12)= "(11/4) 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif Presentas e 70 70 70 100% 80 0 140 #DIV/0! 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara Presentas e 70 70 70 100% 70 0 140 #DIV/0! 1.06.07.2.01.000 1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemelaiharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 5 Dokumen 1 1 1 100% 1 0 2 40% 1.06.07.2.01.000 2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 10 Makam 2 2 2 100% 2 0 4 40% 27 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024 Berdasarkan laporan evaluasi pencapaian realisasi fisik dan keuangan per 31 Desember 2024, realisasi keuangan mencapai 94,17% sesuai hasil pencapaian realisasi tersebut, terindikasi bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Bandung telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target indikator kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2024, berdasarkan hasil penetapan pagu anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bandung Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebesar Rp. 43.293.807.983,- (empat puluh tiga milyar duaratus sembilanpuluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus delapanpuluh tiga rupiah), Review hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut: Adapun realisasi program dan kegiatan semuanya dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2024, yakni pencapaian rata-rata diatas 100%, yaitu: ● Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebesar 100,00% dimana hal ini dikarenakan realisasi anggaran sangat unprediktable karena menyangkut dengan warga Kabupaten Bandung yang berdomisili di luar Kabupaten Bandung yang bermasalah dan atau menimnggal dunia. ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 104,00% ● Program Pemberdayaan Sosial sebesar 91.09 % ● Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial sebesar 106,99% ● Program Penanganan Bencana 102,22% ● Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100% ● Program Rehabilitasi Sosial 109,42%. 28 Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kabupaten Bandung No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisaTahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahu n 2023 Tahun 2024 Tahu n 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Peersentase Keluarga Fakir Miskin (KFM) yang meningkat produtivitasnya secara sosial dan ekonomi 46.92 % 55.58 % 64.21 % 73.05 % 46.92 % 74.83 % 64.21 % 73.05 % 2 Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Defenisi Operasional : Terpenuhinya Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Indikator Kinerja Kunci ( out Come ) : Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Rumus Perhitungannya : Keterangan : X = Jumlah KBA/S yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya. Y = Populasi KBA/S Yang membutuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah 50.96 % 70.37 % 75.87 % 81.90 % 50.96 % 71.93 % 75.87 % 81.90 % Penyediaan Permakanan Jumlah Korban Bencana yang mendapat permakanan 5000 5000 5600 5595 5000 5000 5600 5595 Penyediaan Sandang Jumlah Korban bencana yang menerima paket Sandang 100 100 100 100 100 100 100 100 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki Penangan khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 100 100 100 100 100 100 100 100 Penyelenggaraan dukungan psikososial Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial 530 530 530 530 530 530 530 530 29 No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisaTahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahu n 2023 Tahun 2024 Tahu n 2025 Tahun 2026 3 Persentase Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan (PM-KT) yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal 37,46 % 37,79 % 38,12 % 38,45 % 37,46 % 37,79 % 38,12 % 38,45 % 4 Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian Sosialnya Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti Defenisi Operasional : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan dan pengemis. Indikator Kinerja Kunci (out Come): Persentase penyangdang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Rumus Perhitungan nya : Keterangan : X = Jumlah PD,AT,LUT dan GEPENG yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi PD,AT,LUT dan GEPENG yang membutuhan Rehabilitasi 40.50 % 42.69% 45.95% 50.62% 52.06 % 44.93% 45.95% 50.62% Layanan Data dan Pengaduan Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki 20 20 20 20 20 20 20 20 layanan Kedaruratan Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 100 100 100 100 100 100 100 100 Penyediaan Permakanan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 629 629 629 629 629 629 629 629 Penyediaan Sandang Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang menerima paket Sandang 215 215 215 215 215 215 215 215 Penyediaan Alat bantu Jumlah Penyandang Disabilitas twerlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang memanfaatkan alat bantu 79 79 79 79 79 79 79 79 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Jumlagh Paket perbekalan kesehatan yang tersedia 20 20 20 20 20 20 20 20 30 No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisaTahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahu n 2023 Tahun 2024 Tahu n 2025 Tahun 2026 Pemberian Bimbingan Fisik,mental, spiritual dan sosial Jumlah penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang mendapat bimbingan fisik, mentas dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas sosial, Rumah Siggah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial 585 585 585 585 585 585 585 585 Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Geladangan pengemis. Jumlah Bimbingan Sosial yang dilaksanakan kepada Keluarga dan Masyarakat 354 354 354 354 354 354 354 354 Fasilitasi Pembuatan Nomor induk Kependudukan, akta kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang mendapat dokumen kependudukan 100 100 100 100 100 100 100 100 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehataran dasar Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar 70 70 70 70 70 70 70 70 Pemberian layanan Penelusuran keluarga Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan Gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran Keluarga 20 20 20 20 20 20 20 20 Pemberian layanan Reunifikasi keluarga Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang di Reunifikasi dengan Keluarga 66 66 66 66 66 66 66 66 Layanan Rujukan Jumlah penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang dirujuk 20 20 20 20 20 20 20 20 5 Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 43.74 % 50,11 % 53,98 % 53,98 % 43.74 % 45.65 % 53,98 % 53,98 % 6 Prosentase taman Makam Pahlawan yang Representatif 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 31 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bandung Saat ini Dinas Sosial Kabupaten Bandung telah memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melayani Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Keterlantaran; dan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Tuna Sosial; mempunyai wilayah jangkauan se-Kabupaten Bandung yaitu 31 Kecamatan, dengan daya tampung masing-masing tidak lebih dari 80 orang, tentunya hal ini belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah agar dapat merespon permasalahan-permasalahan social yang terjadi di Kabupaten Bandung. Merujuk pada standard pelayanan minimal yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak terlantar, Disabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis terlantar, maka dengan kondisi unit pelaksana teknis daerah yang ada di Dinas Sosial saat ini penting dilakukan penambahan Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) yaitu :

1.Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) yang melayani Eks. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
2.Rumah Perlindungan dan Trauma Center Hal ini penting segera dilaksanakan mengingat Dinas Sosial Kabupaten harus menerima rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Kabupaten/kota yang tidak lagi memiliki keluarga atau terlantar. 2.3.1 Mitigasi Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Belum Optimal Mengingat Kabupaten Bandung secara umum merupakan wilayah yang rawan bencana, maka perlu adanya memberikan perhatian pada kondisi ini mengingat bencana merupakan salah satu situasi yang akan menyebabkan terjadinya kerugian moril maupun materiil bagi Masyarakat, mempersiapkan diri dalam mengelola situasi bencana serta melakukan berbagai upaya sistematik untuk mengurangi resiko akibat bencana merupakan hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung. 32 Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang memiliki komponen kebencanaan dalam kelembagaannya perlu meningkatkan berbagai hal terkait kebencanaan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam kebijakan terkait kebencanaan di Kabupaten Bandung, kebijakan, sumber daya manusia, sarana, anggaran, serta metode dan teknik dalam pengurangan resiko dan penanggulangan bencana. 2.3.2 Peningkatan Kualitas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya dengan menggunakan Methode Proxy- Mean Testing (PMT). Data ini sangat penting fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sehingga koordinasi pengelolaannya perlu dilakukan bersinergi dengan setiap Kecamatan/Desa/Kelurahan di Kabupaten Bandung. Saat ini pemanfaatan data terpadu tersebut belum maksimal dilakukan oleh Dinas Sosial maupun instansi lainnya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih dilihat sebatas hanya terkait dengan pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat. Basis data terpadu ini belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan. 2.3.3 Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kunci kesuksesan program-program kesejahteraan sosial dari Dinas sosial ada pada sumber daya manusia, program-program kesejahteraan sosial harus didukung dengan sumber daya yang memadai, sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri dari Tenaga kesejahteraan sosial; pekerja sosial; relawan sosial; dan penyuluh Sosial. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan menetapkan standar profesi melalui sertifikasi kompetensi. Saat ini belum semua sumber daya manusia kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung mendapat 33 sertifikasi, hal ini menjadi prioritas kedepan Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk mengupayakan proses sertifikasi tersebut. Kelembagaan sosial penyelenggara kesejahteraan sosial juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menyukseskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kelembagaan sosial ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan bidang sosial. 2.3.4. Integrasi Layanan Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal. Integrasi layanan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memfokuskan layanan kesejahteraan sosial melalui pendekatan wilayah dan cakupan program. Hal ini bermakna bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bandung akan menetapkan wilayah prioritas yang akan menjadi lokasi pelaksanaan beberapa layanan kesejahteraan sosial secara terpadu. Sektor-sektor yang berada dalam lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bandung diharapkan bisa berperan serta dalam mewujudkan pengintegrasian layanan ini dengan menempatkan kegiatan layanan kesejahteraan Sosial pada wilayah prioritas yang telah di sepakati. Selain adanya kebutuhan mendasar untuk memperkuat integrasi program secara internal, Dinas Sosial Kabupaten Bandung juga dituntut dapat bermitra dengan lembaga lokal untuk mengelola pelayanan kesejahteraan Sosial dalam wilayah prioritas, dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bandung, sebagai wujud integrasi program secara eksternal. Termasuk bagaimana membangun sinergitas program dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bandung lain yang memiliki kesamaan upaya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga layanan Kesejehteraan Sosial yang dibangun oleh Pemerintah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dinas Sosial Kabupaten Bandung masih dihadapkan pada permasalahan mendasar. Secara eksternal beberapa tantangan yang dihadapi antara lain : ✔ Wilayah Kabupaten Bandung yang sangat luas, mencakup dataran rendah dan dataran tinggi. Dimana masing- masing memiliki kesulitan tersendiri untuk dijangkau. Wilayah yang 34 luas juga mempengaruhi persebaran bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sehingga ini menjadi tantangan bagi penyedia pelayanan sosial oleh pemerintah. ✔ Kabupaten Bandung juga termasuk dalam wilayah rawan bencana alam antara lain seperti gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Di Kabupaten Bandung terdapat 5 gunung berapi aktif yang suatu saat dapat meletus. Sementara gempa bumi, banjir dan longsor merupakan bencana yang rutin terjadi di Kabupaten Bandung. Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan yang harus ditangani, baik sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya maupun pasca bencana. Terutama dalam memulihkan kondisi sosial, psikologis dan ekonomi Masyarakat. ✔ Program-program penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial masih sangat bergantung pada pemerintah Kabupaten, pengalokasian dana bagi pembangunan kesejahteraan sosial sangatlah minim di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan, sehingga pelayanan yang diberikan sangatlah terbatas. ✔ Selain beberapa persoalan di atas yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami masalah sosial, juga banyak permasalahan permasalahan lainnya yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung. Bertambah jenisnya yang sekarang menjadi sekitar 26 jenis, atau paling tidak terjadi pemilahan data baru misalnya, dengan pemisahan antara orang tua dengan anak-anak, maupun antara perempuan dan laki-laki. Selain jenisnya yang bertambah juga kuantitasnya bertambah setiap tahun. Secara kualitaspun, permasalahan sosial masyarakat semakin rumit dan sangat komplek dalam penanganannya. 2.3.5. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal Sistem informasi kesejahteraan sosial merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menggunakan data dan informasi terkait kesejahteraan sosial. Secara umum data dan informasi yang di kumpulkan adalah informasi terkait potensi sumber 35 kesejahteraan sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta capaian pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung, sejauh ini kegiatan pengumpulan data dan informasi kesejahteraan Sosial baik rutin maupun bersifat penelitian masih terus dilakukan secara berkesinambungan. Pemanfaatan informasi kesejahteraan sosial oleh pemerintahan Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun instansi lainnya melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial belum dimanfaatkan secara menyeluruh sehingga sulit mengukur keberhasilan program yang diberikan oleh instansi tersebut. 2.3.6. Anak dan Keluarga yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial Masih Tinggi Anak merupakan seorang individu yang membutuhkan perlindungan dikarenakan masih rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah. Keluarga sebagai bagian terdekat dengan anak merupakan tempat tumbuh dan kembang anak. Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan sebuah siklus penting dalam kehidupan, baik bagi anak maupun bagi keluarga. Anak merupakan manusia yang paling rentan mengalami masalah kesejahteraan sosial mengingat kondisi anak yang masih belum cukup matang baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak belum terbiasa mengenali resiko bagi dirinya dan orang lain, anak pada dasarnya belum cukup memiliki keterampilan hidup. Dalam prosesnya pelaksanaan program perlidungan anak membutuhkan pusat-pusat layanan dan rehabilitasi bagi proses pemulihan dan perlindungan anak-anak yang mengalami penelantaran, eksploitasi dan kekerasan. Keluarga sebagai sistem yang terdekat dengan anak juga membutuhkan penguatan dan pemberdayaan agar dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik dalam proses pengasuhan dan pelayanan bagi anak. Disisi lain, melibatkan keluarga dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial agar keluarga bisa berperan serta dalam proses peningkatan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang merupakan anggota keluarganya. Keterlibatan keluarga dengan memberikan pengetahuan, dan keterampilan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas keluarga 36 dalam membantu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial keluar dari masalahnya dengan memberikan dukungan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta mengembangkan sikap positif terkait masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi anggota keluarganya. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan membantu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk lebih cepat keluar dari masalahnya dan dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Pelayanan kesejahteraan bidang sosial bagi yang diberikan kepada anak harus bisa dilakukan secara sistemik agar layanan yang diberikan berimplikasi positif dan bermanfaat pada tumbuh kembang anak. Sangat besar kemungkinan bagi yang menerima layanan bukanlah anak, namun dampak layanan tersebut memberi pengaruh positif pada tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung (RKPD) dan hasil analisis kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan bidang sosial pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut : PAGU Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan yakni : Rp. 43.293.807.983,- (empat puluh tiga milyar duaratus sembilanpuluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus delapanpuluh tiga rupiah), dapat terealisasi sebesar Rp.40.769.127.543,- (empat puluh milyar tujuh ratus enampuluh sembilan juta seratus duapuluh tujuh juta limaratus empatpuluh tiga rupiah),- atau 94,17% (sembilan empat koma satu tujuh), ini sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.524.680.440,- (dua milyar Limaratus duapuluh empat juta enamratus Delapanpuluh ribu Empat ratus empatpuluh empat rupiah),- atau 5,83% (lima koma delapan tiga persen). yakni terdiri atas: ● Belanja Operasi : Rp. 30.560.488.866,- ● Belanja Gaji dan Tunjangan : Rp. 9.249.144.910,- ● Belanja Modal : Rp. 959.493.767,- Rp. 40.769.127.543- 37 untuk lebih jelas sebaran pagu anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel. 2.2.3. Alokasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Dilakukan Perubahan Tahun Anggaran 2024 No. Program/Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp.) 01 02 03 04 Dinas Sosial 43.293.807.983,00 P Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 14,502,156,536.00 K Perencanaan,Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 99.318.600 SK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 97.233.600,00 SK Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 525.000,00 525.000,00 SK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 525.000,00 SK Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 510.000,00 K Administrasi Keuanga Perangkat Daerah 10.008.411.247 SK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.008.411.247 K Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. - SK Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp. - K Administrasi Umum Perangkat Daerah 856,010,790.00 SK Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 19,245,490.00 SK Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 309,039,300.00 SK Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18,816,000.00 SK Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23,334,300.00 SK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 122,480,000.00 SK Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 19,998,400.00 SK Penyediaan Bahan/ Material 34,608,000.00 SK Fasilitasi Kunjungan Tamu 150,000,000.00 SK Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137,900,000.00 38 No. Program/Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp.) SK Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20,589,300.00 K Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 195,585,000.00 SK Pengadaan Mebel 195,585,000.00 SK Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya K Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,262,441,899.00 SK Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,850,000.00 SK Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 290,908,015.00 SK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,965,683,884.00 K Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,080,389,000.00 SK Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan 42,330,000.00 SK Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 319,695,000.00 SK Pemeliharaan Mebel Rp. - SK Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99,430,000.00 SK Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 498,934,000.00 SK Pemeliharaan/Rehabiitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya 120,000,000.00 P Program Pemberdayaan Sosial Rp. - K Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Rp. - SK Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Rp. - K Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/ Kota 5.248.223.360.oo SK Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.113.575.740,oo SK Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/kota . 425.353.740.,oo SK Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota 2.539.484.940,oo SK Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat . 1.169.808.940.oo 39 No. Program/Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp.) Kewenangan Kabupaten/Kota SK Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan LK3 Rp. - P Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 43.708.100.oo K Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan Ke Desa/ Kelurahan Asal 43.708.100.oo SK Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di DaerahKabupaten/kota untuk dipulangkan Ke Desa/ Kelurahan Asal 43.708.100.oo P Program Rehabilitasi Sosial 7.154.426.476,oo K Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 6.399.786.971.oo SK Penyediaan Permakanan 1.188.000.000,oo SK Penyediaan Sandang 894.450.000,oo SK Penyediaan Alat Bantu 255.069.300,oo SK Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5.140.000,oo SK Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 2.534.859.500.oo SK Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis dan Masyarakat 1.033.980.000.oo SK Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak. 6.580.000.oo SK Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 3.180.000,oo SK Pemberian Layanan data dan Pengadunan 24.750.000,oo SK Pemberiaan Layanan kedaruratan 557.098.171.oo SK Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 2.500.000,oo SK Pemberian layanan Rujukan 9.860.000.oo K Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahtweraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 754.639.505,oo SK Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 24.750.000,oo 40 No. Program/Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp.) SK Pemberian Layanan Kedaruratan 116.251.345.oo SK Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 4.499.500,oo SK Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 607.418.660.oo SK Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Rp. - SK Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Rp. - SK Pemberian Layanan Dukungan Rujukan . 1.720.000.oo P Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 14.057.576.417.oo K Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten /Kota 14.057.576.417.oo SK Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota 888.220.000.oo SK Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten /Kota 450.257.115.oo SK Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 12.753.419.302.oo P Program Penangan Bencana 2.054.319.690.oo K Peerlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.573.996.690.oo SK Penyediaan Permakanan 852.734.890.oo SK Penyediaan Sandang 275.600.000.oo SK Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 251.109.000.oo SK Pelayanan Dukungan Psikososial 194.552.800.oo K Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap ke siap siagaan Bencana Kab/Kota 480.323.000.oo Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 30.000.000.oo Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan taruna Siaga Bencana 450.323.000.oo P Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 83.397.404.oo K Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota 83.397.404.oo SK Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional 83.397.404.oo SK Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 48.300.000.oo SK Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional 35.097.404.oo 41 42 Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Rp 41.823.036.020,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Rp 44.745.853.556,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA -Nilai SAKIP -Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik 78,50 Rp 17.059.280.134,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA -Nilai SAKIP -Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik 78,50 Rp 16.114.302.513,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 207.323.558,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 79.211.800,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Perancanan Perangkat daerah 2 Dokumen Rp 107.490.400,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Perancanan Perangkat daerah 2 Dokumen Rp 74.501.800,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Rp 6.031.200,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Rp 420.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Perubahamn RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Rp 6.129.600,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Perubahamn RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Rp 430.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Dokumen Rp 6.031.200,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Dokumen Rp 1.290.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 8 Dokumen Rp 66.858.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 8 Dokumen Rp 420.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Rp 9.000.000,00 Rp 1.290.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Rp 3.783.158,00 Rp 860.000,00 43 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 11.666.627.871,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 10.874.665.972,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan Rp 11.666.627.871,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan Rp 10.874.665.972,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 153.083.300,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp. 136.912.300,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Semua Wil. Pemda 75 Stel Rp 75.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Semua Wil. Pemda 75 Stel Rp 74.779.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 65 Orang Rp 78.083.300,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 65 Orang Rp 62.133.300,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 850.479.284,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 728.023.300,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Komponen instalasi listri/ Penerangan Bangunan 26 Jenis Rp 50.148.100,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Komponen instalasi listri/ Penerangan Bangunan 26 Jenis Rp 48.452.100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 21 Jenis 70 Jenis Rp 355.511.700,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 21 Jenis 70 Jenis Rp 355.511.700 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan 34 Jenis Rp 25.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan 34 Jenis Rp - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan 6 Jenis Rp 20.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan 6 Jenis Rp 20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 19 Jenis Rp 78.760.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 19 Jenis Rp 68.905.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan 19 Jenis Rp 20.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan 19 Jenis Rp 19.958.000,00 Penyediaan Bahan/Material Semua Wil. Pemda Jumlah Paket bahan / Material yang disediakan 2 Jenis Rp 44.830.464,00 Penyediaan Bahan/Material Semua Wil. Pemda Jumlah Paket bahan / Material yang disediakan 2 Jenis Rp 44.540.000,00 44 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) Fasilitasi Kunjungan Tamu Semua Wil. Pemda Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu 159 Orang Rp 75.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Semua Wil. Pemda Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu 159 Orang Rp 110.041.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65 Orang Rp 121.231.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65 Orang Rp 60.615.500,00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen Rp 60.000.000,00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen Rp - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 3.284.062.241,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 3.383.419.241,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 2 Jenis Rp 5.855.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 2 Jenis Rp 5.855.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Bulan Rp 255.978.965,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Bulan Rp 287.015.965,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Bulan Rp 3.052.288.278,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Bulan Rp 3.110.548.278,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Semua Wil. Pemda Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik 100% Rp 171.492.900,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Semua Wil. Pemda Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik 100% Rp 171.492.900,00 Pengadaan Mebel Semua Wil. Pemda Jumlah paket Mebel yang disediakan 9 Jenis Rp 171.492.900,00 Pengadaan Mebel Semua Wil. Pemda Jumlah paket Mebel yang disediakan 9 Jenis Rp 171.492.900,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Wil. Pemda Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya Yang disediakan 3 Paket Rp 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Wil. Pemda Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya Yang disediakan 3 Paket Rp - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Semua Wil. Pemda Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik 100% Rp 826.211.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Semua Wil. Pemda Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik 100% Rp 740.577.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Semua Wil. Pemda Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit Rp 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Semua Wil. Pemda Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit Rp - 45 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Wil. Pemda Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 22 Unit Rp 301.876.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Wil. Pemda Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 22 Unit Rp 216.242.000,00 Pemeliharaan Mebel Semua Wil. Pemda Jumlah Mebel yang dipelihara 12 Jenis Rp 0 Pemeliharaan Mebel Semua Wil. Pemda Jumlah Mebel yang dipelihara 12 Jenis Rp - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua Wil. Pemda Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 25 Unit Rp 73.320.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua Wil. Pemda Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 25 Unit Rp 73.320.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Wil. Pemda Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 3 Unit Rp 451.015..000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Wil. Pemda Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 3 Unit Rp 451.015.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Wil. Pemda Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantorbatau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 Unit Rp 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Wil. Pemda Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantorbatau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 Unit Rp - Jumlah 1 Rp 17.159.280.134,00 Rp 16.114.302.513,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Semua Wil. Pemda Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi 100,00% Rp 9.900.579.100,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Semua Wil. Pemda Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi 100,00% Rp 14.185.685.600,00 Semua Wil. Pemda Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani 68,79% Semua Wil. Pemda Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani 68,79% Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Persentase ( % ) DTKS yang ter Verifikasi Rp 9.900.579.100,00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Persentase ( % ) DTKS yang ter Verifikasi Rp 14.185.685.600,00 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/Kota yang di data 1 Dokumen Rp 2.206.282.300,00 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/Kota yang di data 1 Dokumen Rp 1.744.710.000,00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin 355.027 KFM Rp 224.361.000,00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin 355.027 KFM Rp 267.840.000,00 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. 825 Orang Rp 6.145.229.600,00 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. 825 Orang Rp 11.041.478.200,00 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyaraka Semua Wil. Pemda Rp 1.324.706.200,00 Semua Wil. Pemda Rp 1.131.657.400,00 46 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) PROGRAM PENANGANAN BENCANA Semua Wil. Pemda Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat. 72,03% Rp 2..455.611.900.,00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Semua Wil. Pemda Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat. 72,03% Rp 2.687.892.200,00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS 44,07% Rp 1.905.090.900,00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS 44,07% Rp 2.162.221.300,00 Penyediaan Makanan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 5000 Orang Rp 769.280.000,00 Penyediaan Makanan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 5000 Orang Rp 1.164.276.400,00 Penyediaan Sandang Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang Rp 375.600.000,00 Penyediaan Sandang Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang Rp 375.596.400,00 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupatemn/Kota 100 Orang Rp 285.669.000,00 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupatemn/Kota 100 Orang Rp 265.575.900,00 Pelayanan Dukungan Psikososial Semua Wil. Pemda Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang Rp 474.541.900,00 Pelayanan Dukungan Psikososial Semua Wil. Pemda Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang Rp 356.772.600,00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih 100,00% Rp 550.521.000,00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih 100,00% Rp 525.670.900,00 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Semua Wil. Pemda Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Perlengkapan kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 90 Orang Rp 163.865.000,00 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Semua Wil. Pemda Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Perlengkapan kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 90 Orang Rp 144.973.000,00 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan kabupaten/Kota 86 Orang Rp 386.658.000,00 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan kabupaten/Kota 86 Orang Rp 380.697.900,00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Semua Wil. Pemda Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal 100,00% Rp 50.000.000,00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Semua Wil. Pemda Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal 100,00% Rp 38.984.400,00 Semua Wil. Pemda Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 37,79% Semua Wil. Pemda Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 37,79% Rp - 47 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Semua Wil. Pemda Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. 37,79% Rp 50.000.000,00 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Semua Wil. Pemda Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. 37,79% Rp 38.984.400,00 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Semua Wil. Pemda Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk DIpulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal 10 Orang Rp 50.000.000,00 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Semua Wil. Pemda Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk DIpulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal 10 Orang Rp 38.984.400,00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Semua Wil. Pemda Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya 59,21% Rp 7.563.599.771,00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Semua Wil. Pemda Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya 59,21% Rp 7.604.670.270,00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Semua Wil. Pemda Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar 79,32% Rp 6.926.445.561,00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Semua Wil. Pemda Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar 79,32% Rp 7.079.519.525,00 Penyediaan Permakanan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/Kota 629 Orang Rp 1.5.62.488.750,00 Penyediaan Permakanan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/Kota 629 Orang Rp 1.561.126.750,00 Penyediaan Sandang Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota 215 Orang Rp 1.477.594.200,00 Penyediaan Sandang Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota 215 Orang Rp 1.473.155.000,00 Penyediaan Alat Bantu Semua Wil. Pemda Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Alat Bantu 79 Orang Rp 265.980.000,00 Penyediaan Alat Bantu Semua Wil. Pemda Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Alat Bantu 79 Orang Rp 555.685.500,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan kabupaten/Kota 66 Orang Rp 4.770.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan kabupaten/Kota 66 Orang Rp 2.140.000,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Semua Wil. Pemda Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota 585 Orang Rp 2.214.133.635,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Semua Wil. Pemda Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota 585 Orang Rp 2.008.148.095,00 48 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Semua Wil. Pemda Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Ge;landangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 354 Orang Rp 900.299.040,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Semua Wil. Pemda Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Ge;landangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 354 Orang Rp 862.448.620,00 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yangterpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabup[aten/Kota 100 Orang Rp 3.430.000,00 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yangterpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabup[aten/Kota 100 Orang Rp 1.700.000,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang Rp 16.720.000,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang Rp 8.550.000,00 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota. 1 Dokumen Rp 2.940.000,00 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota. 1 Dokumen Rp 1.190.000,00 Pemberian Layanan Kedaruratan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota. 100 Orang Rp 454.919.336,00 Pemberian Layanan Kedaruratan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota. 100 Orang Rp 586.045.560,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. 20 Orang Rp 7.700.000,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. 20 Orang Rp 3.850.000,00 Pemberian Layanan Rujukan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan kabupaten/Kota 20 Orang Rp 25.472.600,00 Pemberian Layanan Rujukan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan kabupaten/Kota 20 Orang Rp 15.480.000,00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Semua Wil. Pemda Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan 39,09% Rp 637.154.210,00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Semua Wil. Pemda Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan 39,09% Rp 525.150.745,00 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen Rp 0,00 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen Rp 0 Pemberian Layanan Kedaruratan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota. 100 Orang Rp 124.330.210,00 Pemberian Layanan Kedaruratan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota. 100 Orang Rp 124.311.345,00 49 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) Penyediaan Alat Bantu Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota. 4 Jenis Rp - Penyediaan Alat Bantu Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota. 4 Jenis Rp - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di luar panti Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Jenis Rp 8.700.000,00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di luar panti Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Jenis Rp 8.693.000,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Semua Wil. Pemda Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 104 Orang Rp 461.219.000,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Semua Wil. Pemda Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 104 Orang Rp 378.851.400,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang Rp 19.800.000,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang Rp 5.425.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota 20 Orang Rp 3.570.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota 20 Orang Rp 3.570.000,00 Pemberian Layanan Rujukan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang Rp 19.800.000,00 Pemberian Layanan Rujukan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang Rp 4.300.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Semua Wil. Pemda Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos 50,11% Rp 4.598.737.380,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Semua Wil. Pemda Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos 50,11% Rp 4.019.260.838,00 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditertibkanal, dan Pelaku yang mengikuti Kopetensi Pekerja Sosial 41,67 Rp 25.281.500,00 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditertibkanal, dan Pelaku yang mengikuti Kopetensi Pekerja Sosial 41,67 Rp 11.841.500,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang 50 Orang Rp 25.281.500,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang 50 Orang Rp 11.841.500,00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial 58,56% Rp 4.573.455.880,00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial 58,56% Rp 4.007.419.338,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Orang Mendapat Peniongkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota 786 Orang Rp 1.496.277.280,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Orang Mendapat Peniongkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota 786 Orang Rp 1.680.015.148,00 50 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota. 31 Orang Rp 211.018.900,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota. 31 Orang Rp 360.768.900,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/Kota 571 Orang Rp 416.830.540,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/Kota 571 Orang Rp 160.870.190,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 339 Orang Rp 2.403.123.160,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 339 Orang Rp 1.763.374.800,00 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Semua Wil. Pemda Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi. 5 Lembaga Rp 46.206.000,00 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Semua Wil. Pemda Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi. 5 Lembaga Rp 42.390.300,00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Semua Wil. Pemda Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif 70,00% Rp 95.277.735,00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Semua Wil. Pemda Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif 70,00% Rp 95.057.735,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara 70,00% Rp 95.277.735,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara 70,00% Rp 95.057.735,00 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemelaiharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen Rp 48.813.000,00 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemelaiharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen Rp 48.813.000,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 2 Makam Rp 46.414.735,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 2 Makam Rp 46.244.735,00 Jumlah 2 Rp 24.663.757.886,00 Rp 28.631.551.043,00 Jumlah Total Rp 41.823.036.020,00 Rp 44.745.853.556,00 51 Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan -1 -2 -3 -4 -5 -6 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar 951 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/Kota 238 Musrembang 224 Lanjut Usia Terlantar ( LUT) Kec. Arjasari 2 Orang Kec. Banjaran 17 orang Kec. Cangkuang 6 Orang Kec. Cicalengka 7 Orang kec. Cikancung 1 Orang Kec. Cilerngkrang 11 Orang Kec. Cilenyi 1 Orang Kec. Cimaung 16 Orang Kec. Cimenyan 5 Orang Kec. Ciparay 5 Orang Kec. Ciwidey 3 Orang Kec. Dayehkolot 8 Orang Kec. Ibun 1 Orang Kec. Katapang 10 Orang Kec. Kertasari 13 Orang Kec. Kutawaringin 12 Orang Kec. Majalaya 2 Orang Kec. Margaasih 1 Orang Kec. Margahayu 15 Orang Kec.Nagreg 8 Orang Kec. Pacet 5 Orang Kec. Pameungpeuk 12 Orang Kec. Pangalengan 6 Orang Kec. Paseh 7 Orang Kec. Pasir Jambu 16 Orang Kec. Rancaekek 17 orang Kec. Solokanjeruk 9 Orang Kec. Soreang 8 Orang E- Pokir 14 Kec. Arjasari 2 Orang Kec. Banjaran 2 Orang Kec. Cimaung 2 Orang Ken Margaasih 8 Orang 52 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan Penyedian Sandang Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota 134 Musrembang 116 Lanjut Usia Terlantar ( LUT) Kec. Bojongsoang 5 Orang Kec. Cicalengka 6 Orang Kec. Cikancung 1 Orang Kec. Cilengkrang 6 Orang Kec. Cilenyi 5 Orang Kec. Cimenyang 3 Orang Kec. Ciparay 8 orang Kec. Ciwidey 8 orang Kec. Dayeuhkolot 2 Orang Kec. Ibun 1 Orang Kec. Kutawaringin 5 Orang Kec. Majalaya 3 Orang Kec. Margaasih 2 Orang Kec. Margahayu 19 Orang Kec. Pacet 2 Orang Kec. Pangalengan 11 Orang Kec. Paseh 12 Orang Kec. Pasirjambu 2 Orang Kec. Rancabali 6 Orang Kec. Rancaekek 2 Orang Kec. Solokan Jeruk 6 Orang Kec. Soreang 2 Orang E- Pokir 18 Kec. Cangkunang 1 Orang Kec. Cimaung 3 Orang Kec. Margaasih 5 Orang Kec. Pangalengan 9 Orang Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota 283 Musrembang 234 Kec. Arjasari 2 Orang Kec. Baleendah 11 Orang Kec. Banjaran 7 Orang Kec. Bojongsoang 6 Orang Kec. Cangkuang 8 Orang Kec. Cicalengka 3 Orang Kec. Cikancung 6 Orang Kec. Cilengkrang 2 Orang Kec. Cilenyi 16 Orang 53 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan Kec. Cimaung 8 Orang Kec. Cimenyang 10 Orang Kec. Ciparay 15 Orang Kec. Ciwidey 4 Orang Kec. Dayeuhkolot 6 Orang Kec. Ibun 9 Orang Kec. Katapang 16 Orang Kec. Kertasari 5 Orang Kec. Kutawaringin 7 Orang Kec. Majalaya 10 Orang Kec. Margaasih 5 Orang Kec. Margahayu 1 Orang Kec. Nagreg 9 Orang Kec. Pacet 2 Orang Kec. Pameungpeuk 4 Orang Kec. Pangalengan 8 Orang Kec. Paseh 6 Orang Kec. Pasirjambu 3 Orang Kec. Rancabali 4 Orang Kec. Rancaekek 20 Orang Kec. Solokan Jeruk 9 Orang Kec. Soreang 12 Orang E- Pokir 49 Kec. Arjasari 2 Orang Kec. Baleendah 12 Orang Kec. Banjaran 7 Orang Kec. Cangkuang 1 Orang Kec. Cileunyi 4 Orang Kec. Cimaung 1 Orang Kec. Ciparay 4 Orang Kec. Ciwidey 6 Orang Kec. Katapang 7 Orang Kec. Margahayu 1 Orang Kec. Rancabali 1 Orang Kec. Soreang 3 Orang Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Ge;landangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 96 Musrembang 96 Kec. Arjasari 4 Orang Kec. Baleendah 1 Orang Kec. Banjaran 1 Orang Kec. Bojongsoang 1 Orang Kec. Cicalengka 1 Orang Kec. Cikancung 3 Orang 54 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan Kec. Cilengrang 2 Orang Kec. Cileunyi 9 Orang Kec. Cimenyan 1 Orang Kec. Ciparay 12 Orang Kec. Dayeuhkolot 8 Orang Kec. Ibun 2 Orang Kec. Kertasari 2 Orang Kec. Kutawaringin 9 Orang Kec. Majalaya 4 Orang Kec. Margaasih 1 Orang Kec. Nagreg 1 Orang Kec. Pacet 6 Orang Kec. Pameungpeuk 2 Orang Kec. Pangalengan 10 Orang Kec. Paseh 4 Orang Kec. Pasirjambu 2 Orang Kec. Rancabali 2 Orang Kec. Rancaekek 3 Orang Kec. Solokanjeruk 2 Orang Kec. Soreang 3 Orang E- Pokir 0 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi 256 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase ( % ) DTKS yang ter Verifikasi 256 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. 94 Musrembang 73 Kec. Arjasari 4 Kelompk Kec. Baleendah 2 Kelompok Kec. Banjaran 2 Kelompok Kec. Bojongsoang 2 Kelompok Kec. Cangkuang 1 Kelompok Kec. Cicalengka 3 Kelompok Kec. Cikancung 3 Kelompok Kec. Cilengkrang 2 Kelompok Kec. Cileunyi 3 Kelompok Kec. Cimaung 2 Kelompok Kec. Cimenyan 3 Kelompok Kec. Ciwidey 1 Kelompok Kec. Dayeuhkolot 1 Kelompok Kec. Ibun 4 Kelompk Kec. Katapang 2 Kelompok Kec. Kertasari 3 Kelompok 55 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan Kec. Kutawaringin 1 Kelompok Kec. Majalaya 3 Kelompok Kec. Margaasih 3 Kelompok Kec. Nagreg 3 Kelompok Kec. Pacet 5 Kelompok Kec. Pameungpeuk 2 Kelompok Kec. Pengalengan 5 Kelompok Kec. Paseh 3 Kelompok Kec. Pasirjambu 6 Kelompok Kec. Rancabali 2 Kelompok Kec. Soreang 2 Kelompok E- Pokir 21 Kec. Baleendah 6 Kelompok Kec. Banjaran 2 Kelompok Kec. Ciparay 7 Kelompok Kec. Cileunyi 1 Kelompok Kec. Kertasari 2 Kelompok Kec. Pacet 1 Kelompok Kec. Pasir Jambu 3 Kelurahan Kec. Soreang 2 Kelompok Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 162 Musrembang 111 Kec. Baleendah 5 Orang Kec. Banjaran 4 Orang Kec. Bojongsoang 2 Orang Kec. Cangkuang 12 Orang Kec. Cikancung 6 Orang Kec. Cileunyi 3 Orang Kec. Cimaung 9 orang Kec. Ciparay 1 Orang Kec. Ciwidey 6 Orang Kec. Dayeuhkolot 2 Orang Kec. Ibun 1 Orang Kec. Kertasari 3 Orang Kec. Kutawaringin 4 Orang Kec. Majalaya 1 Orang Kec. Margasih 2 Orang Kec. Nagreg 3 Orang Kec. Pacet 2 Orang Kec. Pameungpeuk 1 Orang Kec. Paseh 17 Orang Kec. Pasir Jambu 1 Orang Kec. Rancabali 2 Orang Kec. Rancaekek 10 Orang Kec. Solokan Jeruk 12 Orang Kec. Soreang 2 Orang 56 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan E- Pokir 51 Kec. Baleendah 6 Orang Kec. Banjaran 7 Orang Kec. Cikancung 4 Orang Kec. Cileunyi 2 Orang Kec. Cimaung 2 Orang Kec. Cimenyan 3 Orang Kec. Ciparay 6 Orang Kec. Dayeuhkolot 2 Orang Kec. Katapang 1 Orang Kec. Majalaya 5 orang Kec. Margahayu 1 Orang Kec. Nagreg 1 Orang Kec. Pacet 4 Orang Kec. Pangalengan 1 Orang Kec. Pasirjambu 4 Orang Kec. Rancaekek 1 Orang Kec. Soreang 1 Orang 57

a.Tujuan Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung seperti: orang miskin, anak-anak terlantar dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, orang dengan kemampuan berbeda (difabel) serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, jaring pengaman sosial dan penguatan kapasitas kelompok marjinal adalah beberapa contoh kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.
b.Sasaran Dalam Rencana Pembangunan 2025 – 2029 membidik tiga sasaran 58 utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sementara itu, pencapaian sasaran RPJMD diukur menggunakan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang berfungsi sebagai indikator spesifik dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah. Program prioritas daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian misi. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Berdasarkan hal tersebut, sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah :
1. 1.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); baik individu, keluarga maupun masyarakat.
2. 2.Pihak swasta, organisasi sosial dan masyarakat yang aktif melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta perguruan tinggi.
3. 3.Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bandung serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Petugas Sosial di Desa/Kelurahan (PSM, Karang Taruna, dan lain-lain). 3.2. Kebijakan Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sasaran Strategis yang akan dicapai Kementrian Kooordinator Pemberdayaan Manusia (KEMKO-PM) dalam lima tahun kedepan 59 mencakup peningkatan kualitas hidup, kemadirian sosial-ekonomi, dan tata kelola yang propesional. Adapun yang menjadi indikator kinerja meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan jumlah kelas menengah, perluasan jaminan sosial. Kemenko PM ingin mewujudkan negara kesejahteraan yang inklusif untuk memastikan keluarga miskin ekstrim, miskin dan rentan agar menjadi berdaya hingga naik kelas menjadi mandiri. Fokus Kemenko PM yang merupakan kementrian baru dalam memperkuat koordinasi dari hulu kehilir untuk transpormasi kesejahteraan masyarakat “Yaitu mencakup pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pemeberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, peningkatan kelas UMKM dan Koperasi, pengembangan ekonomikreatif, hingga perlindungan tenaga kerja migran”. Isu ini mempertajam target Asta Cita Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan memegang peranan krusial dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3.3. Program Dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bandung diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan standar pelayanan minimal yang belum dapat dicapai. Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang akan dijadikan acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung, tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan korban bencana, perlindungan dan jaminan sosial, serta 2 (dua) Unit Pelaksana Tekhnis 60 Daerah (UPTD) maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2025, yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat dalam uraian berikut: Tabel 3.3.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2025 PROG KEG SUB PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN 1.06.01 DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG 1.06.01 2.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.01 2.01 Perencanaan,Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.06.01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.06.01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.06.01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1.06.01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.06.01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.06.01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.06.01 2.02 01 Penyedian Gaji dan Tunjangan 1.06.01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.06.01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1.06.01 2.06 Administrasi Umum Peragkat Daerah 1.06.01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06.01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06.01 2.06 03 Penyediaan peralatan Rumah Tangga 1.06.01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.06.01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.06.01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.06.01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 1.06.01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.06.01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.06.01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD 1.06.01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 1.06.01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1.06.01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya 1.06.01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.06.01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.06.01 2.08 02 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61 PROG KEG SUB PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN 1.06.01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.06.01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1.06.01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.06.01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizian Keendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.06.01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.06.01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 1.06.01 2.09 09 Pemeliharaaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya 1.06.01 2.09 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya Program Pemberdayaan Sosial Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ kota Koordinasi dan Singkronisasi penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau barang Pengembangan Potensi Sumber Kesejahtweraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupatwen/Kota Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Program Penangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga Penyandang Disabiltas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk kependudukan Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Layanan Rujukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahtweraan Sosial (PMKS) Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 62 PROG KEG SUB PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Layanan Dukungan Rujukan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten /Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten /Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Program Penangan Bencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Pelayanan Dukungan Psikososial Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap ke siap siagaan Bencana Kab/Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan taruna Siaga Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sarana Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 63 Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokas i Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 0 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Rp. 44.745.853.556,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA -Nilai SAKIP -Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik 78,50 Rp 16.114.302.513,00 79,50 11.956.329.300,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Semu a Wil. Pemd a 100% Rp 79.211.800,00,00 APBD 100% 70.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perancanan Perangkat daerah Semu a Wil. Pemda 2 Dokumen Rp 74.501.800,00 APBD 2 Dokumen 50.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Semu a Wil. Pemda 1 Dokumen Rp 420.000,00 APBD 1 Dokumen 5.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahamn RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Semu a Wil. Pemda 1 Dokumen Rp 430.000,00 APBD 1 Dokumen 5.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koor dinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semu a Wil. Pemda 5 Dokumen Rp 1.290.000,00 APBD 5 Dokumen 5.000.000,00 64 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokas i Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Semu a Wil. Pemda 8 Dokumen Rp 420.000,00 APBD 8 Dokumen 5.000.000,00 Rp 1.290.000,00 Rp 860.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai AKIP Semu a Wil. Pemd a 100% Rp 10.874.665.972,00 APBD 100% 10.064.875.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Semu a Wil. Pemda 12 Bulan Rp 10.874.665.972,00 APBD 12 Bulan 10.064.875.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai AKIP Semu a Wil. Pemd a 100% Rp 136.912.300,00 APBD 100% 20.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Semu a Wil. Pemda 75 Stel Rp 74.779.000,00 APBD 75 Stel - 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,05 1 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Semu a Wil. Pemda 65 Orang Rp 62.133.300,00 APBD 65 Orang 20.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai AKIP Semu a Wil. Pemd a 100% Rp 728.023.300,00 APBD 100% 135.649.300,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen instalasi listri/ Penerangan Bangunan Semu a Wil. Pemda 26 Jenis Rp 48.452.100,00 APBD 26 Jenis 52.700.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Semu a Wil. Pemda 21 Jenis 70 Jenis Rp 355.511.700,00 APBD 21 Jenis 70 Jenis 10.000.000,00 65 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokas i Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan Semu a Wil. Pemda 34 Jenis Rp 0 APBD 34 Jenis 15.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan Semu a Wil. Pemda 6 Jenis Rp 20.000.000,00 APBD 6 Jenis 20.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Semu a Wil. Pemda 19 Jenis Rp 68.905.00,00 APBD 19 Jenis 5.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan Semu a Wil. Pemda 19 Jenis Rp 19.958.000,00 APBD 19 Jenis 5.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,06 7 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket bahan / Material yang disediakan Semu a Wil. Pemda 2 Jenis Rp 44.540.000,00 APBD 2 Jenis 5.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu Semu a Wil. Pemda 159 Orang Rp 110.041.000,00 APBD 159 Orang 7.949.300,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semu a Wil. Pemda 65 Orang Rp 60.615.500,00 APBD 65 Orang 10.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,06 1 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Semu a Wil. Pemda 5 Dokumen Rp 0 APBD 5 Dokumen 5.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik Semu a Wil. Pemd a 100% Rp 171.492.900,00 APBD 100% 40.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah paket Mebel yang disediakan Semu a Wil. Pemda 9 Jenis Rp 171.492.900,00 APBD 9 Jenis 20.000.000,00 66 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokas i Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,07 1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya Yang disediakan Semu a Wil. Pemda 3 Paket Rp 0 APBD 3 Paket 20.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai AKIP Semu a Wil. Pemd a 100% Rp 3.383.419.241,00 APBD 100% 1.151.716.300,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Semu a Wil. Pemda 2 Jenis Rp 5.855.000,00 APBD 2 Jenis 5.855.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Semu a Wil. Pemda 12 Bulan Rp 267.015.965,00 APBD 12 Bulan 160.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Semu a Wil. Pemda 12 Bulan Rp 3.110.546.276,00 APBD 12 Bulan 985.861.300,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik Semu a Wil. Pemd a 100% Rp 740.577.000,00 APBD 100% 474.088.700,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Semu a Wil. Pemda 7 Unit Rp 0 APBD 7 Unit 96.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Semu a Wil. Pemda 22 Unit Rp 216.242.000,00 APBD 22 Unit 223.088.700,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang dipelihara Semu a Wil. Pemda 12 Jenis Rp 0 APBD 12 Jenis 5.000.000,00 67 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokas i Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara Semu a Wil. Pemda 25 Unit Rp 73.320.000,00 APBD 25 Unit 50.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Semu a Wil. Pemda 3 Unit Rp 451.015.000,00 APBD 3 Unit 50.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 1 2,09 1 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantorbatau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Semu a Wil. Pemda 2 Unit Rp 0 APBD 2 Unit 50.000.000,00 Jumlah 1 Rp 16.114.302.513,00 11.956.329.300,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 2 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos Semu a Wil. Pemd a 50,11% Rp 4.019.260.838 ,00 APBD 53,98% 5.232.852.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 2 2,02 0 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditertibkanal, dan Pelaku yang mengikuti Kopetensi Pekerja Sosial Semu a Wil. Pemd a 41,67 Rp 11.841.500,00 APBD 48,61 43.981.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 2 2,02 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang Semu a Wil. Pemda 50 Orang Rp 11.841.500,00 APBD 50 Orang 43.981.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 2 2,03 0 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial Semu a Wil. Pemd a 58,56% Rp 4.007.419.338,00 APBD 59,35% 5.188.871.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 2 2,03 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peniongkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota Semu a Wil. Pemda 786 Orang Rp 1.680.015.148,00 APBD 786 Orang 1.134.434.000,00 68 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokas i Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 2 2,03 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota. Semu a Wil. Pemda 31 Orang Rp 360.768.900,00 APBD 31 Orang 333.100.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 2 2,03 3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 571 Orang Rp 160.870.190,00 APBD 571 Orang 2.882.428.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 2 2,03 4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 339 Orang Rp 1.763.374.800,00 APBD 339 Orang 790.679.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 2 2,03 5 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi. Semu a Wil. Pemda 5 Lembaga Rp 42.390.300,00 APBD 5 Lembaga 48.230.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 3 0 0 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal Semu a Wil. Pemd a 100,00% Rp 38.984.400,00 APBD 100,00% 50.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 3 0 0 Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Semu a Wil. Pemda 37,79% APBD 38,12% 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 3 2,01 0 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. Semu a Wil. Pemd a 37,79% Rp 38.984.400’00 APBD 38,12% 50.000.000,00 69 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokas i Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 3 2,01 1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk DIpulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Semu a Wil. Pemda 10 Orang Rp 38.984.400,00 APBD 10 Orang 50.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 0 0 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya Semu a Wil. Pemd a 59,21% Rp 7.604.670.270,00 APBD 64,79% 4.640.347.410,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,01 0 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar Semu a Wil. Pemd a 79,32% Rp 7.079.519.525,00 APBD 85,79% 3.914.648.410,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,01 1 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 629 Orang Rp 1.561.126.750,00 APBD 629 Orang 785.156.750,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,01 2 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 215 Orang Rp 1.473.155.000,00 APBD 215 Orang 746.750.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,01 3 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Alat Bantu Semu a Wil. Pemda 79 Orang Rp 555.685.500,00 APBD 79 Orang 265.625.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,01 4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 66 Orang Rp 2.140.000,00 APBD 66 Orang 15.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,01 5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 585 Orang Rp 2.008.148.095,00 APBD 585 Orang 1.053.052.160,00 70 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokas i Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,01 6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Ge;landangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 354 Orang Rp 862.448.620,00 APBD 354 Orang 778.240.500,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,01 7 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yangterpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabup[aten/Kota Semu a Wil. Pemda 100 Orang Rp 1.700.000,00 APBD 100 Orang 34.020.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,01 8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 70 Orang Rp 8.550.000,00 APBD 70 Orang 43.200.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,01 9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota. Semu a Wil. Pemda 1 Dokumen Rp 1.190.000,00 APBD 1 Dokumen 31.350.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,01 1 0 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota. Semu a Wil. Pemda 100 Orang Rp 586.045.560,00 APBD 100 Orang 107.999.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,01 1 1 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Semu a Wil. Pemda 20 Orang Rp 3.850.000,00 APBD 20 Orang 25.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,01 1 2 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 20 Orang Rp 15.480.000,00 APBD 20 Orang 29.255.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,02 0 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan Semu a Wil. Pemd a 39,09% Rp 525.150.745,00 APBD 43,80% 725.699.000,00 71 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokas i Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,02 1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 1 Dokumen Rp 0 APBD 1 Dokumen 31.350.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,02 2 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota. Semu a Wil. Pemda 100 Orang Rp 124.311.345,00 APBD 100 Orang 102.760.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,02 5 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota. Semu a Wil. Pemda 4 Jenis Rp - APBD 4 Jenis 50.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,02 6 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di luar panti Kewenangan Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 20 Jenis Rp 8.693.000,00 APBD 20 Jenis 14.900.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,02 7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 104 Orang Rp 378.851.400,00 APBD 104 Orang 482.739.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,02 1 1 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 15 Orang Rp 5.425.000,00 APBD 15 Orang 15.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,02 1 2 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 20 Orang Rp 3.570.000,00 APBD 20 Orang 14.050.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 4 2,02 1 3 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 75 Orang Rp 4.300.000,00 APBD 75 Orang 14.900.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 5 0 0 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi Semu a Wil. Pemd a 100,00% Rp 14.185.685.600,00 APBD 100,00% 2.517.754.200,00 72 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokas i Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 5 0 0 Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani Semu a Wil. Pemda 68,79% APBD 85,68% 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 5 2,02 0 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase ( % ) DTKS yang ter Verifikasi Semu a Wil. Pemd a Rp 14.185.685.600,00 APBD 2.517.754.200,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 5 2,02 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/Kota yang di data Semu a Wil. Pemda 1 Dokumen Rp 1.744.710.000,00 APBD 1 Dokumen 550.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 5 2,02 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Semu a Wil. Pemda 355.027 KFM Rp 267.840.000,00 APBD 355.027 KFM 300.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 5 2,02 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Semu a Wil. Pemda 825 Orang Rp 11.041.478.200,00 APBD 825 Orang 1.667.754.200,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 5 2,02 4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Semu a Wil. Pemda 170 Orang Rp 1.131.657.400,00 APBD 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 6 0 0 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat. Semu a Wil. Pemd a 72,03% Rp 2.687.892.200,00 APBD 78,76% 2.729.720.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 6 2,01 0 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS Semu a Wil. Pemd a 44,07% Rp 2.162.221.300,00 APBD 46,26% 2.479.720.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 6 2,01 1 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 5000 Orang Rp 1.164.276.400,00 APBD 5000 Orang 891.500.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 6 2,01 2 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Semu a Wil. Pemda 100 Orang Rp 375.596.400,00 APBD 100 Orang 275.600.000,00 73 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokas i Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 6 2,01 4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang mendapatkan Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupatemn/Kota Semu a Wil. Pemda 100 Orang Rp 265.575.900,00 APBD 100 Orang 312.620.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 6 2,01 5 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 100 Orang Rp 356.772.600,00 APBD 100 Orang 1.000.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 6 2,02 0 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih Semu a Wil. Pemd a 100,00% Rp 525.670.900,00 APBD 111,27% 250.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 6 2,02 1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Perlengkapan kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 90 Orang Rp 144.973.000,00 APBD 90 Orang 150.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 6 2,02 2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 86 Orang Rp 380.697.900,00 APBD 86 Orang 100.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 7 0 0 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif Semu a Wil. Pemd a 70,00% Rp 95.057.735,00 70,00% 100.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 7 2,01 0 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara Semu a Wil. Pemd a 70,00% Rp 95.057.735,00 70,00% 100.000.000,00 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 7 2,01 1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemelaiharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 1 Dokumen Rp 48.813.000,00 APBD 1 Dokumen 50.000.000,00 74 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokas i Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1.06.0.00.0.00. 8..00 7 2,01 2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Semu a Wil. Pemda 2 Makam Rp 46.244.735,00 APBD 2 Makam 50.000.000,00 Jumlah 2 Rp 28.631.551.043,00 15.270.673.610,00 Jumlah Total Rp 44.745.853.556,00 27.227.002.910,0 0 75 Tabel 5.5.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Tahun Anggaran 2025 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting 7 8 9 10 11 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA -Nilai SAKIP -Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik 78,50 Rp 15.052.156.536,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 79.211.800,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Perancanan Perangkat daerah 2 Dokumen Rp 74.50.800,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Rp 420.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Perubahamn RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Rp 430.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Dokumen Rp 1.290.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 8 Dokumen Rp 420.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen Rp 1.290.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Semua Wil. Pemda Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 146 Data Rp 860.000,00 76 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 10.874.665.972,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan Rp 10.874.665.972,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 136.912.300,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Semua Wil. Pemda 75 Stel Rp 74.779.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 65 Orang Rp 62.133.300,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 728.023.300,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Komponen instalasi listri/ Penerangan Bangunan 26 Jenis Rp 48.452.100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 21 Jenis 70 Jenis Rp 355.511.700,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan 34 Jenis Rp - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan 6 Jenis Rp 20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Semua Wil. Pemda Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 19 Jenis Rp 68.905.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan 19 Jenis Rp 19.958.000,00 Penyediaan Bahan/Material Semua Wil. Pemda Jumlah Paket bahan / Material yang disediakan 2 Jenis Rp 44.540.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Semua Wil. Pemda Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu 159 Orang Rp 110.041.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65 Orang Rp 60.615.500,00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen Rp - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Semua Wil. Pemda Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik 100% Rp 171.492.900,00 Pengadaan Mebel Semua Wil. Pemda Jumlah paket Mebel yang disediakan 9 Jenis Rp 171.492.900,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Wil. Pemda Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya Yang disediakan 3 Paket Rp - 77 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Semua Wil. Pemda Nilai AKIP 100% Rp 3.83.419.900,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 2 Jenis Rp 5.855.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Bulan Rp 267.015.965,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Wil. Pemda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Bulan Rp 3.110.548.276,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Semua Wil. Pemda Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik 100% Rp 740.577.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Semua Wil. Pemda Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit Rp - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Wil. Pemda Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 22 Unit Rp 216.242.000,00 Pemeliharaan Mebel Semua Wil. Pemda Jumlah Mebel yang dipelihara 12 Jenis Rp - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua Wil. Pemda Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 25 Unit Rp 73.320.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Wil. Pemda Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 3 Unit Rp 451.015.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Wil. Pemda Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantorbatau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 Unit Rp - Rp 16.114.302.513,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Semua Wil. Pemda Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos 50,11% Rp 4.019.260.838,00 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditertibkanal, dan Pelaku yang mengikuti Kopetensi Pekerja Sosial 41,67 Rp 11.841.500,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang 50 Orang Rp 11.841.500,00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial 58,56% Rp 4.007.419.338,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Orang Mendapat Peniongkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota 786 Orang Rp 1.680.015.148,00 78 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota. 31 Orang Rp 360.768.900,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/Kota 571 Orang Rp 160.870.190,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 339 Orang Rp 1.763.374.800,00 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Semua Wil. Pemda Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi. 5 Lembaga Rp 42.390.300,00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Semua Wil. Pemda Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal 100,00% Rp 38.984.400,00 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Semua Wil. Pemda Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. 37,79% Rp 38.984.400,00 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Semua Wil. Pemda Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk DIpulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal 10 Orang Rp 38.984.400,00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Semua Wil. Pemda Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya 59,21% Rp 7.604.670.270,00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Semua Wil. Pemda Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar 79,32% Rp 6.079.519.525,00 Penyediaan Permakanan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/Kota 629 Orang Rp 1.561.126.750,00 Penyediaan Sandang Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota 215 Orang Rp 1.473.155.000,00 Penyediaan Alat Bantu Semua Wil. Pemda Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Alat Bantu 79 Orang Rp 555.685.500,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan kabupaten/Kota 66 Orang Rp 2.140.000,00 79 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Semua Wil. Pemda Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota 585 Orang Rp 2.008.148.095,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Semua Wil. Pemda Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Ge;landangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 354 Orang Rp 862.448.620,00 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yangterpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabup[aten/Kota 100 Orang Rp 1.700.000,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang Rp 8.550.000,00 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota. 1 Dokumen Rp 1.190.000,00 Pemberian Layanan Kedaruratan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota. 100 Orang Rp 586.045.560,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. 20 Orang Rp 3.850.000,00 Pemberian Layanan Rujukan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan kabupaten/Kota 20 Orang Rp 15.480.000,00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Semua Wil. Pemda Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan 39,09% Rp 525.150.745,00 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen Rp - Pemberian Layanan Kedaruratan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota. 100 Orang Rp 124.311.345,00 Penyediaan Alat Bantu Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota. 4 Jenis Rp - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di luar panti 20 Jenis Rp 8.693.000,00 80 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Semua Wil. Pemda Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 104 Orang Rp 378.851.400,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang Rp 5.425.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota 20 Orang Rp 3.570.000,00 Pemberian Layanan Rujukan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang Rp 4.300.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Semua Wil. Pemda Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi 100,00% Rp 14.185.685.600,00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Persentase ( % ) DTKS yang ter Verifikasi Rp 14.185.685.600,00 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/Kota yang di data 1 Dokumen Rp 1.744.710.000,00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin 355.027 KFM Rp 287.840.000,00 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Semua Wil. Pemda Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. 825 Orang Rp 11.041.478.200,00 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Semua Wil. Pemda umlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 174 Orang Rp 1.131.657.400,00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Semua Wil. Pemda Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat. 72,03% Rp 2.687.892.200,00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS 44,07% Rp 2.162.221.300,00 Penyediaan Makanan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 5000 Orang Rp 1.164.276.400,00 81 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting Penyediaan Sandang Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang Rp 375.596.400,00 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang mendapatkan Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupatemn/Kota 100 Orang Rp 265.575.900,00 Pelayanan Dukungan Psikososial Semua Wil. Pemda Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang Rp 356.772.600,00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih 100,00% Rp 525.670.900,00 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Semua Wil. Pemda Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Perlengkapan kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 90 Orang Rp 144.973.000,00 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Semua Wil. Pemda Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan kabupaten/Kota 86 Orang Rp 380.697.900,00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Semua Wil. Pemda Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif 70,00% Rp 95.057.735,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara 70,00% Rp 95.057.735,00 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemelaiharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen Rp 48.813.000,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Semua Wil. Pemda Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 2 Makam Rp 46.244.735,00 Rp 28.631.551.043,00 Rp 44.745.853.556,00 82 RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang. 83
2.Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3.Penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman dan pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepahamana.
4.Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5.Rencana Kerja Perubahan SKPD termasuk Dinas Sosial, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas).
6.RENJA DINAS SOSIAL Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 5.3. Rencana Tindak Lanjut Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. 84 Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1.Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2.Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3.Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4.Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5.Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6.Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7.Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8.Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9.Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja Perubahan (REJA-P) Dinas Sosial Kabupaten Bandung tahun 2025 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. 85 KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG Ttd S U P A R D I A N BUPATI BANDUNG ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA 86

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…