(1)Pada DPMD terdapat Pelaksana, meliputi:
a.Sekretariat, meliputi:
1.Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:
a) Penelaah Teknis Kebijakan; b) Pengolah Data dan Informasi; c) Pengelola Layanan Operasional; d) Pengadministrasi Perkantoran; dan e) Pengelola Umum Operasional.
2.Subbagian Keuangan, meliputi:
a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan b) Pengolah Data dan Informasi.
3.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
4.Pengolah Data dan Informasi.
b.Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa, meliputi:
1.Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi;
2.Penelaah Teknis Kebijakan;
3.Pengolah Data dan Informasi; dan
4.Pengadministrasi Perkantoran.
c.Bidang Kerjasama dan Pengembangan Potensi Desa, meliputi:
1.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
2.Pengolah Data dan Informasi.
d.Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, meliputi:
1.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
2.Pengolah Data dan Informasi.
e.Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, meliputi:
1.Penelaah Teknis Kebijakan;
2.Pengolah Data dan Informasi; dan
3.Pengadministrasi Perkantoran.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
a.Penelaah Teknis Kebijakan pada:
1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa sumber daya manusia aparatur;
2.Subbagian Keuangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan perbendahara, penata laporan keuangan, dan penataan keuangan;
3.Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan anggaran;
4.Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penyuluhan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan;
5.Bidang Kerjasama dan Pengembangan Potensi Desa melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana penguatan kelembagaan masyarakat;
6.Bidang Administrasi Pemerintahan Desa melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan, evaluasi dan pelaporan, analisa desa dan kelurahan, analisa program kerjasama lembaga masyarakat, analisa keuangan, dan penyusunan bahan kerjasama pelatihan; dan
7.Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana penguatan kelembagaan masyarakat, penyuluhan usaha mandiri dan teknologi tepat guna, analisa pengembangan ekonomi pedesaan, dan penyusun bahan kerjasama pelatihan.
b.Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlakcu agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun di bidang analisa data dan informasi.
c.Pengolah Data dan Informasi pada:
1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan kepegawaian, pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, dan pengelolaan dokumentasi;
2.Subbagian Keuangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang verifikator keuangan;
3.Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan program dan kegiatan, dan pengelolaan data;
4.Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pengembangan kelembagaan masyarakat, dan pengolahan data;
5.Bidang Administrasi Pemerintahan Desa melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data, pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, dan pengelolaan monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
6.Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan, pengolahan data, dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat.
d.Pengelola Layanan Operasional pada Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis di bidang pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
e.Pengadministrasi Perkantoran pada:
1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum;
2.Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi perencanaan dan program; dan
3.Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum.
f.Pengelola Umum Operasional pada Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd. CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 20 salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 20 TAHUN 2025 TANGGAL : 14 JANUARI 2025 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 95 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA UNIT KERJA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN Sekretariat penunjang urusan pemerintah an daerah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
1.penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2.koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-DPMD;
3.koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- DPMD;
4.koordinasi dan penyusunan DPA-DPMD;
5.koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-DPMD;
6.koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DPMD;
7.evaluasi kinerja perangkat daerah;
8.penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah;
9.pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah;
10.pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; 11.penyusunan dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD; 12.koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelengaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu; dan 13.sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan. administrasi keuangan perangkat daerah
1.penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
2.penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
3.pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan DPMD;
4.koordinasi dan pelaksanaan akuntansi DPMD;
5.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun DPMD;
6.pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
7.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an DPMD; dan
8.penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
1.penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah DPMD;
2.pengamanan barang milik daerah DPMD;
3.koordinasi dan penilaian barang milik daerah DPMD;
4.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada DPMD;
5.rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada DPMD;
6.penatausahaan barang milik daerah pada DPMD; dan
7.pemanfaatan barang milik daerah DPMD.
administrasi kepegawaian perangkat daerah
1.peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
2.pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
3.pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
4.koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
5.monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
6.pemulangan pegawai yang pensiun;
7.pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
8.pemindahan tugas ASN;
9.pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
10.sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan 11.bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. administrasi umum perangkat daerah
1.penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
2.penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3.penyediaan peralatan rumah tangga;
4.penyediaan bahan logistik kantor;
5.penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6.penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
7.penyediaan bahan/material;
8.fasilitasi kunjungan tamu;
9.penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi DPMD;
10.penatausahaan arsip dinamis pada DPMD; dan 11.dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada DPMD. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
1.pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
2.pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
3.pengadaan alat besar;
4.pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;
5.pengadaan mebel;
6.pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
7.pengadaan aset tetap lainnya;
8.pengadaan aset tak berwujud;
9.pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
10.pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; dan 11.pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
1.penyediaan jasa surat menyurat;
2.penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3.penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
4.penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
1.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
2.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
3.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar;
4.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor;
5.pemeliharaan mebel;
6.pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
7.pemeliharaan aset tetap lainnya;
8.pemeliharaan aset tak berwujud;
9.pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
10.pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; 11.pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya; dan 12.pemeliharaan/rehabilitasi tanah. program pembangu nan kampung dan perkampun gan pemberdayaan masyarakat kampung dan perkampungan
1.peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
2.sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, fasilitasi promosi, kerjasama dan pemasaran produk unggulan dan transmigrasi pemberdayaan masyarakat kampung dan perkampungan
1.peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
2.sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
3.pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
4.fasilitasi promosi, kerjasama dan pemasaran produk unggulan BUPATI BANDUNG, ttd.
MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA